Majalah Sawit Edisi 25

Petani Perlu PSR, Pemerintah

Perlu Legalitas

Hal. 05

Berikan Kemudahan

Bagi Penduduk Rentan

PT SAL Fasilitasi

Perekaman E-KTP

Hal. 17

PT KTS Selenggarakan

Pelatihan Guru dan Komite Sekolah

Hal. 20

Harapan Lichwan

Hartono Di Usia 42

Tahun GAPKI

Hal. 28

Awal Tahun 2023

Pemkab Pelalawan

Raih 2 Penghargaan

Nasional

Hal. 30

WAWANCARA KHUSUS

Dr. drh. H. CHAIDIR, MM

Hal. 12

PT KTU dan Yayasan Sakolah Berbagi Berikan

Pelatihan Komite Sekolah

Anggota Gapki Riau Antusias Ikuti Edukasi

Hal. 18

Perizinan dan Regulasi Pengelolaan Kebun Hal. 22

Karena Asian Agri, Masyarakat Bisa

Nikmati Migor Premium

PT Inti Indosawit Subur - Asian Agri Raih

Penghargaan CSR dari Pemkab Pelalawan

Pendiri: Alm. Djoko Suud Sukahar Pimpinan Redaksi/Penanggungjawab: H. Syafei Pimpinan

Hal. 24

Hal. 34

Perusahaan: Herlina, S.Sos Dewan Redaksi: Herlina, S.Sos, S.Kom.I, Eli Suwanti, Bayu Derriansyah

Putra, Ian Tanjung Cover/Desain: Makmur HM Sirkulasi: Hendra Gunawan IT Support: Afandi

Alamat Kantor: Jl. Cempedak 1 No. 5 Kota Pekanbaru, Riau | Info Iklan: 0812 7698 0551 / WA: 0811 754 1174 E-mail: sawitpluss2019@gmail.com | Website: www.sawitplus.co | No. Rek. Mandiri: 108-00-2018999-0 a/n PT. Media Sawit Indonesia

“Syarat Ikut Program

Sawit

HUTANKU, NASIBMU KINI

Hutan adalah paru-paru dunia. Begitu penting bagi kehidupan. Tapi kini hutan tersingkir oleh kepentingan-kepentingan ekonomi. Peran hutan adalah sistem penyangga kehidupan; sumber plasma nutfah; komponen penting dalam perubahan iklim; faktor penting dalam siklus tata air; fungsi sosial dan ekonomi masyarakat; sumber penyedia ruang.

Namun,  permasalahannya adalah

terdapat lahan kebun sawit masyarakat di dalam kawasan hutan tetapi belum

mendapat legalitas dari KLHK. Wiwik dari Staf Dirjen Lahan dan Penatagunaan

Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa KLHK  sudah mengidentifikasi dan menginventarisasi sawit rakyat dalam kawasan hutan dengan beberapa tahapan: Pertama, KLHK telah berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, untuk mengumpulkan data sawit rakyat

(By Name, By Address, By Location/Tabular dan Peta Spasial).

Antara keinginan dan kejadian di lapangan tak selalu sama. Bahwa kita menyadari pentingnya hutan. Mengutip drh Chaidir

MM soal hutan ini betapa hutan sudah tak berdaya di lapangan. Secara hukum

Kawasan Hutan memang tidak boleh dibuka. Tapi pada kenyataannya telah banyak dibuka. Masalahnya, batas-batas

Kawasan Hutan itu hanya ada di atas

meja atau di dalam komputer pemerintah, di lapangan, di tengah-tengah hutan taka da garis pembatas. Masyarakat awam ada yang paham tentang kewenangan

pengaturan yang melekat pada pemerintah, ada yang tidak paham. Yang tidak paham menganggap, hutan itu adalah

anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dimanfaatkan untuk kehidu-

pan manusia. Inilah masalahnya.

Melihat pengusaha sawit bergelimang uang, maka animo masyarakat untuk membuka kebun sangat tinggi. Pada sisi lain terkesan, ada pembiaran oleh instansi yang berwenang mengawasi perambahan Kawasan Hutan ini. Kepentingan-kepentingan sempit ikut bermain.

Mau tahu data berapa luas izin lokasi, pelepasan kawasan hutan IUP dan HGU yang ada di bumi Riau? Sejumlah informasi lapangan menyebutkan jumlah perusahaan 269, izin lokasi 2 juta 819 ribu hektare, pelepasan kawasan hutan 1 juta 622 hektare, HGU 1 juta 37 ribu hektare. Parahnya terdata 632 ribu 910 hektare tanpa HGU milik 154 perusahaan. Khusus di Kabupaten Bengkalis ada 12 perusahaan, izin lokasi 87.662 hektare, izin usaha perkebunan 104.118 hektare, kebun tanpa HGU 26.017 hektare.

Inilah fakta lapangannya. Hutan sudah beralihfungsi menjadi kebun. Khusus untuk lahan rakyat petani pekebun yang lahannya di peta termasuk lahan hutan ataupun HPK/Hutan Produksi Konversi sebaiknya diputihkan saja. Sedang yang perlu ditertibkan bila itu milik perusahaan atau badan hukum termasuk juga bila mereka memiliki kebun tanpa HGU. Dulu ada lagu kanak-kanak yang baitnya mengatakan “Lihat kebunku, penuh dengan bunga...” sekarang sudah berganti menjadi penuh dengan sawit. Ya begitulah nasibmu kini hutanku.

Kita tidak tau apakah ada perusahaan atau tidak dari luasan tersebut, namun menurut BPN indikasinya merupakan areal kebun masyarakat. Agar rakyat nyaman hidup sebaiknya seluruh areal HPK diputih kan saja fakta sememang hutan sudah jadi kebun. (*)

HELFIZON ASSYAFEI

Kolomnis dan Pengamat Sosial. Tinggal di Pekanbaru.

Petani Perlu PSR, Pemerintah Perlu Legalitas

Realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2022 masih sangat minim. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program untuk membantu petani sawit untuk memperbaharui kebun dengan bibit kelapa sawit yang unggul dan berkualitas, mengurangi resiko adanya pembukaan lahan illegal (penggunaan lahan areah perhutanan).

Laporan: Majalah Sawit, Riau

Pandangan Sumarno (56 tahun) menerawang. Seorang petani sawit di Rohul. Pikirannya bimbang. Bagaimana caranya ia melakukan peremajaan (replanting) kebun sawitnya yang sudah 25 tahun dikelolanya ini? Kebun sawitnya saat ini tidak produktif lagi. Mau ditanam baru lagi biayanya tidak sedikit. Minimal mencapai puluhan juta. Sumarno tidak sendirian. Hal yang sama juga dirasakan sejumlah pekebun sawit rakyat lainnya. Hal ini membuat produktivitas kelapa sawit secara nasional mengalami penurunan.

Belakangan harapannya muncul. Ternyata ada bantuan dari pemerintah bagi pekebun rakyat seperti dirinya. Penjelasan dari Disbun yang diterimanya tujuan PSR adalah penggantian tanaman kelapa sawit yang sudah tidak lagi produktif, dan bukan membuat perkebunan sawit baru. “Untuk PSR ini pemerintah pusat menganggarkan Rp30 juta per hektare yang sebelumnya Rp25 juta, dimana satu petani maksimal mendapatkan bantuan empat hektare. Dana itu dari BPDPKS yang sumber dananya berasal dari pungutan ekspor,” jelas petugas dalam sebuah sosialisasi yang diikutinya.

ZULFADLI

Kepala Dinas Perkenbunan Riau

dasi teknis (rekomtek) hanya dilakukan di tingkat kabupaten. Sedangkan provinsi dan Ditjen Perkebunan hanya meneruskannya ke BPDPKS untuk segera dicairkan dana replanting-nya. Selain itu juga ada beberapa perubahan lain yang dilakukan guna mempercepat realisasi PSR.

Kepala Dinas Perkenbunan Riau Zulfadli menjelaskan manfaat dari program PSR.

Pertama, petani menjadi berlembaga. Pelaksanaan PSR harus berupa kelembagaan petani, membuat lembaga petani yang sebelumnya mati suri menjadi aktif kembali dan menjadi wadah bagi penyaluran aspirasi petani.

Meski demikian mengapa niat baik PSR ini seperti jalan di tempat? Padahal kuota yang akan dibantu oleh pemerintah mencapai 11.000 hektare. Luas areal yang tidak kecil. Namun realisasi bantuan itu baru di beberapa daerah saja dan itupun ternyata masih sangat kecil. Di Riau misalnya. Ternyata kendalanya ini; proses persyaratan untuk mendapatkan PSR itu cukup banyak dan prosesnya memakan waktu lama.

