1 minute read

ABUNAWAS

Next Article
KOMENTAR

KOMENTAR

Mahasiswa UII perlu tingkatkan softskill

Izin berkegiatan saja dipersulit!

Advertisement

UII kembangkan program sertifikasi keislaman indekos

Setelah MUI, terbitlah MUII...

Parkiran FIAI UII banjir saat hujan deras

Akhirnya UII punya UKM renang…

Adidas membayar upah untuk Lionel Messi sebagai brand ambassador hingga miliaran rupiah

Ah elah, bayar pesangon buruh di Indonesia aja nunggak lima tahun!

Pemerintah DIY gencar membangun bandara baru

Apa kabar relokasi warga terdampak?

Sinetron dan film luar negeri semakin lama disiarkan, film anak-anak jarang muncul di layar kaca.

Ada sih film anak-anak, tapi Anak Jalanan...

siaran pers!

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) HIMMAH Universitas Islam Indonesia (UII) mengutuk keras pembubaran pameran seni Wiji Thukul di Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII oleh Pemuda Pancasila pada 8 Mei 2017. Pembubaran yang juga disertai intimidasi dan tindak kekerasan tersebut nyata-nyata telah menciderai ruang kebebasan berekspresi dan berkumpul yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Pembubaran ini juga merupakan satu dari sekian banyak kasus pembubaran di Yogyakarta yang mencederai ruang demokrasi.

LPM HIMMAH UII menuntut pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Kami juga menuntut segala pihak yang berwenang untuk mendorong penuntasan kasus tersebut. Selain itu, kami menuntut pihak universitas sebagai payung Pusham UII untuk turut memiliki kepedulian terhadap ruang demokrasi yang kondisinya sangat mengkhawatirkan.

Kami juga mengutuk penangkapan tiga pengurus LPM Bom Institut Teknologi Medan pada 2 Mei 2017 oleh Polrestabes Medan. Penangkapan tersebut merupakan hal yang memalukan sekaligus menyedihkan, karena seharusnya polisi seharusnya melindungi hak-hak masyarakat sipil. LPM HIMMAH UII menuntut Polrestabes Medan untuk segera membebaskan dua anggota LPM Bom ITM, disertai dengan permintaan maaf secara terbuka.

Kami juga menuntut Kapolri untuk menindak anak buahnya yang telah melakukan kesewenang-wenangan kepada dua anggota LPM Bom. Selain itu, kami juga menuntut Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta seluruh pihak yang berwenang untuk memiliki kepedulian terhadap kasus ini. q

This article is from: