Seminar Sosialisasi Peran JPN BEKERJA TENANG IKUTI ATURAN, LANGKAH ASN UNTUK DAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM

Seminar Sosialisasi Peran JPN BEKERJA TENANG, Seminar Sosialisasi Peran JPN BEKERJA TENANG, IKUTI ATURAN, LANGKAH ASN UNTUK DAPATKAN IKUTI ATURAN, LANGKAH ASN UNTUK DAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM

Salah satu amanat dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah adanya perlindungan hukum bagi ASN. Atas dasar itulah ASN selaku penyelenggara pelayanan publik perlu memahami aturan apabila dikemudian hari menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga jika terdapat kasus dan gugatan yang mengharuskan ASN sebagai penyelenggara negara menerima panggilan PTUN, mereka sudah memilki pengetahuan dan kesiapan terkait perlindungan hukum dalam ranah perdata. “ASN harus senantiasa mematuhi aturan agar tenang dalam bekerja sehingga mampu membuahkan hasil kerja yang sejalan dengan regulasi” hal tersebut menjadi poin penting yang disampaikan oleh Kepala Kantor Regional X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Bidang Kepegawaian terkait Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara, Selasa (9/3). Sosialisasi yang diadakan secara virtual ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru. Selaku keynote speaker, Otok menyampaikan bahwa sub sistem manajemen ASN memiliki potensi untuk memunculkan gugatan, apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam menetapkan keputusan. Selain hal tersebut, beliau juga menegaskan peran BKN dalam memberikan perlindungan hukum bagi ASN. “Dalam rangka pencegahan supaya tidak terjadi gugatan, peran BKN senantiasa berupaya melindungi ASN dalam merumuskan kebijakan di bidang Manajemen ASN, khususnya yang berkaitan dengan bidang kepegawaian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya penyusunan aplikasi dan bantuan artifi cial intelligence, agar meminimalkan kesalahan dalam penyusunan keputusan tentang manajemen ASN” tegas beliau. Sosialisasi yang diikuti oleh perwakilan dari BKD/ BKPP/BKPSDM serta instansi vertikal se wilayah kerja Kantor Regional X BKN ini membahas tentang peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara (JPN), dan upaya perlindungan hukum bagi ASN yang dapat dilakukan pada saat menghadapi gugatan perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), khususnya pada gugatan yang terkait dengan permasalahan di bidang kepegawaian. Asisten Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Bali, Andi Fahruddin selaku narasumber menghimbau para ASN untuk memahami pentingnya regulasi. “Patuhi Hukum dan Jauhi Hukuman” pesan beliau. Dalam paparannya Andi menyampaikan peran penting JPN dalam penyelesaian permasalahan gugatan perdata dan tata usaha negara. Beberapa peran penting JPN yaitu memberikan legal opinion, memberikan legal assisstance, memberikan penjelasan tentang hukum perdata dan TUN, serta bertindak sebagai mediator antara instasi pemerintah di bidang TUN. Dalam hal perlindungan hukum kepada ASN selaku penyelenggara negara, beliau menjelaskan bahwa Instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional X BKN dapat melakukan kerjasama dengan JPN baik di Kejaksaan Tinggi, maupun di Kejaksaan Negeri yang dilakukan tanpa disertai lawyer fee. (aw2)