Berdasarkan data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian yang diterima Majalah Sawit hingga September 2022 realisasi PSR di Riau baru 761 hektar. Padahal, targetnya tahun ini 11.000 hektare. Dari catatan Ditjen Perkebunan, selama 2022 ini total baru 2.171 hektare yang diusulkan 2.171 pekebun. Jumlah ini tercatat baru mencapai 1,21 persen

dari target tahun 2022 nasional, yakni 180.000 hektare.

Minimnya realisasi PSR tahun ini membuat Pemerintah melakukan evaluasi apa kendalanya dan mencarikan solusi. Di antaranya dengan melakukan perubahan regulasi yang dirasa menghambat percepata berjalannya PSR ini. Masalanya perubahan regulasi ini juga memakan waktu lama. Adapun sejumlah perubahan dalam regulasi pengajuan PSR dengan maksud lebih mempermudah petani.

Diantaranya penambahan jalur usulan. Dimana saat ini PSR tidak hanya bisa diajukan melalui dinas terkait di kabupaten, tetapi juga bisa melalui jalur kemitraan dengan perusahaan. Selain itu, juga ada pemangkasan proses verifikasi. Dimana saat ini verifikasi dan rekomen-

Kedua, jaminan pelaksanaan usaha sawit yang berkelanjutan. Kebun yang diremajakan mengikuti standar pembukaan lahan tanpa bakar, terjaminnya bibit yang digunakan bersertifikat dan perawatan serta pemupukan sesuai dengan standar teknis.

Ketiga, peningkatan pada produktivitas. Ketika mengajukan peremajaan umur tanaman sawit ± 30 Tahun dengan produksi 1.000 Kg tandan buah segar (TBS) per hektar (Ha)/bulan. PSR dengan penggunaan benih bersertifikat dan perawatan/pemupukan yang baik maka sekarang pada umur 28 bulan produksi mencapai 750 Kg TBS Ha/bulan.

“Keempat, tumpang sari pada lahan perkebunan. Dengan PSR petani kemudian mengupayakan lahan dengan melaksanakan tumpang sari sawit dengan

tanaman pangan untuk mendapatkan niliai tambah,” jelas Agus Rizal dalam keterangannya.

Kelima, lanjut Agus Rizal, petani lebih tahu tentang budidaya sawit yang benar. Petani menjadi paham dan melaksanakan usaha sawit sesuai dengan standar teknis budidaya. Keenam, penjualan sawit dilaksanakan kelembagaan dalam kemitraan dengan PKS.

“Ketujuh, tertib administrasi. Petani menjadi tertib dalam pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban dana peremajaan,” jelas Zulfadli.

Solusi Lahan Sawit

yang Masuk Wilayah Hutan

Namun, untuk mengajukan PSR petani masih mengalami beberapa kendala. Kendala yang paling krusial yakni masih ada lahan petani yang di klaim masuk daerah kawasan hutan. Menanggapi hal itu Wiwik dari Dirjen Lahan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menguraikan bahwa hutan mempunyai peran strategis.

Peran hutan adalah sistem penyangga kehidupan; sumber plasma nutfah;

komponen penting dalam perubahan iklim; faktor penting dalam siklus tata air; fungsi sosial dan ekonomi masyarakat; sumber penyedia ruang. “Namun, permasalahannya adalah terdapat lahan kebun sawit masyarakat di dalam kawasan hutan tetapi belum mendapat legalitas dari KLHK. Sehingga dalam hal ini kita terus mencari solusinya,” jelas Wiwik.

KLHK sudah mengidentifikasi dan menginventarisasi sawit rakyat dalam kawasan hutan dengan beberapa tahapan: Pertama, KLHK telah berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, untuk mengumpulkan data

sawit rakyat (By Name, By Address, By Location/Tabular dan Peta Spasial).

Kedua, melakukan pengumpulan Data

Permohonan Masyarakat Kepada KLHK melalui Perhutanan Sosial dan TORA. Ketiga, mengkompilasi data Permohonan Sawit Rakyat untuk penyelesaian melalui UUCK 11 2020 dan PP No.24 Tahun 2021.

“Nah terkait dengan leagilitas inilah, masih ada beberapa kebun sawit rakyat yang berada dalam daerah kawasan sehingga legalitasnya belum pasti,” jelas Wiwik. Menurutnya ada beberapa dasar hukum penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan

LAPORAN UTAMA

hutan. Solusi penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan hutan tertuang dalam pasal 110 B UUCKdan PP 24 tahun 2021.

“Bahkan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terusmenerus dengan luasan paling bayak 5 hektar, dikecualikan dari sanksi administratif,” jelas Wiwik. Menurutnya hal ini diharapkan jadi solusi dalam mengatasi lahan petani yang sudah dibudidayakan selama puluhan tahun.

Soal kecilnya realisasi PSR juga diakui oleh Gubernur Sumata Utara Edy Rahmayadi. Sebagai lahan sawit yang cuku besar di Sumatera para petani di sana mendambakan bisa mengikuti program PSR.

Pemerintah Sumatera Utara mencatat aksel - erasi program

Peremajaan

Sawit Rakyat (PSR) menghadapi banyak persoalan antara lain kebun petani terindikasi dalam kawasan hutan. Pada hal, tujuan program ini sangat baik bagi pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan produktivitas kelapa sawit.

“Di Sumut, realisasi rekomendasi teknis seluas 20.253 hektare yang tersebar di 15 kabupaten. Dari jumlah tadi, dana diterima petani mencapai Rp 360,52 miliar,” ujar Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara saat membuka IPOS (Indonesian Palm Oil Stakeholders) Forum ke-6 bertemakan “Keberhasilan PSR dan Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Nasional Melalui Kepastian HukumHak Atas Tanah”, Rabu (25 Agustus 2021).

Dijelaskan Edy bahwa PSR merupakan program pemulihan ekonomi nasional bertujuan meningkatkn produksi dan produktivitas kelapa sawit dengan memberikan bantuan hibah sebesar Rp 30 juta/ha. Setiap keluarga petani berkesempatan meremajakan kebun sawitnya maksimal 4 hektare atau

sebesar Rp 120 juta.

Edy Rahmayadi mengakui program PSR di Sumut banyak menghadapi kendala yang perlu diselesaikan segera. Masalah tersebut antara lain petani kesulitan melengkapi persyaratan administrasi seperti pemetaan. Selanjutnya, kebun petani terindikasi masuk kawasan hutan sehingga berdampak kepada alas hak, pengurusan biaya sertifikat lahan mahal, dan kurangnya pemahaman petani berkaitan dana hibah PSR.

“Sebagai langkah awal menata sawit berkelanjutan di Sumut telah dibentuk Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Foksbi) sebagai forum dialog multi pihak dalam rangka mendukung kelapa sawit berkelanjutan” urai mantan Pangkostrad ini.

PeremajaanSawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki perekonomian nasional dan kesejahteraan petani sawit. Banyak hambatan di lapangan dari segi regulasi dan tata kelola terutama masalah kawasan hutan. Akibatnya, target Presiden Joko Widodo untuk mencapai 540 ribu hektare peremajaan kelapa sawit bisa terancam gagal.

Data per 24 Juni 2021, realisasi lahan PSR yang telah tertanam seluas 114.657 Ha sepanjang 2017-2021. Keinginan mempercepat realisasi PSR terganjal regulasi di

EDY RAHMAYADI Gubernur Sumata Utara

sektor kehutanan sehingga mempersulit petani untuk mendapatkan kejelasan status lahan.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian RI, Dr. Musdhalifah Machmud dalam presentasinya di IPOS Forum ke-6, menjelaskan bahwa program peremajaan sawit rakyat terdapat beberapa tantangan salah satunya adalah permasalahan lahan.

Tercatat, ada lima masalah yang dihadapi yaitu pekebun dan lahan perkebunan belum memenuhi syarat (clean and clear), lahan tidak dalam satu kawasan (hamparan), indikasi lahan dalam kawasan hutan, indikasi lahan tumpang tindih dengan lahan pihak lainnya, dan ada kekhawatiran dari petani lantaran adanya tindakan aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan penyimpangan pelaksaan program PSR.

Merujuk data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Terdapat lahan pekebun yang terindikasi berada pada kawasan hutan, tumpang tindih, dan beririsan pada lahan yang penerima dana program PSR. Total luasan lahan petani yang terindikasi persoalan lahan mencapai 753,98 hektare.

