Majalah HIMMAH No. 01/Thn. L/2017 – Buruh Lemah Semakin Dilemahkan

| I F T I TA H RE DA K S I |

assalamualaikum

A

nda pasti akan sangat bosan dengan pernyataan maaf atas keterlambatan terbitnya majalah Himmah. Bahkan sempat dalam satu periode kami tidak menerbitkan majalah barang sebiji pun. Ya, itu kami akui sebagai kesalahan dan kekurangan kami sebagai insan pers mahasiswa.

Tapi, tanpa mencoba berapologi, kami perlu paparkan bahwa kami sedang mencoba melawan habis-habisan corak represif perguruan tinggi yang membuat terdidiknya dibonsai sedemikan rupa menjadi mesin demi keuntungan pasar.

Tugas yang menumpuk, periode kuliah yang singkat, dan semacamnya.

Di perjalanannya, kami bukannya tidak melakukan apaapa. Waktu yang kami miliki coba kami lakukan demi perbaikan problem-problem kelembagaan. Kaderisasi, kualitas produk, dan sebagainya. Itu semua kami lakukan demi terciptanya produk yang berkualitas.

Kami juga terlibat aktif dalam gerakan-gerakan sosial melawan perampasan ruang hidup yang begitu masif terjadi di Indonesia. Perusakan lingkungan, perampasan tanah, penggusuran, dan lain-lain. Tentu itu semua kami lakukan dalam misi pembelaan kepada kaum Mustadh’afin.

Terkait keterlambatan penerbitan majalah ini, kami berusaha membayarnya dengan percepatan proses penerbitan.

Proses penerbitan yang biasanya memakan waktu setahun, kami pangkas jadi lima bulan. Tentu percepatan ini tak kami lakukan dengan mengorbankan kualitas. Kami berusaha se-

baik mungkin agar kualitas majalah kami tetap terjaga. Anda bisa menilainya sendiri.

Sidang pembaca, Di majalah edisi ini, kami mengangkat Laporan Utama tentang daya tawar ekonomi-politik buruh di bawah rezim Joko Widodo. Dinamika berkembang mulai dari disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Ramai penolakan, kebijakan ini ditakutkan akan menghilangkan daya tawar buruh dalam menentukan upahnya. Ada juga soal agresifitas korporasi yang melakukan pemberangusan terhadap serikat buruh.

Rubrik Lacak membahas konflik tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Kendal yang membuat warga terancam hengkang dari lahan garapannya. Bahkan penolakan warga malah dijawab dengan intimidasi dan kriminilisasi. Padahal, warga tak pernah dilibatkan dalam proses tersebut.

Adapun Laporan Khusus kami, akan secara spesial membahas dinamika kelembagaan Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (LPM UII). Mulai dari pembredelan era Soeharto sampai reformasi, pertentangan ideologi di tubuh organisasi, pilihan struktur jurnalisme sastrawi yang kami anut, sampai keterlibatan kami dalam Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Singkatnya, kami akan bercerita panjang soal dapur organisasi kami. Laporan ini dihadirkan secara khusus untuk memperingati milad LPM UII yang ke-50.

Selamat membaca.

wassalamualaikum KULIT MUKA: DEPAN [IDE & ILUSTRASI: DIDIK FIRMANSYAH | PEWARNAAN: DIDIK FIRMANSYAH] TATA LETAK DAN INFOGRAFIS: TSANIA FAZA, DIDIK FIRMANSYAH, M. NADHIF FUADI, YUNIAR NURFITRIYA ILUSTRASI: HERPAN SAGITA, RB RADIX SABILI D. P. | MR. X: ABDURAHMAN AL-ASYKARI

Redaksi menerima tulisan dari luar berupa artikel atau opini, diketik dua spasi, maksimal 4 halaman kuarto. Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah esensi tulisan. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan sepantasnya. Redaksi juga menerima keluhan, hak jawab, saran dan kritik.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

1

| DAF TA R I S I |

LAPORAN UTAMA: BURUH LEMAH SEMAKIN DILEMAHKAN... 8

P

ada tanggal 23 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Mencuat kabar penolakan dari berbagai elemen gerakan buruh. Kebijakan ini ditakutkan akan melanggengkan politik upah murah dan menurunkan daya tawar buruh. Ditambah, masih adanya persoalan pemberangusan serikat melalui beragam pola yang membuat daya tawar buruh semakin dilemahkan.

LACAK: TERGUSUR DARI TANAH LELUHUR ... 40

T

ukar menukar kawasan hutan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia dan Kementerian Kehutanan di desa Surokonto Wetan, Kendal, bermasalah lantaran diduga tidak clear and clean. Warga yang menolak lahan garapannya dijadikan kawasan hutan ternyata malah dilaporkan ke Kepolisian Resor kendal oleh Perum Perhutani, sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan negara. Mereka dituduh melakukan pembalakan liar.

1 ... iftitah redaksi 3 ... assalamu’alaikum 6 ... bismillah 8 ... laporan utama 40 ... lacak 58 ... lensa 70 ... mentor 74 ... lAPORAN kHUSUS 104 ... pUSTAKA 110 ... INSANIA 113 ... SOSOK 116 ... MEDIA 120 ... KOMENTAR 124 ... ABUNAWAS

LAPORAN KHUSUS: DARI MUHIBBAH SAMPAI HIMMAH ... 74

G

enap sudah 50 tahun Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Himmah Universitas islam Indonesia (UII) kini berkarya. Menginjak usia yang terbilang tak lagi muda, tentu banyak peristiwa yang secara tak langsung berefek di masa sekarang. Penting atau tidak, kami yakin tiap cuplikannya pasti menarik untuk dibahas.

SUSUNAN PENGURUS PERIODE 2016-2017 IZIN TERBIT SK Menpen RI 1094/SK/Ditjen PPG/SIT/1987 ISSN 0216-4272 PELINDUNG Rektor Universitas Islam Indonesia PEMIMPIN UMUM Nurcholis Ainul R. T. SEKRETARIS UMUM Novita Dwi K. BENDAHARA UMUM Al-Aina Radiyah PEMIMPIN REDAKSI Fahmi Ahmad B. SEKRETARIS REDAKSI Dian Indriyani REDAKTUR PELAKSANA Adilia Tri H., Rabiatul Adawiyah REDAKTUR FOTO Danca Prima R. REDAKTUR ARTISTIK Tsania Faza STAF REDAKSI Fatimah Intan K., Regita Amelia C., Nuraini Ika, Retyan Sekar FOTOGRAFI Wean Guspa U., RB. Radix Sabili D. P., Hanifah Puja P. RANCANG GRAFIS Didik Firmansyah, Herpan Sagita PENELITIAN DAN PUSTAKA Fauzi Farid M., Nur Al Farizi PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA Nurcholis Ma’arif JARINGAN KERJA Nalendra Ezra A., Zikra Wahyudi PERUSAHAAN HIMMAH (PH 24,1) Haninda Lutfiana U., Egi Andrea, Amalia Ratna P. ALAMAT REDAKSI JL. CIK DI TIRO NO.1 YOGYAKARTA 55223 TELEPON 0878-0971-6650 E-MAIL lpmhimmah@gmail.com, redaksi.himmah@gmail.com WEB http://lpmhimmahuii.org HIMMAH Edisi 01/Thn. L / MEI 2017

| ASSA LA MUA LA I K UM |

Pentingnya Peran Jurnalisme Lingkungan Hidup di Indonesia Salim Kancil dibunuh ketika melawan tambang pasir ilegal yang berpotensi merusak kelestarian ekosistem di Desa Selok Awar-awar, Kabupaten Lumajang. Kasus pembunuhan Salim Kancil itu menjadi salah satu bukti bahwa persoalan lingkungan hidup di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan rumit. Sebab tak hanya berkutat pada kelestarian alam tetapi juga menyoal interaksi antar individu dalam memenuhi kepentingannya.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) pada 1987 membuat suatu laporan. Berdasarkan laporan itu, ada tiga aspek problema lingkungan hidup, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.

Pertama problema lingkungan hidup alam. Hal ini berkait­an dengan gangguan manusia terhadap keseimbang­ an sumber daya di suatu lingkungan. Misalnya penggunaan bom untuk menangkap ikan yang berdampak pada kerusakan terumbu karang. Implikasinya, jika banyak terumbu karang rusak, biota laut akan susah menemukan tempat tinggal untuk berkembang biak. Jumlah ikan di laut pun akan menurun.

Kedua adalah problema lingkungan hidup buatan. Biasanya menyangkut bagaimana manusia mengatur penggunaan sumber daya alam yang ada. Sementara yang ketiga problema lingkungan hidup sosial. Terjadi manakala timbul benturan kepentingan antar individu atau kelompok yang mengakibatkan ketidakserasian hidup.

Pada kasus tambang ilegal di Lumajang, sebelum terbunuhnya Salim Kancil, warga di sana diketahui memang sudah berkonflik lebih dulu. Antara yang pro pertambangan dan yang kontra pertambangan.

Di tempat lain, seperti Rembang. Kita bisa menyaksikan benturan kepentingan serupa. Antara mereka yang menentang pendirian pabrik semen dan yang mendukung pendirian pabrik semen. Mereka yang menentang menilai pendirian pabrik semen akan merugikan kelestarian ekosistem. Sementara yang mendukung berdalih akan adanya penguatan sektor

ekonomi domestik.

Ana Nadya Abrar dalam buku Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup mengatakan bahwa respon manusia terhadap lingkungan hidup bergantung pada sejauh mana pengetahuan dan pengalaman mereka tentang lingkungan hidup itu sendiri. Artinya, semakin masyarakat paham tentang persoal­ an lingkungan hidup maka seharusnya mereka semakin sadar betapa pentingnya melestarikan alam. Bukan malah mendukung korporasi-korporasi yang jelas punya agenda mengeks­ ploitasi lingkungan besar-besaran. Dalam keadaan demikian, Ana mengatakan bahwa medialah yang memiliki peran besar untuk menyokong informasi-informasi mengenai lingkungan ke masyarakat.

Di samping itu, para pekerja media di Indonesia secara fundamental juga mengimani 9 elemen jurnalisme yang dirumuskan oleh Bil Kovach dan Rossenstiel. Salah satu poin utama dari 9 elemen itu adalah memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Kenyataan tersebut memunculkan suatu tuntutan dan harapan akan kemampuan pers dalam memotret kompleksitas persoalan lingkungan, sekaligus berkontribusi atas pemecahan masalahnya. Pada gilirannya tuntutan dan harapan ini pun melahirkan suatu disiplin tersendiri dalam kajian media, yaitu jurnalisme lingkungan hidup.

Kendati menjadi salah satu solusi literatif masyarakat akan pentingnya penyebaran informasi terkait persoalan lingkung­ an. Penerapan jurnalisme lingkungan nyatanya menuai bebe­ rapa kritik. I Gede Gusti Maha Adi, Direktur Eksekutif Society Of Indonesian Environmental, menyebut jurnalisme lingkung­ an sebagai jurnalisme yang rentan terjebak dalam jurnalisme keaktivis-aktivisan atau jurnalisme advokasi. Dampak nega­ tifnya ialah kecenderungan penulisan yang tidak lengkap dan kurang cover both side. Dampak negatif lainnya yaitu seringkali jump to conclusion (langsung menarik kesimpulan).

Adi mencontohkan pemberitaan pencemaran lingkung­ an oleh PT Newmont Minahasa Raya yang ramai beberapa

HIMMAH Edisi 01/Thn.L/MEI 2017

3

| ASSALA MUA LA IK U M |

tahun silam. Pers cenderung langsung menyimpulkan apa yang terjadi tanpa verifikasi dan kehati-hatian. Opini tentang kepastian terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan Newmont telah berkembang. Panjang lebar berita itu ditulis.

Ada korban, dokter, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi narasumber. Pokoknya Newmont bersalah dan mesti diadili. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, tidak ada cukup bukti kuat mengenai pencemaran yang dilakukan Newmont.

Di persidangan, masyarakat dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pun kalah.

Memang, ada kecenderungan para jurnalis untuk mene­ rapkan etika utilitarianisme yang menyandarkan nilai-nilai moral pada keuntungan mayoritas. Jika misalnya ada pemberitaan yang merugikan suatu industri tetapi dianggap menguntungkan masyarakat kebanyakan, maka hal itu dinilai sah secara moral. Namun jika menilik kenyataan bahwa media kita di monopoli oleh segelintir orang saja, tentu muncul pertanyaan. Apakah pemberitaan media tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat? Ataukah hanya menjadi alat kuasa untuk menjatuhkan pihak tertentu?

Untuk menghindari dugaan semacam itu, jurnalisme lingkungan yang berpihak pada keberlangsungan ekosistem harus tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Keberimbangan, imparsialitas, kehati-hatian, dan akurasi, jangan sampai dilupakan. Hal yang tak kalah penting, wartawan lingkungan hidup juga mesti menguasai ilmu ekologi. Tujuannya agar dapat melihat serta memahami konteks alam secara keseluruh­an.

Sebab, masyarakat berhak mendapat informasi yang utuh dan terpercaya mengenai persoalan lingkungan. Yang terpen­ ting, wartawan lingkungan hidup harus berani membela yang benar dan melawan yang salah sekalipun itu pemilik instansinya sendiri.q K.A. Sulkhan, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UII angkatan 2014

4

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

| MR . X |

5

HIMMAH Edisi 01/Thn.XLV/JULI 2012

Proletar

T

Oleh: Fahmi Ahmad B.

homas Malthus, seorang ekonom pada abad ke 18 pernah mencetuskan hukum populasi.

Terlepas dari kontroversinya teori Malthus yang menganggap bahwa kaum miskin hanya sebagai beban, perlu dicatat juga bahwa omongan Malthus adalah sebuah fakta. Takdir umat manusia dengan kondisi populasi yang berlebihan kini, akan berkembang pesat melebihi pangannya sendiri, begitu kata Malthus.

Kondisi timpang ini membuat manusia saling berebut kuasa. Di balik gedung megah yang ditempati konglomerat, disitu pula ada nestapa pekerja bangunan dengan cucuran keringatnya. Kemewahan beriringan dengan kesengsaraan. Dari sini terlihat, bahwa umat manusia tak bisa lepas dari adanya kelas. Semuanya ditentukan oleh kelas. Kaya, miskin, terdidik, bodoh.

Masih di abad yang sama, filusuf sekaliber Karl Marx pun menggambarkan relasi kelas melalui analisis materialisme dialektika historisnya. Bahwa masyarakat yang ada sekarang adalah bentukan sejarah perjuangan kelas. Di benua Eropa, Marx mencoba melukiskan kisah pertentangan antara kaum borjuis, feodal, dan proletar. Coba melirik pula ke India. Kastakasta macam brahma, ksatria, waisya, dan sudra, menjadi cerita tersendiri dalam bab-bab sejarahnya. Drama itu dielaborasi menjadi sebuah percikan-percikan pertentangan.

6

Tak pelak, itu pula yang terjadi di Indonesia. Di negeri gemah ripah loh jinawi yang Pram sebut sebagai Bumi Manusia ini, relasi produksi antara kaum penjajah dan yang terjajah, antara kolonial dan pribumi menjadi tonggak baku sejarahnya juga. Atau lihat saja tatkala Tan Malaka menggambarkan sejarah penjajahan Indonesia, “Hongi-hongi cultuur stelsel, monopoli stelsel dan gencatan pajak yang takkan ada ampunnya,” kata Tan. Begitu pula yang terjadi di berbagai bangsa dan negara lainnya.

Nampaknya kelas juga yang melandasi saling hajar sana hajar sini, perang, rampok, jajah, musnahkan, singkirkan, juga lenyapkan. Karena seiring bertambah tuanya usia bumi kita, bertambah rusak juga seisinya. Diperparah pula dengan kondisi yang tidak berimbang antara pertumbuhan jumlah populasi manusia dan sumber daya yang tersedia. Saling rebut sumber daya, kuasa, menjadi cerita yang tak ada habisnya.

Adalah proletar yang menjadi kaum terasing di pinggir jalan, korban kelas atas. Pemain peran yang digambarkan sebagai sosok tanpa alat produksi, tak punya apa-apa selain tenaga. Sialnya lagi, sumber tenaganya pun dijadikan komoditas, lewat tarik ulur si tangan tak hampa, begitu ekonom menyebutnya.

Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh akademisi dari Inggris, John Molyneux, sebagai ciri khusus kapitalisme. Bahwa dalam kapitalisme, tenaga kerja menjadi barang dagangan.

H I M M A H E d i s i 0 1 /T h n . L / M E I 2 0 1 7

RB. Radix Sabili D. P. | HIMMAH

Di Indonesia, Bung Karno memberi istilah sendiri bagi kaum proletar ini, yaitu marhaen. Dalam tulisannya di Fikiran Ra’jat, 1933, Bung Karno menyebut marhaen sebagai petani kecil tak berlahan atau petani gurem, buruh pabrik, dan siapa pun yang tidak memiliki sarana produksi.

Kaum yang terhempas oleh perebutan kuasa ini terombang-ambing dalam pertentangan kelas. Sedangkan sang imperialis berusaha untuk mencari kemenangan, terus mencari kemenangan. Entah bangsa apapun menjajah bangsa manapun, dengan menggunakan segala cara, bahkan legitimasi undang-undung yang busuk sekalipun.

Perlu sepertinya mencermati apa yang digambarkan Marx dalam teori akumulasi primitif. Bagaimana perampasan tanah oleh pemodal yang membuat petani tradisional atau produsen independen menjadi kehilangan lahan garapannya. Ini pula yang menjadikan adanya proletarisasi, yaitu proses yang mengubah produsen independen terpaksa menjual tenaganya. Ia terpaksa memilih jalan itu karena tidak lagi mempunyai apaapa. Pilihan tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Henry Bernstein seorang sosiolog, sebagai pilihan semu atau paksaan samar. “Jual tenagamu atau kamu akan kelaparan, anda punya pilihan,” kata Bernstein.

Tanahnya dirampas untuk kuasa pemodal. Mau tidak mau, suka tidak suka, ia terikat oleh relasi industri yang pelik. Se-

makin meluas, proletar tak punya lagi kuasa dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia terkungkung, tak bisa lepas dari cengkraman. Terpaku oleh upah, dan menjadi ketergantungan.

Kini, konflik agraria di mana-mana, pabrik-pabrik rakus akan tanah. Sang proletar yang terjerat itu pun ditimpa pula oleh nestapa politik upah murah. Mau melawan, apa daya, sang majikan punya sejuta siasat pemberangusan.

Memang, selepas revolusi Industri di Inggris, industrialisasi meluas ke semua tatanan bumi manapun. Sistem pembangunan dihegemoni semua oleh kuasa industrialisasi. Tanah dirampas untuk dalih kemajuan zaman. Tak ayal, setelah itu satu negara tak bisa lepas dari cengkraman target-target mencekik manusia. Hanya untuk memuaskan birahi kaum pemodal, sang proletar menguras habis tenaga, tercucur keringat, disedot sampai pucat. Ia tak punya waktu untuk bersanda gurau, ia teralienasi dari sistem sosial dan terbelenggu dengan asap pabrik yang mengepul.

Kini, sadar tidak sadar, posisi proletar ada di bawah. Walau bagaimanapun juga, politik persekongkolan untuk melemahkan dan semakin melemahkan kaum proletar tetap kentara.

Negara yang katanya jadi wasit, malah jadi wasit yang berat sebelah, demi target-targetnya, efisiensi, kemudahan investasi dan pertimbangan lainnya.

Terkadang si wasit ini pun bermuka dua. Bahkan untuk politik praktis macam pemilu, ia berhasil berperan bak malaikat penolong. Janjinya akan memperjuangkan nasib kaum proletar yang terpinggirkan. Tapi apa mau dikata, itu hanya sandiwara.

Maka dari itu, perjuangan kelas demi merebut kesejahteraan kaum proletar harus berdasar pada kesadaran. Kesadaran akan kelas, kesadaran akan persatuan, dan kesadaran, bahwa saat ini kondisi negaranya sedang tidak baik-baik saja.q

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

7

Herpan Sagita | HIMMAH

LAPORAN UTAMA

Buruh Lemah Semakin Dilemahkan Oleh: Fahmi Ahmad B.

TIM LAPORAN UTAMA

Reporter: Fahmi Ahmad B. (Koordinator), Rabiatul Adawiyah, RB Radix Sabili D. P., Al-Aina Radiyah, dan Fauzi Farid M. Fotografer: RB Radix Sabili D. P. Ilustrasi: Herpan Sagita Tata Letak: Tsania Faza dan Didik Firmansyah Infografis: M. Nadhif Fuadi dan Yuniar Nurfitriya

T

anggal 1 Mei adalah ajang monumental.

Riuh­sana-sini, meraya­ kan dengan gegap gempita. Berharap ke­ sejahteraan yang layak, aksi dilancarkan.

Muncul tuntutan mulai dari kebijakan pengupahan, jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga tuntutan penghapus­ an sistem outsourcing. Namun, tetap saja, buruh tak bisa lepas dari jerat kebijakan-kebijakan pemerintah yang melemahkan posisi tawarnya.

Bak gayung bersambut, lahirnya rezim infrastuktur dengan sosok nahkoda Joko Widodo membuat gebrak­ an di awal masa jabatannya. Paket kebijakan ekonomi disusunnya dengan beragam pertimbangan. Setidaknya, tahun 2015 buruh dibuat kaget oleh kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan. Muncul beragam reaksi penolakan. Demo besarbesaran, bahkan berujung represi. Buruh gelisah, rezim ini ditakutkan akan menjadi rezim yang menghamba kaum pemodal. Tujuannya untuk kemudahan investasi, hasilnya fleksibilitas upah.

Buah dari rezim ini adalah politik upah murah. Korbannya adalah rakyat pekerja. Sialnya, justru pekerja juga yang disalahkan dengan dalih produktivitas yang rendah.

Bukan tanpa alasan ramai reaksi penolakan. Kebijakan ini dinilai akan

10

melemahkan posisi tawar buruh. Belum lagi, lahirnya kebijakan ini pun tanpa melibatkan serikat buruh. Penetapan upah minimum yang tadinya melalui tawar menawar yang alot, kini ditimbang dengan formulasi rigid. Melalui pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Setelah adanya kebijakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini, praktis wewenang dari Dewan Pengupahan semakin sedikit.

Dewan Pengupahan menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah lembaga tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Namun, kini kerja-kerja di Dewan Pengupahan hanya formalitas.

Upah minimum memang seharusnya menjadi jaring pengaman. Sebuah patokan dasar perusahaan memberi upah pada pekerjanya. Namun, perlulah dicermati laporan ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2016. Dari laporan itu dapat dilihat perbandingan antara pekerja dengan gaji di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan di bawah UMP. Hasilnya, 51,45 persen untuk pekerja di atas UMP berbanding dengan 48,55 persen di bawah UMP. Sebuah fakta menyedihkan, bahwa masih ada 48,55 persen pekerja yang memperoleh upah di bawah UMP. Hal Ini menunjukkan di Indonesia masih banyak, bahkan hampir setengahnya, buruh mendapat-

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

kan upah di bawah UMP. Pada 30 Oktober 2015 lalu, berbagai elemen buruh tumpah ruah melakukan demo besar-besaran menolak PP Nomor 78. Namun, yang terjadi malah kriminalisasi. Sebanyak 26 aktivis yang terdiri dari 23 buruh, 2 orang dari LBH Jakarta, dan 1 mahasiswa ditangkap. Ditambah pihak kepolisian melakukan pengeroyokan. Pada 22 November 2016 Majelis Hakim Peng­ adilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas 26 aktivis tersebut karena tidak terbukti bersalah.

Selalu ada kontradiksi kepentingan.

Gesekan pun tak terelakan. Perlawanan-perlawanan dilakukan oleh serikat buruh yang mewakili aspirasi kaum buruh. Percikan perlawanan ini pun mendapat hadangan. Kaum pemodal tidak tinggal diam, segala cara diupaya­ kan agar serikat buruh yang melawan bungkam. Pemberangusanlah yang terjadi. Dengan beragam pola, diciptakanlah siasat agar gerakan buruh hancur.

Menurut Laporan Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal yang diterbitkan oleh LBH Jakarta pada April 2016. Tercatat sebanyak 1.409 buruh yang mengadukan permasalahan PHK ke LBH Jakarta.

Alasan paling banyak adalah pemberangusan serikat, lalu disusul dengan efisiensi dan pailit. Laporan ini menggambarkan bahwa masih banyak peng-

| LA PORA N UTA MA |

usaha yang jengah melihat aktivitas organisasi para pekerjanya. Pengusaha tidak segan-segan untuk merumahkan pekerjanya. Seolah-olah buruh harus manut-manut saja. Cermin tidak adanya kata demokrasi di tempat kerja.

Padahal, kebebasan berserikat di­ atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Buruh sejatinya mendapatkan jaminan dalam melakukan kerja organi­ sasi di dalam serikat. Realitanya, sampai saat ini tindakan pemberangusan serikat masih terjadi. Masih menurut undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa tindakan pemberangusan serikat adalah tindak pidana. Buku Temuan dan Putusan Indonesia People’s Tribunal Tahun 2014 yang diterbitkan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) menulis bahwa ada kelemahan hukum dalam mengimplementasikan kasus pidana perburuhan, utamanya dalam konteks pemberangusan serikat.

Banyak­pengusaha yang sering melakukan pidana perburuhan namun jarang diimplementasikan kasus hukumnya.

Pola-pola dalam pelemahan serikat buruh dilakukan dengan beragam cara.

Mulai dari yang ringan seperti memutasi anggota serikat sampai yang ekstrem melakukan PHK. Menurut penelitian LIPS lainnya, pemberangusan serikat merupakan cara paling efektif untuk merusak gerakan buruh. Kaum

pemodal melakukan pemberangusan agar buruh tidak mampu menuntut hak mereka.

Cerita demikian adalah suatu gambaran kaum buruh yang terkungkung dalam terali pabrik. Ada juga cerita lain tentang kaum buruh di balik dinding rumahan. Mereka biasa disebut pekerja rumahan. Ceritanya memang bukan hal yang baru. Fenomena modernitas, sebuah desain relasi industri, sedunya para pekerja.

Istilah buruh rumahan menurut International Labour Organization (ILO) yaitu pekerja yang bekerja di rumahnya atau di tempat pilihannya, dan bukan tempat dari pemberi kerja.

Ia menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan pemberi kerja.

Selama ini pekerja rumahan masuk kepada kategori pekerja informal.

Fakta­ nya, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 tentang Pekerja Rumahan. Sementara pekerja rumahan belumlah terlindungi payung hukum.

Pekerja rumahan muncul karena daya saing antar perusahaan semakin meningkat. Dalam praktiknya, ini yang banyak dilakukan oleh perusahaan.

Memberikan pekerjaan kepada pekerja rumahan, agar proses-proses produksi bisa berjalan lebih efisien. Diciptakanlah rantai pasok yang panjang. Semen-

tara pengusaha pun terlepas dari tanggung jawab ketenagakerjaannya. Tidak adanya payung hukum, upah murah, apalagi bicara jaminan sosial. Merupakan pemandangan yang biasa ditemui dari pekerja ini.

Diciptakanlah jarak hubungan kerja antara majikan dan buruh sejauh mungkin. Ujung-ujungnya, ini menjadi akal-akalan para majikan. Bersiasat agar lolos dari jerat tanggung jawab untuk patuh pada regulasi ketenagakerjaan. Jelas, dalam kondisi seperti itu, daya tawar buruh bukan saja lemah, tapi tidak ada sama sekali.

Sejatinya posisi buruh ada pada posisi yang lemah. Diperlukan peran negara dalam menjamin kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, keberpihakan pada kaum tertindas harusnya menjadi hal yang niscaya. Kalaulah kini negara hanya mementingkan investasi yang sebanyak-banyaknya, dan memihak pada korporasi, maka nasib buruh yang kini lemah, akan semakin dilemahkan.

Kalau seperti ini adanya, “Kerja kerja kerja!” slogan tenar ala presiden kita hanya omong kosong belaka, karena nasib pekerjanya makin sengsara.q

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

11

Dalam BayangBayang Upah Murah Dilema tuntutan kenaikan upah dalam bingkai persoalan lemahnya daya tawar buruh.

Oleh: Fahmi Ahmad B. 31 Oktober 2016, pekik semangat buruh bergema tepat sehari sebelum penetapan Upah Minimum Kabu­paten/ Kota (UMK). “Hidup buruh! hidup buruh! hidup buruh!” Teriakan massa aksi bergelora tepat di depan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Panas yang menyengat tak menyurutkan semangat, sekitar ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) melakukan aksi topo pepe. Mereka berjalan sekitar dua kilometer menuju Keraton Yogyakarta dengan berbagai tuntutan, salah satunya menuntut penetapan UMK. Topo pepe adalah aksi budaya, dalam bahasa Indonesia, topo pepe yaitu aksi menjemur diri yang mengandung makna rakyat mengadu pada rajanya. Tatkala pemimpin mencerminkan perilaku yang tidak adil, di sana rakyat me­ ngadukan pemimpin itu pada sang raja.

Berbalut busana khas jawa, ada sekitar belasan peserta aksi dari berbagai latar belakang mengenakan pakaian adat mereka sebagai simbol 12

budaya, mereka berjalan pada barisan depan. Sementara, di depannya lagi, berjalan sosok perempuan membawa plastik berisi kembang-kembang dan menebarnya di sepanjang jalan. Hal ini mereka lakukan dalam aksinya, sebagai simbol, bahwa saat ini gubernur sebagai pemimpin, tidak berpihak pada kaum pekerja, malah menuruti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Kalau gubernur tidak menghargai keringat buruh, tarik saja bajunya, celananya, sepatunya, bahkan celana dalamnya, karena itu semua hasil keri­ ngat buruh,” teriak seorang buruh yang sedang berorasi, dia adalah Aziz Nur Feriyanto dari Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia. Dengan megafon yang digenggamnya, ia berteriak agar sultan mendengar aspirasinya.

Orasi silih berganti, mereka berasal dari berbagai serikat pekerja yang terkumpul dalam aliansi, diantaranya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yogyakarta, ASPEK Indonesia,

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Ribuan buruh berunjuk rasa di area patung kuda J pemerintah untuk menghapuskan sistem kerja pem menolak revisi sistem kerja waktu tertentu.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

Jakarta Pusat, Senin (01/05). Para buruh menuntut magangan, PP Nomor 78 tentang pengupahan serta

| LA PORA N UTA MA |

Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Yogyakarta, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Yogyakarta, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Yogyakarta, dan serikat pekerja lainnya.

Kirnadi sibuk ke sana kemari meng­atur aksi agar aksi berjalan lancar.

Tampilannya terlihat rapih, ia memakai kemeja merah marun, ia bercerita tentang tuntutan aksi di tengah sibuknya menjawab pertanyaan wartawan yang turut meliput aksi kala itu.

“Sebelumnya memang sudah terlihat,” kata Kirnadi. Ia menjelaskan bahwa gubernur memakai PP Nomor 78 tentang Pengupahan sebagai acuan dalam penetapan UMK ini. Hasilnya, kenaikannya hanya 8,25 persen.

Kirnadi adalah Sekjen ABY, ia juga pengurus SPSI Yogyakarta. ABY membawahi berbagai federasi dan elemen gerakan perburuhan di Yogyakarta.

Tepat pada tanggal 23 Oktober 2015, Jokowi menandatangani kebijak­ an yang kemudian banyak ditentang kaum buruh, yaitu PP Nomor 78 tentang Pengupahan. Pada pasal 44 ayat 2 djelasakan, bahwa aturan ini ditetapkan berdasarkan formulasi dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Pasca ditetapkan PP Nomor 78 di era Jokowi ini praktis posisi daya tawar buruh dalam menegosiasikan upah sudah hilang,” tutur Kirnadi dengan yakin. Menurutnya keputusan sudah final, rata-rata hanya Rp 1.400.000.

Bagi Kirnadi sesuai dengan konvensi International Labour Organization (ILO), buruh yang diwakili oleh serikat haruslah diberikan hak atau kewenangan dalam melakukan negosiasi pada saat penetapan UMK. “Artinya bahwa upah minimum itu bukan semata-mata

pemberian dari pemerintah, tetapi itu hasil dari sebuah negosiasi, sehingga muncul partisipasi dari buruh,” jelas Kirnadi saat ditemui di Kantor ABY Jalan Anggajaya, sebrang Terminal Condong Catur seminggu setelah aksi itu. *** Tanggal 1 November 2016, Sri Sultan Hamengkubuwono X praktis telah menetapkan UMK di provinsi yang dipimpinnya. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2017. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DIY mempublikasikan ketetapan ini pada lamannya. Ketetapan UMK mengacu pada PP Nomor 78 tentang Pengupahan. Publikasi pada laman Disnakertrans Provinsi DIY juga dijelaskan, bahwa pertimbangan ketetapan UMK yaitu nilai inflasi nasional sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen.

Kenaikan UMK sebelum mengacu pada PP Nomor 78 tentang Pengupah­ an bisa mencapai 11 persen dengan mempertimbangkan daya tawar yang terjadi di Dewan Pengupahan. Sedangkan setelah adanya PP Nomor 78 tentang Pengupahan, kenaikan UMK ha­ nya 8,25 persen.

Salah satu tuntutan aksi topo pepe yaitu menuntut agar gubernur mempertimbangkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai UndangUndang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka menganggap bahwa peraturan ini akan mereduksi peran dari buruh dalam penetapan upah minimum. Hanya didekatkan pada pertimbangan rigid, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

Dua minggu sebelum aksi, ABY melakukan survei KHL. Survei ini menggunakan 60 komponen sesuai

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

13

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012. Hasil survei ini tercantum dalam rilis pers aksi. Kirnadi bercerita bahwa survei ABY dilakukan sebelum penetapan UMK. Hasilnya, rata-rata tiap kota mencapai 2 juta.

Sejak adanya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pe­merintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trans­ migrasi Nomor 13 tahun 2012, standar KHL terdiri dari makanan dan minum­ an, sandang, perumahan, pendidik­ an, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan.

Upah minimum memang seba­ gai jaring pengaman agar buruh mendapatkan upah yang layak. Namun, laporan ketanagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2016 menunjukkan sebaliknya. Masih ba­nyak buruh yang mendaapatkan upah di bawah jaring pengaman ini.

Se­banyak 48,55 persen buruh digaji di bawah UMP. Trisna Miranta berusia 35 tahun, adalah salah satu dari sekian banyak buruh yang digaji di bawah upah minimum.

Trisna kami jumpai saat sedang melakukan aksi tutup pabrik tanggal 17 November 2016. Ia bekerja di PT Starlight­Prime Thermoplas. Kala itu 68 pekerja termasuk Trisna menagih pesangon yang belum dibayarkan selama enam bulan.

“Alasannya dari pihak perusahaan nggak punya uang, padahal ngapusi (bohong) aja, di dalam sana aset me­ reka banyak kok,” keluh Trisna. Padahal per­ usahaan sudah menjanjikan untuk membayar pesangon tersebut jauh-jauh 14

Sejumlah karyawan PT Dong Young Tress pulang usai bekerja sejak pagi, Jumat(06/01). Pabrik rambut palsu ini pernah didapati melakukan sejumlah pelanggaran seperti tidak me­mb ­ erikan upah sesuai UMK yang ditetapkan.

hari. Belum lagi, pesangon itu tidak ia dapatkan berdasarkan ketetuannya. Ia hanya mendapatkan setengah dari jumlah ketentuan yang harusnya perusaha­ an bayar.

Bukan hanya PHK, gaji Trisna pun di bawah UMK. Ia menunjukan slip gaji yang ia terima terakhir kali.

“Ha­nya 1,2 juta,” ungkapnya. Jumlah upah yang ia terima masih di bawah UMK Kabupaten Sleman tahun 2016, yaitu Rp 1.388.000. Ia bekerja selama 15 tahun. Selama itu ia bekerja di bagian produksi PT Starlight Prime

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Thermoplas,­sebuah pabrik yang memproduksi olahan plastik. Bekerja praktis selama 8 jam, libur hanya satu hari dalam satu minggu kerja. Trisna biasa menutupi kebutuhan hidupnya dengan proyek-proyek sam­pingan. “Jelas nggak cukup lah kalo cuma ngandelin kerja di sini,” ujar Trisna.

Saya mencoba menanyakan perihal kasus PHK masal dan hak pesangon kepada PT Starlight Prime Thermoplas.­ Sampai laporan ini diterbitkan, pihak perusahaan belum juga memberikan tanggapan. Surat permohonan wawan-

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

| LA PORA N UTA MA |

cara sudah diberikan. Pihak keamanan mengatakan bahwa kondisi perusaha­ an sedang tidak stabil dan tidak bisa menerima wawancara.

Beda pabrik, beda pula cerita­ nya. Agustina masih terhitung muda, usia­ nya 20 tahun. Sudah dua tahun ia bekerja di PT Dong Young Tress.

Pabrik itu berlokasi di Piyungan, Bantul. Di sana memang banyak berdiri pabrik-pabrik. PT Dong Young Tress, pabrik di mana Agustina bekerja, memproduksi rambut palsu.

Ia memiliki nasib yang lebih baik

dibandingkan teman-temannya yang lain. Gajinya pun lumayan, “3,1 juta,” katanya. Ia bekerja sebagai riders, bertugas memimpin kelompok. Dalam satu kelompok, jumlah pekerjanya bisa mencapai 70 orang. Mereka ditargetkan untuk memproduksi 7500 rambut dalam seharinya.

Agustina menjelaskan bahwa di pabrik itu terdapat dua tempat produksi, yaitu P1 dan P2. Agustina bekerja di P1. Dibanding P2, pekerja di P1 memang mempunyai rata-rata upah yang lebih besar.

“Kalau P2 gajinya rendah, ada yang satu bulan sampai 400 ribu,” kata Agustina.­ Agustina menuturkan bahwa kondisi kerja di P2 lebih enak, hal tersebut bisa dilihat dari perbedaan jam kerja. Jam kerja biasa di P2 dimulai dari pukul 07.30 sampai 16.00. Sedangkan, Agustina harus banting tulang dari pukul 06.00 sampai 17.30. Selain itu, kerja di P2 relatif lebih leluasa, diban­ ding bekerja di P1 yang pengawasannya ketat.

Terkadang Agustina mengeluhkan jam kerja yang menyita banyak waktunya. “Sebenernya kerja dari jam 6 pagi sampai setengah 6 sore membuat kebutuhan di rumah jadi kacau, tapi ya emang kewajibannya kaya gitu, ya dijalanin aja,” keluhnya.

Umumnya, jam kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah 40 jam per minggu. Namun, dalam praktiknya, banyak pekerja yang bekerja melebihi ketentuan tersebut. Begitupun dengan Agustina.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasio­nal (Sakernas) yang dirilis BPS Agustus 2016, terdapat 30,07 persen pekerja yang mempunyai jam kerja le­

bih dari 49 jam dalam seminggu.

Saya mencoba mendatangi PT Dong Young Tress untuk mewawancarai jajaran perusahaan. Namun, pihak keamanan perusahaan itu mengatakan bahwa perusahaan tidak bisa me­ nerima wawancara dari media manapun. “Di sini kan kawasan berikat, dan pengelolaan­nya pun tertutup, jadi kalau mau ketemu pengelola sini gak bisa, nanti malah saya yang kena,” kata pihak keamanan.

Laman Sindonews.com pernah menerbitkan berita tentang sidak yang dilakukan oleh Komisi D DPRD bersama Disnakertrans Bantul. Mereka melakukan sidak di pabrik rambut palsu itu pada November 2014 silam. Mereka menemukan beberapa pelanggaran. Beberapa pekerja memberikan keterangan bahwa gaji mereka di bawah UMK. Cerita lainnya dari Wulantiwi (32 tahun). Ia adalah buruh di PT Lezax.

Ia bekerja di perusahaan yang memproduksi sarung tangan dan tas golf.

Selama ini ia berkecimpung di serikat, tergabung dalam PSP SPN PT Lezax, sebagai bendahara.

“Ya pahit lah buruh ini, saya juga berharap anak saya nanti gak jadi buruh,” kata Wulantiwi.

Selepas bekerja, biasanya ia ber­ aktifitas di serikat. Ruangan berukur­ an kira-kira 5 kali 5 meter itu biasa­ nya digunakan rapat oleh serikat di PT Lezax­ . Tempat itu sudah masuk wilayah pabrik. Wulantiwi menyodorkan slip gajinya, hanya Rp 3.000 saja uang makan ia dapatkan dari upah­ nya, begitu sederhananya. “Beli makan di angkringan juga cukup buat apa?”

Tanya­perempuan yang biasa disapa Tiwi ini. Hidup di Jogja dengan semua kesederhanaannya memang memberikan kesan tersendiri bagi Tiwi. Ter-

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

15

Buruh PT Lezax menurut Wulantiwi terbiasa berutang. “Pasti semua karyawan sini punya utang,” cetus Wulantiwi.­Gali lobang tutup lobang biasa dijumpai di kalangan buruh. Buruh terpaksa menekan biaya hidupnya, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya dengan berutang. “Ngutang terus,” katanya.

Jaring pengaman macam upah mini­ mum ini harusnya melindungi kaum buruh. Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, semua buruh yang dipekerjakan oleh perusahaan, wajib mendapatkan upah sesuai UMK. Baik buruh yang sudah bekerja lama maupun yang baru bekerja. Lalu, setelah satu tahun ia bekerja, upah yang ia terima haruslah diatas dari ketetapan UMK. *** Restu Baskara adalah pengurus FPBI DIY. Federasi yang juga di bawahnya terdapat berbagai serikat buruh dari tiap-tiap sektor industri. Ia pernah terlibat dalam berbagai advo-

kasi kasus hubungan industrial, seperti melaporkan perusahaan yang terbukti tidak memberikan hak kepada pekerjanya sesuai aturan.

Restu bercerita bahwa ia pernah menggugat PT Sport Glove Indonesia (PT SGI). Perusahaan sarung tangan kulit yang terletak di daerah Godean.

Ia menemukan beberapa pelanggaran, seperti gaji yang dibayar di bawah UMK, tanpa jaminan sosial, dan tanpa kejelasan kerja. Ia kemudian menang, setelahnya perusahaan tersebut didenda dan diharuskan memberikan hak buruhnya sesuai aturan.

“Di UMK itu yang dihitung cuma buruhnya tok, dia tidak melihat anak istrinya berapa, ya namanya juga upah minim, bukan upah layak,” kelekar Restu sambil tertawa cekikikan. “Sehingga buruhnya itu harus lembur, biar dapet duit, cari utang sana sini, gali lobang tutup lobang,” lanjutnya.

Restu berpikir bahwa rezim kali ini jelas sekali keberpihakannya, yaitu berpihak dan menghamba pada kaum pemodal. Katanya pemerintah tiba-tiba

Tsania Faza|HIMMAH

masuk sesederhana uang makan di slip gaji yang Tiwi terima.

Dia juga dengan tegas meng­ kritisi ketetapan UMK yang dipakai sebagai patokan tiap perusahaan.

Karena menurut­ nya, ketetapan yang ada sekarang tidak mengakomodasi kepen­tingan buruh. Tiwi menganggap bahwa, hasil upah minimum di DIY khusunya, masih terhitung rendah, karena perhitungannya tidak melihat realita kebutuhan buruh yang kian hari kian meningkat. “Menurut saya, ya kalo dibilang kurang ya kurang,” kata­ nya. Dengan cermat Tiwi menghitung ­harga-harga. “Beras naik udah nyampe Rp 9.000, sedangkan upah yang didapat cuma 1,4 juta. Itu buat makan, pendidikan dan lain-lain ya kurang.

SPP anak sekolah pun mahal. Menurut saya tidak sebanding, terlalu rendah.”

Ia menambahkan bahwa ada beberapa kebutuhan yang belum dimasuk­ an ke dalam KHL, salah satunya biaya sosial kemasyarakatan. Katanya, “Kalo ada orang yang hajatan, orang sakit, itu nggak masuk di hitungan KHL.”

16

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

| LA PORA N UTA MA |

membuat aturan PP Nomor 78 tentang Pengupahan. Ia merasa terkejut dengan kebijakan ini. Serikat buruh pun me­ respon hal ini dengan melakukan berbagai aksi seperti demonstrasi.

Menurut Restu, di Yogyakarta masih nampak kultur feodalistiknya. Ini berpengaruh ke kondisi sosiologis buruh. Buruh merasa takut untuk melawan. Selain itu, karena Jogja pun bukan kota industri, ini membuat gerak­ an buruhnya tidak tersentralisasi. Hal ini yang banyak berpengaruh pada lemahnya daya tawar buruh dan menjadi persoalan rendahnya upah di Jogja.

Menakar Peran Dewan Pengupahan Kampus Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Islam Indonesia (UII) terletak di Jalan Prawirokuat, Condong Catur. Tepat di gedung International Program (IP) FE UII, Rokhedi ber­ aktifitas kala itu. Ia adalah Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman. Ia menjadi Dewan Pengupahan mewakili kalangan akademisi. Tercatat sebagai dosen Ilmu Ekonomi yang juga mengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Mata kuliah itu pula yang membuat ia harus banyak berkutat membahas daya tawar buruh berdasarkan kaidah keilmuan dan teori.

Dengan gayanya yang santai Rokhedi­bercerita tentang peran Dewan Pengupahan setelah adanya PP Nomor 78 tentang Pengupahan. Menurutnya, meskipun tidak lagi memasukan KHL dalam penetapannya, namun, secara periodik Dewan Pengupahan melakukan survei KHL. Biasanya, survei dilakukan tiap bulan, sebagai pembanding UMK. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 107 tahun 2004, Dewan Pengupahan terbagi atas Dewan Peng­ upahan Nasional, Dewan Pengupahan

Darmawan, Kepala Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi DIY menjawab pertanyaan saat wawancara di kantornya, Kamis(02/03).

Darmawan menjelaskan, sejak adanya PP Nomor 78 tahun 2015, upah minimum ditentukan dengan menggunakan formula, mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Dalam Keppres tersebut, Dewan Pengupahan didefinisikan sebagai suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha dan pe­merintah.

“Dari hasil penetapan itu, kita estimasi, KHLnya berapa. Setelah itu ya kita bandingkan, kalau hasil KHL itu lebih besar dari UMK, maka itu bagus lah buat buruh,” tutur Rokhedi.

Menurut­ nya, ketetapan UMK jangan sampai di bawah KHL. Kalau memang jauh di bawah KHL, ada semacam lobi ke gubernur dari Dewan Pengupahan.

Kerja Dewan Pengupahan kini berbeda setelah adanya PP Nomor 78

tentang Pengupahan. Dulu ketika sidang di Dewan Pengupahan bisa sampai berhari-hari, karena terdapat tawar menawar yang alot, dari pihak buruh maupun pengusaha. “Namun, sekarang relatif lebih cepat, karena perhitungan yang sudah rigid,” kata Rokhedi.

Terdapat perbedaan antara survei ABY dan perhitungan Dewan Pengupahan. Hasil survei ABY, rata-rata UMK tiap kota dan kabupaten di atas 2 juta. Namun, hasil dari Dewan Pengupahan menunjukkan bahwa UMK di bawah penetapan dari gubernur, yaitu sekitar 1,3 juta. “Malah hasil yang kami tawarkan lebih dari UMK, ini bonus buat buruh,” papar Rokhedi.

ABY menanggapi bahwa survei

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

17

M. Nadhif Fuadi | HIMMAH

yang dilakukan Dewan Pengupahan itu bohong dan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. “Logikanya saja, kalau hasilnya seperti itu, berarti kebutuhan hidup buruh di Jogja itu kurang dari 50 ribu per hari dong,” kata Kirnadi Rata-rata upah minimum di DIY lebih rendah dibanding provinsi lainnya. Kata Rokhedi, kebijakan Dewan Pengupahan sebelum-sebelumnya yang menekan upah membuat ketetapan upah yang baru tetap saja rendah. Di­ tambah lagi dengan adanya kebijakan PP Nomor 78 tentang Pengupahan.

Tanpa adanya tawar menawar, semua­ nya diserahkan pada formulasi baku.

ABY menggugat Surat Keputusan Gubernur DIY tentang UMK 2017.

Tanggal 19 Januari 2017 gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi DIY. ABY 18

menganggap bahwa ketetapan UMK menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak menyertakan survey KHL. Selain itu, ketetapan dari gubernur ini dirasa kurang aspiratif dan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja. Sebelum adanya gugatan ini, perbedaan pandangan hasil upah minimum antara ABY dan Dewan Pengupahan memberi gesekan ter­ sendiri di dalamnya.

“Nah itu survei (Survei ABY-red) yang ngawur,” cetus Darmawan. Ia menjabat sebagai Kepala Seksi Peng­ upahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Disnakertrans Provinsi DIY. Kini setelah adanya gugatan dari ABY, setiap kamis ia harus menghadiri sidang.

Darmawan menjadi kuasa hukum mewakili pemerintah. Namun, menurut-

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

nya gugatan yang dilayangkan itu salah alamat.

