Buku Bunga Rampai 20 Tahun DPKLTS

PENYUSUN Pengarah Iwan Ridwan Sulandjana

Editor

Supardiyono Sobirin Taufan Suranto

Kontributor

1 Abah Landoeng 2 Acil Bimbo 3 Adang Kosma Wijaya 4 Adi Raksanagara 5 Asep Hidayat 6 Bambang P. Nugroho 7 Deden Hilga Safari 8 Dedi Muhtadi 9 Dedi Sugiat 10 Deni Sugandi 11 Dhanny Rhismayaddi Natawinangun 12 Heddi Iriana 13 Iwan Ridwan Sulandjana 14 Lukman Maulana 15 Maria Goreti Soemitro 16 Mariani 17 Muhammad Ardhi Elmeidian 18 Nico Lumanauw 19 Oman Abdurahman 20 Rahmat Jabbaril 21 Rahmat Kurnia 22 Ronny Lukito 23 Supardiyono Sobirin 24 Taufan Suranto 25 Wayan Dirgayusa

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

i

ii

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

PENGANTAR Assalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada tanggal 10 September 2021 ini Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda atau DPKLTS dalam usianya yang ke 20 tahun masih tetap eksis dan terus berkiprah.

DPKLTS dibentuk berdasar Deklarasi Manglayang pada tanggal 10 September 2001 oleh para sesepuh, masyarakat adat, seniman, budayawan, akademisi, dan lain-lain profesi yang sangat prihatin terhadap kerusakan hutan dan lingkungan yang terjadi di Tatar Sunda.

Selama 20 tahun berkiprah, DPKLTS tetap konsisten melanjutkan perjuangan dan cita-cita para sesepuh, yaitu terciptanya sumber daya kawasan hutan dengan lingkungan hidupnya yang kaya manfaat dan berkelanjutan sesuai kearifan lokal, tatanan adat, adab dan budaya karuhun yang menjunjung tinggi nilai nilai luhur, moral dan etika, supaya tidak terjadi no forest, no water, no future atau leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak.

Pada masa pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini, tidak menyurutkan semangat DPKLTS untuk tetap aktif melaksanakan rangkaian program kerja, dan salah satunya adalah memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-20 pada tangga 10 September 2021. Ulang tahun ini adalah merupakan refleksi diri menuju pendewasaan, kematangan, dan peningkatan kualitas kinerja, melangkah ke depan tanpa melupakan sejarah. Buku Bunga Rampai 20 Tahun DPKLTS ini adalah salah satu bentuk refleksi diri tersebut, yang merupakan kumpulan artikel yang ditulis oleh anggota DPKLTS dan para sahabat DPKLTS. Kumpulan artikel ini mencerminkan “tema besar” peringatan 20 Tahun DPKLTS, yaitu “membangun budaya ketahanan (resilience culture) menunju Tatar Sunda yang sejahtera rakyatnya, makmur wilayahnya, dan lestarinya lingkungannya”, sebagai patokan dasar atau base line untuk perjuangan lingkungan selanjutnya.

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Mayjen TNI (Purn) Solihin GP selaku Sesepuh DPKLTS, dan Bapak Dr (HC). Ir. Arifin Panigoro selaku Ketua Dewan Pembina DPKLTS, yang selalu memberi pengarahan kepada seluruh jajaran DPKLTS. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Panitia Ulang Tahun 20 Tahun DPKLTS yang telah bekerja keras demi suksesnya acara. Juga tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada penyusun Buku Bunga Rampai 20 Tahun DPKLTS, kami percaya buku ini sangat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh Bandung, 10 September 2021 Ketua Umum DPKLTS,

Mayjen TNI (Purn) Iwan Ridwan Sulandjana

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

iii

iv

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

DAFTAR ISI PENYUSUN PENGANTAR DAFTAR ISI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kepemimpinan Kharismatik Untuk Restorasi Ekosistem Iwan Ridwan Sulandjana

Membangun Budaya Resiliensi terhadap Bencana di Jawa Barat M. Taufan Suranto Membangun Ketahanan Budaya Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang di Tatar Sunda Rahmat Kurnia

Jaga Lembur Warisan Kultural Mengatasi Krisis Sosial Budaya Acil Bimbo Merajut Upaya Optimalisasi Potensi Desa dan Pinggiran Bambang P Nugroho

Pendidikan dan Pengabdian Tanpa Batas Abah Landoeng Hukum Lingkungan, Sarana Restorasi Daerah Aliran Sungai Asep Hidayat Kajian Korektif Tentang Perijinan Pemanfaatan Lahan untuk Kemaslahatan Lingkungan Asep Hidayat Kembalikan Fungsi Sungai-Sungai Mikro di Perkotaan Supardiyono Sobirin

Indonesia, Paris Agreement dan Perubahan Iklim Heddi Iriana

…….……….i

……..…….iii …...…..v-vii

…………1-8 …..…..9-12 …..…13-20 ….….21-24 ….….25-34 ….….35-38 ...…..39-44 ....….45-52 ….….53-58 ....….59-58

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

v

11 12 13 14

Pemanasan Global dan Perubahan Iklim, Dampaknya di Tatar Sunda Supardiyono Sobirin

Biogas, Alternatif Mencapai Ketahanan Energi Deden Hilga Safari Politik Ekologi dalam Perspektif Perkotaan Rahmat Jabbaril

....….59-72

...….73-80

….….81-86

15

Hari Lingkungan dan Politik (Tidak) Pro Lingkungan Supardiyono Sobirin ….….87-92

16

.….93-100

17 18 19 20 21 22 23 24 25 vi

Perhutanan Sosial Masa Depan Pengelolaan Hutan Modern di Indonesia Berbasis Komunitas Masyarakat Produktif M. Dhanny Rhismayaddi Natawinangun dan Mariani Sepenggal Hutan Lestari di Bandung Utara Dedi Muhtadi

Merealisasikan Mitos: Hutan Mengendalikan Tata Air Supardiyono Sobirin Pengelolaan Sampah dan Sekularisme Muhammad Ardhi Elmeidian

Sampah Kota dan Pertanian Rumah Tangga Supardiyono Sobirin Urban Farming Peluang Ekonomi Rakyat Adang Kosma Wijaya

Tantangan Masa Depan Ketahanan Pangan di Tatar Sunda Lukman Maulana Microgreen, Si Mungil yang Kaya Manfaat Wayan Dirgayusa

Diversifikasi Pangan Bersama Rasi, Beras Singkong Maria Goreti Soemitro Membangun Big Data Rantai Pasok Pertanian Lukman Maulana

DPKLTS Turun Menyawah Praktik Tanam Padi SRI Dedi Sugiat

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

....101-104 ....105-112 ....113-118 ....119-122 ....123-126 ....127-132

....133-140

....141-144 ....145-148 ....149-154

26 27 28 29 30

Jurnalisme Lingkungan Menembus Batas Adi Raksanagara

Membangun Industri Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Ronny Lukito

Geowisata dan Konservasi Pusaka Bumi Citatah Deni Sugandi Asa Air, Hutan, dan Lingkungan di Tatar Sunda Refleksi 20 Tahun DPKLTS Oman Abdurahman

Peran DPKLTS Dalam Pembangunan Eco Wisata Nicolaus Lumanauw

....155-160 ....161-166 ....167-170 ....171-180 ....181-184

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

vii

viii

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

1

KEPEMIMPINAN KHARISMATIK UNTUK RESTORASI EKOSISTEM Iwan Ridwan Sulandjana Ketua Umum DPKLTS

S

ebagaimana kita ketahui bahwa kepempinan adalah kemampuan

yang terdapat didalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan dari perorangan sang pemimpin itu sendiri maupun kepentingan organisasi. Jadi seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi bila ingin berhasil dalam menjalankan tugasnya.

Tidak semua orang bisa jadi pemimpin, karena kepemimpinan itu harus dipelajari, bukan datang dengan sendirinya, bukan warisan atau keturunan. Artinya untuk menjadi pemimpin itu perlu mengikuti berbagai macam jenjang pendidikan agar mumpuni dalam memimpin bawahan atau kelompoknya.

Selain itu, untuk bisa menjadi pemimpin yang andal, perlu membina dirinya di dalam suatu wadah organisasi, bisa di organisasi kedinasan seperti di TNI-POLRI, ASN, ormas/orpol, dan lain-lainnya. Pemimpin harus menempa dirinya secara terus menerus mengikuti berbagai pendidikan berjenjang sesuai jabatan yang diembannya di organisasi yang diikutinya.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 1

Sebagai pemimpin, dia harus tahu bahwa kemampuan memimpin itu ada keterbatasannya, yaitu setiap orang hanya mampu memimpin dan mengendalikan secara langsung atau tatap muka antara 9-10 orang.

Kalau lebih dari 9-10 orang, maka diperlukan seorang pembantu pimpinan. Itulah sebabnya dalam dunia kemiliteran ada organisasi terendah yang dikenal sebagai regu dengan jumlah anggota 9 orang ditambah satu orang komandan regu , jadi 10 orang. Untuk Komandan peleton dengan anak buah sebanyak 36 orang, dia membawahi 3 komandan regu dibantu satu Bintara peleton yang membawahi kelompok peleton. Seorang Komandan Kompi membawahi 136 orang, dia dibantu 4 Komandan Peleton dan satu Bintara pelatih Kompi yang memimpin Kelompok Kompi. Pada tingkatan Komandan Batalyon yang membawahi 600-800 orang, dia dibantu oleh 5 Komandan Kompi.

Demikian seterusnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya pembantunya juga makin banyak. Dalam lingkungan sipil juga sama kemampuan memimpinnya, mulai dari tingkat RT/RW, Desa, Kecamatan, Bupati/Walikota, Gubernur sampai dengan Presiden yang dibantu beberapa Menteri Koordinator yang membawahi beberapa Menteri.

Pemimpin yang Penuh Kharisma

Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku dan kedudukan pemimpin yang bersangkutan dalam memberi instruksi/arahan kepada pengikut/bawahannya. Ada pemimpin yang kharismatik, ada yang kebapakan, ada yang otoriter, ada yang pemarah, ada yang acuh tak acuh, ada pemimpin yang transaksional, dan masih banyak lagi.

Dalam tulisan ini yang akan dibahas hanya kepemimpinan kharismatik, yaitu kepemimpinan yg menciptakan suasana motivasi berdasarkan komitmen emosional, dan identifikasinya dengan visi, filsafat dan gaya pada pengikutnya. Jadi kepemimpinan kharismatik adalah bagaimana cara seorang pemimpin dengan kharismanya yang menonjol, mampu berkomunikasi membangkitkan empati dan emosi yang kuat pada orang-orang yang dipimpinnya dan orang-orang di sekitarnya.

Seorang pemimpin kharismatik mengandalkan gaya berbahasa yang fasih, dan kemampuannya dalam merayu demi mencapai tujuannya.

Karena tidak semua pemimpin itu berkharisma, maka pemimpin yang 2 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

kharismatik merupakan anugerah dari Tuhan. Sebagai pemimpin, dia juga harus paham pentingnya panutan yang baik agar mendapat kepercayaan dari publik untuk lebih sukses dalam mencapai tujuan yang ingin dicapainya.

Untuk mencapai tujuannya, pemimpin pada umumnya rela berkorban dan tidak segan-segan memberi contoh panutan dengan terjun langsung di depan bersama anak buahnya, sehingga kesulitan dan kesenangan apapun yang dirasakan anak buahnya juga dirasakan sang pemimpin. Di sisi lain, anak buahnya merasa tenang dan percaya diri karena kehadiran pemimpinnya dilapangan memudahkan mereka dalam mengatasi kesulitan apapun untuk mencapai tugas yang mereka harus kerjakan.

Kebersamaan ini membuat jiwa korsa mereka meningkat dan siap mendukung penuh apapun yang diarahkan atau diperintahkan pemimpinnya. Para bawahannya yakin mereka sanggup melaksanakan tugas apapun yang mereka terima akan sukses dengan kehadiran sang pemimpin, apalagi dengan pemimpin yang kharismatik.

Pemimpin yang kharismatik lebih mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan dirinya. Kenapa seorang pemimpin bisa menjadi kharimatik?

Pertama, berbudi luhur karena bisa menunjukkan harkat dan martabat yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin kharismatik sangat taat dalam menjalankan agama yang dianutnya, sehingga semua keputusan maupun kebijakannya tidak pernah menyimpang dari agamanya.

Kedua, percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya, sehingga dalam berbicara selalu mempertahankan kontak mata dengan siapa dia berbicara, dan membuat orang lain merasa bahwa pendapat dan visinya diterima oleh mereka.

Ketiga, memiliki aura yang baik, yaitu aura yang timbul sesuai dengan sifat dan kepribadian yang dimiliki sang pemimpin sejak kecil dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang baik serta agamis.

Ada yang menarik untuk dicermati, pemimpin kharismatik wajahnya seperti yang bercahaya, bersih dan enak dipandang, barangkali itu

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 3

adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena tidak semua pemimpin memiliki wajah yang kharismatik dan bercahaya/terpancar auranya.

Banyak kelebihan dari gaya kepemimpinan kharismatik, sehingga menjadi panutan para bawahannya. Berikut antara lain rinciannya: Pertama: Pemimpin kharismatik itu: (1) mampu menjadi katalisator untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik, (2) mampu menyampaikan visi dan mendorong para staf dan bawahannya untuk mewujudkannya, (3) selalu mencari peluang untuk memperbaiki keadaan, dan terus berinovasi untuk kebaikan semua.

Kedua: Pemimpin kharismatik itu: (1) mampu membangun energi positif, sehingga membuat para pengikutnya menjadi percaya diri bahwa mereka berada pada jalur yang tepat, (2) mampu membangun optimisme dan kebersamaan.

Ketiga: Pemimpin kharismatik itu: (1) mampu membangun komitmen kuat diantara para pengikutnya, sehingga para pengikut kompak untuk melaksanakan dan mewujudkan visi bersama, (2) mampu berkomunikasi dengan para pengikut pada tingkat emosional yang dalam sehingga membangkitkan emosi yang kuat pada para pengikut.

Restorasi Ekosistem yang Penuh Liku-Liku

Restorasi adalah suatu tindakan atau upaya untuk mengembalikan, memulihkan memperbaiki sesuatu seperti alam, lingkungan ke kondisi dan bentuk awalnya. Dalam pembahasan ini, kita akan fokus di restorasi ekosistem kondisi lingkungan alam, khususnya di Jawa Barat.

Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara mahluk hidup dengan lingkungannya.

Ekosistem merupakan suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi.

Kondisi lingkungan alam khususnya hutan di Jawa Barat sudah banyak berubah karena ulah manusia. Hutan sudah banyak yang gundul, berubah jadi perkebunan-perkebunan liar dengan merambah hutan

4 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

yang seharusnya tetap dijaga kelestariannya agar mahluk hidup yang ada didalamnya tetap bisa hidup dan sumber mata air tetap terpelihara.

Dalam kondisi lingkungan yang sudah rusak parah, maka untuk keberlanjutan kehidupan mahluk hidup dan lingkungannya, perlu segera dilakukan restorasi ekosistem di wilayah yang paling parah dulu, kemudian secara bertahap melaksanakan restorasi di wilayah lainnya.

Disinilah dibutuhkan kepemimpinan di segala lini yang mampu mengajak semua orang untuk sadar dan bahu membahu merestorasi lingkungan yang diawali di lingkungan di sekitar mereka tinggal dulu.

Peran ketua RT/RW dan Kepala Desa sebagai pemimpin terendah harus mampu mengajak masyarakatnya untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan dan merestorasi ekosistem diwilayahnya. Ketua RT/RW harus mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungannya dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, seperti selalu menjaga drainase dengan tidak membuang sampah ke saluran air atau got. Membuat aturan atau larangan kepada masyarakat untuk menjaga kehidupan satwa dengan larangan menembak dan menangkap segala jenis burung di wilayahnya. Melarang penebangan pohon-pohon besar serta meminta masyarakat untuk selalu menanam pohon di lahan-lahan yang dinilai kritis dan perlu direstoiasi. Melarang masyarakat untuk tidak melakukan penjarahan terhadap lahan-lahan hutan atau perkebunan, apalagi hutan lindung.

Bila ketua RT/RW-nya seorang pemimpin yang berwibawa dan kharismatik, dapat dipastikan restorasi ekosistem pada level terendah atau terbawah dapat berjalan sesuai harapan. Masyarakatnya akan teredukasi betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, karena mereka mempunyai pemimpin yang kharismatik yang menjadi panutan dan dipercaya oleh masyarakat.

Sebaliknya, bila para pemimpin pada level Ketua RT/RW orangnya pemalas, acuh tak acuh dan tidak peduli pada lingkungan hidup di sekitarnya, sudah dapat dipastikan kerusakan lingkungan di wilayah tanggung jawabnya sebagai ketua RT/RW makin menjadi-jadi.

Demikian pula pada level di atasnya, Kecamatan sampai dengan Kabupaten, diharapkan Camat maupun Bupati harus pejabat yang juga peduli kepada lingkungan hidup di wilayah tanggung jawabnya, karena

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 5

mereka adalah pemimpin formal yang punya kekuasaan untuk menjaga maupun merestorasi lingkungan hidup di wilayah tanggungjawabnya.

Pada level Kecamatan, kepemimpinan Camat sangat menentukan dalam menjaga kelestarian alam dilingkungan wilayah tanggung jawabnya.

Para Camat pada umumnya lulusan IPDN, jadi materi pendidikan di sekolah ini harus mampu memberikan wawasan tentang wajibnya menjaga kelestarian ekosistem di tempat penugasannya kelak. Lulusan IPDN ini memang disiapkan untuk jadi Aparatur Sipil Negara/ASN.

Mereka memang disiapkan untuk jadi pemimpin dilingkungan pemerintahan, dengan penugasan awal di lingkungan Kantor Kecamatan. Saat naik jabatan jadi Camat, inilah ujian pertamanya jadi pemimpin formal masyarakat. Kepemimpinannya baik atau buruk akan terlihat dari tanggapan masyarakat terhadapnya.

Gaya kepemimpinan seperti apa yang akan dipakai pak Camat, tergantung karakter dan kepribadian yang bersangkutan. Harapannya tentu kepemimpinan yang kharismatik. Masalahnya, sekolah IPDN tidak mungkin bisa melahirkan kepemimpinan yang kharismatik terhadap semua lulusannya, karena kharisma itu juga merupakan anugerah dari Tuhan.

Pilkada dan Harapan Munculnya Pemimpin Berkharisma

Kepemimpinan yang menarik adalah pada level Bupati dan Gubernur, karena mereka adalah para pemimpin daerah yang dipilih langsung masyarakat melalui Pilkada. Tentunya pemenang hasil pilihan rakyat ini harapannya adalah pemimpin yang disukai masyarakat, artinya seharusnya pemimpin terpilih ini adalah pemimpin yang kharismatik.

Namun dalam kenyataannya banyak pemimpin terpilih ini tidak memiliki kharisma yang diharapkan. Jadi kepemimpinannya normatif saja, padahal untuk merestorasi ekosistem lingkungan di wilayah tanggung jawabnya, kepemimpinan pada level Bupati sangat menentukan sekali keberhasilannya.

Mengapa demikian? Dari pengalaman empiris dalam kepemimpinan, ternyata banyak faktor yang mempengaruhi setiap keputusan atau kebijakan yang diambil. Seorang Camat sebagai pemimpin di wilayah 6 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Kecamatannya, katakanlah Camat yang kharismatik, sangat antusias dalam merestorasi ekosistem di wilayahnya.

Masyarakatnya mendukung kepemimpinan pak Camat, tapi ternyata ada lahan yang harus direstorasinya, adalah milik dan masuk dalam tanggung jawab instansi lain, misalnya Perhutani, Perkebunan swasta atau instansi pemerintah lainnya yang pimpinannya justru tidak peduli terhadap restorasi ekositem di lahannya.

Situasi inilah yang sangat menghambat program-program restorasi ekosistem lingkungan selama ini. Bila kepemimpinan pak Camatnya kharismatik dan pimpinan instansi lainnya juga kharismatik, dapat dipastikan program restorasi ekosistem di wilayah ini dapat berjalan sesuai harapan. Namun bila ada lahan lainnya yang merupakan tanggung jawab atau milik instansi lain lagi, dan pimpinannya kurang peduli terhadap lingkungan, maka program restorasi ekosistem akan menjadi terhambat lagi.

Dari situasi contoh lahan kritis tadi, kita bisa melihat bahwa program restorasi ekosistem ini banyak kendalanya, mulai dari kepedulian kepemimpinan para pejabat instansi pemerintah maupun swasta, kepemilikan lahan masyarakat, perkebunan pemerintah atau perkebunan swasta. Belum lagi adanya organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah yang akan direstorasi yang peduli lingkungan. Organisasi pecinta lingkungan dari luar wilayah yang juga peduli terhadap restorasi ekoistem, ingin berpartisipasi sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan hidup utk generasi anak cucu kedepan.

Mereka semua terkendala masalah lahannya milik siapa, bagaimana koordinasinya. Dalam situasi ini, kepemimpinan kharismatik yang peduli lingkungan diharapkan dapat melobi para pemilik lahan untuk mau bekerja sama merestorasi ekosistem di lahan tanggung jawab atau miliknya.

Dalam pembagian lahan atau wilayah itu sudah ditentukan oleh pemerintah, sebagai contoh, wilayah sebuah Kabupaten itu sudah terbagi habis menjadi sekian Kecamatan dan sejumlah sekian Desa.

Tetapi di wilayah Desa atau Kecamatan, bisa juga ada lahan yang ada di luar tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa atau Camat, karena lahanlahan tersebut milik dan menjadi tanggung jawab instansi pemerintah Provinsi bahkan Pusat. Lahan tersebut bisa saja milik Perhutani, PT

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 7

Perkebunan, Migas , perkebunan rakyat dan lain-lain. Maka pelaksanaan restorasi perlu koordinasi yang ketat terhadap semua pemilik lahan setempat. Disinilah peran kepemimpinan dari masing-masing penanggung jawab lahan untuk bisa dan mau bekerja sama melaksanakan restorasi ekosistem. Kepemimpinan yang kharismatik dari semua penanggung jawab lahan akan jauh lebih baik dan cepat dalam mengambil keputusan untuk bekerjasama.

Sebagai catatan akhir, semua pemimpin termasuk yang kharismatik, hanya bisa menyelesaikan tugas restorasi ekosistem hanya pada lahan tanggung jawabnya saja, karena bisa saja atasan mereka, punya kebijakan lain yang justru tidak sesuai dengan pandangannya.

Program restorasi ekosistem ini akan jauh lebih sukses lagi bila penguasa wilayah seperti Bupati, Gubernur maupun Presidennya adalah pemimpin-pemimpin yang kharismatik yang dengan kekuasaan yang dimilikinya, sebenarnya dengan mudah mampu meyakinkan para pemimpin instansi bawahannya untuk mensukseskan program restorasi ekosistem. ***

8 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

2

MEMBANGUN BUDAYA RESILIENSI TERHADAP BENCANA DI JAWA BARAT Taufan Suranto

Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi DPKLTS

P

rovinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki tingkat

ancaman dan risiko terhadap bencana alam yang tinggi. Menurut BNPB, total kejadian bencana yang terjadi dari tahun 2013 sampai tahun 2018 di Jawa Barat mencapai angka 6.607 kejadian, terdiri dari 72% bencana hidrometeorologi dan 28% bencana geologi.

Dalam menghadapi ancaman tentu saja tidak cukup hanya dengan menanggulangi kejadian bencananya atau mempersiapkan infrastruktur saja, tetapi harus dibangun pula budaya manusianya agar mempunyai ketangguhan atau daya lenting (resiliensi) dalam menghadapi bencana.

Membangun budaya resiliensi terhadap bencana merupakan salah satu upaya mitigasi yang diperlukan sehingga akan dapat mengurangi risiko korban dan kerugian yang lebih besar. Warga Jepang misalnya, sejak usia dini telah dipupuk budaya resiliensinya sehingga kapan dan di manapun mereka berada akan lebih tangguh dalam menghadapi bencana.

Dalam rangka memperkuat tingkat resiliensi warga Jawa Barat tersebut maka muncul gagasan Jabar Resilience Culture Province (JRCP) pada saat Ridwan Kamil melakukan kampanye Calon Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Proses penyusunan JRCP mulai dilakukan oleh Tim

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 9

Optimasi dan Sinkronisasi bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan pada Juli 2018 dengan mencantumkan pembuatan Resilience Center pada matriks perencanaan program Jabar Juara. Langkah progresif kemudian dilakukan oleh BPBD Jabar dengan memulai menyiapkan dokumen cetak biru melalui pembentukan tim penyusun yang beranggotakan para pihak dari stakeholders pentahelix yang kompeten di bidangnya.

Setelah melakukan pembahasan secara internal barulah pada Desember 2018 dimulai acara Kick-off Meeting penyusunan dokumen cetak biru Jabar Resilience Culture Province dengan mengundang stakeholders bidang kebencanaan di Jawa Barat. Proses selanjutnya adalah melakukan serangkaian FGD sebanyak 6 kali yang dibagi dalam bidangbidang. Untuk mencari masukan dari daerah telah dilakukan workshop di 5 wilayah.

Tahapan terakhir penyusunan, selain membuat dokumen adalah menyusun rancangan legal yang disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Cetak Biru JRCP merupakan salah satu upaya dalam manajemen risiko bencana di Jawa Barat sampai tingkatan yang paling tinggi yaitu Resilience. Sedangkan culture adalah hasil olah rasa dan kebiasaan yang mengakar membentuk sebuah pola yang berulang yang dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama turun temurun, serta bermetamorfosis sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dalam konteks ini membangun budaya tangguh bencana di Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui pembelajaran ilmu dan kearifan lokal yang telah turun-temurun diajarkan oleh orang tua dalam pengurangan risiko bencana. JRCP adalah provinsi yang mempunyai kemampuan mencegah, tahan, tangguh, beradaptasi dan meminimalkan dampak yang merugikan dan memulihkan diri dari bencana secara tepat dan efisien.

Cetak Biru JRCP

Ruang lingkup Cetak Biru JRCP mencakup seluruh fase dalam siklus penanggulangan bencana. Pada masa pra bencana, yakni pencegahan dan mitigasi, serta kesiapsiagaan. Pada saat bencana terjadi yakni tanggap darurat, dan pasca bencana yakni tahap rehabilitasi dan 10 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

rekonstruksi. Dalam dokumen Cetak Biru ini, perkembangan ketangguhan diukur melalui indikator-indikator ketangguhan yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan kapasitas diukur melalui Indeks Resiliensi masyarakat dan pengurangan risiko bencana diukur dengan menggunakan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Ketahanan daerah Jawa Barat berhubungan dengan resiliensi yang dikembangkan dalam dokumen Cetak Biru JRCP menitik beratkan pada 6 (enam) inti resiliensi, yaitu:

Pertama: Resilience Citizen. Masyarakat yang sadar risiko bencana, memiliki kesiapsiagaan, tangguh dan mapu pulih segera bila terkena bencana.

Kedua, Resilience Knowledge and Local Wisdom. IPTEK kebencanaan yang andal sekaligus memadukan kearifan lokal dan nilai sosial yang ada di Jawa Barat.

Ketiga: Resilience Infrastructure. Setiap infrastruktur, sarana dan prasarana pembangunan yang tangguh bencana dan sebagai alat mitigasi.

Keempat: Resilience Institutional and Policy. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang mumpuni dalam penyelenggaraan penanggulan bencana.

Kelima: Resilience Ecology. Daya dukung lingkungan yang baik, mampu mengurangi risiko bencana dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

Keenam: Resilience Financing. Kemampuan pembiayaan yang tangguh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menjaga risiko investasi pembangunan.

Semua hal di atas didukung oleh 2 (dua) sistem penunjang, yaitu:

Pertama: Resilience Center, terkait media untuk pelaksanaan perwujudan JRCP yang berfungsi sebagai pusat komando, informasi, komunikasi, pemberdayan masyarakat, pembelajaran, monitoring dan cadangan logistik wilayah.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 11

Kedua: Resilience Index, terkait alat untuk menilai, mengukur kinerja perwujudan JRCP, dengan indikator yang dikembangkan berupa IRBI dan Resilience Index.

Inti dari Resiliensi adalah menjadikan peristiwa bencana merupakan sebuah proses, bukan sebuah keadaan ketidak-mampuan dalam menghadapinya. Pemulihan yang terjadi melalui core resiliensi di atas akan mempercepat peningkatan daya bangkit pemulihan diri atau percepatan waktu recovery, yang berdampak pada kembalinya kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti dalam keadaan normal dan lebih baik, setelah terjadi bencana. Sosial-ekonomi yang membentuk aset penghidupan masyarakat menciptakan ketahanan daerah yang kuat dan membentuk tatanan budaya tangguh yang berdaya di masyarakat Jawa Barat.

Dalam mengimplementasikan Pergub JRCP ini, BPBD Jabar berkolaborasi dengan para pihak terkait melalui skema pentahelix.

DPKLTS sebagai klaster komunitas menjadi salah satu mitra BPBD Jabar dalam bidang Resilience Ecology dan Resilience Knowledge and Local Wisdom. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPBD Jabar dan DPKLTS dilakukan pada peringatan 20 tahun DPKLTS, yang jatuh pada 10 September 2021.***

12 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

3

MEMBANGUN KETAHANAN BUDAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG DI TATAR SUNDA Rahmat Kurnia

Ketua Divisi Ketahanan Budaya dan Penataan Ruang DPKLTS

M

enghayati visi, misi, nilai dasar dan motto Dewan Pemerhati

Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda atau disingkat DPKLTS, maka sangatlah tegas bahwa lembaga ini, yang berdiri pada bulan September tahun 2001, berangkat dari sebuah gerakan budaya.

Visi: Terciptanya sumber daya hutan dan lingkungan yang kaya manfaat dan berkelanjutan sesuai dengan kearifan alam, tatanan masyarakat adab, dan adat karuhun Sunda yang menjungjung tinggi nilai-nilai luhur, moral, dan etika, geledegan leuweungna, recet manukna, curcor caina, gemah ripah rahayatna.

Misi: Menghimpun seluruh masyarakat Tatar Sunda untuk membangun kembali tatanan masyarakat adab dan karuhun Sunda yang sadar manfaat keberadaan hutan dan mutu lingkungan. Nyaah ka leuweung, mulasara walungan, ngawangun lembur nu genah jeung dayeuh nu merenah.

Nilai Dasar: Silih Asih, Silih Asah, Sili Asuh ngawangun Siliwangi pikeun generasi ayeuna jeung nu bakal datang, dina raraga ngangkat harkat

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 13

darajat urang Sunda pikeun kajembaran Bangsa Indonesia jeroning tatanan Nagara Kesatuan Republik Indonesia.

Motto: Kami moal ngelehan, kami moal ngelehkeun, tapi pasti nepi ka tujuan. Ngan hampura bisi aya nu kalabrak, kasered kabawa palid, kabanjiran jeung kakeueum. Da bongan ngahalangan jeung aya dina jajalaneun kami.

Berdasar dokumen Gunung Manglayang, mayoritas para pendiri DPKLTS adalah tokoh-tokoh Sunda, masyarakat adat, para seniman dan budayawan, serta sisanya adalah para aktivitis, akademisi, pejabat pemerintah, dan lain-lain profesi yang sangat prihatin akan kerusakan lingkungan yang terjadi di Tatar Sunda. Ketua umum pertama Bapak Iyan Kusumahdinata (alm.) atau lebih dikenal dengan sebutan Kang Iyan, beliau adalah sesepuh Jawa Barat dan tokoh perguruan Silat Tadjimalela. Sementara motto DPKLTS yang tiada lain adalah filosofi patanjala (filosofi sungai) adalah warisan dari Sesepuh Bandung, yaitu Bapak Runayat Natadipura (alm.) atau lebih dikenal dengan sebutan Uwa Bandung. Keduanya sudah lebih dulu meninggalkan kita, namun jasanya akan selalu terkenang sepanjang masa.

Dalam kurun waktu delapan tahun pertama (2001-2008), pengamalan nilai-nilai budaya lebih menonjol pada aspek penguatan moral atau etika tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Penguatan tersebut dilakukan pada pendampingan kasus kerusakan hutan di Sukabumi Selatan, moratorium logging di Provinsi Jawa Barat, pendampingan hukum kasus longsor Gunung Mandalawangi di Kabupaten Garut, kasus Kawasan Bandung Utara, dan lain-lain. Kajian-kajian kerusakan ini beberapa kali disosialisasikan di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.

Dalam konsep Tata Ruang Wilayah versi adat Sunda, DPKLTS pun mengenalkan terkait leuweung titipan (larangan), leuweung tutupan dan leuweung baladahan serta pitutur (pikukuh) kolot tentang gunung kaian, gawir awian, dan lain-lain, tetapi belum mendasar pada penguatan kajian secara sistematis serta implementasi di lapangan (masyarakat), karena sesungguhnya dalam penentuan batas antara adat dan sistem modern memiliki caranya masing-masing. Padahal jika pemerintah bersedia belajar pada masyarakat adat, terbukti lingkungan pada masyarakat adat jauh lebih terpelihara dengan baik. Hal ini pernah diusung pada pengawalan Raperda Kawasan Lindung Provinsi Jawa 14 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Barat (sekitar 2006). Namun, hasilnya masih belum sesuai harapan, nilai-nilai budaya masih terkesan merupakan bungkus semata.

Atas restu dari beberapa sesepuh DPKLTS, saat itu Kang Iyan dan Uwa Bandung serta Ketua Umum DPKLTS kedua, yaitu kang Prof. Dr. Ir. Mubyar Purwasasmita (alm.), sekitar tahun 2008-2009, hasil kajian detail tata ruang wilayah melalui pendekatan patanjala, yaitu pengelolaan lingkungan berbasis sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS) masuk dalam mekanisme kerja lembaga DPKLTS dan masuk kegiatan utama Divisi Ketahanan Budaya dan Penataan Ruang DPKLTS.

Ikuti Cara Wujud Patanjala

Konsep patanjala yang sudah termaktub pada motto DPKLTS tersebut di atas, dilengkapi oleh Uwa Bandung dengan uraian sebagai berikut: Mangka miturut lajuning laku patanjala/ Cukcruk ti hulu wotan nanan bari mapay munday ka muharana/ Mangka nete dina rancage mangka nincak dina kawiwahan/ Dinu mengkol milu mengkol dinu nyurug milu nyurug/ Bras ka muara, awor jeung sagara deui/ Tah kitu lajuning laku patanjala, sakitu endahna. Artinya adalah: Maka ikutilah perilaku sungai/ Telusuri dari hulu hingga ke muaranya/ Maka berjalan dan melangkahlah dengan penuh kewaspadaan dan kewibawaan/ Ikutilah kemana sungai berkelok dan menuruni lembah/ Hingga tiba di muara, bersatu kembali dengan lautan/ Demikianlah prilaku sungai, begitu indahnya.

Sumber utama konsep patanjala di atas bersumber dari naskah kuno Amanat Galunggung (Amanat Prabu Guru Darmasiksa, sekitar abad 14), Kropak 262, koleksi Situs Kabuyutan Ciburuy, Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, di kaki Gunung Cikuray.

Lebih jelasnya terjemahan teks kunanya adalah sebagai berikut: Kuna urang ala lwirna patanjala, pata ngarana acai, jala ngaranna apya, hanteu ti burungeun tapa kita lamunna bitan apwa tea, ongkoh ongkwah dipilalweun di maneh, genah kageulisan mulah kasimwatan, mulah kasiweuran kanu miburungeun tapa, mulah kapidenge ku na carekna gwareng, ongkwah-ongkah dipiteuneungeun di maneh, iya rampes, iya geulis….. Artinya adalah:Kita ikuti cara wujud patanjala, pata berarti air, jala berarti sungai . Tidak akan sia-sia amal baik kita jika kita meniru sungai itu. Terus tertuju kepada alur yang dilaluinya, senang akan keelokan, jangan mudah terpengaruh, jangan memperdulikan hal-hal yang akan menggagalkan amal baik kita, jangan mendengarkan ucapan

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 15

buruk, pusatkan perhatian kepada cita-cita sendiri, ya sempurna ya indah.....

Berdasarkan naskah kuno di atas, sangat jelas bahwa patanjala adalah “ala” atau cara, pendekatan, atau metode. Falsafah patanjala mengajarkan tentang keindahan dan kebaikan, maka jika melawan atau melanggar akan prinsip-prinsip tersebut, maka dampaknya adalah bencana, sebagaimana dijelaskan pada motto DPKLTS di atas.

Di awal pelaksanaannya (2009- 2010), pendekatan patanjala ini digunakan saat DPKLTS membantu sebuah pembangunan bangunan ramah gempa di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu berupa bangunan Balai Desa, Balai Pintar dan Sekolah SD. Melalui pendekatan patanjala penetapan letak dan bahan baku bangunan diutamakan bersumber dari bahan baku lokal. Batas wilayahnya adalah aliran sungai mulai dari hulunya, sedangkan lokasi bencana tersebut masuk DAS Ciwulan, yaitu DAS di Provinsi Jawa Barat bagian selatan.

Jaringan DAS/Pangauban Berbasis Budaya

Berdasar uraian di atas, maka patanjala adalah landas pemikiran atau konsep warisan Karuhun Sunda mengenai pengelolaan air yang muncul mulai dari sumber mata air menuju sungai hingga bermuara di samudra.

Sangat berbeda dengan pengertian DAS menurut Undang-Undang Sumber Daya Air, yang hanya berfokus pada fisik DAS dan sungaisungainya saja, maka dalam konsep patanjala adalah selain berfokus pada fisik jaringan DAS, juga berfokus pada keindahan alami, terutama sangat berfokus pada masyarakat dan budayanya yang menjaga kelestarian jaringan DAS. Menurut istilah patanjala, masyarakat ini disebut “incu putu” atau “seuweu-siwi”. Berdasarkan pembagian tingkatannya, maka jaringan DAS/Pangauban dibagi menjadi; (1) DAS/Walungan, (2) Sub DAS/ Wahangan, (3) Mikro DAS/ Susukan, dan (4) Sub Mikro DAS/ Solokan.

Adapun kegiatan penguatan jaringan lapangan berbasis sungai ini terus dikembangkan. Pada dua tahun pertama tersebut dan melengkapi satu warsa pergerakan DPKLTS (2001-2010) terbangun jaringan DAS/Pangauban sebanyak tiga DAS, yaitu DAS Citarum, Ciliwung dan Citanduy. Jaringan DAS/Pangauban ini memperkuat jaringan lapangan DPKLTS yang sudah dibangun sejak awal, yaitu “Pager Wana”, yaitu 16 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

komunitas lokal yang dibentuk berdasarkan batas administratif (kecamatan atau desa), dan itulah mereka yang disebut “incu putu” atau “seuweu-siwi” setempat.

Sampai dengan akhir tahun 2010 telah terbangun jaringan DAS antara lain, pertama: DAS Citarum, meliputi; (1) Sub DAS Cianjur, (2) Sub DAS Cibalagung, (3) Sub Das Citonjong, (4) Sub DAS Cimeta, dan Mikro DAS Cijati, kedua: DAS Citanduy baru mencapai satu jaringan di tingkat Mikro DAS, yaitu Cidarma, dan ketiga: DAS Ciliwung masih pada wilayah sungai induknya, Ciliwung.

Memasuki awal dasawarsa kedua (2011), sejalan dengan pembangunan paradigma baru DPKLTS “menapaki budaya memperkuat ekosistem”, untuk penguatan jaringan DAS, maka Divisi Ketahanan Budaya dan Penataan Ruang DPKLTS menyelesaikan kajian DAS Pulau Jawa, terutama DAS Jabar dan Banten, yaitu mulai dari Kawasan Sanghyang Sirah, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten hingga Kawasan Sanghyang Dampal, Taman Nasional Alas Purwa, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini telah terjadi penguatan jaringan secara masif yang dimulai dari DAS Cimanuk, yaitu jaringan yang sudah ada atau terbangun terus dipertahankan, bahkan diperluas. Khusus dinamika yang terjadi di DAS Citanduy, Mikro DAS Cidarma Hulu di Gunung Sawal yang berpusat di Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu adalah pendampingan masyarakat terkait penolakan warga karena adanya kegiatan pembukaan lahan di areal berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya kopi.

Pada tahun kedua dasawarsa kedua (2012), DAS Citarum mengalami kemajuan dengan bergabungnya Sub DAS Cikaro, kemudian disusul mikro DAS Cisunggalah. Pada tahun yang sama, pada DAS Cimanuk terdaftar lebih banyak jaringan sungai yang bergabung, yaitu: Sub DAS Cipicung, Sub DAS Cipancar, Sub DAS Cipedes, Mikro DAS Cikuya, Mikro DAS Cipangacian, Mikro DAS Cibirungising, Mikro DAS Cibisoro, Sub DAS Cisangkan. Pada kesatuan gunungnya, DAS Cimanuk berhasil membangun satu jaringan ke DAS selatan Jawa Barat, yaitu DAS Cipasarangan. Penguatan jaringan DAS selatan dari batas DAS Cimanuk dipicu oleh peristiwa banjir bandang Cipasarangan (2010), dan masifnya kegiatan pembalakan liar di kawasan hulu Cipasarangan.

Kegiatan penguatan jaringan DAS selatan di Kabupaten Garut berpusat di Kampung Bantar Kadu, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet. Masih di kawasan DAS Cipasarangan di Cikelet, Divisi Ketahanan Budaya dan Penataan Ruang pun membantu kegiatan rehabilitasi mesjid dan

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 17

beberapa bangunan hunian paska bencana kebakaran Kampung Adat Dukuh.

Satu tahun berikutnya (2013) tergabung pada DAS Citarum, yaitu Sub DAS Cihejo-Ciharus. Sementara pada DAS Cimanuk tergabung Sub DAS Citameng, Sub DAS Cipeujeuh, Sub DAS Cikamiri, Mikro DAS Cibeureum, Sub DAS Cibeureum Leutik dan Sub DAS Cibeureum Gede, Mikro DAS Cinangewer. Pada batas selatan DAS Cimanuk bergabung DAS Cisanggiri. Pada tahun ini pula pendekatan patanjala digunakan dalam melakukan pemetaan lahan kritis pada tanah milik di Kawasan Bandung Utara (KBU) untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Mandiri (PMDHM), 2012-2016 (waktu itu pada tahun 2012, patanjala belum masuk program). Kegiatan PMDHM berlokasi di Desa Ciporeat, Kecamatan Cimenyan dan Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan (Kabupaten Bandung). PMDHM ini berhasil menanam pohon di tanah milik kurang lebih 1 juta pohon.

Pada tahun keempat (2014) bergabung pada DAS Citarum, yaitu Mikro DAS Cimande. Sementara pada DAS Cimanuk bergabung Sub DAS Cipacing, Sub DAS Cigagak, dan Mikro DAS Cilutung. Hingga tiga tahun berikutnya tidak ada penambahan jaringan DAS, karena memprioritaskan dulu penguatan internal DAS masing-masing.

Khusus pada tahun 2015-2017, DAS Cimanuk melakukan fasilitasi atau pendampingan kasus pembangunan proyek Waduk Jatigede yang menenggelamkan 48 situs sejarah Sumedang Larang berikut kawasan hutan keramatnya yang kaya dengan keragaman hayatinya. Kemudian, kajian pasca bencana banjir bandang Sungai Cimanuk (2016) yang hasilnya dipresentasikan di depan anggota DPR RI. Tahun 2016, pada batas DAS Citarum barat selatan tergabung DAS Cimandiri, Kabupaten Sukabumi. Satu tahun berikutnya pada jaringan DAS Cimandiri tergabung Sub DAS Cicatih. Sementara pada DAS Citarum tergabung Sub DAS Ciwidey.

Pada tahun ini pula pendekatan patanjala digunakan pada program konservasi mikro DAS, kerja sama DPKLTS dengan PT Pertamina di daerah Kamojang, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung dan Desa Cinta dan Desa Cintamanik, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Program Mikro DAS berupa pengadaan bibit pohon produktif dan pohon asli dan endemik. Pada tahun yang sama, bersama Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) menjalin 18 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

kerjasama pemulihan DAS Jabar melalui kegiatan Kebun Bibit Rakayt (KBR) di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Garut (tiga desa), Kabupaten Tasikmalaya (satu desa) dan Kabupaten Ciamis (satu desa). Dalam kurun waktu 2014-2016, pendekatan patanjala pun digunakan saat melakukan kajian terkait adanya rencana pemanfaatan panas bumi (geothermal) Gunung Ciremai.

Pada tahun kedelapan (2018) mulai ada penambahan jaringan DAS. Pada batas DAS Cimanuk timur tergabung DAS Cisanggarung yang berbatasan pula dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah (antara Kuningan dan Brebes). Sementara pada DAS Citarum tergabung Sub DAS Cirasea, Sub DAS Cikeruh dan Sub DAS Cikapundung. Momentum tergabungnya DAS Cisanggarung ini adalah masuknya sistem patanjala pada salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kuningan, yaitu berupa Pengelolaan Mata Air Berbasis Kearifan Budaya Daerah Patanjala. Namun, setelah penetapan Raperda menjadi Perda melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Kuningan terjadi permasalahan administrasi. Hingga saat ini nomor lembaran negara belum juga keluar.

Pada tahun ini pula pendekatan patanjala digunakan dalam mempersiapkan Program Hutan Harum (PHH), kerja sama DPKLTS dengan Alas Tiara Lestari (ATL), bantuan dari Ketua Pembina DPKLTS, bapak Dr. (HC) Ir. Arifin Panigoro. Lokasi PHH ini berada di Kamojang, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, dan Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. PHH berhasil menaman pohon asli dan endemik kurang lebih 80.000 pohon.

Satu tahun berikutnya (2019), dilakukan kegiatan kajian Pulau Jawa kedua. Hasil dari penelusuran Pulau Jawa ini adalah diadakannya musyawarah di daerah Bowongso (Wonosobo, Jawa Tengah), di kaki Gunung Sumbing. Sehingga disepakati untuk mengawali kegiatan patanjala di Provinsi Jawa Tengah, yaitu kajian awal DAS Kali Serayu.

Pada tahun ini pula tergabung pada jaringan DAS Citarum, yaitu Sub DAS Cikeruh, Sub DAS Cirasea, Sub DAS Cikapundung. Pada tahun ini pula DAS Cimanuk terus melakukan penguatan pada jaringan batas DAS-nya, salah satunya adalah DAS Cisanggarung. Selanjutnya, pendekatan patanjala membuat percontohan leuweung talun atau kebun talun, yaitu kebun buah-buahan asli setempat di Desa Randobawagirang, Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan, di kaki Gunung Ciremai. Selanjutnya terkait adanya perubahan atau penurunan status kawasan Cagar Alam (CA) ke Taman Wisata Alam (TWA) Kamojang dan Papandayan oleh KLHK, pendekatan patanjala pun digunakan sebagai kajian pembanding

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 19

terkait perubahan atau penurunan status tersebut. Selanjutnya DPKLTS menjadi bagian dari tim evaluasi perubahan status kawasan tersebut.

Nambaan Sasalad Covid-19

Tahun 2020, di masa awal pandemi Covid-19 pada jaringan DAS Cimanuk tergabung Sub DAS Cilutung. Di masa pandemi ini, diprioritaskan melakukan penguatan pada masing-masing internal DAS. Khusus terkait pandemi ini, jaringan komunitas DAS melakukan kajian menurut konsep kearifan, yaitu kegiatan “Nambaan Sasalad” atau pemulihan pandemi yang dilakukan selama satu tahun. Disepakati hasil kajian satu tahun, terhitung sejak 15 Maret 2020 dan pada tahun kedua berakhir pada Jumat, 19 Maret 2021. Evaluasi satu tahun pandemi ini dilakukan oleh jaringan DAS Jabar di kawasan Sanghyang Sirah di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ditetapkan per tanggal 19 Maret sebagai peringatan kegiatan berskala “kabuanaan” (skala dunia/ global).

Sejak pertama kali dilakukan kajian Pulau (Nusa) Jawa pada 2011, hingga tahun 2020 setiap tahunnya dilaksanakan kegiatan rutin tahunan kajian Nusa Jawa Girang (Pulau Jawa Hulu), dari Banten hingga Jawa Barat, dan pada 2020 ditambah hingga sebagian wilayah Jawa Tengah yaitu Gunung Slamet.

Secara insidental dan berkala, pendekatan patanjala digunakan dalam kegiatan relawan kajian kebencanaan, sebagaimana di awal dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya (2009). Pendekatan kearifan lokal dalam permasalahan kebencanaan masih dirasakan minim. Padahal kearifan lokal merupakan modal awal masyarakat memahami potensi kebencanaan di wilayahnya. Terkahir adalah kajian kebencanaan di lokasi bencana Ciherang, Sukabumi. Pendekatan patanjala ini sering juga disosalisaikan pada kegiatan diskusi atau seminar, baik perguruan tinggi, pemerintah maupun umum. Salah satu warisan kegiatan rutin tahunan adalah kegiatan pemantauan tahunan pemulihan Cagar Alam Leuweung Sancang (CALS), Kabupaten Garut (2000 sampai sekarang).

Demikian sekilas kegiatan Divisi Ketahanan Budaya dan Penataan Ruang melalui pendekatan patanjala melengkapi kiprah DPKLTS dalam kurun waktu dua dasawarsa ini, dengan harapan visi, misi, dan nilai dasar DPKLTS dapat tercapai untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran wilayah, dan kelestarian lingkungan. ***

20 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

4

JAGA LEMBUR WARISAN KULTURAL MENGATASI KRISIS SOSIAL BUDAYA Acil Bimbo

Sahabat DPKLTS Budayawan, Penggagas Jaga Lembur

S

ejalan dengan perkembangan zaman, banyak hal mengalami

perubahan, termasuk nilai-nilai sosio kultural, persepsi politis ideologis, dan sebagainya. Di sisi lain, warisan kultural dari nenek moyang berupa nilai dan akar tradisi, termasuk kearifan lokal, mengalami pelunturan dan penggerusan.

Salah satu nilai-nilai budaya lokal yang harus dipertahankan yakni pentingnya memelihara kampung halaman. Nilai-nilai tradisi budaya lokal memang harus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menangkal hal-hal negatif dari luar.

Berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini bisa diatasi ketika masyarakat secara arif mengembalikannya kepada nilai-nilai budaya lokal, sebab saat ini budaya lokal kian tergerus budaya asing seiring dengan masifnya perkembangan teknologi dan informasi.

Perubahan nilai dan pandangan hidup merupakan konsekuensi perkembangan zaman. Hal ini pun berdampak pula pada pergeseran warisan kultural berupa tradisi, termasuk kearifan lokal.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 21

Hilangnya National Character Building Banyak hal perlu dibicarakan, tentang budaya, pelestarian lingkungan, dan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Telah 76 tahun Indonesia merdeka, seharusnyalah telah menjadi bangsa dan negara yang sejahtera dan makmur. Sesuatu yang dirasakan adalah bahwa national character building atau pendidikan karakter nasional telah lama hilang dan kepribadian nasional pun telah pula luntur oleh pengaruh global. Dulu masyarakat sudah terbiasa menjalankan sistem ronda untuk mengatasi masalah keamanan. Namun saat ini, ronda tidak sepenuhnya dijalankan di setiap daerah. Hal itu berakibat pada munculnya berbagai aksi kriminalitas, dan masyarakat sendiri yang menjadi korbannya.

Budaya tersebut saat ini telah memudar, untuk itu harus digalakkan lagi sebagai tanggung jawab bersama dan menjunjung tinggi nilai budaya di masa lalu. Dulu selalu terdengar sebutan untaian zamrud di khatulistiwa untuk Indonesia, dan juga pujian Bumi Pasundan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum, yaitu seperti dikatakan oleh Brouwer seorang budayawan Belanda yang pernah tinggal di Bandung. Sekarang sebutan dan pujian tersebut terasa pudar, seiring dengan pudarnya warisan budaya luhur dari karuhun.

Masih banyak permasalahan yang terjadi di kota-kota besar, salah satunya komunikasi antara warga kota yang telah luntur. Banyak hal yang harus dibenahi dalam diri warga kota, seperti hidup bergotong royong, menjaga lingkungan, dan mental peduli sesama. Hal tersebut masih menjadi permasalahan bila dilihat dari slogan karuhun kita, yaitu silih asih, silih asah, silih asuh. Nilai-nilai tersebut yang telah banyak terkikis, dan memengaruhi kearifan lokal warga kota, padahal kearifan lokal memiliki dampak pada kesejahteraan warga.

Gerakan jaga lembur memiliki tujuan untuk menerapkan kembali nilainilai luhur budaya kita dalam menjawab berbagai persoalan bangsa saat ini. Jaga lembur sangat dapat menyatukan persepsi masyarakat dalam menghadapi perbedaan pandangan serta meningkatkan empati kepada sesama. Selain itu gerakan ini merupakan upaya mempertahankan budaya lokal yang harus dilestarikan yakni pentingnya memelihara kampung halaman. Oleh sebab itu untuk mengatasi setiap permasalahan sosial yang ada di masyarakat saat ini, maka gerakan jaga lembur 22 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

mestinya harus kembali diadakan, sebab gerakan ini memiliki spirit membangun bersemangat kebersamaan, gotong royong sesama warga.

Gerakan jaga lembur juga memiliki arti menjaga kampung halaman yang mencakup berbagai aspek sosial dan budaya. Digalakkannya kembali gerakan jaga lembur adalah untuk mengajak dan menggerakkan kembali masyarakat agar memiliki pola pikir yang kebersamaan, tetapi tidak meninggalkan asal usul nilai-nilai budaya lokal. Sangat diharapkan hal ini bisa menjadikan Jawa Barat atau Tatar Sunda, bahkan seluruh Nusantara akan menjadi lebih baik dan tertata.

Peran pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengingatkan dan mendorong masyarakat seluruh warga mengenai pentingnya melestarikan budaya lokal. Pengalaman sejak dulu, tradisi budaya lokal ternyata dapat mengatasi berbagai permasalahan, seperti ancaman ketahanan pangan, sosial, hingga keamanan. Dicontohkan, pada zaman dulu masyarakat biasa menyimpan beras di lumbung padi untuk persediaan makanan di musim paceklik. Namun sekarang, hampir tidak ada yang melakukan.

Konsep jaga lembur yang dikembangkan selaras dengan nilai budaya karuhun yang perlu digalakkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya memperkuat ketahanan pangan dengan budaya lumbung padi untuk antisipasi musim paceklik, dan menjaga keamanan dengan ngaronda. Konsep SKS atau Surve Kampung Sendiri, merupakan salah satu alternatif praktis dalam melakukan ngaronda dalam rangka gerakan jaga lembur.

Silaturahim Sebagai Inti Jaga Lembur

Nilai tersebut harus dikemas dalam konteks kekinian. Tidak perlu mencari nilai baru akan tetapi tetap menggunakan nilai luhur warisan budaya karuhun dengan konteks kekinian sebagai tolok ukur menjaga lembur. Bandung Juara dan Jabar Juara Lahir Batin diharapkan akan terealisasi bila terus digaungkan dan digalakkannya gerakan jaga lembur yang intinya adalah gerakan silaturahim, silih asih, silih asah, silih asuh.

Gerakan ini juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi warga masyarakat untuk dapat berinteraksi langsung dengan pemerintah.

Gunanya agar masyarakat tidak hanya protes, tapi juga bisa

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 23

mendengarkan langsung penjelasan dari pemerintah tentang visi, misi, dan program pemerintah. Demikian pula sebaliknya pemerintah dapat mendengar langsung keinginan masyarakat, tentang kesejahteraan yang cukup, kehidupan yang aman dan nyaman, serta lingkungan hidup yang lestari.

Dengan adanya gerakan jaga lembur ini, sangat diharapkan adalah percepatan perubahan wajah Tatar Sunda dan bahkan Nusantara menjadi lebih baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Gerakan ini dipastikan dapat menghidupkan kembali rasa cinta dan tanggung jawab warga masyarakat kepada tanah air wilayahnya sendiri.

Alternatif upaya agar nilai kearifan lokal dalam masyarakat kembali hidup dan berkembang tidak luntur adalah dengan mengubah pola pikir warga masyarakat untuk kembali membangun integritas bersama, dimulai dari diri sendiri, kemudian dengan batur sakasur, batur sasumur, batur salembur, supaya lembur kita menjadi lebih baik, tertata, dan makmur.

Terkikisnya kearifan lokal warga masyarakat sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pentingnya warga satu sama lain saling gotong royong, peduli kepada sesama melalui kegiatan jaga lembur, yang sangat diharapkan akan dapat meningkatkan nilai-nilai persaudaraan sehingga antar masyarakat mampu bersinergi dalam menjaga bangsa dan negara.

Gerakan jaga lembur sangat sesuai dengan kebenaran dalam kehidupan, yaitu jaga diri, jaga keluarga, jaga bangsa, jaga negara yang tentunya harus dimulai dari keinginan untuk menjaga lembur masing-masing, dalam rangka kesejahteraan, keamanan, kemakmuran, dan lingkungan yang lestari.

Akhir kata, sangat diharapkan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda yang saat ini berulang tahun yang ke-20 dapat menjadi elemen bangsa dalam gerakan sosial budaya jaga lembur, di mulai dari desa dan kampung yang menjadi sehat dan kuat, maka negara pun akan pula menjadi sehat dan kuat.***

24 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

5

MERAJUT UPAYA OPTIMALISASI POTENSI DESA DAN PINGGIRAN Bambang P. Nugroho

Ketua Divisi Litbang dan Knowledge Management DPKLTS

S

alah satu dari prinsip yang dianut sebagai nilai dasar perjuangan

Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda atau DPKLTS adalah “Hutan sebagai Generator Siklus Udara, Siklus Air, dan Siklus Biomasa“. Begitu pentingnya keberadaan hutan sebagai bagian dari ekosistem, karena sangat menunjang kehidupan manusia dengan segala lingkungan hidupnya.

Dalam setiap aktivitas kerjanya, DPKLTS selalu mengutamakan kelestarian alam yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. Bahasa kearifan lokal ini tertuang dalam kalimat warisan karuhun Sunda, yaitu “Leuweung Hejo, Rakyat Ngejo, Jalan Pangbalikan Katenjo”. Selain itu, DPKLTS juga berkonsentrasi dalam aktivitasnya, yaitu dimulai dari desa sekitar hutan, sehingga memiliki credo “Desa Kuat, Negara Kuat“.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengertian tentang “desa” diamanatkan sebagai berikut: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 25

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”.

Pengertian “potensi” dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi “potensi desa” adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yang kedua adalah potensi nonfisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembagalembaga sosial, budaya, lembaga pendidikan, organisasi sosial desa, aparatur dan pamong desa.

Pengertian “optimalisasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi.

Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi.

Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Optimalisasi bukan hanya sekedar optimal secara kuantitas tapi juga optimal secara kualitas.

Pengertian “merajut” dalam KBBI memiliki arti sebagai kata kerja yang menyatakan suatu tindakan menjaring dan menyatukan banyak komponen menjadi satu kesatuan yang andal baik kuantitas maupun kualitasnya. Sedangkan “upaya” menurut KBBI adalah usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan.

Jelaslah maksud dari tulisan ini dengan judul “Merajut Upaya Optimalisasi Potensi Desa” yang secara ringkas adalah “menyatukan tenaga dan pikiran agar desa menjadi paling baik dalam hal kuantitas dan kualitas produktivitasnya, berdasar daya dan prakarsa masyarakatnya sehingga sejahtera, makmur desanya, dan lestari lingkungannya”.

Cita-Cita Mulia

Berlatar belakang keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati Deklarasi Milenium bersama dengan 189 negara lain pada tahun 2000, 26 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

adalah bukan semata-mata untuk memenuhi tujuan dan sasaran Millenium Development Goals atau MDGs, yang mencakup 8 Goal, 18 Target, dan 67 Indikator, namun keikutsertaan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tujuan dan sasaran MDGs sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia yang berkekanjutan.

Konsisten dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dan 2010-2014, serta Rencana Kerja Tahunan, berikut dokumen penganggarannya.

Berdasarkan strategi “pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment” alokasi anggaran pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran MDGs terus meningkat setiap tahunnya.

Selanjutnya dalam perjalanan pelaksanaan MDGs ini, telah terjalin kemitraan yang produktif baik dengan sektor swasta maupun dengan masyarakat, dan hasilnya banyak berkontribusi terhadap percepatan pencapaian MDGs. Hasil evaluasi ternyata dari 67 Indikator 49 tercapai, dan 18 belum tercapai. Kemudian pada perjalanan aktivitas berikutnyanya pada bulan September tahun 2015 program diubah menjadi pembangunan Sustainable Development Goals atau SDGs, dengan konsep dan strateginya menjadi “People Planet and Prosperity”.

Hal ini dilandasi oleh hasil kesepakatan internasional pada sidang umum PBB yang mencakup: 17 Goal, 169 Target, dan 241 Indikator.

Mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan tersebut di atas, maka aktivitas kegiatan lembaga DPKLTS, terutama dalam upaya optimalisasi potensi desa, telah mengacu pada program-program pemerintah pusat dan dunia internasional dalam rangka aktif mendukung program MDGs yang kemudian menjadi SDGs.

Kondisi yang Terjadi Saat Ini

Selama 76 tahun sudah Indonesia merdeka dan membangun dalam berbagai bidang, namun tanpa disadari telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan yang semakin besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkosentrasi di

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 27

perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah hinterland dan perdesaan mengalami pengurasan dan pemerkosaan sumberdaya yang berlebihan.

Memang pembangunan dibidang ekonomi yang selama ini dilakukan semakin membaik, yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinanan dan pengangguran, namun pembangunan tersebut perlahan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kesenjangan (gini ratio) yang terjadi. Berdasar hasil perhitungan yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS, diperoleh angka bahwa tingkat gini ratio tahun 2021 sebesar 0,384 artinya 1 persen penduduk yang ada di Indonesia menguasai hingga 38,4 persen total kekayaan yang ada di Indonesia. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari tidak maksimalnya efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan sulitnya menjangkau penduduk miskin, terutama di perdesaan, karena keadaan geografis.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Perkembangan desa di Indonesia meningkat pesat dengan rata-rata petumbuhan 2,29 persen atau 1.409 desa per tahun. Namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dari masyarakatnya. Berdasarkan data Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2014 terdapat 514 kabupaten/kota dengan jumlah desa sebanyak 74.045 desa. Berdasarkan analisis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau KDPDTT, dari jumlah tersebut terdapat 52,79 persen desa tertinggal dan 23,32 persen desa sangat tertinggal.

Memang dalam pembangunan desa itu sangat banyak dan pelik permasalahannya. Secara umum permasalahan-permasalahan dalam pembangunan desa antara lain yaitu: (1) tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dipedesaan yang masih rendah, (2) ketersediaan sarana dan prasarana, baik fisik maupun non fisik, di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai, (3) ketidakberdayaan masyarakat pedesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi, (4) pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (5) kualitas lingkungan hidup masyarakat desa yang makin buruk, dan sumber pangan yang terancam berkurang, (6) pengembangan potensi 28 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa, (7) masih lemahnya antar pelaku pembangunan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, (8) rendahnya produktivitas masyarakat di perdesaan, (9) kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat pertumbuhan wilayah karena belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum atau SPM.

Selain itu juga terdapat banyak permasalahan kehidupan di desa, antara lain yaitu: (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, (2) terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan pendidikan, (3) terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan kesehatan, (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, (5) terbatasnya aksesibilitas layanan perumahan dan sanitasi, (6) terbatasnya aksesibilitas layanan air bersih, (7) besarnya beban tanggungan keluarga, dan ketidaksetaraan, serta ketidak-adilan gender, (8) lemahnya jaminan rasa aman, (9) terbatasnya sarana dan prasana wilayah, (10) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (11) memburuknya kondisi lingkungan hidup, dan sumber daya alam, serta terbatasnya aksesibilitas kepada sumber daya alam, (12) lemahnya partisipasi.

Alternatif Upaya

Pertama, secara umum dalam merajut upaya optimalisasi potensi desa, maka perlu ditekankan mengenai output dan outcome tujuannya, yaitu bahwa tujuan pengembangan optimalisasi potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya percepatan kemandirian masyarakat desa/kelurahan melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dalam pembangunan ini adalah memperkuat daerah atau desa untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan. Adapun pembangunan dimulai dari desa atau pinggiran ini didasarkan pada program dari Bappenas.

Kedua, pembangunan perdesaan ini harus berbasis pada 8 strategi pembangunan nasional dalam mewujudkan 9 prioritas pembangunan 5 tahun ke depan: (1) penguatan tata kelola desa yang baik, (2) mempercepat pemenuhan standar pelayanan umum untuk pelayanan dasar di pedesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi, (3) penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD,

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 29

dunia usaha dan masyarakat, (4) mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat, (5) memanfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat yang selaras dengan prinsip kelestarian alam, (6) memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi, kependudukan, pertanahan, aktaakta administrasi, dan sebagainya, (7) peningkatan konektivitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di pedesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi, (8) peningkatan dan penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah, serta antar daerah.

Ketiga, dalam melaksanakan pembangunan desa, perlu dilakukan melalui dua arah, yaitu: (1) dengan perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang disebut “Desa Membangun”, (2) perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan pedesaan yang disebut “Membangun Desa”.

Keempat, langkah-langkah operasional dalam pembangunan desa yang harus dilaksanakan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat, antara lain: (1) melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan obyekobyek yang bisa dikembangkan, (2) melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi-fasilitasi yang akan diimplementasikan, (3) melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan, (4) menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan, (5) merumuskan rencana strategis dan desain yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan”, berdasarkan kondisi riil di lapangan, (6) Mengimplementasikan rencana strategis dan desain yang telah dihasilkan.

Kelima, dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipsi dan pendampingan masyarakat secara proporsional, yaitu: (1) agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan, pemanfaatan, hingga pemeliharaan, (2) dengan mengembangkan 30 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa, (3) dalam partisipasi dan pendampingan masyarakat ini harus tidak boleh dilupakan adanya komunikasi dan musyawarah desa untuk merumuskan potensi desa yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. (4) dalam komunikasi dan musyawarah ini juga harus dibentuk tim-tim pelaksana sesuai kebutuhan dan keahliannya.

Keenam, dalam upaya membangun desa maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan link and macth, yang merupakan kunci utama tercapainya pembangunan yang baik. Artinya sangat diperlukan keterkaitan atau sinergisitas kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat (top down planing) dan pemerintah desa beserta masyarakatnya (bottom up planing). Dalam hal ini kebijakan pembangunan di pedesaan juga harus tidak bertolak belakang dengan strategi pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang intinya adalah “membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah”

Langkah Kecil DPKLTS untuk Desa dan Pinggiran

Pertama, dalam upaya optimalisasi potensi desa, DPKLTS telah mencoba melangkah, walaupun hanya langkah kecil bila dibanding dengan langkah pemerintah ataupun dunia swasta, namun dalam kegiatan DPKLTS telah mengacu pada program-program MDGs yang kemudian menjadi SDGs. Dimulai pada tahun 2007 DPKLTS dengan Bale Pinter membangun Informasi Sosialisasi Edukasi Ekonomi berbasis Ekologi dan Teknologi Informasi melalui misi “Digitalize our Network Globalize our Market Futurize our Business“, tentunya terkait dengan ekonomi perdesaan.

Kedua, pada tahun 2008 DPKLTS melakukan kegiatan: (1) meningkatkan kapasitas organisasi di bidang IT pada dengan pemasangan perdana jaringan internet permanen Speedy untuk lebih bisa berkoordinasi dengan jejaring yang peduli dengan lingkungan hutan dan perdesaan, (2) bekerja sama dengan LIPI dalam sosialisasi Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Perdesaan dalam bidang teknologi tepat guna. PNPM adalah program pemerintah pusat sebagai program peningkatan pengembangan

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 31

pembangunan tingkat desa dan kelurahan. Sosialisasi ini ditujukan kepada para stakeholders dan mitra DPKLTS, sebagai upaya turut berkontribusi sebagai fasilitator independen dalam rangka ikut serta aktif membangun daerah perdesaan sesuai visi dan misi DPKLTS.

Ketiga, pada tahun 2010 DPKLTS melakukan: (1) inventarisasi dan verifikasi terhadap anggota aktif dengan membuat kartu identitas keanggotaan DPKLTS yang berasuransi, yaitu dalam rangka registrasi anggota lama dan baru. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah anggota aktif, selain juga untuk memonitor dan mengevaluasi kekuatan dan penyebaran sumber daya manusia DPKLTS di lapangan, terutama kinerjanya dalam misi kegiatan optimalisasi potensi desa, (2) membantu korban bencana gempa bumi di Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, dengan membuat Rancang Bangun Model Bangunan Ramah Gempa berbahan baku Bambu Komposit, berupa Rumah Tinggal, Bale Pinter Information Communication Technology atau ICT, Mesjid, dan Sekolah Tingkat Sekolah Dasar atau SD, dengan harapan wilayah desa yang terdampak bencana gempa dapat segera pulih dalam kehidupan sehariharinya.

Keenam, pada tahun 2011 DPKLTS melakukan kegiatan: (1) membantu korban bencana gempa bumi di Desa Jayapura, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, dengan membuat Rancang Bagun Model Bangunan Ramah Gempa berbahan baku Bambu Komposit, berupa Kantor Desa, Bale Pinter ICT , Bale Pinton, Bale Motekar, dan Sekolah Tingkat SD, (2) DPKLTS mendapat donor dari komunitas masyarakat Jepang dalam rangka penghijauan dengan penanaman pohon tegakan pada lahan kritis di Gunung Geulis, Tanjungsari, Sumedang, dengan harapan masyarakat perdesaan di sekitarnya bisa melanjutkan kegiatan wanatani yang berwawasan lingkungan.

Ketujuh, pada tahun 2012, DPKLTS menginisiasi Warung Makan Organik Mang Ihin di Jl. R.E. Martadinata 189A, dengan tujuan membantu pemasaran produk hasil pertanian perdesaan dan pedagang binaan.

Selain itu juga sebagai tempat pertemuan untuk penyebaran informasi, sosialisasi edukasi, advokasi konten keilmuan di bidang kehutanan, lingkungan, dan pengembangan potensi desa.

Kedelapan, pada tahun 2013, DPKLTS ikut aktif dalam aktivitas “Hejo Peduli Solihin GP Centre”, seiring dengan hal tersebut juga sebagai koordinator dalam perluasan jaringan DPKLTS di 4 (empat)

32 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Kabupaten/Kota, yaitu Kab.Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, terutama di pelosok-pelosok desa dan kelurahan.

Kesembilan, pada tahun 2014, DPKLTS terjun langsung ke sawah dalam mengimplentasikan penanaman padi organik System of Rice Intensification atau SRI di lahan sawah di belakang Kantor POLDA Jawa Barat, dengan tujuan mengenalkan dan membina pada para Anggota POLRI guna bekal keahlian di masa pensiun tentang bagaimana cara bertanam pangan mutu sehat. Kegiatan ini juga merupakan upaya agar para petani sawah di sekitarnya dapat meniru mempraktekkan konsep padi SRI.

Kesepuluh, pada tahun 2015, DPKLTS melakukan kegiatan: (1) bersama “Tim Patanjala”, pimpinan kang Rahmat Leuweung sebagai ahli dalam bidang sumber daya air berbasis budaya karuhun, dengan menelusuri dan mengenali sub DAS Cisaranten dari hulu, tengah, sampai ke hilir.

Output dan outcome kegiatan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis kearifan Budaya Patanjala, (2) DPKLTS membangun Komunitas Peduli Lingkungan bersama masyarakat desa/kelurahan di sekitar Sub DAS Cisaranten yang bersemangat dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan implentasi Budaya Patanjala.

Kesebelas, pada tahun 2016, DPKLTS melakukan kegiatan: (1) melanjutkan kegiatan “Hejo Peduli Solihin GP Centre“ paska PILPRES dengan kegiatan bansos kepada korban banjir di 6 (enam) daerah terdampak banjir, dengan penggalangan dana dari para alumnus SMA se Bandung Raya, (2) DPKLTS bekerja sama dengan menegemen Rumah Sakit Mata Cicendo yang meminta bantuan agar jaringan komunitas DPKLTS dapat mencarikan masyarakat yang tidak mampu baik yang berada di desa maupun di kelurahan, untuk dibantu pengobatan matanya secara cuma-cuma.

Hingga saat ini, DPKLTS masih menjalankan tugas sebagai koordinator relawan penanganan bantuan sosial dalam bidang kesehatan mata, khususnya operasi mata katarak bekerjasama dengan Rumah Sakit Mata Cicendo, (3) DPKLTS membantu menyampaikan keluhan masyarakat desa/kelurahan di Sub DAS Cisaranten, yaitu Arcamanik, Antapani, dan sekitarnya tentang fakta kemacetan jalan persimpangan Jakarta - Kiaracondong yang berdampak pada wilayah sekitarnya kepada Walikota Bandung saat itu kang Ridwan Kamil. Kemudian DPKLTS menginisiasi dan mempertemukan para pihak terkait secara simultan guna mencari solusi atas masalah tersebut,

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 33

khususnya titik-titik kemacetan. Hasil pertemuan dan kerjasama para pihak tersebut dan berdasarkan studi penelitian pihak PUPR - Pusat Litbang Jalan dan Jembatan, bahwa untuk mengurangi dan mengatasi kemacetan lalulintas Kota Bandung harus dibangun Jalan dan Jembatan alternatif berupa overpass sebanyak 33 titik daerah penyebab kemacetan yang tersebar diKota Bandung , salah satunya adalah daerah titik kemacetan Jalan Jakarta - Jalan Kiara Condong sebagai percontohan.

Alhasil berkat hasil kerja sama kolaborasi para pihak, maka terbangun infrastruktur jembatan kolaborasi karya teknik sipil dengan seni rupa yang “Murah, Cepat, Kuat, dan Indah“. Pada tanggal 24 Januari tahun 2017 jembatan ini diresmikan oleh Wakil Presiden bapak Jusuf Kalla.

Keduabelas, hingga tahun 2021 dan ke depan, DPKLTS tetap konsisten dalam pembangunan yang dimulai dari desa/pinggiran. Fokus upaya adalah terus berupaya dalam digitalisasi program SDGs Nasional yang terkoneksi dengan SDGs Desa, yang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya merajut optimalisasi desa/pinggiran guna peningkatan kualitas, akurasi, percepatan perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi menuju desa mandiri, hingga terciptanya “Desa Kuat - Negara Kuat“.***

34 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

6

PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN TANPA BATAS Abah Landoeng

Anggota Divisi Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat DPKLTS

S

aya Abah Landoeng, panggil saja Abah, sebagai orang yang sudah

berusia lanjut, tetapi jiwa Abah tetap bersemangat muda. Pada hari ulang tahun Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Sunda atau DPKLTS yang ke 20 pada tanggal 10 September 2021, Abah telah berusia 95 tahun lebih beberapa bulan, dengan tanggal kelahiran pada 11 Juli 1926. Dengan latar belakang kegiatan di dunia pendidikan sebagai seorang guru, Abah akan bercerita sedikit tentang pengalaman hidup, semoga bisa menginspirasi generasi muda penerus bangsa.

Alur cerita ini Abah cuplik dari beberapa wawancara antara lain dengan jurnalis-jurnalis terkenal, misalnya kang Harri Safiari dari Media Pariwisata Destinasia, Reni Susanti dan Aprillia Ika dari Kompas, Nurul Diva Kautsar dari merdeka.com, dan masih ada lagi.

Sebetulnya tidak benar itu, Abah menyebut pengabdian tanpa batas.

Justru kini pada usia 95 tahun sudah banyak batas-batasnya. Malah, sangat terbatas. Paling sedikit kini hanya melalui doa senantiasa Abah panjatkan, agar negeri kita terhindar dari efek macam-macam bencana yang melanda akhir-akhir ini. Pada usia lanjut ini, Allah SWT masih memberikan pengalaman kepada Abah atas peristiwa pagebluk pandemi covid-19, yang katanya kedahsyatannya lebih dari pagebluk flu Spanyol yang melanda dunia pada tahun 1918an.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 35

Dulu Abah suka menjadi ballboy di Taman Maluku di Kota Bandung, tempat bermain tenis orang-orang Belanda. Uangnya yang didapat, lumayan untuk menambah belanja kehidupan, juga bagi-bagikan ke siapa yang perlu. Senang sekali, berbagi kalau ada rezeki.

Abah mempunyai latar belakang pendidikan di Hogere Burgerschool (HBS), dilanjut di Algemeen Metddelbare School (AMS) setingkat SMA pada tahun 1942, serta pendididkan khusus di IKIP Bandung. Setelah lulus, lalu berkarir sejak era 1950-1960an malang melintang dan ikut gonjang-ganjing dalam berbagai peristiwa yang terjadi di negeri kita.

