| LA PORA N K H USUS |
Dok. HIMMAH
Pambudi bersikeras mempertahankan berita tersebut. “Jika kamu menjadi pemimpin, secara idealisme, kalau kita salah mengaku lah. Tapi kamu mengerti anggotamu benar, ya kalau kita diinjak, kita harus lawan!” sentaknya. DPM U seakan menentang dan mengintervensi Himmah. Pambudi bercerita bahwa sebenarnya DPM U lewat pembangunan SCC ini secara heroik ingin memberikan ruang ber-
organisasi untuk mahasiswa. Tetapi menurut DPM U, Himmah malah tidak mendukung dengan adanya pemberitaan tersebut. Sementara Pambudi merasa berita tersebut valid dan sesuai fakta. Semenjak itu kepengurusan periode Pambudi pun menolak kompromi dengan DPM U. Sebetulnya, akar permasalahan muncul dari kesalahan prosedur yang diterapkan oleh DPM U hingga akhirnya melatarbelakangi isu pembe ritaan SCC ini untuk diliput. Di mana faktanya, dana kelembagaan sebesar 400 juta tersebut merupakan dana yang diperoleh dari dana abadi. Sedangkan dana abadi menurut Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa (PDKM) UII merupakan dana yang diperoleh dari sisa anggaran kerja KM UII pada akhir periodesasi keuangan KM UII yang tidak terdistribusi atau bisa dibilang ‘dana sisa’ periode sebelumnya. Alih-alih mengajak diskusi, peng alokasian dana abadi untuk membayar pembangunan SCC tidak melalui pembahasan atau keputusan bersama di lingkup KM UII. Termasuk sisa Rp 600 juta. Tanpa membahasnya terlebih dahulu dengan lembaga lainnya di UII, DPM U mengatasnamakan KM UII meminjam uang pada universitas. “Nah kita kesalnya waktu itu adalah tanpa ngomong dulu ke KM. Ya, itu uang kita dong. Di PDKM juga enggak tertulis buat apa dana abadi itu nantinya bisa dipakai. Rawan banget kan dipakai untuk hal-hal yang tidak jelas. Harusnya dijelaskan dulu penggunaan dananya untuk apa. Mau enggak dihibahkan untuk SCC?” Pambudi sangat menyayangkan sikap DPM U saat itu. Sebenarnya DPM U sempat me ngadakan rapat sosialisasi di bulan Juni HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017
2007. “Ya, tapi tau kan rapat sosialisasi logikanya seperti apa? Tidak bisa me ngubah hasil sosialisasi, DPM U cuma mengemukakan saja, dan yang mende ngar tidak bisa memberikan pendapat. Itu tidak demokratis,” lanjutnya. Atas dasar tersebut, pemberitaan terkait SCC diliput, hingga kemudian terjadi sentimen antara DPM U dengan Himmah dan berujung pada penahanan dana. Penahanan dana berlangsung satu periode Pambudi, sejak bulan Agustus 2007 hingga akhir periode di tahun 2009. Padahal jika dana tersebut sudah didistribusikan ke lembaga-lembaga di bawahnya, terkhusus Himmah, majalah Himmah edisi No. 1/Th XL/2007 dengan Laporan Utama “Menguak Cacat Amdal” dapat didistribusikan karena sudah naik cetak. Majalah edisi Amdal adalah garapan pengurus Himmah periode 2005-2007. Seharusnya majalah tersebut dapat terbit tepat waktu sebelum musang pergantian pengurus diadakan. Celakanya, kasus penahanan dana menyeruak. DPM U sebagai lembaga legislatif di UII menyetop sementara kucuran dana mahasiswa terhadap Himmah sejak. Imbasnya, majalah Himmah periode 2005 – 2007 tertahan di percetakan dan tidak dapat diambil sebelum pembayaran dilunasi. Kasus ini meluas dan dianggap secara tidak langsung sebagai pembungkaman. DPM U periode 2006-2007 d engan logika student government dirasa Pambudi sangat berusaha untuk mencari pengaruh dengan cara yang tidak ideologis dan merasa memiliki kewenang an lebih terhadap Himmah. Padahal menurut Pambudi tidak ada garis instruksi antara DPM U dan Himmah, hanya konsultatif. 93