Darmawan mengatakan bahwa kalaulah ABY mau melakukan gugatan, harusnya lakukan dulu judicial review di Mahkamah Agung bukan malah menggugat gubernur. “Jangan ke gubernur, kalo ke gubernur salah alamat,” kata Darmawan.

“Kalo gitu seluruh gubernur di Indonesia­harusnya juga digugat, karena semuanya juga pake aturan (PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahanred) ini, justru yang nggak­ pake aturan ini yang salah, karena tidak meng­ gunakan sistem perundang-undangan­ yang berlaku,” cetus Darmawan­ mengomen­tari gugatan ABY. Darmawan melihat bahwa ke­ banyak­ an yang menolak adanya PP Nomor 78 tentang Pengupahan ini karena tidak paham dan terlalu dini menganggap hilangnya peran survei KHL. Padahal, menurut Darmawan, survei KHL tetap digunakan. “KHL itu terdapat pada upah minimum ber­ jalan,” ujarnya. Selama lima tahun sekali pemerintah melalui Dewan Peng­ upahan melakukan survei KHL. Bahkan kata Darmawan setiap lima tahun sekali juga komponen KHL bisa ditambah.

Darmawan pun sepakat, bahwa peran­Dewan Pengupahan kini berkurang, karena perhitungan upah minimum sudah ada formulasinya.

“Sekarang tidak ada tawar menawar, dan lebih aman,” cetus Darmawan.

“Ya memang upahnya kalo tinggi banget itu bagus, tapi apa pengusaha mampu untuk membayarnya?” tanya Darmawan.

Kami mendatangi Gonang Djuliastono­ . Ia adalah wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

| LA PORA N UTA MA |

Provinsi DIY. Kadin adalah lembaga yang mewakili para pelaku usaha dan industri. Kadin DIY saat ini dipimpin oleh GKR Mangkubumi, anak tertua Sultan Hamengkubuwono X. Secara struktural Kadin membawahi berbagai sektor usaha dan asosiasi lainnya, se­ perti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Real Estete Indonesia (REI).

Kami tidak menemui Gonang di kantor Kadin, karena kala itu ia sedang beraktifitas di kantor perusahaan yang ia miliki, PT Cipta Wahana Karya.

Tepat­nya di Kompleks Kolombo, Catur Tunggal. Gonang berada di ruangannya di lantai dua. Ia bercerita sebagai seorang pengusaha. “Kalau kita se­ bagai pengusaha, yang dilihat adalah bagaimana supaya produktivitasnya tinggi, hasilnya baik, kualitas produk bagus, tapi tenaga kerja ini juga harus bisa mendukung.”

“Kalo ekonomi lesu, pemasukan perusahaan kecil, sementara buruh minta upahnya tinggi, lah siapa yang mau nomboki,” ujar Gonang sambil mengerutkan dahi.

Gonang mengeluh, kini banyak sekali beban yang diemban pengusaha dengan semua kebijakan-kebijakan pemerintah. “Udah ditambah beban pajak, terkadang perizinan birokrasi belum bener, banyak lah kendala-kendala. Pemerintah sekarang enak punya pemasukan dari pajak, pemasukan perusaha­an tinggi, ya pajaknya juga kan tinggi,” kata Gonang.

Kontradiksi kepentingan de­ng­an­­ se­ mua­debat panjang antara kesejah­ teraan buruh dan produktivitas peng­ usaha memang sejatinya di wadahi oleh ada­ nya Dewan Pengupahan. Seperti itulah kerja lembaga tripartit. Omong­ an D ­ armawan memang benar, bahwa

pemerintah seharusnya me­ lindungi buruh. Karena apa mau dikata, posisi buruh ada pada posisi yang lemah.

Buruh Jogja Terancam Tunawisma Mereka duduk di depan Keraton Yogyakarta. Di lapangan berbentuk persegi dengan luas 150 kali 150 meter, turis lalu lalang melewati barisan­ mereka.­Dalam lantunan adzan dzuhur, buruh berjemur di bawah terik matahari­ siang itu.

Mereka seolah memikirkan nasib dibalik lamunannya, bagaimana mereka bertahan hidup kalau upah mereka saja tidak diperhatikan. Bagaimana nasib cicilan rumah? Kontrakan? Kosan? Kalau dalam survei KHL saja pemerintah hanya menghargai sebesar 100 ribu.

Setidaknya pertanyaan-pertanyaan itu yang disuarakan dalam pembacaan sikap.

“10 atau 15 tahun lagi pekerja muda di Jogja dipastikan tunawisma,” dengan lantang Marga berorasi. Ia perwakilan dari SPM. Ia buruh di Melia Purosani Hotel Yogyakarta, perusahaan yang bergerak di Industri perhotelan yang kini sedang marak di Jogja. Industri ini juga yang kemudian mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jogja. Namun, manisnya buah usaha yang didapat pengusaha perhotelan dan perumahan tidak semanis cerita Marga yang meng­ anggap bahwa buruh di Jogja terancam tunawisma.

“Faktanya, ada sektor usaha yang mempengaruhi inflasi dan upah yang sangat tinggi, apa itu?” tanya Kirnadi.

Pertanyaan retoris ia jawab sendiri.

“Sektor properti dan tanah,” tatap mata Kirnadi nampak serius berkomentar mengenai persoalan ini.

“Sementara, bayangkan saja,” kata Kirnadi. “Hari ini kita dengan mem-

bawa slip gaji 3 juta saja, tidak ada satu Bank pun yang mau meng-acc untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Itu gaji yang 3 juta, apalagi gaji yang 1,5 juta sesuai UMK.” Kirnadi menganggap bahwa harga rumah sudah sangat tinggi, kalau pun ada yang murah, itu sangat jauh dari lokasi dia kerja.

Saya mendatangi Bank BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta untuk menanyakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembelian rumah melalui kredit.

“Syaratnya menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak, KTP, sama slip gaji minimal 3 juta,” kata Devi seorang customer service.

Tirto.id di lamannya pernah membuat laporan. Mereka menjelaskan detail­hitungan berapa lama kaum pekerja muda di Jogja memiliki rumah bertipe kecil dan letaknya jauh dari pusat kota sekalipun di daerah Tempel.

Hasilnya tak dinyana, yaitu menabung semua gajinya selama 230 bulan atau sekitar 19 tahun. Itupun belum ter­ masuk hitungan inflasi.

Dengan kecewa, karena tidak ada sama sekali tanggapan sultan, aksi ditutup dengan pembacaan sikap. Masih dengan sorot mata yang tajam seakan sedang memikirkan sesuatu, seorang bapak mengkerutkan dahi. Entah apa yang ia pikirkan. Sambil meng­gumam, kaum buruh bernyanyi, berkeluh dalam nada, melantunkan lagu ibu pertiwi dengan khidmat.q Reportase bersama: RB. Radix Sabili D. P., Rabiatul Adawiyah, dan AlAina Radiyah

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

19

Rajut Asa Buruh Rumahan Mereka adalah pekerja seperti pekerja tetap lainnya. Namun, mereka belum tersentuh payung hukum. Perusahaan terkadang memanfaatkannya lewat rantai pasok yang panjang.

“

Oleh: Rabiatul Adawiyah

Mba mata-mata ya,” tuduhnya sambil tertawa ringan. Meskipun tertawa, rasa takut terlukis jelas di wajahnya. Perempuan itu tidak ingin membahas tentang tempat kerjanya dahulu. Dia tidak ingin dianggap pendendam dan menjelek-jelekkan. Perempuan bernama lengkap Reni Sugiarti ini adalah salah satu mantan pekerja rumahan yang tergabung dalam Kelompok Usa­ ha Bersama (KUB) Bulu Mata Palsu Cantik yang terletak di Temon, Kulon Progo. Reni dengan langkah hati20

hati menceritakan bagaimana dulu ia bekerja.

KUB ini merupakan usaha rumahan yang bergerak dalam pembuatan bulu mata palsu pada tahap netting.

Proses netting ini merupakan tahapan dasar dalam pembuatan bulu mata palsu. “Netting itu kaya tinggal masang ke rambutnya,” jelas Reni. Setelah proses netting, bulu mata yang sudah jadi akan dikirim ke perusahaan pusat di Purba­lingga.

Reni mempersilahkan saya untuk meminum teh yang sudah ia sediakan.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Reni melanjutkan bahwa ia sendiri tidak mengetahui betul bagaimana proses selanjutnya di Purbalingga.

Reni sudah bekerja di bulu mata palsu selama tiga tahun. Ia bekerja dari jam tujuh pagi hingga jam empat sore.

Saat ini, Reni bekerja di KUB Jelita yang berada di Sogan, Kulon Progo.

KUB Jelita juga bergerak dalam pembuatan bulu mata palsu. KUB ini baru saja berdiri selama satu bulan. “Semua pekerja di Sogan merupakan mantan pekerja di Bulu Mata Palsu Cantik,” kata Reni.

| LA PORA N UTA MA |

Reni Sugiarti buruh rumahan KUB Jelita sedang menunjukkan bagaimana cara membuat bulu mata palsu dengan cara netting di rumahnya, Minggu(22/01).

Reni menjelaskan bahwa tahap netting adalah tahapan awal dalam pembuatan bulu mata palsu.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

Sebagian besar pekerja rumahan yang tergabung di KUB Cantik berpindah ke KUB Jelita dikarenakan perubahan naungan.

Pada awalnya KUB Cantik berada di bawah naungan PT Sung Shim, namun saat ini sudah berganti menjadi PT Royal. Pergantian naungan tersebut menjadi faktor banyaknya pekerja yang berhenti dari KUB Cantik.

Jumlah pekerja yang berhenti dan pindah ke KUB Jelita sekitar 90 pekerja. Saat ini jumlah pekerja rumahan di KUB Cantik sekitar 60 pekerja. PT Royal dan PT Sung Shim sendiri terletak di Purbalingga. Sementara itu, perusahaan memberikan pekerjaan kepada KUB Cantik yang nantinya akan dikerjakan oleh pekerja rumahan. Di Purbalingga terdapat banyak pabrikpabrik bulu mata palsu. Hasil produksi nya akan diekspor ke Korea Selatan.

Sistem kerja yang diterapkan oleh PT Sung Shim dan PT Royal sedikit berbeda. “Izinnya waktu Royal susah, misalkan kalau mau izin ke Bank,” katanya, Reni terlihat masih ragu untuk bercerita.

Jam kerja dan hari kerja pun berubah. PT Sung Shim menerapkan enam hari kerja, sedangkan PT Royal menerapkan lima hari kerja. Jam pulang pun berubah dari jam tiga menjadi jam setengah empat. “Di Royal istirahatnya dua kali 20 menit, sedangkan Sung Shim satu jam,” kata Reni.

Perubahan ini diikuti dengan kenaikan gaji yang tak terlalu signifikan.

Namun, kualitas bahan pembuatan bulu mata palsu seperti rambut menurun. Selain itu, jumlah bahan pun dibatasi. Meskipun terdapat kenaikan gaji, namun jumlah bulu mata palsu yang dihasilkan semakin sedikit.

“Bahannya kurang bagus mbak, cepat putus,” tutur Reni sambil tertawa masam. Perempuan ini memiliki satu anak laki-laki. Saat itu dia memanggil anaknya ketika memasuki pintu rumah.

Reni sambil memangku anaknya melanjutkan bahwa kerja sambil minum pun tak boleh. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu pekerjaan. Peraturan yang diterapkan KUB setelah dinaungi PT Royal memang lebih ketat dibandingkan ketika dinaungi PT Sung Shim. “Padahal, kita ingin santai sambil makan tapi dapat banyak bulu mata palsu,” keluh Reni. *** Suatu hari Reni datang ke tempat kerja seperti biasanya. Saat sampai di tempat kerja, dia terkejut melihat kursi dan meja sudah berganti. Pagi itu suasananya berbeda, tiba-tiba saja mereka disuruh duduk oleh pemilik KUB dan mengatakan bahwa mereka pindah

kepemilikan menjadi PT Royal. Pada awalnya mereka ditawari upah yang lumayan tinggi untuk satu buah bulu mata palsu. Namun, ternyata setelah bahan pembuatan bulu mata palsu diberikan, Reni kecewa. “Ternyata bahan­nya susah dibuat, jadi kan susah dapat uangnya juga,” kata Reni.

PT Royal menawarkan upah perbulan­nya sampai dengan 2 jutaan.

Tapi, faktanya gaji yang didapatkan hanya Rp 600.000 per bulan. Sistem pengupahan pun berbeda, PT Royal memberikan gaji tiap dua minggu sekali.

Upah yang diterima Reni berdasarkan target harian. Apabila dia dapat membuat 15-21 buah bulu mata palsu maka dia akan mendapatkan upah sebesar Rp 15.000 sehari. Jika 22-28 buah, upah yang diperoleh sebesar Rp 17.000. Setiap penambahan tujuh buah bulu mata palsu disertai dengan penambahan gaji sebesar dua ribu.

Sehari, Reni biasanya mendapatkan upah sebesar Rp 75.000. Dia biasanya mendapatkan 50 buah bulu mata palsu.

Sistem pengupahan tersebut merupakan sistem untuk pekerja lama.

Berbeda dengan pekerja baru yang masih dalam pelatihan. Upah seharinya hanya Rp 28.000. Proses pelatihan berlangsung selama tiga bulan. “Soalnya mereka kan masih belajar,” tutur Reni.

Selain bahan rambut yang mudah terlepas, rambut kecil-kecil yang jatuh pun jadi tanggung jawab pekerja. Pihak KUB setelah dinaungi PT Royal menuntut pekerja untuk memungut helaian rambut yang kemudian dikumpulkan kepada mandor.

Bila saatnya tiba, pihak PT Royal dari Purbalingga itu akan datang untuk mengambilnya. Sistem ini membuat Reni lelah. Dulu, rambut yang jatuh

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

21

merupakan bagian dari rambut reject.

Reni melanjutkan bahwa rambut reject merupakan bagian rambut yang rusak dan tidak digunakan lagi.

Para pekerja mulai mengeluh. Tak ada pemberitahuan apapun mengenai perubahan ini. Namun, pihak pengelola KUB hanya diam, meminta pekerja untuk mencobanya terlebih dahulu.

Reni memiliki target pembuatan sekitar 50 buah bulu mata palsu. Ia membuat bulu mata palsu dengan pola silang yang merupakan harga paling tinggi, Rp. 927 per bulu mata palsu.

Ada banyak model bulu mata palsu, namun Reni tak tahu pola apa saja karena selama ini dia hanya menger-

jakan pola silang. Bahan yang dipakai dalam pembuatan bulu mata palsu ada dua yaitu benang dan senar. Di KUB Cantik, terdapat empat kelompok pekerja. Mereka ditempatkan di kelas yang berbeda. Tiap kelompoknya membuat bulu mata palsu dengan model yang berbeda-beda. “Aku dulu di kelas B,” katanya. Kelas A menggunakan benang, kelas B, C, dan D menggunakan senar, namun memiliki model yang berbeda-beda.

Mengenai jaminan kesehatan, Reni mengaku tidak tahu menahu masalah itu, karena satu bulan kemudian dia sudah keluar. “Sebentar, coba tanya saja sama adekku, dia baru bekerja di

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

Eko Wisnu Wardhana kepala Disnakertrans Kulon Progo menjelaskan mengenai buruh rumahan di kantornya, Jumat(03/03).

Menurutnya, buruh rumahan memang belum memiliki payung hukum.

22

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

KUB Cantik,” katanya sambil bangkit dari tempat duduknya. Di pintu sam­ ping ruang tamu, dia keluar, kemudian hilang. Tak lama Reni datang dengan seorang perempuan, terlihat masih muda, dia sedang menggendong anak laki-laki yang berumur sekitar 3 tahun.

“Ini mbaknya mau tanya tentang bulu mata palsu, tempat kamu kerja,” kata Reni diselingi tawa.

“Apanya,” kata perempuan itu sambil tertawa juga. Ia terlihat bingung dan ragu. Anak laki-laki yang digendongnya merengek, minta digendong, dia tak ingin duduk. Reni mencoba mengambilnya dari pangkuan ibunya, namun anak laki-laki itu malah menangis dengan keras. Dia tidak ingin berpisah dengan ibunya. Perempaun itu bernama Sri Wahyuni (18 tahun), dia sudah dua minggu bekerja di KUB Cantik.

“Gimana kamu lamar kerjanya,” tanya Reni.

“Ya gimana, tinggal bilang pengen kerja, besoknya disuruh masuk,” jawab Sri sambil tertawa lagi, dia bingung, sesekali dia melirik pada Reni. Wajahnya menunjukkan bahwa dia tak tahu apaapa tentang haknya sebagai pekerja.

Dia hanya melaksanankan perintah tanpa bertanya. Masalah gaji pun dia tak tahu menahu.

Setiap buruh di KUB Cantik memiliki cerita yang berbeda. Begitu pun dengan perempuan bernama Rubini.

Dia sudah bekerja selama kurang lebih dua tahun. Namun, sudah beberapa bulan ini dia tidak bekerja karena sakit.

Menurutnya sistem yang diterapkan oleh kedua perusahaan tersebut sama saja. Memang upah yang diberikan setelah dinaungi PT Royal lebih besar dibandingkan dengan PT Sung Shim. “Upah sekitar 800 ribu,” katanya. Perempuan berusia 22 tahun ini

| LA PORA N UTA MA |

tak banyak bicara. Dia memiliki sifat pemalu dan menjawab singkat setiap pertanyaan.

Rubi sendiri biasanya membuat bulu mata palsu dengan pola silang sama dengan Reni. Dia mengatakan hal serupa dengan Reni, bahwa bahan bulu mata yang terjatuh di lantai harus diambil kembali. “Gak tahu mau diapain, dibawa lagi dari pihak perusahaan,” kata Rubi.

Satu hal yang menarik perhatian Rubi adalah tentang kesehatan mata teman-temannya. Menurutnya, banyak teman-temannya yang menggunakan kaca mata. Hal tersebut dikarenakan proses pembuatan bulu mata palsu di bawah sorotan lampu. “Karena kan jarak mata dengan lampu sangat dekat, jadi matanya sakit, semoga saja saya tidak,” kata Rubi sambil tertawa pelan.

Mengenai jaminan kesehatan, pihak KUB pernah menjanjikannya. Namun, belum terealisasikan hingga saat ini.

“Iya mungkin nanti.” *** Sebelum menjadi KUB, perusaha­ an bulu mata palsu itu merupakan perusahaan berbentuk CV dengan nama Berkah Karunia. Namun, pada tahun 2014 lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo menyarankan untuk mengubahnya dikarenakan beberapa alasan seperti memberi gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Eko Wisnu Wardhana selaku kepala Disnakertrans Kulon Progo menjelaskan bahwa KUB Cantik tidak memenuhi syarat sebagai CV. “Saya tidak maksud begitu, saya hanya menolong orang yang cari pekerjaan supaya bisa kerja, dapat upah meskipun tidak full. Hanya membantu, mereka berkumpul, bekerja, kita fasili-

tasi,” kata Eko menirukan perkataan pengelola CV Berkah Karunia.

Kemudian, Eko mengatakan bahwa jika memang seperti itu, maka jangan menggunakan CV. Hal tersebut karena CV merupakan badan usaha yang harus tunduk terhadap peraturan ketenaga-kerjaan.

Wahyu Sulistiyani adalah Kordinator Lapangan (Korlap) KUB Cantik.

Ia biasanya mengelola pasokan bahan yang diberikan oleh pihak perusahaan di Purbalingga. Sekaligus mengawasi pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Eko. Katanya, pihak KUB Cantik hanya bermaksud menyediakan pekerjaan. “Memang dari pihak Disnakertrans yang menyarankan untuk mengganti jadi KUB,” kata Wahyu. Ia melanjutkan, bahwa dulunya bangun­ an yang dipakai oleh KUB Cantik ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen.

Menurut laporan Harian Jogja pada tahun 2014, perusahaan yang ber­ operasi sejak November 2011 ini belum memiliki izin. Saat itu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kulon Progo melakukan inspeksi mendadak dan menemukan fakta tersebut. Agung Kurniawan, selaku kepala BPMPT Kulon Progo saat itu mengungkapkan bahwa CV Berkah Karunia harus melengkapi perizinan, mulai dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan , serta izin usaha.

Awan Santosa adalah Direktur Mubyarto Institute. Ia juga seorang peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyat­ an (Pustek) Universitas Gadjah­Mada. Ia pernah menulis artikel tentang nasib pekerja bulu mata palsu yang ia publikasikan di laman Mub­yarto.org.­

Kami menjumpai Awan di Pustek UGM. Ia mengungkapkan bahwa KUB Cantik pada awalnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai CV. “Dugaan saya, ini merupakan manipulatif KUB,” kata­nya.

Awan mengatakan bahwa KUB me­ ru­ pakan sebuah kelompok usaha yang berarti kumpulan orang ber­ musyawarah dan bergotong royong untuk membuat bulu mata palsu.

“Sebagai sebuah pekerjaan, bulu mata palsu tidak manusiawi,” kata Awan. Hal itu dikarenakan minimnya upah, banyak pekerja yang menggunakan kacamata dan tak dilindungi jaminan sosial.

Pada umumnya, buruh rumahan tidak berbicara tentang upah minimum, namun berbicara tentang proporsi pembagian hasil. Hal tersebut dikarenakan buruh rumahan tidak dapat dikonversi dengan hitungan jam, karena mereka bekerja berdasarkan keahlian dan mengisi waktu luang. Buruh memiliki alat produksi sendiri, bukan milik perusahaan. *** Cerita buruh rumahan lain datang dari Panca Indriasih. Perempuan ber­ umur 30 tahun ini biasanya dipanggil Indri. Dia sudah menjadi buruh rumah­an tas rajut bermerek Dowa selama tiga tahun. Baginya menjadi buruh rumahan itu mudah. Dia tidak harus meninggalkan anaknya untuk bekerja.

Memang menjadi buruh rumahan bukanlah pekerjaan utama, karena dia juga berternak. “Mana bisa hidup, kalau hanya mengandalkan upah dari nge­ rajut,” tuturnya.

Indri biasanya mengerjakan satu tas rajut sehari. Tergantung ukuran dan polanya. Biasanya selama satu minggu, Indri bisa membuat lima sampai enam

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

23

lembar tas rajut. Satu tas rajut yang sudah jadi, memiliki empat lembar rajut­an.

Indri biasanya mengambil bahan untuk rajutan dua kali dalam seminggu. Hasil tas rajut dia serahkan setiap hari Senin dan Kamis. Dia meng­ambil bahan di salah satu agen. Memang dia tak berhubungan langsung de­ ngan perusaha­an, dia juga tak pernah mengun­jungi pabriknya.

“Saya hanya mengerjakan tahap dasarnya saja,” kata Indri sambil menunjukkan hasil rajutannya. Indri merupakan bagian dari rantai produksi tas rajut PT Dewi mahasadu. Dia menerima pekerjaan dari agen, di mana agen tersebut mengambil bahan pembuatan tas rajut di Godean.

Indri membuat rajutan berbentuk lembaran-lembaran. Tahap selanjutnya diselesaikan oleh pihak perusahaan.

Indri mengakui bahwa sistem yang diterapkan oleh PT Dewi Mahasadu sedikit rumit. Apabila terdapat hasil rajutan yang tidak sesuai dengan ukuran ataupun tidak rapi, dia harus mengulangnya. Maka, tak ada upah untuk itu semua.

Tas rajut yang salah harus diulang.

“Diulang dari kesalahnya, kalau salah di pertengahan ya ngulang dari sana,” ceritanya.

Upah yang didapat pun tegantung ukuran. Tas ukuran besar sekitar Rp 21.000, sedangkan tas kecil sekitar Rp 15.000. “Upahnya terlalu sedikit, tapi ya bagaimana cuma sampingan juga,” kata Indri.

Upahnya seminggu kurang lebih sekitar Rp 100.000. Menurut Indri, harga yang diberikan untuk tas rajut bermerk Dowa lebih besar dibandingkan dengan tas rajut yang lain. Indri juga menjadi koordinator untuk me24

nambah pemasukan. Sebagai kordinator, dia harus mengajak temannya ikut bekerja untuk mendapatkan tambahan upah sebebsar Rp 1000.

Selama tiga tahun ini, kenaikan upah hanya Rp 1000. Tas rajut Dowa ini dipasarkan hingga ekspor. Harga dipasarannya pun dapat mencapai jutaan rupiah. Upah yang diperolah Indri tidak

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

dapat memenuhi kebutuhan sehariharinya. Berdasarkan laman PT Dewi Mahasadu harga satu tas rajut paling mahal sebesar Rp 1.200.000 dan paling murah sebesar Rp 150.000 untuk ukuran kecil. Sementara Indri, dihargai Rp 15.000 sampai Rp 21.000. *** Tanggal 1 mei 2017 merupakan

| LA PORA N UTA MA |

Yuniar Nurfitriya | HIMMAH

hari buruh internasional. Saat itu buruh rumahan tergabung dalam Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY) melakukan aksi turun ke jalan. Pada aksi tersebut, buruh rumahan menuntut untuk meratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 177 tahun 1996 tetang Pekerja Rumahan. Dalam konvensi tersebut

yang dimaksud dengan pekerja rumah­ an yaitu pekerjaaan yang dikerjakan di rumah, yang menghasilkan produk atau jasa secara khusus diminta oleh pemberi kerja.

Buruh rumahan sendiri masuk dalam pekerja informal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, tahun 2016 diketahui jumlah buruh informal di Provinsi DIY sebanyak 58.37 persen.

Secara umum, kondisi upah buruh rumahan di Yogyakarta tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari Hasil Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Indonesia, proyek dari ILO. Pada proyek tersebut buruh rumahan seperti di sektor pengelolaan makanan memiliki upah rata-rata Rp 236.363 per bulan dengan jam kerja 13 jam per minggu. Di sektor tekstil, upah rata-ratanya Rp 527.272 per bulan dengan jam kerja 30,7 jam per minggu.

Tutik dan Warisah ikut meramaikan aksi. Dua perempuan pekerja rumahan yang bergelut dalam pembuatan tas perca itu berorasi untuk menuntut haknya. Tutik bekerja dalam pembuatan tas perca pada tahap penjahitan atau ngerancah. Upah kotor yang ia terima seminggu sebesar Rp 200.000.

Satu tas perca pada tahap penjahit­ an dihargai sebesar Rp 1.500. Pihak agen hanya menyediakan bahan berupa kain perca, puring, dan busa. “Itu belum dipotong sama bahan produksi seperti benang dan listrik,” katanya. Biasanya satu benang seharga Rp 15.000. Menurutnya, memang upah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan, apalagi dipotong dengan biaya produksi.

Tutik mengambil bahan kain perca dari agen. “Biasanya ngambil 30 potong kain, upahnya Rp 30. 000,” kata Tutik.

Hasil tas perca biasanya dipasarkan

oleh agen ke Pasar Beringharjo, Borobudur, dan Prambanan.

Berbeda dengan Warisah yang kadang menjual sendiri tas perca hasil buatannya. Warisah adalah ketua dari Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Kreatif Bunda. Serikat ini berdiri pada tahun 2008, namun sempat vakum, dan aktif kembali pada tahun 2011 hingga sekarang. Serikat yang dipimpinnya juga bergabung dalam aksi. Warisah turut berorasi di depan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Yogyakarta.

Di bawah teriknya matahari, dia dengan lantang menuntut haknya sebagai pekerja. Dia mengatakan bahwa mereka juga pekerja, namun dibedakan dengan pekerja tetap. Pekerja informal terutama pekerja rumahan belum mendapat perlindungan yang layak dari pemerintah. “Pekerja rumahan belum tersentuh oleh pemerintah,” katanya dengan semangat.

Warisah juga menyampaikan bahwa daya tawar pekerja informal, terutama pekerja informal perempuan masih kurang. Hal tersebut menyebabkan upah dari pekerja informal perempuan masih rendah. “Jadi, mau tidak mau kami harus melakukan pekerjaan itu untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga,” tambahnya.q Reportase bersama: Al-Aina Radiyah dan RB Radix Sabili D. P.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

25

Siasat Tuan Memberangus Perlawanan Meskipun kebebasan berserikat dijamin undang-undang. Namun dalam praktiknya, serikat tetap saja diberangus sampai bungkam.

Oleh: Fahmi Ahmad B. Zainul kembali mengingat ketika dia didatangi oleh sekelompok orang yang dia sebut gali (preman-red) dari tempat ia bekerja, PT Jogja Tugu Trans ( JTT). Ia masih ingat, kala itu sekitar pukul 23.00, dari rumahnya ia dibawa oleh para gali ke depan gedung perusaha­an. Zainul diajak ngobrol dan ditawari minum alkohol. “Pak Zainul ja­ngan bikin macam-macam kalau di Jogja, jangan bikin paguyuban lah,” ung­ kap Zainul menirukan omongan para gali.

Waktu itu ia baru saja membuat paguyuban dengan kawan-kawannya sesama pekerja PT JTT. Zainul dan kawan-kawannya memberi nama Paguyuban Crew PT JTT. Paguyuban itu dideklarasikan pada tanggal 20 Agustus 2010. Kemudian berkembang menjadi serikat dan dicatatkan secara resmi de­ ngan nama Serikat Pekerja Paguyuban Crew PT JTT. Zainul mendapatkan beragam ancaman dalam proses pembentukan serikat tersebut.

Zainul berusia 56 tahun. Kini ia sudah tidak bekerja lagi di PT JTT semenjak ia terkena Pemutusan Hubu­ ngan Kerja (PHK). Proses PHK mulai ia jalani pada akhir 2013. Semuanya bermula kala perlawanan terus di­ gencarkan dalam menuntut hak-hak 26

normatifnya yaitu upah dan status kerja.

Pada tahun 2008 PT JTT mulai beroprasi. Bertindak sebagai oprasional 54 bus Trans Jogja. PT JTT bertanggung jawab terhadap 260 pekerja yang menggantungkan hidupnya. Namun, Zainul dan pekerja lainnya melihat ada persoalan di dalam tubuh perusahaan ini.

Awalnya, pekerja memberontak dari peremasalahan katering. “Katering tidak sesuai dengan rincian anggaran,” papar Zainul. Ia kemudian bekerjasama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah­Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mendapatkan akses laporan keuangan perusahaan. Dari sana ia tahu bahwa anggaran untuk katering ketika itu sebesar Rp 11.000, namun yang diberikan ke pengola katering hanya Rp 5.500. “Dengan dana Rp 5.500, hanya cukup untuk masak, kalau buat nganterin ke halte nggak cukup,” kata Zainul.­Dia pun sempat mendatangi pihak katering.

Persoalan lantas meluas, tatkala pekerja melihat ada penyelewengan pada upah yang diterima. Ketika itu pekerja melakukan diklat selama dua minggu.­ Selama pekerja melakukan diklat, Zainul­ingat, gubernur kala itu hadir

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

memberikan pemaparan terkait kondisi kerja di PT JTT, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DIY. “Kami dijanjikan gaji sekian juta, bahkan rumornya sampai 3 juta. Realitanya, yang kita terima gak sesuai,” ungkap Zainul.

Zainul kemudian mempelajari delik persoalan sekaligus mempelajari semua tindak-tanduk perusahaan melalui perjanjiannya. “Di dalam perjanjian diatur terkait bagaimana pengupahan, kondisi karyawan. Kenyataannya banyak yang nggak sesuai dengan perjanjian,” papar Zainul.

Ketika Zainul mempelajari lagi, dalam MoU–Perjanjian antara PT JTT dan Pemerintah Daerah Provinisi DIY)—terdapat pelanggaran upah dan masalah kontrak kerja. “Selama berdirinya PT JTT, perusahaan menyunat gaji pekerjanya” begitu bunyi penggalan kalimat dari siaran pers aksi Serikat Pekerja Paguyuban Crew PT JTT kala itu. Gaji pekerja dianggarkan melalui Biaya Operasional Kendaraan (BOK) sebesar Rp 2.339.247, namun upah yang Zainul terima hanya sebesar Rp. 1.554.000.

Dari semua persoalan, tak pelak, Akhir 2012, pekerja melancarkan ber­ bagai rangkaian aksi. Demonstrasi di

| LA PORA N UTA MA |

Demo buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2017 berujung pada blokade jalan menuju istana kepresidenan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian, Senin (01/05).

Penutupan itu dilakukan oleh aparat kepolisian demi keamanan.

depan gedung PT JTT, gedung DPRD, dan gedung Pemerintah Daerah DIY. Puncaknya tanggal 13 September 2013, serikat melancarkan pemogokan besarbesaran dengan menghentikan operasi hampir semua armada Trans Jogja.

Sehari setelahnya, 20 orang yang­terlibat dalam pemogokan di­ panggil perusahaan. 20 orang tersebut diperintah­kan untuk menanda­tangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatnnya lagi. “Tidak boleh menuntut hak-hak kita, intinya itu intimidasi,” tutur Zainul yang juga termasuk dalam daftar 20 orang yang dipanggil oleh pihak perusaha­ an. Setelahnya, empat orang bersedia menandatangini surat pernyataan. Sementara 16 orang lainnya tetap tidak

mau menandatangin surat, dan melanjutkan perlawanannya.

16 orang tersebut di non job-kan oleh perusahaan. Mereka tetap hadir di perusahaan, tanpa mengerjakan se­ suatu. Proses non job dijalani 16 pekerja selama sebulan.

Praktis Zainul dan kawan-kawan pekerja lainnya tidak dilibatkan dalam kerja-kerja perusahaan. Selama itu pula perusahaan selalu mengadakan pertemuan, agar 16 orang ini mau menandatangani surat perjanjian yang dibuat perusahaan. “Selama sebulan temen-teman tetep tidak mau, akhir­ nya PHK,” ujar Zainul. Tanggal 14 Oktober surat PHK datang. Selanjutnya proses hukum melalui pengadilan dilalui oleh 16 pekerja tersebut. Upaya

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

hukum dibarengi dengan gerakan nonlitigasi atau aksi-aksi demonstrasi ke berbagai instansi. Dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dan menyebarluaskan isu.

Bahkan tidur di depan gedung DPRD Provinsi DIY dijalani pekerja selama 18 hari dengan mendirikan tenda perlawanan.

Zainul dan pekerja lainnya menyelesaikan kasus PHK-nya pada tahun 2014, sejak adanya putusan dari Mahkamah Agung.

Meski demikian, permintaan biaya pesangon dari pekerja yang mencapai 96 juta dengan pertimbangan per­ hitungan hak-hak sesuai aturan pesangon,­tidak disanggupi oleh perusaha­ an. “Putusannya 14,7 juta,”

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

27

imbuh Zinul. Dari putusan tersebut, tidak ada kompensasi untuk kekurangan gaji selama bekerja, uang makan, dan biaya selama per­sidangan.

Perjuangan Zainul dan pekerja PT JTT lainnya bukan tanpa hasil. Semenjak gerakan perlawanan digencarkan melalui serikat. Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap PT JTT. Imbasnya Poerwanto­ Johan Riyadi sebagai Direktur PT JTT, dan Mulyadi Hadikusumo, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) harus merasakan penjara. Poerwanto dan Mulyadi didakwa korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK). Penyelewengan macam itu yang Zainul dan kawan-kawan selama ini berusaha buktikan kebenarannya.

Yorri Kusuma Nugraha adalah staf UPT Trans Jogja di Dishubkominfo Provinsi DIY. Ia menjelaskan, bahwa sejak Januari 2016, pengelolaan Trans Jogja kini diserahkan kepada pihak opera­tor baru yaitu PT Anindya Mitra Internasional yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, PT JTT sampai saat ini masih membantu pengelolaannya, dan armadanya pun masih melayani operasio­ nal Trans Jogja. Yorri melanjutkan, bahwa patokan upah yang diterima oleh pekerja PT JTT yaitu dengan melihat BOK dari Dishubkominfo.

Menyinggung penyelewengan yang dilakukan oleh Direktur PT JTT dan Kepala Diskominfo, Yorri mengatakan bahwa itu merupakan penyelewengan secara pribadi. Ketika menyeruak permasalahan pemangkasan upah kala itu, pihak Dishubkominfo tegas untuk tidak memberikan anggaran apapun untuk PT JTT, jika masih ada permasalahan dengan upah pekerja.

28

Arsiko Daniwidho Aldebarant mantan pekerja PT JTT, Jumat (13/01). Dalam wawancaranya dia bercerita bahwa PHK yang dijatuhkan terhadap dirinya akibat dari sikap perlawanan yang ia lakukan.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

Arsiko Daniwidho Aldebarant dan Rima Satria Pamungkas menghadapi kasus terpisah dari Zainul dan kawan-kawannya. Pada tanggal 1 Juli 2013 Arsiko­dan Rima yang keduanya merupa­ kan anggota serikat di-PHK oleh perusahaan. Arsiko menutut pembayaran upah yang disunat perusahaan.

Arsiko mengatakan bahwa peru­ saha­an seolah-olah balas dendam karena dirinya terus menerus melakukan perlawanan dengan berbagai aksi.

“Sama aja ini pemberangusan,” kata Arsiko. Ia melanjutkan bahwa yang dimaksud pemberangusan serikat itu bukan saja membubarkan serikatnya,

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

tapi mem-PHK ketua atau pengurus lainnya, termasuk juga mengintimidasi anggota serikat untuk tidak ikut aksi.

Setelah tidak bekerja di PT JTT karena di-PHK, Arsiko bergelut di dunia hukum, melalui beasiswa dan dorongan dari anggota serikat lainnya.

Arsiko kini menjadi seorang pengacara, mengabdi di Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), menanga­ ni kasus-kasus yang tidak berbayar.

Konsentrasi­nya kini pada kasus-kasus perburuhan.

Arsiko menceritakan pemberangus­ an serikat pekerja di PT JTT kala itu.

Menurutnya, pemberangusan serikat

| LA PORA N UTA MA |

khusus untuk kasus PT JTT sebenarnya sejak awal pembentukan paguyuban.

“Tidak boleh ngumpul-ngumpul, harusnya nerimo-nerimo saja,” kata Arsiko.

Arsiko menambahkan, bahwa tindakan pemberangusan serikat merupakan tindakan pidana. Namun, banyak­pihak yang tidak mengetahui permasalahan pemberangusan serikat ini, sehingga sulit untuk mengungkap adanya pemberangusan serikat. Pihak Kepolisian­pun seolah tidak mau menerima laporan tindak pidana ini, karena menganggap bahwa ini merupakan urusan ketenagakerjaan semata.

Sembari menghisap dalam rokok­ nya, Arsiko merasakan pengalaman yang berharga dari adanya kasus PT JTT ini. Ia lebih bisa memahami makna bersyukur menurut pandangannya.

“Kami mencoba memaknai bersyukur ini lewat perjuangan,” ungkapnya.

Ia menganggap bahwa selama ini perusahaan terus saja melakukan tekanan agar pekerja dapat bersyukur.

Namun, dengan cara menerima keadaan dan tidak melakukan perlawanan. Pekerja tidak akan mendapatkan haknya dengan penuh kalau seperti itu.

“Ya kita juga bersyukur, tapi akan lebih tidak bersyukur lagi jika kita tidak berjuang untuk mendapatkan hak yang harus kita dapatkan,” gumam Arsiko.­ Sama halnya dengan Arsiko, cerita manis dan pahit dalam berjuang Zainul juga rasakan.

“Mau ikut ibumu apa bapakmu,” tanya mertua Zainul pada anak Zainul.

“Pokoknya kalo kamu masih di serikat­kamu harus ceraikan istrimu,” pintanya pada Zainul.

Zainul mengalami banyak persoalan selama proses PHK. Dia harus menjual kursi dari kayu jati untuk biaya­sekola anaknya. Sampai lontang-

lantung mencari pekerjaan. Bahkan, mertua Zainul sendiri meminta untuk menceraikan istrinya. “Cari kerja pun sembunyi-sembunyi, takut kalau perusaha­ an tahu, nanti dianggap menerima proses PHK,” ceritanya.

Syukurlah, kini anaknya sudah berhasil melanjutkan pendidikan di Jepang.­Anaknya mengambil studi tata boga. Malam itu disela ia bercerita kasus PT JTT ia tak lupa menceritakan kabar bahagianya itu. Ia kini sudah diangkat menjadi pekerja tetap di sebuah perusahaan rental mobil. *** Cerita lainnya datang dari Tangerang. Kota Industri di pinggiran ibukota, masuk dalam Provinsi Banten.

Selama lima tahun Kokom Komalawati­berjuang. Usianya 38 tahun. Sampai laporan ini ditulis, sudah 158 kali aksi dilancarkan. Delapan rekomendasi untuk penyelesaian kasus itu keluar, mulai dari rekomendasi Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Tenaga Kerja, yang terakhir datang dari International Labour Organization (ILO).

11 Februari 2017 saya menjumpai­ Kokom ditempat ia biasa bergumul dengan aktifitas serikatnya, di Sangiang,­Kota Tangerang. Ia terlihat dengan serius memimpin rapat. Ia sedang mempersiapkan aksi One Billion Rising (OBR).

Ia biasanya melakukan aksi rutin yaitu aksi kamisan. Selain itu, setiap hari minggu, ada juga aksi car free day.

Namun, hari minggu di mana kami menemui Kokom bukan lagi car free day seperti biasanya. Mereka terlihat serius mempersiapkan aksi OBR yang akan diadakan minggu depannya.

Kokom adalah ketua Serikat Buruh

Garmen Tekstil dan Sepatu (SBGTS) PT PDK. Ia terlihat murah senyum, pembawaannya pun hangat. Kesan hangat seperti itu pula yang dirasakan oleh teman-teman seperjuangannya.

Mereka biasanya menyebut dirinya sendiri sebagai ‘emak-emak’. Hampir semua anggota SBGTS PT PDK memang perempuan, dengan rentang usia 20 sampai 40-an tahun. Pantas saja mereka mencitrakan dirinya ‘emakemak’. Bahkan terkadang mereka me­ nyertakan suami dan anak-anaknya ketika menjalani rutinitas serikat.

Tanggal 23 februari 2012, Kokom­ dan 10 temannya mendirikan serikat SBGTS PT PDK. Mereka berafiliasi­ dengan Gerkan Serikat Buruh Indonesia­(GSBI). Sehari setelahnya, tanggal 24 datang pemberitahuan PHK dari manajemen.

“Pagi jam 9 berturut-turut kami dipanggil untuk PHK,” ujar Kokom.

Semua pimpinan SBGTS PT PDK di PHK, terakhir, kata Kokom, hanya ia seorang yang masih bertahan mempersoalkan kasus PHK-nya.

“Dari persoalan yang ada, maka terbentuklah organisasi ini,” kata Kokom.­Begitu pula yang terjadi dalam pendirian SBGTS PT PDK ini. Serikat­ ini muncul karena perusahaan tidak memberikan upah sesuai aturan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) tahun 2012. Menurut rekomendasi ILO, UMSK yang harusnya dibayar perusaha­an pada Januari 2012 se­besar Rp 1.682.065, hanya dibayar se­ besar Rp 1.381.000. Artinya perusahaan mencuri upah sebesar Rp 301.065.

Gejolak perlawanan mulai dilancarkan. Hingga berbagai acaman dari perusahaan mereka dapatkan. Mulai dari keterlibatan aparat, ancaman mutasi, sampai PHK. “Tolong bilang deh

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

29

sama Kokom nanti, suruh berhenti saja,” ancam aparat kepada keluarga Kokom. Bukan dirinya saja yang diancam melalui relasi keluarga, Kokom men­ceritakan bahwa teman-temannya sampai disuruh membawa suaminya ke pabrik, untuk menandatangani surat perjanjian agar ia tidak akan meng­ ulangi perbuatannya lagi.

Banyak teman-teman Kokom yang disuruh mengelilingi pabrik lalu berdiri di depan pabrik sambil diteriaki de­ ngan kata-kata kasar. Hukuman de­ ngan teriakan “bodoh” dan “goblok”.

Teriakan seperti itu pula yang biasa buruh PT PDK dengar, kalau-kalau mereka salah dalam bekerja.

Kala itu disela-sela obrolan tentang kondisi kerja di PT PDK, Maesaroh turut berkomentar. Maesaroh berusia 29 tahun, dengan jengkel ia bercerita kondisi kerja di PT PDK. Raut mukanya menyiratkan kemarahan. “Gila kondisi kerjanya, Kerjaan tiga orang dikerjain sendiri,” katanya. “Saya kerja sendiri, dorong-dorong lori, ngambil inner box (kardus sepatu-red) ke gudang, beratnya lumayan, ngelipet sendiri,­ nempel barcode sendiri. Kalau salah diteriakin goblok, tolol, bego, sampai gebrak meja.”

Kokom menceritakan juga kasus teman­nya Omih bin Saanen yang ditahan kepolisian dengan tuduhan melakukan tindakan teror. Tak mengherankan bila melihat Omih bertindak spontan. Ia merasa kesal dengan perusaha­an.

“Hati-hati untuk yang di dalam PDK, malam ini sedang dirakit bom untuk meledakan PDK esok hari,” pesan singkat itu Omih kirim ke teman-temannya yang masih bekerja di PT PDK. Omih mengirim pesan serupa kepada bagian HRD dan Manajer 30

Produksi.

Tak pelak, kekesalan atas kondisi kerja yang menurut Kokom sangat parah ini membuat Omih bertindak nekad. Ia kesal lantaran izin cuti untuk merawat anaknya yang sakit tidak kunjung diberikan perusahaan, hingga anaknya meninggal.

Kondisi kerja seperti ini biasa dijumpai di perusahaan sepatu lainnya.

Zubaedah (40 tahun) sudah malang melintang di dunia persepatuan. Tidak hanya di PT PDK. “Kondisi kerja di pabrik (pabrik sepatu-red) gak ada yang bagus, saya sekarang bikin sepatu merek­Nike. Kondisinya juga buruk.

Dulu juga di PT HASI (Hardaya Aneka­Shoes Industry-red), sama saja,” cerita­nya. Zubaedah juga menambah­ kan bahwa kerja seperti ini merupa­ kan tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuh­an sehari-hari. “Kalok nggak, ya mau kerja apa,” tuturnya.

Kokom hafal betul dengan kondisi kerja yang seperti ini. Sistem one piece flow adalah istilah dalam teknis manajemen­perusahaan. Sistem ini memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat memaksimalkan kuantitas produksi. Banyak perusahaan sepatu yang menggunakan sistem ini. Sehingga perusahaan secara terus menerus mengejar target produksi. Betul apa yang dikatakan Zubaedah. Kenyataan seperti itu banyak dijumpai di pabrikpabrik produsen sepatu. “Target diutamakan, kualitas dinomor duakan.”

Puncak dari semua gundah yang buruh rasakan selama mereka bekerja akhirnya dilampiaskan. Tanggal 12 Juli 2012 buruh melakukan mogok. Tak tanggung-tanggung, 1300 buruh terlibat dalam aksi mogok selama lima hari.

Sudah barang tentu, perusahaan tidak tinggal diam. Perusahaan meng­

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

ambil tindakan dengan mem-PHK semua yang terlibat dalam aksi. Jika melihat rekomendasi dari ILO, ada tindakan intimidasi dari perusahaan de­ ngan melibatkan aparat dan para­ militer untuk menghentikan aksi mogok 1300 buruh tersebut. “Mereka di­tembak menggunakan gas air mata,” kata Kokom.­Selain itu, rekomendasi ini melihat, bahwa ada pula pelanggaran kebebasan berserikat yang dilakukan oleh perusahaan.

Mereka resmi di PHK, dengan alasan mengundurkan diri dari pekerjaan karena terlibat mogok. Selama proses PHK, buruh menuntut hak pesangon yang harus dibayarkan oleh perusaha­ an. Namun, sampai saat laporan ini ditulis, pesangon masih belum dibayarkan. Hanya tali asih sebagai bentuk lain dari pesangon yang mampu dibayarkan perusahaan. Buruh tetap saja menolak, karena jumlah tali asih, jauh dari ketentuan pesangon yang harus dibayar oleh perusahaan.

Selama ini perusahaan menawarkan tali asih dengan berbagai macam ancaman. Tujuannya agar buruh yang sudah di PHK, bisa menerimanya.

Kata Kokom,­hanya tersisa 346 buruh yang masih bertahan menuntut hak pesangon.­“Ada juga yang suaminya bekerja di PDK. Perusahaan nyuruh suami biar istrinya terima tali asih, de­ ngan ancaman kalo gak nerima, si suami­ nya juga di-PHK,” ungkap Kokom.­ Berdasarkan perhitungan yang me­ ngacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seorang buruh yang di PHK PT PDK berhak menerima pesangon sebesar 25 juta, menyesuaikan masa kerja. Jika dibanding tali asih, selisihnya jauh, perusahaan menawarkan tali asih

| LA PORA N UTA MA |

Didik Firmansyah | HIMMAH

paling­banyak Rp 2.900.000.

