KANREG MENJAWAB Oleh: I Made Yudana
Pertanyaan : Seorang PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi/pejabat Pengawas dengan pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a). Dalam hal penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional apakah PNS tersebut akan diangkat kedalam jabatan fungsional jenjang Ahli Madya (sesuai dengan pangkat/golongan ruang yang dimiliki)? Jawaban : 1. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dinyatakan bahwa penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut: a. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya; b. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda; dan c. Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama. 2. Berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dinyatakan bahwa Dalam hal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki pangkat/golongan ruang di atas pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d), Pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli muda. Kesimpulan : Dalam hal pelaksanaan penyetaraan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Seksi/pejabat Pengawas dengan pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) akan disetarakan ke dalam jabatan fungsional jenjang ahli muda.
Pertanyaan : Seorang PPPK yang sudah 1 (satu) tahun menjalankan tugas sebagai PPPK dapat diberikan tugas belajar atau ijin belajar seperti yang berlaku bagi PNS? Jawaban : 1. Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil salah satunya dinyatakan bahwa ketentuan pemberian izin belajar adalah bagi PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; 2. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dinyatakan sebagai berikut: 1) Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan. 2) Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah. 4) Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan. Kesimpulan : Berkaitan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tidak diberikan ijin belajar ataupun tugas belajar melainkan diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan berupa pengembangan kompetensi.
X-MEDIA, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, Edisi ke-XVIII (April 2021)
43