Musdhalifah menjelaskan lahan petani

penerima dana PSR yang terindikasi di kawasan hutan. Maka, memerlukan dukungan penyelesaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dukungan serupa dibutuhkan dari Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian sertifikasi lahan sawit yang telah mendapatkan dana Peremajaan Sawit Rakyat.

Adapun syarat mendapatkan dana PSR adalah pertama, secara resmi calon pekebun sawit telah terdaftar sebagai anggota koperasi atau kelembagaan petani sejenis. Kedua, Calon pekebun sawit memberi usulan berupa PSR di koperasi mereka. Ketiga, proses verifikasi administrasi dan lapangan. Keempat, proses verifikasi oleh tim yang terintegrasi dari ditjen perkebunan.

Kelima, Ditjen perkebunan mengirimkan rekomenasi teknis ke BPDPKS. Keenam, penerbitan SK Dirut dan penandatanganan PKS dilaksanakan. Ketujuh, transfer dana ke rekekening pekebun sawit. Sampai di sini Sumarno tercenung lagi. Dia masih bimbang akankah dia bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana hibah program PSR tersebut? Waktulah akan menjawabnya. (hfn)

Sebagai seorang politisi yang

berwawasan luas membuat Chaidir

yang lebih dikenal dengan nama Dr. drh. H. Chaidir, MM memahami banyak

hal. Tak terkecuali masalah persawitan.

Beliau bahkan diminta duduk menjadi

dewan pakar di Asosiasi Petani Sawit

Indonesia (Apkasindo) Riau. Maka tak

heran Chaidir juga didorong banyak

pihak untuk mencalonkan diri menjadi

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Riau pada 2024 mendatang.

Dr. drh. H. Chaidir, MM

Apalagi sosok drh. Chaidir, MM kelahiran 29 Mei 1952 di Pemandang, Kec. Rokan IV Koto, Rokan Hulu, Provinsi Riau, adalah seorang politisi senior asal Riau. Sejak tahun 1992 ia menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, dan menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau periode 19992004 dan Periode 2004 s/d 2008.

Bukan sekadar politisi biasa, drh Chaidir juga seorang intelektual. Ia meraih gelar dokter Hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gajah Mada pada tahun 1978, dan Pada tahun 2001. Ia menamatkan program, Pasca Sarjana Universitas Padjajaran. Dan tahun 2013 ia mengambil Program Doktor Manajemen Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung.

Selain pendidikan formal di atas, Chaidir sempat pula mengenyam pendidikan di luar negeri, di antaranya : Course On Bovine, Ovine and Swine, IFOA, Reggio Emilia, Italia, sertifikat September 1990 – April 1991 dan Short Course On Tropical Animal Diseases, Queensland, Australia, Sertifikat April –Juni 1986.

Dengan berbagai latar belakang ini wajar Apksindo mendaulatnya menjadi dewan pakar yang diharapkan sumbangan dan kontribusi pemikirannya buat kemajuan persawitan khususnya di Riau. Sawitplus berkesempatan bertemu dan berbincang dengan beliau di acara Raker DPP Apkasindo beberapa waktu lalu. Berikut petikannya.

Riau lumbung sawit nasional tapi masih banyak permasalahan yg muncul terutama masalah lahan masuk kawasan hutan. Bagaimana solusinya?

Secara hukum Kawasan Hutan memang

tidak boleh dibuka. Tapi pada kenyataannya telah banyak dibuka. Masalahnya, batas-batas Kawasan Hutan itu hanya ada di atas meja atau di dalam komputer pemerintah, di lapangan, di tengah-tengah hutan taka da garis pembatas. Masyarakat awam ada yang paham tentang kewenangan pengaturan yang melekat pada pemerintah, ada yang tidak paham. Yang tidak paham menganggap, hutan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Inilah masalahnya.

Melihat pengusaha sawit bergelimang uang, maka animo masyarakat untuk

membuka kebun sangat tinggi. Pada sisi lain terkesan, ada pembiaran oleh instansi yang berwenang mengawasi perambahan Kawasan Hutan ini. Kepentingan-kepentingan sempit ikut bermain, ibarat pepatah Melayu, “tiba di perut dikempiskan tiba di mata dipicingkan”. Buktinya, bahkan Kawasan lindung pun sudah banyak yang dibuka, tapi dibiarkan. Solusinya? Secara normatif memang kepastian hukum, tapi masyarakat yang ingin berkebun di kawasan yang ada di sekitar kampungnya, juga harus difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah juga harus membujuk perusahaan perkebunan besar yang ada untuk menggandeng warga setempat.

Menurut Anda bagaimana caranya agar Riau dapat DBH dari sawit, apa yang harus dilakukan?

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah. Harapan kita sebenarnya dalam

UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah tersebut secara limitatif diatur dengan Dana Bagi Hasil Sawit, namun hal itu nampaknya belum kesampaian, klausulnya masih terlalu normatif.

Harapan kita ke depan, karena sekarang sudah mulai dibahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 2022

tersebut, berbagai stakeholder di daerah di bawah koordinasi Gubernur Riau kita harus memberi masukan kepada Pemerintah Pusat tentang substansi RPP tersebut supaya Riau mendapatkan apa yang menjadi haknya. Jangan ketinggalan kereta lagi. Sebab DBH sawit ini sangat besar dan pasti sangat bermanfaat bagi daerah untuk pembangunan di daerah.

Selama ini banyak petani ingin dapat program peremajaan sawit, tapi persyaratannya rumit. Menurut Anda apa solusinya?

Sebetulnya, persyaratan untuk ikut Program Peremajaan Sawit itu tidak rumit. Masalahnya, secara umum petani kita belum memiliki kelengkapan dokumen pendukung yang diperlukan. Di samping

itu juga belum memahami bahwa ada kemudahan berupa bantuan Program Peremajaan Sawit.

Menurut saya, asosiasi petani sawit harus memberi pendampingan kepada petani sawit kita supaya mereka paham hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan program peremajaan sawit itu. Termasuk juga sosialisasi program tersebut kepada para kepala desa sehingga bisa membantu warganya untuk mendapatkan bantuan program tersebut. Semua pihak terkait harus berkolaborasi membantu petani sawit di wilayahnya masing-masing.

Kami dengar Anda maju menjadi calon DPD dari Riau. Jika Anda terpilih jadi anggota DPD Riau apa yang akan Anda perjuangkan di sektor sawit ke pemerintah pusat?

Sawit adalah primadona bagi Provinsi Riau. Total luasan kebun yang dikelola perusahaan perkebunan hampir seimbang dengan total luasan kebun petani yang dikelola oleh masing-masing petani baik secara mandiri maupun dalam skema KKPA.

Pemerintah pusat bersama DPR RI dan DPD RI harus berkolaborasi membentuk regulasi yang menguntungkan semua pihak.

Regulasi yang ada harus dievaluasi

Pemerintah pusat bersama DPR RI dan DPD RI harus berkolaborasi

membentuk regulasi

yang menguntungkan

semua pihak. Regulasi yang ada harus dievaluasi untuk menjamin

agar pelaku perkebunan di daerah baik perusahaan swasta

maupun petani sawit.

untuk menjamin agar pelaku perkebunan di daerah baik perusahaan swasta maupun petani sawit harus bahumembahu, bersama-sama memanfaatkan secara proporsional lahan yang tersedia. Bila perlu mengubah tata ruang nasional, kita ubah. Karena tata ruang nasional ini akan menjadi rujukan daerah dalam merevisi RTRWP dan RTRWK. Yang tidak bisa diubah itu AlQuran atau Kitab Suci, kalau UU bisa kita ubah. Yang penting regulasi yang ada harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat di daerah.

Di samping itu, pemerintah perlu didorong untuk memberi pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan kemudahan semua fasilitas yang diperlukan petani dalam berkebun, dan menjamin stabilitas harga yang menguntung bagi petani.

Dr. drh. H. Chaidir, MM

Sebagai sosok yang sarat pengalaman di politik menurut Anda apa sebaiknya program Kepala Daerah untuk mendukung petani sawit di Riau?

Merevisi perda tentang RTRWP dan RTRWK agar memberi kepastian bagi petani sawit kita dalam mengusahakan kebunnya. Kalau tidak, mereka akan senantiasa dibayang-bayangi pelanggaran membuka lahan di luar wilayah peruntukannya.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus menunjukkan keberpihakan yang nyata dengan senantiasa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencari inovasi untuk menolong petani kita.

Apakah Ide Anda terkait hal ini, konkritnya seperti apa?