Jalur litigasi sengaja Kokom dan buruh lainnya tidak lakukan dengan berbagai pertimbangan. Ia terkadang merasa tidak percaya dengan proses­ hukum­di Pengadilan Hubungan Industrial­(PHI). “Kami gak percaya PHI, biayanya juga mahal sekali, tiap minggu sidang, bisa sampai 8 bulanan.

Biaya ke Serang, satu orang bisa 150 ribu untuk transportasi,” jelas Kokom.

Hanya lewat jalur non-litigasi ia tempuh. Serangkaian aksi dan kampanye ia gembor-gemborkan. Sampai muncul 8 rekomendasi, yang terakhir rekomendasi ILO. Rekomendasi itu ia gunakan untuk menggertak PT PDK agar bisa memenuhi hak-hak pekerja.

“Sekarang kami runding setiap hari Rabu. Dikordinir oleh Kemenaker­(Kementerian Tenaga Kerja-red),” kata Kokom. Kini, aksi tidak lagi mereka lakukan di depan pabrik PT PDK, karena semenjak November 2013, PT PDK menghentikan operasinya. Kokom dan kawan-kawannya yang tergabung dalam SBGTS PT PDK melakukan aksi demonstrasi dan kampanye di depan pabrik PT Panarub Industry—perusahaan induk dari PT PDK. PT PDK merupakan produsen sepatu olahraga ternama. Produknya yaitu Adidas, Mizuno, dan Specs. PT Panarub Industry sebagai induknya mempunyai cabang, diantaranya PT PDK, PT Panarub Benoa, dan PT Panarub Cikupa. Kokom dan kawankawannya terbiasa datang ke pabrik setiap Kamis, untuk melakukan aksi.

Letaknya di Jalan Mohammad Toha, wilayah yang memang banyak berdiri pabrik-pabrik.

Kami mencoba menghubungi pihak perusahaan dan mencoba memberikan daftar pertanyaan yang dikirimkan ke HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

31

Kokom Komalawati, ketua SBGTS PT PDK sedang berkumpul bersama pengurus lainnya di sekretariat serikat, daerah Sangiang, Kota Tangerang, Minggu (12/02). Kokom di PHK bersama dengan 1300 karyawan lainnya karena melakukan mogok kerja untuk menolak kebijakan perusahaan yang merugikan.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

e-mail PT Panarub Industry. Namun, hingga laporan ini diturunkan, pihak perusahaan belum juga membalas dan memberikan jawabannya.

“Lima tahun bukan proses yang sebentar,” begitu cetus Kokom. Namun ia dan kawan-kawannya tidak akan berhenti sebelum mendapatkan haknya.

“Ya kan hak kami belum dibayar,” kata Maesaroh yang juga dipercaya sebagai Kordinator Wilayah (Korwil) di SBGTS PT PDK itu. Lanjutnya, “Terus aja, Kita harus melawan biar di pabrik-pabrik lain tidak mengalami hal seperti kita.”

Epilog Dina Septi adalah seorang pegiat di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane­(LIPS). Dina banyak melibatkan diri dengan aktifitas buruh perempuan. Pun ketika hari itu, ia turut serta dan terlihat akrab bersama buruh 32

perempuan di SBGTS PT PDK. Di sela-sela aktifitas akhir pekan, ia memberikan pelatihan menulis bersama kawan-kawan SBGTS PT PDK. Ia berbincang tentang pola-pola pemberangusan serikat yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Menurutnya, perusahaan melakukan pemberangusan dengan berbagai pola. Terkadang perusahaan melakukan mutasi, juga tidak memberikan pekerjaan atau non job sampai pekerja merasa bosan. Ada pula yang memberikan pekerjaan sebanyakbanyaknya. Lalu yang paling keras adalah PHK. LIPS melakukan beberapa pe­ nelitian yang kemudian dibukukan, diantaranya buku Dari Mana Pakaianmu Berasal? tahun 2016, dan buku Temuan dan Putusan dari Indonesia People’s Tribunal Tahun 2014. Menurut penelitian LIPS, pemberangusan serikat meru-

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

pakan cara paling efektif untuk merusak gerakan buruh. Tujuannya agar buruh tidak mampu untuk menuntut hak mereka yang biasanya dilanggar oleh pengusaha.

Dina menganggap, sulit untuk membuktikan adanya pemberangusan serikat di dalam proses hukum ketika perusahaan melakukan PHK. Karena biasanya alasan perusahaan dalam melakukan PHK adalah efisiensi.

“Hampir pasti alasannya efisiensi, itu paling gampang,” kata Dina. “Alasan Efisiensi bisa dilihat dari keuangan perusaha­an yang menurun.”

Dina melanjutkan bahwa buruh susah untuk melakukan upaya litigasi dalam membuktikan alasan efisiensi dari perusahaan, karena buruh tidak memegang data-data keuangan perusaha­an.

Selain reduksi gerakan buruh de­

| LA PORA N UTA MA |

ngan PHK, terkadang perusahaan pun membuat serikat tandingan, yang malah melemahkan perlawanan buruh dalam menuntut haknya. Ini pula yang disoroti Dina. Menurutnya, secara nasional­ketika eranya kebebasan berserikat, apalagi semenjak reformasi, banyak bermunculan serikat buruh.

Namun, itu malah menjadi semacam dua mata pisau. “Untuk sebuah tanda demokrasi ya bagus, tetapi ada sisi yang melemahkan,” ungkap Dina. Sisi yang melemahkan menurut Dina, yaitu suatu persoalan yang akan melemahkan daya tawar buruh.

Litbang Kompas melakukan jejak pendapat pada 27 sampai 29 April 2016. Jejak pendapat dilakukan untuk melihat kondisi gerakan buruh. Hasilnya terdapat 61,2 persen responden mengatakan bahwa gerakan buruh saat ini terpecah-pecah. Pada per­ soalan lainnya, 45 persen responden meng­ anggap bahwa gerakan buruh saat ini hanya memperjuangkan kepentingan elite buruh, bukan memperjuangkan kesejahteraan. Ada juga 67 persen respon­ den yang menganggap bahwa gerakan buruh saat ini masih di­ pengaruhi kepentingan politik di luar buruh. Jejak pendapat ini diambil dari 564 buruh yang berdomisili di 14 kota besar Indonesia.

Simpulannya, Litbang Kompas menganggap bahwa gerakan buruh saat ini lebih sering bergerak parsial sesuai kepentingan elite masing-masing daripada bersatu memperjuangkan tujuan bersama.

“Dalam satu perusahaan, terdapat lima serikat, bahkan tujuh serikat,” ungkap Dina. Padahal tujuan mereka sama, yaitu untuk menuntuk kesejahteraan bagi pekerjanya. “Namun buruh akan lemah posisi daya tawarnya ketika

serikat­tidak bulat dalam perundingan, dan itu menjadi alat perusahaan untuk melibatkan serikat yang turut memihak pada perusahaan.”

Ari Hernawan adalah seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan konsentrasi­ nya hukum perburuhan.

Ia pernah membuat sebuah penelitian tentang pemberangusan serikat di Yogyakarta bersama Murti Pramuwardhani Dewi. Isinya pola-pola pemberangusan serikat yang dilakukan oleh perusaha­ an. Dalam simpulan penelitian itu, Ari mejelaskan bahwa bentuk-bentuk pemberangusan serikat yang terjadi diantaranya mempersulit pembentukan serikat, mutasi pengurus serikat, PHK anggotas serikat, kriminalisasi, dan mendirikan serikat tandingan. “Memang dibuat situasi sedemikan rupa,” kata Ari mengomentari pola pemberangusan serikat yang terjadi.

Kala itu Ari bercerita dengan santai, rumahnya terletak di daerah Pakem, tidak jauh dari kampus terpadu Universitas Islam Indonesia (UII). Ari yang juga menjabat sebagi Wakil Dekan di Fakultas Hukum (FH) UGM ini menuturkan bahwa posisi tawar pegusaha dalam hubungan industrial itu sangat kuat, apalagi pada sektor-sektor yang basisnya padat karya. Ia menganggap bahwa paradigma di Indonesia lebih menonjolkan pembangunan dan meng­ anakemaskan industrialisasi. Dalam kondisi seperti ini, Ari berujar bahwa posisi buruh ada pada posisi yang lemah.

Kami menemui Epri Wahyudi­di Kantor Lembaga Bantuan Hukum­ (LBH) Yogyakarta.

Ia adalah kordinator­Divisi Ekonomi Sosial Budaya di LBH Yogyakarta. Menurut Epri, pada prinsipnya siapapun ti-

dak bisa untuk me­reduksi atau bahkan menghilangkan serikat pekerja, karena itu hak konstitusio­nal bagi pekerja. “Pekerja juga punya hak untuk mempunyai kewenangan satu kesatuan kelompok dalam mendirikan serikat,” ujar Epri.

Begitupula menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Memang manis, isinya menjamin perlindungan hak-hak buruh. Namun, seperti kegelisahan yang dirasakan Kokom, proses hukum de­ ngan semua perlindungannya kurang bisa dipercaya. Bahkan Kokom saja, tidak mau mengupayakan kasusnya melalui jalur litigasi.

Zainul, Arsiko, Kokom, Zubaedah,­ Maesaroh dan banyak lagi buruh lainnya, tidak bisa merasakan dengan bebas berjuang menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan di dalam perusaha­an.

Arsiko terkadang mengingatkan pentingnya bersyukur dengan cara terus berjuang untuk mendapatkan haknya.

Maesaroh merasa bahwa perlawanan harus tetap ia lakukan, bersama kawankawannya di SBGTS PT PDK selama 5 tahun, percikan api perlawanan terus mereka nyalakan. Ia ingin agar buruh yang lainnya tidak merasakan apa yang mereka rasakan, terjepit dalam kondisi yang pelik.

Api perlawanan itu, kapan saja, dengan siasat seperti apapun bisa saja dipadamkan. Namun, tinggal kita lihat, sempai kapan api itu tetap menyala, menggelora di dada para pekerja, yang berjuang menuntut haknya?q Reportase bersama: Nurcholis Ma’arif dan RB Radix Sabili D. P.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

33

Ketua Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu (SBGTS) PT PDK, Kokom Komalawati:

“JIKA INGIN MENYELESAIKAN PERMASALAH BURUH, MAKA SELESAIKAN DULU PERMASALAHAN PERAMPASAN TANAH!”

U

ndang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 memberikan perlindungan bagi serikat buruh. Melalui kebebasan berserikatnya buruh dapat dengan bebas memperjuangkan kesejahteraan mereka. Namun, tetap saja kontradiksi antara buruh dan pengusaha menyisakan tarik ulur kepentingan. Buruh tetap mempunyai celah untuk di­ berangus. Hal ini pula yang dirasakan serikat.

Reporter HIMMAH Fahmi Ahmad B., RB Radix Sabili D. P., dan Nurcholis Ma’arif menyambangi Kokom Komalawati pada tanggal 11 Februari 2017 di sekretariat Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu (SBGTS) PT Panarub Dwi Karya (PDK) daerah Sangiang, Kota Tangerang. Ia adalah ketua SBGTS PT PDK. Selama 5 tahun ia berjuang bersama kawannya. Ia menuntut hak yang selama ini belum dibayar perusahaan yang dulu mempekerjakannya sekaligus merumahkannya. Cerita mutasi, PHK, intimidasi, kriminalisasi, menjadi ancaman bagi buruh.

34

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

| LA PORA N UTA MA |

Bagaimana siasat perusahaan dalam mereduksi gerakan serikat buruh?

Saya akan membicarakan pengalaman saya saja, karena terkait kasus PT PDK itu adalah bukti pemberangusan serikat. Baik pada saat saya mendirikan serikat, maupun saat kawan-kawan saya yang 1300 orang itu melakukan mogok.

Saya akan memberikan contoh tentang GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia-red) saja. Awalnya berdiri di PT Panarub Industry tahun 1988.

Sudah banyak kasus pemberangusan serikat. Mereka mendirikan serikat terus diberangus, saya salah satu yang diberangus mereka. Yang dilakukan orang-orang manajemen kalau di sana sudah ada serikat diantaranya mengadu domba.

Kita dibikin gak betah kerja, terus dimutasi. Walaupun memang mutasi itu samar, kita sulit membedakan mutasi yang memang dia gak suka tehadap serikat, atau emang karena bener-bener mutasi. Itu pengalaman saya dimutasi.

Setelah itu digunakan cara yang keras, yaitu PHK. Faktanya di Panarub, dari 1988 sampai sekarang, itu (pemberangusan

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

35

serikat-red) masih terjadi, penghalanghalangan terhadap serikat. Yang aliansi GSBI khususnya di sana. Dan memang kadang-kadang kita berhadapan juga dengan serikat yang sudah ada di perusaha­an. Ada juga teknik baru, melalui koperasi. Di koperasi boleh minjam uang, tapi syaratnya, harus mundur dari serikat ini. Dari mulai cara halus sampai cara kasar.

Apa usaha yang dilakukan untuk membuktikan adanya pemberangus­an serikat yang dilakukan perusaha­an?

Satu sisi, pemerintah nggak tegas, dengan aturan pemberangusan serikat ini. Dari sekian banyak pelanggaranpelanggaran pemberangusan serikat, yang memang ada unsur pidana, tapi berapa yang bisa di hukum semuanya?

Sulit sekali mengimplementasikannya.

Contoh, kasus saya itu saya lapor­kan ke Polres Tangerang sekitar November­ 2012. Baru Januari 2016 kasus saya di SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidik­an-red) kan. Padahal itu terang sekali kasusnya.

Di persidangan saya dulu, ada pandangan juga dari saksi ahli yang mengata­ kan berdirinya serikat itu tidak sah karena belum ada pencatatan dari dinas. Sehingga kata ahli, perusaha­ an tidak terbukti melakukan pemberangus­ an serikat. Namun, itu terbantahkan oleh rekomendasi ILO.

36

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Rekomendasi ILO mengatakan bahwa hak untuk berserikat itu tidak dengan pencatatan pemerintah, pada saat ia bekerja, ya dia sudah mendapatkan hak untuk mendirikan atau bergabung de­ ngan serikat.

Dalam kasus pemberangusan serikat, yang anda rasakan peran pemerin­tah itu seperti apa?

Saya bingung kalau bicara peran pemerintah, karena dari pemerintah tidak ada peran sama sekali. Sampai sekarang.

Kalau terkait regulasinya?

Tetap saja hanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang ada. Itupun dengan tanpa ada kejelasan. Polisi itu rata-rata menolak kasus ketenaga­ kerjaan. Padahal dalam kasus-kasus perburuhan ada yang masuk ke ranah pidana. Tapi, pengalaman saya, pihak kepolisian rata-rata menolak itu.

Mereka akan mengatakan kasus pemberangusan serikat itu samar. Bisa dicek, berapa banyak kasus yang di­ laporkan terkait pemberangusan serikat.

Hanya satu kasus yang bisa memenjarakan pengusahanya, di Salatiga, saya lupa. Selain itu pasti itu di SP 3 kan.

Dihentikan kasusnya.

Pemerintah kan tidak tegas juga. Ya sudah, kalau masalah pemberangusan serikat sulit sekali.

Seperti apa daya tawar buruh saat

| LA PORA N UTA MA |

ini?

Sulit saya bilang, sekarang buruh tidak ada daya tawar.

Kenapa buruh tidak ada daya tawar?

Karena tenaga kerja semakin banyak­, tiap tahun pengangguran semakin banyak. Makannya sistem kontrak sekarang dilegalkan. Buruh yang penting sekarang kerja. Gak apa-apa dikontrak 6 bulan juga deh, yang pen­ ting saya dapat upah. Ada juga yang mau kerja bayar 3 juta sampai 6 juta.

Lalu dari mana daya tawarnya kalau gitu.

Simpel saja sekarang selagi masih terjadi perampasan tanah, buruh tidak ada daya tawar. Saya lihat, kalau mau menyelesaikan persoalan burruh selesai­kan dulu persoalan perampasan tanah yang masif ini.

Relasi antara perampasan tanah dan daya tawar buruh seperti apa yang anda maksud?

Saya suka nanya ke teman-teman yang jauh, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan luar Jawa. Kamu ngapa­ in kerja di sini? Kenapa gak kerja di sana aja. Sudah tidak ada tanah kata­ nya. Dulu Tangerang saja, 10 tahun yang lalu. Dulu ini masih sawah, masih hutan, sekarang udah jadi pabrik, udah jadi perumahan. Terus yang punya tanah ke mana dong, ya jadi buruh di

pabrik. Maka itu, kami mikirnya di sini sebagai buruh, persoalan petani sama buruh itu erat kaitannya. Karena itu untuk menaikan daya tawar.

Buruh mau teriak upah atau ini itu, kalau persoalan daya tawar, atau persoal­an dasarnya tidak diselesaikan, jangan harap bisa berhasil. Dulu di PT Panarub Industry cukup dengan KTP bisa langsung kerja. Sekarang dia mau kerja saja keluar uang 3 juta, 6 juta.

Gak perlu pake teori apalah, itulah, sekarng buktinya saja udah kelihatan.

Sekarang banyak sekali pabrik-pabrik, pertokoan, perumahan, yang cari kerja, antri di mana-mana.

Apa kesulitan-kesulitan anda dalam membangun serikat?

Sulitnya, ya mungkin secara keluarga­juga. Saya dua kali gagal nikah karena masih di organisasi. Pertama 2012, bulan September harusnya saya sudah nikah, saya sudah merencanakan nikah. Karena kasus itu sudah panas dari Juli sampai September, ya ujungujungnya gak jadi nikah.

Saya sempat satu tahun tidak berhubungan dengan keluarga. Walau bagaimanapun keluarga merasa ter­ ganggu­dengan aktivitas saya di serikat. Ke kantornya abang saya didatangi aparat. Mau gak mau mereka ada kekhawatiran.

Apa yang membuat anda bisa ber-

tahan dalam membangun serikat?

Awalnya saya dulu kerja di PT Panarub Industry. Saya kalau pulang males ngantri panjang, saya nongkrong dulu, ngeliatin ibu-ibu buruh sana, ada yang bagian sakunya itu basah. Saya tanya, teh kenapa itu basah? Dia jawab karena abis melahirkan. Lalu saya mikir banyak buruh-buruh yang masih belum paham kesehatan reproduksi. Itu gak bisa saya biarkan. Minimal buruh punya pemahaman.

Di sini banyak yang digebukin suami­ nya setelah pulang kerja. Kalau pulang aksi dia harus dapet duit, kalo gak dapet duit digebukin. Ya saya kasih pemahaman sama suaminya, biar dia paham bahwa istrinya tuh menuntut haknya yang harus dia dapatkan.

Kalau ditanya kenapa saya sampai sekarang bisa bertahan. Ada 6 orang yang diceraikan sama suaminya gara-gara di PHK sama PT PDK, ada 8 orang yang gak mampu biayain anaknya sekolah. Dua orang teman saya diusir dari kontrakannya karena gak mampu bayar uang kontrakan, Satu orang itu meninggal karena gak mampu berobat.q

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

37

Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Gadjah Mada, Ari Hernawan:

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

“IA SUDAH JATUH TERTIMPA TANGGA PULA.”

Seperti apa siasat yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberangus serikat?

Posisi tawar pengusaha dalam hubungan industrial itu sangat kuat, apalagi dalam sektor padat karya, seper­ti garmen tekstil. Pada dasarnya cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberangus serikat itu dibuat sedemikian rupa agar serikat itu tidak nyaman, dan yang paling ekstrim ya dengan cara PHK.

38

A

ri Hernawan pernah melakukan penelitian tentang pemberangusan serikat di Provinsi DIY. Penelitian itu menyimpulkan beberapa pola yang dilakukan oleh perusaha­an dalam memberangus serikat. Walaupun memang menurut Ari, gerakan buruh di Jogja masih terlihat kurang begitu besar. Salah satu faktornya karena Jogja bukan kota Industri.

Reporter HIMMAH, Fahmi Ahmad B., Rabiatul Adawiyah RB Radix Sabili D. P.,­menjumpai Ari di kediamannya daerah­ Pakem,­Sleman. Di tengah kesibukannya sebagai akademisi, juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM, Ari menjelaskan tentang pemberangusan serikat juga daya tawar buruh dalam kacamata hukum.

Ketika pekerja di PHK pun kadang kala tanpa pemberian kompensasi, atau hak-hak yang sejatinya harus diterima pekerja. Sebelumnya memang istilah pemberangusan sendiri itu gak di­ kenal. Itu istilah yang memang popu­ ler­­di kalang­an aktivis buruh dan para pemerhati perburuhan. Dalam hukum yang dilihat hanya tindakan-tindakan yang memang berpotensi melemahkan atau mereduksi gerakan buruh.

Bagaimana implementasi hukum

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

dalam beberapa kasus pemberangusan serikat?

Filosopi Negara tentang hubungan industrial pada dasarnya keharmonisan.

Menyelesaikan permasalahannya pun secara damai. Jadi pihak perusahaan atau buruh tidak secara langsung menggugat ke pengadilan. Tapi harus melalui lembaga bipartit (antara pengusaha dan pekerja-red) terlebih dahulu.

Walaupun memang sudah jelasjelas misalkan dari pengusaha itu me-

| LA PORA N UTA MA |

langgar, tapi harus diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Kalau tidak berhasil baru tripartit (antara peng­ usaha, pekerja, dan pemerintahred), melibatkan pihak ketiga, yaitu pemerintah. Tripartit pun ada macammacam. Ada mediasi, ada konsiliasi, tergantung jenis perselisihannya seper­ ti apa. Kalau itu tidak berhasil baru maju ke pengadilan. Negara itu atau pemerin­ tah, posisinya sebagai bapak yang bijaksana, buruh dan pengusaha itu adalah anak-anaknya, mereka gak boleh berantem. Itu filosopi dari hubungan industrial. Ya kalau baca undang-undangnya memang seperti itu. Dibuat untuk damai, jadi di peng­ adilan, hakim itu seolah-olah hanya sebagai wasit saja.

Tema negara kita saat ini kan memang paradigma developmentalism.­ Makannya, dalam paradigma itu yang jadi anak emasnya industrialisasi.

Buahnya adalah mengundang investor sebanyak mungkin. Sedangkan investor datang bukan tanpa syarat.

Setidaknya ada dua syarat. Pertama upah buruh yang rendah, yang kedua kenyamanan. Kenyamanan itulah yang erat kaitannya dengan union busting.

Karena posisi politik, dengan melihat pola-pola hubungan buruh, pengusaha, dan pemerintah itu. Buruh lemah di depan pemerintah, di depan negara.

Tapi pemerintah lemah di depan peng­ usaha. Jadi bisa dibayangkan buruh itu posisinya paling bawah, ia sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Apa kelemahan dari regulasi yang ada sekarang ini berkaitan dengan pemberangusan serikat?

Perlu ada kejelasan, contoh yang dilarang itu seperti apa sih dalam aturannya. Dalam pemberangusan serikat, indikator atau parameter yang bisa diimplementasikan secara hukum itu seperti apa. Sehingga nanti, serikat pekerja pun akan mudah, oh ini ada tindakan pemberangusan. Kalau ini kan hanya dilarang, atau tidak diperbolehkan menghalang-halangi. Nah itu menghalang-halanginya yang seperti apa yang perlu diperjelas. Tapi terlepas dari itu, memang pelaksanaannya yang sulit.

Bagaimana gerakan buruh saat ini?

Kalupun akhir-akhir ini ada gerakan riil buruh, saya kira itu tidak secara otomatis gerakan buruh kuat.

Banyak hal yang harus dibenahi secara internal buruh itu. Bayangkan saja, buruh itu kan sebagai agen perubahan, ya kaya pemuda lah. Mahasiswa buruh, petani itu kan sektor popular. Jadi kalau mereka itu bersatu itu luar biasa.

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah buruh. Sebagian besar buruh di kota-kota itu hasil dari pertanian yang gagal. Sedangkan, kalau buruh seluruh Indonesia saja mogok, bisa collaps ekonomi kita.

Apa tanggapan anda terkait munculnya wacana pendirian partai buruh untuk mengakomodir kepentingan kaum buruh?

Pernah kan ada berdiri partai buruh, tapi jika dilihat, perolehan suaranya kecil. Memang kalau di Indonesia, belum terbiasa, gerakan buruh dibarengi de­ ngan gerakan politiknya. Menurut saya, bukan tidak boleh, tapi banyak hal yang perlu dicermati. Karena jika kita melihat negara luar, banyak berdiri partai buruh. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri belum. Tapi kalo memang bisa dikelola dengan baik, ada prasyarat yang harus dipenuhi. Kalau memang masih terkotak-kotak ya sulit. Karena selama ini sudah terkotak-kotakan.

Coba lihat saja istilah karyawan.

Istilah itu gak dikenal dalam UndangUndang Ketenagakerjaan. Ada dikotomi, ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Sehingga yang namanya manajer saja gak mau disebut buruh, mereka menamakan dirinya kaum profesional. Profesional muda, keren kan. Padahal, defiinisi pekerja itu apa menurut undang-undang? Siapapun yang bekerja di bawah perintah orang lain, dan menerima upah, dia itu pekerja. Sedangkan kalau ada kasus saja mereka larinya juga ke PHI kok. Ini contoh kasus dikotomi kelas yang soft.

Sekarang kalau ada aksi-aksi buruh, yang gerak itu buruh yang tadi disebut kelas menengah ke bawah. Yang kelas atas itu diam aja. Solidaritas sosialnya rendah.q

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

39

Sepeda motor melintasi lokasi lahan perkebunan jagung di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Lahan tersebut dikelola/digarap warga Desa Surokonto Wetan sejak tahun 1972.

Nalendra Ezra | HIMMAH

Tergusur dari Tanah Leluhur

TERGUSUR DARI TANAH LELUHUR Telah puluhan tahun menggarap lahan, kini mereka terancam hengkang karena adanya penetapan kawasan hutan.

Oleh: Nurcholis Ainul R. T.

TIM LACAK Reporter:Nurcholis Ainul R. T. (koordinator), Adilia Tri H., Danca Prima R., Tsania Faza, dan Haninda Lutfiana U. Fotografer: Danca Prima R. Tata Letak dan Infografis: Tsania Faza HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

41

LACAK

D

esember 2014, warga Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kendal, ramai-ramai datang ke rumah Nur Aziz.

Sebenarnya itu tak aneh, lantaran warga memang sering nongkrong di sana. Tapi kali ini kejadiannya lain.

“Perhutani mau menanam pohon jati di desa kami,” kata Aziz, perihal kedatangan warga ke rumahnya. Rencana Perusahaan Umum (Perum) Perhutani itu warga dapatkan dari sekretaris desa, bakda acara tahlilan rutin. Mendengar itu, warga kaget.

Secara spontan mereka menolaknya. “Kalau kebun yang dikelola warga ditanami pohon jati, nanti warga mau makan apa?” Pada Aziz, warga meminta diwakili untuk mengurus persoalan tersebut. Mengapa?

Aziz adalah tokoh masyarakat di Surokonto Wetan. Dia juga aktif menjadi anggota di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pageruyung. Bagi Aziz, Surokonto Wetan punya arti tersendiri. Bukan hanya karena lahir dan besar di sana, tapi juga karena dia keturunan leluhur Surokonto Wetan, Ki Joko Suro. “Saya punya itu silsilah keturunannya,” kata Aziz.

Ki Joko Suro adalah adik Sultan Hamengku Buwono II. Dia orang pertama yang membuka lahan yang saat ini ditinggali oleh warga Surokonto Wetan. Saat membuka lahan, Ki Joko Suro juga membangun sistem pertanian dan irigasi di sana. Pada pertanian pulalah warga Surokonto Wetan menggantungkan hidupnya.

Aziz juga pernah mengurus masalah pertanahan di Surokonto Wetan. Pada 2009, Aziz bersama warga lainnya, menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi di antara warga. Setelah diadakan musyawarah, masalah tersebut selesai. Mereka sepakat membagi lahan itu secara rata kepada semua warga. Seribu dua ratus lima puluh meter persegi untuk satu kepala keluarga.

Atas dasar itu lah, Aziz menerima permintaan warga. Sejak saat itu, ia berada di garda terdepan mengurus problem antara warga dengan Perhutani. Dan sejak saat itu pula, Aziz dan warga Surokonto Wetan akan mengalami tahun-tahun sulit ke depannya.

42

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Tergusur dari Tanah Leluhur

Pada 21 Januari 2015, warga diminta datang ke balai desa oleh kepala desa. Saat itu, warga sudah menduga bahwa permintaan kepala desa tersebut ada hubungannya dengan kepentingan Perhutani.

Benar saja, di sana mereka sudah ditunggu oleh pihak Perhutani. Saat itu Perhutani hendak melakukan kajian sosial. Mereka mengajak warga desa bekerja sama dengan ditawari posisi sebagai sinder, sekuriti, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Pihak Perhutani juga bertanya kepada warga, “Kalau tanah ini dijadikan kawasan hutan, Bapak dan Ibu bagaimana, setuju atau tidak?” Cerita Aziz menirukan ucapan direksi Perhutani.

“Ya, warga menolak,” lanjutnya.

Pada pertemuan tersebut ada satu hal yang warga belum ketahui. Ternyata, lahan yang telah digarap warga selama puluhan tahun itu sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 3021/ Menhut-VII/KUH/2014.

“Saat audiensi dengan Perhutani, kami tidak diberi tahu bahwa tanah itu sudah milik Perhutani. Mereka tidak kasih tahu soal SK 3021 (SK. 3021/Menhut-VII/KUH/2014 – red),” kata Aziz. Ia baru mengetahui adanya SK penetapan kawasan hutan pada Maret 2015 saat diundang ke Kepolisian Resor Kendal. *** Surokonto Wetan adalah satu dari empat belas desa di Kecamatan Pageruyung, Kendal. Bila hendak ke sana via Sukorejo, Anda akan melewati ratusan hektare kebun karet, pala, dan jagung. Dengan adanya kebun-kebun itu, Pageruyung menjadi salah satu pemasok terbesar pendapatan Kendal dari komoditas perkebunan.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2015, Surokonto Wetan adalah produsen jagung terbesar ketiga di Pageruyung. Bahkan menjadi nomor satu dalam produksi tanaman padi.

Tapi, petani-petani Surokonto Wetan tak pernah memiliki tanah di lahan garapan tersebut, meski mereka sudah puluhan tahun menggarap di sana. Tanah itu masih jadi milik negara. Sampai saat ini, PT Sumurpitu Wringinsari tercatat

sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan seluas 610 hektare sampai tahun 2022.

PT Sumurpitu adalah perusahaan swasta di bawah naungan Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip) milik Kodam IV Diponegoro. Ia dibentuk pada 11 Agustus 1966, lalu disahkan oleh Menteri Kehakiman pada 9 November 1970.

Perusahaan ini merupakan satu dari sekian banyak korporasi yang lahir dari rahim peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S).

G30S merupakan peristiwa kelam bangsa Indonesia yang menewaskan lebih dari satu juta orang tertuduh komunis.

Rezim orde baru mengklaim bahwa G30S merupakan upaya kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap pemerintahan Soekarno. Tapi kemudian banyak yang membantah argumen tersebut. Benedict Anderson dan Ruth T. Mcvet dalam penelitiannya, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia, berteori bahwa peristiwa di tahun 1965 tersebut merupakan buah konflik internal faksi-faksi dalam tubuh Angkatan Darat.

Sebelum PT Sumurpitu, lahan seluas 610 hektare tersebut digunakan oleh Noamlodze Vennotschap (NV) Seketjer Wringinsari. NV Seketjer merupakan perusahaan milik eks pejuang kemerdekaan Indonesia. Perusahaan tersebut mengelola lahan setelah Biro Rekonstruksi Nasional membeli tanah milik Rotterdamsche Culture Maschapij dan NV Cultuur Maatschapij pada 1952.

Kelahiran PT Sumurpitu bermula saat ditetapkannya NV Seketjer sebagai perusahaan yang terlibat G30S. Menurut riset yang dilakukan Andi Prasetya, mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro dalam skripsinya, para direksi dan buruh perkebunan NV Seketjer ditangkap, bahkan banyak yang dibunuh, tanpa pernah diadili. Mereka dituduh terlibat G30S lantaran kebanyakan buruh di sana tergabung dengan Sarekat Buruh Perkebunan Indonesia (Sarbupri) yang berafiliasi dengan PKI. Tuduhan keterlibatan dalam G30S juga membuat Panglima Kodam (Pangdam) Diponegoro membekukan dan menyita aset NV Seketjer. Setelah itu, kuasa atas perkebunan diserahkan pada Komisaris Urusan Veteran Daerah (Ko-

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

43

LACAK

muved) Jawa Tengah.

Akibat dari pembekuan ini, bekas perkebunan NV Seketjer tak ada yang mengelola. Melihat potensi perkebunan yang dihasilkan, banyak pihak yang mengajukan permohonan pe­ngelolaan lahan tersebut. Di antaranya adalah, gabungan kelompok pensiunan PT Perkebunan Nusantara 18 atas nama Hadisutarno serta para veteran perang dan warakawuri.

Komuved Jateng mengabulkan permohonan tersebut.

Adapun permohonan yang diterima adalah dari para veteran dan warakawuri. Demi legalitas pengelolaan, mereka akhirnya membentuk badan hukum PT Sumurpitu yang berada di bawah Yardip.

Pada 1972, PT Sumurpitu mengajukan HGU kepada Departemen Agraria. Pengajuan tersebut dikabulkan dengan terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria Nomor: SK. 16/HGU/DA/72 tanggal 13 Oktober 1972. PT Sumurpitu memiliki HGU sampai tahun 1997.

Warga Surokonto Wetan sendiri mulai menggarap lahan milik negara tersebut pada 1972. Sebelumnya warga desa kebanyakan bekerja di PT Sumurpitu. Tapi mereka menilai pengelolaan lahan yang dilakukan oleh PT Sumurpitu sangat buruk, bahkan tidak dikelola sama sekali.

Tanaman tidak terawat. Semak belukar tumbuh di sana sini. Bangunan pabrik sebagian besar tinggal puing-puing.

Kegiatan produksi berhenti total. Melihat kondisi perkebunan yang seperti itu, warga khawatir dengan kesejahteraan mereka. Akhirnya, warga megajukan perjanjian penggarapan lahan bersama kepada pihak PT Sumurpitu.

Pihak perusahaan lantas menyetujui perjanjian itu dengan syarat, warga yang hendak menggarap harus bergabung dengan sekretariat bersama Partai Golongan Karya pimpinan mantan Presiden Soeharto.

Lahan itu digarap dengan porsi pembagian hasil usaha sebesar dua per tiga untuk warga penggarap dan satu per tiga untuk PT Sumurpitu. Pembagian hasil tersebut disetorkan kepada perusahaan setiap tiga bulan sekali.

Selama masa pengelolaan lahan bersama ini, warga kerap kali mesti hengkang lantaran PT Sumurpitu sering menyewakan lahan HGU tersebut kepada perusahaan lain. Pada 1973 misalnya, tak lama setelah terbitnya izin HGU, PT Sumurpitu menyewakan lahan tersebut kepada PG Cepi­ ring yang bergerak di bidang penanaman tebu sebagai bahan produksi gula selama sepuluh tahun.

Kemudian pada 1984, PT Sumurpitu kembali menyewakan lahan HGU-nya kepada PT Ulat Sutra selama enam 44

tahun. PT Ulat Sutra menyewa lahan tersebut untuk ditanami pohon murbai untuk pakan ternak ulat sutra. Pada 1994, empat tahun setelah masa sewa PT Ulat Sutra habis, lahan kembali disewakan kepada PT Kayu Manis sampai 2009.

Pada 31 Maret 1998, PT Sumurpitu mengajukan perpanjangan HGU. Dan secara mengejutkan, pada 1999 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, memberikan perpanja­ ngan HGU meski PT Sumurpitu kerap kali menyewakan lahan HGU kepada perusahaan lain.

Lalu, mengapa BPN Jateng memperpanjang HGU PT Sumurpitu?

Ternyata, lahan HGU PT Sumurpitu saat itu sedang dijadikan agunan oleh pemerintah ke Bank Ekspor Impor. BPN berargumen, HGU PT Sumurpitu perlu diperpanjang demi mengamankan aset negara. *** Pada 12 Maret 2012, PT Sumurpitu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat itu menghasilkan keputusan bahwa seluruh saham PT Sumurpitu akan dijual kepada investor baru yang berminat.

PT Sumurpitu menjual saham seluas kurang lebih 610

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Tergusur dari Tanah Leluhur

Samuel Rajagukguk, staf LBH Semarang sedang menjelaskan terkait kasus Surokonto Wetan di kantornya, Sabtu (24/12/2016).

Danca Prima R.| HIMMAH

hektare dengan standar ukur berupa luasan tanah per meter persegi. Harga tanah per meter persegi dibanderol seharga Rp 20.000. Total harga saham PT Sumurpitu ditaksir mencapai Rp 122 miliar.

Menurut laporan majalah Himmah edisi Januari 2002, “Mesin Uang yang Pincang”, PT Sumurpitu sedang terancam gulung tikar. Saat itu PT Sumurpitu sudah berencana menjual aset-asetnya. “Murah, kok. Satu meter hanya Rp 5.000, termasuk tanaman, bangunan, apa saja yang ada di atas tanah itu,” kata seorang sumber Himmah di Yardip saat itu.

Saya mencoba melakukan klarifikasi terkait penjualan saham tersebut. Mengacu pada Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, kantor PT Sumurpitu terletak di Jalan Tanjung Nomor 10. Tetapi, ketika mendatangi alamat tersebut, saya tak menemukannya.

Beberapa warga yang saya temui mengatakan bahwa PT Sumurpitu telah pindah ke sekitar Stasiun Semarang Poncol.

Saya lalu mencoba mencarinya lagi, namun tak dapat juga menemukan kantor PT Sumurpitu. Warga yang saya temui di tempat itu pun tak tahu-menahu perusahaan yang bernama

PT Sumurpitu.

Tak menemukan kantor PT Sumurpitu Wringinsari, saya coba menelusurinya lewat pemberitaan di media massa. Dari pemberitaan yang diterbitkan Tribunnews pada 22 Februari 2016, saya mendapatkan informasi bahwa PT Sumurpitu ternyata sudah bangkrut. Portal berita milik pemerintah Kendal juga menginformasikan hal yang sama: PT Sumurpitu sudah bangkrut.

Setelah terbitnya SK bersama penjualan saham, tak lama kemudian PT Semen Indonesia (PT SI) membelinya. PT SI saat itu sedang ingin membangun pabrik semen di Rembang.

Tapi, karena lahan tersebut adalah kawasan hutan, maka PT SI harus mencari penggantinya. Akhirnya dibelilah saham PT Sumurpitu seluas 125,53 hektare.

Sesuai rencana, lahan yang telah dibeli oleh PT SI diajukan ke Kementerian Kehutanan untuk dijadikan lahan pengganti.

Tak butuh waktu lama, Kementerian Kehutanan menunjuk kawasan tersebut sebagai kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 643/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013 atas nama PT SI. Zulkifli Hasan, menteri kehutanan saat itu, lalu meneken Keputusan Nomor: SK. 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127,821 Hektare.

Penetapan kawasan hutan itulah yang kemudian menjadi masalah.

SK tersebut dinilai cacat hukum oleh warga Surokonto Wetan. Penolakan juga datang dari aktivis lingkungan dan akademisi. Mereka menilai, kecacatan hukum tersebut terjadi lantaran objek tukar-menukar kawasan hutan tersebut belum bebas dari hak dan akses pihak lain atau clear and clean.

Samuel Bona Rajagukguk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, misalnya. Saat saya mewawancarainya, ia mengatakan bahwa ada beberapa hal yang membuat proses tukar-menukar kawasan hutan tersebut cacat hukum. Pertama, soal jual beli saham yang dilakukan oleh PT Sumurpitu dan PT SI. Katanya, tanah di Surokonto Wetan merupakan tanah milik negara. Perusahaan memang dapat mengajukan izin HGU di tanah negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Tapi, bukan berarti tanah yang digunakan juga menjadi aset.

“Tanah negara dapat dimanfaatkan, tetapi tidak bisa dimiliki. Pemegang HGU hanya memiliki aset yang ada di atas tanah. Misalkan asetnya berupa kacang hijau, palawija,

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

45

LACAK

46

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Tsania Faza | HIMMAH

Tergusur dari Tanah Leluhur

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

47

LACAK

dan lain-lain. Sedangkan tanah masihlah milik Negara,” jelas Samuel.

Ia juga mempertanyakan penjualan saham yang dilakukan oleh PT Sumurpitu dengan nilai aset berupa luasan tanah per meter persegi. Menurutnya, jika penjualan dilakukan dengan cara tersebut, berarti PT Sumurpitu telah menjual tanah negara.

“Nah, yang bikin sangsi, mereka (PT Sumurpitu –red) menjual tanah dan asetnya. Itu tidak boleh.”

Pengalihan HGU yang dilakukan PT Sumurpitu kepada PT SI pun tidak sah karena HGU hanya boleh dialihkan de­ ngan perusahaan yang sejenis.

“Kalau misalkan perusahaan awal di bidang pertanian, maka harus dialihkan ke bidang pertanian juga. Filosofinya HGU itu kan, untuk ditanami,” kata Samuel menerangkan.

“Ketika HGU dialihkan ke PT SI, memangnya mereka mau menanam semen?” Lanjutnya dengan nada menyindir.

Kedua, terkait tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses penetapan kawasan hutan yang terjadi. “Ketika lahan di sana mau ditetapkan sebagai kawasan hutan dan ada penduduk sekitar di situ, warga yang terkena dampak harus ikut andil dalam perencanaan. Tapi dalam permasalahan ini, warga tidak dilibatkan. Tidak transparan.”

Nur Azis, 43 tahun

48

Argumen Samuel tersebut sejalan dengan Siti Rakhma Mary Herwati dari Public Interest Lawyer Network. Ia me­ ngatakan bahwa tukar-menukar kawasan hutan yang terjadi di Desa Surokonto Wetan bermasalah lantaran di sana ada warga yang telah puluhan tahun menggarap lahan pertanian.

Jadi tukar-menukar kawasan hutan tersebut, “Tidak dapat dikatakan clear and clean sebelum hak-hak masyarakat dilin­ dungi.” kata Rakhma. *** Semenjak tahu bahwa menteri kehutanan telah meneken SK penetapan kawasan hutan di desanya, warga bolak-balik menyurati perusahaan terkait dan pejabat negara di level kabupaten, provinsi, bahkan nasional.

“Kami berkali-kali melakukan audiensi. Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan kami. Apakah tanah negara bisa dijual?

Soalnya kalau bisa dijual, kita juga mau jual-jual tanah kalau perlu. Untuk dijadikan sekolah, dibuatkan jalan,” kata Aziz yang yakin bahwa terdapat kejanggalan dalam proses penetapan kawasan hutan tersebut.

Hasil surat-menyurat itu nihil. Terkecuali satu, surat untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi dan Kehutanan di Jakarta.

San Afri Awang, Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Ruang, sempat memberi warga pencerahan.

Pada 5 Desember 2015, San Afri datang ke Surokonto Wetan.

Selama tiga jam berada di sana, ia memeriksa kondisi lapang­ an dan dokumen-dokumen yang ada.

“Hasilnya (tukar-menukar kawasan hutan yang dilakukan PT SI dan Perhutani –red), memang tidak clear and clean,” ucap Aziz sambil menunjukan dokumen hasil pertemuannya dengan San Afri. Pada bagian bawah dokumen tersebut ter­ tulis kalimat, “Tidak Clear and Clean”.

Tapi, warga kemudian kembali masygul. Saat ditemui lagi oleh warga di kantor Ditjen Planologi dan Kehutanan pada 17 Oktober 2016, San Afri menarik ucapannya. Saat melakukan audiensi dengan warga, San Afri mengatakan bahwa proses tukar-menukar kawasan hutan yang terjadi sudah clear and clean.

Warga tak mengetahui pasti alasannya. Tapi, Samuel bercerita pada saya bahwa San Afri tak ingin Ditjen menangguk kerugian dengan melepaskan kawasan hutan di Surokonto Wetan. Sebab, kawasan hutan di pulau Jawa akan berkurang jumlahnya.

San Afri juga, kata Samuel, meminta warga untuk menunjuk daerah lain yang bisa menggantikan lahan di Surokonto

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Tergusur dari Tanah Leluhur

Wetan jika warga tidak mau desanya dijadikan kawasan hutan.

“Dia bilang nanti Ditjen Planologi akan memprosesnya (penunjukan daerah lain sebagai kawasan hutan –red) dalam seminggu. Eh, sampai sekarang tidak ada kabar. Dihubungi tidak merespons.”

Saya sempat menghubungi Dirjen Planologi yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1982 ini beberapa kali, namun tak ada respons darinya. Pesan singkat via WhatsApp yang saya kirim pun hanya ia baca. *** Dengan mengenakan setelan kemeja batik, sarung coklat tua, dan songkok hitam, Nur Aziz duduk di bangku ruang tamunya pagi itu. Asap rokok mengepul di sekitar tubuhnya.

Sambil lalu dia menggeser layar ponselnya. Wajahnya rada pucat. Kantung matanya nampak membiru.

“Saya belum tidur, tadi baru sampai rumah,” kata Aziz.

Sehari sebelumnya, 14 Januari 2017, Aziz pergi ke Yog­ yakarta. Di sana dia bertemu seorang dosen Universitas Gadjah Mada (UGM). Kelar ketemuan, Aziz langsung pulang ke rumah malam harinya.

Beberapa bulan ke belakang, Aziz memang kerap pulang pergi keluar kota. Semarang, Bogor, Jakarta, dan kota lainnya.

Hal itu dilakukannya untuk berkonsultasi soal permasalahan yang terjadi di desanya, Surokonto Wetan. Konsultasi-konsultasi yang telah dilakukan Aziz, semakin meyakinkan warga untuk menolak kehadiran Perhutani.

Sambil mengobrol dengan saya, ia mencoba mengingatingat, banyak pekerjaannya yang terlantar. Salah satunya sebuah masjid yang hendak dibangun di desa. “Pembangunan tidak jalan karena masalah ini. Karena saya yang mengurus, otomatis gak berjalan kalau saya ada masalah.”

Walau demikian, Aziz tak tampak ragu. Menurutnya, jika permasalahan tukar-menukar kawasan hutan ini dapat ter­ selesaikan, manfaat bagi masyarakat Surokonto Wetan akan lebih besar. Warga tetap bisa menggarap lahan untuk kehidup­ an. “Sedikit pun saya tidak pernah ada rasa takut. Kebenaran pasti menang. Pasti ada waktunya,” begitu katanya.q

Reportase bersama: Adilia Tri H., Tsania Faza, dan Danca Prima R.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

49

LACAK

Terjerat Kriminalisasi Perebutan ruang hidup antara petani dengan Perhutani berujung bui.

Oleh: Adilia Tri H.

“Pergerakan ibu-ibu di sini yang memimpin bukan saya.”

Uswatun Khasanah, 37 tahun, menutur pelan. Keengganan untuk diwawancarai tampak jelas mewarnai raut wajah meski sudah ia coba tutupi dengan senyum. Ia tidak mengerti banyak duduk persoalan terkait dakwaan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kendal terhadap tiga orang warga Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal: Nur Aziz (44 tahun), Sutrisno Rusmin (64 tahun), dan Mujiono (40 tahun).

Karenanya, ia ragu memberikan keterangan apa pun. Uswatun berkali-kali menyarankan agar mewawancarai orang lain saja, yang lebih memahami runtutan masalah. Ketua pergerakan petani perempuan Desa Surokonto Wetan, misalnya.

Ibu dari empat anak ini mengaku tidak turut berjuang dalam menentang Perhutani sejak awal. Ia terlampau sibuk mengurusi putra-putrinya sehingga lebih sering berada di rumah. Uswatun baru mengikuti perkembangan kasus sejak sidang kelima dilangsungkan berhubung saat itu anak bungsunya, Lukluil Maknun, sudah masuk sekolah. Sudah bisa ditinggal.

Tatkala suaminya, Aziz, mendapat surat panggilan dari polisi, Uswatun bahkan tidak langsung tahu. Ia mengaku diberitahu oleh orang lain. “Saya kaget. Bapak (Aziz –red) kalau ada gitu-gitu, saya ndak dikasih tahu,” ujar Uswatun lirih.

“Karena saya orangnya mudah kepikiran. Bapak ndak mau saya ikut mikir berat.”

Terlihat perubahan air muka pada Uswatun. Seakan menunjukkan sekelumit kesedihan. Ia kemudian menceritakan bahwa anak pertamanya pun mengetahui perkara yang menjerat sang ayah dari orang lain. Pemilik warung sate di pondok dekat rumah menunjukkan sebuah koran padanya.

Bertanya, “Ini bapakmu kok masuk koran?”

Uswatun akhirnya angkat bicara perihal surat panggilan tersebut kepada Aziz. Menurut wanita kelahiran 1979 itu, 50

Aziz mengiyakan sambil menenangkannya. “Ya, ndak apa-apa.

Sepele. Sudah ndak usah dipikirin.” Uswatun menirukan katakata sang suami. Walau diminta demikian, Uswatun tentu saja tak bisa melakukannya. Masalah ini tetap memenuhi pikiran Uswatun. Ia takut.

Perasaan cemas bercampur gugup juga kerap muncul, terutama ketika menghadiri sidang ketiga terdakwa. “Kalau Bapak menguatkan saya, perasaan jadi ‘blong’. Tapi kalau dengar pembicaraan orang-orang, saya langsung down lagi,” katanya dengan mata berkaca-kaca. Pandangan nanar Uswatun lalu diarahkan pada Luluk—nama panggilan Lukluil Maknun—yang bergelayut di pangkuan. Perhatiannya untuk sementara teralihkan oleh celotehan si bungsu.

Jika sudah begini, Uswatun hanya bisa mendoakan dan mendukung Aziz dalam segala kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. *** Canda tawa di sela obrolan terdengar memenuhi rumah Aziz. Pemuda, pemudi, bapak-bapak maupun ibu-ibu ramai berkumpul. Ada yang berbincang di teras ditemani rokok dan kopi. Ada pula yang duduk setengah lingkaran di dalam ruangan, silih berganti bicara sambil sarapan pagi. Mereka tidak tampak tegang. Padahal, pagi itu mereka akan berunjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendal sekaligus menghadiri persidangan yang beragenda pembacaan nota pembelaan dari warga Surokonto Wetan.

Aksi ini rencananya diikuti oleh sejumlah warga anggota Perkumpulan Petani Surokonto Wetan bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (Sebumi) yang tergabung dalam Front Rakyat untuk Agraria Kendal (FRAK). Pelaksanaan aksi didasari keresahan warga atas penetapan tiga petani Surokonto Wetan sebagai terdakwa.

Aziz, Rusmin, dan Mujiono dituduh melakukan perbua-

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Tergusur dari Tanah Leluhur

tan melawan hukum dan penyerobotan lahan yang telah dicap sebagai kawasan hutan oleh Perhutani. Ketiganya dituntut dengan Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 94 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Singkatnya, tiga petani tersebut dijerat UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Semula, Aziz hanya dipanggil sebagai saksi. Penetapannya sebagai tersangka terjadi di kepolisian. Sebelumnya ia dan dua terdakwa lain merupakan perwakilan warga dalam menyampaikan penolakan atas rencana Perhutani menanam pohon jati di lahan Desa Surokonto Wetan. Aziz mengungkapkan bahwa masyarakat datang ke rumahnya saat mengetahui kabar itu dari sekretaris desa. Warga meminta Aziz menjadi wakil mereka.

Aziz memang seorang tokoh masyarakat yang banyak berpengaruh di Desa Surokonto Wetan. Badannya gempal, tatapan matanya tajam, gaya bicaranya tenang dan tertata rapi.

Orang tak akan menyangka kalau ia baru lancar berbahasa Indonesia dua tahun belakangan ini. “Dulu saya tidak enak

bicara pakai bahasa Indonesia, ribet. Tapi sekarang lebih nyaman pakai bahasa Indonesia. Ya, karena masalah sama Perhutani ini, saya jadi belajar bahasa Indonesia. Sering ada audiensi. Sering belajar hukum.”

21 Januari 2015, Perhutani mengadakan kajian sosial di balai desa. Karena warga sudah bersepakat, mereka pun menyiapkan surat penolakan. Aziz menandatangani surat itu sebagai ketua, Rusmin sebagai wakil ketua, dan Mujiono selaku sekretaris. Pihak Perhutani mengatakan bahwa penolakan tersebut akan diadukan kepada atasan. Siapa sangka hal ini ternyata berujung pada pelaporan tiga petani Surokonto Wetan.

Rovi Tri Kuncoro selaku Wakil Administratur Perum Perhutani KPH Kendal dalam persidangan menerangkan bahwa adanya penolakan masyarakat setempat menyebabkan ia ter­ kendala melakukan pengelolaan lahan. Bahkan, pada bulan Desember 2015, petugas Perhutani yang ingin memasuki tanah kawasan hutan sempat dihadang oleh warga desa. Pikir Rovi, mungkin warga ingin menguasai tanah tersebut sehingga ia melaporkan Aziz, Rusmin, dan Mujiono ke kepolisian.

Aziz tidak terkejut dengan tudingan tadi, walaupun tak pula mengira. Ia merasa semuanya dipaksakan. “Saya tahu ini untuk menakut-nakuti. Lalu nanti saya dilobi biar minta Tiga petani Surokonto Wetan, terdakwa kasus pembalakan hutan secara liar, sedang menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Kendal, Rabu (18/01/2017). Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan tiga petani Surokonto Wetan terbukti bersalah menyerobot lahan milik Perhutani KPH Kendal dan masing-masing divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Danca Prima R.| HIMMAH

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

51

LACAK

Tsania Faza | HIMMAH

maaf. Tapi, kan, saya enggak mau.”

Menurut Aziz, mereka tidak bersalah. “Saya dituduh mengatur pembagian di lahan Perhutani. Padahal pas pembagian lahan dilakukan, kami belum tahu kalau lahan yang kami garap sudah jadi milik Perhutani,” ucap pria berusia 44 tahun itu di tengah kegiatan melinting rokok. “Ya, kami dikriminalisasi.”

Samuel Bona Rajagukguk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang mengadvokasi kasus ini pun me­ ngamini pendapat Aziz. Warga membagi lahan bukan lantaran Perhutani telah mengambil alih lahan tersebut, melainkan akibat ketimpangan penggunaan lahan antar perorangan. Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang menetapkan tanah Desa Surokonto Wetan sebagai kawasan hutan memang terbit tahun 2014, sebelum kajian sosial oleh Perhutani diseleng52

garakan, namun warga sama sekali tidak tahu-menahu. Pihak Perhutani tak mengumumkan status kepemilikan lahan ketika kajian sosial.

“Warga baru tahu begitu ditunjukkan surat keputusannya di Polres (Kepolisian Resor –red) Kendal bulan April 2015. Itu juga karena mereka membentuk tim yang berusaha mencari tahu apa yang terjadi di Surokonto Wetan,” papar Samuel merujuk pada Aziz, Rusmin, dan Mujiono. “Jadi, bukan karena warga gak mau terima tanah dijadikan kawasan hutan sehingga memutuskan bagibagi lahan,” lanjutnya.

Lagi pula, tutur Aziz, UU P3H sesungguhnya diperuntukkan bagi korporasi atau pengusaha yang hendak merusak hutan demi kepentingan komersial. Sayangnya, di realitas UU P3H justru hampir selalu digunakan terhadap warga biasa.

Dilansir oleh CNN Indonesia pada tanggal 7 Mei 2015, Koalisi Anti Mafia Hutan mencatat ada 53 warga yang terjerat pidana UU P3H pada tahun 2014. Sementara itu, tak ada korporasi yang berhasil dijerat dengan UU tersebut. Tiga petani Surokonto Wetan hanyalah salah satu contoh. Masih banyak kasus-kasus lain terkait kriminalisasi masyarakat lokal menggunakan UU P3H, seperti kasus Nenek Asyani, kasus masyarakat hukum adat Semende Banding Agung, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, tahun 2014 silam, Koalisi Anti Mafia Hutan mengajukan uji materi terhadap UU P3H ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Pokok-Pokok Gugatan Masyarakat Sipil Terhadap UU P3H, Koalisi Anti Mafia Hutan bersimpulan bahwa UU P3H merupakan undang-undang yang dirumuskan dengan ceroboh sehingga memberi ruang terjadinya overkriminalisasi. Kemudian pada 10 Desember 2015, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan.

Putusan tersebut mengoreksi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria dengan meneguhkan prinsip bahwa masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam kawasan hutan dan perkebunan tidak boleh dikenakan tindak pidana kehutanan, sebagaimana tertera dalam ke­ terangan ahli Yance Arizona. Lebih lanjut, Dosen Ilmu Hukum President University dan Direktur Eksekutif Epistema Institute itu mengutarakan bahwa upaya represif penegakan hukum di bidang kehutanan harus dipandang sebagai upaya

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Tergusur dari Tanah Leluhur

Nur Azis dan Sutrisno Rusmin dua dari tiga terdakwa kasus pembalakan hutan secara liar berjalan keluar dari ruang sidang usai putusan di Pengadilan Negeri Kendal, Rabu(18/01/2017).

Danca Prima R.| HIMMAH

terakhir (ultimum remedium). Sedangkan pendekatan pertama yang harus dilakukan adalah mencegah terjadinya konflik agraria dengan mengikuti prosedur pengukuhan kawasan hutan secara benar dan adil.

Ditanyakan mengenai pemakaian UU P3H kepada warga, Sunarto yang menjabat sebagai Administratur Perum Perhutani KPH Kendal merespons ringan, “Kalau ada yang melakukan kejahatan di dalam hutan, Perhutani sebagai pengelola harus melapor ke polisi. Kalau kita tidak melapor, kita kena pasal pembiaran.” *** Sepanjang jalan menuju Kota Kendal diisi ibu-ibu warga Desa Surokonto Wetan dengan gita puja berseling doa ke hadirat Allah SWT. Sesampai di depan Pasar Kota Kendal, massa aksi memulai long march hingga Kantor DPRD. Tuntutan demonstrasi lantang dipekikkan, abai pada peluh yang terus menetes di tengah terik surya. Warna-warni spanduk dan rontek pun menghiasi, mendeklarasikan ihwal yang tak sanggup diungkap lewat lisan.

Sidang yang telah dijadwalkan ternyata ditunda. Pihak Surokonto Wetan mengajukan penundaan persidangan selama satu minggu untuk mematangkan dan menyelaras-

kan pledoi dari ketiga terdakwa dengan milik kuasa hukum pendampingnya.

Kelebat obrolan bersama Aziz kembali menyambangi benak saya. Menemani riuh suasana sekitar Kantor DPRD Kota Kendal. Si pria berwibawa tidak pernah menunjukkan sikap gentar. “Pokoknya, yah … enjoy saja,” kata Aziz mengembangkan senyum. “Andaikata dimenangkan pihak lawan, kami akan mengajukan banding. Sampai kasasi, PK (Peninjauan Kembali –red) kalau perlu.”

Kontras dengan sang istri, Aziz tetap merasa optimis.

“Yang penting warga tetap solid, tetap berani. Walau saya di dalam penjara,” ucap Aziz mengakhiri kisahnya.

Kini, vonis telah dijatuhkan. 18 Januari 2017, ketiga terdak­wa dinyatakan bersalah dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 6 bulan penjara. Meski demikian, sebagaimana dikatakan Aziz, perjuangan mereka belum berakhir. Selama keadilan belum berhasil tegak, selama itu pula mereka akan terus bergerak.q

Reportase bersama: Nurcholis Ainul R. T., Tsania Faza, dan Nalendra Ezra

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

53

LACAK

Sengsara di Tepi Hutan Negara Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan negara kerap mendapatkan intimidasi, kriminali­sasi, bahkan penganiayaan hingga meninggal dunia.

Oleh: Nurcholis Ainul R. T.

L

uas ruangan itu sekitar 4x4 meter. Atapnya dilapisi oleh potongan kayu jati cokelat. Di sebelah kanan pintu masuknya, terdapat meja berbentuk setengah lingkaran tempat bagian administrasi mencatat tamu yang keluar dan masuk.

Pada satu sisi ruangan, terdapat beberapa stand banner bertuliskan visi dan misi perusahaan. Ada juga yang bergambar peluit berwarna merah yang di bawahnya bertuliskan “WBS”.

Tiga huruf tersebut merupakan singkatan dari kata “Whistle Blowing System”, sebuah sistem pengaduan daring yang berguna untuk memantau terjadinya penyimpangan.

Di sampingnya, terdapat banner bertuliskan “Pelayanan Informasi Publik” yang memberitahu bahwa perusahaan itu merupakan badan publik. Masyarakat berhak mengakses informasi yang dimiliki oleh Perhutani sesuai amanat UndangUndang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kantor Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kendal terletak di jalan Soekarno-Hatta, sekitar 500 meter sebelah barat Masjid Agung Kendal. Di sana, saya menemui Sunarto, Administratur Perhutani KPH Kendal. Administratur adalah nama jabatan yang disematkan untuk kepala ke­ satuan pemangku hutan.

Sunarto bertubuh tambun. Warna putih uban menghiasi kedua sisi rambut tipisnya. Ia seorang yang piawai bicara ten54

Seorang warga menangis histeris usai mendengar putusan sidang vonis ti hutan secara liar di Pengadilan Negeri Kendal, Rabu (18/01/2017).

tang pekerjaannya. Dengan logat Jawa, gaya bicaranya naik turun. Terkadang santai. Terkadang meledak-ledak.

Perhutani KPH Kendal merupakan perusahaan yang saat ini sedang terlibat konflik dengan warga Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kendal. Permasalahan itu bermula dari penetapan kawasan hutan yang dianggap cacat hukum oleh warga. Bersama aktivis agraria dan akademisi dari berbagai universitas, warga memprotes penetapan kawasan hutan itu.

Protes tersebut ternyata malah disambut dengan intimidasi oleh Perhutani. Saat proses reboisasi kawasan hutan pada 30 Maret 2016, Perhutani meminta ratusan polisi untuk me­ ngawal kegiatan. “Warga bingung dan ketakutan. Kenapa sampai seperti itu (mendatangkan ratusan polisi –red),” kata Nur Aziz, tokoh masyarakat di Surokonto Wetan.

Tapi, Sunarto berkilah bahwa itu adalah prosedur yang

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Danca Prima R.| HIMMAH

Tergusur dari Tanah Leluhur

iga petani Surokonto Wetan, terdakwa kasus pembalakan

normal dilakukan. “Kehadiran polisi dimaksudkan untuk memberi rasa nyaman dan ketertiban. Bukan untuk intimidasi. Ya, kalau misalkan Hari Raya tidak ada polisi yang jaga, kayak apa jadinya?”

Tidak sampai di situ saja, Sunarto bahkan memerintahkan anak buahnya, Rovi Tri Kuncoro untuk melaporkan tiga orang petani—Nur Aziz, Mujiono, dan Sutrisno Rusmin— ke polisi dengan tuduhan pembalakan liar di kawasan hutan.

Akibatnya, Pengadilan Negeri (PN) Kendal memvonis me­ reka 8 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 6 bulan.

“Pelaporan ke polisi sebenarnya jalan terakhir,” kata Su­ narto. Ia mengungkapkan bahwa Perhutani telah melakukan berbagai cara untuk membujuk warga agar mau menyerahkan tanahnya ke Perhutani. Ia bahkan bekerja sama dengan Pe­ ngurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kendal. “Sampai gurunya Nur Aziz pun saya datangi,” ujar Sunarto.

Aziz membenarkan ia sempat dipanggil ke PCNU Kendal untuk membicarakan permasalahan penetapan kawasan hutan tersebut. Tapi, Aziz mengatakan bahwa tak pernah ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya terkait kejanggalan tukar-menukar kawasan hutan di Surokonto Wetan. Misalnya saja, soal penjualan tanah negara yang dilakukan oleh PT Sumurpitu Wringinsari dan penilaian harga saham berupa lu­ asan tanah per meter persegi.

“Saya sangat yakin saya benar,” kata Aziz, tak terdengar sedikit pun ragu.

Nestapa yang dialami oleh Nur Aziz, Mujiono, dan Sutrisno Rusmin bukanlah kasus yang pertama. Saya mencatat beberapa kasus yang melibatkan Perhutani dan masyarakat.

Contohnya di Blora, Perhutani melaporkan Parji dan Yani ke polisi. Dua orang buruh tani miskin itu dilaporkan dengan tuduhan mencuri kayu jati di kawasan hutan milik negara.

Atau jika Anda mengikuti arus media massa pada pertengahan awal 2015, Anda dapat dengan mudah membaca kasus Asyani, nenek yang juga dituduh mencuri kayu jati dari kawasan hutan.

Bukan hanya kriminalisasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (Arupa) mencatat bahwa sejak 1998 sampai 2011, telah terjadi penembakan dan penganiayaan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan. Penembakan dan penganiayaan itu menewaskan 34 orang dan 74 lainnya luka-luka. Aksi kekerasan yang melibatkan Perhutani menempati posisi teratas dalam tabulasi konflik sektor kehutanan di Pulau Jawa dan Madura. *** Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri pada 1961 dan bertugas mengelola kawasan hutan milik negara di Pulau Jawa dan Madura. Cikal bakal terbentuknya perusahaan ini dimulai pada 14 Januari 1808. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Salah satu tugas yang diemban oleh Da­endels adalah reforestasi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan parah.

Kerusakan hutan diakibatkan oleh adanya industri-industri kapal kayu milik pengusaha Cina dan Belanda yang selama lebih dari 200 tahun memasok bahan bakunya dari hutan di Pulau Jawa. “Industri tersebut tersebar sepanjang pantai Utara Jawa mulai dari Tegal, Jepara, Juwana, Rembang, Tuban, Gresik sampai Pasuruan,” kata I Nyoman Nurjaya mengutip

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

55

LACAK

Nancy Lee Peluso dalam penelitiannya, Sejarah Hukum Pe­ ngelolaan Hutan di Indonesia.

Untuk mendukung upaya reforestasi tersebut, Daendels lantas membentuk Dienst van het Boschwezen ( Jawatan Kehutanan), membuat perencanaan reforestasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan, dan mengeluarkan peraturan mengenai kehutanan. Aturan tersebut membatasi pemberian izin penebangan kayu jati serta memberi sanksi pidana bagi para penebang kayu-kayu jati tanpa seizin Jawatan Kehutanan.

Kebijakan yang diterapkan oleh Daendels tersebut juga dipandang oleh Supardi dalam bukunya, Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Jaman, sebagai awal dari kegiatan pengelolaan hutan yang menggunakan teknik ilmu kehutanan dan institusi modern di Indonesia. Terutama setelah Daendels membentuk Jawatan Kehutanan yang berwenang mengelola hutan di Pulau Jawa.

Pascakemerdekaan, pengelolaan hutan oleh pemerintah Indonesia dimulai pada Desember 1946. Saat itu Jawatan Kehutanan membentuk tim penerjemah. Tugasnya menerjemahkan peraturan-peraturan hukum kehutanan yang diproduksi pada masa pemerintahan kolonial Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan itu dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman dan sebagai bahan pembentukan peraturan hukum kehutanan yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian pada 1960, pemerintah hendak menjadikan sektor kehutanan sebagai salah satu corong pendapatan ne­ gara. Berangkat dari rencana itu, tak lama pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

Hal ini bertujuan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara (PN) yang bersifat komersial.

Lalu, secara lebih spesifik ke ranah kehutanan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 sampai Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembentukan PerusahaanPerusahaan Kehutanan Negara (Perhutani).

Itulah proses terbentuknya BUMN yang saat ini memiliki 23 cabang pengelola yang mereka sebut sebagai Kesa­ tuan Pemangku Hutan. Cabang-cabang itu terbagi ke dalam tiga divisi regional, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat-Banten.

Sejak berdiri sampai dengan hari ini, Perhutani melebarkan sayap pengelolaan hutannya secara agresif. Pada 1972, Peme­ rintah menjadikan Perhutani sebagai Perusahaan Umum. Hal itu membuat PN Perhutani Jawa Timur dan PN Perhutani 56

Jawa Tengah dilebur menjadi satu unit produksi Perhutani.

Pada 1978, pemerintah menambah unit produksi Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di daerah tingkat I Jawa Barat. Wilayah ini selanjutnya disebut sebagai Unit III Perhutani. Pada 2010, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan di Jawa dan Madura.

Dengan penguasaan lahan yang luas, Perhutani mampu memberi pemasukan bagi kas negara secara signifikan.

Pendapatan tersebut makin meningkat semenjak Perhutani menjadi perusahaan induk yang membawahi delapan anak perusahaan tahun 2014. Pada 2015, laba bersih Perhutani mencapai Rp 273 miliar.

Sayangnya, laba yang melimpah ruah tersebut tak dibare­ ngi dengan praktik manusiawi dalam menghadapi tuntutan dan permasalahan dengan masyarakat. Konflik-konflik antara Perhutani dan warga sering kali dihadapi dengan represi. “Alhasil, penyelesaian tak kunjung hadir. Sebaliknya, sekam konflik semakin menjadi-jadi,” kata Wahyu Wagiman, Direktur

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Tergusur dari Tanah Leluhur

Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dalam buku Perhutani dan Hak Asasi Manusia.

Padahal, lanjut Wagiman, sebagai entitas bisnis yang dikontrol dan dimiliki oleh negara, Perhutani tak hanya berkewajiban menjalankan aktivitas untuk mencari keuntungan. Perhutani juga menjadi perpanjangan tangan negara dalam pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.

“Dengan dipandu United Nations Guiding Principles on Bussiness and Human Rights (UNGP’s), beban pemangku kewajiban dalam perlindungan dan penghormatan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia –red) dengan sendirinya melekat di tubuh Perhutani.”

Menanggapi hal itu, Sunarto menjawab enteng dengan berkata bahwa setiap gangguan yang terjadi di dalam kawasan hutan akan dilaporkan ke polisi. Ia mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan yang realitasnya malah lebih banyak menjerat masyarakat daripada korporasi.

“Perhutani harus melaporkan kejahatan yang terjadi di

Sejumlah warga menangis usai mendengar putusan sidang vonis tiga petani Surokonto Wetan, terdakwa kasus pembalakan hutan secara liar di Pengadilan Negeri Kendal, Rabu (18/01/2017).

Danca Prima R.| HIMMAH

dalam hutan kepada polisi,” kata Sunarto. Ia berargumen bahwa ketika tidak melakukan pelaporan, Perhutani akan terkena pasal pembiaran. “Intinya, apa pun kalau tanpa izin sudah pasti kita tangkap,” lanjutnya.

Konflik yang terjadi antara warga Surokonto Wetan dan Perhutani menambah daftar panjang konflik agraria sektor kehutanan yang terjadi di Indonesia. Mengacu pada Humawin, sebuah aplikasi pendokumentasian konflik agraria di Indonesia milik Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma), saya mendapatkan data bahwa pada 2013, terdapat 95 konflik agraria di sektor kehutanan. Sektor ini merupakan penyumbang konflik agraria terbesar kedua setelah perkebunan.

Pada 2016, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa ada 206 konflik yang terjadi di Jawa dan Bali. Dari semua konflik tersebut, ada 56 kasus atau sekitar 27 persen yang melibatkan Perhutani. Luas wilayah konflik yang terjadi di kawasan hutan mencapai lebih dari 17 ribu hektare.

Widiyanto, peneliti dari Huma dalam makalah “Potret Konflik Agraria di Indonesia” yang diterbitkan Jurnal Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional edisi April 2013, me­ ngatakan bahwa akar permasalahan konflik-konflik agraria sektor kehutanan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penunjukan kawasan hutan secara sepihak. Penunjukan tersebut kerap kali dilakukan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat, lokal, serta kelangsungan ekosistem dan lingkungan berkelanjutan pada kawasan-kawasan yang ditunjuk tersebut.

Menurutnya, dalam pemberian izin-izin dan penunjukan kawasan hutan tersebut pemerintah tak pernah menggunakan prinsip persetujuan dini tanpa paksaan. “Padahal di banyak kasus, masyarakatlah yang sejak awal membuka hutan, dan mendiami lahan-lahan garapan mereka atau tanah-tanah ulayat,” tulisnya. *** 28 November 2016, sekitar pukul 10.00, kantor LBH Yog­yakarta nampak lebih ramai dibanding biasanya. Belasan orang berdiri berkerumun di halaman depan. Mereka saling bercerita satu dengan yang lainnya.

Di sebelah timur halaman tersebut, Hasan Bisri duduk di atas sebuah bangku kayu yang reot. Ia memakai kopiah, baju koko, dan celana kain hitam. Matanya sayup-sayup me-

bersambung ke hal. 64

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

57

| L E N SA |

Belum Beroperasi Danca Prima R.| HIMMAH

58

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

| L E NSA |

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

59

| L E N SA |

Hanifah Puja P.| HIMMAH

Menarik Timba

Wean Guspa U.| HIMMAH

Santai Sejenak

Deru mesin diesel bersahutan memecah keheningan perbukitan Desa Wonocolo, Kota Cepu, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Mesin-mesin itu me­ ngerek timba minyak dari 700 sumur berkedalaman sekitar 300 meter. Setiap hari, puluhan barel minyak mentah mereka muntahkan dari perut bumi Wonocolo.

Sumur-sumur minyak bumi itu merupakan salah satu warisan penjajahan Belanda yang berlokasi di wilayah Daerah Operasi Hulu PT. Pertamina Cepu. Area yang menjadi salah satu objek vital Pertamina ini juga sering disebut ladang mi­ nyak Wonocolo-Hargomulyo. Jika ditempuh dari pusat Kota Cepu, jaraknya sekitar 25 kilometer arah timur laut, melalui bukit-bukit hutan jati.

Di tahun 1986, penambangan minyak Wonocolo tersebut diserahkan sepenuhnya kepada warga setempat. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan warga. Tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan produksi minyak bumi dengan cara timba tradisional yang dirasa lebih ekonomis, tidak menggunakan mesin tambang seperti yang Pertamina lakukan. Maka kini minyak bumi itu ditambang oleh para penambang yang merupakan warga Wonocolo sendiri.

Hasil penambangan minyak bumi tersebut berbeda-beda di masing-masing sumur. Tidak setiap hari juga sumur-sumur itu ditambang. Minyak dari dalam sumur akan habis sehingga 60

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Bertaruh Nyawa

Hanifah Puja P.| HIMMAH

Perjudian “Emas Hitam”

Hanifah Puja P.| HIMMAH

Nalendra Ezra A.| HIMMAH

Terpapar

Dilindungi

Hanifah Puja P.| HIMMAH

| L E NSA |

penambang akan menunggu lagi sampai sumur berisi mi­ nyak dan bisa ditambang lagi. Ada yang ditambang 2-3 kali seminggu, ada pula yang ditambang seminggu sekali.

Sumur-sumur dengan produktivitas kecil (kurang dari 1 ton) biasanya ditambang selama 3-4 jam sehari, dilakukan dari pukul 5 hingga pukul 9 pagi atau sore hari pukul dua siang sampai pukul 5 sore.

Sedangkan sumur yang produktivitasnya 2-3,5 ton per hari akan ditambang mulai pukul 5 hingga 8 pagi. Kemudian para penambang dapat beristirahat turun gunung dan mengerjakan pekerjaan lainnya, dan pada pukul 2 siang me­ reka kembali bekerja menimba minyak sampai pukul 5 sore.

Berbeda lagi dengan sumur yang memiliki produktivitas tinggi tetapi juga menyimpan kadar air yang besar. Sumur tersebut akan ditambang dengan sistem shift. Operator shift pertama mulai pukul 5 hingga 8 pagi, dilanjutkan operator shift kedua dari pukul 12 siang hingga pukul 2 siang.

Sayangnya, hasil penambangan tak melulu sesuai d ­ engan pengorbanan para penambang, Para penambang harus mengeluarkan biaya pengeboran yang tergolong cukup tinggi.

Setiap kali membuka sumur baru, satu kelompok tambang harus mengeluarkan sedikitnya Rp 300-400 juta, belum tentu sebanding dengan hal yang mereka dapatkan.

Hal itu kemudian membuat para penambang mengibaratkan kegiatan tambang minyak ini ibarat judi, karena bisa saja

Minyak Mentah HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

61

| L E N SA |

mereka tidak memperoleh apa-apa karena sumur yang mereka tambang mungkin tidak menghasilkan minyak.

Umumnya para penambang menjual minyak setiap satu minggu sekali. Besarannya pun tak tentu. Hasil mi­ nyak mentah ada yang dijual ke Pertamina, pada pengecer dan pengepul dengan menggunakan bull (wadah kotak minyak yang berisi 1000 Liter). Penambang biasa menyebutnya trading.

Namun tidak semua hasil tambang tersebut dijual. Sebagian dari produksi itu disuling secara tradisional oleh para penambang untuk dijadikan Bahan Bakar Minyak.

Minyak tanah, minyak gas, dan solar hasil sulingan secara tradisional kemudian dijual kepada pengecer yang kemudian diteruskan kepada pengepul untuk dijual kembali ke pangkalan-pangkalan. Konsumen dari minyak-minyak ini adalah kalangan atau rekan-rekan penambang sendiri. Termasuk juga para sopir bus dan truk yang sudah mereka kenal.

Penambang juga harus mengemban risiko lain. Mereka bisa saja terpapar bahan kimia dan asap yang membaha­ yakan kesehatan. Anehnya ketika bekerja, para penambang tak terlihat menggunakan alat pengaman dan penambang­ an secara lengkap sesuai standar. Tak memakai helm, kacamata pelindung, masker, sarung tangan, baju wearpac, ataupun sepatu tambang. Mereka hanya berpakaian ala kadarnya seperti orang bekerja di sawah. Bedanya, bukan tanah yang mengotori baju mereka tetapi lumpur yang tecampur minyak mentah.

Perilaku lain yang dapat membahayakan keselamatan dapat terlihat ketika pekerja sambil merokok saat berada di lokasi tambang. Risiko percikan api dari punting rokok ini dapat menyebabkan ledakan dari sumur minyak yang ada.

Ini adalah ancaman yang serius. Namun banyak dari mereka tak mengindahkannya. Padahal akibatnya memang tak dapat mereka rasakan secara langsung, melainkan pada 10-15 tahun mendatang baru kemudian. q

Hasil Olahan

Mulai Distribusi

62

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Nalendra Ezra A.| HIMMAH

Wean Guspa U.| HIMMAH

Wean Guspa U.| HIMMAH

Tak Kenal Waktu

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017 Wean Guspa U.| HIMMAH

| L E NSA |

Karena Asap

63

LACAK

64

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Tergusur dari Tanah Leluhur

sambungan dari hal. 57 mandang sekitar. Sejenak kemudian ia berdiri dan mengangkat ranselnya. Ia tampak kelelahan. “Saya baru sampai setelah lima jam perjalanan dari Surokonto Wetan,” katanya.

Hasan Bisri adalah salah satu petani dari Surokonto Wetan.

Ia juga merupakan anggota dari Perkumpulan Petani Surokonto Wetan (PPSW), motor perlawanan petani Surokonto Wetan terhadap Perhutani. Ia adalah salah satu warga Surokonto Wetan yang bolak-balik melakukan aksi massa di PN Kendal.

Hari itu ia datang ke LBH Yogyakarta untuk bertemu pe­ tani-petani dari beberapa provinsi di Indonesia yang juga terlibat konflik agraria. Hari itu mereka berencana mengadukan nasib mereka kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dengan mengirim petisi. Pertemuan itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh mereka setelah berbagai upaya yang dilakukan menemui kegagalan.

Pertemuan tersebut juga upaya untuk membangun solidaritas sesama petani yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Pada pertemuan tersebut, mereka menuntut Jokowi untuk bertindak menghentikan perampasan ruang hidup yang terjadi di seluruh Indonesia. Mereka juga meminta Jokowi segera mewujudkan reforma agraria.

Para petani yang berkumpul di LBH Yogyakarta sudah merasa bosan dengan perampasan ruang hidup yang terjadi pada mereka. Mereka ingin permasalahan tersebut cepat selesai. Begitu pun dengan Hasan. Ia bercerita bahwa warga di Surokonto Wetan tak tenang semenjak Perhutani “masuk” ke desanya.

“Sejak dulu petani Surokonto Wetan hidup dari lahan pertanian yang digarap secara turun-temurun. Banyak juga makam leluhur kami di tanah tersebut,” ungkap Hasan lirih.

“Kami mau tetap bertani. Kami mau permasalahan ini cepat selesai,” lanjutnya.q

Tsania Faza| HIMMAH

Reportase Bersama: Tsania Faza, Adilia Tri H., dan Haninda Luthfiana U.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

65

LACAK

Administratur Perhutani KPH Kendal, Sunarto:

“Yang Penting Warga Manut” Tsania Faza| HIMMAH

P

erusahaan Umum (Perum) Perhutani bertugas mengelola seluruh kawasan hutan yang terhampar di pulau Jawa dan Madura. Pada 2014, Kementrian Kehutanan menetapkan lahan yang telah puluhan tahun digarap oleh warga Desa Surokonto Wetan. Penetapan itu mendapatkan penolakan dari warga.

Penolakan itu juga didukung oleh aktivis lingkungan, akademisi, dan mahasiswa. Mereka menilai, proses penetapan kawasan hutan tersebut janggal (baca: Tergusur dari Tanah Leluhur). Selain itu, penetapan kawasan hutan tersebut dinilai merampas ruang hidup warga.

Akibat penolakan tersebut, tiga orang warga desa Surokonto Wetan, Nur Aziz, Mujiono, dan Sutrisno Rusmin, dilaporkan ke polisi oleh Perhutani. Di Pengadilan Negeri Kendal mereka divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider enam bulan penjara.

Di ruangan kantornya, Sunarto, Administratur Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kendal mengatakan kepada HIMMAH bahwa ia telah melakukan berbagai cara dalam persoalan tukar-menukar kawasan tersebut. Katanya, ia hanya mau warga itu manut dengan Perhutani. Hal itu pula lah yang membuat ia memerintahkan anak buahnya, Rovi Tri Kuncoro, untuk melaporkan tiga orang warga desa Surokonto Wetan ke kepolisian.

Berikut wawancara lengkap Sunarto dengan tim reportase Himmah, Nurcholis Ainul R.T. dan Tsania Faza yang dilakukan pada pada 16 Januari 2017.

66

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Tergusur dari Tanah Leluhur

Awal tahun 2015 Perhutani pernah melakukan kajian sosial di balai desa. Bagaimana keadaannya pada saat itu?

Kita hanya sosialisasi saja dengan memberitahu bahwa kita punya program bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Di sana kita juga memberi tahu bahwa lahan itu sudah ditukar menjadi kawasan hutan, hanya itu saja. (Nur Aziz, warga Desa Surokonto Wetan mengatakan bahwa pada saat sosialisasi, Perhutani tidak memberi tahu bahwa lahan seluas 127,821 hektar di Surokonto Wetan telah ditetapkan sebagai kawasan hutan).

Apa saja programnya?

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Di sosialisasi itu Perhutani memberi tahu bahwa sudah ada surat keputusan penetapan kawasan hutan?

Iya dong kita tunjukan. Semacam sosialisasi bahwa kawas­ an itu sudah ditukar menjadi kawasan hutan.

Berapa orang warga yang hadir saat sosialisasi?

Wah saya lupa, tapi yang jelas banyak. Cuma memang pada saat itu ada masyarakat yang pro dan kontra. Tapi kita biasa dengan pro-kontra. Karena kita menganggap itu baru tahap awal sosialisasi.

Alasan penolakan warga apa?

Tidak tahu pasti. Tapi yang jelas mereka menolak keberadaan penetapan kawasan hutan. Akibatnya Perhutani tidak bisa melakukan pengelolaan di sana. Kami dihalangi oleh warga.

Dihalangi?

Iya, mereka menghambat pekerjaan kami. Misalnya, ketika Perhutani datang kesana malah diancam.

Diancam seperti apa?

Macam-macam. Itu kan tidak boleh. Perhutani keberadaannya tidak boleh ada konflik sedikit pun. Kita harus menghormati mereka. Jika ada masalah, harus di-clear kan dulu. Kebetulan di dalam prospek penetapan kawasan hutan itu memang masih ada kewajiban PT Semen Indonesia (PT SI) untuk melakukan reboisasi pada tahun pertama. Jadi dalam proses reboisasi, Perhutani sifatnya hanya masuk pelanpelan. Saat reboisasi itu kita juga mengalami kesulitan. Kalau

kita memaksakan reboisasi nanti kita ditakuti.

Reboisasi itu ada koordinasi dengan pihak PT SI berarti?

Ada, karena reboisasi merupakan kewajibann PT SI. Ke­ wajiban itu dilakukan sampai pohon yang ditanam itu tumbuh. Kira-kira dua sampai tiga tahun.

Mengapa saat penanaman simbolik mendatangkan banyak aparat keamanan?

Oh itu kan hanya prosedur saja. Kedatangan polisi bertujuan memberikan rasa nyaman dan ketertiban. Bukan untuk ini-itu—intimidasi. Misalkan seperti hari raya, jika tidak ada polisi yang jaga, bayangkan keadaannya seperti apa? Nah persoalan jumlah polisi yang diterjunkan itu tanya Kapolres.

Jumlah polisi itu kan tergantung dari situasinya, yang penting memberikan rasa aman pada masyarakat.

Pada saat itu ada warga yang datang?

Banyak.

Respon mereka seperti apa?

Ada yang kontra, ada yang pro. Nur aziz dan gerombolannya pasti protes. Tapi ada yang mendukung juga kok.

Perhutani tidak ikut bertanggung jawab dalam proses ­ ­reboisasi itu. P ­ erhutani hanya bertugas mengelola kawasan hutan. Lambat atau cepat kita harus mengelola. Kalau begini kan jadinya ­tugas Perhutani adalah negara.

Terkait penolakan warga. Ada laporan dari Perhutani KPH Kendal ke pusat?

Oh ya iya dong. Saya laporkan perkembangannya ke pusat.

Bagaimana respon Perhutani pusat?

Ya, Perhutani pusat dan KPH Semarang sama saja. Me­ reka hanya bertugas mengelola kawasan hutan.

Berarti laporan penolakan tersebut harusnya dilaporkan ke Kemenhut?

Soal itu pihak provinsi yang tahu. Kalau saya kan dari sini ke KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Semarang.

Kenapa Perhutani melaporkan tiga orang warga desa ke Polisi?

Ketika ada pendudukan kawasan hutan tanpa izin, itu ­sudah tugasnya Perhutani untuk melaporkan ke polisi. Pe­

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

67

LACAK

laporan ke kepolisian sebenarnya jalan terakhir ketika warga tidak bisa diajak berunding. Saya sampai kerjasama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kendal karena pak Nur Aziz pengurus ranting NU di Surokonto Wetan.

Sampai gurunya Nur Aziz, Pak Kiai Arifin, pun saya datangi.

Semua jalan telah saya tempuh.

Sebenarnya ketika kawasan hutan itu digarap Perhutani kan mereka tidak kita usir. Mau kita tertibkan saja supaya jelas siapa yang mengelola kawasan hutan. Kenapa mereka (warga Desa Surokonto Wetan) ini berat? Dengan adanya Perhutani, warga malah akan dijamin dengan bantuan-bantuan. Bantuan pupuk misalnya. Penolakan mereka itu tidak masuk akal.

Sikap PCNU Kendal seperti apa?

Saat kita sampaikan aturannya, mereka bisa paham. Kalau tidak cocok dengan keputusan Kemenhut, silahkan tempuh jalur hukum.

Jalur perdata?

Iya, lewat jalur Pra TUN (Tata Usaha Negara).

Perhutani mau menanam pohon jati di sana?

Kalau soal pohon masih bisa dibicarakan lagi nanti. Namun yang saya sayangkan, mereka sudah menutup diri. Kalau kita itu selalu terbuka. “Ayo nanti kita tanamnya satu baris buah-buahan, satu baris jati, itu kan bisa.” Jadi nanti kita bikin jarak yang tidak mengganggu lahan pertanian. Pohon pun kita bikin yang berfungsi untuk warga. Misalnya ditanami petai, itu kan nanti buat mereka juga.

Berarti soal tanaman yang ingin ditanam di kawasan hutan itu bisa didiskusikan dengan warga?

Bisa dong. Itu namanya program PHBM. Jarak tanamannya pun kita diskusikan supaya tidak mengganggu tanaman pertanian.

Apa yang warga tidak bisa lakukan di kawasan hutan?

Itu yang saya tidak tahu. Karena setelah adanya Perhutani, tidak ada yang berubah. Cuma nanti kita akan tata karena itu lahan negara. Ada aturan mainnya, tidak boleh

68

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Tergusur dari Tanah Leluhur

preman-premanan.

Tuduhan terhadap warga yang dilaporkan ke kepolisian apa?

Mereka menduduki lahan tanpa izin.

Sampai sekarang kelanjutannya seperti apa?

Sampai proses pengadilan.

Sudah ada lahan yang Perhutani tanam di sana?

Belum, kita belum bisa menanam di sana.

Kenapa?

Kita tidak ingin bentrok. Kita masih menunggu proses pengadilan. Kalau nanti Nur Aziz kalah, kita kan harus menghormati proses pengadilan.

Terkait pohon yang direboisasi ditanam di lokasi mana?

Baru di pinggir jalan.

Pohon apa saja?

Macam-macam pohon jenis rimba. Setahu saya yang banyak mahoni. Ada juga yang lain, tapi saya lupa.

Ada banyak kasus pelaporan warga ke kepolisian oleh perhutani. Tidak hanya di Surokonto Wetan. Sebenarnya seperti apa pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh Perhutani?

Intinya, apapun kalau tanpa izin sudah pasti kita laporkan ke polisi, mengacu ke dalam undang-undang (UU) nomor 18 (UU nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Kalau ada yang melakukan kejahatan di dalam hutan, Perhutani sebagai pengelola harus melapor ke polisi. Kalau kita tidak melapor, kita kena pasal pembiaran.

Saat sekarang sedang ada persidangan. Perhutani masih komunikasi dengan warga?

Iya, kita lakukan komunikasi terus. Perhutani sebenarnya tidak suka ikut peradilan. Kita itu melakukan proses pendekat­ an dari tahun 2014 dengan melibatkan banyak pihak. Seperti DPR, Bupati, dan lainnya. Makannya, saya tidak habis pikir dengan mereka, apa sebenarnya yang memberatkan mereka.

Kehadiran Perhutani tidak seperti—pembangunan—PT Kereta Api Indonesia yang mengusir warga. Saat Perhutani datang, warga menggarap seperti biasa. Kalau sekarang apa yang dilakukan warga itu malah ilegal. Penolakan-penolakan warga sebenarnya hanya melelahkan saja. Kalau tidak cocok dengan SK penetapan kawasan hutan tersebut, digugat saja lewat jalur perdata.

Bagaimana kondisi tiga orang petani yang Pehutani laporkan ke Polisi?

Sekarang Mujiono dan Sutrisno Rusmin sudah me­ngaku salah. Dia minta maaf di peradilan. Dia juga mundur dari ­jaringannya Nur Aziz. Kita tidak memaksa Mujiono dan Rusmin loh.

Mereka bicara itu di pengadilan?

Iya di pengadilan. Dia bikin surat pernyataan kalau dia bersalah.

Ada komunikasi juga dengan mereka di luar?

Tidak ada.

Jika di pengadilan nanti warga yang menang, apa langkah Perhutani kedepannya?

Kalau itu saya tidak bisa menjawab. Tapi saya hanya tidak habis mengerti saja dengan mereka. Apa sebenarnya yang dirugikan? Mereka merasa kalau nanti ada Perhutani, mereka tidak bisa menanam. Padahal tidak. Nanti bisa kita buatkan pola tanam yang tidak menggusur lahan pertanian.

Nanti pohonnya kita pilih yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Misalnya pohon Durian, Jambu Monyet, Petai. Terus nanti tanaman jagungnya, kita buatkan pola tanam pohon yang lebar-lebar. Yang plong-plongan. Satu plong 10 meter.

Saya sudah jamin tidak ada yang keluar dari lahan jika mereka ikut aturan mainnya. Sekarang yang penting warga itu manut.

Perhutani sudah lihat hasil kajian tim terpadu?

Saya tidak tahu karena itu ranah Dinas Kehutanan Provinsi. Kalau di sini kita ikut aturan yang di atas saja, bukan sebagai penentu.q

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

69

|ME N TOR|

Memburu Hasan Tiro Kegagalan seorang jurnalis bukan karena tidak berhasil melakukan wawancara. Tapi saat tidak bisa bertemu dengan narasumber.

Oleh: Sirojul Khafid Suatu waktu saya membaca tulisan Arif Zulkifli yang berjudul Dua Jam Bersama Hasan Tiro. Tulisan itu menceritakan hasil reportasenya pada pertengahan Mei 2000, di Stockholm, Swedia. Azul—begitu ia biasa dipanggil teman-temannya— berhasil bertemu dengan Hasan Muhammad Di Tiro, buronan nomor satu Pemerintah Republik Indonesia saat itu.

Jakarta murka karena pemberontakan yang telah ia lakukan.

Hasan Tiro ingin Aceh merdeka.

“Ia (Hasan Tiro –red) jarang muncul ke depan publik,” tulis Azul.

Wawancara pun hanya dilakukan dengan media asing.

Media Indonesia sebenarnya pernah berkesempatan mewawancarai Hasan Tiro, namun hanya melalui sambungan telepon internasional. Dalam bukunya, Demokrasi untuk Indonesia yang ditulis di Amerika pada 1958, Hasan Tiro menyatakan penentangan terhadap konsep negara kesatuan yang digagas oleh Soekarno.

70

Arif Zulkifli, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo menceritakan pen 2000 lalu (8/10/2015). Di restoran Hotel Neo Plus Awana Yogya Gerakan Acheh Merdeka tersebut yang menjadi buruan nomor sa

Akumulasi nasib buruk yang diterima Aceh membuat Hasan Tiro tak memiliki alasan lain kecuali memerdekakannya. Itu merupakan asal muasal berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menariknya saat membaca tulisan Azul, ia mengaku bahwa Hasan Tiro selalu menolak perbincangan mereka direkam dan dijadikan bahan wawancara. Namun, tulisan tersebut terbantu oleh studi pustaka yang Azul lakukan.

Seperti artikel yang ditulis Hasan Tiro pada November 1980, The Legal Status of Acheh Sumatra under International Law, misal. Hasan Tiro menyebutkan penyerahan kedaulatan Aceh dari Belanda kepada Indonesia pada 1949 sebagai se­ suatu yang ilegal.

Basis hukum yang dipakainya adalah Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mewajibkan negara kolonial menyerahkan daerah jajahannya kepada penduduk asli. Indonesia, menurut Hasan Tiro, bukanlah penduduk asli Aceh.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

|ME NTOR |

ngalaman reportase bersama Hasan Tiro di Swedia pada tahun akarta, ia bercerita perjuangan mencari keberadaan Pemimpin atu pihak keamanan Indonesia.

“Penyerahan kedaulatan itu dilakukan tanpa pemilihan umum yang menyertakan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Aceh,” tulis Azul mengutip wawancara Hasan Tiro dengan televisi Hilversum Belanda pada 1996.

Kepada saya, Azul juga menjelaskan buku The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro. Buku setebal 226 halaman itu merupakan catatan harian Hasan Tiro saat ia berperang di Hutan Aceh pada 1976-1979.

Di buku itu, Hasan Tiro menggambarkan kepulangannya kembali ke Aceh pada 1976 setelah 25 tahun tinggal di Amerika. Meskipun Azul tidak mendapatkan informasi dari proses wawancara, buku tersebut menjadi studi pustaka yang memperkuat penjelasan terkait Hasan Tiro dan GAM. Di samping studi pustaka yang melimpah, Azul juga dapat menangkap detail pertemuannya dengan Hasan Tiro di apartemen pinggiran kota Stockholm. Itu membantu pembaca membayangkan suasana pertemuannya dengan Hasan

Tiro. Seperti mantel biru yang dikenakannya, deskripsi perawakan, dan kondisi apartemen seperti letak sofa kuning di ruang tengah yang berhadapan dengan meja kerjanya.

Di meja itu terdapat tumpukan map, kertas, dan sebuah vandel GAM serta miniatur bola dunia. Di sampingnya, ada meja kecil tempat koleksi foto Hasan Tiro bersama pasukan GAM. Ada pula foto bersama istri, anak serta cucunya saat ia di Amerika. Agak ke samping lagi ada meja kerja yang di atasnya terdapat kliping pemberitaan tentang GAM dan foto Hasan Tiro pada kesempatan pertemuan internasional.

Selain deskripsi tempat dan tubuh, Azul juga bisa menangkap detail suasana yang menambah tulisan tersebut menjadi lebih menarik. Detail suasana tersebut seperti katakata Hasan Tiro “That’s Stupid” dan “Sumatra!” yang menambah suasana emosional dalam tulisan.

Detail lain seperti lagu Johann Sebastian Bach berjudul Toccata & Fugue dan Air in G. String yang Hasan Tiro putar saat Azul di apartemennya. Serta buku The Drama of Achehnese History 1873-1978 yang dibaca Azul atas permintaan Hasan Tiro juga tidak kalah penting. *** Pada Oktober 2015, saya dan beberapa rekan berkesempatan bertemu Azul di Hotel Neo Plus Awana Yogyakarta. Saat kami temui, ia sedang duduk di salah satu meja restoran hotel.

Dekat kaca, sekitar deret nomer dua dari depan. Belum ada orang lain di sana kecuali Azul, pramusaji, dan koki.

Azul duduk sambil menyantap sup. Sesekali, santapan supnya terhenti karena harus membalas pesan yang entah dari siapa. Dan sekali lagi, santapan supnya harus terhenti saat kami menyapanya. Kami memang sudah berencana berbincang sebelum ia mengisi acara di hotel yang sama satu jam kemudian. “Tak ada wawancara waktu itu, Hasan Tiro tidak mau,” kata Azul saat kami tanya pengalamannya bertemu Hasan Tiro di Swedia.

Azul berperawakan sedang, tingginya sekitar 165 sentimeter. Rambutnya hitam pendek dengan belah tengah yang mulai memutih di sela-selanya. Raut mukanya santai dan matanya fokus pada obrolan. Muka bulatnya dihiasi kacamata yang lebih bulat lagi. Beberapa kali ia tertawa yang membuat gigi putihnya terlihat.

Sambil sesekali menyantap supnya, Azul melanjutkan cerita “perburuan” Hasan Tiro di Swedia. Azul yang telah menjadi jurnalis sejak 1995 ini merasa “panas” saat majalah Forum berhasil melakukan wawancara dengan Hasan Tiro.

Forum mengklaim telah mewawancarai Hasan Tiro via sam-

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

71

|ME N TOR|

bungan telepon internasional.

Memang, saat itu—sekitar 2000-an—menjadi suatu kebanggaan tersendiri untuk bisa berkomunikasi dengan Hasan Tiro. Selain dijaga oleh anggota GAM, Hasan Tiro juga sering menolak berhubungan dengan media Indonesia, apalagi Jawa.

Hasan Tiro menganggap Jawa sebagai penjajah. Azul ingin mendapatkan wawancara setelah sekitar dua tahun mempelajari Hasan Tiro dan GAM. “Saya harus wawancara, tapi bertemu langsung. Karena prinsip jurnalisme adalah verifikasi.”

Azul kemudian membuat rencana untuk menemui Hasan Tiro. Melalui kenalannya di New York yang merupakan anggota GAM—anggota GAM tersebar di beberapa negara—ia mendapatkan informasi bahwa akan ada pertemuan perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan GAM di Jenewa.

Pertemuan yang sudah terlaksana lebih dari sekali itu sangat dirahasiakan. Dan Hasan Tiro terlibat dalam pertemuan itu.

Sampai di Jenewa, Azul menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Ia menanyakan di mana pertemuan tersebut dilaksanakan. Namun pihak kedutaan tidak ingin memberi tahu. Buntu akan informasi tempat pertemuan, ia ingat bahwa pertemuan tersebut disponsori oleh Henry Dunant Center (HD Centre), sebuah organisasi swasta yang berperan memediasi dua pihak yang terlibat konflik. Maka Azul menuju kantor HD Centre. Namun ia tak mendapati pertemuan apapun di sana. Hanya ada bangunan tua dan sepi.

Tidak ada orang sama sekali.

Tidak mendapat apa-apa, Azul lalu kembali ke KBRI. Di sana ia bertemu temannya, warga negara Prancis yang ia kenal saat bertugas di Timor Timur. Melalui temannya itu, Azul mendapat informasi tempat pertemuan itu diadakan.

Namun informasi itu tidak membuatnya beranjak dari KBRI. Selain jarak tempuh yang jauh—sekitar lima jam, tenggat waktu tulisan, serta kemungkinan besar Hasan Tiro yang telah meninggalkan Jenewa selepas acara menuju ke Zurich. Terbukti, semua Pers yang mengejarnya tidak mendapatkan apa-apa.

Tidak lama berselang, datang Hassan Wirajuda—wakil Indonesia dalam pertemuan tersebut—dan bertemu den-

72

gan Azul. Karena merasa tidak enak dengan Azul yang telah datang dari Jakarta, Wirajuda memberitahu isi pertemuan perdamaian itu. “Ya saya tulis seadanya di majalah,” ujarnya sambil menyandarkan badannya ke kursi.

“Walaupun saya sudah mendapatkan informasi penting terkait pertemuan, tapi bukan itu yang saya cari,” lanjutnya.

Obrolan terhenti sejenak saat Azul kembali memakan sup yang ada di depannya. Baru satu suapan, ia beralih ke ponselnya untuk membalas pesan elektronik yang masuk. “Maaf tadi habis mengirim berkas. Sampai mana tadi, oh iya, pertemuan di Jenewa,” kata Azul.

Langkah selanjutnya, ia menghubungi lagi beberapa anggota GAM. Di antaranya Malik Mahmud dan Hussaini yang belakangan menjadi Gubernur Aceh. Keduanya merupakan orang dekat Hasan Tiro. Mereka menyuruh Azul untuk datang ke suatu hotel. Di sana Azul berbicara dengan anggota GAM yang ternyata telah pecah kongsi. Orang-orang yang pecah dari GAM pimpinan Hasan Tiro membentuk Majelis Pemerintah (MP) GAM dengan pimpinan Hussaini.

Kubu MP GAM lebih terbuka daripada GAM. Hal itu karena MP GAM adalah minoritas. Selain itu, di MP GAM sistem demokrasi juga sudah dijalankan, contohnya dalam pemilihan pimpinan. Tidak seperti GAM pimpinan Hasan Tiro yang menganut sistem kerajaan. Di GAM Hasan Tiro dianggap raja. Posisinya pun tidak jauh dari keturunan ayahnya yang juga bangsawan.

Anggota MP GAM adalah mantan orang-orang inti di GAM. Selain Malik Mahmud dan Hussaini, ada pula Tengku Daud Paneuk (Panglima GAM pertama). Orangnya kecil, kurus, dan pincang. Konon, kakinya pincang karena tertembak. Adapula Yusuf Daud, anak dari Daud Paneuk dan beberapa orang lainnya. “Ini menjadi menarik saat bisa menuliskan cerita mantan anggota GAM,” kata Azul.

“Tapi sekali lagi, bukan ini yang saya cari. Saya harus bertemu Hasan Tiro.”

Dari obrolan dengan anggota MP GAM, tetap saja informasi terkait tempat tinggal Hasan Tiro belum ia dapatkan.

Sementara biaya meliput semakin banyak ia keluarkan. Azul

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

|ME NTOR |

kembali meminta kepada anggota MP GAM. Kalau tidak bisa mendapatkan alamatnya, paling tidak nama daerahnya saja.

“Nama daerah tempat tinggalnya Albi,” kata salah satu anggota MP GAM. Albi merupakan daerah pinggiran kota. Azul mengibaratkan, jika Stockholm itu Jakarta, maka Albi mungkin seperti Depok. Walaupun tidak mendapatkan alamat detail, Azul tetap menuju ke Albi. “Di Swedia itu pola kotanya teratur.

Pertama stasiun, pasar, tanah lapang baru pemukiman (apartemen). Beda dengan di kita (Indonesia) yang awut-awutan.”

“Di Indonesia yang awut-awutan saja saya bisa cari orang kok, apalagi di Swedia,” kata Azul.

Berbekal informasi daerah tempat tinggal Hasan Tiro, Azul menyusuri apartemen satu persatu. Dari siang sampai hampir petang mencari, Azul belum juga menemukan apartemen milik Hasan Tiro. Sampai pada suatu apartemen yang memperlihatkan nama “HT”—di setiap apartemen ada daftar nama penghuninya. Merasa penasaran bahwa itu singkatan dari nama Hasan Tiro, ia mencoba untuk masuk. Namun terhalang saat pintu apartemen terkunci dan hanya bisa dibuka dengan kartu yang dipegang para penghuni.

Setelah menunggu, datang seorang ibu yang sepertinya baru pulang belanja dari pasar.

“Permisi, saya mau menemui saudara saya. Dia tinggal di sini. Namanya Hasan Tiro,” kata Azul.

“Saya tidak mengenal semua penghuni apartemen ini.

Mereka sangat banyak.”

“Boleh saya ikut masuk dengan ibu untuk mencari saudara saya? Saya tidak punya kartu untuk masuk.”

“Bisa, silahkan.”

Sampai di lift apartemen, nama penghuni jadi lebih detail. Di lantai lima, ada nama Hasan Tiro, tidak lagi disingkat “HT”. Azul pun menuju lantai lima dan menuju nomor apartemen yang ditempati Hasan Tiro.

Azul mengetuk pintu dan keluarlah Hasan Tiro dengan mantel birunya.

“Kamu siapa?” Kata Hasan Tiro.

“Wali, saya wartawan dari Jakarta. Mungkin wali sudah dengar nama saya. Saya ikuti wali dari Jenewa,” kata Azul sambil memegang dan mencium tangan Hasan Tiro. Dia tahu kalau Hasan Tiro suka dihormati.

“Oh ya, saya dengar ada wartawan yang mencari saya,” balas Hasan Tiro dengan mata yang waspada.

“Bagaimana kamu tahu saya di sini? Siapa yang kasih tahu kamu? Kamu bertemu siapa saja?” Lanjutnya.

“Saya bertemu semuanya. Saya bertemu Dr. Hussaini tapi dia tidak memberi tahu wali tinggal di mana. Akhirnya saya mencari sendiri,” kata Azul.

“Maaf kalau ini kurang ajar, tapi tolong hargai ini sebagai sesama warga Sumatra.”

Azul lahir di Lampung. Ibu dari Palembang dan Ayah Madiun. Azul tidak memberi tahu ayahnya dari Madiun karena tahu Hasan Tiro akan marah mendengar apapun yang berkaitan dengan Jawa.

“Oh, kamu orang Sumatra?” Kata Hasan Tiro.

“Iya wali. Nama saya Arif Zulkifli. Boleh saya masuk?”

Azul berhenti bercerita sejenak. Menghela napas.

“Di dalam tidak ada wawancara sama sekali. Ada dua hal dalam jurnalisme. wawancara dan reportase,” kata Azul.

“Oke lah, dia (Hasan Tiro –red) bisa menghalangi saya untuk wawancara. Tapi dia tidak bisa menghalangi saya untuk reportase. Dia tidak bisa menghalangi saya untuk menulis apa yang saya alami dengannya,” lanjtunya. Menurut Azul, kegagalan seorang jurnalis bukan karena dia gagal melakukan wawancara. Tapi ketika dia tidak bisa bertemu dengan narasumber.

Kata-kata itu muncul dengan santai tapi cukup membuat kami tertegun. Ceritanya kembali terhenti. Waktu telah menunjukan pukul satu siang. Azul kembali memakan sup yang sepertinya sudah dingin karena terlalu lama didiamkan.

Dia baru tersadar kalau sudah saatnya untuk mengisi materi di acara lain saat ada panitia yang menegur. Suapan sup nya pun terhenti, sekali lagi.q

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

73

MAH

hi | HIM

hif Fuad

M. Nad

G

enap sudah 50 tahun Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Himmah Universitas islam Indonesia (UII) kini berkarya. Menginjak usia yang terbilang tak lagi muda, tentu banyak peristiwa yang secara tak langsung berefek di masa sekarang. Penting atau tidak, kami yakin tiap cuplikannya pasti menarik untuk dibahas.

Tak banyak yang tahu bahwa ternyata Himmah dulunya bernama Muhibbah.

Bahkan kami para pengurus Himmah pun, tak betul-betul mengetahui alasan dari perubahan nama tersebut dan bagaimana kronologinya.

Lalu di tengah pergerakan orde baru, Himmah berperan dalam pembentukan sekaligus menjadi tuan rumah kongres pertama Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia.

Persma ini pun pernah dibredel dua kali di masa orde baru, dan di tahun 2007 sempat mengalami konflik dengan lembaga legislatif di dalam kampus yang berujung pada pembungkaman.

Kinerja para pengurus dalam dapur keredaksian juga selalu mengalami perkembangan. Mulai dari orientasi pemberitaan yang keislaman hingga mengkritisi isu negara, serta perkembangan teknik penulisan pascareformasi.

Satu hal yang kami tahu, semakin berkembangnya zaman, produk-produk Himmah yang terdiferensiasi membuat para pengurus harus berpikir lebih keras agar kualitasnya tak menurun dengan pemberitaan yang tetap menjunjung tinggi hak kaum tertindas.

Maka dari itu laporan khusus mengenai 50 tahun Himmah ini sengaja kami tampilkan untuk sedikit banyak menjawab beberapa keraguan di atas sekaligus menyambung sejarah yang mungkin mulai terlupakan.

Sayangnya, dari sekian banyak cerita tak semua terdokumentasikan dengan rapi. Membuat kami sedikit kewalahan mencari tahu lebih dalam sejarah persma yang telah berdiri sejak 1967 ini. Alhasil, majalah edisi 20 tahun Himmah yang terbit 1987 menjadi patokan kami. Keterbatasan akses ke narasumber di awal tahun 1967 membuat kami membatasi liputan hanya berkisar pada narasumber di kepengurusan Himmah tahun 1990-an hingga saat ini.

Hanya saja beberapa narasumber agaknya sulit untuk mengingat kisah di periodenya karena jangka waktu yang terlampau lama, serta beberapa lagi lebih memilih untuk tutup mulut. Dokumen yang kami temukan pun tak banyak. Penelusuran produk terbitan lembaga, arsip laporan pertanggungjawaban pengurus di tahun 1983 hingga 2013 serta berbagai buku pendukung menjadi data sekunder peliputan kami.

Sebagaimana ungkapan Soekarno mengingatkan kita untuk “Jangan sekali-kali melupakan sejarah”, juga seperti apa yang menjadi slogan Himmah bahwa “Yang terucap akan hilang bersama angin dan yang tertulis akan abadi”, maka inilah sajian khusus dari kami.

Rekonstruksi peristiwa masa lampau Muhibbah sejak berganti nama menjadi Himmah hingga saat ini. Selamat membaca!

LAPORAN KHUSUS

DARI MUHIBBAH SAMPAI HIMMAH Dinamika setelah pemberedelan Muhibbah hingga lahirnya Himmah Oleh: Nurcholis Ma’arif

TIM LAPORAN KHUSUS

Reporter: Dian Indriyani (Koordinator), Nurcholis Ma’arif, Novita Dwi K., Wean Guspa U., dan Sirojul Khafid Tata Letak: Didik Firmansyah Infografis: M. Nadhif Fuadi

| LA P ORA N K H U S U S |

78

Dok. HIMMAH

K

ami menemui Iman Masfardi di Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

Dua jam sebelum check in dan terbang pulang menuju Jakarta, Iman menyempatkan untuk menerima kami. Sore itu ­bandara sedang diguyur hujan. Ia lalu mengajak kami ke Horizon Cafe yang berada di dalam bandara.

Iman merupakan redaktur majalah Muhibbah periode 1982. Majalah Muhibbah dikelola dan diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (LPM UII) sejak 1967.

Iman juga menjadi saksi kematian majalah tersebut sebelum berubah nama menjadi Himmah.

Pada buku Api Putih Di Kampus Hijau, Gerakan Mahasiswa UII Dekade 1980an, di bagian “Kilas Balik Pers Mahasiswa UII”, Iman menulis tentang Muhibbah. Baginya Muhibbah bukan hanya sebagai tempat latihan menulis mahasiswa UII. Muhibbah juga dengan garang menggariskan diri dalam orientasi redaksionalnya sebagai alat kontrol dan kritik terhadap kebijakan penguasa yang mengkhianati rasa keadilan dan merusak peradaban.

Masih menurut Iman, majalah Himmah yang lahir setelahnya merupakan hasil kompromis aktivis pers mahasiswa dengan rektorat dan pemerintah. Hal tersebut berdampak terhadap polarisasi aktivis mahasiswa UII saat itu. Iman menyebutnya sebagai “politik belah bambu”, yang satu diinjak, yang lainnya diangkat.

“Jadi kenapa Muhibbah dibredel?”

Iman seolah bertanya kepada kami.

“Karena pemberitaan yang dilakukan Muhibbah mengkritik dengan keras kebijakan pemerintahan Soeharto.” ***

Muhibbah pernah diberedel atau dilarang terbit dua kali. Pertama, menjelang Pemilihan Umum Presiden pada tahun 1978. Kala itu di kota kota besar memang banyak terjadi aksi mahasiswa yang turun ke jalan. Mahasiswa kecewa dengan pemerintahan Soeharto.

Muhibbah bersama sebelas media massa lainnya juga dilarang terbit.

Surat Tanda Terdaftar (STT) Muhibbah dicabut oleh Menteri Penerangan (Menpen) dan sekretariatnya sempat disegel.

Kemudian pengurus menerbitkan tabloid Detente untuk mengisi asupan berita kepada mahasiswa, hingga pada tahun 1980, Muhibbah dihidupkan kembali oleh Pemimpin Umum (PU) Syarif Hans. Sayang, tabloid Detente beserta arsip-arsipnya belum kami temukan sampai sekarang.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Pemberedelan itu datang kembali satu periode setelah Muhibbah dihidupkan. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dari Muhibbah Sampai Himmah, Periode 1982-1983 menuliskan bahwa menjelang akhir tahun, tepatnya pada 8 Desember 1982 pengurus mendapat Surat Keputusan (SK) pemberedelan kembali. SK itu datang dari Menpen yang disampaikan melalui rektorat.

Direktur Jenderal Penerbitan, Pers dan Grafika, Soekarno, menandatangani SK tersebut dua hari sebelum diberikan, yakni enam hari setelah edisi terakhir Muhibbah terbit dan didistribusikan.

SK ini pada diktumnya berisi larangan bagi LPM UII untuk menerbitkan, mencetak dan mengedarkan majalah Muhibbah. Saat itu, politik luar negeri Indonesia dan doktrin bebas aktif menjadi laporan utama pungkasan Muhib-

| LA PORA N K H USUS |

bah setelah menerbitkan sembilan edisi pada periode kepengurusan LPM UII 1982.

Kesalahan atau pelanggaran Muhibbah menurut SK itu terbagi dalam dua model. Pertama adalah kesalahan administratif, karena kala itu Muhibbah disebarkan di toko-toko maupun kioskios dengan sistem penjualan bebas seperti usaha komersil. Satu hal yang oleh Peraturan Menpen tak dibolehkan bagi penerbitan khusus. Kedua, alasan

politis, karena Muhibbah telah memuat banyak berita, tulisan atau gambargambar yang mengarah pada kegiatan politik praktis.

Pemberedelan dari Menpen tersebut melegitimasi organisasi di bawahnya, yaitu Rektorat dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) UII— lembaga legislatif kemahasiswaan UII saat itu—untuk menghentikan penerbitan Muhibbah.

Rektor mengeluarkan surat pada

Dok. HIMMAH

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

10 Desember 1982 dan secara singkat dapat dikategorikan sebagai surat pembekuan LPM UII. Enam hari kemudian, BKK mengeluaran SK yang berisi penyetopan keuangan, penyitaan serta pembekuan kegiatan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

BKK di luar garis kewenangannya telah memberedel LPM UII. Seharusnya, pemberedelan hanya bisa dilakukan oleh Musyawarah Anggota LPM UII. Sebab menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa UII, wewenang BKK terhadap LPM hanya terbatas pada soal keuangan. Hal ini dikarenakan LPM UII merupakan lembaga otonomi sejak 1974.

Pengurus menolak SK dari rektorat maupun BKK tersebut serta sempat mengadakan beberapa kali audiensi.

Namun, rektor menegaskan bahwa jika pada saatnya LPM UII hendak menerbitkan kembali sebuah majalah selain Muhibbah, maka susunan redaksi harus diganti. Hal ini dikemukakan pada konsultasi pertama pascapemberedelan. *** Mohammad Mahfud MD duduk di atas sofa ruang tamunya, mengenakan batik berwarna coklat, peci, juga kacamata. Ia memiliki rambut pendek ikal yang tertata rapi. Ruang tamunya cukup luas bersebelahan dengan garasi.

Saat itu, ia baru selesai siaran dengan Jogja TV. Kami disuguhi teh hangat dan pisang goreng. Sambil mencicipi jamuan yang sudah dihidangkan kami bertanya tentang pemberedelan Muhibbah sampai proses pembentukan Himmah kepada Mahfud yang s­ekarang merupakan guru besar Fakultas ­Hukum (FH) UII. Mahfud terpilih sebagai PU pada musyawarah anggota LPM UII yang 79

| LA P ORA N K H U S U S |

Dok. HIMMAH

diselenggarakan di akhir tahun 1981.

Sementara posisi pemimpin redaksi (pemred) diisi oleh Anang Eko Priyono atau biasa dipanggil AE. Mahfud, Irwansyah Nasution, Syarief Hans, Mochdiar Yunit dan John Pieter Nazar saat itu menjadi tim formatur yang membentuk susunan pengurus LPM UII periode 1982/1983.

Sebelum menjadi Pemimpin Umum Muhibbah, Mahfud juga pernah menjadi Pemred majalah Keadilan LPM Fakultas Hukum UII dan AE ­sebagai PU. AE dan Mahfud juga merupakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Sebagai orang nomor satu di Muhibbah saat itu, Mahfud masih mengingat bahwa ia pernah mendapat surat dari Kejaksaan Yogyakarta. Ia diminta membawa semua majalah Muhibbah yang berisi tentang “Bola Salju dari Jogja”.

Dalam edisi tersebut, Muhibbah 80

berusaha mengampanyekan Sultan Hamengkubuwono ke-IX untuk menggantikan Soeharto sebagai presiden.

Namun sampai saat ini, arsip majalah tersebut tidak ditemui keberadaannya.

Ia menemui Mawardi, Kepala Intelijen Kejaksaan Negeri. “Dia (Mawardi-red) menegur, itu majalah Muhibbah nya sudah dibawa semua?” kata Mahfud menirukan apa yang ditanyakan Mawardi padanya. “Besok jangan terbit lagi ya, kamu kok berani sekali menulis seperti itu?”

“Tapi dia nanya lagi,” kata Mahfud.

“Itu majalah-majalah yang lama kamu masih punya enggak?” tanya Mawardi seperti yang dikatakan Mahfud.

“Kenapa pak?” tanya Mahfud lagi.

“Saya ingin punya juga itu, bagus majalahnya,” ia tertawa terkekeh.

“Mungkin pada waktu itu saya dianggap terlalu pro-rektor, terlalu ikut rektor. Tetapi kalau tidak ikut rektor nanti tidak jalan dong, tidak diperboHIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

lehkan terbit,” ucap Mahfud menceritakan bagaimana lobinya dengan rektor untuk menerbitkan majalah baru saat itu.

Selain itu setelah datangnya surat pemberedelan Muhibbah, AE mengatakan suasana pengurus tidak kondusif lagi. Sementara Mahfud menanggapi bahwa mungkin yang dimaksud tidak kondusif tersebut disebabkan perbedaan pendapat akan dibawa kemana majalah LPM UII ini.

Pada LPJ dijelaskan pascapemberedelan diadakan rapat pleno tanggal 28 Maret 1983 untuk mengurus penerbitan baru. Rapat pleno memutuskan untuk mengutus tim. Isinya Mahfud, Asep Ruchwahyudin, Irwansyah Nasution yang disertai Amir Husen Ramli, Wakil Ketua BKK serta Dahlan Thaib, Pembantu Rektor III saat itu. Mereka berangkat ke Jakarta untuk mengurus Surat Izin Terbit majalah baru.

Permintaan itu diterima, namun belum mendapat kejelasan dari pihak kementerian sampai kepengurusan Mahfud berakhir. Saat itu, semua urusan perizinan penerbitan pers ditanggung penggarapannya sampai dengan keluarnya petunjuk dan pelaksanaan tentang Surat Izin Untuk Penerbitan Pers (SIUPP) dan Undang-undang (UU) Pokok pers yang baru. Sampai periode selanjutnya, surat izin itu tak kunjung keluar dan Himmah terbit hanya berdasarkan SK Rektor.

“Pokoknya terbit dulu deh, kalau di musyawarah anggota jadi permasalahan ya bisa saja dibubarkan,” kata Mahfud.

“Yang penting ketika saya turun jabatan itu ada produk yang bisa diteruskan.

Nama majalahnya Himmah.”

Awalnya disepakati untuk majalah baru LPM UII bernama Hikmah. Tujuan penyajian materinya yaitu pening-

| LA PORA N K H USUS |

katan kualitas imani dan mentalitas Islami serta masalah-masalah almamater UII, dan menghindar dari isu politik praktis. Nama ini mengalami perubahan karena majalah Hikmah sudah pernah ada di tahun 1950-an, yaitu nama majalah Masyumi yang kemudian mati seiring bubarnya Masyumi. Demikian akhirnya nama itupun menjadi Himmah yang bisa diterjemahkan sebagai cita-cita atau tekad.

Sebagai PU, Mahfud juga membenarkan telah merombak struktur keredaksian untuk menghindari apa yang dilarang oleh Menpen dan hasil lobi dengan Rektor. Selain itu, kebijakan dan orientasi keredaksian majalah juga turut diubah. Konten Himmah hanya ditekankan pada nilai-nilai keislaman saja.

Hal tersebut dapat dilihat dari laporan utama lima edisi yang diterbitkan Himmah. Dari “Membumikan Alquran” sampai “Menuju Kampus Islami”. Tidak lagi membicarakan hal-hal yang berbau politik sebagaimana Muhibbah.

“Maka dari itu di bidang keredaksian dirombak. Di bidang kelembagaan kan tidak. Mungkin saya baru tahu sekarang. Ada beberapa orang yang menganggap itu serius. Tapi bagi saya tidak,” kata Mahfud. *** Orientasi Keredaksian Muhibbah “Kami mengevaluasi Muhibbah sebelumnya. Ini jurnalistik standar saja, hanya isu kampus dan tidak mendalam,” ucap AE yang kami temui di JCO Malioboro Mall. Ia duduk di kursi bagian luar dekat dengan pintu masuk lobi timur mall.

Malam itu di hari kedua di tahun ini. Suara kendaraan sepanjang Jalan Malioboro serta orang-orang yang masuk dan keluar mall terdengar ramai.

AE memakai kemeja abu-abu bergaris kecil hitam dengan lengan yang tergulung sampai siku.

Evaluasi produk menghasilkan bahwa isu yang diangkat dalam majalah Muhibbah selanjutnya akan tematik pada setiap edisinya.

Tema besar dalam kebijakan dan orientasi keredaksian ditentukan pada rapat kerja awal kepengurusan. Tema tersebut ialah keislaman, politik nasional, dan kemahasiswaan atau perguruan tinggi. Sedangkan kasus yang diangkat ditentukan di setiap rapat redaksi pada setiap seminggu sekali.

Sebagai pemred, pengaruh AE cukup besar dalam menentukan kebijakan dan orientasi redaksi Muhibbah. ”Saat itu ada upaya depolitisasi pemerintah terhadap mahasiswa,” jelas AE. Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus atau lebih dikenal NKK/BKK. Selain isu nasional, Muhibbah juga tak jarang mengkritik kampus. “Tahuntahun itu baru dimulai w ­ acana pembangunan kampus terpadu, kita ikut memantau,” lanjut AE yang sekarang bekerja sebagai co-founder Public Virtue Institute.

Pengaruh pemred ini juga yang turut mempengaruhi Iman sebagai staf redaksi sekaligus redaktur Muhibbah dalam proses penggodokan isu. Misalnya dalam rubrik luar negeri harus menyoroti negara-negara adidaya dengan sajian yang sangat sinis.

Iman juga menjelaskan pada rapat redaksilah segalanya diperhitungkan. Dari pemilihan kasus, pemilihan narasumber, sampai kemungkinan mendapat teguran bahkan sampai pemberedelan.

Menurut Iman, Muhibbah mencoba mengungkap hal-hal yang tidak mungHIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

kin diungkap oleh pers umum. Mi­ salnya soal ketimpangan pendapatan, ketidakadilan sosial, kebebasan berpendapat, apalagi soal partai. “Itu kita ungkap dengan sangat keras. Itu yang menyebabkan diberedel,” tegas Iman.

Hal ini bisa dillihat dari beberapa laporan utama yang disajikan Muhibbah. “Menggugat Parpol Islam” menghadirkan narasumber yang berasal dari anggota petisi 50 yang kontra dengan Soeharto saat itu.

“Rezim Militer Kita” mengkritik dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sedang berada di puncak kekuasaan. “Posisi Kita Dimana” juga membahas doktrin bebas aktif politik luar negeri.

Namun, dari sembilan edisi yang diterbitkan pada periode kepengurusannya hanya terarsip lima edisi terakhir.

Kami menemui AE kedua kalinya di depan Stasiun Pondok Cina, Depok untuk meminta beberapa arsip yang hilang. Namun, bundel arsip yang dibawanya merupakan majalah yang sama dengan yang sudah ada di Himmah saat ini.

Akhirnya ia memberikan kontak Irwansyah Nasution, temannya yang juga pengurus Muhibbah. Kami menghubungi Irwansyah via WhatsApp dan memang ia masih menyimpan arsip majalah tersebut. Kendalanya, ia tinggal di Medan, dan sampai saat ini kami masih belum bisa mengambilnya.

Idris Shaleh, pelanggan dan pembaca Muhibbah dari Situbondo dalam suara pembaca Muhibbah nomor 8 Th. XVI/1982 menulis: “Kami sangat salut kepada Bapak Redaktur penampilan yang dimuat sangat licin dan halus. Namun di sini kami pesankan kepada Bapak Redaktur kalau 81

| LA P ORA N K H U S U S |

Dok. HIMMAH

masalah kejadian yang memang ada, jangan takut untuk memuatnya, agar rakyat yang ada di sisi ini mengetahui hal tersebut. Jangan takut kepada penguasa, takutlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bila takut kepadanya, semua yang ada di alam ini ikut takut semua.”

Konten kritis itu pula yang membuat Muhibbah sering mendapat teguran dari Menpen, rektorat, Komando Daerah Militer (Kodam), dan Komando Resort Militer (Korem), baik melalui lisan maupun surat. Bahkan terdapat penulis-penulis yang sudah dicatat sebagai pembangkang.

Beberapa teguran terekam dalam 82

Muhibbah. “Muhibbah Dijewer Lagi”, LPM UII mendapat surat teguran dari Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam majalah nomor 10 Th. XVI/1982. Tertulis pula pengurus yang sedang melakukan studi banding ke Jawa Timur terus diikuti intel pada majalah nomor 12 Th. XVI/1982 “Catatan Pengembaraan Jurnalistik: Tujuh Hari Dikuntit Intel”.

“Saya termasuk pengurus yang diblacklist oleh rektor. Waktu saya ketemu pak Ace saya dimarahin,” kata AE. Ace Partadiredja merupakan Rektor UII saat itu. “Gara-gara kamu ini majalah HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

diberedel,” kenang AE mengingat apa yang dikatakan Ace padanya.

Saat kepengurusan Muhibbah di periodenya berjalan sempat terjadi pergantian Rektor UII dari GBPH Prabuningrat ke Ace Partadiredja.

Prabuningrat tutup usia pada Selasa, 31 Agustus 1982 di umurnya yang ke 72 tahun. Jabatan rektor kemudian diganti oleh Ace. Suasana duka ini terekam dalam majalah Muhibbah nomor 10 Th. XVI/1982. Muhibbah yang semula sudah siap cetak terpaksa ditangguhkan untuk bergabung dalam suasana duka.

Padahal satu bulan sebelumnya pengu-

| LA PORA N K H USUS |

rus LPM UII sempat melakukan audiensi dengan Rektorat. Pada kesempatan itu juga Prabuningrat berpesan kepada Muhibbah: “Saya bangga bahwa Muhibbah kini banyak digemari mayarakat, Muhibbah silahkan melontarkan kritik kepada ­si-apapun, jangan takut, asal obyektif dan tidak terlalu kasar. Kami juga siap untuk dikritik oleh Muhibbah, sebab kami juga manusia biasa yang tak luput dari kekurangan-kekurangan,” halaman 10, Muhibbah nomor 11 Th. XVI/1982.

AE membandingkan kepemimpinan Ace yang berbeda dengan Prabuningrat. Menurut AE, Prabuningrat adalah sosok rektor yang sangat mengayomi dan melindungi mahasiswanya.

“Zaman pak Ace itu, kan dia penakut. Dia ditelpon aja marah-marahnya ke kami. Pak Prabu itu sangat memback up mahasiswanya. Contohnya, setiap sidang Maqdir dia datang ke pengadilan,” kata AE. Maqdir Ismail merupakan salah satu akivis UII yang ditangkap oleh pemerintah karena ikut menghadiri perkumpulan Dewan Mahasiswa di Bandung.

Selain AE, Iman juga termasuk pengurus yang di-blacklist dan pernah mendapat ancaman. “Saya beberapa kali diancam mau dipecat oleh dekan dan rektor,” kata Iman. “Saya pernah mengungkap jual beli kursi untuk masuk FH.” Iman menuturkan bahwa terakhir kali mendapat ancaman, ia dibela oleh Artijo Alkostar, dosen di FH UII kala itu. “Artijo bilang: dia dipecat, saya berhenti,” kenang Iman.

Sebelumnya Iman sudah memperhitungkan peringatan, kalau majalah yang terakhir keluar akan diberedel.

Menurutnya, itu sudah wajar dalam pers mahasiswa. “Yang akan dilakukan

adalah bagaimana terbit lagi dan bukan dengan cara berkompromi dengan rektor. Kalau dibredel lagi, ya sudah kita terbit lagi. Selama ini begitu pers mahasiswa itu,” kata Iman.

Pascapemberedelan dan terbitnya Himmah, AE dan Iman direposisi dari bidang redaksi ke bidang studi Himmah sebagaimana tertera dalam boks redaksi Himmah. Iman menyangkal aktif di Himmah karena pada saat yang bersamaan juga menjabat sebagai PU Keadilan. Begitu pula AE. “Saya tidak aktif setelah (pemberedelan-red) itu. Saya keluar kampus,” ucap AE. Setelah Muhibbah dibredel, AE lebih aktif berkegiatan di luar kampus dan menyangkal aktif lagi di LPM UII. *** Kami melanjukan pertanyaan pada Iman tentang pemberedelan sampai terbitnya Himmah, juga latar belakang tulisan yang ia beri judul “Muhibbah Menolak Jalan Melingkar” pada buku Api Putih di Kampus Hijau.

“Orang kan enggak tahu saya menulis dalam keadaan apa, saya harus menghitung itu juga,” kata Iman.

“Makanya saya tulis seperti itu, dan menurut saya, cukup dingin ya saya menulisnya, walaupun substansinya persis seperti yang saya omongin ini.”

“Anda bacalah itu. Judulnya saja sudah jelas. Teknis tulisan itu straight to the point,” tegas Iman.

Iman juga mengomentari perubahan struktur yang tidak diketahui oleh beberapa pengurus yang lain.

“Jadi salah satu syaratnya itu, saudara AE Priyono harus didepak. Saya juga begitu. Siapa satu lagi ya, lupa saya.

Kayaknya ada lagi deh,” kata Iman. “Lihat saja di boks redaksinya. Bahkan kita sebagai anggota Lembaga Pers MahaHIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

siswa, itu enggak tahu Muhibbah jadi Himmah.”

Iman mengatakan sampai saat ini ia masih bersahabat dengan teman-teman pengurus Muhibbah, termasuk Mahfud.

Ia pernah saling bertemu di Universitas Gadjah Mada. Kala itu sedang dihelat pernikahan putra kawannya sesama alumni UII. Mereka juga masih saling berhubungan melalui media elektronik. Namun, tentang Muhibbah Iman tetap bersikukuh: Himmah adalah hasil pengkhianatan.

“Jadi bagi saya Himmah itu monumen penghianatan dari aktivis pers mahasiswa. Yang kalian lestarikan itu ya hasil penghianatan,” ucap Iman sambil tertawa kecil namun yakin. Kami sedikit terperanjat mendengarnya.

Sikap Iman terkait majalah pers mahasiswa UII tergambar dalam paragraf terakhir tulisan di buku yang terbit pada tahun 2013 itu.

“Jika benar pemberedelan Muhibbah ketika itu hanyalah disebabkan kebrutalan rezim Soeharto, maka akal sehat kita akan mengatakan...setelah rezim Soeharto itu runtuh, tentu Muhibbah akan segera terbit kembali,” halaman 221.

Tulisan Iman sebenarnya menjadi salah satu alasan diangkatnya laporan ini. Sekaligus mengambil perspektif lain peristiwa sejarah yang sebelumnya diangkat dalam majalah Himmah edisi 20 tahun. Kami ingin merekam bagian penting peristiwa dari yang pernah terjadi pada masa Muhibbah-Himmah yang sekarang sudah berumur setengah abad di tahun ini.q

Reportase bersama: Sirojul Khafid, Novita Dwi K., Dian Indriyani, Wean Guspa U. 83

| LA P ORA N K H U S U S |

HIMMAH DI PENGHUJUNG ORDE BARU Di era 90-an Himmah kembali mengangkat persoalan struktural dan berperan dalam pembentukan PPMI. Oleh : Novita Dwi K.

“

Karena terbunuhnya Slamet Saroyo di tahun 1989, situasi kampus saat itu jadi belum seratus persen stabil,” tutur M. Sholeh UG. Obrolan kami dibuka dengan ingatan Sholeh terkait dinamika kampus Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1990-an.

Slamet Saroyo merupakan salah satu mahasiswa yang berani membentuk tim guna mengungkap dugaan korupsi proyek Kampus Antara, yang lebih dikenal sebagai kampus Fakultas Ekonomi UII saat ini. Ia terbunuh akibat perkelahian dengan orang tak dikenal. Mahasiswa pemberani ini mati tertusuk pedang.

Dinamika kampus yang ramai kritik lembaga kemahasiswaan membuat aparat militer ikut andil meredam kisruh di UII. Perlu diketahui, beberapa keterangan mengatakan birokrasi kampus memang mengajak pihak militer guna menyadarkan mahasiswa.

Hal ini diperparah dengan keadaan politik nasional yang era itu berada 84

di bawah kekuasaan orde baru (orba).

Mereka kerap mengundang militer untuk membungkam gerakan internal kampus yang tidak ada hubungannya dengan politik orba.

Rezim orba sudah masuk ke saraf nadi. Semua wilayah di Indonesia dikuasai pemerintahan Soeharto. Bukan hanya pejabat publik saja, bahkan rektor dan dekan harus tunduk pada orba.

Terlebih apabila mahasiswa turun aksi, intel-intel sudah siap menjaga kampus.

Di masa orba, perlu adanya izin rektor dan tembusan ke pemerintah jika hendak melaksanakan kegiatan. Hal ini mengakibatkan timbulnya konflik antara mahasiswa dengan pihak rektor.

Rezim ini pun banyak memberi tekanan pada pergerakan mahasiswa. Tak terkecuali pers mahasiswa (persma).

Buktinya, Menteri Penerangan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Penerangan (SK Menpen) No. 146/ Kep/Menpen/1975 di mana pemerintah tidak mengakui segala bentuk perkumpulan yang mengatasnamakan HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Dok. HIMMAH

pers, yang ada hanyalah penerbitan. Hal ini membuat persma menjadi tidak bebas. Aktivitasnya pun dipantau bahkan beberapa dibredel.

Adanya SK tersebut, juga berdampak pada nama organisasi perkumpulan persma kala itu. Awalnya organisasi ini masih gamang mengangkat nama PPMI dengan singkatan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia sebagai sebutannya. Akhirnya organisasi ini menamakan dirinya sebagai Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia.

Namun seiring berjalannya waktu, pada Kongres PPMI ke-II di Jember, istilah “penerbitan” berubah menjadi “pers”. Singkatan PPMI pun berubah menjadi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia.

Dikutip dari buku Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia,

| LA PORA N K H USUS |

sebutan penerbitan dianggap lebih lunak sebab orba tidak ingin nyala pena persma terlihat di kampusnya. Nampaknya rezim trauma dengan persma karena memang kala itu, label persma dianggap sebagai ancaman.

“Ketika pers mainstream hanya memberitakan yang baik, penggusuran dan penindasan tidak ada yang memberitakan. Nah, pers mahasiswa saja yang berani. Kami kira itu cermin atau puncak representasi karya pers mahasiswa terbaik,” papar Sholeh.

Sebelum lahir Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), wadah dialektika dan advokasi masalah persma ini bernama Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). IPMI dibentuk pada 16-19 Juli 1958. Akan tetapi, lama kelamaan keberadaan dan gelagat IPMI mulai tidak terlihat, di mana se-

harusnya kala itu aktivis persma dari berbagai kampus memiliki wadah berkumpul dan berdiskusi bersama terkait isu nasional yang ada.

“PPMI ada setelah IPMI dibubarkan oleh pemerintah di masa orde baru, lalu pecah dan vakum,” kata Sholeh.

Sholeh merupakan aktivis mahasiswa di tahun 1990-an. Ia juga ikut andil dalam menghidupkan PPMI di masa itu. Di saat bersamaan, Sholeh juga menjadi Pemimpin Umum (PU) Lembaga Pers Mahasiswa Himmah UII periode 1991/1992 dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Yorgyakarta (PPMY) 1990/1991.

Sembari mengangkat sebelah kaki dan mengepulkan asap rokoknya, Sholeh memaparkan pandangannya terkait perbedaan IPMI dan PPMI. Menurut Sholeh, di PPMI tidak terHIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

lihat apa yang dilakukan. Berbeda de­ ­ ngan IPMI yang berjuang menghidupkan persma.

Sholeh mengatakan bahwa ia tidak terlalu mengikuti perkembangan PPMI. Salah satu perkembangan PPMI yang paling diingatnya ialah diterbitkannya ‘buku putih’.

Adapun iklim demokrasi mahasiswa antara UII dengan universitas lain cukup baik saat itu. Menurut Sholeh, Himmah saat itu menjadi salah satu barometer pers nasional. Hal itu dikarenakan hanya UII yang memiliki kebebasan pers sedemikian baik. Kala itu, perguruan tinggi tertua di Indonesia ini relatif bebas. Bahkan di UII, entah disetujui atau tidak kegiatan mahasiswa tetap berjalan.

Melihat kondisi tersebut, Himmah kemudian memainkan dua perannya, 85

| LA P ORA N K H U S U S |

yakni sebagai penerbitan kampus dan sebagai gerakan mahasiswa. Di bawah periode Sholeh, Himmah tetap konsisten menerbitkan produk. Kemudian sebagai gerakan mahasiswa Himmah ikut melahirkan Perhimpunan Pers Mahasiswa, di mana Himmah turut andil dalam beberapa pertemuannya.

Sholeh tak sungkan berbagi cerita bagaimana geliat PPMI kala itu. “Ada pertemuan di Bandung, tapi diusir.

Lalu pindah ke kebun binatang.”

“Itu ada kok beritanya di majalah Himmah,” lanjutnya.

Melihat majalah Himmah edisi JuliAgustus 1991, terdapat sebuah tulisan berjudul “Jalan Panjang Menuju Wadah Tunggal Pers Mahasiswa Indonesia”. Diceritakan di berita tersebut bahwa mendekati waktu sarasehan di Bandung, Direktur Kemahasiswaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat No. 547/ D5.5/U/1991. Surat itu berisi terkait tidak diberikannya rekomendasi atas pelaksanaan “Sarasehan Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia.”

Adanya surat tersebut tentu membuat panitia panik. Pelaksanaan sudah dekat malah terhambat. Akhirnya, panitia mengirimkan telegram pembatalan kepada peserta yang telah mendaftar.

Namun agaknya cukup sulit menyebar pembatalan kepada seluruh peserta.

Beberapa peserta dari Kalimantan, Sumatra, Jawa tengah dan Bali sudah menginjakkan kaki di kota “Lautan Api” tersebut. Satu hal yang menarik kala itu. Meskipun dilarang, peserta yang sudah hadir berkeyakinan untuk tetap melaksanakan sarasehan.

Dukungan pun datang dari pihak Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung. Pihak kampus tidak merasa keberatan dengana adanya acara terse86

but. Akhirnya terbitlah surat izin No. 15/56/PT,25**3/0/91 yang dibubuhi tanda tangan Pembantu Rektor (PR) III. Ia mendukung untuk melanjutkan acara sarasehan dengan catatan ada pembatasan waktu.

Munculnya pembatasan waktu membuat peserta berfikir untuk pindah saja di luar kampus. Hal ini disebabkan terdapat pembahasan yang kiranya akan memperpanjang waktu. Perdebatan yang cukup alot membuat para peserta kemudian sepakat untuk melanjutkan forum di Kebun Binatang Bandung.

Hasilnya, akan diadakan prakongres di Lampung dan kongresnya diadakan di Palu. Namun kedua rencana tersebut gagal.

Ruang gerak yang sempit dan penuh tekanan dari orba, tak menghentikan langkah PPMI untuk berkumpul.

Baru pada akhir periode Sholeh menjabat sebagai PU Himmah, PPMI berhasil melaksanakan Kongres I PPMI di Kaliurang.

Hal ini diceritakan dalam buku Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, bahwa Himmah turut serta dalam pelaksanaan kongres pertama PPMI di Kaliurang. Penulis menceritakan alasan Himmah menjadi tuan rumah sebab ada beberapa kampus yang merasa memiliki nama besar enggan datang apabila kongres diadakan di kampus yang dianggap lawannya.

Kampus yang dimaksud di antaranya Institut Pertanian Bogor dan Universitas Indonesia. Mereka enggan datang jika yang menyelenggarakan kongres adalah Universitas Gajah Mada. Oleh karena itu, dipilihlah UII untuk menghindari kekosongan delegasi dari kampus-kampus tersebut.

Sholeh menambahkan bahwa sebenarnya Himmah yang memfasilitasi HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

kongres tersebut. Hal ini karena pihak kampus mendukung dan tidak ada yang melarang.

Menurutnya, perkumpulan ini berhasil dilaksanakan pada tahun 1992/1993 di Kaliurang. Tersembunyi di balik acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jurnalistik Mahasiswa seIndonesia yang diselenggarakan oleh Himmah. Tercantum di buku tersebut kongres dihadiri oleh 56 pers mahasiswa dari 33 perguruan tinggi.

Namun Sholeh beranggapan bahwa di buku putih tersebut tidak ditulis demikian. “Fakta ini sering dikaburkan ya, terutama di buku putih PPMI (buku Menapak Jejak Pers Mahasiswa Indonesia-red). Itu isinya bohong semua,” kata Sholeh menyayangkan tulisan di buku tersebut.

Sholeh pun menjelaskan bahwa penulis buku tersebut juga menyadari itu salah. “Entah mengapa mereka seperti ingin mengaburkan PPMI itu dibentuk di UII,” tandasnya.

Senada dengan Sholeh, Hilal AB pun mengungkapkan bahwa dahulu persma dianggap sebagai ancaman.

Alasannya pun sama. Di masa itu yang berani mengkritik hanya persma. Akan tetapi di tahun 1990-an persma sempat dilarang dan tidak ada istilah pers mahasiswa. Persma dianggap kritis sehingga yang ada hanya istilah penerbitan.

Hilal adalah PU Himmah periode 1993/1994, setelah Sholeh lengser. Saat itu, Hilal ikut bersama Sholeh dalam sosialisasi Kongres PPMI ke beberapa persma di Indonesia, tak hanya Yogyakarta.

Ia pun menceritakan detail pelaksanaan kongres PPMI kala itu. Ingatannya agak kabur, “Sudah lama sekali soalnya, tapi yang saya ingat betul di dalamnya ada diklat,” terang pria

| LA PORA N K H USUS |

yang kini tengah mengurusi sebuah percetakan yang didirikannya di daerah Taman Siswa. Hilal menuturkan, “Tetap ada diklat, terus kalau keadaan aman, langsung dilanjutkan dengan kongres.”

Di kantor percetakan miliknya, ­Hilal masih memungut ingatan demi ingatannya. Hilal juga bersuara tentang pemilihan ketua PPMI, “Pada pemilihan ketua PPMI kita memang kalah, waktu itu harapannya memang dari Himmah tapi kalah.”

Hilal beranggapan bahwa Himmah yang menginisasi PPMI, berarti Himmah yang melaksanakannya. “Persma lain enggak memungkinkan dari segi birokrasi. UII waktu itu otonom sekali,” tuturnya. *** Pada waktu dan tempat yang berbeda. Di rumah joglo sederhana, di ujung gang perkampungan, kami menemui Moh. Fathoni. Ia adalah penulis buku Menapak Jejak Pers Mahasiswa Indonesia. Penampilan sederhana dan penuh kehangatan menyambut kami.

Awal mulanya, Fathoni bercerita proses pembuatan buku tersebut.

Dia bercerita, pembuatannya sudah dari beberapa periode. Sejak periode 1997-1998 sudah ada ide untuk membuat catatan-catatan tentang PPMI. Hanya saja kondisi PPMI saat itu belum memungkinkan. Kemudian tahun 2004-2006 program itu muncul kembali. Tapi, karena ada masalah akhirnya buku itu tidak terselesaikan.

“Jadi ini sebenarnya hanya melanjutkan program kerja sebelumnya. Ini kok menarik tapi enggak terealisasi,” tutur Fathoni. Ia adalah koordinator penelitian dan pengembangan (litbang) nasional PPMI periode 2008-2010.

Sebagai pengurus litbang, Fathoni

Dok. HIMMAH

membaca kondisi organisasi PPMI. Persoalan di organisasi PPMI ialah di setiap kepengurusan tidak ada hal yang dapat menyambungkan antar generasi.

Hal ini membuat tiap awal periode memulai organisasi PPMI selalu dari nol.

“Ini kan persoalan besar. Mau ngapain organisasi kayak gitu terus.

Bangun, habis, bangun lagi, habis lagi, begitu seterusnya,” ucap Fathoni sambil tertawa kecil. Fathoni juga berharap bahwa buku tersebut bisa menyambung antar periode. “Ini kan tentang sejarah,” lanjutnya.

Terkait penulisan buku ini, Fathoni mengakui bahwa penyusunan buku ini mengalami keterbatasan. Buku ini disusun tanpa data awal untuk memulai. Data primer yang menyusun buku ini ialah wawancara narasumber dan produk terbitan persma termasuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) persma yang membahas PPMI. Sambil menyeruput kopinya, FaHIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

thoni memaparkan dari awal generasi tahun 1989-1990 banyak orang yang terlibat dalam PPMI. Hal ini bermakna banyak orang yang perlu dimintai klarifikasi. Akan tetapi, hanya orangorang tertentu yang bisa diperoleh aksesnya sebagai narasumber buku ini.

Munculnya daftar nama narasumber tersebut diperoleh dari LPJ PPMI. Mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama di struktur kepengurusan.

“Jadi, kami kira sebenarnya buku itu perlu pembaharuan dan perlu diteruskan oleh pengurus berikutnya,” simpul Fathoni. Dia menambahkan bahwa dia dan timnya tidak melanjutkan mengedit bahkan menambah data lain setelah kepengurusan PPMI-nya usai. *** Keredaksian Menjelang tahun 1990, dunia kampus dan akademik dipengaruhi oleh isu pemikiran atau wacana Islamisasi ilmuilmu sosial. Oleh sebab itu, orientasi 87

| LA P ORA N K H U S U S |

keredaksian Himmah berfokus pada nilai-nilai Islam.

Sore itu, kami disambut resepsionis di Kantor Publica. Naik menuju lantai dua, di situlah kami bertemu Ifdhal Kasim. Ifdhal, begitu ia biasa disebut, menceritakan dinamika Himmah di masanya. Ifdhal merupakan Pemimpin Redaksi Himmah periode 1990/1991.

Ifdhal tidak menampik adanya pemberitaan tentang politik di masanya. Berdasarkan ceritanya, Himmah saat itu tetap meliput pemberitaan tentang politik nasional. Namun mencari dari segi Islaminya. “Ada subjektivitas Islam di dalamnya,” tegas Ifdhal.

Ifdhal Kasim menambahkan, “Himmah itu majalah Islam, tetapi tidak dibungkus dengan bentuk yang formalistik seperti majalah khotbah yang disebar saat Jumatan. Tetapi lebih ke bagaimana Islam sebagai nilai yang kita wujudkan dalam berita, bukan majalah dakwah.”

Begitu pula kampus UII yang ter-

lihat warna Islamnya. Era itu, politik mahasiswa UII didominasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), lembaga eksternal kampus yang mempengaruhi kekuatan internal UII. Zaman itu kampus sedang bergejolak, banyak protes kepada pemerintah. Organisasi mainstream mahasiswa ­seperti HMI berada di bawah kekuasaan pemerintah. Kondisi seperti itulah yang menimbulkan organisasi mahasiswa membentuk kelompok-kelompok studi. Berbeda dengan sekarang yang tidak lagi dikoordinasi oleh kekuatan politik negara. Keprihatinan yang dahulu dituangkan dalam kelompok studi sekarang berubah ke kekuatan di jalanjalan sehingga banyak demonstrasi terjadi.

Berbicara kelompok studi, Ifdhal memberi contoh satu kelompok yakni kelompok Rode. Lelaki berkacamata itu memiliki pandangan bahwa Rode merupakan kelompok studi yang biasanya berkumpul di luar kampus, ­

Dok. HIMMAH

88

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

tepatnya di sebuah kos di Gang Rode.

Tempat itu menjadi basis di mana para mahasiswa dari berbagai universitas bertemu. Agenda sebulan sekali mengadakan diskusi serta berbagi informasi. Di dalam pembahasannya ­ banyak diajarkan kebebasan berpikir dan tidak melulu berbicara tentang Islam. Melalui cara berfikir struktural seperti ini orang menyangka Rode ­diajarkan sebagai orang-orang kiri.

Ifdhal pun memaparkan pendapatnya terkait istilah kiri. Dia mengatakan bahwa istilah kiri berasal dari Inggris.

Di mana orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah selalu duduk di ­sebelah kiri, sedangkan yang menyetujui pemerintah duduk di sebelah kanan.

Melalui cerita itu, Ifdhal menyimpulkan, “Jadi, kiri sebenarnya tidak identik dengan Marxist Leninisme ya, tapi lebih ke mengkritik kemapanan.

Bisa saja komunis, orang Islam, liberal, dan macam-macam. Tidak identik dengan Marxist, ya.”

Ifdhal sendiri diduga merupakan ikon kelompok Rode di akhir 1980-an.

Begitu lah yang dituliskan Widiyanto di buku Api Putih di Kampus Hijau dalam judul “Periode 1990-an, Medium Pertarungan Kiri-Kanan” Namun, ketika kami berbicara bersama terkait kelompok Rode, Ifdhal berceletuk, “Kami bukan representatif orang Rode, hanya dimintai pendapat saja.”

Selain pengakuan diri, Ifdhal juga mengaku bahwa di dalam Himmah tidak ada kumpulan orang Rode. Hal ini berbeda dengan hasil tulisan Widiyanto yang merupakan Pemimpin Redaksi Himmah 2003-2004. Ia menuliskan bahwa sekitar tahun 1993, di dalam Himmah terdapat dua kubu yang sa­ ngat kuat yakni golongan kanan dan

| LA PORA N K H USUS |

golongan kiri. Di mana golongan kanan diisi oleh HMI, sementara golongan kiri diduduki kelompok Rode.

Widiyanto pun menuliskan bahwa memang terdapat perseteruan di dua kubu tersebut. Hal ini terlihat dari model arah pemberitaannya. Ketika Himmah didominasi oleh golongan kanan maka pemberitaan yang muncul ialah tentang keislaman. Sedangkan keberadaan kelompok Rode seakan menjadi jalur progresif Himmah di tengah kentalnya keislaman. *** Sholeh, yang termasuk aktivis lembaga ekstra UII memulai kisah kelembagaannya kala itu. Ia sempat menjadi Koordinator Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) UII periode 1990/1991. Lembaga ekstra ini diakui di kampus UII untuk mencetak kaderkader mahasiswa Islam. Di “kampus hijau” ini lah tempat pertama kali HMI terbentuk oleh penggagasnya, Lafran Pane.

Selanjutnya, di tahun 1986, HMI dibagi menjadi dua yakni HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) dan HMI Diponegoro (DIPO).

Adapun perbedaan HMI MPO dan DIPO terletak pada azas mereka.

MPO berpegang teguh pada azas Islam sedangkan DIPO berpegang pada azas tunggal Pancasila dalam menjalankan roda organisasinya.

Menurut Sholeh, pada tahun 1966 UII mewajibkan mahasiswa yang tergabung di HMI memiliki kader-kader yang militan. Pria kurus yang dibalut baju berwarna kuning ini memiliki pandangan bahwa mahasiswa yang sudah diasah di dalam HMI, tidak takut senjata dan ancaman-ancaman ketika duduk di lembaga kemahasiswaan se-

hingga lembaga kemahasiswaan UII selalu solid dan tidak pernah terpecah belah.

Melihat kondisi ini, Sholeh berpendapat bahwa justru dengan tidak adanya sistem self control, membuat kondisi lembaga kemahasiswaan UII lemah. “Sekarang UII enggak pernah satu isu dengan DPM, kan? Kenapa?

Karena tidak ada wadah untuk menggodok bareng-bareng. Kalau dulu digodok bareng-bareng di HMI,” tutur Sholeh tegas.

Alumnus Himmah yang juga alumnus HMI ini bercerita dinamika rapat di masanya, bahwa dahulu untuk memiliki satu suara dari forum, melempar meja adalah hal yang biasa terjadi. Tidak hanya itu, anggota rapat pun memegang badik dan celurit.

Namun Sholeh menyayangkan apa yang terjadi di zaman sekarang.

Menurutnya, lembaga kemahasiswaan sekarang terlihat adem ayem ketika mengangkat isu Sidang Umum. Tetapi ketika ada permasalahan lain justru antar lembaga pecah. “Jadi, menurut kami secara keseluruhan lembaga kemahasiswaan UII harus saling introkpesi,” kata Sholeh.

“Di masa kami termasuk lebih longgar, banyak yang bukan dari HMI. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir salah juga jika tidak ada wadah tunggal seperti HMI itu,” keluhnya.

Meloncat pada pascareformasi, Sholeh melihat persma era sekarang mengalami anomali, dalam arti gagap terhadap situasi secara umum. Tanpa basa-basi, Sholeh memaparkan pandangannya terhadap persma saat ini.

Dia mengungkapkan bahwa berita persma saat ini tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka adalah persma. Justru persma bertindak eks­ HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

klusif, seolah-olah persma adalah makhluk tersendiri yang lepas dari realitas di kampusnya, tidak menjadi bagian gerakan mahassiwa di kampusnya.

Menambahi pernyataannya tadi, dia memberi contoh bahwa di beberapa universitas terjadi konflik antara persma dengan lembaga-lembaga kampus lainnya. Sambil mengerutkan dahi, Sholeh mengatakan bahwa ini adalah hal yang aneh.

Hal ini yang menurut Sholeh membuat persma kehilangan jati diri. Mulai mencari jati diri yang menurutnya kurang sesuai dengan heroik gerakan mahasiswa.

“Hal-hal buruk tentang lembaga lainnya (lembaga kemahasiswaan-red) kalian ekspos,” ujar Sholeh.

“Mungkin kalian masih berfikir bahwa persma sama seperti dulu, ingin mencontoh seperti dulu. Loh situasinya sudah berubah kok. Harus dipikirkan ulang peran persma saat ini apa,” tegur Sholeh.

Di akhir pembahasan terkait persma, Sholeh pun berpesan bahwa di usia Himmah yang sudah menginjak setengah abad, Himmah harus bisa merumuskan kembali apa arti persma dalam realitas sekarang.q

Repotase bersama: Sirojul Khafid, Fahmi Ahmad B., Dian Indriyani, dan Nurcholis Ma’arif

89

| LA P ORA N K H U S U S |

Kami Tak Mau Kompromi!

Majalah sempat karut-marut karena penahanan. Beginilah sepak terjang Himmah untuk melawannya.

Oleh : Dian Indriyani

Anugrah Pambudi Wicaksono, PU Himmah 2007 - 2009 ketika ditemui saat wawancara di ruang Nadim gedung Ilmu Komunikasi, Jum’at(05/05).

Menurutnya pemberitaan Himmah bukanlah mencari - cari kesalahan akan tetapi bersifat mengkritisi untuk mengevaluasi isu tersebut.

Radix Sabili D.P | HIMMAH

P

ambudi merasa lelah.

Ia baru saja pulang dari rapat tahunan organisasi yang diikutinya, yakni Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Himmah Universitas Islam Indonesia (UII). Rapat itu diadakan di sebuah wisma di Kaliurang Yogyakarta, berhari-hari, dan biasanya menginap. Rapat musyawarah anggota (musang) namanya.

90

Musang merupakan agenda wajib pengurus LPM yang diadakan tiap akhir tahun. Saat musang, tiap pengurus harus memaparkan laporan pertanggungjawabannya dan memilih Pemimpin Umum (PU) untuk kepengurusan periode selanjutnya. Lelaki bernama panjang Anugrah Pambudi Wicaksono inilah yang terpilih menjadi PU Himmah kala itu. Pambudi menggantikan PU sebelumnya yang dijabat HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

oleh Indiah Wahyu Andari untuk masa kepengurusan 2007-2009.

Sesekali Pambudi menghela napas dalam. Setelah musang berakhir, ia bersama pengurus lainnya tak bisa langsung beristirahat, sebab ada beberapa barang bawaan milik Himmah yang harus ditata. Barang-barang tersebut sengaja dipindahkan ke tempat musang kemarin diadakan dan harus dikembalikan lagi ke kantor sekretariat ­Himmah di Jalan Cik Di Tiro.

Pambudi membuka pintu kantor Himmah untuk meletakkan barang-barang tersebut. Belum sempat memasuki kantor, perhatiannya langsung tertuju pada satu lembar kertas yang tergeletak di bawah pintu. Ketika membacanya, ia seketika terkejut.

Surat tersebut dikirimkan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII (DPM U). DPM U memprotes pemberitaan Himmah di buletin ­KOBARKobari yang bertajuk “Lilitan Utang di Balik Student Centre”, dan meminta Himmah untuk menghadap DPM U. Pemberitaan ini ada sebelum Pambudi naik menjadi PU, saat masih digarap di masa kepemimpinan Andari.

Tetapi karena sudah berganti kepengurusan, pemanggilan tersebut tentu dialihkan pada periode selanjutnya.

“Baru juga selesai musang, belum ada pengurus baru lah…” gumamnya. ***

| LA PORA N K H USUS |

menyebar kuesioner. Ditemukan sebanyak 81,7 persen dari 300 mahasiswa tidak setuju apabila dana pembangun­ an SCC tersebut dibebankan kepada mahasiswa. Ditambah lagi, sebanyak 65,7 persen tidak tahu-menahu tentang pembangun­ an SCC ini. Berita tentang SCC ini lengkap tertulis dalam KOBARKobari dan berujung pada pemanggilan ­Himmah oleh DPM U. Tak hanya permasalahan SCC, sebelumnya pemberitaan KOBARKobari juga pernah mendapatkan tanggapan yang sama dari DPM U. Penasaran, saya lalu menghubungi Pemimpin Redaksi (Pemred) Himmah

periode 2005-2009, Zimam Al-Haq. Sayangnya Zimam sedang berada di Surabaya, jadi hanya melalui surel lah saya mencoba mengorek dalam peristiwa tersebut.

Sebagai pemred, Zimam merasa harus bisa mengambil keputusan memaksimalkan tiap potensi pengurus dengan penempatan formasi yang tepat, me­ ngayomi semua bidang, termasuk melimpahkan perhatiannya pada produk, khususnya buletin KOBARKobari.

KOBARKobari dirancang secara ringkas, padat, efisien dan seaktual mungkin dengan menerapkan pengemasan tulisan berbentuk straight news.

Dok. HIMMAH

Berdasarkan berita utama ­ OBARKobari edisi 123 //Thn ke-10 K //Juli 2007 yang berjudul “Akhirnya, STUDENT CENTRE”, dikemukakan bahwa pembangunan Student Convention Center (SCC) direncanakan sebagai pusat kegiatan dan aktivitas mahasiswa. Bangunan ini terletak di bilangan Jalan Kaliurang km. 22, ­Pakem, Sleman, persis di kanan jalan sebelah utara loket masuk menuju kawasan wisata Kaliurang.

SCC sengaja berkonsep wisma, diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin menyewa tempat untuk melangsungkan kegiatan mereka dengan harga yang relatif lebih murah. Tak hanya mahasiswa UII, sekarang pun SCC di­ sewakan untuk berbagai acara perni­ kahan atau kegiatan non-mahasiswa UII. Ini mendatangkan pemasukan tersendiri bagi Keluarga Mahasiswa (KM) UII yang hasilnya akan diguna­ kan untuk pengelolaan gedung.

Menilik bagaimana proses pemba­ ngunannya, proyek pembangunan SCC tersebut menelan biaya Rp 3,6 miliar. Sebesar Rp 1,3 miliar didapat dari Badan Wakaf (BW), Rp 1,3 miliar dari rektorat UII, dan Rp 1 miliar ditanggung oleh lembaga kemahasiswaan. Sayangnya, lembaga kemahasiswaan baru mengantongi Rp 400 juta.

Sedang­kan sisa Rp 600 juta-nya, dipinjamkan oleh pihak rektorat serta BW. Dan untuk melunasinya, DPM U berjanji bahwa KM UII akan membayar cicilan Rp 100 juta per tahunnya.

Akibatnya, dengan alibi melunasi hutang, dana mahasiswa yang semula Rp 30 ribu per tahun dinaikkan menjadi Rp 45 ribu per tahun. Dari kena­ ikan Rp 15 ribu akan diambil Rp 7 – 8 ribu per mahasiswa untuk melunasi hutang KM. LPM Himmah UII pun

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

91

| LA P ORA N K H U S U S |

Berbeda dengan majalah yang menganut teknik in depth reporting. Orientasinya pun berlainan. Produk majalah Himmah membahas isu nasional yang digarap mayoritas oleh pengurus senior.

Sedangkan KOBARKobari didesain sebagai medium latihan penulisan pertama bagi para pengurus untuk meliput peristiwa yang lebih terpusat di internal kampus.

Dari satu pemberitaan buletin ­­in­­i­lah konflik dengan DPM U mulai mencuat. “Masalah diawali oleh sentimen kelembagaan di lingkungan KM UII. DPM U saat itu memprotes pemberitaan KOBARKobari terkait transparansi pengelolaan dan distribusi jas almamater,” Zimam mengungkapkan bahwa pemicu awal adalah berita KOBARKobari edisi 121//Thn ke-9//31 Maret 2007 berjudul “Lagi, Jas Almamater,” lengkap dengan komik jurnalistik (kojur) bertema serupa. Berita ini diliput anggota magang Himmah di saat Andari juga masih menjadi PU. Permasalahan dipicu oleh kojur yang diterbitkan Himmah. Kojur tersebut menggambarkan jas almamater yang terlalu lama diproduksi hingga akhirnya mahasiswa baru malas untuk mengambilnya.

Kojur sendiri merupakan hasil reportase yang dituangkan dalam bentuk komik dan mulai ada di pertengahan tahun 2007. Harapannya, kojur dapat menggiring pembaca agar lebih memahami berita yang sedang diangkat dan bertujuan membangun. Salah satunya adalah berita mengenai jas almamater tersebut.

Berita tersebut ternyata membuat DPM U panas. Ketua DPM U saat itu, Jaan Pamuji, langsung meminta audiensi dengan Himmah. Ada tiga orang yang menghadap. Andari, Rama 92

Patryaksa, dan Bambang Tri Sutrisno.

Rama adalah pemred KOBARKobari saat itu. Sedangkan Bambang adalah penulisnya dan masih berstatus anggota magang Himmah.

Hasilnya, Himmah akan memberikan ruang untuk memuat hak jawab DPM U terhadap pemberitaan. Namun sampai jangka waktu yang ditetapkan DPM U tak kunjung memberikan hak jawabnya. Lebih-lebih, DPM U meminta agar distribusi KOBARKobari edisi jas almamater ditarik dan mena­ gih Himmah untuk meminta maaf.

Dalam penjelasannya, alumni program studi Ilmu Hukum UII ini me­ ngamini bahwa perlakuan DPM U terhadap dua pemberitaan KOBARKobari tersebut benar terjadi dan dampaknya berbuntut pada kasus penahanan dana Himmah selama satu periode. Tiap pengurus kemudian iuran untuk membeli kebutuhan operasional Himmah.

Alumni pun ikut menyumbang. Akibat penahanan dana itu pula, tak ada majalah yang terbit selama kepengurusan Pambudi.

“Rupanya di peralihan periode Andari ke Pambudi, Himmah dibredel halus oleh DPM U dengan penahanan anggaran. Keadaan Himmah yang lagi bokek pada saat itu membuat majalah terancam tidak terbit. Tetapi di tengah situasi sulit, kami berusaha agar dapur redaksi Himmah tetap ngebul,” lanjut pria yang saat ini tengah melakoni pekerjaannya sebagai corporate commercial lawyer di PT. HM Sampoerna International Tbk. *** Ingin tahu lebih dalam kasus penahanan dana DPM U tersebut, saya lalu bertemu Pambudi di Ruang Nadim, Gedung Prodi Ilmu Komunikasi UII lantai tiga. Perawakannya tinggi besar, HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

berambut agak keriting, dan memakai baju koko berwarna kuning.

“Jadi ini lanjutannya setelah almamater, ada berita tentang SCC. Co­ vernya ‘Lilitan Utang di Balik Student Centre’,” jelasnya sambil mencoretcoret sebuah kertas. Saya pikir mungkin Pambudi lebih nyaman menceritakan kronologinya ketika divisualisasikan.

Isi berita tersebut saat itu membuat DPM U geram. Sedangkan

| LA PORA N K H USUS |

Dok. HIMMAH

Pambudi bersikeras mempertahankan berita tersebut. “Jika kamu menjadi pemimpin, secara idealisme, kalau kita salah mengaku lah. Tapi kamu mengerti anggotamu benar, ya kalau kita diinjak, kita harus lawan!” sentaknya.

DPM U seakan menentang dan mengintervensi Himmah. Pambudi bercerita bahwa sebenarnya DPM U lewat pembangunan SCC ini secara heroik ingin memberikan ruang ber-

organisasi untuk mahasiswa. Tetapi menurut DPM U, Himmah malah tidak mendukung dengan adanya pemberitaan tersebut. Sementara Pambudi merasa berita tersebut valid dan sesuai fakta. Semenjak itu kepengurusan periode Pambudi pun menolak kompromi dengan DPM U. Sebetulnya, akar permasalahan muncul dari kesalahan prosedur yang diterapkan oleh DPM U hingga ­akhirnya melatarbelakangi isu pembe­ ritaan SCC ini untuk diliput. Di mana faktanya, dana kelembagaan sebesar 400 juta tersebut merupakan dana yang diperoleh dari dana abadi. Sedangkan dana abadi menurut Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa (PDKM) UII merupakan dana yang diperoleh dari sisa anggaran kerja KM UII pada akhir periodesasi keuangan KM UII yang tidak terdistribusi atau bisa dibilang ‘dana sisa’ periode sebelumnya.

Alih-alih mengajak diskusi, peng­ alokasian dana abadi untuk membayar pembangunan SCC tidak melalui pembahasan atau keputusan bersama di lingkup KM UII. Termasuk sisa Rp 600 juta. Tanpa membahasnya terlebih dahulu dengan lembaga lainnya di UII, DPM U mengatasnamakan KM UII meminjam uang pada universitas.

“Nah kita kesalnya waktu itu adalah tanpa ngomong dulu ke KM. Ya, itu uang kita dong. Di PDKM juga enggak tertulis buat apa dana abadi itu nantinya bisa dipakai. Rawan banget kan dipakai untuk hal-hal yang tidak jelas. Harusnya dijelaskan dulu penggunaan dananya untuk apa. Mau enggak dihibahkan untuk SCC?” Pambudi sangat menyayangkan sikap DPM U saat itu.

Sebenarnya DPM U sempat me­ ngadakan rapat sosialisasi di bulan Juni HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

2007. “Ya, tapi tau kan rapat sosialisasi logikanya seperti apa? Tidak bisa me­ ngubah hasil sosialisasi, DPM U cuma mengemukakan saja, dan yang mende­ ngar tidak bisa memberikan pendapat.

Itu tidak demokratis,” lanjutnya.

Atas dasar tersebut, pemberitaan terkait SCC diliput, hingga kemudian terjadi sentimen antara DPM U dengan Himmah dan berujung pada penahanan dana. Penahanan dana berlangsung satu periode Pambudi, sejak bulan Agustus 2007 hingga akhir periode di tahun 2009. Padahal jika dana tersebut sudah didistribusikan ke lembaga-lembaga di bawahnya, terkhusus Himmah, majalah Himmah edisi No. 1/Th XL/2007 dengan Laporan Utama “Menguak Cacat Amdal” dapat didistribusikan karena sudah naik cetak.

Majalah edisi Amdal adalah garapan pengurus Himmah periode 2005-2007. Seharusnya majalah tersebut dapat terbit tepat waktu sebelum musang pergantian pengurus diadakan. Celakanya, kasus penahanan dana menyeruak.

DPM U sebagai lembaga legislatif di UII menyetop sementara kucuran dana mahasiswa terhadap Himmah sejak. Imbasnya, majalah Himmah periode 2005 – 2007 tertahan di percetakan dan tidak dapat diambil sebelum pembayaran dilunasi. Kasus ini meluas dan dianggap secara tidak langsung sebagai pembungkaman.

DPM U periode 2006-2007 d ­ engan logika student government dirasa Pambudi sangat berusaha untuk mencari pengaruh dengan cara yang tidak ideologis dan merasa memiliki kewenang­ an lebih terhadap Himmah. Padahal menurut Pambudi tidak ada garis ­instruksi antara DPM U dan Himmah, hanya konsultatif.

93

| LA P ORA N K H U S U S |

Ini terlihat saat Himmah menagih kucuran dana mahasiswa yang harus disetor DPM U per triwulan. Mereka menolak dan berkilah dengan alasan teknis dan protokoler. Seperti metode pelaporan yang salah, tata cara penulisan yang keliru, dan kemudian harus direvisi. Aturan pengetikan surat haruslah mengikuti pedoman mereka.

Laporan akhirnya direvisi, tapi dana tetap tak turun. Masalahnya, Himmah membutuhkan dana tersebut untuk ope­rasional sehari-hari dan pembayaran sisa uang percetakan yang harus dilunasi di periode sebelumnya.

“Dari situ kita merasa ada yang salah. Laporannya berkali-kali kita perbaiki, tapi enggak diterima juga.

Padahal Komisi III-nya bilang saat itu, laporan Himmah ini sebenarnya paling bersih, dan paling cepat dari seluruh KM. Kan enggak sah nahan duit kayak gitu,” terang Pambudi. Ternyata puncaknya, DPM U memakai alasan lain dengan pertimbangan dana tidak bisa diserahkan karena majalah Himmah tak kunjung terbit.

Muncul kabar, DPM U se­ ngaja seperti ini untuk melatih Himmah agar tidak manja, untuk menguji Himmah apakah masih bisa menerbitkan produknya. Padahal Himmah masih produktif dengan adanya KOBARKobari.

“Ya, gimana mau terbit kalau uang percetakan masih di dia (DPM U-red).

Majalah udah dicetak tinggal diambil tapi kan uangnya di mereka. Dia lupa enggak diturunkannya uang itu berarti semuanya enggak jalan. Duit honor mas Yanto (kepala kantor Himmah), tinta, kertas, penerbitan. Zalim kan,” Pambudi terlihat menggebu-gebu mengisahkannya.

Berbagai cara pun dikerahkan un94

tuk menekan DPM U. Tiga undangan audiensi dan diskusi dikirimkan pada DPM U. Audiensi pertama dilaksanakan di Kampus UII di daerah Demangan pada tanggal 27 Agustus 2007.

Namun audiensi dianggap gagal karena hanya ada satu orang perwakilan DPM U yang datang.

Langkah kedua, Himmah me­ ngadakan diskusi publik bertemakan “Kebebasan Pers Mahasiswa versus Birokratisme Lembaga Mahasiswa”.

Diskusi tersebut diadakan dua hari setelah audiensi pertama gagal dengan mengundang Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), DPM U se-kota Yogyakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa se-kota Yogyakarta, media umum, serta internal dan alumni UII. Nahas, perwakilan DPM UII malah tak datang.

Langkah selanjutnya, Himmah melayangkan somasi terhadap DPM U agar segera mengeluarkan dana pa­ ling lambat pada 22 November 2007.

Apabila dalam tenggat waktu tersebut DPM U belum menyerahkan dana kepada Himmah, maka kasus tersebut akan diajukan kepada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan PPMI yang akan menyikapi secara nasional dan atau melalui jalur hukum yang berlaku.

DPM U masih acuh hingga pe­ ngaduan dikirimkan Himmah kepada PPMI Dewan Kota Yogyakarta dan AJI. Menurut Himmah, PPMI, dan AJI, masalah ini adalah upaya pembredelan secara halus. Ada tanda pemberangusan kebebasan pers di dalamnya. PPMI dan AJI lalu mendesak DPM U dengan tawaran memenuhi pertemuan ketiga kalinya atau jalur media dan hukum jadi pungkasan.

Akhirnya diadakanlah pertemuan ketiga dengan rektorat tertanggal 3 HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Desember 2007. Ada tiga poin ke­ sepakatan tertulis yang disetujui antara Himmah dan DPM U dengan mediasi pihak rektorat.

Pertama, tanggung jawab dari kepengurusan Pambudi harus menerbitkan dan mendistribusikan majalah periode Andari. Kedua, pelunasan biaya penerbitan (keluar percetakan) ditanggung oleh Himmah (misal, melalui peminjaman). Ketiga, setelah majalah Himmah periode Andari didistribusikan, maka DPM U wajib menurunkan anggaran untuk periode Pambudi. Ke­ sepakatan ditandatangani oleh Pambudi dan Ketua DPM U, Jaan Pamuji serta disaksikan oleh pihak rektorat.

Bidang Perusahaan akhirnya menjadi lebih giat lagi menawarkan iklan.

Kamera, scanner, komputer, televisi dijadikan jaminan untuk berhutang ke mana-mana. Termasuk meminjam dana Rp 11 juta pada beberapa LPM fakultas dengan mengandalkan surat formalitas menggadaikan barangbarang Himmah. Akhirnya, setelah beberapa upaya dilakukan, biaya percetakan majalah “Menguak Cacat Amdal” dapat dilunasi dan keluar dari percetakan.

Belakangan Pambudi baru mengetahui intrik DPM U yang mengusung rencana dengan percetakan. DPM U ternyata sudah membayar lunas majalah Himmah sebesar Rp 7 juta. Pelunasan tersebut menggunakan dana Himmah yang ditahan, dan tanpa persetujuan Himmah. Tetapi percetakan harus berbohong dan mengatakan kepada Himmah bahwa pembayaran belum lunas.

“Ini pembelajaran buat Himmah katanya, nanti kalau Himmah sudah bayar, dibalikin ya. DPM U bilang gitu ke percetakannya,” papar Pambudi.

Ketika ingin memverifikasi peristi-

| LA PORA N K H USUS |

wa ini kepada Jaan selaku Ketua DPM U saat itu, yang bersangkutan tak sempat menjawab dan menyerahkan semua jawaban untuk dapat dita­nyakan langsung kepada Pambudi, PU Himmah di masa itu. Begitu pun ­dengan anggota DPM U yang lain. Sekitar lima orang yang saya hubungi hanya membaca pesan singkat saya via WhatsApp dan selebihnya menolak memberikan penjelasan. Saya akhirnya beralih pada anggota Komisi III DPM U yang bisa dimintai keterangan, yang bertugas khusus menangani dana mahasiswa. *** Pagi itu, sekitar pukul sembilan, Restiana sudah menunggu saya di sebuah ruangan lantai tiga, Gedung Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Perempuan bernama lengkap Restiana Puspitarini ini dulunya adalah alumni Ilmu Hukum UII yang juga merupakan anggota Komisi III DPM U bidang Administrasi Keuangan.

“Ya biasalah, intrik-intrik belajar politik itu kan dari mahasiswa. Ada kepentingan yang harus kami tutupi dan terekspos. Mungkin lalu berdampak negatif, tapi itu juga kan untuk pembelajaran mahasiswanya,” terang Restiana saat saya mencoba mengonfirmasi perihal kasus penahanan dana DPM U yang pernah terjadi dengan Himmah.

Restiana harus sudah berangkat ke bandara dalam penerbangan menuju Jakarta. Jadi kami tak bisa berbincang lama. Dalam obrolan singkat itu, Restiana mengaku tidak terlalu tahu banyak sebab perempuan yang kini bekerja di Direktorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri ini sudah lulus saat masih menjabat di kepengurusan DPM U. “Cuman memang benar kalau kita menahan dana teman-teman Himmah.

Cerita itu benar,” tanggapnya.

Dok. HIMMAH

Tetapi Restiana mengelak jika penahanan dana didasarkan dari dua berita yang pernah diangkat Himmah dalam buletin KOBARKobari. “Dari sisi kami, kami enggak akan ngomong kalau kami masih singgung masalah jas almamater dan SCC ya, kita enggak akan singgung itu. Tetapi kami mempertanyakan kerja teman-teman Himmah. Buletin ­ KOBARKobari kan seling­­an, yang utama majalah Himmah itu, nah itu yang kita tanyakan,” terangnya panjang.

Lalu ketika ditanyai perihal berita almamater, Restiana memaparkan HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

bahwa persoalan tersebut sudah selesai.

“Sempat ada rapat dan ada permohonan maaf dari PU-nya waktu itu (Andarired) di edisi setelahnya. Jadi menurut saya itu sudah selesai,” katanya.

Dalam kojur diceritakan bahwa pembuatan almamater terkesan lama.

Restiana sendiri beralasan bahwa lamanya produksi almamater bukanlah tanpa sebab. Pada tahun itu, produksi almamater terhambat karena lamanya pengukuran jas alamamater tiap mahasiswa. Jika sebelumnya tiap mahasiswa sudah langsung meminta ukuran jas almamater saat pendaftaran ulang 95

| LA P ORA N K H U S U S |

Dok. HIMMAH

mahasiswa baru, di zaman Restiana pe­ ngukuran dilakukan setelah masuk kuliah. DPM U harus membentuk panitia wilayah dulu baru meminta daftar ukur­an para mahasiswa baru. Sedangkan terkait berita mengenai SCC, Restiana tak banyak berkomentar.

Restiana agak terkejut ketika tahu bahwa pengurus Himmah harus meminjam dana dan iuran untuk mem­ biayai pengeluaran operasional Himmah. Tapi tidak dengan kabar bahwa DPM memang sengaja melunasi biaya penerbitan majalah Himmah tanpa sepengetahuan Himmah.

“Iya itu ada. Kita bayar ke pihak percetakannya. Itu bentuk tanggung jawab kami untuk membayar percetakan,” jawabnya. Ditanyai alasan 96

dari pembayaran yang dilakukan tanpa sepengetahuan Himmah, Rastiana hanya menjawab sebab Himmah belum memenuhi tanggung jawabnya menerbitkan majalah.

“Katanya biar Himmah belajar?”

Saya langsung bertanya balik.

“Iya dong, Kami kan bagaimana pun kepalanya KM. Kami menyoalkan majalah Himmah yang enggak terbitterbit,” tuturnya lugas. *** “Himmah juga ikut membangun Forum Komunikasi Pers Mahasiswa seUII pada 13 Desember 2008. Wadah ini adalah formalisasi dari sekian pertemuan yang telah digalakkan pers mahasiswa UII sejak pers mahasiswa di UII berdiri.

Memang masifikasi gerakannya baru HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Dok. HIMMAH

terlihat pada periode ini (2009) Itu juga terbangun dengan kondisi sosial politik kampus yang kondusif saat itu.” – tulis Pambudi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemimpin Umum LPM Himmah UII Periode 2007-2009.

Setalah konflik penahanan dana yang berkepanjangan terjadi, muncul satu dampak positif di baliknya. Konflik Himmah dengan DPM U ­mela­­­tar ­belakangi terbentuknya Forum Komunikasi Pers Mahasiswa (FKPM) UII pada tanggal 13 Desember 2008.

Ada tujuh LPM UII tingkat fakultas (LPM F) yang ikut saat pemben­ tukan FKPM. PU dan perwakilan dari tiap LPM tersebut menggelar musang perdana. Salah satunya adalah LPM Keadilan FH UII. Rully

| LA PORA N K H USUS |

Juliardi ­Achmad—PU LPM FH Keadilan periode 2008-2010—yang juga ikut berperan.

Ditanyai kronik pembentukan forum ini, Rully mengatakan bahwa motif FKPM berdiri berasal dari obrolan informal para pimpinan LPM. “Saat itu kalau tidak salah LPM Himmah sedang mengalami kesulitan penda­ naan. Nasib yang dihadapi Himmah ini dianggap bisa saja terjadi pada setiap LPM yang ada di UII,” terang Rully Rully juga bercerita bahwa ada beberapa LPM fakultas di UII yang sudah tidak produktif lagi meskipun sebenarnya anggotanya masih bersemangat menghidupkan lagi. Dari motif persamaan nasib ini lah terbentuk pertemanan dan komunikasi yang cukup solid di antara pemimpin LPM di UII sehingga menginisiasi pembentukan FKPM. Rully menekankan semangat pembentukan FKPM saat itu yang terpenting adalah untuk mengedepankan independensi dan kedaulatan setiap LPM F dan pusat untuk berkarya se­ suai visi misi tiap LPM, tanpa adanya intervensi lembaga lain dan organisasi ekstra kampus. Selain itu juga untuk menghidupkan kembali sejumlah LPM F yang hampir mati suri dan tidak produktif. FKPM bagi Rully, lebih membuka jalan tiap LPM di UII untuk saling berbagi ilmu mengelola LPM dan menularkan semangat produktivitas anggota LPM. Memang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) FKPM UII, dijelaskan dalam BAB III tentang Tujuan dan Usaha FKPM berdiri adalah untuk memperjuangkan kebebasan pers dan terciptanya demokrasi, meningkatkan mutu jurnalisme pers mahasiswa UII, dan

meningkatkan solidaritas pers mahasiswa UII. Hal itu dicapai dengan usaha advokasi pemberangusan kebebasan pers. Minimalnya, setiap sebulan sekali diadakanlah pertemuan rutin anggota FKPM UII. *** Akibat konflik yang berkepanjangan dengan DPM U, pengurus Himmah mulai kelelahan. Pengurus menjadi terfokus pada solusi menerbitkan majalah periode 2005-2007 dan bukan majalah khusus di periode 2007-2009.

Alhasil tidak ada majalah di periode Pambudi.

“Zamanku ya berjuang untuk menerbitkan majalah periode Bunda (panggilan pengurus untuk Andari-red) karena sudah masuk cetak. Kita rapat hampir tiap hari. Siang ketemu DPM U, malamnya rapat Kokob, dan rapat lagi bagaimana menghadapi DPM U sampai uangnya keluar,” keluhnya ditanyai perihal solusi mendapatkan dana.

“Tapi sampai satu periode aku, uangnya tetap enggak keluar. Baru keluar sampai pergantian DPM U yang baru ,” lanjutnya.

Mulainya kepengurusan DPM U periode 2008-2009 ternyata tidak menjanjikan aliran dana Himmah kembali lancar. Selama enam bulan sebelum musang akhir periode Pambudi diagendakan, DPM U periode baru menahan kembali dana Himmah dengan alasan produk yang tidak berjalan dan molornya periodesasi. Namun alasan terbantahkan karena periode Pambudi menerbitkan satu buku, KOBARKobari, dan majalah periode sebelumnya yang nyaris tak terbit karena penahanan dana. Hal ini tertulis dalam LPJ PU LPM Himmah UII periode 2007-2009.

Dari tahun ke tahun, memang HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

dalam satu periode, majalah selalu terbit setidaknya satu kali. Majalah seakan menjadi tolak ukur kesuksesan suatu periode Himmah, seberapa kuat dan pentingnya majalah untuk dapat diterbitkan, serta seberapa berarti majalah sebagai media pembelajaran dan diskursus awak-awak Himmah.

“Kalau enggak bisa menerbitkan majalah, kenapa kita enggak menerbitkan buku saja buat cari dana?” lanjut Pambudi. Meskipun majalah tidak terbit, setidaknya awak Himmah melalui kerjasamanya dengan UII Press dapat memproduksi buku ekspedisi jurnalistik berjudul Surga Kaldera Kawahijen akhir 2009.

Ada satu penekanan yang disimpulkan oleh Pambudi dan diucapkan dengan sangat tegas di hadapan saya.

“Sering kan kita ditanya, Himmah kenapa sih enggak sering mengangkat yang baik-baik?” tanyanya dengan nada sedikit menaik.

“Kalau kita angkat yang baik, yang baik pasti akan tetap baik. Tapi ini bukan masalah baik dan buruknya. Ini menyangkut kepentingan publik, bukan hanya kepentingan satu orang. Jika ada suatu kesalahan, maka hal itu perlu diubah, perlu dikawal dan dievaluasi oleh Himmah,” ucapnya. Pambudi menegaskan bahwa kritik adalah konsultasi gratis, yang terpenting tujuannya adalah untuk membangun.q

Reportase bersama : Novita Dwi K., Fahmi Ahmad B.

97

| LA P ORA N K H U S U S |

Setengah Abad Berlalu Berbagai perubahan dilakukan untuk Himmah semakin berkembang. Bagaimana Himmah di usianya ke 50 tahun ini?

Oleh: Dian Indriyani

Dok. HIMMAH

K

ampus Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) terasa hening siang itu. Hanya ada satu atau dua orang berseliweran di gedung berlantai empat tersebut. Di lantai pertama, terdapat satu ruangan yang langsung terlihat ketika hendak menaiki tangga. Letaknya pas di sebelah tangga. Di depannya terpampang sebuah papan nama bertuliskan “Lembaga Pers Mahasiswa Himmah Universitas Islam Indonesia”. Salah satu lembaga mahasiswa yang bernaung di bawah UII. Masuk ke ruangannya, tampak berbagai bacaan berceceran di atas karpet.

Terdapat tumpukan Harian Kompas, 98

majalah Tempo, dan beberapa buletin dari media pers mahasiswa (persma) lainnya.

Ada juga beberapa cangkir kotor dengan sisa ampas kopi tergeletak. Lengkap dengan asbak berisi abu dan potongan puntung rokok di sampingnya.

Memang, semalam ruangan ini habis dipakai untuk rapat redaksi. Sambil sesekali menghisap rokok, sesama pengurus biasa saling bertukar pikiran ditemani secangkir kopi.

Terlihat pula hasil coretan rapat redaksi masih membekas di sebuah papan tulis kecil, disenderkan begitu saja pada sebuah pembatas dinding. Kadang, beberapa pengurus bersembunyi di HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

baliknya jika ingin beristirahat sejenak.

Apalagi di sela rapat, yang biasa dilakukan hingga tengah malam.

Namun malam ini berbeda. Tak ada debat hebat yang biasa terjadi ketika rapat. Sebab nanti malam, pemilik nama ruangan ini akan merayakan hari lahirnya ke-50, tepat pada 11 Maret 2017. *** “Dulu ruangan Himmah itu masih di pinggir Jalan Cik Di Tiro, sebelah­ nya Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam) itu loh, wah sampai televisi aja pernah hilang,” ungkap Widiyanto, Pemimpin Redaksi (Pemred) LPM Himmah UII tahun 2003-2005.

“Dulu juga wakil rektor III suka

| LA PORA N K H USUS |

berkunjung, terus bilang ‘Wah ruangan kalian ini kotor sekali.’ Nah itu biasa­ nya pesan secara enggak langsung kalau mereka ingin menggusur Himmah untuk pindah ke kampus atas,” lanjut pria yang sehari-hari dipanggil Wiwid ini sembari mengingat hal-hal mengesankan di periodenya.

Sebelum menjadi pemred, Wiwid berkiprah sebagai redaktur pelaksana atau biasa disebut redpel. Gaya penulisan para reporter Himmah saat di­ pimpin Wiwid beralih jalur menjadi jurnalisme sastrawi. *** Sejak terbentuk pada 1967, ­Himmah yang saat itu masih bernama Muhibbah sangat kritis membahas persoalan ekonomi, hukum, dan politik.

Hal ini menyebabkan Muhibbah me­ ngalami dua kali pembredelan di rezim Soeharto, yakni pada 1978 dan 1982.

Menjelang Pemilihan Umum Presiden di tahun 1978, Surat Tanda Terdaftar Muhibbah bersama beberapa media massa lainnya dicabut oleh Menteri Penerangan. Sedangkan di tahun 1982, Muhibbah kembali mengalami pembredelan untuk kedua kalinya dengan alasannya yang sama, karena kekeh menerbitkan tulisan berbau politik praktis. Sehingga untuk menyiasatinya, Muhibbah lalu bangkit dengan nama lain, LPM Himmah UII. Identitas baru, tampilan baru, dan muatan yang baru. Persma, termasuk Himmah semenjak itu tidak lagi boleh membahas persoalan politik, dan hanya boleh menyajikan tulisan menyangkut persoalan akademik atau ilmu pengetahuan.

Himmah pun mengikutinya. Pemberitaan terorientasi pada ilmu pe­ ngetahuan dengan konsep keislaman.

Mengutip tulisan Wiwid dalam buku

Api Putih di Kampus Hijau, diterangkan bahwa saat itu redaksi majalah seakan hendak menekankan bahwa urusan ritual agama adalah problem terbesar yang dihadapi umat. Hal ini didukung oleh pemikiran awak Himmah yang mayoritas merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga 1990-an. Dominasi kelompok HMI di Himmah membuat isu keislaman lebih banyak naik cetak dan isu-isu ke­ kuasaan pemerintah minim dibahas.

Kemudian pada 1993, Himmah mulai berani kembali meliput pemberitaan bersifat kritis tentang politik kekuasaan negara. Hal ini ditandai dengan beredarnya majalah bertajuk “Konsensus bagi Kehadiran Oposisi”. Masih berdasarkan tulisan Wiwid, di dalamnya dijelaskan bahwa konteks pemberitaan yang mulai berubah kekirian didorong oleh munculnya kelompok Rode yang menguasai struktur redaksi Himmah pada 1995.

Kelompok Rode merupakan kelompok studi yang berdiri di tahun 1987 oleh para aktivis UII. Diskusinya tak jauh dari pembahasan tentang nasib rakyat, mengulas sejarah gerakan mahasiswa, dan mengkaji potensi-potensi gerakan rakyat dalam melawan peme­ rintahan orde baru kala itu. Mereka biasanya berkumpul di satu tempat di sebuah gang Taman Siswa, dekat ­dengan kampus Fakultas Hukum UII bernama Gang Rode. Dari situlah sebutan kelompok Rode muncul.

Pascareformasi 1998, kedua kelompok—Rode dan HMI—seperti me­ narik diri dari Himmah. Namun penulisan masih menjunjung tinggi realisme sosial dengan menekankan realitas objektif sebagai bagian dari persoalan struktural. Begitu yang disebutkan Wiwid dalam tulisannya.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Semua pemikiran pengurus saat itu disusun dari kumpulan-kumpulan artikel, jurnal atau bahan diskusi awak Himmah, juga reportase dengan bebe­ rapa pembicara yang ahli di bidang­nya.

Tidak seperti sekarang, di mana liputan tidak lagi seperti makalah yang me­ ngutip banyak sumber seperti majalah Himmah di beberapa periode sebe­ lumnya. Tetapi lebih berbentuk narasi lewat reportase mendalam, dan tentu saja tetap mengutamakan pembelaan terhadap kaum marginal.

Gaya penulisannya pun kemudian semakin berkembang dengan adanya jurnalisme sastrawi di tahun 2­ 000-an, kala periode Wiwid berjalan. Di­namika di bawah kepemimpinan ­ W iwid se­ bagai pemred ini mempengaruhi Himmah dalam sisi redaksional dan ­ mungkin banyak lagi pengaruh lainnya yang belum saya ketahui.

Ditemui di rumahnya di ­sekitaran daerah Depok, pria yang bekerja sebagai project manager Oxfam ini mengatakan bahwa memang di masa kepengurusannya, Himmah memiliki jejaring yang luar biasa untuk membantu peng­ garapan liputan awak-awaknya.

Gaya penulisan majalah Pantau lah yang banyak mempengaruhi redaksi Himmah saat itu. Pantau memperkenalkan Himmah pada genre baru jurnalisme. Wiwid menceritakan bahwa Pantau menampilkan gagasan produk jurnalistik yang baru untuk Indonesia dengan mengembangkan fungsi keberpihakan.

Himmah berusaha mengawinkan hal itu dengan liputan naratif dari sudut pandang orang pertama. “Jika LPMLPM lain menampilkan lebih banyak porsi untuk perampasan tanah, penggusuran, dan lainnya. Ya, kita melakukan hal yang sama, cuman dengan 99

| LA P ORA N K H U S U S |

Dok. HIMMAH

sudut pandang yang berbeda,” ungkapnya. Hasilnya, Himmah menjadi persma pertama yang menerapkan konsep jurnalisme sastrawi pada masa itu.

Jurnalisme sastrawi adalah satu dari sekian banyak nama dari genre tertentu dalam jurnalisme yang diperkenalkan oleh wartawan Amerika Serikat, Tom Wolfe, di tahun 1973. Ada juga yang memakai nama narrative reporting atau pasionate journalism. Genre ini mengawinkan disiplin jurnalisme dengan daya pikat sastra. Bahasanya lugas dan tidak mendayu-dayu.

Perbedaan jurnalisme sastrawi terletak pada penulisan dan teknik reportasenya. Genre ini mengandalkan dialog dan adegan dalam penulisannya.

Reporter juga seakan-akan menyusup dalam cerita yang dikerjakannya.

Teknik immerse reporting namanya.

Selain itu reportase tak hanya meliputi dua pihak, tetapi multi laporan dengan waktu reportase yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun agar hasilnya mendalam. Bentuk tulisan ini yang diterapkan Himmah.

Tiap reporter setidaknya menggunakan predikat ‘‘saya’’ dan sesedikit mungkin memakai predikat ­‘’Himmah’’.

100

Hal ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban para reporter terhadap pembaca dan warga.

Keterangan ini dikuatkan oleh ­Ilmia Rahayu, Pemimpin Umum (PU) Himmah 2003-2005. Dari penjelasan perempuan yang lebih akrab disapa Mia ini, diketahui bahwa Himmah memutuskan untuk mulai menggunakan jurnalisme sastrawi karena dirasa lebih mudah diterima oleh generasi pascareformasi. Di mana pembaca tidak lagi menyukai gaya-gaya jurnalisme yang kaku dan keras sepeti bahasa pamflet.

“Prinsip jurnalisme sastrawi adalah bagaimana menampilkan wacana yang serius dengan gaya bercerita yang santai dan luwes, agar pembaca tidak capek,” tutur Mia yang kini bekerja sebagai bankir di Jakarta.

Karenanya, menurut Mia memberitakan fakta menggunakan bahasa sastrawi menjadi salah satu cara menyegarkan kemasan jurnalisme yang dianggap membosankan dan monoton.

Mia juga menuturkan bahwa pro­ ses reportase membuat pandangannya lebih terbuka terhadap kemanusiaan, terutama saat peliputan konflik petani teh Pagilaran dan konflik tanah di Jawa Tengah dalam menghadapi penguasa.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Selain itu menurut Wiwid, ­ immah saat itu juga merasa perlu H mengadopsi liputan investigasi yang membahas kejahatan publik. Sekarang liputan itu dirangkum pada satu rubrik tersendiri bertajuk ‘Lacak’ dalam majalah Himmah. Lacak pun sebenarnya pertama kali ada di tahun 2000, saat Ahmad Jaelani bersama Nuda Efendi menjabat sebagai PU dan pemred.

Liputan Lacak bagi Wiwid benarbenar berusaha mengawinkan prinsipprinsip jurnalisme investigasi, naratif, dan juga keberpihakan. Hal ini didukung oleh berakhirnya kekuasaan pemerintahan orde baru, dan berganti ke era reformasi. Di zaman pemerintahan Habibie, kebebasan berpendapat dijunjung tinggi. Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin bersuara.

“Nah itu kuncinya Himmah pascareformasi. Berbeda dengan tahun 1980-an, Himmah masih kuat ­dengan budaya diskursus. Di mana untuk mengungkap kejahatan rasanya sulit dilakukan, dan untuk melakukan investigasi rasanya enggak mungkin karena dikekang,” tutur Wiwid sambil sesekali meladeni anak sulungnya yang sedang bermain.

Dalam obrolan kami, Wiwid menandaskan bahwa di zamannya, menyajikan laporan secara bagus dan mendalam adalah sebuah tantangan dalam era reformasi.

Berbeda dengan era sebelumnya yang identik dengan tindakan represif. Saat pembredelan persma terjadi di mana-mana, pembungkaman media digalakkan secara brutal dan gerakan persma benar-benar dibatasi.

Tak hanya dari segi redaksional, di tahun 2003 juga terjadi musyawarah anggota (musang) istimewa pergan-

| LA PORA N K H USUS |

tian PU Himmah periode 2003-2005.

Musang istimewa adalah forum tertinggi anggota LPM Himmah UII yang diadakan ketika terjadi keadaan lembaga yang tidak bisa diatasi atau di luar perkiraan sehingga menyebabkan adanya pergantian PU. Awalnya, PU terpilih periode 2003/2004 adalah IB Ilham Malik. Namun selang beberapa bulan setelahnya, Ilham—panggilan IB Ilham ­Malik— turun dan digantikan oleh Ilmia ­Rahayu pada 25 Desember 2003. Ilham turun tanpa ada majalah yang terbit.

“Sepertinya karena yang bersang­ kutan kurang aktif,” balas Ilmia Rahayu singkat melalui surel saat kami mencoba mengklarifikasi terkait hal ini. Saya memang tidak sempat menyambangi­ nya, jadi melalui surel lah saya bertanya.

Ingin mengetahui lebih lengkap, saya menyoalkan hal ini kepada Wiwid.

Wiwid menjadi ketua sidang saat itu. Dia memaparkan situasi lembaga yang tidak kondusif menjadi penyebab diadakannya musang istimewa.

Dan lagi, ada perbedaan prinsip dalam kepengurusan. Awak redaksi dari awal sudah punya strategi untuk mengusung Mia menjadi PU. Namun ternyata Ilham membuat persetujuan dengan ­ bidang Perusahaan (PH).

“Sehingga basis dukungan Ilham lebih banyak dari PH. Terus Ilham juga lebih aktif di luar Himmah,” tuturnya lugas.

Menurut Wiwid, Ilham adalah sosok yang sangat produktif tetapi mempunyai pemikiran yang agak berbeda dengan awak redaksi Himmah, ter­ utama menyangkut persoalan keberpihakan dan manajemen penerbitan.

Ilham berpikir Himmah harus dibuat secara profesional, di mana produk diterbitkan rutin dan teratur,

sesuai tenggat waktu percetakan. Sehingga banyak iklan masuk, pema­sukan jalan, dan bidang PH puas. Tentu saja penghambat terbesar adalah awak redak­ si yang menyusun tulisannya.

“Misinya besar, cuma enggak didukung redaksi. Kita kan bukan mesin,” tegas alumnus program studi Ilmu Hukum UII lulusan 2006 ini. *** Pergantian kepemimpinan dari Ilham ke Mia secara tidak langsung ternyata berimbas pada dinamika Sumber Daya Manusia (SDM) Himmah dan hubungan LPM se-UII. Hal ini diungkapkan oleh Indiah Wahyu Andari, PU Himmah periode 2005-2007, setelah Mia lengser.

Pertama, secara kuantitas jumlah pengurus berkurang. Saat musang istimewa diadakan, magang tidak menjadi prioritas pengurus. “Ya, karena pada konsentrasi ke musang dan lebih fokus ke penerbitan majalah. Dan sebenarnya yang paling terasas dari pergantian kepengurusan sih majalah jadi tertunda,” tukasnya.

Hingga akhirnya magang tidak terkontrol dan jumlahnya menjadi sedikit.

Total pengurus yang diangkat di masa kepemimpinan perempuan bernama pendek Andari ini adalah 14 orang.

Kedua, SDM secara kualitas. Tidak ada program khusus bagaimana mening­katkan kualitas pengurus yang baru saja dilantik.

Semenjak musang istimewa juga, antara Himmah dengan LPM fakultas tidak lagi mempunyai hubungan ­hie­rarkis. Himmah yang awalnya ber­ ada di atas LPM-LPM fakultas, kini menjadi setara.

Begitu pun dari segi keuangan.

Padahal sejak awal, Himmah menjadi pusat distribusi dana mahasiswa untuk HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

LPM-LPM fakultas. Namun sekarang distribusi dana mahasiswa per fakultas dikerahkan langsung oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM Fakultas).

Selain itu, dahulu selain pengurus lama dan magang, delegasi LPM dari tiap-tiap fakultas di UII dapat diangkat menjadi pengurus Himmah melalui musang.

Namun sejak musang istimewa, tidak ada lagi kader dari tiap fakultas yang naik menjadi pengurus Himmah.

Ilham sendiri merupakan kader ter­ akhir dari LPM Fakultas yang diangkat menjadi pengurus Himmah. Tidak ada alasan jelas mengapa perubahan tersebut muncul.

Ada enam LPM Fakultas saat itu.

LPM Profesi dari Fakultas Teknologi Industri (FTI), LPM Keadilan Fakultas Hukum (FH), LPM Ekonomika Fakultas Ekonomi (FE), LPM Pilar Demokrasi Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI), LPM Kognisia Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya (FPSB), dan LPM Solid Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), tempat ­Ilham bergiat sebelumnya.

Jika mewacanakan kembali ­Himmah di atas LPM-LPM fakultas, Andari khawatir Himmah akan terkesan menguasai sumber daya dikarenakan dana seluruh LPM fakultas dan kader-kader fakultas terpilih berada di Himmah.

“Kecuali jika ada alasan kenapa Himmah yang harus mendapat sumber daya ini, misalnya karena Himmah yang melatih kader LPM Fakultas, atau karena Himmah bertugas mem-back up kegiatan-kegiatan LPM Fakultas.

Tinggal apa alasannya aja,” tutur Andari berpendapat panjang lebar tentang mana yang lebih baik dari dua kondisi kedudukan Himmah tersebut.

101

| LA P ORA N K H U S U S |

102

Dok. HIMMAH

Andari kini bekerja sebagai konselor psikologi sekaligus manajer divisi pendampingan Rifka Annisa Yogyakarta. Sehari-hari perempuan berkacamata ini disibukkan oleh aduan para perempuan karena perlakuan tak adil yang mereka terima. Pekerjaannya terfokus pada isu gender. Ruang yang memperjuangkan hak kaum perempuan agar dihormati.

Sama hal nya dengan Himmah saat itu. “Sebelumku adalah eranya sema­ ngat perlawanan, apalagi wacana kiri.

Dan dulu, ruang publik dikuasai oleh media massa. Apalagi media mahasiswa. Karena asumsinya, media adalah tempat menyuarakan apa yang dialami oleh kaum marginal,” terang alumni Psikologi UII angkatan 2003 ini.

Media massa mulai berkembang di tahun 2000-an. Saluran televisi saat itu makin menjamur. Informasi di­ tampilkan sangat apik lewat tayangan-­ tayangan televisi.

Tiap orang tak lagi memandang sebelah mata sebuah informasi jurna­ listik. Persma di tahun 2000 juga masih menjadi rujukan kampus. Informasi terbaru tentang kampus disiarkan lewat produk persma, termasuk Himmah.

Tetapi karena perkembangan teknologi, informasi tak lagi sulit diperoleh. Informasi datang dari berbagai penjuru terlebih saat internet berkembang. Beragam jenis media sosial (medsos) diproduksi untuk memudahkan komunikasi personal.

Ruang publik yang sebelumnya dikuasai oleh media massa termasuk persma pun mulai beralih ke medsos.

Lewat medsos, semua orang dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bebas. “Nah Himmah saat periodeku agak gagap juga menghadapi situasi seperti itu. Himmah sedang mencari

bentuknya,” tandas Andari.

Maka dari itu jika di masa Mia dan Wiwid masih kental dengan semangat reformasi, maka Himmah di bawah kepemimpinan Andari justru lebih dekat dengan pengaruh tren media.

Karenanya Himmah, menurut Andari harus dapat beradaptasi.

Hal ini didukung oleh kekuatan persma sendiri yang unggul dengan berita terverifikasi, beda halnya dengan medsos di mana tiap orang dapat asal berbicara.

Obrolan kami dengan Andari pun melantur hingga kemana-mana. Saking asyiknya, sambil tertawa Andari mulai mengenang masa-masanya di ­Himmah, terutama saat ospek universitas mahasiswa baru UII (Pesona Taaruf/Pesta).

Baginya, Pesta menyimpan cerita unik tersendiri.

Saat Pesta, tiap Unit Kegiatan Mahasiswa dan Lembaga Khusus mendapat tenda sebagai basecamp sementara. Pesta berjalan, dan kegiatan persma disibukkan dengan liputan ­dengan ambisi KOBARKobari terbit sehari jadi.

“Liputan sehari, malam nulis, pagi langsung print dan fotokopi. Malammalam cari listrik, dapat di pos satpam, terus kita ngetik di situ bawa-bawa PC (Personal Computer). Niat banget. Kalau rapat aku SMS (Short Message Service) satu-satu, per sms 350 rupiah, sekarang

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

mah gampang ada grup. Pokoknya telepon genggam apalagi laptop itu masih barang mewah!” ceritanya sambil terbahak-bahak.

“Ya keuntungan teman-teman Himmah selama 50 tahun ini nih, juga sudah menang nama. Tapi kalau kita ­ tidak mempertahankan kualitasnya, bisa saja orang-orang beralih,” lanjut Andari. Menurutnya, Himmah perlu berfikir untuk tidak hanya memproduksi berita tapi juga bagaimana menjaga kualitasnya. *** Itulah yang Himmah terapkan dari waktu ke waktu. Berbagai pengembang­ an dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Di awal ­1990-an, dalam satu periode Himmah bisa menerbitkan empat majalah dan satu tabloid. Sekarang, setiap periode hanya menargetkan minimal menerbitkan satu majalah, yang didukung oleh penerbitan buletin dan media daring.

Dahulu biaya untuk mencetak majalah belum begitu besar. Hingga semenjak 1967—awal Muhibbah terbentuk—tiap pengurus yang terlibat dalam pembuatan majalah mendapatkan honorarium yang besarnya telah ditentukan. Akan tetapi pemberian honorarium tersebut berhenti di kepengurusan tahun 1993.

Selepas itu, sudah tidak ada honorarium bagi penulis Himmah. Terlebih

| LA PORA N K H USUS |

karena krisis moneter pada 1997-1998, oplah penerbitan yang berkisar 5000 eksemplar mengalami peningkatan ­biaya cetak yang secara tidak langsung membebani pengurus.

Selain majalah, terdapat buletin yang muncul pada kepengurusan 1991–1992 bernama Koran Himmah dan seterusnya menjadi buletin Pekik.

Pekik adalah sarana pembelajaran di Himmah bagi pengurus baru hasil re­ kruitmen dan magang.

Mereka ditugaskan untuk membuat sebuah terbitan berbentuk buletin. Hal ini masih dilakukan sampai sekarang namun dengan nama yang berbeda, yaitu KOBARKobari.

Di periode 1998, Pekik berubah nama menjadi KOBARKobari, yang berarti koran selembar-selembar yang dibagi. Mengutip Laporan Pertanggungjawaban Himmah Bidang Redaksi Periode 1998-1999, disebutkan bahwa KOBARKobari adalah salah satu produk Himmah yang berbentuk koran selembar sebagai pionir dalam lingkungan LPM UII. KOBARKobari awalnya terbit berbentuk fotokopian setiap dua kali seminggu yakni di hari Selasa dan Kamis. Namun kini, KOBARKobari dijadwalkan terbit tiap sebulan sekali dengan tampilan yang lebih tebal dan berwarna, tak lagi selembar-selembar.

Penerbitan KOBARKobari dimaksudkan sebagai wadah informasi dan komunikasi bagi seluruh civitas akademika UII. Beritanya meliputi permasalahan yang terjadi di lingkungan UII baik yang terjadi di tingkat universitas maupun tingkat fakultas.

Perkembangan teknologi pun tak luput dari perhatian Himmah. Semakin berkembangnya dunia teknologi juga membuat Himmah harus menya-

jikan laporan secara cepat dan terbarukan. Pada periode 2009, Himmah meluncurkan sebuah portal berita tatkala erupsi Merapi tahun 2010 terjadi.

Isinya lebih sebagai Pusat Informasi Bencana (PIB) setelah erupsi Merapi.

PIB namun tidak bertahan lama dan dihidupkan kembali dengan nama Himmah Online pada 2013. Isi konten menyasar tidak hanya internal, namun juga berita eksternal UII yang akan mudah menjadi viral lewat perkembang­an internet. *** Pernak-pernik telah tergantung rapi di dinding hall kampus. Satu gerobak angkringan yang dipesan juga sudah siap menyajikan makanan dan minum­ an. Karpet pun digelar. Jarum jam menunjukkan pukul delapan malam dan itu berarti perayaan akan segera dimulai.

Satu per satu tamu undangan lalu berdatangan. Ada beberapa pengurus Himmah, LPM fakultas, dan tentu saja para alumni Himmah yang masih berdomisili di Yogyakarta.

Pembawa acara mulai membuka acara perayaan tersebut. “Mari kita buka acara ‘Milad LPM Himmah ke50 Tahun’ ini!” seru si pembawa acara.

Tepuk tangan lalu bergemuruh. Benar, per tanggal 11 Maret 2017, LPM ­Himmah UII sudah berusia 50 tahun.

Acara dilanjutkan dengan berbagai sambutan, salah satunya adalah sambutan dari perwakilan alumni, Andari.

“Terima kasih pernah menjadi tempat tumbuh dan belajar, menemukan pemikiran baru, persahabatan dan keluarga. Selamat ulang tahun LPM Himmah yang ke-50. Sukses selalu!” tukasnya.

Perayaan tersebut cukup sederhana. Hanya diadakan di ruang terHIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Dok. HIMMAH

buka, ­ dengan hidangan angkringan dan duduk di lesehan. Tak lupa pula satu tampah tumpeng nasi kuning yang akan dipotong dan dibagikan. Pemotongan tumpeng memang sudah umum dilakukan dalam agenda semacam ini.

Walaupun sederhana, namun bermakna. Selama 50 tahun ini, Himmah selayaknya patut berlega hati. Sebab dibanding LPM lain, Himmah masih diberi keleluasaan menggunakan dan mendapatkan fasilitas yang memadai.

Sangat mudah mendapat bantuan komputer, printer, bahkan dana dari rektorat. Kantornya pun sepasang. Setidaknya dengan serba-serbi kemudahan ini, kualitas Himmah harus progresif, tak boleh keok dibandingkan periode lalu.q

Reportase bersama: Nurcholis Ma’arif, Novita Dwi K., RB Radix Sabili D. P. 103

|PU S TAK A |

Eka, Perlawanan, dan Perempuan Eka selalu menempatkan tokoh-tokoh dalam novelnya tentang manusia yang menghadapi sesuatu yang rumit dan menekan. Beberapa diwakilkan dengan suara perempuan.

Oleh: Nurcholis Ma’arif Cantik Itu Luka Tahun Terbit: 2004 Penerbit: Gramedia Pustaka utama Tebal: 496 halaman

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas Tahun Terbit: 2014 Penerbit: Gramedia Pustaka utama Tebal: 243 halaman 104

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

Lelaki Harimau Tahun Terbit: 2004 Penerbit: Gramedia Pustaka utama Tebal: 190 halaman O Tahun Terbit: 2016 Penerbit: Gramedia Pustaka utama Tebal: 470 halaman

|PUSTAKA|

“Sore hari di akhir pekan bulan Maret, Dewi Ayu bangkit dari kuburan setelah dua puluh satu tahun kematian,” tulis Eka Kurniawan pada kalimat pertama novelnya, Cantik Itu Luka yang terbit tahun 2002.

Dewi Ayu, tokoh utama dalam novel ini merupakan perempuan keturunan Indo-Belanda yang “ditakdirkan” sebagai pelacur sebagaimana manusia lain ditakdirkan se­ ­ bagai nabi atau lainnya, begitulah pengakuannya. Ia lahir dari perkawinan sedarah orang tuanya, Henri Stammler dan Aneu Stammler.

Henri merupakan anak dari Ted Stammler dengan ibunya, Marietje Stammler. Sedangkan Aneu lahir dari Ma Iyang yang merupakan perempuan pribumi yang dipergundik Ted. Ma Iyang sendiri memiliki kekasih sesama pribumi, Ma ­Gedik. Namun, kondisi kolonial serta kerakusan birahi Ted memisahkan kisah cinta Ma Iyang dan Ma Gedik.

Sejak dilahirkan, Dewi Ayu ditinggal oleh orang tuanya

dan diasuh oleh kakek serta neneknya. Kondisi penaklukan Jepang terhadap kekuasaan kolonial Belanda mengharuskan kakeknya mengikuti perang, sementara neneknya mengungsi, sehingga Dewi Ayu harus hidup sendiri.

Pada saat itulah Dewi Ayu menikahi Ma Gedik—laki-laki yang sangat dicintai neneknya—secara paksa. Setelah beberapa hari menikah, Ma Gedik malah berlari menuju suatu bukit dan melompat sehingga tubuhnya hancur dan tewas. Tingkah Ma Gedik tak lain mengikuti kekasihnya, Ma Iyang yang le­ bih dulu melakukannya di bukit lain sebelahnya.

Dari sinilah petaka itu dimulai. Kelak, roh Ma Gedik dengan segala dendamnya mengantarkan bencana kepada kehidupan Dewi Ayu, empat anak hasil pelacurannya, serta cucu-cucunya. Tiga anak perempuan pertamanya, Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi yang mewarisi kecantikan Dewi Ayu, pergi meninggalkan ibunya setelah memiliki suami. Saat hamil anak keempat, Dewi Ayu berharap anaknya akan buruk rupa. Baginya, kecantikan selalu membawa malapetaka dan luka kepada sang empunya. Harapannya menjadi kenyataan.

Anak perempuan keempat tersebut berawajah buruk rupa dan kontras dengan nama yang diberikannya, Si Cantik.

Alur dan penokohan novel yang telah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa ini dibangun berdasarkan sejarah Repu­blik Indonesia. Tepatnya sejak masa penjajahan Hindia B ­ elanda dan Jepang, masa-masa kemerdekaan Indonesia, lalu berlanjut sampai tragedi 1965. Sedangkan tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya ialah Sang Shodanco mewakili tentara, Kamerad Kliwon, simpatisan komunis Indonesia dan Maman ­Gendeng, seorang preman.

Cantik itu Luka juga bermuatan unsur-unsur filsafat, ­kebudayaan setempat serta dongeng-dongeng. Bagi saya, yang membuat Cantik Itu Luka menarik adalah sosok Dewi Ayu. Ia menghadapi kehidupan penuh dendam yang diwariskan dari kakeknya. Serta segala sesuatu yang dihadapi setelahnya. Perasaan dendam, cinta, dan benci itu kemudian mengantarkan saya pada novel kedua Eka, Lelaki Harimau yang terbit pada tahun 2004.

Nuraeni, ibu dari Margio—tokoh utama dalam Lelaki Harimau—harus menjalani penderitaan dan sakit hati dalam kehidupan rumah tangganya. Sakit hati itu ia dapatkan ­sejak masih berpacaran dengan suaminya, Komar bin Syueb. ­Bukan hanya karena kehidupan miskin lantaran Komar hanya

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

105

|PU S TAK A |

seorang tukar cukur yang mangkal di sudut pasar di bawah pohon ketapang, tapi juga karena Nuraeni kerap mendapatkan kekerasan fisik dan seksual dari Komar. Margio dan Mameh, adik perempuannya, adalah buah persetubuhan kekerasan seksual yang diperoleh Nuraeni. Ia tak bisa menolak dan melawan kondisi tersebut.

Nuraeni adalah perempuan malang yang lahir dari s­ ebuah keluarga di pedesaan. Nuraeni selalu mengadukan nasibnya ­dengan berbicara pada kompor dan panci di dapurnya yang beralaskan tanah. Sampai akhirnya kebahagiaan itu ia dapat dari tetangganya sekaligus suami majikannya, Anwar Sadat.

Di rumah Anwar Sadat, Nuraeni bekerja sebagai tukang cuci, bersih-bersih, dan memasak untuk Kasia, istri Anwar ­Sadat dan keluarganya. Anwar Sadat,hanyalah seorang pelukis dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Gaji dan warisan tanah istrinya sudah cukup untuk mencukupi kehidupan mereka.

Anwar Sadat telah memesona banyak gadis. Ia jadi pujaan para pecinta liar dan sering pula meniduri mereka. Tapi Anwar Sadat tidak pernah memiliki anak dari gundik-gundiknya selain tiga anak dari istri sahnya, Laila, Maesa Dewi, dan Maharani.

Anwar Sadat pun meniduri Nuraeni saat Kasia pergi. ­Ketika Nuraeni, pada siang hari, sedang bekerja di rumahnya.

Ditiduri oleh Anwar Sadat, Nuraeni yang sejak perkawinannya selalu mendapat kekerasan seksual malah merasa bahagia.

Nuraeni mendapatkan kelembutan dan sentuhan hangat dari Anwar Sadat, seolah-olah menjadi pengantin baru.

Nuraeni yang sebelumnya murung, kini menunjukkan kebahagiaannya. Margio dan Mameh melihat gelagat ibunya itu dari caranya merias diri dan mempersiapkan makanan untuk keduanya. Margio yang sebelumnya selalu gagal membuat ibunya bahagia melihat keanehan tersebut.

Karena penasaran, suatu hari Margio menguntiti ibunya sampai ke rumah Anwar Sadat dan melihat perselingkuhan itu terjadi di kamar anak ketiga Anwar Sadat, Maharani. Akibat perselingkuhan itu, Nuraeni hamil dan membuat K ­ omar marah besar. Marian, anak hasil perselingkuhan tersebut ­hanya bertahan seminggu sebelum meninggal. Nuraeni kembali dirundung duka.

Kematian Marian, membuat Margio sangat marah. Akumulasi dendam kian memuncak karena Margio menganggap bapaknya biang penderitaan keluarga kecil tersebut. Di usia­ nya yang sudah remaja, Margio bahkan berhasrat membunuh Komar. Tapi Mameh selalu menahannya. Margio juga harus 106

minggat dari rumah untuk menahan amarah harimau putih gaib di dalam tubuhnya yang telah diwariskan dari kakeknya.

Ia baru pulang setelah mendengar kematian Komar. Komar meninggal beberapa hari setelah kematian Marian akibat sakit.

Novel ini kian rumit karena Margio dan Maharani, anak ketiga Anwar Sadat ternyata saling menyukai satu sama lain.

Maharani menyempatkan pulang dari aktivitas kuliahnya di luar kota untuk ikut berkabung atas kematian adik dan bapak Margio. Di malam selanjutnya, mereka bertemu untuk menonton film yang diadakan oleh suatu perusahaan jamu di lapangan bola. Maharani menyatakan cintanya kepada M ­ argio.

Namun, Margio menceritakan soal perselingkuhan kedua orang tua mereka. Cerita Margio membuat M ­ aharani sakit hati dan berangkat kembali ke kota pagi-pagi sekali keesokan harinya.

Malam itu membuat Margio gelisah dan tak bisa tidur.

Margio gelisah memikirkan antara kebahagiaan ibunya dan kisah cintanya dengan Maharani. Hingga ia memutuskan mendatangi Anwar Sadat sore harinya dengan “pikiran memalukan” : memintanya untuk menikahi ibunya. Anwar Sadat menolak permintaan tersebut dan berkata, “Lagi pula aku tak mencintai ibumu.” Saat itu amarah Margio menjadi-jadi dan harimau putih gaib dalam tubuhnya menerkam dan menggerogoti leher Anwar Sadat hingga tewas.

Potret Margio dan Nuraeni merepresentasikan bagaimana kehidupan keluarga miskin di pedesaan. Deskripsi yang padat dan lengkap pada novel setebal 190 halaman ini membuat kita membayangkan bagaimana jika kita berada di posisi Margio dalam kehidupan sebenarnya.

Lelaki Harimau memang merupakan novel psikologis.

Kualitasnya makin teruji ketika novel ini masuk dalam nominasi The Man Booker International Prize 2016, bersama 13 buku dari berbagai negara lainnya. Hadiah ini merupakan penghargaan untuk karya fiksi yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan diedarkan di Inggris.

Ada rentang waktu yang cukup panjang untuk mengikuti novel Eka selanjutnya. Sekitar 10 tahun dari Lelaki Harimau yang terbit pada 2004, terbitlah Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas di tahun 2014. Pada sebuah wawancara, Eka sendiri mengakui tidak secara khusus menjadwalkan waktu menulisnya dan akan menulis saat mau dan berhenti saat ­tidak mau.

“Hanya orang yang enggak bisa ngaceng, bisa berkelahi tanpa takut mati.” Kalimat pertama pada novel Seperti Den-

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

|PUSTAKA|

dam Rindu Harus Dibayar Tuntas boleh jadi salah satu yang terbaik, dan akan diingat meramalkan keseluruhan kisah yang berpusat pada Ajo Kawir, sang tokoh utama.

Ajo Kawir memiliki masalah dengan burungnya yang tak bisa berdiri. Kejadian tersebut diawali saat ia diajak oleh kawannya Si Tokek untuk mengintip Rona Merah, gadis gila yang diperkosa dua orang polisi.

Ajo Kawir sudah melakukan berbagai cara agar membuat kemaluannya kembali terbangun. Dari mendatangi pelacur, mengolesinya dengan cabai, sampai menyengatnya dengan lebah. Ajo Kawir hampir memotong kemaluannya d ­ engan kapak pemotong kayu kalau tak dicegah Si Tokek yang memergokinya.

Si Tokek pulalah yang menemaninya terus berkelahi u ­ ntuk membuat Ajo Kawir membebaskan hasrat masa remaja yang tak bisa dikeluarkan melalui kemaluannya. Ajo Kawir bahkan menerima tawaran untuk membunuh Si Macan dari Pak Lebe, seorang taipan dari Jakarta yang kesal dengan Si Macan.

Sampai kemudian ia bertemu dengan Iteung. Keduanya saling jatuh cinta dan menikah. Namun, apa yang diharapkan dari pernikahan tanpa burung yang berdiri? Itu pula yang kemudian akhirnya membuat Iteung selingkuh dengan temannya, Budi Baik dan hamil.

Dengan latar puncak rezim tentara yang penuh kekuasaan, pada akhirnya Ajo Kawir memilih menjadi sopir truk setelah keluar dari penjara akibat membunuh Si Macan. Ajo Kawir menempuh jalan sunyi tanpa perkelahian dan kekerasan, mengikuti jalan burungnya yang tetap tidur dan damai.

“Kemaluan bisa menggerakkan orang dengan biadab.

Kemaluan merupakan otak kedua manusia, seringkali lebih banyak mengatur kita daripada yang bisa dilakukan kepala.

Itu yang kupelajari dari milikku selama bertahun-tahun ini,” begitulah ucap Ajo Kawir.

Di kap belakang truknya ia memberi tulisan sebagaimana terjadi pada banyak-banyak truk lainnya di indonesia, ­dengan gambar burung yang sedang tertidur serta tulisan: Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas.

Pada saat menjadi sopir truk inilah ia menemukan Jelita yang mirip dengan Rona Merah. Ajo Kawir merasakan keanehan saat bersama Jelita. Setiap kali ia tidur di sampingnya, ia mimpi basah dengan Jelita yang sebenarnya tak cantik.

Akhirnya Ajo Kawir mendapati burungnya berdiri kembali.

Kita akan menemukan kehidupan yang keras dan kemesuman, sekaligus sikap yang tenang dari sosok Ajo Kawir. Eka mengakui Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas meru-

pakan pecahan dari novel yang sebelumnya akan disatukan dalam satu proyek. Novel tersebut yang kemudian terbit dua tahun selanjutnya, 2016 dengan judul satu huruf, O. Model bertutur dan lebih banyak menonjolkan percakapan antar tokohnya menyamai kedua buku tersebut.

O, sang tokoh utama novel ini merupakan monyet perempuan yang ingin menjadi manusia. Ia menjadi sirkus topeng monyet yang dipelihara sang pawang Betalumur yang lebih mirip dengan seorang gelandangan. Dengan menjadi topeng monyet, ia berharap bisa menjadi manusia dan menyusul ­Entang Kosasih, kekasihnya yang lebih dulu menjadi manusia dan berprofesi sebagai kaisar dangdut.

O dan Entang Kosasih merupakan sepasang kekasih yang tinggal di Rawa Kalong. Entang Kosasih sangat terobsesi menjadi manusia setelah mendengar kisah Armo ­Gundul, monyet pertama yang berhasil menjadi manusia. Hingga suatu waktu Entang Kosasih tertembak di atas dahan pohon dan mayatnya tidak pernah ditemukan.

Dari sinilah perjalanan cinta dan keyakinan O dimulai.

Dengan mengikuti petunjuk Manikmaya, si tikus peramal, ia pergi dari Rawa Kalong untuk mencari kekasihnya dan singkat cerita bertemu dengan Betalumur. Hingga saat ia melihat poster manusia Entang Kosasih sang Kaisar Dangdut, ia meyakini dialah kekasihnya.

Melalui kisah O kita akan menjumpai berbaurnya segala teori tentang evolusi, reinkarnasi, filsafat, kisah perwalian, sampai mitos-mitos. Jika Entang Kosasih dalam sosok manusia sebagai Kaisar Dangdut, maka O dalam tubuh manusianya menjadi perempuan penerima jasa telepon mesum.

“Itu untuk mengingatkan betapa hidup ini tak lebih dari satu lingkaran. Yang lahir akan mati. Yang terbit di timur akan tenggelam di barat, dan muncul lagi di timur. Yang sedih akan bahagia, dan yang bahagia suatu hari akan bertemu sesuatu yang sedih, sebelum kembali bahagia. Dunia ini berputar, semesta ini bulat. Seperti namamu, O,” ucap ibu O tentang nama yang diberikan bapaknya.

Novel ini merupakan semi-fabel yang diisi oleh tokohtokoh binatang: monyet, kakak tua, anjing, burung, tikus, dan babi. Eka seakan mencoba menghubungkan kebinatangan dengan kehidupan manusia seperti sebuah alegori.

Eka juga mengutip kalimat dari buku Animal Farm karya Goerge Orwell, “Hewan-hewan di luar menoleh dari si babi ke manusia, dan dari manusia ke babi, dan dari babi ke manusia lagi: tapi sudah tak mungkin membedakan yang satu dari lainnya.”

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

107

|PU S TAK A |

Agak sulit mendeskripsikan cerita O yang berjuang menjadi manusia karena banyaknya tokoh dan plot dalam novel setebal 470 halaman ini. Eka menjadikan beberapa kisah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan.

Kita seperti membaca sebuah sinetron yang tak berujung namun tak mengurangi ketertarikan untuk membacanya sampai selesai. Novel ini lebih banyak mengambil latar tempat di pinggiran kota Jakarta. Berbeda dari tiga novel sebelumnya di pedesaan.

Aan Mansyur, seorang penulis puisi, dalam blognya me­ nulis hasil wawancaranya dengan Eka Kurniawan perihal tokoh perempuan pada novel-novelnya. Menurut Aan, pada relasi antar tokoh di novel-novelnya, Eka selalu meletakkan perempuan dalam posisi yang rumit. Eka tampak dengan sengaja meletakkan me­reka di tengah berbagai kekuasaan yang menekan Saat diwawancarai, Eka menjawab bahwa ia selalu menulis tentang manusia menghadapi sesuatu yang menguasai dan merepresi dirinya, dan terkadang dia tidak punya kekuatan untuk melawan, sehingga melakukan apa pun untuk menghadapi itu. Bagi Eka, sosok perempuan paling mudah untuk merepresentasikan hal tersebut. Saat berbicara tentang sosok yang direpresi, yang paling terepresi adalah perempuan.

Setelah membaca keempat novel karya Eka serta menghimpun beberapa hasil wawancara dan ulasan bukunya yang diterbitkan dalam laman ekakurniawan.com, saya sepakat dengan Aan. Bagi saya perlawanan manusia dengan segala kompleksitas kehidupan dan bahwa beberapa di antaranya diwakilkan oleh suara perempuan merupakan hal yang pantas disoroti. Di tambah lagi latar tempat yang mengambil daerah pedesaan dan pinggiran kota serta pemilihan tokoh dari kalangan kelas ­menengah ke bawah, sangat mendukung tulisannya.

Kisahnya cenderung sederhana, mudah dimengerti dan se­perti yang sering terjadi si sekitar kita. Ketika hal tersebut menjadi sebuah tulisan dalam balutan kisah, kita seperti berkaca ­dengan sebuah kompleksitas kehidupan sendiri. Dari sini kita akan menemukan dendam, marah, benci, kegilaan, dan seks yang barbaur menjadi satu. Tak hanya itu, karyanya juga membawa pesan-pesan moral dari kisah yang disajikan.

Pada Cantik Itu Luka Dewi Ayu menghadapi kekuasaan kolonial, pendudukan Jepang, politik setelah kemerdakaan, bahkan juga laki-laki. Pada Lelaki Harimau manusia melawan kekuatan supranatural dan etik keluarga yang susah dilawan.

108

Pada Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas manusia melawan represi negara meskipun tidak disampaikan secara spesifik. Serta pada O, monyet perempuan yang menghadapi keyakinan cintanya dan menyaksikan persaingan dan kese­ rakahan manusia.

Eka membungkus riset yang serius dalam kisahnya ­dengan balutan cerita horor, komedi, atau yang lainnya. Hal ini membuat karya Eka dapat menarik pembaca, baik dari kala­ngan yang ingin mendalami wacana dan isu serius dalam novelnya, atau pembaca yang hanya senang dengan cerita yang di­tampilkan. Memang dalam alur ceritanya, kita kerap me­nemukan hal yang terjadi di luar nalar, horor dan mesum. P ­ engaruh ini Eka dapatkan dari membaca novel picisan Abdullah Harahap, Freddy S dan Enny Arrow saat masih remaja. Ketiganya merupakan penulis buku stensilan yang mesum dan horor di zamannya.

Eka tak tanggung-tanggung menyebut diksi kontol atau memek pada percakapan tokoh-tokoh dalam novelnya. Sedangkan sebagai narator, Eka masih menyebutnya dengan penis atau vagina. Hal ini didasari dari percakapan yang lazim terjadi pada tokoh-tokoh di kehidupannya. Eka juga kadang mengeksplorasi hal-hal berbau seksual antar tokohnya.

Eksplorasi tersebut dapat dilihat dari motif dan konteks yang ditempatkan penulis. Misal kita tak akan bisa memaafkan Sang Shodancho yang mencoba memperkosa istrinya.

Selain telah menulis empat novel, Eka juga menerbitkan empat kumpulan cerpen yang sudah dibukukan: Corat-coret di Toilet (2000), Cinta Tak Ada Mati (2005), Gelak Sedih (2005) dan Perempuan Patah Hati Yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi (2015). Bersama Ugoran Prasad dan Intan Paramaditha, Eka juga meluncurkan antologi cerita horor berjudul Kumpulan Budak Setan (2010) sebagai penghormatan kepada Abdullah Harahap saat tutup usia. Satu karyanya yang non fiksi adalah skripsinya yang telah dibukukan, Pramoedya Anata Toer dan Sastra Realisme Sosialis (1999) Benedict Anderson, seorang Indonesianis menyebut Eka sebagai penerus Pramoedya Ananta Toer dalam karya-­ karyanya. Eka yang merupakan lulusan Filsafat Universitas Gadjah Mada ini juga kerap disandingkan dengan beberapa penulis dunia sekaliber Gabriel Garcia Marquez dan Salman Rushdi, meskipun saya sendiri belum dapat memastikan karena belum membacanya. Tapi dari sini, menurut saya ­ novel-novel Eka dapat menjadi pintu untuk membaca karyakarya mereka selanjutnya.q

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

|I N SA N I A |

Perempuan Tangguh Beringharjo Mereka membawa beban berat lebih dari 70 kilogram. Bekerja mengangkut barang setiap hari.

Namun, mereka diupah sangat murah.

Oleh: Rabiatul Adawiyah

110

M

bah Seneng. Semua orang memanggilnya begitu. Di mana-mana dia selalu dipanggil begitu. Perempuan tua berumur 65 tahun ini bekerja sebagai buruh gendong di Pasar Beringharjo. Dia sudah menjadi buruh gendong selama 35 tahun. Dia bahkan sudah tak ingat, dulu dia sudah menikah atau belum ketika bekerja sebagai buruh gendong. “Lupa,” katanya sambil tertawa.

Istilah buruh gendong merupakan profesi gendong menggendong barang yang dilakukan oleh buruh perempuan.

Biasanya dalam menggendong, buruh perempuan menyandang selendang kain. Istilah ini berbeda dengan buruh laki-laki yang biasanya disebut kuli.

Mbah seneng tinggal di Sentolo, Kulon Progo. Jarak yang jauh tak menjadi halangan baginya untuk bekerja.

Buruh gendong sudah menjadi pekerjaan utamanya. Dia bekerja dari jam 04.00 pagi hingga pasar tutup sekitar jam 16.00. Hal tersebut membuatnya jarang pulang ke rumah. “Paling pulangnya 3 atau 4 hari dalam sebulan,” katanya sambil tersenyum.

Ketika pasar sudah tutup, Mbah Seneng biasanya menunggu azan Magrib di pasar. Setelah menunaikan ibadah salat Magrib, kemudian keluar untuk mencari tempat tidur. Dia biasanya tidur di depan pelataran toko, bank, ataupun yang lainnya bersama HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

dengan buruh gendong yang lain. Katanya ada sekitar 40 buruh gendong.

“Tidurnya ya di sana, kan diizinkan juga,” tuturya. Sebenarnya para buruh gendong biasanya tinggal di dalam pasar, namun sejak Gunung Merapi meletus pada tahun 2010 lalu, pihak pasar mewanti-wanti terjadinya bencana lagi.

Sehingga, buruh gendong harus tidur di luar pasar atau sekitar pasar.

“Ada juga yang tinggal di kos,” tambahnya. Namun, Mbah Seneng memang tidak ingin tinggal di kos selama masih diizinkan untuk tidur di sekitar pasar. Dia menyukai rutinitas para mahasiswa yang membawakannya makanan setiap malamnya. “Mereka mau bantu,” ujarnya sambil tertawa senang.

Dulu, menjadi buruh gendong memang merupakan pilihan terakhir bagi Mbah Seneng. Tetapi sekarang, buruh gendong sudah menjadi pekerjaan yang dicintainya. Sebelum menjadi buruh gendong, dia sempat mencoba berdagang. Namun, karena tidak mendapatkan keuntungan, dia beralih menjadi buruh gendong. Menurutnya, buruh gendong adalah pekerjaan yang sederhana, pekerjaannya hanya mengangkat barang, kemudian dibayar. Sesederhana itulah pemikirannya tentang buruh gendong. Dia tak pernah memikirkan masalah upah yang sedikit. “Iya cuma bawa barang aja, gak terlalu berat, sekarang mbah menyesuaikan dengan

|I NSA NIA|

tenaga, ngangkut sehari paling 3 atau 4 kali,” katanya.

Mbah seneng biasanya mendapatkan upah Rp 5.000 sekali gendong, namun tak jarang dia hanya diberikan Rp 2.000 saja dan paling banyak Rp. 10.000. Biasanya dia mendapatkan Rp 35.000 per hari. Uang tersebut dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan mandi.

Kemudian, sisanya digunakan untuk hal lain atau sekadar ditabung untuk diberikan kepada cucunya. Meskipun hanya mendapatkan upah yang sedikit Mbah Seneng tetap bersyukur.

Selain menjadi buruh gendong, untuk mengisi waktu saat tidak ada lagi barang angkutan, Mbah Seneng mengiris cabai untuk pedagang makanan.

Satu kilogram cabai dihargai sebesar Rp 2000. “Yah, kalau enggak ada angkutan, kerja sampingannya mengiris cabai seperti ini,” katanya sambil mengangkat cabe yang sedang diirisnya.

Buruh gendong lain di Pasar Bringharjo adalah Mbah Pariyem. Dia adalah rekan kerja Mbah Seneng. Perempuan tangguh berusia 50 tahun ini sudah menjadi buruh gendong sejak umur 21 tahun. Bagi Pariyem buruh gendong merupakan pekerjaan yang bebas, tidak tertekan. “Daripada ikut orang lain, gajinya setelah satu bulan, tapi kalau jadi buruh gendong tiap hari langsung dapat bayaran, ” tuturnya.

Berbeda dengan Mbah Seneng yang membatasi berat gendongannya, Mbah Pariyem masih mampu mengangkut barang dengan berat ratarata 30 kilogram bahkan hingga 70 kilogram. “Mbah masih kuat,” katanya dengan bangga. Selama sehari ia bisa mengangkut barang sebanyak sepuluh angkutan.

Mbah Pariyem biasanya menggendong sayur-sayuran seperti gori, laos, kunir, dan sere. Upah yang didapatkan tak jauh berbeda dengan Mbah Seneng. Selama sehari, Mbah Pariyem mendapatkan upah paling sedikit Rp 20.000. Selain menggendong sayursayuran,Mbah Pariyem juga menggendong gula jawa yang memiliki berat sekitar 60 kilogram. “Mbah angkut dari lantai bawah ke atas, dikasih upah 5000.

Yah mau gimana kalau enggak kerja berat enggak dapat uang,” ceritanya.

Upah yang didapatkan Mbah Pariyem selain digunakan untuk kebutuhan ekonomi, juga digunakan untuk kegiatan di lingkungan sosialnya. Apabila di sekitar pasar terdapat hajatan atau orang meninggal, Mbah Pariyem akan turut menghadiri dan memberikan uang paling sedikit Rp. 50.000. “Tradisi di sini sama dengan di kampung”.

Mbah Seneng dan Mbah Pariyem memiliki langganan masing-masing dalam mengangangkut barang. Upah yang diberikan pun tergantung dari

langganan masing-masing. Mbah seneng hanya memiliki beberapa langganan sedangkan, Mbah Pariyem memiliki tujuh lebih langganan. “Karena Mbah sudah tidak kuat lagi, makanya barang langganannya yang ringan saja, kayak lombok,” tutur Mbah Seneng.

Meskipun mendapatkan upah yang sedikit, dua perempuan tangguh itu tak pernah berpikir untuk berhenti menggendong. Mbah Pariyem tidak ingin mencari pekerjaan lain meskipun menjadi buruh gendong merupakan pekerjaan yang berat. Menurutnya, upah yang sedikit akan banyak jika dikumpulkan.

Mengenai upah mereka yang sedikit atau tidak sesuai dengan berat gedongan, mereka tak bisa melakukan apa-apa. “Kalau protes nanti teman yang lain juga bilang kalau upahnya ya cuma segitu,” tutur Mbah Pariyem.

Dia melanjutkan bahwa jika mereka protes, maka barang angkutannya akan diambil oleh buruh gendong yang lain.

Langganan pun akan marah dan mengancam untuk tidak menggendong barang mereka lagi.

Keadaan pasar yang sepi juga turut memberikan andil pada upah yang sedikit. Menurut Mbah Pariyem pasar sekarang memiliki pengunjung yang sedikit dibandingkan dengan pasar yang lama. Dulu, pasar hanya ada satu, namun sekarang pasarnya sudah ban-

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

111

|I N SA N I A |

yak seperti pasar Giwangan, Gamping, Sentul, dan Kranggan. Sehingga, pengunjung dapat mengunjungi pasar yang lain, tidak berfokus pada satu pasar. Faktor lain pengunjung sepi adalah banyaknya penjual yang barangnya langsung di anatar ke rumah. Sehingga, mengurangi pekerjaan buruh gendong.

“Buruh gendong jadi tidak laku,” katanya dengan mimik wajah sedih.

Bekerja sebagai buruh gendong membuat Mbah Seneng dan Mbah Pariyem sering mengalami masalah kesehatan. Dia harus menggendong barang, yang melebihi kapasitas tenaganya, sehingga membuat kaki dan panggulnya terasa pegal. Masalah pengobatan sendiri, Mbah Seneng menuturkan bahwa Yasanti memberikan obat sebulan sekali dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Saya sakit-sakit, kadang kesel, dan kepala sakit,” tutur mbah Priyem.

Amin Muftiyanah dari Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) mengungkapkan bahwa berdasarkan kesehatan ketika menggendong tidak boleh melebihi beban fisik. Memang, pekerjaan menggendong merupakan pekerjaan yang mengandalkan fisik, tidak malu, dan tidak butuh modal. Meskipun demikian, tidak semua orang dapat melakukan itu. Persoalannya selain mengandalkan fisik, upah yang didapatkan tidak sesuai dengan beban yang digendong. “Mereka bisa menggendong 112

70-100 kilogram. Kebanyakan dari mereka menggendong melebihi beban fisik,” jelas Amin Beban yang melebihi berat fisik sebenarnya sudah tidak layak. Namun, dari pihak yang memberi jasa menginginkan barangnya digendong banyak dengan upah murah. “Ini modelnya berbeda dengan yang sudah di-pack, ini seperti terong, ubi, buah semangka, itu pasti melebihi beban fisik,” tambah Amin.

Yasanti juga telah memberikan pemahaman kepada buruh gendong terhadap bagaimana dampak barang berat yang dibawa setiap harinya pada kesehatan sehingga, barang yang dibawa harus disesuakan dengan kapasitas tenaga buruh. Berat tersebut dapat menyebebkan terjadinya tekanan pada perut, sehingga mengganggu kesehatan rahim. “Buruh kan enggak tahu bagaimana bahayanya, berat yang mereka bawa enggak sesuai dengan upah yang diberikan. Makanya, buruh diberi tahu untuk tidak menerima upah di bawah Rp 5000,” ujar Amin.

Selain berpengaruh pada kesehatan fisik. Menurut Amin, sebagai seorang wanita, hal ini berdampak pada kesehatan reproduksi, dikarenakan rahim mengalami penurunan. ”Ya, walaupun belum ada penelitian yang membenarkan,” katanya.

Mereka menggunakan kain sebagai penahan beban berat. “Namun, karena HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

alat reproduksi yang sensitif dan keadaan jalan pasar yang naik turun, kain tidak terlalu membantu,” cerita Amin.

Selain itu, keadaan pasar memang rawan terhadap kekerasan perempuan.

Penjaga pasar yang ada pun tak mampu menjaga mereka. Buruh gendong adalah warga pasar, tapi mereka tidak diakui. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki toko. Mereka tidak memiliki tempat untuk beristirahat.

Saat sakit pun mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

Selain masalah kesehatan, Yasanti juga memberikan pembelajaran mengenai pendidikan advokasi kepada para buruh. “Kita sudah mengadvokasi mereka agar mampu memperjuangkan hak sendiri”. Setidaknya mereka sebagai warga pasar juga diperhatikan ketika terdapat kebijakan pasar yang baru.