Setelah itu Abah memantapkan diri sebagai pendidik di SMPN-5 Bandung, SMPN-2 Bandung, serta beberapa sekolah lainnya.

Titik penting lainnya dalam dasa warsa terakhir ini, Abah bergabung dengan DPKLTS, bahkan pada tahun 2000an, Abah dijadikan profil keberadaan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang fenomenal itu. Di lingkungan lembaga komisi anti rasuah atau KPK ini, sosok Abah dicantumkan dalam buku dan flyer KPK. Oleh KPK, Abah dianggapnya sosok yang mampu atau berhasil survive “mengarungi jaman keras”, sejak era romusha (kerja paksa) Jepang di Indonesia (1942-1945), kemudian perdjuangan Dwikora (Dwi Komando Rakyat, 3 Mei 1964), lalu ikut merintis di “belakang layar” suksesnya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955 (yaitu salah satunya, dalam hal pengadaan/ peminjaman kendaraan untuk para tamu agung kala itu).

Uniknya, beberapa pewarta dari negeri Sakura baik itu dari NHK dan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, hingga kini hampir setiap tahun, memuat sosok Abah. Kekaguman bangsa Jepang kepada Abah itu seolah tiada habisnya. Salah satu di antaranya karena ayah dari Abah pernah disiksa di depan rumah di sebuah tiang listrik tepatnya di Jl. Ciliwung Kota Bandung. Disiksa tentara Jepang, karena menyembunyikan identitas umur Abah yang kala itu masih remaja. Tentara Jepang berkeinginan Abah masuk romusha. Sedangkan yang terjadi ayah bersikukuh menyatakan Abah masih di bawah umur untuk wajib Romusha. Tak berapa lama justru ayah meninggal dunia.

Kisah pengorabanan ayah Abah, pada akhirnya tentara Jepang hanya memerintahkan Abah yang berusia remaja kala itu untuk menanam pohon mahoni dan pohon keras lainnya di seputaran daerah Dago dan Bandung Utara. Rupanya peristiwa ini didengar oleh beberapa pewarta 36 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

dari Jepang sejak tahun 1970an. Oleh hal itu, tiap menjelang peringatan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima di Jepang oleh sekutu Amerika Serikat pada tahun 1945, maka setiap tanggal 8 Agustus selalu ada wartawan dari Jepang yang mewawancarai Abah. Wawancara dengan pewarta Jepang selalu seputar seberapa besar dendam Abah kepada bangsa Jepang atas kejadian yang menimpa almarhum ayah dahulu, maka jawaban Abah adalah tidak ada dendam sama sekali, semua itu telah berlangsung sesuai suratan takdir, yang tak dapat kita hindari.

Marilah kita menatap ke depan dari kejadian ini. Saling menyayangi dan mengasihi demi mewujudkan perdamaian dunia. Perang itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kemanusiaan.

Sumarah di DPKLTS untuk Pendidikan Masyarakat

Masih banyak pengalaman yang ditulis tentang Abah, tapi cukuplah yang telah Abah ceritakan di atas. Abah sekarang dengan senang dan sumarah bergabung di DPKLTS. Menurut Abah organisasi DPKLTS merupakan lembaga independen, yang berdiri atas inisiatif para sesepuh, masyarakat adat, organisasi rakyat, perwakilan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, mahasiswa, budayawan dan seniman, serta perorangan pada 10 September 2001 di Padepokan Tajimalela Cilengkrang, kaki Gunung Manglayang, Kabupaten Bandung.

Di sini Abah mah bersama para aktivis lain, dengan cara Abah sendiri mempraktikkan, membantu tercipta kembali sumberdaya hutan, dan lingkungan yang kaya manfaat, serta berkelanjutan sesuai dengan kearifan alam, dan amanah karuhun Sunda, harapan itu, di antaranya geledegan leuweungna, recet manukna, curcor caina, gemah ripah rakyatna, jangan sampai terjadi no forest , no water, no future atau leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak.

Abah sangat berterimakasih kepada Bapak Mayjen TNI (Purn) Iwan Ridwan Sulandjana selaku Ketua UMUM DPKLTS, dan teman-teman di DPKLTS yang telah memberi kepercayaan kepada Abah untuk berkiprah di Divisi Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Semoga Abah mampu melaksanakan tugas mulia ini. Konsep Abah untuk tugas ini tidaklah muluk-muluk, namun mengikuti motivasi dari Conficius dalam dunia edukasi dan pemberdayaan masyarakat, yaitu "Berikan seorang semangkuk nasi dan Anda akan memberinya makanan untuk sehari.

Ajarkan seorang menanam padi dan Anda akan memberinya makanan seumur hidup".

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 37

Menurut Abah, pengertian edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara umum adalah merupakan proses kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan meningkatkan kualitas pola pikir dan mengembangkan potensi yang terdapat di masyarakat, antara lain yaitu: (1) memberikan manusia pengetahuan yang sangat luas, (2) mengembangkan kepribadian manusia menjadi lebih baik, (3) menanamkan nilai-nilai yang positif bagi manusia, (3) melatih manusia untuk mengembangkan bakat atau talenta untuk hal-hal yang positif, (4) mengembangkan kecerdasan, (5) mengembangkan kepribadian manusia untuk memiliki akhlak yang mulia, (6) mampu mengendalikan diri, (7) memiliki keterampilan, kreativitas yang tinggi, dan (8) tentunya juga untuk mendidik manusia menjadi lebih baik kualitas hidupnya.

Tentunya Abah dalam menjalankan tugas ini memilih jalur edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara non-formal, yaitu: (1) tempat pembelajarannya bisa di luar gedung, (2) tidak ada persyaratan khusus, (3) tidak berjenjang, (4) program terkait dengan visi dan misi DPKLTS, (5) bersifat praktis dan khusus, (6) berlangsung singkat, (7) terkadang perlu juga ada ujian untuk mengetahui progres dan efek di masyarakat, (8) tentu perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha yang ada kaitan dengan DPKLTS. Sekian dulu cerita Abah, semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan anugerah kepada kita semua. Aamiin.***

38 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

7

HUKUM LINGKUNGAN, SARANA RESTORASI DAERAH ALIRAN SUNGAI Asep Hidayat

Ketua Divisi Hukum dan HAM DPKLTS

B

anyak ahli lingkungan hidup tidak membedakan secara tegas antara

pengertian “Lingkungan“ dan “Lingkungan Hidup”, baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah bahwa istilah “lingkungan” atau environtment dianggap lebih luas daripada istilah “lingkungan hidup” atau life environment.

Hal-hal yang ada di sekeliling manusia sebagai pribadi atau dalam proses pergaulan hidup biasanya disebut “lingkungan” dan tentunya dalam berinteraksi diatur oleh suatu “norma”. Hubungan antara berbagai organisme hidup di dalam lingkungan pada hakekatnya merupakan kebutuhan primer yang kadang terjadi secara sadar atau tidak sadar. Ada suatu kecenderungan besar untuk mengadakan perbedaan antara lingkungan fisik , biologis dan social. Namun demikian, baik lingkungan fisik, biologis maupun lingkungan sosial selalu mengalami perubahan-perubahan. Agar lingkungan tersebut dapat mempertahankan kehidupan secara serasi, maka manusia harus melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi terhadap perubahanperubahan itu.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 39

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh berbagai macam faktor yaitu: pertama: jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut, kedua: hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu, ketiga: kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup, dan keempat: faktor non material, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan. Unsur-unsur tersebut sangat mempengaruhi sifat-sifat lingkungan hidup, dan tidak merupakan unsur yang terlepas satu sama lain. Unsur-unsur tersebut mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta saling mempengaruhi.

Untuk memperoleh gambaran tentang unsur-unsur tersebut perlu memahami pengertian-pengertian tentang ruang, keadaan, materi, dan energi.

UUPPLH dan Wawasan Nusantara

Setelah memahami unsur-unsur yang mempengaruhi sifat-sifat lingkungan hidup tersebut, maka untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang pengertian lingkungan hidup dapat dilihat pada Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Diamanatkan bahwa yaitu lingkungan hidup diartikan sebagai ketentuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya .

Dalam UUPPLH istilah “lingkungan hidup“ dan “lingkungan” dipakai dalam pengertian yang sama yaitu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berdasar pendapat Otto Soemarwoto, dikatakan bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati, yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas luasnya, namun secara praktis hal itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan misalnya jurang, sungai, atau laut, berikut faktor politik lainnya . Jadi lingkungan hidup harus diartikan luas , yaitu tidak hanya lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya .

40 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Karakteristik lingkungan hidup Indonesia berbeda dengan lingkungan hidup negara lain. Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas Negara Indonesia. Didalam penjelasan UUPPLH, dijelaskan bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administrasi. Dengan demikian pengertian lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 1 dalam UUPPLH, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya, adalah lingkungan hidup dalam pengertian ekologi.

Akan tetapi apabila lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis, cuaca dan musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan serta peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.

Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan Nusantara .

Kepastian Hukum dan Ketertiban

Banyaknya aliran dalam bidang hukum mengakibatkan banyak definisi tentang hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi dalam membahas tentang pengertian hukum lingkungan, perlu disampaikan terlebih dahulu satu pengertian atau definisi hukum. Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, sehingga hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang semua hal yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang pelaksanaan peraturan tersebut “dapat” dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang .

Keberadaan sanksi dalam kaidah hukum tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak harus ada atau selalu melekat dalam setiap peraturan.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 41

Artinya, sanksi hanya merupakan akibat hukum yang dikenakan apabila kaidah hukum dilanggar, dan bukan merupakan ciri hakiki dari hukum, atau dengan kata lain tidak setiap kaidah hukum disertai dengan sanksi.

Kaidah hukum tanpa sanksi disebut “lex imperfecta”. Contoh lex imperfecta misalnya pasal 6 ayat 1 UUPPLH yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup“. Ketentuan ini tidak ada sanksinya .

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (fiat justitia et pereat mundus, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Misalnya “barangsiapa mencemarkan lingkungan maka harus dihukum”, ketentuan ini menghendaki agar siapapun (tidak peduli jabatannya), apabila melakukan perbuatan pencemaran lingkungan maka ia harus dihukum. Bahwa dihukumnya pencemar disini bukan karena ia mencemarkan (jadi bukan berdasar sebab-akibat), tetapi karena adanya suatu peraturan yang ada terlebih dahulu yang melarang perbuatan pencemaran tersebut. Itulah yang dikehendaki dalam kepastian hukum, apapun bunyi hukum itulah yang dilaksanakan.

Hukum untuk Kepentingan Masyarakat

Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut.

Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan itu dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Contoh: sebuah pabrik konpeksi yang memperkerjakan ribuan karyawan ditutup karena ia telah mencemarkan lingkungan, hal ini tentu menimbulkan keresahan baik terhadap masyarakat dunia usaha maupun para pekerjanya. Mengapa tidak dicari jalan keluar lainnya, misalnya menyeret pengelola perusahaan tersbut ke pengadilan, mewajibkan perusahaan membayar pemulihan lingkungan, tetapi kegiatan pabrik tetap berjalan dengan pengawasan ketat disertai pengurangan produksi . Inilah yang disebut dengan kemanfaatan dalam penegakan hukum lingkungan .

42 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Sebenarnya dalam kasus lingkungan hidup baik yang bersifat pidana maupun perdata, kesemuanya tidak membutuhkan sebuah hukum acara (lingkungan ) tersendiri atau khusus. Artinya proses beracaranya tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg) untuk kasus perdata lingkungan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk kasus pidana lingkungan. Menurut pemahaman dalam penegakan hukum, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup, diperlukan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner, sehingga untuk itu diperlukan pemahaman berbagai disiplin ilmu lain yang terkait .

Penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dalam kasus pencemaran lingkungan , jalur pertama seharusnya jalur administratif dengan sanksi administratif, yang dapat meliputi: pertama, pemberian teguran keras, kedua, pembayaran uang paksaan, ketiga, penangguhan berlakunya ijin, dan keempat, pencabutan ijin.

Dalam berbagai kasus pencemaran, pada umumnya pemerintah cenderung untuk tidak menjatuhkan sanksi administratif, karena adanya kekhawatiran bahwa hal itu dapat menimbulkan gejolak sosial akibat ditutupnya perusahaan, dan di-PHK-nya para pekerja . Untuk itu seharusnya pencabutan ijin adalah tindakan terakhir setelah bentukbentuk sanksi administratif lainnya diterapkan. Kemungkinan lainnya adalah sanksi perdata yang berupa ganti kerugian kepada penderita dan biaya pemulihan kepada negara. Bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah dalam penegakan hukum lingkungan tiga sanksi: yaitu sanksi administratif , sanksi perdata, dan sanksi pidana dapatdijatuhkan secara bersama-sama (kumulatif). Beratnya sanksi yang diterima oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pencemaran lingkungan tersebut diharapkan dapat menekan terjadinya kasus pencemaran lingkungan, baik yang disebabkan karena kelalaian maupun yang dilakukan dengan sengaja.

Khususnya dalam hal pembuktian pencemaran sungai pada hemat penulis, pencemaran harus dikaitkan dengan baku mutu efluen atau emisi atau limbah yang dihasilkan, sehingga siapapun yang membuang limbah melampaui batas ambang batas emisi, maka yang bersangkutanlah yang mencemarkan. Jadi misalnya untuk kegiatan indrustri ditentukan batas maksimal seberapa mereka boleh membuang

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 43

limbahnya, dengan pengertian apabila ia membuang limbah melampaui batas maka ia dianggap telah mencemarkan dan dapat diadili, meskipun sumber dayanya, misalnya sungai, belum tercemar. Hal ini tentunya memudahkan dalam hal/masalah pembuktian karena dapat diketahui langsung siapa yang telah melanggar ambang batas; disamping itu dapat mempertahankan agar sumber daya lingkungan tetap bersih dan sehat, tanpa menunggu sumber daya lingkungan tersebut sampai tercemar .

Menurut pemahaman penulis, mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan telah dibuat sedemikian rupa, malahan dari masing-masing instansi mempunyai kaidah-kaidah, akan tetapi sering kontroversial dalam praktek (belum terwujud sesuai keinginan). Pemicunya adalah belum ada keseragaman dan sinkronisasi pengaturan antara berbagai pengaturan teknis yang satu dengan yang lainnya bila ditinjau dari berbagai aspek hukum. ***

44 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

8

KAJIAN KOREKTIF TENTANG PERIJINAN PEMANFAATAN LAHAN UNTUK KEMASLAHATAN LINGKUNGAN Asep Hidayat

Ketua Divisi Hukum dan HAM DPKLTS

P

emanfaatan lahan sangat berkaitan dengan penataan ruang dan

menjadi satu kesatuan. Filosofi tata ruang yang terkonsep dalam pola penataan dan praktek yang terarah, terukur, serta berilmu, perlu mendapat perhatian kita semua terutama petinggi-petinggi yang bertindak sebagai pengambil keputusan.

Hal-hal yang lebih penting dalam penataan ruang dan perolehan tanah untuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, perlu memperhatikan dan menjalankan kaidah-kaidah fundamental hak-hak keperdataan individual atas tanah.

Pemberdayaan masyarakat baik dalam pendataan, penataan, pengendalian, maupun dalam pemecahan konflik melalui mediasi perlu diterapkan secara optimal, agar jauh-jauh dilakukan sebelum timbul permasalahan ruang yang lebuh rumit.

Penataan ruang berkaitan erat dengan kemaslahatan bersama (kepentingan umum). Kemaslahatan bersama dalam bahasa latin disebut “communio” yang berarti hal bersama, yang dipunyai bersama,

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 45

atau persekutuan, gabungan, persatuan kehidupan bersama, pergaulan.

atau

Dapat disimpulkan hakekat pengelolaan ruang berkaitan dengan kepentingan bersama secara langgeng dan kontinu atas tanah, yaitu tercapainya kemaslahatan bersama, atau banyaknya kemanfaatan yang dapat diberikan, atau manfaat dapat dinikmati, secara luas oleh siapa saja, dan bersifat fatal serta eksklusif. Pendek kata kepentingan penataan ruang adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat, agar lingkungan tetap lestari, optimal, serasi, dan seimbang, serta berkelanjutan atau sustainable.

Dalam literatur atau perundang-undangan Indonesia, istilah penataan ruang dilakukan untuk kemaslahatan umum, memiliki arti yang beragam. Dalam literatur, kemaslahatan umum sama dengan kepentingan masyarakat, atau kepentingan bersama, kolektif, bukan kepentingan orang-perorangan, atau kepentingan kekeluargaan. Dalam perundang-undangan, istilah kemanfaatan umum diartikan sebagai suatu sifat yang dikaitkan kepada kegiatan kepentingan bersama dari rakyat, kepentingan bersama dari bangsa dan Negara, dan kepentingan pembangunan.

Kemaslahatan umum identik dengan kepentingan nasional keNegaraan sebagai kepentingan keseluruhan pelaksanaanya berada pada Negara, pemerintah, baik kapasitasnya sebagai kepala Negara maupun sebagai pimpinan administratif (pemerintah) yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan penataan ruang untuk menjaga agar kepentingan bersama antara bangsa dan Negara tetap terjaga .

Asas Hukum Umum dalam Penataan Ruang

Secara teoritis, Negara dalam setiap tindakannya didasari atas prinsip pembenaran berbeda dengan pemerintah. Berkaitan dengan itu, agar pengelolaan penataan ruang tidak menyimpang dari makna yang sesungguhnya dalam implementasinya harus memenuhi asas hukum umum, sebagai berikut:

Pertama, asas kepentingan hukum, kepantasan hukum, atau kelayakan hukum, ataupun kepatutan hukum, yang bersandar kepada kebenaran dan keadilan. Dalam praktek, memperlakukan adanya kepantasan hukum merupakan suatu wewenang yang digunakan secara hati-hati 46 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

juga merupakan kebiasaan bagi hakim apabila ia menilai adanya konflik hukum positif dengan situasi atau keadaan tertentu yang dipandang pantas untuk diberlakukan.

Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan Negara dapat bertindak secara pantas menurut hukum di dalam keadaan tertentu. Jika terjadi sesuatu polemik, hakim tata usaha Negara akan menilai apakah tindakan tersebut adalah pantas menurut hukum atau tidak.

Perbuatan yang dilakukan berdasarkan ada tidaknya unsur kepantasan hukum akan menentukan juga ada tidaknya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan UndangUndang Penataan Ruang (UUPR).

Kedua, asas kesamaan kedudukan dalam hukum, yaitu asas yang bersumber dari pasal 27 (a) 1 dan 2 UUD 1945, yang berisikan konsekuensi antara hak dan kewajiban. Dalam prinsip hukum kodrat, Tuhan tidak pernah memberikan hak secara setunggal, tetapi sepasang dengan kewajiban. Begitu juga dalam hukum Negara, hak dan kewajiban diatur, dan harus dibaca dalam satu napas serta dijalankan secara seimbang.

Kesamaan kedudukan dalam hukum tidak hanya tertuju pada kepentingan hak individu, tetapi juga kewajiban, termasuk kewajiban memelihara tanah dan melepaskan bagi kepentingan yang lebih luas, termasuk untuk penataan ruang, yang apabila tidak dilepaskan akan membahayakan kepentingan atau mengancam kehidupan nasional.

Tujuan dijalankannya hak dan kewajiban pemilikan tanah adalah untuk mencapai tujuan-tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfataan bagi masyarakat.

Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, berkuasa untuk memutuskan suatu kebijaksanaannya terhadap setiap pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam pemilikan dan penggunaan tanah yang tidak semestinya. Isi kebijakan dapat berupa pemberian batas waktu maksimal guna menjalankan kewajiban atas tanah. Jika kewajiban masih belum juga dilaksanakan, hak atas tanah dinyatakan gugur.

Ketiga, asas musyawarah sebagai substansi yang prinsipiil dalam penerapan penataan ruang yang berkaitan dengan hak-hak individual

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 47

adalah dalam lingkup musyawarah, yaitu suatu kenyataan kongkret bahwa manusia memiliki pikiran, kehendak, berkemampuan, serta kecakapan bertindak yang diberi arti hukum. Setiap perhubungan yang berbenturan, diatur melalui ketentuan yang umum, yang diterima atau disepakati bersama, yang mencerminkan kehendak bahwa kedudukan sesama manusia adalah memiliki berbagai kepentingan.

Pemenuhan asas musyawarah mengedepankan dua hal penting, yaitu: (1) kedudukan warga sebagai manusia yang diperhadapkan dengan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. (2) wewenang atas dasar kebebasan manusia yang diperhadapkan dengan wewenang Negara untuk menentukan, mengatur, dan menyelenggarakan hal-hal yang berhubungan dengan penataan ruang serta turutannya, yang terjadi atas dasar kekuasaan Negara terhadap tanah.

Keempat, asas kekuasaan Negara atas tanah, yaitu Negara tidak didasari hubungan memiliki dengan tanah tapi hubungan menguasai. Dari hubungan mengusai dalam pasal 33 (a) 3 UUD 1945, melahirkan hak penguasaan Negara atas tanah dan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengertian tentang hak mengusai oleh Negara.

Istilah dikuasai dan dipergunakan itu nampaknya ada dua hal yang tidak ada sangkut pautnya dalam sebab dan akibat. Pengertian dikuasai bukan berarti memiliki, tetapi kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang diberikan kewenangan, vide pasal 2 (a) 2 UUPA.

Makna dikuasai oleh Negara tidak terbatas pada pengaturan, pengurusan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan hak-hak perorangan, akan tetapi Negara mempunyai kewenangan untuk menuntut ambil bagian secara aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan itu Profesor Bagir Manan mengatakan Negara Indonesia merdeka adalah Negara kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. Dasar pemikiran lahirnya hak penguasaan Negara dalam Pasal 33 (a) UUD 1945 merupakan perpaduan antara teori Negara hukum kesejahteraan dan konsep hak ulayat dalam persekutuan hukum adat. Makna penguasaan Negara adalah wewenang Negara untuk mengatur (regelen) , mengurus (bestuuren) dan mengawasi (tozichthouden).

48 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Subtansi dari penguasaan Negara adalah dibalik hak, kekuasaan, atau kewenangan yang diberikan kepada Negara terkandung kewajiban menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagai sumber daya ekonomi bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan penggunaan dan pemanfaatan tanah amat menentukan apakah dalam perencanaan penataan ruang diperbolehkan untuk kepentingan pembangunan atau kawasan lindung, atau sebaliknya, yang memungkinkan kebijakan tersebut berbenturan dengan hak-hak individual yang terlebih dahulu sudah ada.

Kelima, asas pemerintahan yang baik, dijelaskan bahwa sifat publik dari pengaturan penggunaan hak atas tanah memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur menyelenggarakan dan menentukan perencanaan penggunaan tanah melalaui pola penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam UUPR. Pelaksanaan kewenangan tersebut dituntut untuk dilaksanakan secara pantas. Dengan kata lain, Negara dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya dituntut agar melakukannya menurut asas-asas hukum umum.

Secara khusus kekuasaan Negara yang dijalankan pemerintah patut dalam segala tindakannya dan hukum-hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat pun harus diperhatikan. Diberlakukannya asas umum pemerintah yang baik adalah ditujukan bukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memenuhi kepentingan yang sangat luas, yang meliputi: (1) bukan tindakan melawan hukum dari penguasa, (2) bukan tindakan sewenang-wenang, (3) memenuhi asas ketelitian dan kecermatan, (4) memiliki dasar-dasar keputusan yang tepat, (5) memenuhi asas kesamaan dalam hukum, dan (6) memenuhi asas kepastian hukum.

Doktrin Paksaan dan Tragedi Lingkungan

Paksaan merupakan wujud dari upaya mempengaruhi secara fisik agar orang mengikuti kehendak atas peruntukan dan penggunaan tanah yang ditetapkan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Paham paksaan menjembatani hubungan antara ditetapkan penggunaan tanah yang didasari RTRW dengan tujuan yang hendak dicapai dalam scope

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 49

yang berwawasan lingkungan. Jika terjadi penyimpangan terhadap nilai dan norma yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan, maka yang terkait dengan pemanfaatan itu harus patuh akan penetapan ketentuan tersebut.

Hukum dapat menyebut paksaan sebagai sanksi, baik paksaan maupun sanksi, keduanya merupakan mekanisme pendorong secara fisik atau psikologis, agar orang dapat berperilaku secara layak menurut kewajiban dan hak-hak yang ditetapkan.

Dalam hubungan dengan kepentingan yang lebih luas yang telah ditetapkan oleh Negara melalui Pemerintah, maka arti paksaan hanya dapat diwujudkan jika tujuan dari dipenuhinya penataan ruang itu secara benar-benar, yaitu: (1) memenuhi kepentingan lingkungan kenegaraan secara luas, (2) memiliki kepentingan dengan nilai lebih jika dibandingkan dengan kepentingan lain, (3) penetapan adanya penataan ruang dilakukan menurut hukum baik Undang-Undang, peraturan, maupun kepatutan dalam masyarakat .

Pemberdayaan fungsi ruang sesuai pola tata ruang merupakan kepentingan tertinggi dalam masyarakat yang berbangsa dan bernegara, artinya apabila penataan ruang menghendaki kepentingan individual harus mengalah. Inilah makna sesungguhnya dari kehidupan bernegara dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state).

Pemerintah atas nama Negara harus turut campur dalam mengusahakan kepentingan rakyat dalam memajukan perekonomian nasional.

Paradigma ijin penyediaan lahan dan korelasinya dengan hak individual dan kemaslahatan bersama ada disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak individual atas tanah sebagai Hak Asasi Manusia yang ditandai dengan pengaturannya dalam pasal 36 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: (1) setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum, (2) tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, (3) hak milik mempunyai fungsi sosial .

50 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Sejalan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pun mengadopsinya di dalam pasal 7, antara lain cebagai berikut:

Pertama: Negara menyelenggarakan penataan ruang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kedua: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah daerah Ketiga: Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 telah pula membatasi secara terperinci tentang ketentuan ijin lokasi, yaitu dapat diberikan dalam hal: (1) sesuai dengan RTRW yang berlaku, (2) sesuai dengan aspek pertimangan penatagunaan tanah, (3) dengan cara ganti kerugian kepada bekas pemegang hak dan tidak boleh ada pihak lain yang dirugikan.

Sebagaimana dalam Perpres Nomor 36 Tahun 1995 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, telah pula membatasi secara tegas tentang perolehan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu sebagai berikut: (1) urgensi lokasi tidak dapat dipindahkan, (2) harus sesuai dengan RTRW yang berlaku, (3) harus dengan ganti rugi yang layak, (4) menghormati HAM

Hal-hal konseptual normatif di atas sering kontroversial dalam praktek yang belum sesuai dengan keinginan. Pemicunya adalah belum ada keseragaman dan sinkronisasi pengaturan antara berbagai peraturan teknis yang satu dengan yang lainnya dari beragai aspek hukum yang bertalian dengan peraturan HAM sendiri.

Tata cara kerja HAM berjalan secara dikotomi, UUPR juga berjalan penuh dengan tekanan, juga aspek pengendalian sangat lemah, dan ijin lokasi penuh dengan wacana “tragedi lingkungan”.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 51

Mengenai “tragedi lingkungan”, baik dari berbagai macam hal maupun persoalan lingkungan, secara universal sesungguhnya tidak perlu terjadi jika semua pihak terkait dan yang berkepentingan, seperti pelaku pembangunan, pengawas pembangunan, dan para praktisi hukum bersatu padu untuk berpikir secara rasional dan taat asas .

Hal yang benar katakan benar, dan hal yang salah katakan salah, sehingga apa yang menjadi harapan bangsa dan Negara untuk terciptanya lingkungan lestari dan sehat dapat terwujud, dan yang paling utama tetap dalam koridor pengelolaan yang kongkrit, terencana, serta terukur.***

52 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

9

KEMBALIKAN FUNGSI SUNGAI-SUNGAI MIKRO DI PERKOTAAN Supardiyono Sobirin

Koordinator Dewan Pakar DPKLTS

P

aling tidak, ada lebih dari 27 permasalahan lingkungan di Kota

Bandung, dari krisis ekonomi, transportasi, pelayanan kesehatan, kebersihan kota hingga urbanisasi. Permasalahan di kota-kota besar di Indonesia hampir semua sama. Namun, justru ada yang terlupakan, yaitu rusaknya sumberdaya alam kota yang selalu lepas dari perhatian, padahal kehadirannya merupakan aset yang dapat menunjang kehidupan kota dan warganya, yaitu mengenai sungai-sungai mikro yang mengalir di dalam kota. Keberadaan sungai-sungai mikro dalam kota sungguh telah diabaikan warga Kota Bandung.

Sungai-sungai mikro di Kota Bandung telah menjadi tempat pembuangan limbah dan keranjang sampah yang umumnya berupa bungkus plastik yang sulit hancur. Di musim kemarau tidak berair, kalaupun ada airnya sangat sedikit, menggenang tidak mengalir, berwarna hitam pekat, baunya busuk menyengat tanpa ada penggelontoran. Bentuk sungainya-pun telah diperkosa oleh warga kota dari alur alamiah aslinya yang ekologis.

Banyak sekali sungai-sungai mikro dalam kota yang sekarat akibat diluruskan, disodet, dipersempit, dibeton, bahkan diurug dan ditutup begitu saja menjadi permukiman, trotoar, tempat parkir dan lain sebagainya. Perlakuan terhadap sungai-sungai mikro perkotaan tidak

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 53

hanya terjadi di Kota Bandung saja, tetapi hampir merata di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Semarang dan lain-lainnya.

Sungguh ironis, padahal di kota-kota besar tersebut adalah tempatnya para ahli, pakar dan peneliti yang seharusnya memberi masukanmasukan kepada pemerintah kota setempat.

Sejak era pembangunan jaman orde baru dengan konsep repelita-nya hingga jaman reformasi dan pasca reformasi sekarang ini, selama hampir setengah abad, sungai-sungai mikro perkotaan telah terabaikan.

Pengelolaan dan pelestarian sungai-sungai mikro di Indonesia, termasuk di Kota Bandung, tidak mendapat porsi anggaran pemeliharaan yang memadai, atau bahkan mungkin tidak dianggarkan.

Barangkali dianggapnya bahwa sungai-sungai mikro perkotaan ini bukan bagian dari “sektor pengairan” yang hanya mengurus pengelolaan sungai-sungai besar, semacam proyek Citarum, proyek Cimanuk, proyek Citanduy, dan lain-lainnya. Padahal sungai-sungai mikro perkotaan adalah bagian dari sistem sungai-sungai yang lebih besar yang terus mengalir ke hilir bermuara di laut.

Potensi Sungai Mikro yang Terlupakan

Secara sederhana sungai dengan lebar 0,5 meter sampai 2 meter yang mengalir di sekitar kita disebut sungai mikro, bahkan masyarakat menyebutnya sebagai selokan. Sungai-sungai mikro ini ada yang berawal dari mata air, ada pula yang hanya berair di kala musim hujan.

Sungai-sungai mikro dari banyak tempat kemudian bermuara di sungai kecil. Pengertian sungai kecil adalah sungai yang luas daerah aliran sungainya kurang dari 500 km2. Berdasar pengertian tersebut, maka Sungai Cikapundung yang membelah Kota Bandung dengan lebar di hulu 14 meter dan di hilir 26 meter masih “termasuk kelas” sungai kecil, karena daerah aliran sungainya hanya 118 km2.

Berdasar peta topografi terbitan zaman Belanda dulu di awal-awal abad ke-20, sebetulnya Kota Bandung yang saat ini luasnya sekitar 167 km2 memiliki ratusan, bahkan mungkin ribuan sungai-sungai mikro. Sungaisungai mikro ini bermuara di sungai-sungai kecil, lalu sungai-sungai kecil ini mengalir bermuara di sungai-sungai utama. Di Kota Bandung terdapat 15 sungai utama dengan 32 anak sungai yang lebih kecil, jadi semua berjumlah 47 sungai, belum lagi terhitung jumlah sungai-sungai mikronya. Nama-nama 15 sungai utama ini adalah: Cikapundung, 54 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Cipamokolan, Cidurian, Cicadas, Cinambo, Ciwastra, Citepus, Cibedug, Curugdogdog, Cibaduyut, Cikahiyangan, Cibuntu, Cigondewah, Cibeureum, Cinanjur. Jumlah panjang 47 sungai-sungai yang mengalir di Kota Bandung tersebut kurang lebih mencapai 265 km, belum terhitung kalau panjang sungai-sungai mikro ditambahkan.

“Bila” lebar sungai tersebut rata-rata 5 meter maka jumlah luas badan sungai-sungai ini tidak lebih dari 1,5 km2, atau kurang dari 1% terhadap luas seluruh Kota Bandung. Persentase yang sangat kecil bagi sebuah kota semacam Kota Bandung, apalagi kawasan di hulunya gundul, maka di musim hujan sungai-sungai ini akan tidak mampu menampung air dan menjadi banjir, kemudian di musim kemarau sungai-sungai ini kering berbau busuk oleh limbah dan sampah yang sulit terurai.

Sungai-sungai ini memiliki daerah tangkapan hujan di Kawasan Bandung Utara, Kabupaten Bandung, melalui 5 sub daerah aliran sungai (sub DAS), yaitu: sub DAS Cibeureum, sub DAS Cikapundung, sub DAS Cidurian, sub DAS Cicadas, dan sub DAS Cikeruh. Kondisi semua sub DAS ini telah sangat memprihatinkan, gundul dan telah beralih fungsi menjadi pertanian dan permukiman.

Di bagian hulu sub-sub DAS inilah pada batas utara wilayah kota Bandung terdapat banyak mata air yang keluar di permukaan lereng.

Jumlah mata air di kota Bandung ini tercatat banyak sekali, ada ratusan titik mata air, yang kondisinya sekarang juga sangat memprihatinkan, bahkan banyak yang tidak lagi mengeluarkan air, apa lagi di musim kemarau.

Luas semua daerah tangkapan hujan dari sungai-sungai ini kurang lebih 3 kali luas Kota Bandung atau sekitar 500 km2. Curah hujan di daerah tangkapan hujan ini rata-rata 2.300 mm/ tahun, sehingga potensi air hujan dapat mencapai 500.000.000 m2 x 2,3 m/ tahun = 1.150.000.000 m3/ tahun.

Andaikata di hulu sub-sub DAS ini ditumbuhi vegetasi tanaman keras, dengan jenis tanaman yang sesuai (the right tree in the right place in the right time), membentuk hutan lingkungan, hutan kota, atau wanatani, maka dipastikan akan terjadi siklus air yang mantap.

Anggap saja terjadi evapotranspirasi (air yang menguap melalui dedaunan dan air yang dimanfaatkan tanaman untuk berfotosintesa)

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 55

sebesar 75% atau sama dengan 862.500.000 m3/ tahun, maka air sejumlah inilah yang menjadikan iklim mikro kita stabil. Sisanya sebesar 25% atau 287.500.000 m3/ tahun jatuh ke tanah menjadi air permukaan dan air tanah, yang kita manfaatkan untuk kehidupan Kota Bandung.

Bila jumlah penduduk Kota Bandung 3 juta orang dan kebutuhan airnya 200 liter/ hari, maka kebutuhan dalam satu tahun sama dengan 219.000.000 m3/ tahun. Jadi secara teoritis sederhana, apabila fungsi kawasan lindung di hulu sub DAS sungai-sungai Kota Bandung dapat dipulihkan, sebenarnya Kota Bandung sudah mendekati kritis. Untuk itulah dalam memenuhi kebutuhan air warganya sepanjang tahun, maka perlunya antara lain: (1) pemulihan kawasan lindung di hulu-hulu Sub DAS dan juga hutan kota, (2) pemulihan titik-titik mata air, (3) restorasi sungai-sungai mikro agar berfungsi kembali.

Lain halnya bila di hulu sub-sub DAS gundul, di musim hujan potensi air hujan itu akan berlebihan tak terkendali menjadi bencana banjir, dan kekurangan air di musim kemarau. Di musim kemarau banyak kota-kota besar, termasuk Kota Bandung, mengalami kekeringan perkotaan.

Umumnya yang kita ketahui selama ini kekeringan hanya melanda daerah-daerah lahan pertanian saja, namun di perkotaan pun akhirakhir ini sebenarnya juga dilanda kekeringan.

Kekeringan perkotaan biasanya dianggap tidak menjadi masalah, apalagi warga kota dengan mudah dapat membeli air kemasan untuk memenuhi kebutuhannya. Kekeringan perkotaan ditandai dengan rendahnya debit sungai-sungai yang melintasi kota pada musim kemarau, bahkan tidak ada aliran air sama sekali, pohon-pohon meranggas dan polusi udara meningkat.

Upaya Memfungsikan Kembali Sungai Kecil

Pertama, memahami filosofi pentingnya fungsi sungai mikro di perkotaan.

Masyarakat dan pemerintah sampai saat ini masih kurang memahami bahwa sebenarnya sungai mikro merupakan bagian terpenting dari sebuah sistem sungai yang lebih besar. Sungai-sungai mikro perkotaan mampu merekam dan menyimpan rahasia alam mengenai kejadian kekeringan, banjir, dan kerusakan daerah aliran sungai secara menyeluruh dari suatu kawasan.

56 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Kedua, menghentikan aktivitas kontra produktif masyarakat. Aktivitas masyarakat yang kontra produktif ini adalah mengalih-fungsi kawasan hulu sub DAS dari fungsi kawasan lindung menjadi pertanian semusim dan permukiman. Kemudian di bagian hilirnya bentuk sungai diubah, disodet, diluruskan, bahkan diurug dan difungsikan sebagai tempat pembuangan limbah dan sampah.

Ketiga, memelihara ekosistem sungai-sungai mikro. Perlu disadari bahwa disepanjang tebing sungai perkotaan terdapat ratusan bahkan ribuan titik-titik mata air berskala mikro. Mata air - mata air mikro inilah sebagai pemasok air utama di sungai kecil. Dengan matinya ratusan bahkan ribuan titik-titik mata air mikro di sepanjang tebing sungai ini di musim kemarau, maka debit sungai akan mengecil secara drastis, bahkan tak ada airnya. Lahan di kanan-kiri sungai menjadi kering, karena tidak dapat lagi terjangkau oleh air sungai ini.

Demikian juga, debit yang kecil ini jelas tidak mampu lagi menjadi pengencer air kotor sungai tersebut. Sehingga pada musim kemarau sungai-sungai mikro di daerah perkotaan tidak berair sama sekali, penuh oleh limbah dan sampah perkotaan yang akhirnya mengendap di badan sungai tersebut. Sebaliknya pada musim penghujan, karena penampang alirannya yang telah diubah-ubah menjadi sempit dan banyak endapan sampahnya, maka sungai mikro perkotaan ini tidak mampu lagi menampung aliran air hujan di lingkungannya. Akibatnya adalah terjadinya banjir air bercampur lumpur, limbah dan sampah sangat menusuk hidung baunya.