Dalam realitasnya, perusahaan perkebunan besar sawit dan petani kebun sawit di Riau hidup berdamp-

ingan dalam suasana “hate and love” (benci tapi rindu). Maksudnya, kedua pihak sering mengambil posisi kucing-kucingan. Tidak jarang terjadi saling tekan-menekan satu dan lainnya. Ke depan, pemerintah harus memainkan fungsinya sebagai jembatan (bridging), menjembatani “jarak” antara persahaan swasta perkebunan besar ini dengan petani pekebun.

Pemerintah harus mengawal posisi saling memberi dan saling menerima. Pengusaha besar secara ikhlas mengalokasikan kebun kepada warga lokal di sekitar kebun misalnya masingmasing 2Ha/KK. Kebun jadi itu diberikan kepada warga dan warga harus menjual hasilnya kepada perusahaan sesuai harga pasar, dan warga tidak boleh menjual kebunya apa pun alasannya. Perjajian itu diikat secara hukum dan dipayungi oleh pemerintah. Prinispnya di sini senang di sana senang. (*)

PT. Sari Aditya Loka (SAL) berkolaborasi dengan Dinas

Dukcapil Kabupaten Sarolangun dalam rangka pelaksanaan kegiatan jemput bola perekaman E-KTP.

Perekaman E-KTP ini yang ditujukan bagi penduduk rentan yaitu, warga Suku Anak Dalam (SAD), penyandang disabilitas serta lanjut usia di Desa Bukit Suban dan Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun awal Maret kemarin.

Sebanyak 25 warga SAD diwilayah bukit suban dan 22 warga SAD di wilayah pematang kabau memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam pelayanan tersebut tidak hanya pembuatan KTP-el saja melainkan juga pembuatan akte kelahiran, pembaharuan KK serta pelayanan adminduk lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat SAD, penyandang disabilitas, maupun lansia.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Ridwan selaku pejabat dari Ditjen Dukcapil RI, perwakilan Dinsosdukcapil Provinsi Jambi, Bapak Riduan selaku Kadis dukcapil Kabupaten Sarolangun, Camat Air Hitam, Kades Bukit Suban, Kades Pematang Kabau dan Asisten CSR PT. Sari Aditya Loka (SAL).

Kegiatan yang diinisiasi oleh PT SAL bersama Dukcapil Kabupaten Sarolangun ini dilakukan agar memberikan ruang dan kemudahan bagi para penduduk yang kesulitan dalam mengakses administrasi kependudukannya.

“Ini merupakan layanan ‘Jemput Bola’ yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun yang mana dalam hal ini di fasilitasi oleh PT SAL, Pemerintah Desa Bukit Suban dan Pematang Kabau agar dapat terealisasi dengan baik dan sukses,“ kata Riduan, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun.

Kegiatan ini memperoleh sambutan yang sangat baik dari anggota keluarga yang berasal dari penduduk rentan. Dengan adanya kegiatan jemput bola ini memberikan privilise bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau lokasi

Berikan Kemudahan Bagi Penduduk Rentan

PT SAL Fasilitasi Perekaman E-KTP

kantor Dukcapil, baik masyarakat SAD, warga penyandang disabilitas maupun para lansia.

“Kami sebagai warga SAD sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini, kami warga yang sangat kurang pengetahuan akan pentingnya administrasi kependudukan menjadi terbantu karena dengan kegiatan ini memudahkan kami untuk memperoleh administrasi kependudukan yang mana itu sangat penting untuk kami agar diakui sebagai warga negara. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak perusahaan PT. SAL yang tidak ada hentinya terus memberikan bantuan dan perhatian terhadap kami warga SAD,” ujar Temenggung Grip, perwakilan masyarakat SAD.

Kegiatan yang dilakukan tersebut juga diikuti oleh Desa lain yang ingin melakukan administrasi kependudukan, sehingga partisipasi tidak hanya dari penduduk rentan yg menjadi sasaran utama melainkan juga mendapat antusias dari masyarakat desa lainnya.

“Kami ucapkan terima kasih pada pihak perusahaan PT SAL, karena telah mengiz-

inkan kami untuk mengikuti kegiatan ini. Meski sebenarnya kegiatan ini ditunjukkan bagi penduduk rentan namun kami juga boleh ikut,” ujar Soleh, salah satu masyarakat Desa.

Sukses dan berjalan dengan lancar acara ini tidak luput dari peran FKPS SAD yang terus berupaya semaksimal mungkin demi mewujudkan kemajuan warga SAD. Sebab administrasi kependudukan ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal warga negara saja, akan tetapi memilki banyak manfaat dikehidupan sehari-hari misalnya sebagai syarat mendaftar sekolah, mengurus BPJS untuk kesehatan serta hal lainnya yang memiliki urgensi sehingga administrasi kependudukan ini memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan warga negara Indonesia termasuk warga SAD.

Partisipasi dan antusias yang sangat tinggi dari berbagai kalangan masyarakat dan warga SAD menjadi bukti suksesnya kegiatan ini. “PT SAL maupun pihak yang terlibat dalam kegiatan ini akan terus mengupayakan dan memberikan yang terbaik demi kemandirian SAD di masa depan,” ucap Slamet Riyadi, Asisten CSR PT SAL. (ist)

PT KTU dan Yayasan Sakolah Berbagi

Berikan Pelatihan Komite Sekolah

PT Kimia Tirta Utama (KTU) menggelar Training Komite Bisa yang merupakan salah satu Program Astra Cerdas dari Departemen Education and Social Engagement dalam rangka optimalisasi peran guru dan anggota komite di masing-masing satuan pendidikan (sekolah).

Kegiatan yang bekerjasama dengan Yayasan Sakola Berbagi ini dilaksanakan oleh perusahaan di bawah naungan PT Astra Agro Lestari yang memiliki sekolah binaan. Salah satunya adalah PT KTU sebagai upaya pendampingan terkait peningkatan kualitas pendidikan di sekolah binaan di desa Ring -1 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.

Komite merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua (wali) peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Tugas komite sekolah memberi pertimbangan, penentuan, dan pelaksa naan kebijakan pendidikan dalam satuan pendidikan, diantaranya kebijakan program sekolah, menindaklanjuti saran dan aspirasi dari peserta didik, wali, dan masyarakat serta pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

Administratur PT KTU, Hubbal K Sembir

ing menyampaikan bahwa kegiatan Training Komite Bisa secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Ini sebagai wujud

memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan untuk kemajuan bersama,” katanya di Siak, Jumat.

MAJALAH SAWIT Edisi 25 Tahun 2023

kompetensi diri dan sebarkan ilmu yang Bapak dan Ibu dapatkan selama kegiatan pelatihan sehingga menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahala kebaikannya” tutup beliau.

Pelatihan ini sudah dilaksanakan selama dua hari, 14-15 Februari 2023 lalu. Sebagai Narasumber adalah Ibu Acih Surasih dan Siti Maryam dari Yayasan Sakola Berbagi dengan pembahasan materi; Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah, Analisa Capaian Pembelajaran (CP), pembuatan RPP dan Assessment pada Kurikulum Merdeka.

Hari pertama training, seluruh peserta diajak untuk melakukan diskusi per kelompok terkait opsi Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah masingmasing. Selanjutnya, pada hari kedua seluruh peserta diajak berdiskusi terkait analisa CP (Capaian Pembelajaran) di masing-masing level kelas. Dari keseluruh peserta training yang berjumlah 30 guru ini terlihat sangat antusias, hal ini tampak dari aktifnya forum diskusi di kelompok kelas masing-masing.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah

Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Supriyadi menyampaikan bahwa komite adalah organisasi yang terlepas dari satuan pendidikan namun mereka bisa memantau dan berkoordinasi dengan sekolah. Komite adalah perpanjangan tangan dari sekolah dan orang tua untuk memberikan masukan kepada sekolah agar lebih baik untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif.

“Implementasi Kurikulum Merdeka ini memang sudah seharusnya dipahami oleh seluruh warga sekolah agar proses belajar di kelas berjalan dengan maksimal sehingga peserta didik berhasil sesuai dengan capaian pembelajarannya,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Siak,Robby Cahyadi ketika diminta tanggapan memberikan respon positif dan dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Diharapkan agar yang lain juga ikut tergerak untuk bersama memberikan kontribusi positif dalam bentuk apapun di wilayah sekitar.

“Angkat topi untuk PT KTU yang sudah

menyelenggarakan kegiatan ini dengan harapan yang sangat luhur yakni ikut memberikan kontribusi untuk kemajuan Pendidikan di desa sekitar perusahaan. Semoga harapan tersebut bisa tercapai dan PT KTU semakin sukses di masa yang akan datang,” harapnya.