Kini berkat perjuangan dari buruh gendong sendiri, di Pasar Beringharjo, buruh gendong sudah diakui melalui Surat Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar.

Mbah Seneng mencintai pekerjaannya sebagai buruh gendong. Dia sudah terbiasa dengan beban yang digendongnya. Katanya dia senang memiliki banyak teman. Dia menolak jika disuruh berheni bekerja oleh anaknya.

“Masih pengen kerja, sedih kalok ninggalin temen-temen,” tutupnya di akhir wawancara.q

|SO SOK|

Muhidin M. Dahlan sedang membaca buku-buku miliknya di Yayasan Indonesia Buku, Sabtu (14/01). Dia lahir tanggal 12 Mei 1978 dan sekarang aktif di bidang literasi.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

Membaca, Menulis, Titik!

Berbeda dari penulis lainnya, Muhidin M. Dahlan sang penulis kontroversial mampu menguak sisi lain seorang muslim.

Oleh: Regita Amalia C. Pria asal Donggala, Sulawesi Te­ ngah itu memiliki perawakan tidak terlalu tinggi. Kulitnya sawo matang dan memiliki rambut keriting yang diikat. Ia ramah pada siapa saja. Hal itu tergambar ketika ia menyambut kedatang­an saya di Gedung Bale Black Box, Pojok Barat Perpustakaan ISI, Sewon, Bantul. Dia adalah Muhidin M. Dahlan, seorang penulis esai dan cerita.

Kiprahnya ia mulai sejak tahun 1998 sampai saat ini.

Sapaan akrabnya Gus Muh. Menjadi seorang penulis merupakan citacitanya dari awal kuliah. Gus Muh lahir 39 tahun silam di tengah keluarga yang sangat mendukung kemauan kerasnya.

Ia kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk meneruskan kuliah. Di kota tersebut ia berkhidmat pada dunia baca tulis

dan total dalam melakoninya.

Gus Muh kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta jurusan Teknik Bangunan (1997-2000). Ia juga sempat kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil studi Sejarah Peradaban Islam (20002001). Namun keduanya tidak ia selesaikan. Gus Muh tetap memilih jalan menjadi seorang penulis.

Saat berhenti kuliah, orang tua tidak menuntut apa-apa. “Kalo saya lanjut kuliah mungkin saya sekarang kerja di Papua atau Sulawesi, menjadi orang kaya, menjadi kontraktor dan punya mobil banyak,” kata Gus Muh. “Tapi saya melepas semua kesempatan itu dan memilih yang lain.”

Di usia 19 tahun ia mulai belajar

menulis secara otodidak dan banyak membaca karya tulisan orang lain.

Karena suka menulis, saat masuk IKIP, ia langsung mendaftar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ekspresi IKIP Yog­ yakarta (1997-2000). “Motivasi saya masuk LPM bukan sekedar mencari kawan, tapi agar punya batu loncatan yang kuat untuk menjadi seorang penulis,” tuturnya.

Beberapa isu diangkat Gus Muh dalam tulisannya. Isu seperti politik, keislaman, sosial, budaya, pers, kebudayaan, ideologi, menghiasi setiap tulisannya. Karya Gus Muh sampai saat ini terkumpul 17 buku. Karyanya yang cukup terkenal yaitu Inilah Esai dan Ganefo. Novel yang berjudul Tuhan Izin­kan Aku menjadi Pelacur merupakan karya paling terkenal dan iden-

HIMMAH Edisi 01/Thn.Thn.L/MEI 2017

113

|S O S OK |

tik dengan sosok Gus Muh. Karya ini sampai melegenda dan paling banyak dicari dibanding karya lainnya. Total 3000 cetakan buku diproduksi untuk buku itu. Gus Muh biasa menulis esai di media cetak maupun online. Seperti esainya yang sering nangkring di laman Tirto.id.

Tahun ini, Gus Muh telah mempersiapkan karya esai dengan judul Amal Baik Orang Komunis. Gus Muh sedikit membocorkan bahwa buku tersebut bercerita tentang sisi lain dari komunis. Selain menulis, aktivitas Gus Muh yaitu mengelola perpustakaan, arsip dan Radio Buku. Penyuka makanan pedas itu juga suka membuat kliping di sela-sela aktivitasnya. Saat ini ia menjadi guru utama di program kelas menulis kreatif yang diselenggarakan Radio Buku. *** Saat masuk pintu gedung Bale Black Box kita dapat merasakan sisi artistik yang unik dari setiap sudut ruang­ nya. Terdapat banyak koleksi buku dan arsip yang dipajang di setiap sisi sudut ruang­an itu. Tempat itu biasa digunakan oleh anggota komunitas untuk belajar menulis esai. Terkadang menjalankan radio dan aktivitas lainnya. Tujuannnya, untuk mendirikan komunitas literasi yang hidup dan besar, bukan hanya sekedar ada.

Komunitas tersebut ialah Yayasan Indonesia Buku yang didirikan oleh Gus Muh dan beberapa temannya.

Yayasan ini berdiri pada April 2006 sebagai lembaga riset tentang sejarah Indonesia lewat tradisi pers dan bahasa.

Memfasilitasi sejumlah sejarawan dan periset muda untuk belajar bersama mengenali Indonesia. Tradisi riset itu melahirkan perpustakaan yang dipersembahkan untuk publik dengan nama 114

Gelaranibuku. Tidak hanya membang­ un perpustakaan yang terpusat pada satu tempat di Alun-Alun Selatan Ke­ raton Yogyakarta, tapi juga mem­ bangun beberapa perpustakaan seperti ini di beberapa desa di Indonesia.

Yayasan itu mendirikan Radio Buku pada april 2011 untuk melengkapi keluarga besar perbukuan Indonesia dengan slogan “Mendengarkan Buku Membuka Cakrawala”. Radio Buku adalah radio tentang dunia literasi berbasis internet, ditujukan untuk generasi baru yang mencintai buku dan meraya­ kan literasi menggunakan teknologi.

Radio Buku menjadi ruang persinggahan sekaligus perayaan dari siapapun dan dari manapun yang diikat oleh satu simpul yaitu cinta pada buku. Terakhir, Radio Buku membuat Warung Arsip dengan menampilkan benda-benda literasi yang memiliki nilai sejarah bagi perjalanan masyarakat Indonesia. Se­ perti terekam dalam buku, koran, kaset, maupun video.

Yayasan Indonesia Buku saat ini memiliki 30 anggota dan menerima anggota baru, mahasiswa dari kalangan universitas yang berbeda-beda. Yayasan ini juga memiliki 500 lebih alumni.

Setiap satu tahun sekali antara bulan April atau Mei Yayasan ini biasanya mengadakan kegiatan festival besar.

Menggelar wayang sekaligus mengundang masyarakat kampung biasanya diadakan untuk merayakan hari ulang tahunnya. Gus Muh bercerita bahwa respon masyarakat dengan adanya komunitas ini positif.

Prinsip Gus Muh dalam Menulis Gus Muh memilih kuliah di Jogja tahun 1996, karena ia mendengar keajaiban bukan hanya dari buku tetapi kotanya sendiri. Semua buku ada, lengkap dan murah. Ditambah lagi bangu-

HIMMAH Edisi 01/Thn.L/MEI 2017

nan yang masih tua dan jarang bertingkat. Awalnya ia masih kaget saat sampai di Jogja, karena menurutnya masih lambat perkembangannya. Itulah yang membuat ia bertahan, karena merasa cocok dan enjoy dengannya. “Masih bisa naik sepeda kemanapun,” katanya.

Tahun 1998 beliau mulai membayar uang kuliahnya sendiri dengan menulis. Awal belajar menulis, tulisan pertamanya pun langsung dimuat di harian Kompas.

Sebagai penulis, tak jarang ia menerima pertentangan dalam setiap karyanya. Contoh dalam buku Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur yang diterbitkan tahun 2003. Buku ini ia tulis berdasarkan kisah nyata temannya yang masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas. Seperti petikan tulisan dalam buku itu yang menarik untuk dibaca. Begini bunyinya: “Dia seorang muslimah yang taat.

Tubuhnya dihijabi oleh jubah dan jilbab besar. Hampir semua waktunya dihabiskan untuk sholat, baca al-qur’an dan berdzikir. Cita-citanya hanya satu: untuk menjadi muslimah yang beragama secara kaffah. Tapi di tengah jalan ia diterpa badai kekecewaan. Bahkan Tuhan yang selama ini dia agung-agungkan seperti “lari dari tanggung jawab” dan “emoh” menjawab keluhannya. Dalam keadaan kosong itulah dia terjerembab dalam dunia hitam. Ia lampiaskan frustasinya dengan free sex dan mengkonsumsi obatobat terlarang.”

Dalam salah satu kutipan tulisan buku tersebut, saya dapat menilai bahwa Gus Muh memiliki cerminan dalam setiap tulisannya. Orang yang taat pada tuhan dan agamanya saja bisa melakukan hal buruk karena kekecewaan semata. “Jadi kita jangan menganggap bahwa orang baik akan selalu baik, pasti

|SO SOK|

ada sisi lainnya,” ucap Gus Muh. Buku tersebut pernah diadili karena dianggap mencemarkan nama baik universitas, dengan terpaksa ia harus membuat pleidoi. Ujung-ujungnya buku itu diubah menjadi sebuah no­ vel. Dihadapan 1500 orang dibacakan klarifikasi dengan tanda tangan diatas materai. “Saya terima untuk dijadikan novel karena saya khawatir mahasiswa tersebut tidak dapat diluluskan,” tambah Gus Muh. Selain itu, judul buku lainnya yang menuai kontroversi adalah Adam dan Hawa. Gus Muh sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Majelis Mujahid­in karena dianggap menghina nabi. Namun akhirnya dapat diselesai­ kan secara damai. Alasan Gus Muh cukup berani mengobok-obok wilayah ketuhanan karena ia mempunyai keyakinan dan keteguhan. “Saya merupakan aktivis Islam dan sudah melihat kenyataan itu,” ungkapnya.

Dalam perjalanannya tak jarang ia mendapatkan kritik dari berbagai pihak.

Gus Muh pantang menyerah karena ia sudah memilih jalan ini dengan banyak pertimbangan. Ditambah dukungan keluarga, sahabat yang selalu memotivasi dalam setiap tulisannya. Gus Muh ialah salah satu penulis yang memiliki pemikiran unik dibanding yang lain. Ia menerapkan nilai yang diperjuangkan dalam setiap tulisannya bahwa manusia yang kita pikir buruk, tidak selalu buruk, pasti ada sisi baiknya.

Gus Muh sangat konsisten dalam menjalani pekerjaannya itu. Sebagai penulis ia percaya bahwa buku dapat menghidupinya dan sudah ia praktekkan sejak awal. Terbukti di sebuah kawasan toko buku macam Shopping Buku saja, buku terus disuplai. Beliau yakin bahwa ada nilai ekonomi yang

bekerja di dalamnya.

Gus Muh mengaku Pramoedya Ananta­Toer atau yang lebih akrab disapa Pram merupakan sosok yang memotivasinya. Bahkan, mempengaruhi kultur dan produktivitas tulisannya. Ia mengagumi setiap karya-karya Pram. Itu juga yang menjadi permulaan kenapa ia jatuh cinta pada sastra. Ia bergerak dengan cekatan mengikuti apa yang Pram lakukan. Memburu setiap karya-karyanya, termasuk melakukan kerja-kerja kliping. Gus Muh meng­ uraikan bahwa kerja arsip, melalui kli­ ping adalah bagian dari kerja menyusun dan mengeja Indonesia.

Kerja kliping yang ia jalani sebagai wacana bagi dokumen sejarah yang pernah ada dengan mengikuti cara Pram.

“Hasil dari kliping yang saya lakukan merupakan beberapa dari karya Pram,” ungkapnya. Ia dengan tekun melakukan kerja-kerja kliping. Buku-buku yang ia tulis menjadi sebuah gambaran bagaimana arsip-arsip dikelola dengan baik oleh Gus Muh. Sumber-sumber ia dapatkan, mulai dari terbitan koran, film, atau dokumen-dokumen lainnya.

Pram adalah sastrawan yang tersohor. Terkumpul banyak karya sumbangsih Pram, mulai dari novel, cerpen, artikel. Sebut saja Tetrologi Pulau Buru yang masyhur. Buku yang ditulis Pram dengan apik sekaligus berhasil menelanjangi kepongahan penjajah.

Gus Muh memang mengakui bahwa ia mengenal keluarga Pram dengan baik.

Gus Muh melibatkan diri dalam be­ berapa proses penerbitan buku Pram, termasuk mengelola tabloid khusus Pram. *** Iswan Heriadjie adalah relawan di Radio Buku. Ia mulai ikut menjadi relawan sejak tahun 2016. Ia bercerita

bahwa Gus Muh merupakan orang yang sangat konsisten di bidang literasi dan seorang idealis tulen. Bukti nyata­ nya dapat diihat lewat Warung Arsip yang ia kelola. “Rajin mengkliping koran-koran lama dan membuat wujud digitalnya jelas membutuhkan ketekun­ an dan tekad yang kuat,” kata Iswan. Ia menuturkan bahwa Gus Muh sangat peduli dengan penulis-penulis muda dan tidak pelit untuk membagi ilmu seputar kepenulisan. “Tidak ba­nyak tokoh yang konsisten dalam membuat arsip media cetak di Indonesia. Gus Muh adalah salah satunya,” ungkap Iswan.

Agenda yang ia lakukan saat menjadi relawan diantaranya siaran, edit materi, live streaming literasi di Radio Buku, kelas menulis, dan diskusi.

“Produk kelas menulis, nantinya berupa buku. Buku tersebut sebagai ijazah kelulusan kawan-kawan relawan,” kata Iswan. Ia menuturkan bahwa Gus Muh sendiri yang mengampu kelas menulis di Radio Buku. “Gus Muh dan beberapa pengurus lainnya membimbing dari awal penulisan naskah, editing, sampai jadi buku,” tambah Iswan.

“Penulis yang sukses, karyanya tetap diperbincangkan hingga penulisnya wafat, karya itu akan tetap dibaca dan dikaji orang,” ujar Gus Muh. Motonya, “membaca, menulis. Titik!” Pesan-pesan pun ia sampaikan di sela obrolan kala itu. “Perbanyaklah membaca, seorang penulis penting untuk membaca, agar ia memiliki penge­ tahuan yang lebih dalam menulis,” pungkas Gus Muh.q

HIMMAH Edisi 01/Thn.Thn.L/MEI 2017

115

| ME DI A |

Pers Mahasiswa,Riwayatmu Kini Pembungkaman pers mahasiswa (persma) di Indonesia terbanyak dilakukan oleh pihak rektorat universitas. Sedangkan isu pendidikan merupakan isu yang paling banyak diangkat oleh persma.

Oleh: Sirojul Khafid

Siang itu, sekitar akhir April 2016, Lalu Bintang Wahyu Putra, Pemimpin Umum (PU) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD) tidak sengaja berpapasan dengan Abdul Fadlil yang menjabat sebagai Wakil Rektor III UAD bidang Kemahasiswaan. Pada pertemuan singkat itu, Fadlil mengungkapkan kekecewaannya atas buletin yang diterbitkan Poros seminggu sebelumnya.

Buletin yang dianggap mengecewakan itu mengangkat isu pembangunan gedung Fakultas Kedokteran (FK) UAD. Tertulis bahwa UAD belum siap membangun fakultas baru. Hal ini dilihat dari fasilitas umum mahasiswa yang masih belum terpenuhi secara baik. “Poros sekarang sudah dibekukan,” kata Bintang menirukan salah satu percakapannya dengan Fadlil.

Pembekuan dilakukan secara lisan, tanpa Surat Keputusan (SK) pembekuan. Esoknya, Bintang berkunjung ke ruangan Fadlil untuk meminta penjelasan. Dalam pertemuan itu, tidak ada alasan jelas perihal alasan pembekuan Poros oleh pihak Rektorat UAD. Tidak ada juga keberatan dalam kerja jurnalistik yang Poros lakukan pada buletin. Keberatan lebih terhadap isu yang diangkat. Bahkan Poros sudah memberikan hak jawab kepada pihak rektorat UAD. “Rektorat sudah beberapa tahun yang lalu merencanakan pembangunan gedung FK. Takutnya dengan terbitnya buletin Poros tersebut, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi bisa membatalkan izin pengadaan FK yang sudah didapat,” tutur Bintang yang berperawakan tinggi dan berambut keriting.

Dampak dari pembekuan secara lisan ini terasa dari kegiatan-kegiatan Poros yang terhambat. Salah satu contohnya perizinan Poros dalam melakukan kegiatan. Peminjaman ruang tidak diperbolehkan oleh Rektorat UAD. Bintang me­ ngatakan saat media lokal menanyakan hal ini kepada rektorat 116

UAD, mereka berdalih tidak ada SK pembekuan. “Memang secara administratif Poros tidak dibekukan. Namun secara kegiatan, Poros dibekukan,” papar Bintang.

Kejadian Poros ini mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti Aliansi Jurnalis Independen, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, Unit Kegiatan Mahasiswa UAD serta perseorangan baik dalam maupun luar UAD. Saat saya mengirim surat untuk mengklarifikasi hal tersebut, tidak ada respon dari pihak rektorat UAD. Pemimpin Redaksi Poros saat itu, Fara Dewi Tawainella, mencoba mengingat-ingat pembungkaman yang mereka alami tersebut. Fara menyatakan bahwa kemungkinan pembungkaman atas buletin yang mengangkat isu FK tersebut juga ada andil akumulasi kebencian karena Poros pada periode sebelumnya memang sering mengkritik kebijakan kampus.

Namun Fara juga tak memungkiri bahwa kesalahan kerja jurnalistik yang pernah dilakukan pada pemberitaan sebelumnya. Berita Poros pernah ada yang tidak berimbang dan datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Dulu Poros kritiknya lebih banyak ke kampus, tapi sekarang mulai mengkritik di tataran mahasiswa juga.

Solusinya sih lebih hati-hati lagi dalam penulisan, soalnya kadang reaksi datang cuman dari baca judulnya saja,” jelasnya sedikit menyarankan.

Sama halnya dengan Poros, LPM Pendapa Tamansiswa Universitas Serjanawiyata Tamansiswa (UST) juga pernah dibekukan oleh pihak rektorat pada pertengahan November 2016. Pemberitaan dalam buletin Pendapa menjadi biang keroknya. Di akhir tahun 2015, Pendapa menerbitkan buletin dengan isu ditahannya akreditasi institusi program studi (Prodi) Pendidikan Matematika oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta DIY yang menyebabkan para mahasiswa yang

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

| ME DIA |

menempuh pendidikan di prodi tersebut tidak bisa wisuda.

Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut dari rektorat UST mengenai alasan pembekuan Prodi Pendidikan Matematika tersebut.

Menurut Peka Tariska (Pemimpin Umum LPM Pendapa), akibat dari pemberitaan tersebut dana kemahasiswaan Pendapa tidak diberikan. Selain itu, muncul pakta integritas dari pihak rektorat berisi kesepakatan bahwa Pendapa tidak boleh memberitakan hal-hal buruk mengenai universitas (UST-Red).

Setelah pemberitaan buletin Pendapa terkait isu Prodi Matematika, ada salah satu tanggapan dari pembaca. “Saya berterima kasih kepada Pendapa, karena teman-teman Pendapa bisa memberikan jawaban atau wacana soal alasan Prodi Matematika yang tidak bisa wisuda,” ujar Peka menirukan

tanggapan pembaca yang juga dari Prodi Pendidikan Matematika UST. Pembekuan ini pun bukanlah yang pertama kali. Di tahuntahun sebelumnya, Pendapa juga pernah dibekukan. Saat saya mengirim surat kepada Rektorat UST untuk mengklarifikasi, tidak ada tanggapan.

Permasalahan Poros dan Pendapa ini bukan yang pertama apalagi satu-satunya yang dialami oleh persma, khususnya dalam tiga tahun terakhir. Menurut kajian Badan Pengurus Penelitian dan Pengembangan (BP Litbang) Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dan Forum Litbang PPMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam kurun waktu 2013-2016, setidaknya terjadi 88 peristiwa pembungkaman yang dialami persma se-Indonesia.

Sebanyak 108 persma mengisi kuisioner yang disajikan.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

117

| ME DI A |

Ada 84 persma dari Jawa dan 24 dari luar Jawa. Dari 108 persma tersebut, jenis pembungkaman yang paling banyak dialami berupa intimidasi dengan jumlah 66 kasus. Disusul dengan pembredelan 13 kasus, pelecehan 12 kasus, pembekuan 9 kasus, kriminalisasi 6 kasus dan pembubaran acara 2 kasus serta perusakan karya, pembatalan perizinan, dan fitnah masingmasing 1 kasus.

Dalam kajian ini tercatat bahwa isu pendidikan menempati urutan pertama isu yang paling sering diangkat. Sebanyak 73 isu pendidikan yang diangkat persma. Secara berturut nomor dua dan tiga adalah isu daerah atau kota sebanyak 68 serta isu keberagaman sebanyak 40. Hal ini selaras dengan kasus pembungkaman yang diterima Poros dan Pendapa, imbas dari isu pendidikan yang mereka usung. *** Saat sedang melakukan kegiatan Malam Keakraban LPM Lentera pada pertengahan November 2015, Arista Ayu Nanda selaku PU dipanggil untuk menghadap pihak rektorat dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana (Fiskom UKSW), Daru Purnomo. Hal tersebut merupakan dampak dari majalah yang diterbitkan dua minggu sebelumnya yang berjudul Salatiga Kota Merah (SKM). Dalam majalah edisi SKM tersebut berisi reportase pembantaian orang-orang yang terduga bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965. Ada delapan tulisan hasil reportase. Lima tulisan di antaranya menceritakan bekas tempat pembantaian orang yang diduga anggota PKI. Tiga tulisan lainnya menceritakan tokoh-tokoh yang terlibat.

Diadakanlah pertemuan tertutup antara pihak universitas yang terdiri dari Rektor UKSW John A. Titaley, Daru, dan beberapa pengurus Lentera. Hasilnya, pihak universitas menginstruksikan Lentera untuk menarik majalah yang sudah beredar di dalam maupun di luar kampus tersebut.

“Majalah itu menimbulkan masalah dan gejolak dalam masyarakat, benih-benih komunis. Ada organisasi masyarakat (ormas) yang melaporkan dan majalah tersebut harus ditarik,” ujar Arista menirukan perkataan Titaley.

Memang, salah satu ormas yang tidak terima atas isu majalah tersebut adalah Forum Umat Islam Salatiga (FUIS).

Namun, permasalahan selesai setelah ada komunikasi antara pihak Lentera dengan ketua FUIS. Saya menemui Arista di sekretariat Lentera. Sekretariat Lentera terpisah dari kampus terpadu UKSW. Lentera masih meminjam tempat dari Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan Aksi dan Refleksi karena belum disediakan sekretariat oleh pi118

hak UKSW. Saat itu, Arista menceritakan bahwa Daru geram mengetahui bahwa majalah belum ditarik seluruhnya.

Senada dengan pihak universitas UKSW, pihak Kepolisian Resor (Polres) Salatiga juga menginstruksikan untuk menarik majalah edisi SKM tersebut. “Polres (Salatiga) meminta majalah yang sudah diberikan, dijual atau apapun untuk ditarik kembali. Judul majalah menjadi alasan utama instruksi penarikan tersebut,” lanjutnya.

Pertimbangan Lentera memilih isu tragedi Gerakan 30 September (G30S) sendiri karena bertepatan dengan momentum 50 tahun tragedi tersebut. Minimnya pengangkatan isu G30S juga menjadi pertimbangan. Sementara karena mengangkat isu lokal (dalam hal ini Salatiga), distribusi majalah pun lebih tersegmen untuk masyarakat Salatiga.

Saya menemui Titaley akhir Januari lalu. Di ruangannya, ia bercerita bahwa alasan utama penarikan majalah Lentera edisi SKM tersebut karena dijual di luar kampus. Bukan terkait konten yang ada dalam majalah. Seharusnya majalah tersebut hanya beredar dalam kampus. “Ketika dijual di luar berarti itu sudah keluar kampus dan kebebasan akademik hilang. Karena ketika sudah keluar berarti harus taat pada ketentuan hukum perundang-undangan dan norma yang berlaku di luar,” kata Titaley.

Titaley sempat dipanggil oleh pejabat pemerintahan dan Polres Salatiga terkait majalah tersebut. Sekali lagi, pihak Polres mempermasalahkan judul majalah yang diterbitkan.

Titaley pun meminta maaf karena penerbitan majalah SKM di luar sepengetahuan universitas. Terkait kerja jurnalistik, Titaley tidak mempermasalahkan, karena baru baca sekilas.

Pemaparan Rektor berbeda dengan Dekan Fiskom UKSW. Daru menerima saya di ruangannya saat sela-sela mengajar.

Dosen Sosiologi ini menyatakan bahwa penerbitan majalah Lentera edisi SKM menyalahi prosedur. Sebagai salah satu organisasi Kegiatan Bakat Minat (KBM) yang berada di bawah koordinasi Lembaga Kemahasiswaan (LK), setiap penerbitan yang dilakukan Lentera haruslah dikoordinasikan terlebih dahulu.

Pada penerbitan sebelumnya ada koordinasi dengan LK dan Fakultas, sehingga tidak ada permasalahan. ”Kebetulan pada penerbitan majalah (Lentera edisi) SKM ini tidak ada koordinasi. Isu yang diangkat pun sensitif,” kata Daru.

“Koordinasi hanya sebatas memberitahu isu apa yang akan diangkat. Tidak sampai detail. Kami pun hanya memberi masukan supaya berimbang dan ikuti kode etik yang ada. Tidak ada campur tangan dalam isu yang akan diangkat,” lanjut Daru.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

| ME DIA |

Selain kesalahan prosedur, Daru juga menyatakan bahwa pemberitaan pada majalah SKM ini tidak berimbang. Narasumber hanya dari korban. Sementara dari tentara, yang notabene sebagai pihak yang “diserang” tidak ada. Ditambah dengan pengambilan judul “Salatiga” juga tidak tepat. “Kejadiannya itu di Bawen, Ampel, dan daerah lainnya yang secara administratif masuk dalam Kabupaten Semarang,” tuturnya.

Peristiwa terkait penerbitan majalah Lentera edisi SKM diselesaikan di internal fakultas melalui diskusi dengan pihak Lentera. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada pihak Lentera atas kejadian ini. “Sebenarnya suatu kerugian apabila KBM Lentera ini tidak ada. Karena Lentera merupakan kebanggaan bagi kami juga,” kata Daru.

Arista membenarkan bahwa tidak ada sanksi atas kejadian tersebut. Namun terkait kesalahan prosedur Arista kurang sependapat. Bahwa pada kenyataannya ada lepas tangan dari LK terhadap Lentera. “Dalam menulis berita harus lebih seimbang lagi. Dan harus mempertimbangkan isi berita. Jangan cuma karena berita bagus, tapi juga harus melihat dari perspektif lain,” ujar Arista saat saya tanya pelajaran apa yang ia dapat dari kejadian ini.

Lentera hanya satu dari berbagai persma yang bermasalah dengan birokrat kampus atas penerbitannya. Kajian BP Litbang Nasional dan Forum Litbang DIY mencatat ada 65 pelaku pembungkaman persma atau jumlah terbanyak oleh birokrat kampus. Urutan kedua sebanyak 21 pelaku dilakukan oleh organisasi mahasiswa. Sedangkan di urutan ketiga, dengan jumlah 12 pelaku, pembungkaman persma dilakukan oleh narasumber. *** Ruang Lembaga Poros malam itu ramai. Di dindingnya banyak tempelan kata-kata mutiara. Ada pula pigura penghargaan Bronze Winner kategori gambar sampul terbaik nasional tahun 2014 dari Serikat Perusahaan Pers terpampang.

Rak arsip mereka terlihat berantakan, namun rak buku bacaan tertata rapi di samping pintu. Papan tulis yang disandarkan di tembok pun masih menyisakan coretan rapat isu.

Saya mengobrol lama dengan mereka. Di dalam obrolan kami, Bintang menyatakan bahwa pihak universitas menganggap Poros hanya menjelek-jelekan universitas saja.

Pihak universitas mengatakan bahwa seharusnya organisasi mahasiswa itu berprestasi. “Nah kalau buletin kami terbit kan, itu sudah merupakan prestasi,” kata Bintang menanggapi anggapan pihak universitas.

Namun yang terjadi adalah pembungkaman. Ada sema-

cam benang merah, bahwa pembungkaman yang diterima oleh Poros, Pendapa dan Lentera sama-sama dilakukan oleh pihak rektorat universitas masing-masing. Akar dari pembungkaman juga sama-sama dari isu yang mereka terbitkan di produk mereka.

Pembungkaman yang diterima ketiga Persma tersebut berdampak pada kegiatan mereka. Pendapa misalnya, sejak peristiwa tersebut jumlah anggota mereka menurun. Tidak sampai dua belas anggota. Sedangkan Poros menyiasati pendanaan kegiatan pascapembungkaman dengan memaksimalkan iklan dan usaha lainnya. Pemasukan iklan dan usaha setelah pembungkaman meningkat dari waktu-waktu sebelumnya. Bahkan kegiatan Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar untuk anggota baru Poros tidak menggunakan uang dari universitas seperti sebelumnya. Namun walaupun mendapat dampak yang berbeda, ketiga Persma tersebut tetap mengeluarkan produk jurnalistik baik buletin atau majalah.

Malam itu sekitar pukul sebelas malam. Deretan ruang lembaga di sebelah kanan dan kiri ruang lembaga Poros berangsur sepi. Ada aturan bahwa jam sebelas malam mahasiswa sudah harus keluar dari ruang lembaga. Hal tersebut dikarenakan gerbang utama gedung yang ditempati ruang lembaga mahasiswa UAD akan ditutup. Mahasiswa yang sedari tadi melakukan kegiatan masing-masing mulai bersiap untuk meninggalkan gedung tersebut. Termasuk anggota Poros. Poros tidak jarang ditegur oleh satpam saat sedang melakukan rapat melebihi jam sebelas malam. Akhirnya rapat yang belum selesai tersebut dilanjutkan di warung sekitar gedung ruang lembaga UAD. Malam itupun obrolan kami terhenti dan bergegas meninggalkan gedung ruang lembaga Poros.q Reportase bersama: Novita Dwi K., Nurcholis Ma’arif, Dian Indriyani, dan Wean Guspa U.

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

119

| KOME N TA R |

Menghirup Kemudaratan Batu Bara Tanpa disadari, mudarat batu bara lebih banyak kita rasakan ketimbang manfaatnya. Padahal masih banyak alternatif lain yang dapat diterapkan.

Oleh : Fauzi Farid M. *)

120

Pemakaian batu bara tidak bisa dilepaskan dari perkembangan peradaban manusia. Batu bara menjadi motor perkembangan industri sebuah negera. Hampir semua negara memulai perkembangannya dengan menggunakan batu bara, karena harganya yang memang murah. Tapi tidak semurah dampak negatif yang dihasilkan.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) contohnya. RRT merupakan negara dengan tingkat konsumsi batu bara tertinggi di dunia. Pada saat bersaman RRT juga menghasilkan polusi batu bara terbesar di dunia. Polusi dari pemakaian batu bara bercampur dengan kabut membentuk smoke fog (smog)/ kabut asap (asbut) tebal yang melingkupi kota-kota dan kawasan industri RRT. Asbut dapat terbentuk selama beberapa jam hingga beberapa hari. Di dalamnya terkandung berbagai polutan dan partikulat (partikel halus) berbahaya. Umumnya, korban yang menghisapnya akan mengalami ISPA atau gangguan saluran pernafasan lain hingga kondisi terburuknya, dapat menyebabkan kematian. Laporan Greenpeace mengatakan bahwa di tahun 2011, setidaknya terdapat 9000 jiwa yang terkena dampak ISPA di tiga kota di RTT, yakni Beijing, Tianjin dan Hebei.

Kondisi seperti ini tidak hanya dialami oleh RRT. Beberapa kejadian lain yang tekenal karena dampak asbut ini adalah New York City Smog dan London Great Smog.

New York City Smog tercatat terjadi tiga kali, tahun 1953, 1963 dan 1966. Memang polusi dari batu bara tidak menjadi satu-satunya faktor dalam peristiwa ini. tapi polusi sulfur dioksida (SO2) yang dihasilkan tetap menjadi faktor penting dalam peristiwa ini. Pada tahun 1953 sebanyak lebih dari 200 jiwa meninggal. Di tahun 1963 meningkat menjadi 400 jiwa meninggal dan sebanyak lebih dari 150 jiwa meninggal di tahun 1966.

Sedangkan London Great Smog terjadi pada 5-9 Desember 1952. Asbut ini yang merupakan kombinasi polutan SO2, emisi kabut-asap rumah berpemanas batu bara, asap kendaraan bermotor, dan industri lainnya. Asbut tersebut terjebak oleh inversi udara dan merambat ke dalam bangunan-bangu-

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

| KOME NTAR |

nan di kota London. Selama lima hari, dari kejadian ini diperkirakan ada 4000 jiwa meninggal, dan 8000 lainnya meninggal pasca peristiwa ini karena efek beracun jangkan panjang dari asbut tersebut. *** Batu bara berasal dari material organik yang terperangkap dan terendapkan bersama-sama dengan material batuan sedimen. Semakin tebal sedimen penutup material pembentuk batu bara, maka tekanan dan suhu pun perlahan-lahan akan naik dan mengubah material ini menjadi batu bara.

Batuan yang mengandung batu bara pada saat bersaman mengandung mineral sulfida. Mineral sulfida memiliki sifat asam dan mudah larut dalam air. Kontak mineral sulfida dengan air, baik dalam bentuk uap air atau hujan akan membentuk Air Asam Tambang (AAT).

AAT memiliki nilai pH yang rendah (< 4). Cairan dengan ber pH rendah memudahkan terjadinya proses pelarutan logam-logam tertentu yang terkandung di dalam tanah. Infiltrasi dari AAT ke dalam tanah akan menyebabkan terlarutnya logam yang terkandung di dalam tanah dan akan mencemari kandungan air tanah. Pencemaran AAT ke badan air secara langsung akan mengakibatkan kematian dan kerusakan ekosistem perairan tersebut.

Pada dasarnya pemanfaatan batu bara sendiri selalu berdampak negatif. Dampak negatif ini bahkan muncul pada saat proses penambangan batu bara dilakukan. Seperti rusaknya vegetasi akibat open mining (penambangan terbuka), terbentuknya AAT akibat kandungan mineral sulfida, atau dapat juga berasal dari pembakaran batu bara yang menghasilkan polusi udara dalam bentuk CO, CO2, SOx dan NOx. Jumlah polusi yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara untuk polusi CO dan CO2 bergantung kepada panjang rantai kimia dari batu bara yang dibakar. Semakin panjang rantainya, maka akan semakin banyak polusi yang dihasilkan. Sedangkan polusi SO x dan NO x bergantung kepada kadar sulfur dan nitrogen pada batu bara yang dibakar. Semakin tinggi kadarnya, maka semakin besar pula polusi yang dihasilkan.

Dilihat dari dampak yang dihasilkan, gas CO2, SO x, NO x dan beberapa gas lainnya dikenal sebagai gas rumah kaca.

Disebut gas rumah kackarena keberadaan gas-gas ini di atmosfer memiliki fungsi layaknya rumah kaca. Secara alami keberadaan gas ini akan membuat bumi tetap hangat. Tapi bila dalam jumlah berlebih akan menimbulkan peningkatan suhu bumi yang kita kenal dengan fenomena pemanasan global.

Peningkatan jumlah gas ini di udara dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi, karena akumulasi gas yang berada di udara menghalangi lepasnya radiasi/energi matahari ke ruang angkasa ketika dipantulkan oleh permukaan bumi. Semakin sedikit energi matahari yang dilepaskan ke ruang angkasa, maka suhu bumi akan terus meningkat.

Peningkatan suhu bumi akan berakibat kepada perubahan iklim dan mencairnya es abadi. Es abadi sendiri merupakan es yang tidak pernah mencair. Mencairnya es abadi yang terdapat di Antartika, Artik, Greenland serta pengunungan tinggi seperti Himalaya, Alpen, dan Andes, menyebabkan naiknya permukaan laut. Naiknya permukaan laut akan menyebabkan tenggelamnya kawasan pesisir. Diprediksi dengan tingkat polusi saat ini, permukaan laut akan mengalami penaikan hingga 5 meter pada 2100.

Mencairnya es abadi juga berarti bertambahnya jumlah air dimuka bumi. Pertambahan air ini akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Efek perubahan iklim sudah bisa kita rasakan saat ini. Perubahan musim semakin sulit untuk diprediksi, cuaca ekstrem pun terjadi dimana-mana.

Sementara itu keberadaan gas SO2 dan NO2 di udara dapat menghasilkan hujan asam. Lebih dari 70 persen gas SO2 dan NO2 berasal dari pembakaran stasioner bahan bakar fosil, contohnya adalah batu bara. Gas tersebut akan terikat dengan uap air sehingga menjadi H2SO4 dan HNO3 yang memiliki pH rendah. Uap air ini akan membentuk awan dan menimbulkan hujan. Hujan inilah yang dikenal dengan hujan asam.

Hujan asam memiliki nilai pH rendah sehingga dapat berefek pada matinya organisme akuatik karena turunnya pH

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

121

| KOME N TA R |

air serta menghambat pertumbuhan tanaman serta melemahkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama. Hal ini disebabkan karena tingkat keasaman yang lebih rendah dapat menyebabkan kematian langsung pada tanaman. Selain itu paparan hujan asam pada manusia dapat menyebabkan iritasi hingga luka bakar pada kulit dan kerusakan mata.

Hujan asam pasti akan terjadi selama SO2 dan NO2 terus terproduksi, yang membedakan adalah jumlah SO dan NO yang dilepaskan, semakin besar yang dilepas maka semakin sering dan asamnya hujan asam. Lebih rumitnya lagi siklus iklim dan cuaca dimana pergerakan angin yang tidak dapat dibatasi, membuat persebaran hujan asam menjadi sangat luas. Maka bukan hal yang aneh bila pelepasan SO2 dan NO2 terjadi di Jawa tetapi hujan asam terjadi di Sulawesi.

Di samping itu, saluran pernafasan manusia juga sangat rentan terhadap polusi SOx dan NOx. Gas NOx bila terhirup dapat menyebabkan pembengkakan pada paru-paru sehingga penderita akan mengalami kesulitan bernafas yang dapat menyebabkan kematian. SOx bila terhirup akan menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Gas ini akan menyerang selaput lendir pada hidung dan menyebabkan iritasi pada tenggorokan dan paru-paru. Pada kadar tinggi dapat meyebabkan kejang pada otot pernafasan yang akan berujung pada kematian.

Iritasi pada sistem pernafasan manusia juga dapat diakibatkan oleh partikulat hasil dari pembakaran batu bara. Partikulat ini dikenal dengan nama fly ash. Disebut fly ash karena ukurannya yang sama atau lebih kecil dari debu dan mudah untuk terbawa angin. Dengan ukuran tersebut fly ash dapat dengan mudah menembus serat masker dan masuk ke dalam paru-paru manusia, dan bisa berujung pada banyak penyakit pernafasan seperti kanker paru-paru. *** Batu bara biasa digunakan sebagai bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dengan cara dibakar. Batu bara yang telah dibakar tersebut nantinya akan menghasilkan panas untuk mengubah air menjadi uap.

Proses pembakaran ini sudah pasti akan membuat mensinya mengalami overheat atau kepanasan. Maka media pendingin diperlukan untuk menghindari terjadinya overheat. Media

122

pendingin yang digunakan adalah air.

Air yang telah digunakan untuk proses pendinginan akan dikeluarkan kembali ke perairan lepas. Hal ini dimaksudkan untuk mendinginkan air sebelum kembali digunakan untuk proses pendinginan. Masalah yang timbul adalah air yang dikeluarkan tentunya memiliki suhu yang lebih tinggi dari pada suhu air normalnya. Kondisi ini umumnya dikenal dengan polusi termal. Polusi termal diartikan sebagai kondisi turunnya kualitas perairan akibat perubahan suhu normal air, umumnya berupa naiknya suhu perairan.

Maka dari itu semua PLTU berada di tepi laut atau sungai berdebit besar yang airnya bisa digunakan sebagai pendingin.

Adanya polusi thermal ini mempengaruhi ekosistem perairan karena menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut di dalam air sehingga suplai oksigen organisme akuatik terganggu. Bahkan dalam kondisi ekstrem dapat menyebabkan kematian massal organisme laut.

Kondisi ini juga dapat menyebabkan bleaching (pemutihan) pada terumbu karang yaitu kondisi di mana terumbu karang berubah warna menjadi putih dan mati.

Karena beberapa dampak tersebut, kini kebanyakan negara maju sudah mulai berencana untuk menutup semua PLTU batu bara di negara mereka dan mulai beralih ke pembangkit terbarukan. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa banyak efek buruk dari pembakaran dan eksploitasi bahan bakar fosil seperti batu bara tersebut. Kesadaran tersebut tidak datang begitu saja, tapi karena peristiwa-peristiwa yang berkaitan langsung dengan efek pemanfaatan batu bara, seperti yang disebutkan di awal.

Kita tidak perlu merasakan bencana-bencana seperti itu untuk sadar akan bahaya dari batu bara. Cukup belajar dari kesalahan dan pengalaman mereka. Jika tidak maka kondisi kita perlahan-lahanakan seperti Cina saat ini. Kondisi Beijing saat ini tidak jauh berbeda dengan London 50 tahun yang lalu.

Di luar sana ada banyak pilihan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Indonesia sendiri memiliki kemampuan dan sumber daya baik manusia dan alam untuk itu. Ada banyak pembangkit terbarukan yang dapat diterapkan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

| KOME NTAR |

Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Angin/Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya/ Radiasi Matahari (PLTS).

Dari semua jenis alternatif ini, PLTA lah yang paling banyak digunakan. Teknologinya yang sudah dikenal sejak lama, yaitu dengan pembuatan bendungan. Walaupun dengan biaya investasi yang cukup mahal, biaya operasional yang lebih rendah membuat pembangkit ini banyak di pilih. Tetap saja pilihan ini ada sisi negatifnya. Diperlukan lahan sebagai lokasi genangan air yang membuatnya nyaris tidak ramah lingkungan. PLTA cocok untuk kawasan dengan sumber air yang besar dan/atau daerah yang bergunung-gunung.

Ada pula jenis PLTA yang memiliki ukuran lebih kecil dan bisa dibangun hanya dengan swadaya masyarakat, yaitu PLTA mikrohidro (PLTAM). PLTAM adalah PLTA dengan ukuran dan kapasitas kecil yang memanfaatkan sungai kecil pegunungan. PLTAM dirancang untuk sungai dengan debit kecil tapi dengan terjunan yang besar. Biasanya PLTAM manfaatkan di pemukiman pegunungan yang tidak bisa dicapai jaringan listrik PLN. Setelah PLTA, ada PLTB yang memanfaatkan aliran udara/angin yang konstan pada kecepatan tertentu. Tidak ada polusi yang dihasilkan dan sangat ramah lingkungan.

Pembangkit ini cocok untuk area yang berangin tetap. Cukup dengan kincir dan motor/generator, maka PLTB dapat digerakkan untuk menghasilkan listrik. Di Jerman dan Denmark misalnya. Terdapat ladang angin yang berisikan ratusan kincir angin berukuran besar untuk meningkatkan efektifitas listrik yang dihasilkan. Sedangkan di Indonesia, PLTB baru digunakan dalam jumlah kecil dan tersebar di beberapa pulau seperti di Pulau Selayar dan Pulau Sumba.

Alternatif selanjutnya adalah PLTP. Pembangkit listrik ini memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh bumi. Proses produksinya yang tidak menghasilkan emisi apapun, dan hanya sejumlah kecil sulfur dan methan dari sumur panas bumi, yang mana tidak akan memiliki arti apapun jika dibandingankan polusi dari PLTU batu bara. Pemangkit ini cocok untuk daerah yang memiliki gunung api dan sumber panas bumi, seperti di pulau Jawa dan Sumatera. Apalagi Indonesia memiliki ratusan gunung api otomatis memliki sumber panas

bumi yang melimpah, di mana setidaknya 40% cadangan panas bumi dunia ada di Indonesia.

Terakhir, adalah PLTS, pembangkit yang memanfaatkan energi dari radiasi cahaya matahari. PLTS memerlukan panel surya yang akan mengubah energi radiasi matahari menjadi listrik. Untungnya, Indonesia yang secara geografis berada di garis khatulistiwa otomatis memiliki sinar matahari yang melimpah. Ironisnya negara yang memanfaatkan energi matahari kebanyakan adalah negara yang secara astronomis berada di lintang 30 ke atas seperti Jepang, Korea, Amerika, Kanada dan negara-negara Eropa. Padahal, jumlah sinar matahari yang mereka terima justru tak sebanyak negara Indonesia.

Panel surya juga sangat ramah lingkungan, karena tidak menghasilkan polusi apapun saat menangkap radiasi matahari. Hanya saja pemanfaatan ini biasanya menggunakan lahan yang luas dan biasa disebut ladang surya. Pemanfaatan dalam skala kecil umumnya berupa pemasangan panel surya di atap bangunan untuk memanen sinar matahari menjadi tenaga listrik. Kelebihan dari pembangkit ini ialah tidak ada batasan geografis yang bisa menghalangi pemanfaatan panel surya, baik di pulau-pulau terluar/terpencil maupun di kota-kota besar.

Dari sekian banyak pemaparan mengenai batu bara tersebut, setidaknya Indonesia, sebagai salah satu negara yang juga menghasilkan batu bara mulai mempertimbangkan sisi positif dan negatif yang dihasilkan dari PLTU batu bara.

Pada hakikatnya batu bara memang memberikan manfaat, namun sayang hanya sejenak. Berbagai kejadian yang dipaparkan di awal menjadi bukti kerugian yang banyak dihasilkan oleh batu bara dan imbasnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Padahal ada banyak pilihan yang lebih baik daripada batubara dengan lebih memanfaatkan sumber daya alam yang tiada habisnya, sebut saja cahaya, air, udara, dan panas bumi.

Tinggal bagaimana kesadaran kita sendiri untuk menilai dan memilih yang mana lebih baik.q *)Mahasiswa Teknik Lingungan 2013 UII/Koordinator Penelitian dan Pustaka LPM HIMMAH UII 2016-2017

HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017

123

| A B U N AWAS |

Mahasiswa UII perlu tingkatkan softskill Izin berkegiatan saja dipersulit!

UII kembangkan program sertifikasi keislaman indekos Setelah MUI, terbitlah MUII...

Parkiran FIAI UII banjir saat hujan deras Akhirnya UII punya UKM renang…

Adidas membayar upah untuk Lionel Messi sebagai brand ambassador hingga miliaran rupiah Ah elah, bayar pesangon buruh di Indonesia aja nunggak lima tahun!

Pemerintah DIY gencar membangun bandara baru Apa kabar relokasi warga terdampak?

Sinetron dan film luar negeri semakin lama disiarkan, film anak-anak jarang muncul di layar kaca.

Ada sih film anak-anak, tapi Anak Jalanan...

siaran pers!

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) HIMMAH Universitas Islam Indonesia (UII) mengutuk keras pembubaran pameran seni Wiji Thukul di Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII oleh Pemuda Pancasila pada 8 Mei 2017. Pembubaran yang juga disertai intimidasi dan tindak kekerasan tersebut nyata-nyata telah menciderai ruang kebebasan berekspresi dan berkumpul yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Pembubaran ini juga merupakan satu dari sekian banyak kasus pembubaran di Yogyakarta yang mencederai ruang demokrasi.

LPM HIMMAH UII menuntut pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Kami juga menuntut segala pihak yang berwenang untuk mendorong penuntasan kasus tersebut. Selain itu, kami menuntut pihak uni124

versitas sebagai payung Pusham UII untuk turut memiliki kepedulian terhadap ruang demokrasi yang kondisinya sangat mengkhawatirkan.

Kami juga mengutuk penangkapan tiga pengurus LPM Bom Institut Teknologi Medan pada 2 Mei 2017 oleh Polrestabes Medan. Penangkapan tersebut merupakan hal yang memalukan sekaligus menyedihkan, karena seharusnya polisi seharusnya melindungi hak-hak masyarakat sipil. LPM HIMMAH UII menuntut Polrestabes Medan untuk segera membebaskan dua anggota LPM Bom ITM, disertai dengan permintaan maaf secara terbuka.

Kami juga menuntut Kapolri untuk menindak anak buahnya yang telah melakukan kesewenang-wenangan kepada dua anggota LPM Bom. Selain itu, kami juga menuntut Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta seluruh pihak yang berwenang untuk memiliki kepedulian terhadap kasus ini. q

HIMMAH Edisi 01/Thn.L/MEI 2017