Dampak lain mengubah tebing dan pinggiran sungai dengan membuat dinding beton atau bahkan diurug adalah matinya ekosistem sungai secara total. Berbagai jenis mikro-organisme air, binatang amfibi, dan vegetasi tebing sungai mengalami kepunahan masal.

Dengan hancurnya ekosistem sungai mikro ini, maka sungai tidak mampu lagi menguraikan limbah yang ada. Limbah dan sampah sama sekali tidak dapat diuraikan, akan membusuk dan tertahan di sungai tersebut menjadi sumber penyakit. Inilah penyebab utama mengapa sungai mikro di perkotaan dan terutama yang telah dibeton justru mengalami kehancuran total menjadi saluran comberan, hitam pekat dan berbau menyengat.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 57

Keempat, gerakan masyarakat cinta sungai perkotaan. Tidak ada upaya lain yang lebih penting untuk dilakukan kecuali memperbaiki kembali kondisi ekologi dan siklus air sungai mikro tersebut. Perlu dikembangkan tebing dan pinggiran sungai yang ramah lingkungan yang mampu menahan erosi dan longsoran tebing, namun sekaligus tidak merusak ekosistem pinggir sungai.

Barangkali ada yang ingat, beberapa tahun lalu ada Gerakan Cikapundung Bersih? Sesungguhnya gerakan ini merupakan gebrakan yang sangat bagus, apalagi bila didukung oleh semua warga di sekitar sungai. Gerakan ini seharusnya dikembangkan tidak hanya di sungai Cikapundung saja, tapi di semua sungai termasuk sungai mikro yang ada di Kota Bandung. Sayang sekali gerakan yang telah sangat bagus ini kurang direspon oleh hampir semua masyarakat. Faktanya bila pada saat kerja bakti, terlihat lebih banyak yang menonton dari pada yang kerja bakti. Kemudian beberapa hari setelah kerja bakti, sungai kembali kotor bersampah. Kasihan kan gerakan yang bagus hilang begitu saja!

Andaikan Kawasan Bandung Utara (KBU) mampu dipulihkan kembali fungsinya sebagai kawasan lindung, maka dapat dipastikan titik-titik mata air akan mengucur kembali, sungai-sungai mikro berfungsi kembali sebagai sumber daya alam perkotaan (bukan untuk membuang limbah dan sampah!), dan Kota Bandung akan terhindar dari bencana kekeringan perkotaan, iklim mikro menjadi stabil, serta air bersih akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya. Pada giliran berikutnya Kota Bandung akan kembali bermartabat, segar, bersih, hijau, berbunga sepanjang tahun.***

58 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

10

INDONESIA, PARIS AGREEMENT DAN PERUBAHAN IKLIM Heddi Iriana

Tim Ahli DPKLTS Bidang Perubahan Iklim dan Energi Terbarukan

P

ersetujuan Paris atau Paris Agreement, adalah merupakan sebuah

perjanjian Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan. Persetujuan ini efektif mulai 4 November 2016.

Conference of the Parties (COP) 21 dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) tahun 2015 di Paris merupakan tonggak baru upaya penanganan permasalahan perubahan iklim oleh hampir seluruh negara di Dunia. Persetujuan Paris yang disepakati dalam COP 21 memberikan harapan bagi negara-negara di dunia dalam upaya pemenuhan komitmen penurunan tingkat emisi dunia yang menimbulkan ancaman akibat pemanasan global dan perubahan iklim.

Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement ke dalam dokumen legal penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 dan berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi sebelum tahun 2030. Indonesia berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penerapan kebijakan ekonomi berkelanjutan.

Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama juga telah menandatangani persetujuan tersebut. Akan tetapi pada masa

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 59

kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS memutuskan untuk menarik diri dari persetujuan tersebut dengan alasan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Namun setelah terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden periode 2021-2025, akhirnya Amerika kembali kepada Paris Agreement, seolah memberikan harapan baru bagi Dunia, dan angin segar ini wajib disambut baik oleh negara lain yang juga berkomitmen dalam agenda besar menyelamatkan bumi dari ancaman iklim.

Namun Indonesia dihadapkan pada suatu dilema dengan adanya moratorium minyak sawit yang dikeluarkan oleh Uni Eropa melalui European Union Renewable Energy Directive (RED II). Di satu sisi ekspor sawit merupakan unggulan komoditi nasional kita. Di sisi lain, Indonesia juga tidak bisa menampik realitas yang ada bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan kontributor degradasi lahan dan deforestasi di Indonesia.

Pembahasan mengenai isu tersebut menjadi penting karena Indonesia memiliki peran krusial sebagai salah satu resapan karbon dunia dan memiliki peluang untuk menjadi pionir pemenuhan komitmen Paris Agreement, terutama bagi negara berkembang. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa memiliki risiko dan ancaman dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Sehingga dalam hal ini, penting bagi Indonesia untuk menempatkan isu perubahan iklim sebagai salah satu prioritas kepentingan Indonesia. Sejatinya bahwa Indonesia masih perlu untuk mempertahankan posisinya dalam Persetujuan Paris dengan mempertimbangkan aspek environmental justice.

Perspektif Etika Lingkungan Global

Etika lingkungan merupakan konsep global yang berarti bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan merupakan suatu tanggung jawab bersama tanpa memandang sekat-sekat yurisdiksi suatu negara. Etika lingkungan hidup juga mencakup aspek perlindungan terhadap kelompok minoritas, upaya menjaga martabat umat manusia, serta memperjuangkan hak-hak makhluk hidup lainnya.

Sejak tahun 1970-an, etika lingkungan hidup menjadi salah satu bidang ilmu yang mulai berkembang dalam mengkaji relasi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Studi ini berusaha untuk menjelaskan mengapa 60 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

manusia dianggap gagal dalam upaya penghargaan terhadap alam sekitarnya? Mengapa manusia bisa memperlakukan entitas nonmanusia dengan mengabaikan moral?

Permasalahan lingkungan hidup kemudian mulai dibahas dalam tataran internasional pada tahun 1972 dengan diselenggarakannya Konferensi Stockholm oleh PBB. Para pemikir lingkungan hidup mulai mengkhawatirkan permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat dunia seperti berkurangnya cadangan sumber daya alam, ledakan populasi, kepunahan binatang serta tumbuhan secara masif, serta munculnya lubang ozon dan pemanasan global.

Upaya menjaga kelestarian lingkungan kemudian akan bersifat relatif, bergantung pada bagaimana pola sosial dan interaksi struktur dalam kelompok masyarakat tersebut dalam penghargaannya terhadap lingkungan hidup.

Paling tidak terdapat 6 (enam) tantangan yang dihadapi dalam menerapkan etika lingkungan hidup yakni (1) tantangan atas berkembangnya industri modern, (2) kesadaran bahwa bumi sebagai commonwealth bersama, (3) kemiskinan sebagai salah satu pendorong terjadinya kerusakan lingkungan, (4) perkembangan militer dan senjata api yang merusak dan bersifat eksploitatif, (5) upaya menjadikan environmental justice sebagai isu prioritas dari etika lingkungan hidup, serta (6) upaya untuk mendorong partisipasi para pemikir etika lingkungan hidup untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Sebagian besar masyarakat dunia masih cenderung mengabaikan aspek moral dalam relasi antara manusia dengan lingkungan. Sementara itu, sangat tidak mungkin untuk membangun tembok pemisah antara manusia dan lingkungannya. Kesadaran moral mengenai pentingnya untuk menjaga stabilitas relasi antara manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi penting dengan menyadari hal tersebut sebagai tanggung jawab bersama.

Melihat hal tersebut, mulai muncul berbagai gerakan yang mengedepankan aspek perlindungan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan, menerapkan inklusivitas dalam komunikasi hijau, mengkaji lebih lanjut mengenai perspektif dalam etika lingkungan hidup, mengakui adanya multikulturalisme atau perbedaan kebudayaan, serta mengedepankan prinsip keadilan lingkungan atau

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 61

environmental justice dalam etika lingkungan hidup. Globalisasi ekonomi turut menjadi penyebab meningkatnya kerusakan lingkungan akibat rumitnya rantai ekstraksi, pemrosesan, transportasi, penjualan dan konsumsi yang mengakibatkan bertambahnya material terbuang atau waste. Kapitalisme global menempatkan alam sebagai suatu objek komoditas yang berada dalam posisi tertekan atas eksploitasi yang dilakukan untuk memenuhi konsumerisme manusia.

Indonesia dan Perubahan Iklim

Sejak disepakatinya Paris Agreement 2015 dalam COP 21 di Perancis, Pemerintah Indonesia sendiri telah menandatanganinya di New York pada tanggal 22 April 2016. Persetujuan ini mencakup beberapa elemen di antaranya adalah aksi mitigasi, adaptasi, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas, serta transparansi. Dengan meratifikasi Paris Agreement ini, Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan berbagai keuntungan diantaranya adalah kemudahan akses terhadap sumber pendanaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi.

Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Paris kemudian mendorong Indonesia untuk secara aktif terlibat dalam upaya pengurangan emisi.

Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi melalui National Determined Contribution (NDC) sebesar 29 persen dengan usaha sendiri atau yang disebut sebagai business as usual (BAU) dan 41 persen dengan dukungan dari pihak eksternal yang berusaha untuk dicapai pada tahun 2030.

Hal tersebut membutuhkan upaya tersendiri bagi Indonesia mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan resapan karbon terbesar di dunia, namun di sisi yang lain deforestasi dan alih fungi lahan dan hutan masih terjadi secara masif.

Berdasarkan data dari Bank Dunia melalui penelitian yang dilakukan bersama dengan PEACE, sektor kehutanan merupakan penyumbang emisi karbon terbesar tidak hanya di Indonesia tetapi juga diantara tiga negara pengemisi terbesar di dunia yaitu AS, Tiongkok, dan Brazil.

Sementara itu sektor lain pengemisi karbon di Indonesia adalah sektor energi, agrikultur, dan limbah. Jika dibandingkan dengan AS maka total emisi di Indonesia adalah setengah dari total emisi AS dari sektor energi.

62 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Salah satu faktor penyebab utama deforestasi hutan di Indonesia yang menjadi penyumbang emisi karbon terbesar adalah alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Satu hektar hutan hujan tropis di Indonesia yang dialihfungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit menghilangkan serapan emisi karbon hingga mencapai 174 ton ekuivalen. Besarnya emisi tersebut sebanding dengan emisi yang dikeluarkan oleh 530 orang dalam penerbangan kelas ekonomi dari Jenewa ke New York dengan jarak tempuh 6215 kilometer. Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak sawit di Indonesia memiliki tren meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Besaran nilai ekspor sawit cenderung fluktuatif, ekspor tahun 2018 mampu menyumbang 3,5% produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Peningkatan produksi dan ekspor sawit juga sebanding dengan peningkatan luas area perkebunan. Studi yang dilakukan oleh World Research Institute (WRI) dan Global Forest Watch (GWF) menunjukkan bahwa 55 persen penebangan pohon terjadi di wilayah konsesi yang legal, sementara 45 persen justru dilakukan di luar wilayah konsesi.

WRI juga mengatakan bahwa deforestasi yang terjadi di Indonesia telah mencapai 1.6 juta hektar akibat alih fungsi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.

Indonesia dan Paris Agreement: Stay or Leave?

Ambiguitas Indonesia terlihat jelas antara kepentingan mengembangkan komoditas andalan nasional atau berkomitmen dalam isu lingkungan global. Sementara pasar Uni Eropa memberlakukan moratorium impor minyak sawit dengan dikeluarkannya rancangan peraturan Komisi Eropa yakni European Union Renewable Energy Directive (RED II) dan melindungi produksi minyak biji bunga matahari dan minyak rapa.

Hal tersebut kemudian dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi aktivitas ekspor sawit yang selama ini dilakukan oleh Indonesia.

Namun alasan Uni Eropa menolak produk sawit Indonesia tidaklah mengada-ngada. Ada 5 (lima) alasan Parlemen Uni Eropa mengeluarkan kebijakan larangan impor CPO dan produk turunannya, yaitu (1) industri sawit menciptakan deforestrasi, (2) degradasi habitat satwa, (3) korupsi, (4) mempekerjakan anak, dan (5) pelanggaran hak asasi manusia atau HAM.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 63

Tekanan yang dilakukan Uni Eropa akan semakin berat karena sejak tiga tahun terakhir Indonesia melakukan peremajaan sawit, dengan potensi produksi yang lebih tinggi di masa depan, Indonesia justru akan menghadapi pasar yang lebih sempit jika tidak memenuhi standar tata kelola lingkungan yang digaungkan dunia. Sementara kawasan lain di dunia terus bergerak menjadi produsen CPO dengan praktik perkebunan sawit yang lebih baik.

Indonesia sendiri masuk ke dalam 10 besar negara dengan hutan terluas di dunia, dan menempati peringkat pertama di Asia Tenggara. Dengan posisi tersebut, Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pionir dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui serapan karbon. Indonesia juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan krusial perubahan iklim global dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas terutama dalam aspek pendanaan maupun transfer teknologi hijau. Secara tidak langsung, Indonesia memiliki tanggung jawab etis untuk memberikan contoh penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi negara-negara di dunia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai kerjasama dalam menangani masalah perubahan iklim. Data dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menunjukkan bahwa setidaknya terdapat delapan agenda kerjasama dan pendanaan dari organisasi internasional seperti UNDP dan Bank Dunia yang tengah berlangsung untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Selain itu, Indonesia juga tengah mengupayakan penurunan emisi melalui mekanisme REDD+ (Reducing Emissions from Forest Deforestation and Degradation) yang mencakup konservasi, manajemen hutan berkepanjangan, dan peningkatan stok karbon hutan.

Indonesia juga bekerjasama dengan Jepang untuk membangun dan mengkonversi sumber energi bersih yang baru dan terbarukan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Uni Eropa juga terlibat dalam upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia melalui kerjasama Support to Indonesia’s Climate Change Response (SICCR) yang berlangsung selama 3 tahun sejak Februari 2016.

Keputusan Indonesia untuk menarik diri dari Paris Agreement diproyeksikan tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap 64 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

kepentingan Indonesia atas ekspor minyak sawit. Justru, dengan keluarnya Indonesia dari persetujuan tersebut, Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi aktor kunci dalam isu perubahan iklim terutama di AsiaTenggara.

Negara-negara anggota UNFCCC serta organisasi internasional yang selama ini memberikan bantuan pendanaan dan alih teknologi juga dimungkinkan untuk menarik bantuannya dari Indonesia. Jika penarikan diri dilakukan justru akan membuat kesan yang kurang baik bagi Indonesia di mata dunia atas tindakan yang cenderung eksploitatif dan mengabaikan kepentingan universal. Masalah perubahan iklim merupakan masalah nyata yang tidak hanya dihadapi oleh kita, tetapi juga negara-negara lain di dunia. Dampak yang ditimbulkan merupakan efek domino yang berlangsung lintas batas wilayah dan waktu.

Indonesia Harus Bisa Mengatasi Dilema

Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia perlu merefleksikan kembali kepentingannya dalam isu perubahan iklim, terutama dalam komitmennya terhadap terpenuhinya target pengurangan emisi yang dicanangkan melalui Paris Agreement.

Deforestasi dan kerusakan hutan perlu mendapat prioritas khusus bagi pemerintah dan stakeholders untuk bersama-sama mencegah dampak yang lebih parah.

Tidak lama lagi industri yang menghasilkan produk barang terutama tujuan ekspor ke Uni Eropa, dan negara maju lainnya akan dilakukan audit dari mana asal energinya, jika sumber energi tidak green, produk tersebut akan ditolak. Kenyataan seperti ini akan semakin menyulitkan posisi Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspornya.

Ekonomi Uni Eropa adalah pasar tunggal dengan 28 negara, memiliki populasi lebih dari 500 juta. Pasar yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Suka atau tidak, masyarakat dunia akan terus bergerak memainkan isu lingkungan global, siapapun yang tidak mampu beradaptasi, mereka akan tersingkir dan dikucilkan oleh masyarakat internasional.

Pada tanggal 1-12 November 2021 dilaksanakan agenda COP26 di kota Glasgow Scotland. Indonesia diharapkan memberikan kontribusi nyata kepada target peningkatan suhu rata-rata global dapat ditekan dibawah

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 65

dua derajat celcius seperti yang disepakati bersama, tidak hanya slogan semata.

Mengutamakan kepentingan pemerintah Indonesia atas ekspor minyak sawit dengan mengorbankan posisinya dalam Paris Agreement merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip environmental justice, keadilan terintegrasi, dan penghormatan terhadap alam dalam etika lingkungan global.

Ada kalimat menarik dari Nithin Coca, seorang penulis lepas dan jurnalis yang fokus pada isu-isu budaya, ekonomi, dan lingkungan di negara-negara berkembang, mengatakan: “Indonesia can’t solve climate change on its own. But the world can’t stop climate change without Indonesia” atau terjemahannya adalah Indonesia tidak bisa menyelesaikan perubahan iklim sendiri. Tapi dunia tidak bisa menghentikan perubahan iklim tanpa Indonesia.***

66 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

11

PEMANASAN GLOBAL DAN PERUBAHAN IKLIM, DAMPAKNYA DI TATAR SUNDA Supardiyono Sobirin

Koordinator Dewan Pakar DPKLTS

M

asih banyak orang awam merasa bingung, panas dan hujan selalu

datang tidak pada waktunya seperti dulu-dulu. Apakah ini akibat pemanasan global dan perubahan iklim? Menurut para ahli, dikatakan bahwa pemanasan global dan perubahan iklim adalah bukan hal yang baru.

Secara alami iklim global selalu berubah-ubah sejak dulu kala. Jutaan tahun yang lalu, sebagian wilayah dunia yang kini bersuhu hangat, dahulunya merupakan wilayah yang tertutup lapisan es. Namun. beberapa abad terakhir ini, suhu rata-rata meningkat naik dan turun secara siklus, dengan kecenderungan terus meningkat naik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim yang ada saat ini dan yang akan datang, tidak hanya disebabkan oleh peristiwa alam saja, tetapi juga oleh akibat berbagai aktivitas manusia. Kemajuan pesat pembangunan ekonomi dunia telah memberikan dampak yang sangat serius terhadap iklim bumi, antara lain lewat pembakaran batu bara, minyak bumi, dan kayu untuk keperluan industri dan transportasi, serta penggundulan hutan dan alih fungsi lahan secara besar-besaran.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 67

Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan pemanasan global?

Pemanasan global adalah proses kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi, oleh sebab terjadinya peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di udara, antara lain karbon dioksida (CO2), nitroksida (N2O), dan metana (CH4).

Karbon dioksida dihasilkan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, gas bumi, dan batubara untuk sumber energi listrik, industri, dan transportasi. Kebakaran hutan juga menghasilkan karbon dioksida. Nitroksida dihasilkan dari penggunaan pupuk kimia untuk pertanian. Metana dihasilkan dari pengelolaan sampah yang tidak baik, juga peternakan.

Lalu apakah yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan Iklim adalah pola perilaku iklim dalam kurun waktu panjang. Perubahan iklim terjadi akibat peningkatan suhu udara yang berpengaruh terhadap kondisi parameter iklim lainnya. Perubahan iklim mencakup perubahan dalam tekanan udara, arah dan kecepatan angin, dan curah hujan.

Perubahan iklim bisa terjadi karena siklus alamiah, namun saat ini perubahan iklim dipercepat oleh akibat kegiatan manusia.

Pertanyaan berikutnya, adakah hubungan antara pemanasan global dan perubahan iklim? Iklim dipengaruhi oleh berbagai parameter seperti tekanan dan suhu udara yang mempengaruhi kecepatan dan arah angin, serta radiasi matahari yang mempengaruhi kelembaban udara dan curah hujan. Kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi karena pemanasan global akan mengganggu berbagai parameter iklim tersebut, sehingga iklimpun berubah sifatnya.

Jangan Sampai yang Miskin Semakin Miskin

Pertama, dampak pada masyarakat petani. Beberapa tahun belakangan ini para petani tradisional di desa-desa di pulau Jawa telah dibuat bingung karena musim yang tidak normal. Kearifan lokal seperti pranata mangsa, kala sunda, dan banyak lagi, telah tidak cocok dengan keadaan sekarang.

Pola musim dan curah hujan telah berubah, sehingga mengacaukan rumusan kearifan tradisional. Banyak yang mengatakan bahwa kearifan tradisional pranata mangsa, kala sunda, dan sejenisnya hanyalah primbon masa lalu belaka. Para ahli mengatakan bahwa di masa yang 68 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

akan datang, sebagian wilayah Indonesia, terutama wilayah yang terletak di sebelah selatan katulistiwa, diperkirakan akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan musim hujan yang lebih pendek, tetapi dengan curah hujan yang lebih tinggi. Semua itu akan bermuara pada melemahnya ketahanan pangan.

Kedua, dampak pada kehidupan di pantai dan pesisir. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 80.000 km garis pantai. Kenaikan muka air laut 1 (satu) meter akan menenggelamkan sekitar 405.000 hektar wilayah pesisir, menenggelamkan sekitar 2.000 pulau.

Para ahli memprediksi paling tidak 8 dari 92 pulau-pulau terdepan yang merupakan perbatasan perairan Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut akibat pemanasan global. Banyak bagian wilayah pesisir akan mengalami abrasi lebih besar.

Ketiga, kesehatan bertambah parah. Dampak perubahan iklim menimbulkan beban kesengsaraan kumulatif, terutama bagi masyarakat miskin. Beban kesengsaraan itu antara lain yang miskin makin miskin, kasus kurang gizi bertambah, dan kesehatan bertambah parah. Serangga seperti nyamuk akan lebih berkembang biak pada suhu yang hangat.

Penyakit seperti malaria, diare, dan demam berdarah diperkirakan akan meningkat di negara tropis seperti Indonesia. Badan Kesehatan PBB memperkirakan bahwa peningkatan suhu dan curah hujan akibat perubahan iklim bisa menyebabkan kematian 150.000 jiwa setiap tahun.

Berbagai jenis penyakit lama bisa semakin berkembang dan jenis penyakit baru pun muncul. Apakah termasuk juga covid-19? Hal ini tentu akan menjadi wacana tersendiri.

Keempat, frekwensi dan intensitas bencana meningkat. Iklim semakin berubah-ubah, curah hujan tidak menentu. Suhu yang meningkat akan mengeringkan tanah, mengurangi sumber air tanah, lahan semakin rentan dan terancam kritis. Dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan penggurunan, dan pada musim hujan semakin banyak terjadi bencana banjir dan longsor.

Bencana yang beruntun, berupa banjir, longsor, kekeringan, kelangkaan air bisa membuat masyarakat tercerabut dari akar sosial dan budayanya, ekonomi wilayah mengalami krisis. Semua itu bisa menimbulkan konflik horisontal dan konflik politik.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 69

Siapkah Tatar Sunda?

Dengan letaknya yang sedikit berada di selatan garis katulistiwa, tanah yang subur beriklim tropis, curah hujan tinggi, dengan angin sepoi-sepoi dari laut dan pegunungan, maka Tatar Sunda selayaknya mampu menjadi wilayah yang indah dan makmur. Tidak berlebihan bila MAW Brouwer seorang pastor dan humanis yang pernah tinggal di Kota Bandung sempat mengatakan bahwa Tatar Sunda diciptakan pada saat Tuhan tersenyum.

Namun kenyataan yang ada saat ini, alam lingkungan Tatar Sunda telah sedemikian berubah, dan bencana rutin seperti banjir, tanah longsor yang silih berganti dengan kekeringan telah menjadi langganan rutin setiap tahun. Ternyata dibalik kesuburan dan keindahan alam Tatar Sunda terkandung sifat yang sensitif, mudah sekali berubah menjadi wilayah bencana apabila kawasan lindungnya terganggu atau dialih fungsi.

Walau Pemerintah telah banyak berupaya, antara lain sejak awal dengan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, berkolaborasi dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan lanjut dengan peningkatan partisipasi masyarakat, namun ternyata tidak mudah mewujudkan kawasan lindung sesuai yang diinginkan. Banyak sekali kendala yang harus dihadapi.

Pertama tidak semua kabupaten/kota memahami filosofi perlunya kawasan lindung berbasis kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan.

Kedua, kabupaten/kota mengatakan akan sulit membangun kemajuan wilayahnya bila harus dibebani memelihara kawasan lindung.

Ketiga, kawasan yang harus berfungsi lindung di lahan milik masyarakat tidak mudah diwujudkan, karena masyarakat berpendapat tidak menguntungkan.

Keempat, semakin bertambahnya jumlah penduduk dengan pola hidup yang tidak berwawasan lingkungan dan konflik pemanfaatan lahan merupakan ancaman serius terhadap perwujudan kawasan lindung.

70 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Alhasil perwujudan kawasan lindung boleh dikatakan sangat lambat kemajuannya. Peristiwa bencana banjir dan longsor pada musim hujan, kekeringan pada musim kemarau yang rutin terus terjadi, merupakan indikasi bahwa kawasan lindung yang saat ini ada masih sangat belum mampu melindungi kelestarian kehidupan masyarakat Tatar Sunda.

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Sudah selayaknya pada kesempatan ini kita meneropong kondisi kawasan lindung Tatar Sunda yang masih terkendala, mencari terobosan (breakthrough) agar kawasan lindung tidak terus memudar. Diyakini bahwa kawasan lindung yang baik adalah merupakan benteng dalam menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim. Upaya terobosan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

Pertama, mengingat wujud fisik kawasan lindung merupakan cita-cita yang mulia, namun terus terang bisa dikatakan relatif sulit dicapai, maka sebaiknya sebagian wujud fisik diubah saja menjadi wujud fungsi.

Kawasan lindung di dalam kawasan hutan tetap harus berupa capaian fisik hutan, sedangkan kawasan lindung di luar kawasan hutan bila memungkinkan dengan capaian fisik, bila tidak mungkin maka perlu ditekankan dengan capaian fungsi dengan perilaku low impact development, yaitu pembangunan berdampak kerusakan rendah, yang juga disebut sebagai zero delta Q policy berupa pembangunan yang tidak berdampak meningkatkan banjir, erosi, longsor, dan kekeringan.

Kedua, pada wilayah yang luas fungsi lindungnya kurang dari 30 persen perlu dilakukan upaya peningkatan luas kawasan lindung hingga mencapai paling sedikit 30 persen dari luas wilayah. Pada wilayah yang luas fungsi lindungnya harus lebih dari 30 persen, perlu dijaga agar luas kawasan lindung tersebut tidak berkurang sesuai kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan setempat.

Ketiga, sosialisasi yang menerus tentang hidup berbudaya ramah lingkungan agar kawasan lindung tidak mengalami sandekala.

Keempat, penegakan hukum secara tegas, antara lain penerapan sanksi berat kepada pejabat yang memberi ijin pembangunan yang berlawanan dengan konsep kawasan lindung, serta penerapan insentif dan disinsentif bagi masyarakat.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 71

Perubahan iklim adalah adalah fenomena alam yang tidak dapat dicegah, bahkan pertambahan penduduk dan aktivitas manusia yang konsumtif telah mempercepat proses perubahan iklim ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mitigasi yaitu memperlambat proses perubahan iklim, dan adaptasi yaitu menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang berwawasan lingkungan.

Apapun yang terjadi, dalam menghadapi perubahan iklim, baik mitigasi maupun adaptasi, kita harus melakukan kedua-duanya. Mitigasi adalah keharusan, dan kesepakatan internasional pun telah berjanji akan berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca.

Namun dengan mitigasi saja tidak akan memadai menghadapi perubahan iklim yang sedang terjadi. Oleh sebab itu kita tidak mempunyai pilihan lain, bahwa adaptasi itu tidak hanya penting, tetapi juga merupakan keniscayaan.

Semoga Tatar Sunda siap dan selamat beradaptasi menghadapi ancaman perubahan iklim dan pemanasan global!***

72 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

12

BIOGAS, ALTERNATIF MENCAPAI KETAHANAN ENERGI Deden Hilga Safari

Ketua Divisi Ketahanan Energi DPKLTS

M

erupakan anugerah yang sangat besar dari Yang Maha Kuasa

ketika kita sebagai manusia memiliki rasa dan visi yang berselingkupan dengan kepedulian dan kecintaan terhadap lingkungan. Kita mempunyai kesadar-tahuan bahwa kita adalah bagian dari alam, kita salah satu variabel dari begitu banyaknya variablel pengisi semesta alam, sehingga mewujudkan kelestarian dan keseimbangan alam menjadi pilihan bagi kita, demi keamanan dan kenyamanan hidup kita sendiri, makhluk lain, dan pengisi alam lainnya.

Kepedulian dan kecintaan terhadap alam ini kemudian kita wujudkan dengan hidup yang saling bergantung dengan alam. Artinya kita hidup di level tertinggi dari perkembangan kedewasaan kita sebagai manusia.

Menurut sebuah teori, perkembangan kedewasaan manusia itu berurutan dari tergantung, terus mandiri, dan yang tertinggi adalah saling bergantung. Betapa indahnya, kita manusia, sebagai mahluk yang mandiri, bekerja sama dengan alam, yang juga mandiri, secara sinergis untuk mendapatkan keseimbangan dan keuntungan bersama.

Visi pribadi akan bermakna jika bisa mempengaruhi visi orang lain, visi publik, atau visi organisasi, sehingga akan banyak pihak yang sejalan dengan visi kita, dan menjadi gerakan massa yang masif. Bukankah

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 73

keberhasilan sebuah pendidikan, terutama pendidikan lingkungan, adalah aksi massa yang masif?

Ketergantungan masyarakat kita terhadap energi fosil yang tidak dapat diperbaharui, sangat rentan mengganggu stabilitas ketahanan energi nasional kita. Diperlukan energi lain yang baru dan terbarukan sehingga ketahanan energi dapat terjaga.

Biogas merupakan salah satu sumber energi terbarukan tersebut. Biogas mudah diterima dan dipahami masyarakat awam. Biogas, yang merupakan gas campuran yang sebagian besar berupa metana hasil penguraian massa organik, bisa menjadi sumber energi bakar rumah tangga menggantikan konsumsi elpiji, minyak tanah, atau kayu bakar, yang biasa digunakan masyarakat saat ini.

Bahkan dalam jumlah besar, biogas juga bisa digunakan sebagai sumber bahan bakar penghasil listrik. Oleh karena itu, pengembangan teknologi energi biogas, untuk mencapai kondisi ketahanan energi, adalah hal yang harus dilakukan, termasuk oleh lembaga Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda atau DPKLTS.

Apa itu Biogas?

Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh bakteri metanogenik anaerob (bakteri penghasil gas metan yang hanya dapat hidup dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen) dari proses perombakan bahan-bahan organik, seperti sampah biomassa, kotoran manusia, dan kotoran hewan.

Sifat gas metan yang mudah terbakar, merupakan sumber energi alternatif yang biayanya murah serta ramah lingkungan. Selain itu, teknologi ini juga dapat bermanfaat dalam aksi pengendalian lingkungan dan penghasil pupuk organik yang sangat baik.

Biogas memang merupakan energi alternatif yang dianjurkan untuk mengantisipasi perubahan iklim, karena pengelolaan limbah ternak menjadi biogas terbukti menurunkan emisi Gas Rumah Kaca atau GRK.

Berdasarkan laporan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RAN-GRK oleh Kementerian Pertanian, maka setelah program ini dilaksanakan akan terjadi serapan karbon sebesar 74 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

2.044.395 CO2-e. Hal ini dapat dipastikan karena penggunaan biogas mencegah pelepasan gas CH4 yang dihasilkan oleh limbah ternak ke atmosfer.

Selain itu, biogas tidak menghasilkan sampah seperti pada pembakaran bahan bakar fosil. Mengingat biogas berasal dari limbah, maka sangat membantu dalam pengelolaan limbah dan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih.

Biogas, khususnya skala rumah tangga, merupakan salah satu teknologi penyediaan energi terbarukan yang dikembangkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk di dalamnya Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

Program yang sudah dilaksanakan beberapa tahun ini adalah penerapan teknologi biogas, khususnya bagi para peternak sapi di Jawa Barat, melaui program hibah. Selain itu, juga dilaksanaan program subsidi pengadaan reaktor biogas melalui program nasional Biogas Rumah yang dijalankan oleh Hivos, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat dari Belanda, di 10 provinsi di Indonesia termasuk Jawa Barat.

Terdapat pula beberapa progam dan pembangunan reaktor biogas secara sporadis oleh berbagai elemen masyarakat secara swadaya maupun melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).

Bagaimana Biogas Terbentuk?

Biogas secara fisik merupakan gas, karena itu pada proses pembentukannya membutuhkan ruangan dalam kondisi kedap atau tertutup (dikenal sebagai reaktor/digester/biodigester) agar stabil.

Prinsipnya, biogas terbentuk melalui beberapa proses yang berlangsung dalam ruang yang anaerob (tanpa oksigen). Proses pembentukan biogas secara biologis meliputi tiga tahap, yaitu: tahap hidrolisis (tahap pelarutan), tahap asidogenesis (tahap pengasaman), dan tahap metanogenesis (tahap pembentukan gas metana).

Pertama, Tahap Hidrolisis (Tahap Pelarutan). Pada tahap ini, bahan yang tidak larut seperti selulosa, polisakarida, dan lemak diubah menjadi bahan yang larut dalam air seperti glukosa. Bakteri berperan mendekomposisi rantai panjang karbohidrat, protein, dan lemak

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 75

menjadi bagian yang lebih pendek. Contohnya: polisakarida diubah menjadi monosakarida. Tahap pelarutan berlangsung pada suhu 25oC di dalam digester.

Kedua, Tahap Asidogenesis (Tahap Pengasaman). Pada tahap ini, bakteri asam menghasilkan asam asetat dalam suasana anaerob. Tahap ini berlangsung pada suhu 25oC. Bakteri akan menghasilkan asam yang akan berfungsi untuk mengubah senyawa pendek hasil hidrolisis menjadi asam-asam organik sederhana, seperti asam asetat, H2, dan CO2.

Mengingat itu, bakteri ini disebut pula bakteri penghasil asam (ecidogen). Bakteri ini merupakan bakteri anaerob yang dapat tumbuh pada keadaan asam. Untuk menghasilkan asam asetat, bakteri tersebut memerlukan oksigen dan karbon yang diperoleh dari oksigen yang terlarut dalam larutan.

Ketiga, Tahap Metanogenesis (Tahap Pembentukan Gas Metana). Pada tahap ini, bakteri metana membentuk gas metana secara perlahan dan secara anaerob. Proses ini berlangsung selama 14 hari dengan suhu 25oC. Pada proses ini akan dihasilkan 70% CH4 (metana), 30% CO2, serta sedikit H2 dan H2S. Metana adalah hidrokarbon paling sederhana yang berbentuk gas dengan rumus kimia CH4. Sebagai komponen utama gas alam, metana adalah sumber bahan bakar yang utama.

Mengapa Biogas?

Ketergantungan konsumsi energi masyarakat terpusat terutama kepada energi fosil yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini sangat rentan mengganggu stabilitas pondasi ketahanan energi nasional. Maka, diperlukan sumber energi baru terbarukan yang bisa diperoleh secara berkelanjutan, sehingga bisa memutus ketergantungan terhadap energi fosil, dan menciptakan kemandirian energi.

Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan bauran penggunaan energi terbarukan dalam skema konsumsi energi nasional.

Diperlukan kerja keras dan terobosan-terobosan untuk dapat mencapai target 23% “energi baru terbarukan” dalam bauran energi di tahun 2025, dan tahun-tahun mendatang.

76 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi emisi GRK yang sudah menjadi permasalahan bersama masyarakat di bumi ini, yaitu timbulnya fenomena pemanasan global (global warming).

Selama ini Provinsi Jawa Barat sudah menjadi provinsi terdepan dalam pengembangan energi terbarukan. Jawa Barat memiliki potensi energi biogas yang cukup besar, karena memiliki populasi ternak sapi yang banyak di berbagai tempat.

Potensi energi biogas akan mampu menjadi sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil. Berdasar data Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat tahun 2013, total populasi ternak besar (sapi perah, sapi potong, dan kerbau) di Jawa Barat mencapai 577.899 ekor.

Perhitungan Dinas ESDM Jawa Barat tahun 2013, setiap satu ekor ternak besar dapat menghasilkan kotoran 25-30 kg/hari, atau rata-rata sekitar 9 ton/tahun. Dari hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa potensi kotoran ternak dari populasi ternak besar yang ada sekitar 5,20 ton/tahun, atau sekitar 52,01 juta m3/tahun, atau setara kebutuhan minyak sekitar 32.246,76 KL/tahun.

Selain potensi kotoran ternak, peternak potensialpun harus diperhitungkan dalam menentukan pengguna reaktor biogas agar berkelanjutan.

Biogas dan Sampah

Manfaat biogas, setidaknya ada 5 (lima) secara umum, yaitu (1) sebagai pengganti gas LPG, (2) sebagai bahan bakar kendaraan, (3) menghasilkan pupuk organik, (4) memanfaatkan sampah organik sehingga dapat mengurangi sampah yang tersebar di lingkungan, dan (5) dapat menjadi pembangkit listrik.

Setiap orang di Indonesia rata-rata setiap harinya menghasilkan 0,5 kg sampah, yang terdiri dari sampah organik dan anorganik. Sampah yang dihasilkan ini biasanya selalu menjadi masalah hampir di setiap daerah di Indonesia.

Penyebabnya sama, yaitu karena umumnya masyarakat tidak peduli akan sampah yang dihasilkannya, sehingga menganggap sampah bukan

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 77

urusannya. Setiap daerah mempunyai dinas khusus untuk mengurusi sampah, tetapi itu tidaklah cukup dan menghabiskan banyak dana APBD, APBN, bahkan loan dari luar negeri. Sedangkan hasil akhirnya, pada umumnya hanyalah gunungan-gunungan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang kemudian menjadi sumber polusi.

Hampir semua Pemda melakukan teknik yang sama dalam mengelola sampah, yaitu mengumpulkan sampah di area terbuka. Teknik ini berbiaya mahal, terutama untuk transportasi dan sumber daya manusia.

Teknik ini juga tidak memberi pembelajaran apapun, terutama dalam mengubah paradigma pengelolaan sampah, kepada masyarakat. Selain menimbulkan masalah kesehatan warga, teknik ini juga menimbulkan masalah lingkungan dan sosial.