Acara Training Komite Bisa ini juga dihadiri oleh Camat Koto Gasib, Yudha Rajasa, S. STP., Selain itu juga sejumlah kepala sekolah dari SDN 01 Kuala Gasib, SDN 05 Pangkalan Pisang, SDN 02 Buatan 1, SDN 18 Pangkalan Pisang, SDN 12 Teluk Rimba, SMPN 3 Koto Gasib, SDS KTU dan 22 Guru dan komite perwakilan masingmasing sekolah binaan. (ist)

PT KTS Selenggarakan Pelatihan GURU DAN KOMITE SEKOLAH

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan adanya Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kebijakan baru dalam pengembangan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristekdikti untuk pembelajaran peserta didik di sekolah.

Kebijakan merdeka belajar menjadi langkah untuk memajukan pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.

PT. AAL (Astra Agro Lestari) melalui anak perusahaannya, PT KTS (Karya Tanah Subur) di Aceh Barat juga ikut menyukseskan program pemerintah ini dengan mengadakan pelatihan bagi guru dan komite sekolah di Empat Kecamatan yaitu Kecamatan Kaway XVI, Panton Reu, Bubon dan Woyla.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 5-6 Desember 2022 ini

melibatkan 10 sekolah dari jenjang TK, SD,SMP, dan SMK. Sebanyak 35 orang peserta yang terdiri dari Kepala sekolah, guru, dan perwakilan komite sekolah menjadi peserta kegiatan training ini.

Ridwan Manik, selaku CDAM yang mewakili Management PT. KTS pada saat membuka kegiatan Training Komite Bisa meyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari CSR bidang pendidikan kepada masyarakat sekitar melalui Program Astra Cerdas selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar sehingga keberadaan perusahaan dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

Perwakilan dari Dinas Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, memberikan apresiasi positif terhadap pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh PT KTS.

“Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan pelatihan yang baru. Belum banyak guru-guru yang mengikuti pelatihan semacam ini. Sehingga saya sangat berterimakasih kepada PT. KTS yang telah bersedia menyelenggarakan pelatihan ini. Harapan saya, peserta pelatihan dapat menyerap semua materi yang akan disampaikan oleh nara sumber yang didatangkan langsung dari Bogor, Jawa Barat, yang kita tahu bahwa tingkat pendidikannya sudah lebih baik”, ungkapnya dalam sambutan pembukaan training.

Dalam pelatihan yang bertema “Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Guru dan Komite Sekolah” PT. KTS mendatangkan pembicara Sisworo Hadi dari Yayasan Mantika Education, Bogor sebagai narasumber.

Dalam pelatihan ini, peserta diajak untuk memahami perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka, mengenal Profil Pelajar Pancasila, menyusun Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP) dan Modul Ajar (MA) dalam Kurikulum Merdeka, mempersiapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di sekolah, serta bagaimana cara melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi di dalam kelas. (lin)

Dalam upaya meningkatkan kapasitas kader Posyandu di Kabupaten Aceh Barat, PT Karya Tanah subur (KTS), anak usaha Astra Agro area Aceh Barat melaksanakan pelatihan bagi kader Posyandu pada Sabtu,3 Desember2022. Pelatihan yang berlangsung di Aula Desa Padang Sikabu ini mengambil tema “Melalui Pelatihan Kader Posyandu Kita Tingkatkan Skiil Dan Kemampuan Kader Posyandu Untuk Mencegah Stanting Pada Balita Dan Anak”.

Administratur PT KTS yang diwakili oleh Dwi Heri mengungkapkan kegiatan ini merupakan salah satu dari 4 pilar CSR Astra yaitu Astra Sehat yang bertujuan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini sesuai dengan catur dharma astra yaitu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, dengan harapan menjadi perusahan yang selalu berkontribusi dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang ada di Desa Ring 1 PT KTS.

Kegiatan Pelatihan Posyandu diikuti oleh 27 Posyandu yang terdiri dari 8 Posyandu yang berasal dari PT KTS dan 19 Posyandu di Desa Ring 1 PT. KTS.

Sementara itu, Catur Wibowo, Asisten CSR PT KTS menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian manajemen perusahan terhadap kesehatan bayi, balita, dan anak yang ada di Desa Ring 1 PT KTS dalam upaya mencegah stunting dan kekurangan gizi pada anak dan balita. Sehinga hal tersebut dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

Julita Kabid Kesmas Dinas Kesehatan

Cegah Stuting

PT KTS Gelar Pelatihan Posyandu Binaan

Aceh Barat mengungkapkan penanganan stunting merupakan salah satu prioritas nasional. Ia berharap melalui pelatihan ini menjadi wadah bagi para kader posyandu dalam meningkatkan pengetahuan mengenai stunting.

Selain menyampaikan materi megenai stunting, juga diperagakan praktik penggunaan alat ukur antropometri yang diikuti dengan sangat antusias oleh ibu-

ibu kader posyandu.

Semoga kegiatan dari PT. KTS ini dapat berlanjut dan akan ada kegiatan lainnya yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan dan kami mengucapkan Terima kasih atas dukungan PT KTS melalui pelatihan penanganan stunting bagi para kader posyandu di sekitar perusahaan,” ujarJulita. (lin)

Anggota Gapki Riau Antusias Ikuti Edukasi Perizinan dan Regulasi Pengelolaan Kebun

Adanya aturan dan kebijakan tentang pelepasan kawasan hutan mengharuskan pelaku usaha perkebunan untuk memperbaharui informasi tentang regulasi yang mengatur terkait hal itu agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau, Lichwan Hartono, dalam kegiatan Sosialisasi Perizinan Perusahaan Perkebunan Terkait Ketidaksesuaian Kawasan dan Revisi Tata Ruang Serta Implementasi OSS RBA, yang digelar di The Zuri Hotel Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Lichwan mengatakan, agar para pelaku usaha

untuk memperbanyak pengetahuan melalui kegiatan tersebut dan bisa berdiskusi secara langsung dengan para narasumber, yang menghadirkan beberapa pihak dari pemerintah dinas terkait.

"Diharapkan pertemuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dan peserta bisa banyak bertanya tentang regulasi terbaru, terutama dalam undang-undang Cipta Kerja yang baru," kata Lichwan dalam kesempatan itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau, Dr Ir H Mamun Murod MM MH yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan itu menyampaikan materi tentang Penyelesaian Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan Pasca UUCK.

Ia menerangkan, bahwa saat ini ada separuh dari total kawasan darat di Riau diisi oleh perkebunan kelapa sawit, dari total Riau daratan secara keseluruhan berjumlah 8,9 juta hektar, sedangkan lebih dari 4 juta hektar merupakan kawasan perkebunan kelapa sawit.

"Perkebunan kelapa sawit di Riau cukup luas. Yang ada di kawasan hutan saja ada sekitar 1,8 juta hektare lebih, kemudian yang di luar perkebunan atau sekitar 2,2 juta hektare lebih, sehingga totalnya lebih dari 4 juta hektar. Sedangkan total Riau daratan secara keseluruhan berjumlah 8,9 juta hektare, sehingga potensi perkebunan kelapa

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau, Muh Arief Setiawan MT menyampaikan materi tentang Revisi RTRW Provinsi Riau dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Disampaikannya, setelah diterbitkannya KKPR yang belum memperoleh tanah, maka pemegang KKPR harus membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sebelum tanah yang bersang-

kutan dibebaskan oleh pemegang KKPR semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada Hak Atas Tanah (HAT) yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang HAT untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan juga kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

Pemateri lainnya, perwakilan dari DPMPTSP Riau, Apriantama Nugraha SE MSi menyampaikan materi tentang, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Provinsi Riau.

Ia menyampaikan bahwa, sistem Online

Diharapkan pertemuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dan peserta bisa banyak bertanya tentang regulasi terbaru, terutama dalam undang-undang Cipta Kerja yang baru.

LICHWAN HARTONO

Ketua GAPKI Riau

Single Submission (OSS) wajib digunakan oleh Pemda, Administrator KEK, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Pelaku Usaha. Proses perizinan berusaha dilakukan dalam Sistem OSS yang disediakan oleh BKPM.(lin)

sawit di Riau cukup tinggi," jelas Mamun.

Karena Asian Agri, Masyarakat Bisa NIKMATI MIGOR PREMIUM

Berkah Ramadhan bisa dirasakan siapa saja tanpa terkecuali, seperti yang dilakukan

Asian Agri ini. Sejak 3 April hingga 15 April, perusaaan sawit ini menggelar Bazar Minyak Goreng Untuk Masyarakat Desa, dimana masyarakat bisa merasakan minyak premium dengan harga terjangkau.

