2 minute read

MANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI, KANREG X BKN LAYANI PNS DI WILAYAH 3T

Advertisement

status kepegawaian berbasis lesspapper. Kegiatan yang juga mengikutsertakan PNS di Kabupaten Malaka ini dihadiri oleh Kepala Kantor Regional X BKN, Paulus Dwi Laksono, Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Donatus Bere, serta dibuka secara resmi oleh Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala Kantor Regional X BKN menyampaikan bahwa adanya kondisi pandemi dan darurat kesehatan justru menjadi peluang bagi para ASN untuk meningkatkan kompetensi dalam bekerja. Kegiatan yang menjadi agenda unggulan Kanreg X ini juga diapresiasi oleh Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN. “Kami juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kantor Regional X BKN, walaupun dalam situasi pandemi tetap memberikan layanan yang optimal baik dari sisi supervisi dan asistensi manajemen ASN, penyelenggaran layanan dan juga aspek pengawasan. Semoga kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan, sehingga kehadiran BKN benar-benar dirasakan dan dapat memberi manfaat bagi pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang semakin profesional dan melayani” tegas Deputi pada sambutan pembukaan P2K.

Pada pelaksanaan P2K 2021 peserta tidak hanya mendapatkan bimbingan teknis kepegawaian, melainkan juga diberikan kesempatan untuk mencurahkan ide, pendapat, dan gagasan yang dirangkum dalam brainstorming dan evaluasi layanan kepegawaian sebagai upaya Kantor Regional X BKN untuk mendengar berbagai masukan dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepegawaian ke depan. (aw2)

Memberikan pelayanan prima sampai ke ujung negeri, telah diimplementasikan oleh Kantor Regional X BKN. Pelayanan prima tersebut diwujudkan dalam bentuk Peningkatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) bagi daerah yang masuk ke dalam kategori tertinggal, terluar dan terisolir (3T). Pelaksanaan P2K tahun 2020 merupakan gelaran kedua kalinya bagi Kanreg X untuk mendekatkan layanan kepegawaian dimana kali ini berlokus di Kabupaten Malaka. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, Kabupaten Malaka masuk ke dalam kategori tersebut, dan menjadi tanggung jawab serta komitmen Kantor Regional X BKN untuk mendekatkan pelayanan kepegawaian bagi ASN di wilayah Kabupaten Malaka.

Penyelenggaraan P2K tahun 2020 berbeda dengan pelaksanaan pada tahun sebelumya. Mengingat penerapan kondisi darurat kesehatan, kegiatan yang berlangsung pada 4-5 November 2020 ini diselenggarakan secara virtual dengan memfokuskan layanan pada empat kegiatan bimbingan teknis kepegawaian yaitu penerapan disiplin PNS, penyusunan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS, pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian, serta optimalisasi layanan mutasi dan