Paradigma masyarakat dan pemerintah seperti ini harus diubah menjadi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan menguntungkan.

Masalah utama sampah, kalau dikatakan dengan bahasa yang sederhana, adalah belum adanya sistem pengelolaan dan pengelola yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip alam. Hal ini diperparah dengan keengganan berbagai pihak untuk turut serta mengelola sampah.

Sikap “asal gak kelihatan oleh mata saya” adalah paradigma yang buruk.

Masyarakat tidak peduli dengan sampah yang dihasilkan selama sampah bisa disingkirkan dari mukanya. Gaya hidup berparadigma buruk ini harus diganti dengan sikap “saya turut bertanggung jawab, dan saya bahagia dengan tanggung jawab saya”.

Di Indonesia, umumnya volume sampah organik adalah 55% dari total seluruh sampah yang dihasilkan. Jika sampah organik ini bercampur dengan sampah non-organik, atau bertumpuk-tumpuk seperti di TPA, maka sampah yang tertutup oleh sampah anorganik dan/atau sampah pada tumpukan bagian bawah akan terdekomposisi secara anaerob.

Fermentasi sampah organik secara anaerob ini akan menghasilkan gas metana (CH4) yang bila sampai ke atmosfer akan berperan sebagai GRK yang memicu pemanasan global, dan zat yang tersisa sebagai hasil dari penguraian protein sampah organik NH3 (gugus amin) dan hidrogen sulfida (H2S) akan sangat mengganggu lingkungan karena berbau busuk.

78 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Oleh karena itu, perlu dicari teknologi penanganan sampah yang lebih baik, yang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan bau secara signifikan. Teknologi biogas adalah salah satu pilihan itu. Teknologi ini bisa mengatasi masalah sampah dan ketersediaan bahan bakar sekaligus.

DPKLTS dan Biogas

DKLTS sebagai lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup, dan mempunyai visi terciptanya hubungan kesaling-bergantungan antara manusia dan alam, sangat mendukung program pengembangan biogas untuk mencapai ketahanan energi.

Berikut adalah Rencana Kerja Divisi Ketahanan Energi DPKLTS Tahun 2021-2025, yaitu: Pertama: Pemetaan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat, untuk mengetahui potensi dan semangat masyarakat dalam kegiatan pengembangan biogas.

Kedua: Sosialisasi, Promosi, dan Kampanye Program Ketahanan Energi, terutama dalam kegiatan npengembangan biogas.

Ketiga: Program Pengembangan dan Penyebaran Biodigester BSO-15.

Perlu diketahui BSO-15 atau Biodigester Sampah Organik 15 Kg adalah alat berbentuk tabung untuk memproses bahan-bahan organik menjadi Biogas dan Pupuk Organik Cair (POC). BSO dikembangkan oleh MABI, bekerjasama dengan YSBB, didukung oleh Ridwan Kamil, dan didanai oleh PT. MEDCO, tahun 2015, Keempat: Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Organik dengan Teknologi Biogas, dengan tujuan akan mengurangi sampah yang hingga sampai sekarang masih menjadi masalah besar.

Kelima: Pengembangan Bank Sampah, Pengembangan Desain dan Prototipe Reaktor Biogas, sekalian menggali inovasi dan kreativitas warga dalam bidang teknologi biogas.

Keenam: Pelatihan Pembangunan Biogas Secara Umum dan Reaktor Biogas, dengan tujuan bahwa teknologi biogas ini lebih tersebar merakyat.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 79

Ketujuh: Pembangunan Reaktor Biogas, sebagai pilot project yang bisa dicontoh dan diterapkan di tempat-tempat lain.

Kedelapan: Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Lokal (antara lain Bank Sampah), Pemanfaatan Produk-Produk Biogas dan Kegiatan Usaha yang terkait.

Kesembilan: Kegiatan Peningkatan Eksistensi dan Kinerja Organisasi Lokal dalam hal pengembangan teknologi biogas, termasuk di dalamnya adalah aspek manajemen, fungsi manajemen, dan unsur-unsur manajemen yang terkait.

Kesepuluh: Membangun Jaringan antara Organisasi Lokal dengan Swasta, Birokrasi, Media, bahkan dengan para Akademisi.

Kesebelas: Membangun Desa Mandiri Energi, termasuk di dakamnya adalah Koperasi Biogas, dalam rangka merealisasikan misi DPKLTS, yaitu “Desa Kuat, Negara Kuat” Sangat diyakini bahwa dengan dukunga regulasi, sinergi antar sektor, kemitraan dunia usaha, partisipasi masyarakat, dan teknologi ramah lingkungan, maka biogas sebagai alternatif mencapai ketahanan energi nasional akan menjadi keniscayaan.***

80 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

13

POLITIK EKOLOGI DALAM PERSPEKTIF PERKOTAAN Rahmat Jabbaril

Sahabat DPKLTS Seniman, Pelukis, Pejuang Kampung Kreatif

P

ertimbangan pemajuan peradaban umat manusia, akan diukur dari

wajah kota sebagai representasi indentitas berpikirnya. Sepertinya pergerakan berpikir yang menyematkan langkah-langkah dari tindakan manusia itu, menunjukan ruang kolektif sebagai: ruang komunikasi, ruang ekspresi dan ruang saling memberi. Namun pada perkembangannya ruang kolektif (ruang publik) itu menjadi ruang kekuasaan bagi sekelompok orang.

Jadi siapapun yang “berkuasa” di kota itu, dialah yang akan mengatur sistem komunikasi, sistem ekspresi yang dibungkus oleh sistem politik, yaitu politik kekuasaan kapitalistik yang menjadikan struktur alat untuk mengubah kesadaran sesama umat manusia melalui kebijakan yang seolah sebagai representasi demokrasi atau rasa kewargaan.

Dalam konteks itu, kita bisa merasakan dampak dari kebijakan yang mengutamakan kepentingan kekuasaan atas kelompok tertentu, dan memungkinkan menggunakan alat pemerintah (representasi kepublikan) sebagai tangan besinya. Politik kekuasaan kapitalistik tersebut bertentangan dengan pemahaman politik-ekologi.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 81

Apa itu ekologi atau kajian lingkungan hidup? Ada pandangan filsafat yang berbeda antara John Passmore dan para filsuf ekologi di tahun 1970-an dengan para tokohnya seperti: Val Plumwood (Australia) dan Arne Naess (Bulgaria). Pemahaman John Passore soal ekologi lebih menitikberatkan pada antroposentrisme. Pertama, manusia sebagai sentral dari alam itu sendiri, dan alam hanyalah menjadi alat untuk hidupnya. Sementara pandangan kedua adalah suatu cara pandang pada alam secara bertanggungjawab, yaitu di mana manusia harus menjaga keberlangsungan hidupnya dengan menjaga alam berdasar pada cara menggunakan alam dan membangun kembali alam tersebut seperti reboisasi dan sejenisnya.

Namun pemahaman John Passore dibantah oleh Val Plumwood dan Arne Naes. Kedua filsuf itu lebih menukik lagi berkaitan pemahaman soal kesadaran pada ekologi. Konsep deep ecology (ekologi dalam) merupakan konsentrasi mereka menyoal “kesemestaan” dengan acuan keutamaannya lebih pada ekosentrisme. Bahwa persoalan ekologi tidak hanya semata bicara soal tumbuhan, hutan, dan gunung, serta air saja.

Namun menyangkut soal nilai hidup dan kehidupan yang berhubungan dengan jejaring-jejaringnya. Dalam pandangan ekolog Bernard Patten, yang disebut ekologi adalah jaringan-jaringan, dan memahami ekosistem akan mengerti jaringan-jaringan.

Dari pandangan Bernard Patten maupun kedua tokoh yang bertolak pada kesadaran ekosentrisme itu, adalah menjadi dasar keutamaan dalam merajut pada pemahaman kota. Di mana kekuasaan kota sebagai representasi dari kesadaran kolektif itu, semestinya tidak bisa menafikan unsur-unsur “jejaring ekologi” dalam menentukan kebijakan kepublikannya. Pastinya dalam kekuasaan patriarki perkotaan akan menempatkan antroposentrisme sebagai pembenaran atas nilai-nilai rasa tanggungjawab pada lingkungan, di mana kehendak pembangunan itu menjadi alat berselancarnya kekuasaan atas segala keberadaan alam.

Tidak ada pengecualian dari hakekat kesadaran politik yang berdasar pada pemahaman “ekologi dalam”, yaitu yang berada di dalam kekuasaan kehendak pada alam itu sendiri. Oleh karenanya struktur bangunan infrastruktur maupun suprastruktur pada realitas perkotaan harusnya sudah menjadi rancangan dalam strategi pembangunan.

Dalam pandangan Faucault, yaitu yang menjadi masalah di sini adalah deskripsi-deskripsi institusi dalam istilah-istilah arsitektur dan 82 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

konfigursi-konfigurasi ruang. Dibagian kesimpulannya diacu pada “geopolitik imajiner” kota penjara. Bagi hakekat kesadaran politikekologi, tentunya kritik Faucault adalah “kesadaran kekuasaan kapitalistik” menjadi tolok ukur dalam mengatur nilai-nilai kebergunaan atas kehendak manusia atau kesadaran patriarki.

Cekungan Bandung Kebijakan Tidak Ekologi-Humanitas

Jika kita menimbang pada kritik Faucault berkait dengan “kesadaran berkuasa” sepertinya kota adalah sebagai ruang penjara, karena di dalamnya masyarakat perkotaan itu sudah terjerembab pada kesadaran pragmatisme, bahwa kota hanyalah tempat hiburan, tempat mencari uang dan pencapaian sertifikasi pendidikan. Terdapat batas-batas ketidakmampuan untuk menukik ke dalam, bagaimana dasar kota sebagai ruang berkomunikasi, ruang berbagi dan ruang berekspresi dengan landasan keselarasan pada lingkungan yang saling berkaitan.

“Ekologi dalam” yang merupakan alas berpijak untuk mengukur kemartabatan manusia dengan alam lingkungannya itu, semestinya ditempatkan pada kesadaran dalam menentukan kebijakan. Seluruh kebijakan yang berkaitan dengan kepublikan, barangkali yang menjadi keutamaannya adalah sikap Chomsky dengan jelas: “kita harus mengevaluasi dengan hati-hati doktrin yang mendominasi wacana intelektual dengan memperhatikan secara seksama argumen, faktafakta, dan pelajaran dari sejarah masa lalu dan juga masa kini”.

Evaluasi atas segala tindakan yang berdampak pada kerusakaan nilainilai “hakekat alam” yang kita rasakan saat ini dapat dirasakan di Cekungan Bandung. Berbagai jenis pembanguan untuk memenuhi pasar global, nilai kelokalan (budaya-ekologi) menjadi terkubur. Misalnya kita merasakan dampaknya, bagimana Cekungan Bandung tidak lagi sesejuk di era 1960-1970an. Apalagi setelah Undang-Undang Otonomi Daerah diterbitkan. Barangkali regulasi tersebut untuk memenuhi amanah semangat gerakan reformasi, di mana sistem negara tidak lagi harus sentralistik. Setiap daerah harus tumbuh mandiri dengan mengembangkan nilai-nilai perekonomian masyarakatnya, budayanya, dan politiknya.

Namun konsep itu tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat atas nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungannya. Akibatnya kita bisa saksikan merambatnya pembangunan yang nilainya timpang, baik pada

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 83

kebutuhan masyarakatnya maupun pada kerusakan lingkungannya.

Seperti rusaknya kawasan Bandung Utara, bahkan pada tahun 2007 saja saat penulis bersama komunitas taboo dengan membawa 100 anak melakukan riset ke Kawasan Bosscha. Kami mendapat keluhan dari pengelola Bosscha pada waktu itu, di mana mereka berhadapan dengan persoalan polusi udara, polusi cahaya, dan polusi getaran, yang berdampak pada pengamatan langit yang tidak sempurna. Selain itu fakta lainnya adalah yang tidak bisa ditolerir, bagaimana bencana banjir, kiriman limpasan air hujan dari kawasan Bandung Utara ke Kota Bandung, sangat memprihatinkan. Begitu juga jika pada musim kemarau, sudah menjadi pengetahuan umum, terutama di wilayah Bandung Selatan bermasalah dengan air bersih dan kekeringan.

Tentu selain persolan air, juga pentingnya pohon dan semak dikawasan Cekungan Bandung. Di mana problem polusi udara semakin parah, karena jumlah kendaraan yang masuk dan keluar wilayah Kota-Kota di Cekungan Bandung semakin banyak, terutama di Kota Bandung. Di mana persoalan jalan pun bermasalah, karena jumlah kendaraan yang berlebihan tidak sesuai dengan panjang badan jalan. Problem ekologi yang menjadi kritik Arne Naess dan Val Plumwood adalah ketidakberpihakannya kebijakan kota pada konsep deep ecology.

Keterhubungan satu sama lainnya dari seluruh partikel “kesemestaan” itu tidak menjadi ruang permenungan sebagai dasar pemikiran fudamental ekologi itu sendiri. Maka tidaklah mengherankan problem lingkungan akan menjadi bagian imaging kota, antara lain kota selalu banjir di kala musim hujan.

Politik-Ekologi, Politik Kesadaran Humanitas Perkotaan

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kesadaran pada ekosentrisme merupakan landasan keutamaan dalam memahami perkotaan yang ramah lingkungan. Di dalam kesadaran pada substansi ekologi itu, tentu menjadi penting bahwa definisi ekologi harus dipahami secara ontologis. Sebab keutamaan menentukan kebijakan dalam pengelolaan kota yang “ramah lingkungan” itu tidak bisa lepas dari pemikiran Benard Patten, yaitu dipastikannya keterkaitan satu sama lainnya sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkahlangkah kerja dari pembangunan kota.

Sebentang kota yang mempunyai nilai peradaban humanitas itu, dengan pastinya tidak bisa lepas dari unsur jejaring, secara organik seluruh 84 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

“komponen lingkungan” yang ada di wilayah perkotaan tersebut.

Seluruh “potensi lingkungan” akan menjadikan “nilai hidup” bagi “kehidupan perkotaan yang humanitas”. Tidak menjadi semestinya kedudukan kewargaan kota itu akan menjadi samar atas dirinya, karena masuk pada ruang imajiner yang dibentuk oleh sebuah disain kepentingan kapitalistik oleh penguasa perkotaan). Pada konteks itu, tidaklah heran seleruh bentuk nilai yang ditumbuhkan dalam tatanan budaya lebih pada kesadaran semu atau artifisial. Hal tersebut begitu jelas apa yang di katakan David Chaney: “gaya hidup adalah kreasi atau adopsi artifisial”.

Sepertinya bentuk imajiner penjara kota itu semacam sudah dirancang oleh kekuatan kuasa kota dengan politik globalnya, demi keberlanjutan kepentingan pasar. Karenanya masyarakat perkotaan dijadikan objek dari strategi atau disain oleh para arsitektur global tersebut. Comsky menjelaskan: “tapi bagaimanapun kita dapat memperkirakan bahwa apa yang benar bagi warga dunia paling jauh hanya bersesuaian dengan garis besar pemikiran para arsitek utama kebijakan.”

Seperti telah dijelaskan di awal, bahwa representasi peradaban manusia akan ditunjukkan dengan wajah kotanya. Namun menjadi persoalan, jika wajah kota itu berupa imajiner penjara kota. Berdasar pemikiran Batten itulah sesungguhnya, kita bisa berkaca, dan menemukan ontologiekologi itu sebagai landasan dari politik-ekologi. Karena keberlanjutan dari pemajuan kebudayaan perkotaan yang beradab, pastinya aspek keterhubungan jejaring seluruh komponen lingkungan menjadi keutamaan sebagai rumusan politik kesadaran humanitas perkotaan.

Masukan untuk Membangun Kota Cerdas

Politik-ekologi untuk sebuah pemajuan kota yang beradab, barangkali menjadi ukuran bagi kota yang mempunyai masa depan yang cerdas.

Kota cerdas itu ditentukan berdasar pada kesadaran pada filsafat ekologi sebagai landasan berpikirnya rancangan strategi pembangunan kota, sebab polarisasi dari pemahaman kota yang pragmatis, akan menjadi persoalan bagi kotanya itu sendiri.

Tidak bisa dinafikannya berbagai “bencana” yang mencengkeram setiap hari. Baik bencana karena polusi, bencana karena kekeringan air, bencana karena kebanjiran, bencana karena angin puting beliung,

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 85

bencana karena ketegangan sosial, dan bencana ekologi lainnya yang menimpa bagi keberlangsungan generasi “kehidupan.”

Sudah begitu gamblangnya bahwa realitas perkotaan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Namun juga unsur-unsur alam lainnya akan menjadi penting sebagai jejaring hidup. Karenanya kesadaran pada pemahaman ekologi dalam atau deep ecology, menjadi keutamaan dalam menentukan kesadaran ekologi keberlanjutan kota yang beradab.

Seorang penganut objektivisme tidak dapat menganggap bahwa dunia yang mereka tinggali adalah sama bagi semua orang yang tinggal di dalamnya, karena masing-masing memiliki ketidak-samaan dalam memahami politik ekologi untuk pembangunan yang berkelanjutan.***

86 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

14

HARI LINGKUNGAN DAN POLITIK (TIDAK) PRO LINGKUNGAN Supardiyono Sobirin

Koordinator Dewan Pakar DPKLTS

S

etiap tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Sedunia

oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusinya nomor 2994 (XXVII) pada tanggal 15 Desember 1972. Tujuannya untuk memperdalam kesadaran publik memelihara dan dan meningkatkan lingkungan dalam rangka keselamatan dan kesejahteraan hidup di muka bumi.

Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan pembukaan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972, yang selanjutnya mendorong terbentuknya Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal sebagai United Nations Environment Programme (UNEP).

Dalam satu tahun terdapat paling tidak lebih dari 10 hari besar yang berkaitan dengan lingkungan, antara lain: Hari Lingkungan Hidup Indonesia (10 Januari), Hari Lahan Basah Sedunia (2 Februari), Hari Konvensi Satwa Liar (6 Maret), Hari Kehutanan Sedunia (21 Maret), Hari Air Sedunia (22 Maret), Hari Bumi (22 April), Hari Lingkungan Sedunia (5 Juni), Hari Konvensi Bonn (23 Juni), Hari Konvensi Warisan/ Pusaka Sedunia (16 November), Hari Pohon (21 November), Hari Konvensi Ikan Paus (2 Desember), Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (15 Desember), Hari Keanekaragaman Hayati (20 Desember).

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 87

Cukup banyak, ada hari besar lingkungan yang diperingati dengan gegap gempita ada pula yang ala kadarnya, bahkan ada pula yang tidak diketahui oleh masyarakat luas. Sampai saat ini peringatan hari lingkungan terasa hanya sekedar seremonial saja, faktanya lingkungan di sekitar kita bukan semakin baik, tetapi cenderung semakin rusak dan bencanapun semakin banyak.

Paradigma pembangunan di negara kita ini memang masih memiliki kesenjangan amat besar antara wacana dan realitas politik. Pola pikir reduksionis dan eksploitatif berkembang mewarnai setiap lini penyelenggaraan negara.

Sumber daya alam terus dieksploitasi sedemikian rupa, tak pernah dilihat kapasitasnya sebagai pendukung kehidupan yang berlangsung di dalamnya dan di sekelilingnya.

Masalah lingkungan semakin terasa jauh terpinggirkan, bahkan sering hanya merupakan embel-embel atau tempelan belaka dalam programprogram pembangunan. Padahal, berbagai bencana akibat pengelolaan lingkungan yang tidak benar telah berulang kali terjadi dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Potret pengelolaan lingkungan di negara kita ini semakin buram manakala pemahaman terhadap sumber daya alam yang tidak lebih sekedar barang dagangan yang terus dieksploitasi tanpa pemeliharaan dan perlindungan, pembagian keuntungan yang tidak seimbang, dan desentralilasi pengelolaan sumber daya alam yang tidak disertai paradigma pembangunan berkelanjutan.

Pilkada dan Issue Lingkungan

Berbahagialah kita semua sebagai rakyat apabila mendapatkan perhatian dari para pejabat pemerintah, para pemegang kekuasaan, para penentu kebijakan. Berbahagialah rakyat apabila diperhatikan kesehatannya, pendidikannya, transpotasinya, seluruh kebutuhan hidupnya, termasuk lingkungan hidupnya.

Harapan kini tertumpu kepada para calon kepala daerah, calon pemimpin rakyat di daerah yang selalu bersaing pada masa-masa kampanye Pilkada menuju kursi orang nomor satu dan nomor dua di daerah, dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan daerah yang 88 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

sejahtera berbasis masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang komprehensif dan konsisten.

Suasana masa-masa kampanye Pilkada memang selalu nyaris penuh dengan nuansa pesta demokrasi yang terkadang menyerempetnyerempet kekerasan akibat persaingan ketat, namun yang kita lihat model kampanye yang dilakukan masih seperti yang dulu-dulu, misal pasang spanduk dan baliho yang tidak pada tempatnya dan tidak beretika lingkungan.

Kriteria calon masih mengutamakan person atau sosok tokoh katimbang argumentasi platform siapa yang paling bisa menyejahterakan rakyat, apalagi mendagangkan platform lingkungan, karena bakalan tidak laku.

Oleh sebab itu tidak mudah memasukkan konsep lingkungan ketika para calon dan pendukungnya lebih bersemangat berkampanye model jalanan, daripada berdialog dengan masyarakat luas tentang lingkungan.

Namun, bahwa pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri ada juga calon yang mencoba menekankan perlunya upaya serius dalam pelestarian lingkungan dan ekosistem serta menjanjikan program pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, bahkan dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan.

Kenyataannya seperti para pemimpin sebelumnya, tidak ada jaminan bahwa semua janji kampanye ini akan dilaksanakan. Apalagi kalau ternyata yang menang adalah pasangan calon pemimpin yang platformnya tidak mengusung konsep pelestarian lingkungan, maka bisa-bisa lingkungan hidup di daerah setempat akan semakin rusak terdegradasi.

Hampir semua masalah lingkungan ujung-ujungnya bisa berdampak menjadi bencana yang menyengsarakan masyarakat. Kegiatan perusakan kawasan lindung secara liar, penambangan liar, maupun penyelewengan tata ruang terkesan tidak lagi merupakan bentuk penyelewengan apalagi liar, apalagi bila perijinan yang tidak berwawasan lingkungan terus berlangsung.

Padahal semua itu terjadi di depan mata aparat pemerintah dan terkesan dibiarkan tidak ditindak. Di kawasan budidaya seperti yang terjadi di banyak perkotaan, perjuangan pembangunan fasilitas umum, tempat sampah, taman kota dan hutan kota masih merupakan agenda

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 89

politik lingkungan papan bawah dan banyak dikalahkan oleh pembangunan hotel, mall, supermarket dan factory outlet.

Belum lagi menghadapi warga dan pendatang yang hanya sekedar nebeng hidup, sistem transportasi perkotaan yang tidak berkaidah sopan santun berlalulintas, serta marjinalitas perkotaan lainnya semacam pedagang kaki lima yang selalu bergerilya bermain petakumpet dengan aparat karena dianggap banyak mengganggu pemandangan dan mencemari wajah perkotaan.

Oleh sebab itu, perlu kiranya memperkuat “local government watch” untuk terus memantau, mengingatkan secara kritis korektif dan memberikan masukan sebagai “second opinion” bila pasangan pimpinan yang tidak bervisi lingkungan terpilih menjadi orang nomor satu dan nomor dua di daerah tersebut.

Sampai saat ini masih belum bisa banyak mengharapkan dari legislatif karena begitu banyak hal politis lain yang menarik di luar masalah lingkungan. Faktanya adalah bahwa sebagian fraksi dan partai juga masih belum banyak yang memiliki program lingkungan hidup.

Selain hampir semua anggota pengurus banyak yang tidak menekuni masalah lingkungan, terkesan bahwa hal-hal yang diurus partai masih sangat umum, sehingga nyaris tidak mampu mengangkat politik lingkungan secara khusus dalam dialog resmi maupun tidak resmi, dan kalau pun ada terkesan sekedar formalitas.

Proses pengawasan dan pengendalian lingkungan secara formal selama ini hanya tertumpu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota atau sejenisnya yang anggarannya pas-pasan. Bahkan mungkin saja institusi ini akan diam saja tidak berkomentar, manakala kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Daerah setempat tidak membela lingkungan.

Partai Hijau

Di negara maju dan sadar lingkungan, konsep lingkungan hidup telah dianggap sebagai suatu kebutuhan mutlak atau bahkan sebagai spirit kehidupan. Misalnya saja pada tahun 1975 di California, Amerika Serikat, muncul gerakan yang menamakan dirinya The Universal Pantheis Society, yang meyakini bahwa alam dan seisinya memiliki jiwa 90 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidak boleh saling merusak.

Bahkan jauh sebelumnya, pada dasawarsa 1970-an, gerakan pro lingkungan telah mulai marak di lingkungan akademisi internasional, yaitu dengan terbitnya tulisan The Historical Roots of Our Ecological Crisis oleh Lynn White (1967) dan The Tragedy of The Commons oleh Garet Hardins (1968).

Di negara kita, etika lingkungan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala.

Nenek moyang kita telah menjalankan politik lingkungan melalui dongeng, tembang, mitos, dan cerita rakyat setempat untuk keselamatan kampungnya.

Kearifan tradisional ini masih bisa kita jumpai di masyarakat adat semisal Baduy, Kampung Naga dan lainnya. Seharusnya etika lingkungan yang penuh warna kearifan dan kebenaran tradisional ini dapat dikembangkan untuk penyelamatan lingkungan yang lebih luas di negara kita.

Membahas masalah lingkungan ibarat mengupas bawang, semakin dikupas semakin menyebabkan air mata kita menetes. Pedih di mata, pedih di hati. Selanjutnya beberapa kelompok pemerhati lingkungan sering ngobrol-ngobrol ingin mendirikan Partai Hijau yang katanya semacam yang ada di Jerman. Partai ini akan mengusung issue kerusakan hutan dan segala macam yang terkait dengan lingkungan menjadi alat perjuangannya.

Namun obrolan menjadi bubar manakala persoalan hutan dan lingkungan di negara kita ini masih belum dianggap sebagai ideologi politik yang laku dijual. Memang politik lingkungan di negara kita masih belum ada harganya, bahkan bila nanti ada Partai Hijau, maka segala macam masalah lingkungan akan dibebankan kepada partai ini, sedangkan partai-partai lain tidak peduli.

Runtuhnya rezim Orde Lama dan Orde Baru yang kemudian diganti orde-orde berikutnya sampai saat ini, ternyata belum otomatis membawa perbaikan lingkungan, faktanya bencana lingkungan masih bertubi-tubi melanda.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 91

Sekarang ini yang terbaik adalah membekali para pengurus partai dan legislatif dengan konsep-konsep praktis tentang lingkungan hidup agar politik lingkungan mampu diangkat menjadi unsur penyelamat bangsa dan negara.

Terlalu banyak berbicara mengenai penyelamatan lingkungan memang risikonya bisa disebut atau dituduh anti pembangunan, anti pemerintah, anti bisnis, anti globalisasi dan sejenisnya.

Namun apa mau dikata, saat ini mau atau tidak mau kita memasuki lorong waktu yang mengharuskan kita untuk bertindak nyata menyelamatkan lingkungan hidup, agar terhindar dari ancaman bencana yang lebih besar.

Hari Lingkungan Hidup seharusnya setiap hari dalam setahun, tidak hanya pada setiap tanggal 5 Juni saja, apalagi agendanya hanya seremonial belaka.***

92 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

15

PERHUTANAN SOSIAL MASA DEPAN PENGELOLAAN HUTAN MODERN DI INDONESIA BERBASIS KOMUNITAS MASYARAKAT PRODUKTIF Dhanny Rhismayaddi Natawinangun dan Mariani Ketua Divisi Kehutanan, Agroforestry, Koperasi

P

erhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang

dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat, yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Perhutanan Sosial pada saat ini menjadi perhatian menarik bagi praktisi kehutanan, LSM/NGO kehutanan dan lingkungan hidup, dan akademisi di bidang kehutanan dan pertanian, terutama dalam rangka menjaga kelestarian alam dan lingkungan setelah masuk dalam pasal-pasal di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Untuk pengelolaan di tingkat tapak pun hal ini menjadi perhatian karena dengan adanya

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 93

program perhutanan sosial yang masuk ke wilayah pengelolaan menjadi “PR” baru bagi mereka.

Begitu program perhutanan sosial dikenalkan dan ditetapkan sebagai Program Prioritas Presiden Jokowi, langsung mengundang keresahan bagi para pelaku yang memanfaatkan hutan sebagai ruang usaha terselubung dengan tidak mengindahkan aspek kelestarian hutan dan praktek praktek busuk lainnya di lahan kehutanan. Apalagi kebijakan Perhutanan Sosial di lengkapi dengan instrument pendampingan oleh NGO, profesional dan para pihak lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DPKLTS Tegas Mengawal

Gayung bersambut dengan kebijakan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), yang sejak awal berdiri pada tahun 2001 konsisten menjunjung tinggi pengelolaan hutan lestari dengan sistem wanatani/kebon talun/agroforestri berbasis indigenous knowledge leluhur Sunda yaitu Program Kebon Talun melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sebagian pendiri DPKLTS yang merupakan anggota dari Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) semakin memperkuat implemetasi konsep CBFM (Community Base Forestry Management) di Jawa Barat secara baik dan benar.

Mengingat program perhutanan sosial ini merupakan program pemberian akses kelola lahan selama 35 tahun bagi masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan sumber daya hutan, bukan program bagibagi lahan yang bisa di sertifikasi atau Sertifikat Hak Milik (SHM), yang sejarah awalnya dicanangkan sejak tahun 1990an, dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan. Sampai pada tahun 2016 sebagai langkah percepatan program perhutanan sosial, keluar peraturan tentang perhutanan sosial yang diatur dalam Permen LHK Nomor P.83 Tahun 2016 dan di susul dengan Permen LHK Nomor P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Kawasan Perum Perhutani.

Terlepas dari pro dan kontra Program Perhutanan Sosial di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional, DPKLTS dengan tegas ikut menjadi bagian dari lembaga yang mengawal proses perhutanan sosial dari dalam, dengan menjadi lembaga pendamping kelompok perhutanan 94 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

sosial di Jawa Barat, dan terdaftar di Kementrian LHK. Hal ini dilakukan untuk menjawab keraguan banyak pihak, dan ikut melakukan fungsi perbaikan sistem dalam tata laksana perhutanan sosial ditingkat tapak (grass root), yaitu dengan DPKLTS terlibat langsung dan berada dalam sistem yang dibuat oleh pihak KLHK melalui Ditjen (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), melalui skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK), dan IPHPS Ijin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang berlaku di Pulau Jawa.

Pola Pendampingan DPKLTS

Proses memilih lokasi dan kelompok tani hutan yang akan mendapat pendampingan DPKLTS, diawali dengan melihat target sasaran prioritas kawasan DAS yang selama ini menjadi target lokasi utama DPKLTS. Dalam rangka ikut serta implementasi kerja nyata mengeliminasi lahan kritis, maka terpilihlah lahan hutan di Hulu DAS Citarum dengan kelompok Pagerwana Cibeureum, yaitu binaan DPKLTS sekitar hutan, tepatnya di Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung.

Selanjutnya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Herbal di Hulu DAS Citarum menjadi kelompok pertama yang dipilih untuk pendampingan program Perhutanan Sosial, melalui pengajuan SK Perhutanan Sosial pada Tahun 2017.

Berlanjut pendampingan kelompok kedua dan ketiga yang masih masuk kawasan hulu DAS Citarum, tepatnya di Desa Loa dan Desa Drawati Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, perkembangan pelaksanaan pendampingan semakin terarah dan jelas manfaatnya terhadap kawasan hutan, serta kesejahteraan petani termasuk masyarakat sekitar hutan. Contoh baik yang merupakan implementasi pemberdayaan masyarakat versi DPKLTS yang berkolaborasi dengan Koperasi Mitra Malabar dalam proses pelaksanaan pasca kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Cempaka Bentang dan LMDH Mandala Gupakan mendapatkan SK Perhutanan Sosial menjadi semakin focus dan semakin baik dalam tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH), LMDH dan Koperasi) dan tata kelola usahanya.

Saat ini KTH ini sudah mendirikan koperasi yang bergerak di usaha kopi arabika, dengan nama Koperasi Produsen Mitra Perhutanan Sosial Lodra Mandiri (KPMPSLM), yang merupakan koperasi petani hutan pertama di

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 95

Indonesia yang berdiri secara mandiri dengan semangat ingin menghilangkan praktek tengkulak, dan mendapatkan pengawalan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia. Semangat keluar dari jerat tengkulak inilah yang membawa kelompok LMDH Cempaka Bentang khususnya meraih kepastian dalam memperbaiki ekonomi anggota petani kopi dan masyarakat Desa Loa yang terlibat dalam proses produksi kopi beras (green beans) sampai produk kopi siap seduh.

Perkembangan usaha kopi dari KPMPSLM semakin nyata manfaatnya dan berkembang dengan pelibatan komponen masyarakat di Desa Loa dan Drawati melalui kolaborasi dengan para pihak dari dalam dan luar negeri. Unit usaha kedai kopi dan “starbike” sebagai unit kopi kelilingnya yang mampu melayani konsumen lokal dengan komunitas kedai kopi di Kecamatan Majalaya, Solokan Jeruk, Ciparay, Cicalengka dan Kota Bandung.

Contoh kelompok perhutanan sosial yang didampingi melalui pengalaman dan kemampuan supertim DPKLTS yang sudah dibekali keilmuan teknis kehutanan, pemberdayaan, jejaring, dan ketangguhan mental di lapangan, menjadi bagian dari harapan pengelolaan hutan di manapun dengan tetap mengedepankan semangat konservasi alam dan kemandirian kelompok menuju ekonomi hijau berkelanjutan.

Implementasi Target Capaian Perhutanan Sosial

Pertama, menciptakan dan mempercepat pemerataan akses lahan dan distribusi aset sumberdaya hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan.

Kedua, menyelesaikan konflik tenurial/lahan di kawasan hutan.

Ketiga, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan penghasilan keluarga KTH dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan talun kelembagaan koperasi produsen wanatani/kebon talun/agroforestri.

Arahan Penentuan Lokasi Perhutanan Sosial

Pertama, arahan areal pengelolaan Perhutanan Sosial ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

96 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Kedua, PIAPS ditetapkan melalui harmonisasi peta yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peta yang dimiliki oleh: (1) Pemerintah Daerah Provinsi, (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (3) Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO/CSO, dan sumber lain.

Ketiga, PIAPS meliputi: (1) kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial, (2) Kawasan hutan yang sudah dibebani Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan (3) area Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) untuk kepentingan PerhutananSosial.

Keempat, PIAPS ini ditetapkan oleh Menteri, dan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Dirjen PKTL atas nama Menteri.

Siapa Berhak Mengakses Program Perhutanan Sosial?

Adapun mereka yang berhak mengakses program Perhutanan Sosial, adalah: (1) petani setempat dengan mata pencaharian utama bertani dan mengerjakan lahannya secara langsung, (2) petani penggarap atau petani yang lahannya kurang dari 1/2 hektar, (3) petani dengan memperhatikan perspektif gender, (4) pengungsi akibat bencana alam, diutamakan menjadi anggota kelompok, (5) profesional kehutanan, dan (6) koperasi yang bergerak dibindang kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Mekanisme dan Pelaksanaan Pendampingan

Proses pendampingan dari DPKLTS diawali dengan keluarnya Surat Keputusan kepada pengurus atau kader Pagerwana (personal atau binaan DPKLTS), yang dinilai mampu menjadi pendamping kelompok perhutanan sosial dengan kriteria: (1) memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, (2) teruji dalam kegiatan bersama petani, (3) pengalaman pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun, dan (4) siap ditempatkan di lokasi target prioritas kelompok Perhutanan Sosial di Jawa Barat.

DPKLTS telah memiliki pengalaman hampir 20 tahun dalam proses pendampingan masyarakat sekitar hutan dan kelompok taninya, serta telah berhasil dengan pola pendampingan intensif dan berkelanjutan.

Atas dasar pengalaman tersebut, dapat dikatakan bahwa “Peran

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 97

pendamping adalah kunci sukses atau gagalnya sebuah program pemberdayaan petani dan masyarakat”. Apabila pendamping tidak memiliki kemampuan, asal-asalan, dan bahkan belum memiliki pengalaman pendampingan, sudah jelas hasilnya pun akan kita ketahui seperti apa.

Setelah ditetapkan lokasi dan kelompok yang akan didampingi, pendamping DPKLTS dibekali arahan teknis pendampingan sesuai dengan visi dan misi lembaga dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dan di berikan pelatihan khusus juga oleh Kementrian LHK melalui Balai Diklat Kehutanan selama 1 (satu) minggu.

Pendampingan Program Perhutanan Sosial

Amanat Permen Nomor P.83/2016 dan Permen Nomor P.39/2017) tentang kegiatan pendampingan yang harus dilaksanakan terbagi kedalam 3 komponen besar kegiatan, yaitu (1) kelola kawasan, (2) kelola lembaga dan (3) kelola usaha, dan ditambah dengan kegiatan resolusi konflik yang setiap lokasi memiliki tingkat konflik berbeda dan beragam.

Dari tugas dan tanggung jawab pendamping tersebut, pelaksanaan yang dilakukan pendamping dari awal mendampingi kelompok LMDH atau Gapoktan adalah:

Pertama, aktivitas Pra SK Perhutanan Sosial, yaitu (1) dimulai dengan konsolidasi dan penyamaan persepsi dengan Ketua LMDH dan jajaran pengurusnya tentang pemahaman program perhutanan sosial dan tidak menghilangkan pemahaman tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), (2) dilanjutkan dengan pengumpulan identitas diri KTP/NIK dan KK anggota LMDH dari seluruh KTH dibawah naungan LMDH, (3) koordinasi selanjutnya dengan pihak Perhutani untuk memperoleh peta kawasan Hutan Pangkuan Desa (HPD) yang menjadi tanggung jawab LMDH selama bekerjasama dengan Perhutani sebagai lampiran pengajuan SK Perhutanan Sosial, (4) kemudian pengajuan tersebut diketahui oleh pihak Perhutani dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, (5) proses ini tidak mudah dan perlu terus dikawal setelah seluruh berkas yang menjadi syarat pengajuan disampaikan kepada pihak Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutahan, (6) proses pengajuan sampai 98 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

mendapatkan SK Perhutanan Sosial minimal waktunya kurang lebih 9 bulan.