Tak tanggung-tanggung bazar migor ini digelar di 89 desa yang berada di 3 (tiga) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau dan Jambi, “Ini merupakan salah satu bentuk dukungan Perusahaan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng pada saat bulan puasa. ujar Head of Operation Asian Agri, Omri Samosir baru baru ini.

Omri menyebutkan, bazar minyak goreng ini digelar dengan sangat tertib, karena sebelum bazar masyarakat desa sudah diberi kupon sehingga masyarakat tidak perlu antri karena waktu mereka sudah di atur.

“Tahun ini, Asian Agri kembali menggelar bazar minyak goreng dengan mengalokasikan sekitar 25.000 liter kepada masyarakat desa yang ada di daerah ope-

Antrian warga desa saat mendatangi Bazar Minyak Goreng Asian Agri di Riau.

Manajemen Asian Agri di Jambi turun langsung menghadiri bazar miyak goreng.

rasional perusahaan. Ini sesuai dengan komitmen kami untuk menjaga pasokan minyak goreng untuk warga sehingga mudah untuk mendapatkan minyak goreng premium dengan harga terjangkau,” tuturnya.

Untuk menjaga agar bazar minyak goreng berjalan lancar dan tepat sasaran, maka pelaksanaan bazar dilakukan oleh unitunit bisnis Asian Agri yang tersebar di 3 provinsi. Seperti yang diketahui, bahwa sepanjang bulan Ramadhan, terdapat peningkatan kebutuhan masyarakat untuk minyak goreng. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan tersebut dapat memudahkan warga desa untuk mendapatkan minyak goreng premium, yaitu merek Camar dan Harumas, dengan harga Rp15.000/liter.

Warga Riau Kebagian Bazar

Minyak Goreng

Warga Riau khususnya yang ada di lingkungan PT Mitra Unggul Pusaka—Kebun Langgam Group (PT MUP) juga kebagian bazar minyak goreng. Bahkan PT ini telah membagikan kupon

kepada warga desa dengan maksimal 2 liter/orang. Hal ini dilakukan agar kegiatan bazar dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Manajer PT MUP Kebun Penarikan, Andrianus menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kelurahan Langgam yang turut menyukseskan bazar minyak goreng. “Ini merupakan bentuk kepedulian Perusahaan kepada warga masyarakat setempat. Kami berharap agar manfaat dari kegiatan ini dapat dirasakan langsung oleh warga desa sekitar”, ucapnya pada saat melakukan bazar di Balai Kelurahan Langgam (3/4).

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa PT Mitra Unggul Pusaka selalu berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitar daerah operasionalnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun.

Program ini terdiri dari beberapa bidang, yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Sosial, Lingkungan dan Infrastruktur. Di tahun 2022, (PT MUP) telah memberikan bantuan berupa beasiswa, perbaikan ruang kelas, pemeriksaan kesehatan gratis, pencegahan stunt -

ing, budidaya ternak, bantuan umkm, bantuan sumur bor, perbaikan jalan, renovasi rumah ibadah dan program desa bebas api.

Lurah Langgam, M. Harlis mengapresiasi bazar minyak goreng yang dilakukan PT MUP, apalagi di momentum menjelang lebaran.

“Bazar minyak goreng yang dilakukan PT MUP menunjukkan kepedulian perusahaan bagi warga kami, untuk itu kami berterima kasih. Apalagi mengingat harga minyak goreng saat ini dipasaran masih tinggi, maka dengan adanya bazar ini sangat membantu warga Kelurahan Langgam. Terlebih lagi menjelang lebaran kebutuhan minyak goreng juga meningkat,” ujar Harlis.

Hal senada juga disampaikan Ibu Arumsiah, ibu rumah tangga Kelurahan Langgam salah seorang penerima manfaat bazar minyak goreng PT MUP.

“Saya senang dan berterima kasih atas adanya bazar minyak goreng ini, karena minyak goreng adalah kebutuhan pokok bagi kami ibu-ibu rumah tangga. Bazar ini memudahkan kami warga desa mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau ,” ujar Arumsiah. (ist)

Seorang pedagang

RM dari Desa

Perkebunan

Teluk Panji yang bersyukur karena bisa

mendapatkan minyak goreng

dari bazar yang dilakukan Asian Agri.

Gapki Optimis Sawit Tetap Isu Seksi Dongkrak Perekonomian Riau

Riau merupakan barometer Sawit Indonesia, tak heran banyak yang mempertanyakan “Sawit Riau Dibawa Kemana”. Kendati demikian, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Riau menyebutkan optimis sawit tetap issu seksi yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Riau.

Lichwan Hartono, selaku Ketua Gapki

Cabang Riau kepada wartawan di sela sela pelantikan BEM UNRI, beberapa waktu mengatakan, Issu Sawit selalu seksi dibicarakan, banyak issu negatif yang ditonjolkan meski juga tak bisa dipungkiri sawit juga banyak memberikan dampak posisif terutama perekonomian masyarakat Riau khususnya.

“Berbagai tantangan kita lewati untuk bisa menjadikan sawit ini hadir sebagai komoditi andalan yang bisa menghasilkan devisa negara. Namun demikian, kendala kendala juga terus bermunculan dan kampanye hitam juga terus diku-

mandangkan, akan tetapi kita bersyukur Sawit masih diterima dan CPO kita tetap diminati bebera negara,” jelasnya.

Lanjut Hartono, ada beberapa issu dan permasalahan kelapa sawit di Indonesia diantaranya, tuntutan pasar global. Tuntutan tersebut diantaranya, skema sertifikasi (RSPO, ISCC, HCV dan HCS serta lain sebagainya.

Selain itu kata Hartono, ada juga kampanye negatif menyerang sawit dan perang dagang minyak nabati dunia. Issu lainya juga seperti regulasi nasional yang saat ini kadang berubah ubah.

Berbagai tantangan kita lewati untuk bisa menjadikan sawit ini hadir sebagai komoditi andalan yang bisa menghasilkan devisa negara.

Di antaranya lanjut Hartono, banyak aturan yang tumbang tindih , status kebun dalam kawasan hutan, perda memberatkan bersifat pungutan atau restribusi dan perizinan yang terlalu banyak dan hambatan export (DMO, migor dan lain sebagainya) serta terakhir issu kesehatan yang terus di enduskan.

Disamping issu di atas, kata Hartono issu yang tak kalah menggangu yakni, issu lingkungan, dimana deforestasi, perusak lingkungan dan biodiversity. Perubahan iklim, pemenasan global serta kerusakan dan kebakaran hutan sering menjadi ancaman sehingga perusahaan sangat berhati hati dalam hal ini.

“Banyak issu yang dihadapi oleh perusahaan sawit yang semua itu kita tepis dan hindari jangan sampai terjadi diantaranya implementasi best managament practices (BMP) dimana terkadang bibit tidak berkualitas atau produktivitas rendah, teknik budidaya yang tidak memadai di pekebun serta water management kebun dalam kawasan gambut. Belum lagi ada issu sosial pekerja seperti kesejahteraan pekerja dan upah, pekerja anak, kerja paksa, gender, dan pelecehan seksual serta kesulitan penyedian tenaga kerja kebun yang pandai pandai kita sikapi,” papar Hartono panjang lebar.

Namun begitu kata Hartono, untuk menyikapi issu tersebut, Gapki terus menunjukan perannya sebagai organisasi perkebunan sawit, Gapki saat ini mengambil peran dalam mengkampayekan baik kelapa sawit ke dalam dan luar negeri bersama stoke holder sawit Indonesia.

Begitu juga, Gapki berperan dalam patnership dengan PASPI dan asosisasi kelapa sawit dalam berbagai aspek serts mengirim tim untuk berdiplomasi ke

pemerintah /buyer luar negeri terkait issu negatif sawit.

“Gapki juga berperan dalam negosiasi dengan pemerintah untuk pembatalan regulasi penghambat sawit, pengembangan riset kelapa sawit oleh anggota Gapki dan penyedian bibit unggul serta menggalakan sosialisasi ke perusahaan dan pekebun atau masyarakat prihal implementasi BMP Kebun dan edukasi dini ke pelajar, sekolah, universitas perihal sawit,” tegasnya. (lin)

Gabung Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang

Riau menggelar perayaan ulang tahun GAPKI yang ke-42 tahun. Perayaan yang digelar di Hotel Jatra Pekanbaru dihadiri langsung Ketua GAPKI Riau, Lichwan Hartono.

Selain merayakan hari ulang tahun GAPKI, dalam kegiatan tersebut juga digelar Rapat Kerja (Raker) GAPKI Cabang Riau tahun 2023.

