Padahal, Presiden Jokowi sudah dengan tegas mengatakan supaya PKS membeli harga TBS petani dengan harga yang layak. “Tentu harusnya menteri terkait menerjemahkannya dengan regulasi yang paling tepat, berpacu dengan waktu. Bukan kembali mencoba-coba,” tuturnya. Ketua Apkasindo ini menilai masih anjloknya harga TBS karena ketidaksiapan kementerian terkait soal regulasi setelah presiden menyampaikan akan mencabut larangan ekspor pada 19 Mei 2022. “Tanggal 19 ke tanggal 23 Mei [2022] ada selang waktu empat hari, harusnya sudah dipersiapkan regulasinya. Bukan baru sibuk setelah tanggal 23. Regulasi yang paling tepat saat ini adalah subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan melibat-
06
kan pendistribusiannya seperti Bulog, BUMN lainnya dan bila perlu dalam waktu tertentu melibatkan TNI Polri,” paparnya. Selain itu mengapa ekspor belum bergerak sebab dokumen eksportir terkait persetujuan ekspor (PE) belum siap dan regulasi terkait juga masih belum terbit. Kemudian, terdapat produsen yang sudah menyalurkan minyak goreng curah ke masyarakat tetapi belum menerima pembayaran dari BPDPKS. “Mereka tidak dapat langsung melakukan ekspor. Tapi tidak jalan juga,” ungkapnya. Sekadar informasi, aturan pembukaan ekspor CPO telah disusul oleh aturan pertama yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.30/2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined,
MAJALAH SAWIT ~ Edisi 23 Tahun 2022
Ketua Umum DPP Apkasindo
Menurutnya di Malaysia harga TBS petani sudah mencapai Rp5.500 per kg dengan patokan harga CPO Rp20.500 per kg. “Untuk petani swadaya rata-rata harga TBSnya 35 persen di bawah harga penetapan Disbun (Dinas Perkebunan), sedangkan harga petani bermitra berkisar 20 persen. Tidak satupun PKS yang patuh terhadap harga penetapan Disbun setempat. Jika dibandingkan dengan harga TBS sebelum pelarangan eksport Rp4.500/Kg tentu harga saat ini semakin jauh (anjlok sampai 70 persen). Sungguh menyedihkan tentunya,” ujar Gulat.
Gulat ME Manurung
LAPORAN UTAMA