Kedua, aktivitas Pasca SK Perhutanan Sosial, yaitu: (1) pasca kelompok mendapatkan SK Perhutanan Sosial sebagai tanda legalitas kelompok dalam melakukan aktivitas pemanfaatan lahan hutan yang diberikan oleh Negara melalui Kementerian LHK selama 35 Tahun, tugas pendamping selanjutnya yang cukup berat adalah melaksanakan kegiatan tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan, tata kelola usaha, dan tugas tersebut merupakan kunci keberhasilan kelompok, yaitu apabila pendamping mampu memberikan arahan dan bimbingan yang jelas dan fokus dalam proses pendampingan.

Ketiga, peran seorang pendamping dituntut memiliki kemampuan yang multitalenta, karena target para pendamping DPKLTS dituntut ikut mensukseskan program perhutanan sosial. Inilah peran yang harus dimiliki oleh pendampingnya yang meliputi: (1) dari kemampuan tersebut, pendamping DPKLTS mampu beradaptasi dan mampu mengarahkan kelompok sesuai target dan hasil perencanaan bersama dengan kelompok tani hutan dampingannya, (2) permasalahan di lapangan dalam proses pendampingan, baik teknis maupun non teknis, yang dihadapi tidak sedikit, (3) Apalagi praktik para tengkulak yang sudah puluhan tahun menikmati hasil panen petani dari kelompok dampingan sangat sulit dihadapi, maka perlu memiliki trik, kesabaran, dan kerjasama yang baik dengan Ketua LMDH, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda lokal, (4) bila dinamika masyarakat pasca kelompok dampingan perhutanan sosial sudah menunjukan hasil yang positif dan manfaat langsung kepada kehidupan keluarganya, bisa saja muncul lagi masalah/konflik baru diantara internal kelompok dan masyarakat lokal.

Masukan Berdasar Temuan

Kesimpulan disini bukan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan Perhutanan Sosial, karena perjalanan pendampingan masih terus berjalan, dan belum menampakkan hasil yang 100% terbaik. Namun lebih kepada hasil temuan tentang apa dan bagaimana program ini harus disempurnakan dari proses yang dijalankan oleh para pendamping DPKLTS sebagai proses pembelajaran. Adapun temuan yang membuat ancaman kegagalan dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial adalah:

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 99

Pertama, perlu adanya Tim Gugus Tugas khusus per Kabupaten yang didalamnya kolaborasi 7 (tujuh) helix yaitu akademisi, pengusaha, komunitas produktif, pemerintah daerah, media, IT, dan keamanan, untuk memajukan kelompok pasca SK. Kedua, ada tindakan tegas dari KLHK atas masukan dari Pendamping, LMDH, Dinas Kehutanan Provinsi Jabar, dan Perum Perhutani, yaitu kepada LSM atau lembaga Pendamping Perhutanan Sosial yang menempatkan pendampingnya untuk mendampingi kelompok tani hutan: (1) yang tidak berkualitas, (2) bahkan memungut iuran, dan (3) mengambil bantuan kelompok atas nama biaya operasional pendamping.

Ketiga, sangat diharapkan sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank HIMBARA dipastikan dapat di akses oleh kelompok pasca SK, karena selama ini masih menggunakan sistem perbankan, dan tidak ada kemudahan seperti yang di sampaikan Presiden Jokowi, Menteri LHK, dan Dirjen terkait untuk pendanaan usaha kelompok melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Keempat, ada pendampingan khusus dari Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat) BUPSHA - KLHK, Kementerian Perdagangan, dan Dinas Teknis lainnya.

Kelima, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi setiap kelompok Perhutanan Sosial setiap tahun, tidak menunggu 5 (lima) tahun untuk melihat perkembangan pelaksanaan program Perhutanan Sosial di tingkat tapak.

Demikianlah sekedar uraian tentang Perhutanan Sosial yang memiliki payung hukum dan legalitas jelas dari pemerintah, dan memberikan peluang pelibatan masyarakat dalam rangka turut serta memanfaatkan dan mengelola lahan hutan dengan ketentuan teknisnya. Semua itu adalah program tata kelola hutan masa depan yang memberikan harapan terjaganya hutan lestari, masyarakat lebih produktif, dapat memberikan harapan hidup lebih layak, mandiri berkelanjutan. Sama dengan program DPKLTS selama ini dengan wanatani/kebon talun/agroforestri berbasis komunitas petani sekitar hutan.*** 100 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

16

SEPENGGAL HUTAN LESTARI DI BANDUNG UTARA Dedi Muhtadi

Sahabat DPKLTS Wartawan Harian Kompas, 1985-2018

A

wal tahun 2012, ASM (31) warga Desa Cibolang Kecamatan

Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terpaksa berurusan dengan pihak berwajib. Pasalnya, buruh serabutan ini kepergok menebang sebatang pohon kayumanis berdiameter sekitar 10 centimeter di Taman Hutan Raya (Tahura) Djuanda yang berbatasan dengan Cibolang.

“Walaupun hanya sebatang, tetap harus kami proses sesuai UndangUndang. Namun dia tidak dihukum tapi diwajibkan menanam 25 pohon, di samping wajib lapor,” ujar Tata Kalsa (54), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang juga Kasi Konservasi Tahura Djuanda saat itu. Kasi Pemanfaatan Tahura Jasmiati menambahkan, selain penegakan aturan, proses itu harus dilakukan agar menimbulkan pemahaman kepada warga bagaimana memperlakukan pohon-pohon di hutan raya.

Menurut Jasmiati, banyak pihak yang tidak menyadari bahwa sebatang pohon dalam daur hidupnya mampu menyediakan oksigen bagi 18 manusia tiap hari. Pohon ini juga mampu menyerap karbondioksida (CO2) dari mobil yang berjalan sekitar 41.834 km. Pohon besar menyerap kira-kira 120-240 pounds partikel kecil atau gas polutan.

Hanya tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen di bumi ini, menurut Jalal pada tahun 2007.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 101

Proses penyidikan itu hanyalah salah satu cara para petugas mengamankan Tahura, yaitu kawasan hutan seluas 526,98 hektar di Bandung Utara yang termasuk kawasan Cekungan Bandung. Kawasan ini selain menjadi kawasan andalan dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), juga mempunyai arti penting bagi keutuhan ekosistem Jawa Barat untuk mendukung kehidupan, pelestarian fungsi lingkungan hidup serta menjamin keberlangsungan pembangunan berkelanjutan.

Pasalnya, Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai kawasan konservasi air di Cekungan Bandung saat ini kondisinya sudah sangat kritis akibat terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali terkendali. Sementara itu kawasan ini posisinya sangat strategis dalam mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat yang ada didalamnya. Lahan konservasi seluas 38.548 hektar di perbukitan utara Kota Bandung sudah dikuasai oleh 350 izin pembangunan perumahan, hotel, restoran, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Padahal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat saat itu belum mengeluarkan satu pun rekomendasi untuk keperluan izin-izin tersebut.

Perhatian DPLKTS

Kawasan Bandung Utara merupakan sepenggal kawasan tinggi di Jawa Barat yang menjadi perhatian dan garapan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS). Menurut catatan DPKLTS, sekitar 70 persen kawasan itu kini sudah rusak atau berubah jadi hutan beton. ”Aturan itu semuanya hanya macan kertas sebab perizinan ada di pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar praktisi Lingkungan dari DPKLTS, Taufan Suranto dan Supardiyono Sobirin.

Ini karena setelah otonomi daerah, kawasan konservasi KBU yang terletak pada ketinggian 750 meter di atas permukaan laut itu menjadi wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Ke arah Cekungan Bandung Kawasan Bandung Utara mengaliri 5 sub daerah aliran sungai (sub DAS) yaitu Cibeureum, Cikapundung, Cidurian, Cicadas dan Cikeruh. Sementara Kawasan Punclut, tetangga Hutan Raya Djuanda, dilalui oleh sungai Cisungapan, Cipicung, Gintung, Sekejolang dan Cikapundung, yang kondisinya sudah sangat menghawatirkan. Semua sungai-sungai ini mengalir ke Sungai Citarum. Kawasan Punclut sendiri yang berdekatan dengan Taman Hutan Raya Djuanda sudah dipenuhi hutan beton.

102 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Banyaknya sungai yang mengalir melintasi Kawasan Punclut ini memerlukan keseksamaan dalam membangun kawasan ini, karena dikhawatirkan bukan malah memperbaiki kondisi sungai yang masih ada, justru lebih menurunkan mutu air maupun debitnya. Batas Kawasan Bandung Utara pada ketinggian tersebut (lk +750 m) sangat kaya dengan keberadaan mata air (ada 77 mata air ) dan sungai-sungai kecil (ada 46 sungai kecil) yang keadaannya saat ini sangat menghawatirkan.

Penyediaan Oksigen

Pengamanan Tahura begitu krusial karena kawasan ini merupakan sepenggal hutan lestari yang masih tersisa di Bandung Utara. Di hutan Djuanda ini ada sekitar 474.300 pohon (1 hektar rata-rata 900 pohon).

Jika satu pohon mampu menyediakan oksigen bagi kehidupan 18 orang tiap hari, berarti Tahura bisa menyediakan oksigen bagi 8,5 juta orang.

Selain itu hutan ini mampu menciptakan iklim mikro yang sejuk saat Kota Bandung, 7 kilometer di bawahnya, mengalami kepanasan. Malah tidak jarang, hujan berlangsung di hutan ini tapi di radius beberapa kilometer, termasuk terminal Dago, berlangsung panas matahari.

Akan tetapi sekeliling kawasan hutan yang seharusnya hutan konservasi sudah berubah menjadi pemukiman dan perkampungan penduduk.

Karena petugas yang bertanggung jawab mengamankan kawasan itu sangat terbatas yakni 30 orang, maka dalam tugas kesehariannya dibantu aparat desa setempat. “Mereka bertugas mengordinasi masyarakat secara partisipatif, terutama untuk mengamankan perbatasan,” ujar Tata. Di sepanjang perbatasan ditanami border trees atau pagar batas sepanjang 10 km. Pohonnya berupa tanaman yang bisa dimanfaatkan warga seperti salak, mangga, dan buah-buahan lainya.

Warga bebas mengambil hasilnya, namun mereka wajib menjaganya.

Dari perspektif Tata Ruang Wilayah, Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda merupakan bagian dari Kawasan Cekungan Bandung.

Tahura merupakan kawasan lindung hutan yang keberadaan dan kelestarian fungsinya hingga kini dapat dijamin. Tujuan utama pengelolaan Taman Hutan Raya adalah meningkatkan fungsinya sebagai daerah konservasi air bagi daerah di bawahnya.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 103

Sementara itu tujuan pengelolaan yang lainnya seperti terjaminnya kelestarian kawasan Taman Hutan Raya, terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa, optimalisasi pemanfaatan Tahura sebagai obyek wisata alam, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, penunjang budidaya, budaya serta terbentuknya taman yang berbatasan dengan kota.

Eksistensi dan peran Taman Hutan Raya Djuanda pada Cekungan Bandung perlu ditularkan agar terjadi pandemi lestari di hutan-hutan (leuweung) lain di Jawa Barat khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya. Epidemi kelestarian itu sangat diperlukan agar bisa tercipta sumber daya kawasan lindung hutan dan kawasan budi daya yang kaya manfaat. Tentu saja semua itu harus berkelanjutan sesuai kearifan lokal, tatanan adat, adab, dan budaya karuhun yang menjunjung tinggi nilainilai luhur, moral dan etika yang diwariskan oleh para leluhur.

Epidemi kelestarian fungsi hutan yang luas bak Pandemi Covid 19, diperlukan agar bisa tercipta kembali leuweung geledegan, recet manukna, cur cor caina, gemah ripah, jeung makmur rahayatna.

Pada gilirannya epidemi kelestarian itu akan mengembalikan fungsi kawasan lindung hutan (leuweung titipan, leuweung tutupan, leuweung baladahan), supaya tidak terjadi no forest, no water, no future atau leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak.***

104 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

17

MEREALISASIKAN MITOS: HUTAN MENGENDALIKAN TATA AIR Supardiyono Sobirin

Koordinator Dewan Pakar DPKLTS

M

asyarakat yang awam dalam masalah cuaca dan iklim tentunya

bertanya-tanya, mengapa bisa hujan, banjir dan longsor terjadi pada waktu yang seharusya musim kemarau, dan sebaliknya kemarau dan kekeringan bisa terjadi pada waktu yang seharusnya musim hujan.

Tidak mudah menjelaskan hal ini kepada masyarakat awam.

Kedatangan musim hujan di satu pihak sangat ditunggu-tunggu untuk mengolah lahan pertanian, namun juga sering disertai perasaan khawatir akan terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Tidak pernah disadari bahwa kondisi daerah tangkapan hujan di Jawa Barat ini telah sedemikian rusak.

Dari 40 daerah tangkapan hujan atau daerah aliran sungai yang sering disingkat DAS di Jawa Barat ini 17 telah sangat kritis, terutama DAS yang ke utara. Bila hujan turun di daerah tangkapan hujan yang kritis ini, maka semua air hujan langsung melimpas dan mengerosi tanah, menjadi banjir bandang, menimbulkan bencana longsor.

Di musim hujan air berlebihan tak terkendali menjadi bencana banjir, dan sebaliknya di musim kemarau tidak lagi ada cadangan air menimbulkan bencana kekeringan.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 105

Dalam siklus hidrologi skala DAS terdapat unsur gudang-gudang air atau water storage yang saling terkait melalui proses presipitasi, evaporasi, evapotranspirasi, infiltrasi dan perkolasi. Gudang-gudang tersebut adalah gudang air di atmosfer, gudang air di hutan, gudang air di sungai dan danau, gudang air di lapisan tanah dangkal dan di lapisan tanah dalam, serta gudang air di lautan.

Bila salah satu gudang air ini terganggu, maka keseimbangan siklus hidrologi-nya pun akan terganggu pula. Katakanlah bila hutan di puncak gunung dan bukit digunduli, muncul bencana banjir, longsor dan kekeringan yang silih berganti sepanjang tahun.

Begitu eratkah hubungan antara keberadaan hutan dan perilaku tata air air? Terdapat dua hipotesa yang kontroversi, di satu pihak mengatakan keberadaan hutan akan meningkatkan hasil air di DAS, di lain pihak mengatakan bahwa keberadaan hutan akan mengkonsumsi air di DAS.

Banyak ahli hidrologi mengatakan bahwa kontroversi hipotesa tersebut akibat 4 M, yaitu tentang hubungan antara hutan dan air: (1) misinformation, (2) mis-interpretation, (3) mis-understanding, dan (4) myth (mitos).

Oleh ahli hidrologi dijelaskan bahwa setidaknya ada 6 (enam) aspek pengaruh hutan terhadap hidrologi wilayah, yaitu: (1) hutan meningkatkan curah hujan, (2) hutan meningkatkan aliran sungai, (3) hutan mengatur fluktuasi aliran sungai dan meningkatkan aliran rendah musim kemarau, (4) hutan mengurangi erosi, (5) hutan mengurangi banjir, (6) hutan meningkatkan mutu pasokan air.

Bahkan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) menggunakannya sebagai motto: no forest - no water - no future, leuweung ruksak - cai beak - manusa balangsak.

Iklim Mikro dan Kearifan Lokal

Sejak berabad yang lalu, nenek moyang kita telah memiliki kalender tradisional yang didasarkan pada keunikan cuaca, kehidupan binatang dan tumbuhan yang berbeda-beda sepanjang tahun, di Jawa dikenal sebagai Pranata Mangsa, di Tatar Sunda dikenal sebagai Surya Kala Saka Sunda, dan di Bali dikenal sebagai Wariga.

106 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Kalender tradisional ini adalah produk kearifan lokal nenek moyang pada saat pulau Jawa masih berpenduduk sedikit, kondisi hutannya masih luas, iklim mikro masih baik, dan siklus hidrologinya masih andal. Oleh karena itu sangat dimaklumi bila kalender tradisional ini merupakan pedoman utama dalam kehidupan bertani tempo doeloe.

Sebagai gambaran luas lahan Pulau Jawa kurang lebih 12,5 juta hektar, pada masa prapertanian luas tutupan hutan hampir sama dengan luas pulau, jumlah penduduk tahun 1785 hanya 3,5 juta orang. Tahun 1950 luas hutan pulau Jawa menyusut menjadi kurang lebih 5 juta hektar, jumlah penduduk saat itu kurang lebih 55 juta orang. Tahun 1985 luas hutan Pulau Jawa tinggal tidak lebih dari 2 juta hektar, jumlah penduduk sudah mendekati 100 juta orang. Tahun 2004 dari pantauan satelit luas hutan yang dianggap baik di Pulau Jawa tidak lebih dari 1 (satu) juta hektar, dan jumlah penduduk telah lebih dari 120 juta orang.

Apalagi saat ini, tahun 2021, jumlah penduduk Pulaui Jawa telah menjadi lebih dari 150 juta orang. Pertambahan penduduk dan penyusutan luas hutan telah sedemikian pesat, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan yang rendah telah berdampak nyata bagi Pulau Jawa, yaitu kerusakan iklim mikro dan krisis air yang parah.

Bisa dimaklumi bila kemudian kalender tradisional telah dilupakan orang, karena dikatakan tidak cocok lagi dengan kondisi cuaca dan iklim saat ini, bahkan dikatakan hanya sekedar warisan primbon belaka.

Namun ada beberapa tokoh budaya dan akademisi yang tertarik menggali kearifan tradisional ini, dapat disebutkan antara lain Ali Sastramidjaya (1991) yang telah meneliti tentang kalender Kala Sunda, Kusnaka Adimihardja (1999) yang telah merangkum buku Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi, Mubiar Purwasasmita (2003) yang mengembangkan konsep multiskala untuk membangun kembali iklim mikro.

Penelitian rinci khususnya tentang Pranata Mangsa Jawa telah dilakukan secara ilmiah oleh Indrowuryatno (1999), guru besar ilmu lingkungan Fakultas Sebelas Maret, dan hasil penelitiannya memberikan pemahaman kepada kita bahwa kearifan tradisional nenek moyang bisa diterapkan bila kawasan lindung dipulihkan, iklim mikro kembali pulih, siklus hidrologi andal, dan perilaku kehidupan kita tidak melanggar etika ekosentrisme.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 107

Adapun urutan pranata mangsa lengkap dengan tanda-tanda dan sifat alam yang terkait adalah sebagai berikut:

Mangsa Kasa, umur 41 hari mulai 22 Juni sampai 1 Agustus, angin bertiup dari timur menuju barat, merupakan awal musim kemarau.

Tanda alam berupa daun-daun berguguran dan pohon meranggas. Sifat alam bila terjadi hujan akan memberikan kesegaran dan kesejukan.

Tumbuhan dan pepohonan jambu, durian, manggis, nangka, rambutan, srikaya, cermai, kedongdong mulai berbunga. Kehidupan binatang menunjukkan ikan di sungai bersembunyi, telur cengkerik, kasir, belalang menetas, sedangkan kerbau, lembu dan kuda menampakkan keletihan dan malas bekerja.

Pada masa ini petani membakar sisa-sia batang padi yang tertinggal sewaktu panen. Kemudian tanah sawah dicangkul kembali ditanami palawija semacam kacang, jagung, semangka, blewah, ubi dan terkadang padi gadu. Pada tanah yang kering dan sulit air umumnya dibiarkan tidak ditanami.

Mangsa Karo, umur 23 hari mulai 2 Agustus sampai 24 Agustus, angin berasal dari timur. Tanda alam berupa tanah yang retak-retak, membentuk bongkahan, karena saat ini kurang atau tidak ada air. Sifat alam menampakkan pohon-pohon mulai bersemi dan berdaun.

Tumbuhan dan pepohonan jambu, durian, mangga gadung, nangka, rambutan nampak berbunga. Benih yang ditanam mulai tumbuh.

Sementara pohon pisang, sawo kecik dan jeruk mulai berbuah.

Kehidupan binatang nampak telur binatang melata semisal ular mulai menetas.

Pada masa ini petani berusaha mencari air, baik lewat sumur, mata air atau sungai yang masih berair untuk mengairi tanaman palawija yang memerlukan air untuk pertumbuhannya.

Mangsa Katiga, umurnya 24 hari mulai 25 Agustus sampai 17 September, angin bertiup dari timur laut, dan saat ini adalah musim kemarau. Tanda alam dikiaskan dengan ungkapan anak menurut kepada bapak. Sifat alam berupa pepohonan yang telah berdaun dan kelihatan berwarna hijau.

108 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Tumbuhan dan pepohonan berupa bambu, gadung, temu, kunyit, huwi, gembili mulai tumbuh. Kehidupan binatang seperti binatang melata masih senang berada dalam sarangnya.

Pada masa ini petani melakukan penyiraman tanaman dari mata air, sumur atau dari sungai yang berair. Tanaman palawija sudah mulai bisa dipanen.

Mangsa Kapat, umurnya 25 hari mulai 18 September sampai 12 Oktober, angin bertiup dari barat laut, dan saat ini merupakan musim peralihan, yang juga dikenal sebagai mangsa labuh. Tanda alam dikiaskan dengan ungkapan air mata tergenang dalam batin. Sifat alam berupa pohon kapuk randu sedang berbuah.

Tumbuhan dan pepohonan semacam kepel atau burahol dan asam berbunga, sedangkan duwet, durian, randu, nangka berbuah. Kehidupan binatang semacam burung pipit, manyar mulai membuat sarang untuk bertelur. Binatang berkaki empat mulai kawin, ikan mulai keluar dari persembunyiannya.

Pada masa ini petani mengolah tanah untuk persiapan penanaman padi gaga.

Mangsa Kalima, umurnya 27 hari mulai 13 Oktober sampai 8 Nopember, angin bertiup dari utara bertiup kencang sehingga pepohonan sering tumbang. Tanda alam banyak hujan turun. Sifat alam menunjukkan hujan yang turun sering bahkan curah hujan sering lebat.

Tumbuhan dan pepohonan terlihat pohon asam mulai berdaun muda, gadung, kunyit dan temu berdaun lebat. Pohon yang berbuah adalah duwet, mangga, durian, cempedak dan cermai. Kehidupan binatang menampakkan binatang melata mulai keluar dari sarangnya. Lalat berkembang dan bertebaran di mana-mana.

Petani mulai memperbaiki pematang sawah, serta merencanakan pengaturan pembagian air.

Mangsa Kanem, umurnya 43 hari mulai 9 Nopember sampai 21 Desember, angin bertiup dari barat dan bertiup kencang. Saat ini musim penghujan yang terkadang disertai petir dan sering terjadi bencana tanah longsor. Tanda alam dikiaskan dengan ungkapan memperoleh

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 109

rasa kebahagiaan karena perbuatan baik. Sifat alam menunjukkan pohon buah-buahan mulai masak yang tentunya membuat petani merasa senang.

Tumbuhan dan pepohonan mangga, durian dan rambutan mulai masak buahnya. Kehidupan binatang menampakkan lipas atau kumbang air banyak berkembang dalam parit-parit.

Petani masih mengerjakan sawah untuk ditanami padi. Benih padi berupa gabah mulai ditebar di persemaian.

Mangsa Kapitu, umurnya 43 hari mulai dari 22 Desember sampai 2 Pebruari, angin bertiup dari barat. Saat ini musim penghujan dengan curah hujan sangat lebat. Tanda alam dikiaskan dengan ungkapan racun berbisa terbang disapu angin. Sifat alam menunjukkan hujan yang terusmenerus, mata air membesar dan sungai-sungai pun banjir.

Tumbuhan dan pepohonan durian, kepundung, salak, sirsak, kelengkeng dan gandaria masih berbuah. Kehidupan binatang menunjukkan burung-burung sulit mencari makan.

Pada masa ini petani memperbaiki pematang yang rusak akibat hujan deras.

Mangsa Kawalu, umurnya 27 hari mulai 3 Pebruari sampai 28 Pebruari atau 29 Pebruari, angin bertiup dari barat, hujan mulai berkurang.

Tanda alam dikiaskan dengan ungkapan merana dalam hati, batin menangis. Sifat alam berupa hujan mulai jarang turun, tetapi sering terdengan guntur.

Tumbuhan dan pepohonan sawo manila, burahol, gayam mulai berbunga. Pohon yang berbuah wuni, kepundung dan alpukat.

Kehidupan binatang antara lain tonggeret berkembang biak, kucing kawin, dan kunang-kunang bertebaran di sawah.

Pada masa ini petani melakukan pemeliharaan sawah antara lain memberi pupuk. Tanaman padi mulai tinggi dan ada yang mulai berbunga. Sementara di ladang petani panen jagung.

Mangsa Kasanga, umurnya 25 hari mulai 1 Maret sampai 25 Maret, angin bertiup dari selatan. Tanda alam dikiaskan dengan ungkapan 110 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

tersiarnya berita bahagia. Sifat mangsa menampakkan tonggeret keluar dari pohon-pohon.

Tumbuhan dan pepohonan masih berbunga, yaitu kawista, durian dan sawo kecik. Pohon yang berbuah alpuket, duku, kepundung dan wuni.

Sementara padi mulai berisi, bahkan sudah ada yang menguning.

Kehidupan binatang meramaikan suasana dengan suara yang khas dari tonggeret dan jangkrik, sedang kucing mulai bunting. Pada masa ini petani mulai mengerjakan tegalan atau kebunnya.

Petani membuat orang-orangan di sawah untuk menakuti dan mengusir burung pemakan padi.

Mangsa Kadasa, umur 24 hari mulai 26 Maret sampai 18 April, angin bertiup dari tenggara dan bertiup kencang, merupakan musim peralihan menuju kemarau. Masa ini disebut pula dengan istilah mareng. Tanda alam dikiaskan dengan ungkapan pintu gerbang tertutup dalam kalbu.

Sifat alam menunjukkan padi disawah mulai tua, burung-burung berkicau dan membuat sarang.

Tumbuhan dan pepohonan alpukat, jeruk nipis, duku dan salak berbuah.

Kehidupan binatang semisal sapi dan kerbau mulai bunting. Burung membuat sarang dan mengerami telurnya.

Pada masa ini petani ada yang mulai melakukan panen di tegal, sedangkan di sawah petani sibuk menghalau pipit dan gelatik yang mengganggu tanaman padi.

Mangsa Dhesta, umurnya 23 hari mulai 19 April sampai 11 Mei, angin bertiup dari selatan, saat ini musim kemarau. Tanda alam dikiaskan dengan ungkapan permata hati penuh kasih sayang. Angin yang bertiup dari timur laut terasa panas di siang hari. Sifat alam dicirikan oleh sibuknya petani yang tengah memanen padi di sawah.

Tumbuhan umbi-umbian juga siap dipanen. Kehidupan binatang dicirikan dengan menetasnya telur burung pipit atau punai dan manyar.

Pada masa ini petani sibuk menuai padi dan memanen umbi-umbian di tegalan atau kebun.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 111

Mangsa Sadha, umurnya 41 hari mulai 12 Mei sampai 21 Juni, angin bertiup dari timur, saat ini musim kemarau, tidak ada hujan. Tanda alam dicirikan dengan hilangnya air dari tempatnya. Sifat alam menampakkan dedaunan layu karena panas matahari. Padi di sawah selesai di panen.

Air sumur berkurang, dan orang mengambil air dari tempat lain.

Tumbuhan dan pepohonan jeruk keprok, nanas, alpukat dan kesemek berbuah. Kehidupan binatang kerbau dan sapi di kandangkan untuk diistirahatkan. Nelayan di laut sedang musim ikan nus dan cumi-cumi.

Pada masa ini petani menjemur gabah untuk disimpan dalam lumbung.

Padi di sawah selesai dipanen, sisa-sisa jerami dibakar, kemudian melakukan persiapan mengerjakan tanah untuk tanaman palawija.

Pemulihan Kawasan Lindung Sebagai Prasyarat Prioritas

Koreksi terhadap penyimpangan kalender tradisional ini memang perlu terus dilakukan, terutama perhitungan hari tanggalnya. Perhitungan pranata mangsa di dasarkan pada jumlah hari dalam setahun adalah 365,25 hari.

Padahal tepatnya adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit dan 46 detik. Jadi dalam satu tahun terdapat selisih 11 menit, 14 detik, atau terdapat selisih satu hari setiap 128 tahun. Sehingga bisa dimaklumi bila musim di Pranata Mangsa menjadi ada pergeseran. Misal saja pada Mangsa Kalima dengan tanda-tanda alam banyak turun hujan, yang seharusnya dimulai pertengahan Oktober ternyata mundur sampai awal Nopember.

Kini penyimpangan pranata mangsa bukan saja oleh faktor perhitungan jumlah hari. Kekacauan perhitungan Pranata Mangsa secara tidak terkendali lebih banyak disebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya kawasan lindung, kemajuan rekayasa genetika tanaman pangan, ketergantungan kepada pupuk kimia, penggunaan bahan bakar fosil berlebihan untuk transportasi dan industri, pembuangan limbah dan sampah sembarangan, teknologi hujan buatan, dan lain-lain kegiatan yang tidak ramah lingkungan. Iklim mikro telah hancur dan tidak mampu lagi menjadi perisai terhadap penyimpangan iklim regional dan global. Memang benar manusa balangsak karena cai beak, dan cai beak karena leuweung ruksak. Jangan sampai terlambat, hutan di Tatar Sunda yang tengah menjemput ajal harus segera kita selamatkan!*** 112 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

18

PENGELOLAAN SAMPAH DAN SEKULARISME Muhammad Ardhi Elmeidian

Sahabat DPKLTS Ketua Paguyuban Pegiat Magot Nusantara

P

ersoalan sampah di kota serta upaya pemerintah di tingkat

pusat, provinsi, kota dan kabupaten untuk mengatasi sampah terus berlanjut, dengan beragam program. Khususnya Kota Kembang Bandung yang menjadi sorotan berbagai pihak, paska longsornya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah telah mejadi perhatian dari berbagai kalangan. Peristiwa longsornya TPA Leuwihgajah, yang belakangan tanggal harinya dijadikan Hari Perduli Sampah Nasional (HPSN), selain menimbulkan korban jiwa, kerugian material, juga berdampak buruk pada lingkungan.

Definisi

Pentingnya definisi sangat mempengaruhi pola-pola perlakuan hingga penanganan terhadap sesuatu yang didefinisikan, oleh karenanya sebuah definisi sebaiknya memberikan informasi yang jelas mengenai fakta sesuatu serta informasi mengenai fakta tersebut, hubungan fakta dan informasi inilah yang menjadi definisi.

Definisi Limbah menurut pakar sampah Prof. Enri Damanhuri adalah semua buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan hewan yang

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 113

berbentuk padat, lumpur (sludge), baik cair maupun gas, yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi. Walaupun dianggap sudah tidak berguna dan tidak dikehendaki, namun bahan tersebut kadang–kadang masih dapat dimanfaatkan kembali dan dijadikan bahan baku .

Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rutin sehari-hari manusia, umumnya dalam bentuk: (1) cair: dari kegiatan mencuci pakaian dan makanan, mandi, kakus berupa tinja dan air seni, menyiram, dan kegiatan lain yang menggunakan air di rumah, (2) padat: dikenal sebagai sampah domestik, demikian menurut Prof. Enri Damanhuri.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Jadi definisi sampah sebaiknya sebagai berikurt : sampah adalah bagian dari kehidupan manusia yang pada praktiknya tidak bisa dihindari produksinya seiring dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, maka sampah adalah sebuah sunnatullah atau kausalitas kehidupan, di mana sampah memiliki sifat-sifat alami (qadar) yang wajib (fardhu kifayah) untuk diselesaikan. Mengingat bahwa sampah memiliki sifatsifat alami yang tetap, maka dalam penyelesaiannya akan semakin mudah jika memahami sifat-sifat dasarnya dan bagaimana alam mencernanya.

Perubahan Mendasar

Dalam penanganan problem persampahan sering kita mendengar tentang perubahan pola hidup masyarakat, perubahan pandangan terhadap sampah dan perubahan-perubahan lainnya. Perubahan yang hakiki adalah perubahan yang didasari kepada pemikiran yang benar tentang hidup, alam semesta, dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya, sehingga manusia mampu bangkit kemudian melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh. Kemudian diarahkan kepada pemikiran yang baru, sebab pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat persepsi terhadap segala sesuatu, selain itu manusia selalu mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan ini sesuai dengan persepsinya terhadap kehidupan. Permasalahan penanganan sampah 114 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

kota yang tidak pernah mencapai hasil signifikan karena tidak menyentuh akar persoalan, yaitu (1) aspek kesadaran (bahwa sampah adalah merupakan qadar/sifat yang tetap), (2) aspek penanganan (bahwa sampah bukan sesuatu yang sia-sia), (3) aspek penerapan teknologi (riset, pemantauan, dan aplikasi), (4) aspek integrasi dan koordinasi (berbagai elemen untuk menyatukan nilainilai).

Pengendalian Sampah: Pakar, UU, Gagasan Zero Waste

Dilihat dari keterkaitan terbentuknya limbah, khususnya limbah padat, ada 2 (dua) pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan akibat adanya limbah, sebagai berikut, pertama: pendekatan proaktif, yaitu upaya agar dalam proses penggunaan bahan akan dihasilkan limbah yang seminimal mungkin, dengan tingkat bahaya yang serendah mungkin, kedua: pendekatan reaktif, yaitu penanganan limbah yang dilakukan setelah limbah tersebut terbentuk, demikian menurut Prof.

Enri Damanhuri dan Tri Padmi.

Menurut UU18/2008, terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah sebagai berikut: Pertama: pengurangan sampah, yaitu pembatasan terjadinya sampah, guna-ulang dan daur-ulang.

Kedua: penanganan sampah, yang terdiri dari: (1) pemilahan: dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, (2) pengumpulan: dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, (3) pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, (4) pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

Gagasan yang lebih radikal adalah melalui konsep kegiatan tanpa limbah (zero waste). Secara teoritis, gagasan ini dapat dilakukan, tetapi secara praktis sampai saat ini belum pernah dapat direalisir. Oleh karenanya, gagasan ini lebih ditonjolkan sebagai semangat dalam pengendalian pencemaran limbah, yaitu agar semua kegiatan manusia handaknya berupaya untuk meminimalkan terbentuknya limbah atau

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 115

meminimalkan tingkat bahaya dari limbah, bahkan kalau mungkin meniadakannya.

Pengelolaan Sampah

Konsep zero waste adalah utopis karena sampah adalah qadar yang hadir bersamaan dengan hadirnya makhluk, baik makhluk hidup maupun mati, baik bergerak maupun diam. Realitas sampah menjadi eksis karena adanya kehidupan baik secara umum maupun khusus, setiap kehidupan di mana sesama makhluk berinteraksi akan menghasilkan sampah atau dalam bahasa Prof. Enri Damanhuri hanyalah sebagai “spirit”.

Sesuatu yang lebih rasional adalah “managemen” atau pengaturan, jika hari ini sampah bermasalah kemudian pemerintah tidak mampu menyelesaikannya, dan selagi persoalan ini tidak terselesaikan, maka kemudian menjadi tanggungjawab setiap individu untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada penyelesaian (fardhu kifayah). Untuk itulah dibutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan energi masyarakat kepada segala sesuatu untuk menyelesaikan masalah, dengan kata lain pemerintah wajib memimpin masyarakat ke arah yang telah ditentukan.

Satu hal yang perlu dipahami bersama bahwasanya fardhu kifayah jika belum tuntas persoalannya, maka fardhu kifayah ini adalah fardhu ain dengan tidak mengubah esensinya. Pertanyaan berikutnya ke arah mana masyarakat akan dibawa?

Fardhu kifayah utamanya adalah kewajiban pemerintah, maka dalam upaya menentukan arah perbaikan juga menjadi kewajiban pemerintah, meskipun metode dan caranya bisa saja diambil dari ahli persampahan atau khalayak biasa, tujuannya adalah meminimalisir sampah yang bertumpuk dengan pengolahan, sehingga sampah yang ditimbun di TPA berkurang.

Dalam hal ini pilihan teknologi menjadi jalan yang bisa mempercepat atau bahkan mungkin memperlambat metode atau cara meminimalisir sampah tersebut. Teknologi memang bukan utama, tapi salah menentukan teknologi akan menjadi pisau bermata dua, satu sisi menyelesaikan, dan sisi lain memicu masalah baru.

116 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Dalam menentukan pilihan teknologipun harus memiliki arah yang jelas, sejalan dengan tujuan meminimalisir sampah. Teknologi apa yang mampu dengan cepat dan tanpa dampak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Teknologi tidak selalu mahal jika kita mampu menguasainya, pilihan teknologi alami misalnya sangat mungkin dilakukan dengan anggaran minim sekalipun. Jika teknologi yang dipilih membutuhkan anggaran yang besar seharusnya tidak masalah juga, karena jika kita menguasainya, maka bargaining position akan kuat di tangan kita, sehingga swasta tidak semena-mena dalam meraup keuntungan.

Menentukan pilihan teknologi mutlak harus dilakukan perbagai percobaan dalam tingkat yang sekecil mungkin untuk meminimalisir biaya namun representatif. Inilah spirit kemajuan teknologi yang tidak akan pernah dimiliki oleh bangsa, suku, bahkan ideologi manapun, kecuali keikhlasan yang menjadi ruhnya. Sehingga bersungguh-sungguh dan konsekwen (istiqamah), pantang menyerah mencari terus menerus hingga ditemukan jawaban yang tepat untuk menjawab setiap persoalan.

Pemerintah wajib menganggarkan kegiatan percobaan dan riset-riset kecil untuk kebutuhan masa kini dan masa datang, kemudian pemerintah pula memimpin masyarakat dalam melakukan apa yang telah di uji-cobakan, sehingga kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan.

Sekalipun kesalahan itu ada, akan dengan mudah dilakukan perbaikan sehingga tidak berlarut-larut.

Sekularisme Menghilangkan Keikhlasan

Hari-hari belakangan ini pemerintah cenderung melepaskan tanggungjawabnya kepada masyarakat terkait persoalan persampahan ini. Semangat UU Nomor 18 Tahun 2008 adalah menyerahkan porsi yang lebih besar kepada masyarakat untuk melakukan tindakan pengelolaan sampah, bahkan kecenderungannya bagian masyarakat menyelesaikan persoalan sampah ini lebih besar dari pemerintah.