“Harapannya kita semakin kompak. Dan yang paling penting itu bermanfaat bagi anggotanya. Tujuannya ada GAPKI itu ya seperti itu, bermanfaat bagi anggotanya. Oleh karena itu kita berharap tujuan itu bisa terwujud,” kata Lichwan beberapa waktu lalu.

Dia menuturkan, 42 tahun GAPKI bukanlah usia yang muda lagi. Sehingga dia berharap GAPKI bisa menjadi organisasi yang dewasa dan bermanfaat untuk semua pihak.

“Yang harus kita pikirkan dalam berorganisasi itu, apa yang bisa kita berikan kepada organisasi. Jangan berpikir apa yang bisa diberikan organisasi kepada kita,” kata dia.

“Karena itu pasti akan kacau balau, pasti akan menimbulkan konflik. Selamat ulang tahun GAPKI. Semoga kita semakin kompak,” tambahnya.

Sementara itu, Sekjen GAPKI Pusat, Eddy Martono menuturkan, semakin dewasanya GAPKI, tentu akan banyak permasalahan yang harus dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal. “Kalau manusia kan umur 40 itu

sudah matang sekali. Nah, GAPKI malah sudah lebih 2 tahun dari usia 40 itu. Memang sekarang ini GAPKI sudah dikenal, baik nasional maupun internasional. Tetapi tantangan juga bukan semakin ringan, tantangannya juga semakin berat,” kata Eddy.

Dari sisi eksternal, kata Eddy, masalah yang dihadapi GAPKI saat ini adalah terkait dengan kampanye negatif sawit. “Selama ini kampanye negatif tentang sawit kan tidak pernah selesai. Selama masih ada persaingan minyak nabati, selama itu juga pasti akan ada kampanye negatif,” terangnya.

“Karena ini murni persaingan dagang. Ini tidak bisa kita remehkan. Dan harus kita upayakan agar bagaimana jangan sampai sawit indonesia itu menurun di internasional,” ujarnya.

Sementara di internal, lanjut Eddy, masalah yang dihadapi juga tak kalah banyak dan sangat penting. Mulai dari persoalan kawasan hutan, dengan petani, serta masalah sosial.

“Walaupun GAPKI sudah semakin kokoh dan dewasa, tapi kita jangan lemah bahwa tantangan itu masih ada. Masalah ke depan bukan lebih ringan, tetapi akan lebih berat,” pungkasnya. (lin)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan maraih dua Penghargaan Nasional sekaligus yakni, penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS RI atas capaian kepesertaan sebanyak 97.7 Persen masyarakat Pelalawan.

Diserahkan secara simbolis langsung oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito karnavian di Balai Sudirman, Jakarta, pada Selasa (14/3/2023) lalu. Selain Kabupaten Pelalawan, penghargaan UHC diberikan BPJS RI kepada Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kuansing, dan Kota Dumai.

Selanjutnya, tidak berselang lama , Selasa(21/3/2023) lalu Pemkab

Pelalawan meraih penghargaan, kali ini penghargaan Baznas Award 2023 yang berlangsung di Puri Agung Hotel Sahid Jakarta

Kepada Wartawan Bupati Pelalawan H Zukri , Pemkab Pelalawan menerima 2 penghargaan Nasional sakaligus diawal Tahun 2023 ini yakni, Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS RI dan Baznas Award 2023 RI menyampaikan terima kasih kepada Baznas RI serta menteri dalam negeri atas 2 penghargaan yang diberikan.

“Penghargaan ini kami persembahkan kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan, ASN, maupun Baznas Kabupaten Pelalawan yang telah bekerja maksimal dalam mengumpulkan dan mengelola zakat. Ditambah juga kepada masyarakat Pelalawan, para muzakki dan organisasi pengumpul dan pengelola zakat lainnya, dan untuk capaian UHC ini sebagai bentuk komitmen Pemkab pelalawan memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat membenahi pelayanan kesehatan secara gratis Kepada masyarakat dengan hanya menggunakan KTP Pelalawan” kata H Zukri, Jumat (31/3/2023) kepada media ini.

Dikatakan H. Zukri bahwa selama ini Baznas Pelalawan telah berkembang. Apalagi dengan kebijakan yang dikeluarkannya merujuk pada kebijakan yang lebih tinggi dengan membersihkan penghasilan ASN sebelum masuk ke rekening mereka.

“Karena zakat inilah banyak juga saudara-saudara kita yang terbantu sesuai dengan ketentuan penerima zakat, baik dibantu biaya pengobatan, bantuan anak yatim-piatu, bantuan bencana bahkan bedah rumah, bantuan usaha, serta berbagai bantuan lainnya,” terang Bupati Pelalawan H Zukri.

Bupati Zukri yang juga Ketua NU Pelalawan ini pun mengapresiasi upaya Baznas Pelalawan maupun organisasi pengumpul dan pengelola zakat lainnya. Apalagi pemerintah juga sudah mengalokasikan dana untuk membantu setiap bulan anak yatim-piatu, lansia atau janda tua untuk masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Begitu Juga penghargaan UHC. Menurut Zukri, Pemerintah Kabupaten Pelalawan,

dengan jumlah penduduk kurang lebih 422?907,00 jiwa berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Itu tadi, salah satunya diwujudkan dengan menyediakan pembiayan untuk tercapai jumlah kepesertaan menuju Universal Health Coverage (UHC).

“Hasil ini berkat dukungan semua pihak yang terkait dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sebanyak 97.7 Persen Masyarakat Pelalawan telah mengantongi Jaminan Kesehatan,” kata H Zukri.

Dengan tercapainya UHC di Kabupaten

ADVERTORIAL

Pelalawan sambung H Zukri, hendaknya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di “Negeri Seiya Sekata” nama lain dari Kabupaten Pelalawan ini terutama meningkatkan akses pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Pelalawan.

“Kita berharap sinergitas dan kerjasama ini terus terjalin sebagai salah satu upaya mewujudkan masyarakat Pelalawan yang sejahtera, ini semoga terus bisa dipertahankan agar semua lapisan masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang bermutu” tandasnya.

Untuk diketahui Kabupaten Pelalawan di era Kepemimpinan Bupati Zukri dan Nasarudin ini penghargaan sebagai

Bupati Pendukung Utama Pengelolaan Zakat menerima penghargaan , salain Kabupaten Pelalawan, Kabupaten lain seperti Bupati Aceh Selatan, Pj Bupati Banten, Bupati Bireng, Bupati Labuhan Batu Utara, Bupati Pelalawan, Bupati Siak, Bupati Kepulauan Seribu, Bupati Garut, dan Bupati Tasik malaya,Bupati Sumedang, Pj Bupati Cilacap, Bupati Banyumas, Bupati Karanganyar, Bupati Sragen, Bupati Kendal, Bupati Ponorogo, Bupati Lumajang, Bupati Ngawi, Bupati Tuban, Bupati Gresik, Bupati Sambas, Bupati Tanah Laut, Bupati Bone, Bupati Baru, Bupati Wajo, Bupati Gorontalo, dan Bupati Banyuwangi.

Sementara Walikota yang menerima penghargaan yaitu Walikota Medan, Walikota Tangerang Selatan, Walikota

Bandung, Pj Walikota Sabang, Walikota

Surakarta, Walikota Jambi, Walikota

Tarakan, Walikota Makasar, Walikota

Gorontalo, Walikota Padang, Walikota

Surabaya, Walikota Palembang, Walikota

Bandar Lampung, Walikota Jakarta Pusat, Walikota Jakarta Barat, Walikota Jakarta

Timur, Walikota Jakarta Selatan, dan Walikota Jakarta Utara.

Adapun Kepala Daerah yang menerima

penghargaan sebagai Gubernur Pendukung Utama Pengelolaan Zakat sebanyak

15 Gubernur yaitu, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bengkulu, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Sumtaera Selaltan, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Aceh, Gubernur Riau, Pj Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Gubenur Jawa Tengah, Gubernur Jambi, Plh Gubernur Papua, dan Gubernur Sumatera Utara.

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan tahunan yaitu Penganugerahan Baznas Award tahun 2023, dengan tema “Berkah Berzakat: Terima Kasih Muzaki, Terima Kasih Mustahik”.

