Petani Sawit Berharap Zulhas Tak Buru-Buru Hapuskan Migor Curah Hal

Petani Sawit Berharap Zulhas Tak Buru-Buru Hapuskan Migor Curah

Zulkifli Hasan resmi dilantik menjadi Menteri Perdagangan menggantikan M. Lutfi. Asosisi Petani Kepala Sawit Indonesia (Apkasindo) berharap Zulhas -sapaan Zulkifli Hasantidak terburu-buru soal penghapusan minyak goreng curah.

Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, minyak goreng curah masih diperlukan untuk saat ini. Pasalnya harga minyak goreng kemasan masih mahal dan distribusinya belum merata.

“Kalau yang namanya terburu-buru tidak baik. Apalagi, pak Luhut (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan) mengatakan akan dihapus, bukan berarti sekarang,” katanya baru baru ini.

Menurut dia, yang harus dilakukan Zulhas adalah dengan menyiapkan minyak goreng kemasan sederhana yang harganya terjangkau buat masyarakat. Hal ini untuk mempercepat penyelesaian masalah minyak goreng.

“Agar tidak dibeli orang kaya, kemasan bisa dibikin norak dengan tulisan minyak rakyat,” sarannya.

Meski begitu, kata dia, bukan berarti pihaknya tidak mendukung penghapusan minyak goreng curah. Namun, kata dia, bukan sekarang di tengah kondisi yang harga minyak goreng yang abnormal.

Humas Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Goldamir Mektania menyampaikan, mengucapkan selamat kepada Pak Zulkifli Hasan yang sudah terpilih.”

Goldamir berharap, Zulikfli Hasan bisa mempercepat ekspor komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor CPO anjlok hingga 87.72 persen pada Mei 2022.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan tersebut didasari sejumlah aspek, di antaranya rekam jejak, pengalaman, hingga manajerial skill untuk dapat melihat dan menyelesaikan persoalan secara detail.

Presiden pun menekankan salah satu tantangan yang krusial di bidang perdagangan adalah pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan bagi masyarakat. Dalam menyelesaikan tantangan tersebut dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman lapangan untuk melihat langsung dan menyelesaikan persoalan yang ada. (lin)

Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) program kerjasama United Nations for Development Programme (UNDP) dengan Kementerian Pertanian bersama Lembaga Pelatihan PT Sumberdaya Indonesia Berjaya (PT SIB) menyelenggarakan Pelatihan Pendamping Sertifikasi ISPO dan Sistem Kendali Internal (Internal Control System) untuk Petani Sawit Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, di Pekanbaru, 30 Juni-3 Juni 2022.

Direktur Utama PT SIB Andi Yusuf Akbar kepada wartawan, Senin (30/05/22) menjelaskan, kegiatan pelatihan pendamping petani dan koperasi ini bertujuan untuk membantu petani dan koperasi mendapatkan sertifikat ISPO, sekaligus mensosialisasikan ISPO sebagai standar produk kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan negaranegara tujuan ekspor terhadap kredibilitas platform (ISPO) ini yang telah mengakomodir berbagai isu (terutama lingkungan dan sosial) serta menyesuaikan dengan standar sertifikasi internasional (baik sistem, prinsip maupun kriteria),” kata Andi Yusuf saat pembukaan acara Pelatihan Pendamping Sertifikasi ISPO dan Sistem Kendali Internal (Internal Control System) untuk Petani Sawit Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, di Pekanbaru.

Diharapkan para peserta akan mentransfer ilmu dan pengetahuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pendamping, sehingga mampu memenuhi persyaratan yang diamanatkan Permentan No 38 Tahun 2020.

Menurut Andi Yusuf, sektor pertanian sebagai salah satu sektor dengan pangsa terbesar dan sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

“Sektor pertanian yang di dalamnya terdapat komoditas kelapa sawit turut berkontribusi dalam pemulihan perekonomian nasional,” kata Andi Yusuf.

Dengan pangsa pasar lebih dari 58% kebutuhan minyak sawit dunia, Indonesia menjadi salah satu benchmark dalam bisnis komoditas ini.

Masyarakat global juga menaruh banyak perhatian, terutama mengenai keberlanjutan produksi komoditas kelapa sawit, terutama yang terkait dengan isu lingkungan dan perusakan hutan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa kelapa sawit di Indonesia telah memenuhi konsep keberlanjutan sesuai dengan SDGs, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk membangun ekonomi yang lebih hijau yang mendorong pertumbuhan, pemerataan, peningkatan mata pencaharian dan integritas lingkungan, termasuk di dalamnya.

“Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia, termasuk Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020 sebagai produk teknis Perpres. 44 tahun 2020,” jelasnya.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli dalam sambutannya mengatakan, Perkebunan kelapa sawit di Riau masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya kebun yang masih ada di kawasan hutan dan rendahnya produktivitas.

“Padahal, perkebunan sawit merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat Riau,” kata Zulfadli.

Kata Zulfadli, provinsi Riau menurut data statistik tahun 2020, memiliki luas wilayah 8,9 Juta Hektar dengan jumlah penduduk 6,83 juta jiwa terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota.

“Memiliki sumber daya alam yang berlimpah berupa tambang minyak bumi, perkebunan, kehutanan, komoditi pertanian, serta perikanan dan kelautan. Semuanya harus dioptimalkan untuk mewujudkan Riau yang makmur dan sejahtera.,” jelasnya. (lin)