Beberapa tahun berlalu, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Mentri PU Nomor 3 tahun 2013. Semangat semua peraturan itu adalah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat untuk menyelesaikan persoalan persampahan. Melibatkan masyarakat dan memobilisasi masyarakat adalah sah-sah saja, yang menjadi persoalan

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 117

adalah siapa yang memimpin masyarakat dan ke arah mana masyarakat diarahkan? Terbit pula Peraturan Presiden tentang Waste To Energy, meskipun belum membacanya, namun dari judulnya “sampah menjadi energi” jelas membutuhkan investasi tidak sedikit, dan sisi lain internal negeri ini tidak berpengalaman dalam sampah menjadi energi ini.

Ke depan sudah dapat diprediksi yang akan terjadi, sebagai berikut, pertama: karena investasi yang besar dan negeri ini tidak berkontribusi dalam penyertaan modal hanya lahan dan bahan baku, dapat diprediksi “negeri ini akan berada di bawah telapak kaki pengusahapengusaha asing”. Kemudian kedua: minim bahkan tanpa pengalaman mengolah sampah menjadi energi akan melemahkan dalam setiap argumentasi, meskipun ada secara terpisah pelaku-pelaku waste to energy sangat sporadis dan rapuh, hal ini akan memuluskan kekuasaan baru energi terbarukan yang dikuasai asing. Ketiga: semua itu dapat dipastikan dibangun di lahan milik negara atau pemerintah daerah. Jika dalam rencana tata ruang tidak layak, kemungkinan besar akan dilayakkan, jika di sekitar dekat lokasi terdapat permukiman dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, asing akan dengan mudah meninggalkan lokasi masyarakat yang menanggung derita. Keempat: belum lagi jika ternyata investasi tersebut berisiko, jika risiko terburuk terjadi, maka dipastikan rakyat yang akan membayarnya.

Berikut adalah catatan akhir dan masukan kepada para pemimpin: (1) pemimpin bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya di akhirat kelak akan mempertanggungjawabkan setiap tindakkan dan kebijakannya, (2) percaya diri dan menjadi diri sendiri, menggali dan mengelola potensi negeri serta sumber daya manusianya jauh lebih baik dibandingkan menggantungkannya kepada asing, (3) gunakan APBN/D untuk riset dan uji coba yang terukur dan matang, libatkan potensi anak negeri, (4) gunakan APBD/N untuk membuat pilot project di daerah masing-masing dengan tujuan dan visi yang jelas serta tidak mubadzir (menghambur-hamburkan uang), (5) sekali lagi gunakan APBN/D untuk kemashlahatan rakyat untuk merealisasikan pilot-pilot daerah untuk langkah yang lebih besar dengan terarah, (6) jika tidak mampu, lakukan pencarian investasi dengan bargaining yang kuat dan tegas, tidak sebaliknya. Semua untuk kemashlahatan bumi dan isinya.

Wallahu ‘alam …..***

118 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

19

SAMPAH KOTA DAN PERTANIAN RUMAH TANGGA Supardiyono Sobirin

Koordinator Dewan Pakar DPKLTS

A

langkah indahnya rumah anda, bersih dan tanaman sayurannya

subur. Sebuah pepatah tua mengatakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan, sebuah pepatah tua namun sangat menginspirasi, dan kalau kita benar-benar melakukannya, hasilnya memang sangat memuaskan.

Bisa jadi anda turut menghijaukan kota anda, menjadi sejuk, dan menyegarkan. Dengan konsep utopia zero waste, yaitu tidak membuang sampah ke luar rumah, anda bisa turut menjaga lingkungan, sekaligus anda mendapatkan kompos buatan sendiri untuk pertanian rumah tangga anda. Jangan khawatir kalau anda tidak memiliki halaman luas atau bahkan tidak memiliki halaman sama sekali, tanaman sayuran bisa ditanam dalam kaleng-kaleng bekas, dan digantung di depan atau di samping rumah.

Sampah merupakan masalah klasik masyarakat perkotaan yang sulit sekali diselesaikan secara tuntas. Hampir semua warga kota mengandalkan kepada petugas kebersihan kota yang semakin kedodoran dalam menangani sampah perkotaan. Sayangnya budaya kota yang sangat konsumtif telah membuat kebanyakan warga kota tidak berfikir secara kreatif mengolah sampahnya sendiri.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 119

Tahukah anda berapa produksi sampah Kota Bandung. Rata-rata total volume sampah bisa mencapai 7.500 m3 dalam satu hari, beratnya bisa mencapai 3.000 ton! Sampah setiap hari sebanyak itu setara dengan berat gajah dewasa 2.000 ekor. Lembaran sampah plastiknya bisa menutupi 200 lapangan sepak bola. Sampah kertasnya bila dibuat dari bubur kertas sama dengan menebang pohon 500 batang setiap hari. Bisa dibayangkan kerusakan lingkungan yang kita hadapi. Sampah dibiarkan menjadi penyakit dan banjir cileuncang, tapi kalau sampah diolah akan menjadi berkah.

Sampah Kota Bandung rata-rata terdiri dari bahan organik 65% dan bahan anorganik 35%. Kalau kita bersedia mengolah sampah organik mulai dari rumah kita masing-masing menjadi kompos, maka banyak sekali manfaatnya. Pertama mengurangi sebagian besar sampah perkotaan, kedua menghasilkan kompos yang bisa dimanfaatkan sendiri untuk pertanian rumah tangga, atau bahkan bisa dijual.

Ngangon Runtah Jeung Kalakay

Membuat kompos dari sampah rumah tangga sangatlah mudah, tidak perlu teori yang muluk-muluk. Ada banyak cara dalam membuat kompos, tinggal dipilih oleh kita cara mana yang kita sukai. Ada cara pengomposan anaerob, yaitu dengan memasukkan sampah organik ke dalam lubang yang digali di tanah, kalau dulu namanya lubang kalakay, kemudian di tutup rapat. Ada cara pengomposan aerob, yaitu dimasukkan ke dalam wadah yang berlubang-lubang, bisa dari keranjang bambu, atau bahkan bisa menggunakan karung yang diberi lubang-lubang secukupnya.

Untuk mempercepat proses pengomposan, bisa dibantu dengan menyemprotkan cairan mikro organisme lokal atau sering disebut MOL. Cairan MOL ini bisa dibuat sendiri, dan sangat mudah. Banyak cara membuat MOL, salah satu caranya adalah sebagai berikut: siapkan bahan-bahan berupa bonggol pisang bagian bawah yang ada akarnya ditumbuk halus seberat 1 kilogram, gula 1 kilogram bisa gula merah atau gula pasir, tarasi 1/4 kilogram, air kelapa 10 gelas minum.

Semua bahan dicampurkan menjadi satu, kemudian campuran bahan tersebut dimasukkan dan tong plastik dan ditambahkan air sebanyak 40 liter. Aduk-aduk supaya rata dan lanjut tong ditutup dengan tutup yang diberi lubang-lubang, agar mikro organismenya bisa bernafas.

120 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Tiap hari diaduk, dan setelah sekitar 1 (satu) minggu, maka MOL sudah dapat dimanfaatkan. Tanda bila MOL telah jadi, yaitu dengan baunya yang menyengat seperti alkohol.

Andaikan bahan-bahan kompos dari sampah organik di dalam komposter aerob atau anaerob disiram dengan cairan MOL yang telah diencerkan, dan tiap 3 hari bahan kompos tersebut diaduk-aduk supaya tercampur merata, maka proses pengomposan akan selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) minggu atau 1 (satu) bulan.

Kompos bisa kita panen, kemudian kita ayak agar butirannya homogen, dan langsung bisa kita manfaatkan. Bisa dijual, atau sebaiknya dimanfaatkan sendiri sebagai media pertanian rumah tangga.

Tiap Hari Panen Dari Pertanian Rumah Tangga

Sekarang ini pertanian rumah tangga biasa disebut urban farming telah populer dan banyak dilakukan oleh warga kota yang peduli lingkungan.

Jenis tanaman tergantung selera kita, ada tomat, daun bawang, seledri, engkol, sawi, cabai merah, cengek, dan lain-lainnya. Bahkan padi juga bisa menjadi tanaman pertanian rumah tangga yang menarik. Wadah untuk pertanian rumah tangga bisa menggunakan pot, ember bekas, kaleng bekas, atau polybag. Kalau kita tidak memiliki lahan untuk menaruh wadah-wadah tersebut, bisa saja wadah-wadah tersebut digantungkan di kaso-kaso samping rumah.

Cara bertani pertanian rumah tangga juga tidak sulit. Pertama, siapkan wadah yang akan kita pakai untuk menanam tanaman. Wadah kita isi dengan media tanah yang dicampur dengan kompos buatan sendiri.

Perbandingan antara tanah dan kompos bisa satu banding satu, yaitu satu bagian tanah ditambah satu bagian kompos, diaduk sampai rata.

Pilih benih tanaman yang akan kita tanam, lalu disemaikan terlebih dahulu di tempat persemaian khusus, misalnya di keranjang bekas atau besek atau pipiti. Setelah tanaman tumbuh berkecambah, pilih yang bagus tumbuhnya, dan pindahkan ke wadah yang telah kita siapkan.

Setiap 3 hari sekali tanaman kita siram secukupnya, dan dijaga atau dirambet bila ada rumput-rumput liar yang tumbuh.

MOL yang kita buat, bisa dimafaatkan sebagai pupuk cair, asal MOL diencerkan terlebih dahulu. Cara pengencerannya adalah 1 cangkir MOL diencerkan dengan 20 sampai 25 cangkir air, jadi tidak boleh pekat.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 121

Cairan MOL encer tadi disiramkan pelan-pelan ke media tanah tanaman, sambil medianya diaduk-aduk pelan-pelan. Cairan MOL jangan disiramkan langsung ke daun atau batang tananam, karena tanaman bisa mati.

Tanaman-tanaman di pertanian rumah tangga kita bisa di panen setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan, atau bahkan ada yang 1 (satu) bulan. Dengan perawatan yang baik dan seksama, tanaman tomat dari bibit satu batang bisa menghasilkan lebih dari 100 buah tomat segar. Satu batang cabe merah bisa menghasilkan lebih dari 50 buah cabe yang merah dan segar.

Cara panennya tidak sekaligus, tetapi bertahap tergantung buah yang matang, jadi bisa panen tiap hari.

Tanaman padi dalam pot atau ember juga sangat menarik, cara menanamnya dan merawatnya juga sama dengan tanaman yang lain.

Upayakan pot atau ember yang dipakai ukuran diameter 50 cm dan tingginya paling kurang 50 cm sampai 75cm. Dengan perawatan yang seksama, padi yang ditanam dari satu benih bisa berkembang menjadi lebih dari 100 anakan. Dalam 3 bulan padi pot atau ember ini bisa di panen, dan bisa menghasilkan 1/2 kilogram gabah panen kering.

Mari kita mulai mengolah sampah dari rumah kita sendiri. Rumah menjadi bersih, indah, panen tanaman setiap hari, dan kitapun telah berperan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di kota kita.

Mangga prak, prung, der! ***

122 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

20

URBAN FARMING PELUANG EKONOMI RAKYAT Adang Kosma Wijaya Sekretaris DPKLTS Ketua Yayasan YPKLTS

U

rban farming adalah suatu istilah di bidang budidaya pertanian

yang meliputi peternakan, perikanan, dan termasuk pertanian itu sendiri dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat urban di perkotaan. Urban farming atau pertanian urban yaitu satu kegiatan pertanian yg digerakan oleh masyarakat perkotaan dengan memanfaatkan lahan yang semakin sempit sehingga tidak ada ruang untuk kgiatan pertanian tradisional, oleh sebab itu urban farming memberikan solusi melalui praktek budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di/atau sekitar perkotaan.

Model budidaya pertanian yang bisa dilakukan seperti penanaman jenis tanaman holtikultura, yaitu tanaman tanaman yang dapat diproduk dalam hitungan mingguan sampai dengan dua tiga bulan, hasilnya sudah dapat dipanen, begitu juga budidaya perairan, khususnya budidaya ikan lele, dan pilihannya adalah ikan lele Belanda (Dutch Strain).

Urban farming diyakini sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perkotaan, serta sebuah solusi cerdas bagi masyarakat urban yang sulit mencari pekerjaan atau yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka urban farming sekaligus

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 123

mengatasi pengangguran perkotaan yang sering menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di kota-kota besar.

Teknologi C-RAS untuk Lele Belanda

Budidaya ikan lele Belanda sangat menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat perkotaan dan sekitarnya. Kelebihan budidaya ikan lele Belanda dibanding lele lokal adalah: (1) tingkat pertumbuhan, lele Belanda memiliki perkembangan yang jauh lebih cepat dibanding lele lokal, (2) tingkat padat tebar, lele Belanda memiliki kepadatan tebar 3.500 ekor/meter kubik, lebih padat dibanding lele lokal, (3) tekstur daging, lele Belanda memiliki protein, albumin, dan omega-3 lebih banyak dibanding dengan lele lokal.

Mengapa ikan lele Belanda menjadi pilihan sebagai budidaya pertanian?

Jawabannya adalah karena budidaya ikan ini memiliki nilai yang sangat ekonomis dibanding hewan daging lainnya. Dengan mengeluarkan 1 kg pakan untuk ikan lele Belanda dapat menghasilkan 1 kg daging, tentu hal ini sangat hemat bila dibanding dengan daging hewan ternak lain yang memerlukan 8 - 9 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg daging.

Teknologi budidaya ikan lele Belanda sangat ramah lingkungan dan berkelanjutan, yaitu menggunakan teknologi C-RAS yaitu Closed Recirculating Aquaculture System, yang sangat terkenal di Belanda yang dilakukan oleh Perusahaan Fish Techknowledge, yaitu perusahaan budidaya ikan di Appingendam, Negeri Belanda. Perusahaan ini berkomitmen terhadap kelanjutan ekologi, social, dan ekonomi dalam produksi pangan dimasa depan.

Masyarakat pertanian perkotaan atau urban farming ini melakukan pemanfaatan lahan sekecil apapun agar lahan tersebut bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi, misalnya lahan tidur yang tidak terpakai di sekitar rumah dan bisa dimanfaatkan. Untuk melakukan budidaya ikan lele Belanda dibutuhkan minimal luas lahan 3 meter x 3 meter bisa dimanfaatkan untuk meletakkan beberapa unit instalasi yang terbuat dari fiber glass bentuk persegi panjang dengan ketinggian minimal 1(satu) meter berikut kelengkapan lainnya dengan menggunakan teknologi C-RAS, sehingga mampu menghasilkan nilai komersial berupa budidaya ikan lele Belanda di sekitar rumah. Di samping itu hasil panen dapat meningkatkan gizi dan protein bagi 124 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

keluarga, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi masyarakat warga kota dari kelebihan yang dibutuhkan oleh keluarga.

Teknologi C-RAS tidakah terlalu sulit untuk dipraktikkan, bahkan bilamana perlu bisa dimodifikasi sesuai situasi, kondisi, dan bahanbahan yang tersedia.

Pertama: Mekanisme C-RAS perlu memperhatikan hal pokok, yaitu (1) limbah pakan dari ikan lele Belanda melalui pemadatan bisa dijadikan pupuk, (2) berfungsi sebagai biofiltrasi, air dialirkan ke filter berikutnya dengan menggunakan bio filter dengan menambah bakteri untuk meningkatkan kualitas air, (3) untuk pengendalian gas terlarut, (4) perlu perhatian bahwa gas yang paling berbahaya di dalam air adalah amoniak yang harus dibuang, dan oksigen yang ditambahkan melalui proses aerasi, kemudian air kembali ke kolam dalam keadaan bermutu baik.

Kedua: Ada 4 (empat) persyaratan penting yang dibutuhkan dalam pembesaran ikan dengan Methode C-RAS, yaitu (1) sistem praktik teknologi C-RAS harus benar, ini sangat ideal untuk mengontrol parameter air yang dapat menjamin ikan dalam kondisi hidup yang optimal untuk menghasilkan ikan yang sehat, (2) benih yang bagus menggunakan benih dari jalur genetik yang untuk meningkatkan pertumbuhan dan produk akhir ikan saat dipanen, (3) pembesaran yang sukses, tidak dapat berjalan dengan baik tanpa management yang baik dan staf yang terlatih dan terampil, (4) yang tidak kalah penting adalah rasa humanisme dari para pelaku budidaya ikan lele Belanda ini, sehingga para pekerja merasa enjoy dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari.

Ketiga: Keunggulan teknologi C-RAS antara lain (1) lingkungan yang sepenuhnya terkontrol untuk kehidupan ikan, (2) penggunaan lahan, air, dan energi yang efisien, (4) strategi pemberian pakan yang tepat akan mempercepat pertumbuhan dan panen yang optimal.

Kombinasi Hidroponik

Melalui urban farming atau pertanian urban diharapkan masyarakat perkotaan dapat berinovasi dan berkreasi melalui pemanfaatan lahan yang tidak luas, dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, maka akan berdampak positif, warga perkotaan

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 125

menjadi sejahtera, wilayah perkotaan menjadi makmur, dan lingkungan perkotaan menjadi lestari. Budidaya pertanian bisa sesuai dengan pilihan warga sendiri. Bisa saja budidaya ikan lele Belanda ini dikombinasikan dengan budidaya tanaman sayuran semusim dengan metode hidroponik yang bisa dipanen dalam waktu singkat dalam hitungan minggu sampai 2-3 bulan. Teknologi hidroponik bisa dikembangkan secara horisontal untuk lahan yang luas, atau vertikal bila lahannya sempit. Teknologi hidroponik ini menjanjikan hasil panen yang optimal dengan menggunakan instalasi sederhana yang terbuat dari paralon yang dialiri air secara sirkulasi dari kolam ikan lele Belanda, dan pemberian beri pupuk yang mengandung unsur-unsur untuk pertumbuhan tanaman tersebut secara tepat.

Suatu hal yang tidak kalah penting dari kegiatan urban farming ini adalah dampak sosial dan budaya, serta hubungan silaturahmi antar warga masyarakat perkotaan di sekitar keberadaan budidaya tersebut.

Selain membawa dampak positif dengan menciptakan peluang pekerjaan bagi warga lain yang membutuhkan, tentunya dengan sistem manajemen yang baik, yang saling menguntungkan, maka warga perkotaan akan meningkat kesejahteraannya. Konsep manajemen urban farming adalah bukan sistem kapitalisme yang mengekasploitasi pekerja dengan upah rendah, yang sebaliknya membuat para pemodal kapitalis menikmati keuntungan berlimpah. Sesungguhnyalah sistem kapitalisme ini memang tidak sesuai dengan haluan Pancasila, terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.***

126 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

21

TANTANGAN MASA DEPAN KETAHANAN PANGAN DI TATAR SUNDA Lukman Maulana

Ketua Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan

S

ejak zaman dahulu Tatar Sunda terkenal dengan tanahnya yang

subur dengan berbagai kekayaan sumber daya alam. Masyarakat Sunda sebagai masyarakat agraris memiliki berbagai sumber makanan yang berlimpah, bahkan hingga saat ini Tatar Sunda yaitu sebutan untuk Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lumbung padi nasional.

Secara teoritis membangun pertanian di tanah Sunda ini terlihat mudah untuk mewujudkannya, namun secara realita, teori tersebut di bantah dengan kejadian, peristiwa dan isu yang selama ini didengar dan dialami.

Bagaimana tidak, laju konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian terus meningkat tiap tahunnya, impor kebutuhan komoditi pokok terus meningkat, indikator Nilai Tukar Petani atau NTP terus stagnan jalan di tempat, hingga bencana-bencana dan krisis iklim menjadikan penyebab gagalnya panen komoditi di kabupaten/kota di Tatar Sunda ini.

Melihat pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam Undang-Undang tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 127

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan atau food soveregnity, dengan kemandirian pangan atau food resilience, serta keamanan pangan atau food safety“.

Diamanatkan bahwa “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Berdasarkan pada konsep dasar ketahanan pangan tersebut di atas, aspek strategis dalam ketahanan pangan dapat dibedakan minimal pada 4 (empat) aspek, yaitu (1) ketersediaan, (2) stabilitas, (3) akses, dan (4) penggunaan pangan. Ketersediaan pangan dan stabilitas merupakan aspek ketahanan pangan di tingkat makro, sedangkan akses pangan dan penggunaan pangan adalah aspek ketahanan pangan di tingkat mikro. Terpenuhinya kondisi masing-masing aspek ini secara simultan adalah syarat mutlak untuk terwujudnya ketahanan pangan yang mantap.

Tantangan saat ini dan masa depan ketahanan pangan pada aspek ketersediaan pangan adalah bagaimana menjamin ketersediaan pangan dengan keterbatasan sumberdaya alam yang berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk, juga bagaimana mengurangi impor komoditi pokok masyarakat yang cenderung terus meningkat. Di sektor hulu, pangan ini dominasi proses budidayanya masih dilakukan secara tradisional, lahan sempit, tidak berdaya saing, serta konservatif, dimana tingkat perubahan ke arah budidaya modern masih sangat rendah.

Beberapa Kendala Penghambat

Walaupun berbagai masalah pada ketahanan pangan teridentifikasi semakin meningkat angkanya, namun ada beberapa permasalahan yang 128 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

berdampak sistemik pada kinerja ketahanan pangan, di mana apabila permasalahan-permasalahan yang berdampak sistemik tersebut bisa diatasi, maka jumlah dan dampak perubahannya akan meningkat pada skala yang makin membesar.

Pada kesempatan ini fokus tulisan hanya menyoroti pada 4 (empat) persoalan krusial terkait beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya percepatan pada pembangunan ketahanan pangan di sektor hulu.

Pertama, lahan merupakan media tempat penyelenggaraan pangan dilakukan, baik untuk komoditas pertanian, peternakan, perikanan maupun kehutanan. Saat ini kondisi kuantitas dan kualitas lahan merupakan faktor pembatas bagi penyelenggaraan pangan. Secara kuantitas lahan pertanian di Tatar Sunda ini sebetulnya cukup luas.

Bahkan dengan adanya program pencetakan sawah hingga perhutanan sosial, akan terasa semakin meningkatkan kuantitas lahan. Namun kenyataannya dengan adanya mekanisme pasar saat ini, seperti semakin berkembangnya sektor industri dan perumahan, terlihat potensi lahan pertanian memiliki selisih minus dalam peningkatannya.

Malah di Tatar Sunda ini, rumah tangga petani yang mempunyai luas lahan kurang dari 0,5 hektar berjumlah sebesar 83 persen, dan rerata luas lahannya hanya sebesar 1.128 m2. Betapa sempit dan tidak menguntungkannya budidaya pangan dengan kondisi kuantitas lahan untuk usaha tani hanya seluas itu. Kemudian secara kualitas, dengan sistemik dan intensifnya budidaya pangan meggunakan input pupuk anorganik, maka kandungan organik lahan berubah menjadi rendah.

Secara nasional, berdasarkan data Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) di Bogor, ketersediaan lahan pertanian dengan kandungan organik rendah, yaitu yang kandungannya kurang dari 2 persen, berjumlah kurang lebih seluas 73 persen dari ketersediaan nasional, sedangkan yang kandungan organiknya sedang dan tinggi, berjumlah tidak lebih dari 27 persen.

Kedua, air merupakan komponen esensial dalam budidaya komoditi pertanian. Saat ini sumber daya air di Tatar Sunda penggunaannya didominasi untuk pertanian. Bagaimana tidak, untuk kebutuhan air padi sawah saja diperlukan 13.000 m3 air per musim atau setara

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 129

dengan 13.000 toren air ukuran 1.000 liter. Betapa borosnya proses budidaya komoditi padi sawah ini, yang dicontohkan adalah kasus di Wilayah Sungai Citarum, di mana penggunaan air untuk irigasi dibutuhkan 11.680 juta m3/tahun atau 94 persennya dari ketersediaan air yang ada di Wilayah Sungai Citarum. Kemudian untuk musim tanam ke-3 pada musim kemarau, jumlah petani yang melakukan budidaya pertanian sawah hanya tersisa 34 persen dari total yang dibudidayakan.

Terlihat sangat paradoks melihat hal tersebut tersebut. Andaikan terdapat skema, metode dan program budidaya yang hemat air, tentunya akan sangat menguntungkan, baik untuk peningkatan jumlah lahan budidaya maupun digunakan untuk kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM di Kab/Kota di Tatar Sunda ini.

Ketiga, perubahan iklim merupakan fenomena alam global yang sangat berpengaruh terhadap berbagai kegiatan termasuk kegiatan pertanian.

Pembangunan berkelanjutan termasuk di dalamnya adalah pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan komitmen negara-negara dunia yang harus dipatuhi dan dilaksanakan yang pada hekekatnya adalah kegiatan pembangunan yang memadukan aspekekonomi, sosial dan lingkungan.

Indonesia menempati urutan ke-16 dari 25 negara dalam hal penerapan Suistainable Agriculture, dimana masih banyak pekerjaan rumah dalam hal mitigasi dan tindakan untuk mengurangi dampak lingkungan dari pertanian, baik dari degradasi lahan, produksi gas rumah kaca, dan kebutuhan air untuk budidayanya. Krisis pangan dapat terjadi karena kekeringan besar, terutama disebabkan oleh fenomena cuaca global El Nino.

Kekeringan ini secara substansial mengurangi produksi makanan, khususnya beras yang merupakan sumber makanan pokok bangsa Indonesia. Faktor lainnya adalah kurangnya input meningkatkan produk pertanian, seperti pupuk dan pestisida. Menurut pendapat ahli, bahwa Tatar Sunda dalam hal pertanian dikatakan menyumbangkan urutan 5 (lima) besar sebagai produsen gas rumah kaca.

Keempat, teknologi merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri sebagai penunjang dalam meningkatkan kegiatan pertanian dan ketahanan pangan. Pada era disrupsi ini penggunaan internet merupakan ekosistem usaha di dunia global. Dalam pemenuhan penyediaan 130 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

bahan baku, manajemen operasional, kontrol hingga pemasaran, termasuk perdagangan digital atau e-commerce, maka internet mengubah pola bisnis tersebut menjadikan prosesnya lebih ringkas, cepat dan murah. Pada ekosistem usaha sekarang, digitalisasi berbagai pekerjaan mengalami transisi besar-besaran.

Penggunaan IoT, Big Data, Sensor, Vertical Farming, Robots, dan lainlain bertahap diaplikasikan di dunia pertanian, terlebih beberapa tahun belakangan ini semakin meningkat. Namun di sisi lain, petanipetani lokal yang melek internet rerata tidak lebih dari 10 persen.

Hal ini tentu akan mengurangi daya saing petani tersebut apabila menginginkan perubahan pola bisnis dan tingkat kesejahteraannya.

Namun sebelum merambah ke era digitalisasi, minimal petani harus mampu berinovasi untuk bisa melakukan budidaya dengan mekanisasi skala kecil, karena kenyataannya luas lahan petani seperti yang disebutkan diatas, hanya mempunyai dan atau menguasai lahan rerata 1.128 m2 saja.

Perlu Kolaborasi

Besar harapan bahwa semua persoalan ini bisa diatasi dan dapat dilakukan inisiasi atau intervensi baik oleh pemerintah maupun pihak swasta serta masyarakat. Untuk perbaikan 4 (empat) hal tersebut di atas Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda atau DPKLTS telah, sedang, dan akan terus bergerak dengan memfasilitasi dan mengaggregasi stakeholders terkait untuk melakukan kolaborasi dalam kerangka perningkatan ketahanan pangan pada sektor hulu dengan mengajak sebanyak mungkin kelembagaan dan sumber daya manusia di Tatar Sunda ini.

Arah dan kebijakan perbaikan, terutama di sektor lahan, harus mencari celah hukum dan regulasi, terutama pada ranah reforma agraria.

Kemudian di ranah sumber daya air, kerjasama antar stakeholders kehutanan dan pertanian perlu menyamakan frekuensi untuk timbal balik keuntungan bersama, baik melalui skema jasa lingkungan maupun melakukan metode budidaya pada komoditi pertanian yang hemat dalam penggunaan air.

Kemudian untuk mitigasi dan adpatasi perubahan iklim, bagaimana upaya petani-petani bisa menerapkan suistainble agriculture dengan

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 131

jaminan dapat memberikan hasil produksi yang lebih baik, bukan malah membebani biaya produksi mereka yang sebenarnya sudah tidak layak usaha.

Selanjutnya supaya teknologi budidaya dan teknologi informasi yang paling update bisa diakses, perlu dilakukan stimulus pada infrastruktur digital pedesaan, sehingga kesenjangan teknologi antara pedesaan dan perkotaan bisa dikurangi.

Demikian tulisan ringkas ini dibuat, dengan harapan supaya bisa menjadi bahan diskusi yang lebih matang, implementatif serta solutif dalam memberikan modalitas dalam perbaikan ketahanan pangan ke depannya pada sektor hulu di Tatar Sunda ini.***

132 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

22

MICROGREEN SI MUNGIL YANG KAYA MANFAAT Wayan Dirgayusa

Ketua Pelaksana Harian DPKLTS

K

ekayaan dan kelimpahan keanekaragaman hayati merupakan

berkah yang berperan penting dalam menyokong keberlanjutan kehidupan, dan membuka peluang sangat luas dalam upaya pemanfaatan, termasuk peluang pengembangan sistem pangan dan peradaban kuliner.

Keanekaan pangan suatu daerah boleh jadi menjadi cerminan kelimpahan sumberdaya hayati, dan dari perspektif sosio-budaya, hal ini merupakan dinamika sistem pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan khazanah kuliner, sebagai contoh adalah microgreen.

Tulisan berikut ini mengupas tentang microgreen, di antaranya adalah apa itu microgreen, manfaat, teknik budidaya, membangun kewirausahaan, dan masukan bagi perbaikan kebijakan.

Apa Itu Microgreen?

Microgreen adalah tanaman yang berumur sangat muda, biasanya jenis-jenis sayuran, namun ada pula beberapa jenis bunga juga ditanam sebagai microgreen, yang sering disebut microherbal, dan ini berbeda dengan edible flower (bunga yang dapat dikonsumsi).

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 133

Microgreen juga tidak sama dengan baby green atau kecambah.

Microgreen adalah tunas (bukan kecambah) dari aneka hortikultura (sayur mayur), yang dipanen pada kisaran usia 7–14 hari sejak semai dengan ditandai perkembangan 2-3 helai daun.

Media tanam yang digunakan tanah, kompos, rockwool, air (teknik hidroponik), cocopeat, kascing, dan masih banyak yang lainnya.

Panen microgreen dilakukan dengan cara menggunting di bagian bawah berbatasan dengan permukaan media tanam. Umumnya, microgreen memiliki rasa aromatik dengan kandungan nutrisi yang terkonsentrasi.

Dalam dunia kuliner, banyak ragam pengolahan microgreen, diantaranya sebagai salad, juice, garnis, dan lain-lain.

Namun, yang patut diperhatikan adalah kesegaran microgreen tidak bertahan lama, layu dan membusuk, yakni hanya bertahan sekitar 3 (tiga) hari.

Oleh karenanya, penanganan pasca panen dilakukan dengan cara (1) mencuci bersih, ( 2 ) tiriskan, (3) perlakuan antimicrobial (biasanya dengan ozonisasi dan/atau penyinaran ultraviolet), dan (4) pengemasan hampa udara, dengan cara tersebut kesegaran microgreen bisa bertahan hingga 6 (enam) hari.

Sangat disarankan, microgreen dikonsumsi beberapa saat setelah panen, atau sering disebut from farm to table.

Manfaat Microgreen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa microgreen mengandung nutrisi hingga 40 kali lebih banyak dari tanaman dewasa, dengan tingkat nutrisi penting, seperti vitamin C, vitamin E, vitamin K, lutein dan beta-karoten, dimana semua nutrisi itu sangat penting untuk kesehatan kulit, mata dan melawan kanker.

Microgreen dipercaya dapat menurunkan risiko dari sejumlah penyakit, di antaranya adalah penyakit jantung, karena microgreen kaya akan polifenol, yaitu sejenis antioksidan yang dikaitkan dengan mengurangi risiko penyakit jantung. Kandungan antioksidan, termasuk polifenol yang tinggi juga dapat mengurangi risiko penyakit Alzheimer.

134 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Penderita diabetes disarankan mengkonsumsi microgreen secara teratur dengan gramasi yang tepat, karena antioksidan tinggi dapat membantu mengurangi tekanan darah yang masuk ke dalam jaringan sel.

Penderita jenis kanker tertentu juga disarankan untuk mengkonsumsinya, karena antioksidan seperti polifenol pada microgreen juga dapat menurunkan risiko berbagai jenis kanker.

Namun demikian, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengukur manfaat microgreen secara rinci pada manusia.

Budidaya Microgreen

Pertama: Pilihan Jenis Microgreen.

Beberapa keuntungan budidaya microgreen, diantaranya adalah (1) tidak memerlukan lahan yang luas, cukup menggunakan pot, baki atau mangkok dan sejenisnya, (2) banyak pilihan media tanam yang ada disekitar kita, (3) penyinaran matahari cukup 4 jam, atau alternatif lain menggunakan sinar lampu neon, (4) penyiraman dilakukan 1 (satu) kali, cukup tingkat kelembaban media yang digunakan, (5) usia panen relatif singkat, yakni 12-14 hari, (6) pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga, dan (7) sangat mungkin untuk komersialisasi karena bernilai jual tinggi, contoh peashoot (tunas kacang polong dijual Rp 2.000 – Rp 2.500 /gram !), jauh lebih mahal dibandingkan harga sayur pada umumnya.

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bubidaya microgreen, yaitu (1) pemilihan benih berdasarkan keperluan dan manfaat, (2) benih microgreen yang banyak dijual di pasaran dan untuk hasil terbaik, pastikan anda memilih benih organik dan bebas fungisida, (3) dari ratusan jenis microgreen yang tersedia, beberapa telah muncul lebih populer daripada yang lain, dan ini termasuk antara lain:

Arugula: adalah jenis microgreen yang secara khusus dikenal untuk membantu pemeliharaan tulang yang kuat dan sehat. Ini adalah sayuran berdaun (kadang-kadang disebut sebagai roket) yang memiliki lebih banyak vitamin, fitokimia, dan antioksidan daripada selada sementara juga memiliki tingkat kalsium yang sama dengan bayam.

Namun, ini sering dianggap lebih bermanfaat daripada bayam karena mengandung lebih sedikit oksalat yang diketahui menghalangi tubuh menyerap kalsium. Juga vitamin K tingkat tinggi Arugula membantu

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 135

menjaga kesehatan tulang. Antioksidan tingkat tinggi microgreen ini juga dapat membantu mengurangi keasaman lambung dan bisul.

Kale: adalah jenis kangkung, dan karena kangkung dewasa yang dikemas dengan vitamin C yang baik untuk menjaga sistem kekebalan tubuh Anda, maka telah dianggap sebagai makanan super oleh banyak orang.

Microgreen kale memiliki kualitas nutrisi yang sama ditambah banyak yang berpikir mereka lebih enak untuk dimakan daripada daun kangkung yang lebih besar.

Brokoli: sebagai sayuran, brokoli sudah sangat populer baik karena rasanya maupun potensi nutrisinya. Brokoli memiliki jumlah sulforaphane tertinggi daripada sayuran lainnya, dan hal yang sama dapat dikatakan pada sayuran mikro brokoli.

Meskipun banyak kualitas nutrisi dalam microgreen belum terbukti, sulforaphane telah terbukti membantu meringankan peradangan kronis dan membantu mencegah kanker.

Hal ini juga dikenal untuk melindungi terhadap stroke dan penyakit kardiovaskular.

Namun sulforaphane dapat kehilangan potensinya ketika dipanaskan secara berlebihan, dan jadi ini mungkin salah satu jenis microgreen yang harus dimakan mentah, meskipun sebagian besar jenis juga bisa.

Peterseli: sering dianggap hanya sebagai hiasan oleh banyak orang, peterseli dan peterseli microgreen memiliki manfaat kesehatannya sendiri. Peterseli kaya akan lutein dan zeaxanthin yang baik untuk mata dan menjaga penglihatan menjadi lebih baik.

Kucai: berkaitan erat dengan bawang merah dan bawang putih, sayuran hijau kucai memiliki sedikit rasa bawang, tetapi mereka dapat membantu kesehatan jantung Anda dengan menurunkan kolesterol jahat dalam darah karena mengandung senyawa yang disebut allicin.

Mint: meskipun mint sering hanya digunakan untuk menambah rasa pada koktail, tapi microgreen mint dapat membantu meredakan gangguan pencernaan dan juga membantu meningkatkan fungsi otak.

136 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Dill: microgreen Dill ini dikenal bertindak sebagai obat penenang tetapi juga dapat membantu mengurangi nyeri haid.

Adas: microgreen adas sangat bermanfaat bagi binaragawan dan orang lain yang melakukan olahraga berat, dan ini karena memiliki sembilan asam amino yang penting untuk membangun kembali dan memperbaiki otot.

Selada air: ini adalah sayuran hijau yang luar biasa karena mengandung lebih banyak vitamin C dari pada jeruk, lebih banyak kalsium dari pada susu, lebih banyak folat dari pada pisang, dan lebih banyak zat besi dari pada bayam.

Selain itu, beberapa microgreen yang kurang populer atau kurang terkenal juga dapat memiliki manfaat kesehatan, seperti:

Ketumbar: dikemas dengan vitamin A, microgreen ketumbar dapat membantu menghilangkan logam berat yang tidak diinginkan dari tubuh dan juga membantu menyeimbangkan kadar gula dalam darah.

Mustard: seperti banyak jenis mustard, microgreen mustard memiliki tingkat antioksidan tinggi yang baik untuk detoksifikasi darah dan hati, mereka juga merupakan sumber serat yang baik.

Orach: seperti sayuran dewasa, microgreen orach dikenal untuk meningkatkan fungsi ginjal dan pencernaan tetapi karena memiliki kadar asam oksalat yang tinggi, orang yang rentan terhadap batu ginjal mungkin harus menghindarinya.

Seledri: sayuran mikro ini memiliki rasa seledri yang berbeda dan kaya akan mineral dan vitamin tetapi rendah sodium dan tidak akan meningkatkan kadar gula darah Anda.

Amaranth: bahasa ilmiah untuk bayam adalah amaranthus, ini adalah microgreen dari sayuran yang sekarang diketahui telah membentuk 80% dari makanan Aztec Kuno, dan mengandung 30% lebih banyak protein dari pada nasi, dan mudah dicerna.

Microgreen bayam atau amaranth juga mengandung banyak bahan bermanfaat lainnya yang dapat membantu melawan osteoporosis dan berbagai jenis kanker, meningkatkan penglihatan dan membantu mengurangi kerontokan rambut.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 137

Kedua: Media Tanam.