Penghargaan dalam ajang Baznas Award diberikan dalam rangka mengapresiasi kinerja organisasi pengelola zakat dan stakeholder yang turut mendukung dan mendorong kebangkitan zakat di Indonesia. Bupati Sumbawa Barat menerima penghargaan tersebut dengan kategori Bupati Pendukung Utama Pengelolaan Zakat. (Adv)

Apkasindo memberikan Award

kepada Kajati Riau, Dr Supardi karena komitmennya mengawal harga TBS Sawit Riau. Award yang diberikan merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi Apkasindo kepada Kepala Kejaksaan Tinggi

Riau yang baru Dr Supardi SH MH, yang turut serta memajukan sawit di Riau.

Demikian diungkapkan Ketua DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung. Menurutnya, Kajati Riau turut melakukan pendampingan terhadap penetapan harga TBS secara rutin, hingga saat ini memasuki 4 bulan dan membuahkan hasil yang menggembirakan terhadap harga TBS di Riau.

“Alhamdulillah, dengan didampingi Kajati Riau, yang sebelumnya berada pada rangking 3 dan 4 untuk harga TBS, dalam 4 bulan ini Riau menjadi juara 1, tanpa terkalahkan provinsi lain,” ujarnya. Ia menambahkan, saat ini sejumlah provinsi lainnya di Sumatera juga sudah mengadopsi apa yang sudah dilakukan di Riau, dengan memberikan pendampingan oleh Kajati masing-masing daerah.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Dr Supardi mengaku bahwa dirinya konsen untuk mengawal penetapan harga Tanda Buah Segar (TBS) sawit Riau setiap pekannya.

Hal ini dikarenakan, dirinya melihat permasalahan dalam tata kelola penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang merugikan petani sawit selama ini di Riau. Hasilnya, sejak di kawal Kejati, harga TBS Sawit Riau sejak empat bulan lalu menjadi yang tertinggi se Indonesia.

“Intinya bagaimana saya bisa membantu masyarakat sawit. Saya menilai, dulu ada yang salah dari penentuan TBS sawit, makanya saya masuk, dan hasilnya tak terduga. Kepada Gapki, saya bukan bermaksud apa - apa, kecuali karena ada sesuatu yang tak pas, ini demi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Saya berterima kasih kepada Apkasindo, Kepala Dinas perkebunan. Kita ingin petani sawit Riau sejahtera,” kata Dr Supardi dalam Focus Grup Discussion Percepatan

Kajati Riau Terima Apkasindo Sawit Award

Peremajaan Sawit Rakyat yang ditaja Apkasindo beberapa waktu lalu.

Menurut Kajati Riau, dirinya tak pernah menjadikan penghargaan ini sebagai tujuan utama. Terpenting bagaimana dirinya dan jajarannya bisa membantu masyarakat. “Ada something wrong dalam tata kelola TBS. Alhamdulillah hasilnya bermanfaat,” ujar Supardi.

Ia mengungkapkan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Riau. Berdasarkan data yang dirilis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia

(APKASINDO), harga TBS kelapa sawit Riau per tanggal 6 Februari sampai 9 februari merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Data tersebut diambil dari data penetapan harga oleh 22 dinas perkebunan penghasil kelapa sawit yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dinilai sebagai prestasi dan keberkahan bagi petani sawit di Riau yang sebelumnya memiliki rerata harga di bawah provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan Kalimantan Barat. Terjaganya harga ini dianggap sebagai kerja keras banyak pihak diantaranya Kejaksaan Tinggi Riau dan Kepolisian Daerah Riau. (ist)

PT Inti Indosawit Subur - Asian Agri Raih

Penghargaan CSR dari Pemkab Pelalawan

Atas dukungan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Pelalawan, melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), bisnis unit Asian Agri PT Inti Indosawit Subur (PT IIS), menerima penghargaan dari Bupati Pelalawan, Zukri Misran beru baru ini.

Pemberian penghargaan tersebut dilakukan pada Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten

Pelalawan Periode Tahun 2024, di Gedung

Daerah Datuk Laksamana Mangkudiraja, Pelalawan, Riau.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pelalawan, Zukri Misran menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga upaya pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan.

Ia berharap adanya peran perusahaan dalam mendorong pembangunan

Kabupaten Pelalawan melalui kontribusi program CSR. Oleh karena itu, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang

aktif melakukan kegiatan CSR, yaitu salah satunya PT Inti Indosawit Subur.

Koordinator CSR Asian Agri Wilayah Riau, Eko Budi Christyanto mengatakan “Kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan kepada PT IIS atas kegiatan CSR yang telah dilakukan selama ini. Kami berharap kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Kabupaten Pelalawan.”

Eko juga menjelaskan bahwa PT IIS selalu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui program CSR yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya. Program-program ini terdiri dari beberapa bidang, seperti Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial Ekonomi, dan Infrastruktur.

Di tahun 2022, Perusahaan telah

melakukan berbagai program CSR, seperti program pencegahan stunting, pemberian beasiswa dan fasilitas pendidikan dan olahraga, program Sekolah Sawit Lestari, program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti peternakan dan budidaya ikan air tawar, pemberian bantuan minyak goreng, dan bantuan infrastruktur.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pelalawan Nasaruddin, Wakil Bupati

Pelalawan Nasaruddin, Ketua Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan Tengku Zulfan, dan Wakapolres Pelalawan Kompol Antoni Lumban Gaol. (lin)

Hendro Satrioko, Sulap Lahan Sawit dengan Tanam Semangka

Petani semangka di Kecamatan Kotogasib Kebupaten

Siak, Riau meraup cuan dari

hasil bertani semangka. Hasil panen di lahan 2 hektar menghasilkan 4 ton dengan keuntungan puluhan juta.

Ketua Kelompok Tani Mekarsari, Hendro Satrioko tak menyangka hasilnya bisa mencapai 4 ton dalam luas lahan 2 hektar saja.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur pada panen kali ini, hasil yang kami dapatkan melebihi perkiraan. Kita panen 4 ton lebih dan ini langsung habis distribusikan ke pengepul,” jelasnya.

Ia menyampaikan hasil semangkanya itu dilepas ke pengepul dengan harga Rp 6.000 per kilonya. Dengan begitu mereka dapat meraup keuntungan sebesar Rp 24 juta.

Hendro mengatakan keberhasilan Kelompok Tani Mekarsari dalam budidaya semangka ini tak terlepas dari bantuan semua pihak, terlebih dari

PT Kimia Tirta Utama (KTU) Astra Agro Lestari Grup.

“Setelah panen ini, kami akan bersiap untuk menanam kembali pada bulan Juli dengan luas lahan sekitar 2 hektare, sehingga membutuhkan bibit semangka sekitar 25 bungkus. Kami berharap pihak KTU melalui program CSRnya bisa membantu kami menyediakan bibit dengan kualitas yang baik untuk penanaman berikutnya,” harap Hendro.

Pada panen itu, Kelompok Tani Mekarsari juga mengundang manajemen dari PT KTU untuk menyaksikan langsung proses panen semangka di kebunnya yang terletak di desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Kotogasib.

Administrator PT KTU, Hubbal Sembiring mengatakan pihaknya mendukung upaya pemberdayaan masyarakat melalui program Community Development (CD) dan Community Social and Responsibility (CSR).

“Para Kelompok Tani di desa sekitar perusahaan akan kami support dalam bentuk pelatihan kader dan bantuan sarana prasana sehingga bisa mempermudah kelompok tani tersebut dalam menjalankan kegiatan. Hal ini sejalan dengan salah satu Pilar Astra yakni Astra Kreatif, yang membantu memberdayakan masyarakat sekitar dalam hal pengembangan ekonomi,” ujar Hubbal.

PT KTU secara kontinu melakukan pembinaan untuk beberapa kelompok tani di desa sekitar operasional perusahaan. Ada

tiga kelompok tani di bawah binaan KTU yakni Kelompok Tani Mekarsari, Subur Jaya dan Pemuda Tani Bersatu yang ketiganya bergerak di bidang budidaya tanaman holtikultura.

Sementara itu, Chief Data Officer (CDO) PT KTU, Hardiman yang hadir dalam panen semangka kelompok tani Mekarsari turut bersuka dengan hasil panennya. Ia menyampaikan pihaknya bakal terus mendukung kelompok tani Mekarsari untuk lebih produktif lagi dalam budidayanya.

“Melihat langsung proses panen kali ini, kami juga berbahagia karena usaha dan perjuangan kelompok tani Mekarsari selama kurang lebih 3 bulan ini diberikan hasil yang luar biasa oleh Allah SWT,” katanya.

“Kami dari manajemen KTU akan dengan senang hati untuk bisa ikut berkontribusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini kelompok tani Mekarsari. Insya Allah dengan segera kami akan mengadakan dan menyerahkan bibit semangka lagi dengan kualitas baik agar hasilnya lebih baik,” tutupnya. (*)