Beberapa pilihan wadah yang bisa digunakan untuk budidaya microgreen itu sangat sederhana, yaitu dengan memanfaatkan barang yang ada, seperti baki, pot, tempat makanan dari plastik, kotak atau kaleng bekas biskuit, atau wadah tidak terpakai lainnya.

Sementara pemilihan media tanam bisa menggunakan tanah, sekam bakar, kompos, rockwoll, cocopeat, kascing (vermiculite), dengan syarat harus dalam kedaaan “steril”.

Microgreen tidak banyak membutuhkan pupuk kandang, karena kandungan nutrisi dari media dan persediaan makanan dalam biji sudah mencukupi. Untuk menerapkan teknik hidroponik, maka hal ini bergantung pada ketersediaan dana.

Metode tanam ini lebih mudah dibandingkan dengan pola tanam konvensional. Selain itu tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga bisa dilakukan di pekarangan rumah dengan lahan terbatas dan juga hemat air. Dengan hidroponik, masyarakat dapat memanfaatkan atap bangunan untuk lahan pertanian.

Ketiga: Cara Menanam.

Budidaya microgreen di rumah sangat sederhana, berikut ini tahapannya: (1) Menyiapkan media. (2) Menyiapkan wadah. (3) Menyemai benih, yaitu tebarkan benih di atas tanah, dan taburkan lapisan tipis tanah di atasnya. Apabila menggunakan media tanam selain tanah, tekan benih kira- kira setengah cm pada permukaan media tanam. Jika benih berukuran besar, Anda dapat merendamnya dulu di air hangat selam 3-5 jam untuk membantu mengaktifkan benih (memecah masa dormansi).

Setelah disemai, semprot permukaan dengan air untuk menjaga kelembaban (jangan berlebihan). (4) Microgreen membutuhkan paparan sinar matahari sekitar 4 jam sehari. Selain itu, pastikan media tanam dalam kondisi lembab. (5) Panen dilakukan setelah 12-14 hari sejak semai, dan ditandai dengan muncul 2-3 helai daun (dikenal sebagai daun sejati) atau tinggi sudah mencapai 5-10 sentimeter. Cara panen adalah dengan mengguntingnya pada bagian batang yang terdekat dengan media tanam. (6) Kemudian, cuci, tiriskan, dan microgreen siap dikonsumsi.

Jika hendak menyimpan hasil panen, setelah dicuci dan ditiriskan ditambah ozonosasi atau paparan sinar ultraviolet sekitar 15 menit, lalu 138 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

masukkan dalam kemasan hampa udara. Umumnya, dengan cara itu microgreen akan terjaga kesegarannya hingga 6 hari.

Wira Usaha Microgreen

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa memulai wira usaha microgreen tidak membutuhkan modal yang besar (uang, lahan, keahlian budidaya), namun mengapa tidak banyak orang yang menggeluti bisnis ini?

Biasanya, orang menanam microgreen untuk pemenuhan kebutuhan sendiri atau untuk keluarga, jika akan dikembangkan menjadi kewirausahaan tentu ketajaman membaca peluang sangat diperlukan: Pertama: Meningkatnya jumlah orang yang peduli kesehatan apalagi adanya pandemi covids-19.

Kedua: Semua kelas usia membutuhkan keseimbangan gizi dalam konsumsi harian.

Pada usia dalam kandungan hingga 3 tahun adalah masa kritis, sehingga perhatian khusus diberikan untuk keseimbangan gizi, karena berdampak lanjutan yang serius jika ini diabaikan, yakni mengakibatkan stunting, dan Indonesia memiliki masalah besar dengan kasus stunting.

Pada rentang usia sampai 45 tahun perlu keseimbangan asupan makanan berimbang, jika tidak akan membawa dampak lanjutan pada usia lanjut.

Pada rentang usia 45 tahun ke atas memiliki penurunan produksi fungsi faal secara alami, namun dipercepat dengan ketidakseimbangan gizi, oleh karenanya memerlukan superfood dari microgreen.

Ketiga: Biasanya rentang usia 45 ke atas dikategorikan relatif mapan secara finansial, sehingga bukan masalah untuk membeli/mengadakan microgreen.

Keempat: Proses penyebaran informasi dan pengetahuan tentang manfaat microgreen bagi kesehatan yang prima masih terbatas.

Kelima: Kemunculan pasar-pasar organik di beberapa tempat harus dibaca sebagai peluang dalam pemasaran produk microgreen.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 139

Masukan tentang Microgreen Bagi Perbaikan Kebijakan Upaya menanamkan pemahaman akan perlunya keseimbangan gizi sudah banyak dilakukan melalui serangkaian program dari pemerintah, misalnya melalui PKK dan Pos Yandu, namun masih perlu ditingkatkan melalui pemahaman tentang microgreen ini.

Program Urban Farming sudah berjalan, namun efektivitas hasil masih perlu dievaluasi. Memasukan budidaya microgreen dalam program Urban Farming bisa menjadi pilihan logis, dengan secara bersamaan dikemas dalam bentuk kewirausahaan, sehingga geliat urban-urban akan lebih memiliki hasil, di sisi lain masyarakat akan mendapatkan penghasilan tambahan.

Perlu dorongan dan fasilitasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bila menghendaki budidaya microgreen menjadi salah satu upaya untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran wilayah. ***

140 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

23

DIVERSIFIKASI PANGAN BERSAMA RASI, BERAS SINGKONG Maria Goreti Soemitro Sahabat DPKLTS Pengurus Kaisa Indonesia

J

angan takut kelaparan. bumi Indonesia sangat kaya. Jika tak ada

beras, ada penggantinya, singkong, ubi, sagu dan masih banyak lagi, demikian kurang lebih diutarakan Bapak Solihin GP yang akrab disapa Mang Ihin, dalam peringatan Hari Ketahanan Nasional yang diadakan Dewan Pemerhati Kehutanan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS).

Dalam event yang dihadiri perwakilan masyarakat adat dari seluruh tanah Pasundan tersebut, Mang Ihin mengajak Kang Going dan rekannya sebagai perwakilan masyarakat adat Cireundeu untuk tampil. Keduanya memakai baju adat Sunda, tampak tinggi, gagah dan bugar, seolah menyingkirkan stigma bahwa keseharian mereka mengonsumsi bukan beras padi tapi singkong, bukanlah hal penyebab kurang gizi.

Seperti diketahui, sejak tahun 1924 masyarakat adat yang tinggal di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Jawa Barat, telah mengonsumsi beras singkong. Berbentuk bulir tak beraturan, beras singkong yang dimaksud merupakan sisa proses tapioka, sehingga masyarakat adat Cireundeu menyebutnya sebagai “sasangueun”.

Berkat mengonsumsi beras singkong, atau kerap disingkat menjadi “rasi”, masyarakat adat Cureundeu telah berswasembada pangan

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 141

seutuhnya. Tak terusik harga beras padi yang naik turun harganya, dan tak berkontribusi pada keputusan pemerintah pusat untuk terus mengimpor beras.

Keputusan sesepuh masyarakat adat Cireundeu menetapkan rasi sebagai makanan pokok juga sangat berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Mewarisi kawasan berbukit seluas 60 hektar yang diapit oleh Gunung Kunci, Gunung Cimentang dan Gunung Gajah Langu, masyarakat adat Cireundeu menjunjung tinggi kearifan lokal dengan membagi daerahnya menjadi 3 kategori, yaitu:

Pertama: Leuweung Larangan (hutan terlarang) atau leuweung titipan, yaitu merupakan kawasan resapan air, dan masyarakat dilarang menebang pepohonan di hutan tersebut.

Kedua: Leuweung Tutupan (hutan reboisasi), yaitu kawasan hutan yang digunakan untuk reboisasi. Masyarakat boleh menebang dan menggunakan pepohonan di kawasan hutan ini, dengan syarat harus menanam kembali dengan pohon yang baru. Hasil penebangan digunakan untuk bangunan, bahan bakar dan perangkat seperti peti mati ketika ada anggota masyarakat yang meninggal dunia.

Ketiga: Leuweung Baladahan (hutan pertanian), yaitu kawasan hutan yang dapat digunakan untuk berladang. Umumnya masyarakat adat Cireundeu bertanam jagung, kacang tanah, singkong/ketela, pisang dan kopi.

Rasi Inovasi Ketahanan Pangan

Secara berkala singkong dipanen, kemudian diolah untuk menghilangkan kandungan asam sianida (HCN). Langkah-langkahnya sebagai berikut:

Pertama: Singkong dikupas lalu dipotong-potong sebesar 5 - 10 cm.

Potongan dibilas air bersih sebanyak 3 kali selama 5 - 10 menit, setiap bilasan.

Kedua: potongan singkong dihaluskan menggunakan mesin parut, lalu diperas. Air perasan diendapkan sehari semalam hingga menggumpal membentuk aci atau tapioka.

142 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Ketiga: dari 100 kg singkong diperoleh 35 kg aci dan 15 kg ampas.

Ampas dijemur selama 2 - 3 hari hingga kering dan berbentuk gumpalan kasar.

Keempat: gumpalan kasar ampas singkong diayak agar menghasilkan tepung. Tepung tersebut awet 2 - 3 bulan, asalkan disimpan di tempat kering.

Kelima: sebelum diolah menjadi rasi, tepung dibasahi air hingga merata.

Kemudian dikukus selama 15 - 20 menit hingga menjadi buliran nasi.

Selanjutnya, seperti halnya nasi padi, rasi bisa disantap dengan lauk pauk sesuai selera. Seperti tumis kentang, gulai jengkol, oseng labu dan sambal super pedas.

Sesuatu yang menarik, kala dunia meributkan dan mengampanyekan sociopreneur community sebagai solusi bagi pengentasan kemiskinan, masyarakat adat Cireundeu telah mengimplentasikan dalam aktivitas sehari-hari.

Salah satunya dalam produksi camilan berbahan baku rasi, yaitu egg rolls (bahasa Sunda: kue semprong), kicipir, kembang goyang, keripik bawang, dendeng singkong, serta beragam cookies lainnya. Kaum perempuan mendapat upah yang sama dengan kaum pria. Hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan masyarakat adat Cireundeu, seperti pendidikan, biaya kematian, serta peringatan 1 Syura.

"Teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal bisa nyangu, teu nyangu asal bisa dahar, teu dahar asal kuat," demikian tertulis pada lempengan kayu hitam di salah satu sudut bale saresehan. Prinsip hidup masyarakat adat Cireundeu tersebut kurang lebih bermakna: "tidak punya padi asal punya beras, tidak punya beras asal bisa masak nasi, tidak masak nasi pun asal bisa makan, dan meskipun tidak makan asalkan kuat".

Sebuah prinsip hidup yang dapat dipahami sebagai bukti bahwa tidak seharusnya Indonesia hanya terpaku pada satu jenis makanan pokok dalam mengimplementasikan konsep ketahanan pangan.

Hampir satu abad berlalu, masyarakat adat Cireundeu hidup sehat dan tak tersentuh kasus malnutrisi walau tidak mengonsumsi nasi yang berasal dari padi. Bahkan bisa menjaga keberlanjutan karena singkong

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 143

dapat dipanen sesuai kebutuhan. Sangat berbeda dengan padi yang harus dipanen seluruhnya agar lahan sawah bisa dibajak dan diolah.

Semangat kemandirian pangan dan kearifan lokal seperti masyarakat Cireundeu lah yang diperjuangkan para pendiri DPKLTS agar bisa diimplementasikan di seantero Nusantara umumnya, dan di Tatar Sunda khususnya.

Didirikan pada 10 September 2001 oleh sesepuh, budayawan, akademisi Sunda, DPKLTS bercita-cita dan bergerak agar:

Pertama: terciptanya sumber daya kawasan lindung hutan dan kawasan budi daya yang kaya manfaat dan berkelanjutan sesuai kearifan lokal, tatanan adat, adab dan budaya karuhun yang menjunjung tinggi nilai nilai luhur, moral dan etika yang diwariskan oleh para leluhur.

Kedua: geledegan leuweungna, recet manukna, cur cor caina, gemah ripah, jeung makmur rahayatna. Ketiga: mengembalikan fungsi kawasan lindung hutan (leuweung titipan, leuweung tutupan, leuweung baladahan), supaya tidak terjadi no forest, no water, no future (leuweung ruksak, cai beak, manusia balangsak).***

144 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

24

MEMBANGUN BIG DATA RANTAI PASOK PERTANIAN Lukman Maulana

Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan

F

luktuasi harga komoditi pertanian bukan barang aneh lagi, setiap

tahun kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang namun saat kondisi demikian, sedikit pihak yang bisa membantu. Itupun melalui intervensi yang boleh dibilang “telat” melalui pembelian terpaksa, yang bukan dikarenakan kebutuhan alamiah, namun dikarenakan belas kasihan ataupun hanya menjaga nama baik pihak yang terlambat mengantisipasi atau tidak mempunyai mekanisme penjaminan harga yang stabil untuk menjaga keuntungan produsen komoditi.

Andai terlalu mahal bagi konsumen, komoditi pokok akan langsung diintervensi oleh BUMN ataupun pemerintah melalui mekanisme operasi pasar atau pengecekan gudang-gudang penyimpan komoditi pertanian. Di satu sisi, kondisi ini merupakan berkah bagi produsen, namun sial bagi konsumen, begitupun sebaliknya. Apabila komoditi di luar pokok dan bukan komoditi yang dilindungi, kerugian usaha pertanian merupakan bagian dari kehidupan sektor ini.

Tidak terbayangkan putus asanya seorang petani yang berbulan-bulan mencurahkan tenaga, biaya, pikiran, dan waktu untuk membayangkan mendapatkan hasil dengan harga jual komoditinya yang terjun bebas.

Risiko usaha sektor pertanian ini beban terbesarnya didapatkan oleh petani. Di sisi lain bagi pihak yang mulai dari distributor hingga peritel

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 145

akan merasa sebaliknya, mereka tanpa beban menjual berdasarkan harga pasar yang berlaku dan tidak menanggung risiko kerugian sebesar petani. Ironisnya, dari aspek keuntungan usaha, petani mendapatkan keuntungan tidak sebesar distributor hingga peritel, terlebih komoditi yang dikemas dengan branding.

Big Data Sebagai Solusi

Berdasarkan perulangan peristiwa yang terjadi setiap tahun tersebut, maka selain mubazir, selain dari waktu, biaya, pikiran, dan tenaga, juga akan menciptakan pengabaian usaha-usaha konservasi lingkungan dalam pertanian, boro-boro membantu menjaga lingkungan hidup, untuk modal usaha saja sudah rugi.

Untuk itu diperlukan usaha-usaha penanggulangannya, salah satu yang bisa dicoba diimplementasikan adalah dengan memanfaatkan instrumen yang berkembang pesat di era Digital Disruption, yaitu pemanfaatan Big Data (BG) dalam rantai pasok komoditi pertanian.

BG merupakan kumpulan data yang memiliki ukuran besar dan melebihi kapasitas dari perangkat lunak basis data untuk mengelola dan menganalisisnya. Hal ini dikarenakan setiap saat terjadi transaksi bisnis dan non bisnis, maka BG tumbuh kembang pada data dan informasi yang kecepatan variasi dan suplainya sangat besar.

BG memiliki 4 (empat) karakteristik yang disingkat 4V yang artinya yaitu: (1) volume, (2) velositas (kecepatan data mengalir), (3) varietas (keberagaman data), dan (4) value (nilai dan kegunaan dari data).

Pada tahapan akhir semua karakter (1) sampai (3) itu akan dibaca secara algoritma hingga dianalisis melalui proses pengujian set data yang besar untuk menemukan pola yang tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi pelanggan dan informasi bisnis lainnya yang berguna. Temuan analitis tersebut dapat membuat pemasaran menjadi lebih efektif, peluang pendapatan baru, layanan pelanggan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, keunggulan kompetitif, dan keuntungan bisnis lainnya.

Penyaluran informasi cuaca, musim tanam, kondisi pengairan, jumlah pupuk yang diberikan di sektor hulu pertanian, bukan merupakan 146 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

barang baru bagi implementasi dan diseminasi informasi digital dari pemerintah. Kemudian di sektor hilir informasi harga, dan tempat penjualan komoditi juga bukan barang baru bagi implementasi dan diseminasi informasi digital dari pemerintah.

Pada sektor pertanian, penerapan BG ini tidak bisa dilakukan sebagian atau beberapa bagian tertentu saja, namun harus dilakukan secara “kaffah” untuk menjamin ketersediaan awal kemunculan data produksi di sektor pertanian, hingga akhir data yang di-capture di sektor pasar dan toko modern, hingga ke tangan konsumen.

Perlu Percepatan Segera

BG akan memberikan informasi utuh kepada eksekutor kebijakan dan regulasi sampai pelaksana teknis di pemerintah untuk menentukan antisipasi sejak jauh-jauh hari.

BG bukannya akan mengantispasi kerugian sebesar 100% dan berhasil total, namun lebih kepada memperkecil celah fluktuasi harga yang naik turun secara tajam.

Oleh karenanya infrastruktur digital di pedesaan khususnya sektor pertanian perlu disebar secara merata, dan ini merupakan tantangan besar bagi provider internet, pemerintah dan petani yang meng-input dan update penanaman.

Kemudian infrastruktur di pasar-pasar induk dan tradisional, supermarket hingga hypermarket, juga perlu dibangun secara merata.

Untuk supermarket hingga hypermarket penggunaan transaksi digital rasanya sudah hampir melakukan 99%, namun yang menjadi tantangan terbesar adalah menyebar-ratakan transaksi digital bagi pedagangpedagang di pasar tradisional. Apabila dilakukan secara manual dalam melakukan transaksinya akan terdapat celah kesalahan, dalam melakukan akurasi pencatatan.

Sebagai ilustrasi, untuk contoh komoditi cabai yang rawan fluktuasi di bulan-bulan tertentu setiap tahunnya, akan dikontrol melalui tren konsumsi per bulannya, hingga menentukan range produksi terkecil yang perlu diproduksi, dan BG akan menyebar informasi ke setiap sektor pertanian, maksimalnya produksi dan toleransinya, memang tidak akan sepresisi sampai 100%, karena ada faktor petani yang bisa

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 147

melaksanakan menanam atau mengabaikan berdasar informasi yang didapat dari BG.

Implementasi ini bisa tahunan, juga bisa puluhan tahun, namun setidaknya 13% petani sudah mengakses internet menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian pedagang yang sudah melakukan transaksi digital 10% menurut Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (APPI).

Hal ini merupakan modal awal yang tidak jelek-jelek amat bagi pengembangan BG ini. Apabila hal ini bisa dilakukan percepatan, maka target utama jaminan dan kepastian harga membuat petani bisa tidur dengan nyenyak setiap bulannya, tanpa dihantui harga yang kadang merangsek naik dan turun.

Kemudian target turunananya, semua transaksi perputaran ekonomi, pengenaan pajak, pungutan dan retribusi akan tercatat lebih akurat, presisi dan minim kebocoran. Juga tentunya investor dan sektor perbankan akan lebih giat lagi dalam menyalurkan pendanaannya ke sektor pertanian, yang selama ini mempunyai rasa takut yang berlebihan.

Walhasil dengan BG, maka usaha di sektor pertanian dan pangan bukan pilihan yang terpaksa dan menakutkan lagi bagi generasi milenial, yaitu sebagai program yang saat ini sedang digalakkan pemerintah.***

148 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

25

DPKLTS TURUN MENYAWAH PRAKTIK TANAM PADI SRI Dedi Sugiat

Anggota Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan

P

ada tahun 2016, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan

Tatar Sunda atau DPKLTS pernah membuat hipotesis tentang kedaulatan pangan berbasis beras untuk Indonesia. Kondisi yang ada bila menggunakan metode menyawah “normatif biasa atau konvensional”, adalah sebagai berikut pertama, konversi padi ke beras: 0,56 dengan asumsi tidak ada inovasi teknologi. Kedua, konsumsi beras per kapita: 124 kg/ beras/ kapita/ tahun (asumsi tanpa ada diversifikasi pangan). Ketiga, luas sawah irigasi tahun 2010: 7,22 juta ha, dengan produksi padi rata-rata: 5,16 ton/ha, indeks pertanaman: 1,68, dan infrastruktur irigasi yang berfungsi: 42%.

Selanjutnya dari panen “normatif biasa atau konvensional” terus menuju kebutuhan beras, adalah sebagi berikut: pertama, panen padi: 7,22 juta ha x 5,16 ton/ha x 1,68 panen x 42% = 26,29 juta ton padi. Kedua, konversi padi ke beras (normatif): 26,29 juta ton padi x 0.56 beras = 14,72 juta ton beras. Ketiga, kebutuhan beras tahun 2010: 238,5 juta jiwa x 124 kg beras = 29,57 juta ton beras, maka terjadi defisit = (29,57 – 14,72) juta ton beras = 14,85 juta ton beras. Keempat, kebutuhan beras tahun 2020: 271,1 juta jiwa x 124 kg beras = 33,62 juta ton beras, maka terjadi defisit = 33,62 juta ton – 14,72 juta ton = 18,90 juta ton beras.

Kelima, kebutuhan beras tahun 2025: 284,8 juta jiwa x 124 kg beras =

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 149

35,32 juta ton beras, maka terjadi defisit = (35,32 – 14,72) juta ton beras = 20,60 juta ton beras.

Bila saja 33,3% dari produksi beras menggunakan metode System of Rice Intensification atau SRI dengan hasil panen 8,5 ton/ha, maka pertama: (33,3% x 7,22 juta ha x 8,5 ton/ha x 2 panen) + (66,7% x 7,22 juta ha x 5,16 ton/ha x 1,68 panen x 42%) = (40,87 + 17,53) juta ton padi = 58,40 juta ton padi. Kedua, konversi padi ke beras: 58,40 juta ton padi x 0.56 = 32,70 juta ton beras. Ketiga, kebutuhan beras tahun 2010: 29,57 juta ton beras , maka terjadi surplus = (32,70 - 29,57) juta ton beras = 3,13 juta ton beras. Keempat, kebutuhan beras tahun 2020: 33,62 juta ton beras, maka terjadi defisit = (32,70 – 33,62) juta ton beras = 0,92 juta ton beras. Kelima, kebutuhan beras 2025: 35,32 juta ton beras, maka terjadi defisit = (32,70 – 35,32) juta ton beras = 2,62 juta ton beras.

Berdasar angka-angka hipotesis tersebut di atas perlulah kiranya ada terobosan inovatif untuk peningkatan produktivitas tanaman, perluasan intensifikasi SRI, dan teknologi pasca panen, serta yang sangat penting adalah regulasi sawah abadi di setiap provinsi yang tidak boleh dialih fungsi. Wakil Presiden RI bapak Jusuf Kalla pada awal 2015, mengatakan kepada DPKLTS, bahwa yang diperlukan untuk swasembada pangan, adalah: benih yang bermutu, pupuk yang tepat baik jumlah maupun jadwal pemupukannya, air dengan jumlah yang cukup, serta penyuluh yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Sejak jaman Orde Lama, kemudian Orde Baru, lalu Orde Reformasi, dan lanjut Orde saat ini, grafik dinamika impor beras yang masuk ke Indonesia selalu rata-rata antara 500 ribu ton per tahun sampai 1 juta ton per tahun. Bahkan pernah terjadi pada tahun 1999 impor beras mencapai 4,5 juta ton per tahun.

Namun yang menarik adalah terjadi pada tahun 1986 Indonesia mendapat penghargaan swasembada pangan dari Food and Agriculture Organization atau FAO di bawah PBB, waktu itu tidak ada impor beras masuk Indonesia.

Bahkan dikatakan Indonesia adalah negara “from the biggest rice importer to self sufficiency”. Waktu itu ada political will dan action yang kuat dari pemerintah, serta saat itu dibantu musim La Nina yg bersahabat. Hal seperti itu juga pernah terjadi pada tahun 2008-2009 karena ada dorongan political will dari pemerintah.

150 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

SRI yang Sangat Menjanjikan Sistem Intensifikasi Padi atau SRI adalah metode menanam padi yang menjanjikan dengan penghematan sumber daya untuk pertumbuhan padi irigasi ataupun tadah hujan. Studi di sejumlah negara telah menunjukkan peningkatan hasil panen yang signifikan, dengan substansial penghematan biji (80%-90%), air (25%-50%), dan biaya (10%-20%) dibandingkan dengan metode konvensional. SRI bukan sebuah teknologi, tetapi seperangkat ide dan prinsip sederhana yang membantu menghasilkan tanaman yang lebih produktif dan kuat, dan ini sangat cocok untuk Indonesia agar terjadi surplus antara panen dan kebutuhan akan beras.

Adapun prinsip, keunggulan, dan manfaat menanam padi dengan metode SRI adalah tidak terlalu sulit, ini lebih kepada inovasi, kreativitas, dan bahkan bisa menjadi budaya bagi para petani sawah.

Pertama, prinsip metode SRI: (1) tanam bibit muda umur 5-12 hari setelah semai (HSS), ketika daun masih 2 helai, (2) ditanam satu bibit per titik tanam, jarak 30 cm x 30 cm, atau lebih, (3) penanaman harus secepat mungkin, hati-hati, agar akar tidak putus, (4) ditanam dangkal di atas permukaan tanah, antara batang dan akar membentuk huruf “L”, (5) pemberian air macak-macak, dan pada periode tertentu dikeringkan (irigasi terputus), (6) penyiangan sejak awal sekitar 10 hari, diulang 2-3 kali, dengan interval 10 hari, (7) gunakan pupuk dan pestisida organik untuk menjaga keseimbangan biota tanah, dan (8) peningkatan aerasi tanah dengan penggemburan atau pembajakan.

Kedua, keunggulan metode SRI: (1) hemat air, kebutuhan hanya 20%30% dari kebutuhan air cara konvensional, (2) hemat waktu, ditanam bibit muda 5-12 HSS, dan waktu panen akan lebih awal, (3) hemat benih hingga 80%, tidak perlu biaya cabut bibit, pindah bibit, hemat tenaga tanam, dan lain-lainnya, (4) produksi meningkat, bisa mencapai 10 ton/ha/panen, target berikut 15 ton/ha/panen, (5) meningkatkan aspek lingkungan, tanpa pupuk dan pestisida kimia, dan tidak mengkonservasi alam, (6) meningkatkan kesehatan, padi yang dihasilkan lebih sehat, karena tidak mengandung zat kimia, (7) meningkatkan kualitas hasil panen, menguntungkan petani, karena harga jual lebih tinggi, dan (8) mengedepankan kearifan lokal serta ramah lingkungan.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 151

Ketiga, manfaat metode SRI: (1) tidak tergantung kepada pupuk dan pestisida kimia buatan pabrik yang semakin mahal, dan datangnya sering tidak menentu, (2) memulihkan kesehatan dan kesuburan tanah, serta mewujudkan keseimbangan ekologi tanah, (3) membangun petani mandiri, yg mampu menjadi ahli di lahannya sendiri, (4) membuka lapangan kerja desa, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan petani, (5) menghasilkan beras sehat, rendemen tinggi, dan tidak mengandung racun kimia, dan (6) mewariskan tanah sehat untuk generasi mendatang.

DPKLTS Praktik SRI di Sawah Polda Jabar

Menanam padi SRI telah banyak dilakukan di beberapa daerah termasuk di luar Pulau Jawa dikoordinasi oleh kang Alik Sutaryat, tokoh SRI Indonesia bekerja sama dengan PT Medco Energi pimpinan bapak Arifin Panigoro. Praktik menanam padi SRI juga dilakukan oleh bapak Solihin GP pembina dan sesepuh DPKLTS, di sawah beliau di Sukabumi dan Nagreg.

Pada bulan Desember 2014 sampai bulan April 2015, DPKLTS mencoba turun menyawah sendiri untuk mempraktikkan penanaman padi SRI. Untuk praktik penanaman padi SRI ini, DPKLTS bekerja sama dengan Polda Jabar yang betujuan memperkenalkan padi organik SRI kepada semua Polres di Jawa Barat. Polda Jabar memberi izin lahan sawah yang berada di belakang komplek perkantoran Polda Jabar. Luas tanah sawah ini kurang lebih 7.600 m2, dengan syarat hanya bisa satu kali masa tanam karena tanah tersebut segera akan dibangun untuk menambah gedung perkantoram Polda Jabar.

DPKLTS mulai mengolah sawah dan menanam padi SRI pada tanggal 6 Desember 2014. Segala biaya yang dikeluarkan dalam proses penanaman padi ini semuanya ditanggung oleh pihak DPKLTS .

Dalam melaksanakan kegiatan tanam padi ini, DPKLTS dibantu oleh 2 (dua) orang asisten kang Alik Sutaryat yang didatangkan dari Tasikmalaya. Berkat pengolahan tanah sampai pemeliharaan dan panen yang terkoodinasi, praktik penanaman padi SRI di sawah milik Polda Jabar ini telah sukses, antara lain 1 rumpun tanaman padi mencapai sekitar 100 anakan. Pelaksanaan panen raya berlangsung pada tanggal 28 Aplril 2015, dalam suasana yang meriah. Hadir waktu itu Kapolda Jawa Barat beserta jajaran Polresnya, serta bapak Solihin GP beserta jajaran anggota DPKLTS. 152 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Tadinya luas sawah yang akan dikerjakan oleh DPKLTS adalah seluas 1,5 ha, namun setelah dihitung di lapangan, luas sawah milik Polda Jabar itu hanya 7.600 m2. Berikut adalah perhitungan biaya menyawah dengan dasar yang diperkirakan DPKLTS seluas semula 1,5 ha berdasar diskusi bersama para ahli di DPKLTS:

Pertama, biaya produksi sebagai berikut: (1) pendamping 2 orang selama 4 bulan Rp 30.000.000, dengan rincian honor 2 orang x Rp 2.500.000/bulan x 4 bulan = Rp 20.000.000, biaya makan 2 orang x Rp 1.000.000/bulan x 4 bulan = Rp 8.000.000, penginapan selama 4 bulan x Rp 500.000/bulan = Rp 2.000.000, (2) kebutuhan kompos cukup besar, karena pertama kali olah lahan, mengingat banyak kandungan limbah dan plastik di sawah tersebut, dengan rincian butuh kompos 12 ton/ha, utk 1,5 ha = 12 ton x 1,5 ha = 18 ton, harga kompos diambil yang Rp 600/kg 18 ton x Rp 600 = 18.000 kg x Rp 600 = Rp 10.800.000, (3) olah lahan dilakukan degan traktor = Rp 1.400.000, (4) perlengkapan berupa caplak kayu Rp 100.000/caplak, perlu 2 x Rp 100.000/caplak = Rp 200.000, benih 7,5 kg @ Rp 15.000/kg = Rp 112.500, mikro organisme lokal 300 liter @ Rp 5.000/ liter untuk 1,5 ha = Rp 1.500.000, pestisida nabati utk 1 musim perlu 30 liter (biaya 1 paket) = Rp 500.000, (5) penanaman 30 HOK @ Rp 50.000 = Rp 1.500.000, (6) penyiangan 120 HOK @ Rp 50.000 (paket 4 kali) = Rp 6.000.000, (7) penyemprotan 30 HOK @ Rp 50.000 sampai panen = Rp 1.500.000, (8) panen 75 HOK @ Rp 50.000 = Rp 3.750.000, (9) jumlah biaya produksi semua = Rp 57.262.500, (10) bila tanpa pendamping, maka biaya produksi hanya = Rp 57.262.500 – Rp 30.000.000 = Rp 27.262.500.

Kedua, analisis harganya sebagai berikut: (1) target panen/ha 8 ton GKP x 85% = 6,8 ton GKG, utk luas 1,5 ha = 10,2 ton GKG, (2) harga GKG Rp 6.000/kg, (3) jumlah pendapatan seluas 1,5 ha =10,2 ton x Rp 6.000/kg = Rp 61.200.000

Ketiga, negosiasi dengan polda dan penggarap adalah: (1) modal DPKLTS Rp 57.262.000, dan itu harus kembali, (2) jumlah pendapatan dikurangi modal: Rp 61.200.000 – Rp 57.262.000 = Rp 3.933.000, (3) bagi hasil, DPKLTS, Polda Jabar, penggarap masing-masing 1/3 bagian, masing-masing = Rp 3.933.000/3 = Rp 1.311.000, (4) Polda Jabar dan penggarap mendapat ilmu SRI dan penghargaan, (5) tanah kembali sehat dan subur, (5) bila tanpa pendamping maka pendapatan akan

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 153

menjadi Rp 61.200.000 – Rp 27.262.500 = Rp 33.937.500, dan bagi hasilnya masing-masing Rp 33.937.500/3 = Rp 11.312.500.

Keempat, perbandingan bila penanaman tanpa menggunakan metode SRI diperhitungkan sebagai berikut: (1) panen per ha maksimum 3 ton GKP, untuk 1,5 ha maksimum 4,5 ton GKP = 4,5 x 85% = 3,825 ton GKG x Rp 4.800.000 per ton = Rp 18.360.000, (2) biaya produksi dihitung normatif Rp 6.000.000, maka pendapatan Rp 18.360.000-Rp 6.000.000 = Rp 12.360.000, (3) bagi hasil Polda Jabar dan penggarap, masingmasaing separuhnya = Rp 6.180.000, (4) Polda Jabar dan penggarap tidak mendapat ilmu SRI.

Kelima, sebagai catatan pengalaman DPKLTS menyawah praktik tanam padi SRI di sawah milik Polda Jabar adalah: (1) lain kali dilakukan sendiri, tanpa pendamping, karena pendamping mahal biayanya, (2) sebelumnya luas sawah harus diukur dengan benar karena akan mempengaruhi biaya produksi dan hasil panen, semula diperkirakan luas sawah = 1,5 ha, ternyata hanya 7.600 m2, (3) lahan sawah harus betul-betul bersih dari kotoran limbah dan plastik, karena sangat mempengaruhi biaya pengolahan tanah, (4) sangat terbukti bahwa keuntungan pendapatan petani dengan metoda SRI bisa berlipat ganda 3 bahkan 5 kali dari metode konvensional, dan mutu padi dan berasnya pun sangat tinggi.

Menyawah tidak cukup dengan berteori di atas meja, berseminar, dan lain-lainnya, tetapi harus langsung berpraktek di sawah, supaya tahu betapa tidak mudahnya bersawah itu, dan betapa mulianya jasa petani padi sawah untuk kehidupan kita semua.***

154 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

26

JURNALISME LINGKUNGAN MENEMBUS BATAS Adi Raksanagara

Sahabat DPKLTS Jurnalis Destinasia Magz, Culture and Tourism

S

ederhananya

jurnalisme lingkungan merupakan bagian dari

pentahelix yang memfokuskan pemberitaannya di seputar lingkungan hidup. Jurnalisme ini berupaya mendeskripsikan fakta yang kemudian menjadi bahan pemikiran solutif bagi komponen pentahelix lainnya berkenaan dengan lingkungan hidup.

Setiap berita selalu terdapat pesan (message) baik yang tersurat atau tersirat di dalamnya. Untuk menyampaikan pesan klasik di bidang lingkungan hidup seperti “Dilarang Buang Sampah Sembarangan” saja hingga artikel ini ditulis masih sering kita melihat ketidakpatuhan atas pesan ini di kalangan masyarakat. Ini baru dari satu pesan.

Belum dari pesan-pesan lain yang terkait permasalahan lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup masih merupakan topik pemberitaan yang tidak seksi, kecuali pemberitaan kebencanaan, apa lagi dengan merenggut banyak korban manusia.

Penyebaran informasi lingkungan di Indonesia beberapa dekade ini memang sudah bahkan sering dilakukan. Konteksnya asyik juga “sosialisasi dan edukasi.” Namun sepertinya karena keasyikan bersosialisasi dan mengedukasi dengan embel-embel program, gaya

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 155

berkomuniaksinya pun begitu-begitu saja, abai memperhatikan ada keengganan di masyarakat untuk mengapresisasi atau menyikapinya.

Perilaku masyarakat kita pun kebanyakan masih begitu-begitu saja.

Di bidang lingkungan hidup terdapat juga kejurnalistikan yang membidanginya, yaitu Jurnalisme lingkungan, yang mengarahkan pemberitaannya kepada masyarakat luas yang tidak dipengaruhi oleh batas wilayah administratif.

Pemberitaan tentang peristiwa lingkungan hidup di suatu lokasi, misalnya, diolah dan dipublikasikan hingga pengaruhnya sampai ke masyarakat di wilayah ekologis atau budayanya. Jurnalisme lingkungan menyampaikan seruan kepada masyarakat agar mampu dan mau berpartisipasi dalam gerakan menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup.

Berita lingkungan tidak hanya mengabarkan sebuah peristiwa, namun bagaimana kemudian dapat memotivasi masyarakat dalam menyikapi permasalahan lingkungan hidup, sehingga mereka tergerak untuk turut serta dalam upaya melestarikannya.

Seperti kita kini sedang menghadapi pekerjaan berat menuntaskan permasalahan di Sungai Citarum. Sungai di Jawa Barat yang panjangnya tak lebih dari 300 kilometer itu menjadi pekerjaan nasional dengan melibatkan Istana Negara.

Programnya dikenal dengan nama Citarum Harum. Ini bukan evaluasi, namun kita melihat bahwa permasalahan sungai tidak semata-mata hanya melulu tentang tangible batang sungai itu sendiri. Bukankah disebut-sebut pula bahwa lingkungan yang memengaruhi Citarum mencakup 13 kabupaten/kota?

Isu Sungai Citarum mencuat ketika kita tersadar oleh berita yang tersebar ke mancanegara bahwa sungai tersebut disebut-sebut sebagai sungai terkotor di dunia, dan polusi yang terjadi merupakan dampak dari perilaku manusia.

Benang merah komukasinya pun selayaknya berfokus kepada bagaimana bisa memengaruhi manusia di 13 daerah itu untuk melakukan perubahan sikap terhadap kondisi Sungai Citarum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masing-masing.

156 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Strategi Komunikasi Fungsi komunikasi memang untuk memunculkan pengaruh. Di dalamnya tersirat upaya memberi tahu, mengedukasi dan juga menghibur. Pengaruh komunikasi dapat ditimbulkan karena masyarakat merasa diberitahu, merasa teredukasi dan juga terhibur, to inform, to educate, to entertain, to influence.

Tentu saja dari sekian banyak aspek lingkungan hidup yang harus dikomunikasikan, ada berbagai strategi pula untuk memengaruhi publik terkait.

Umumnya komunikasi lingkungan yang sering kita lihat/baca dewasa ini terkesan vertikal dalam pengertian dari atas ke bawah, dari para ahli ke awam dari pemerintah ke rakyat, begitu seterusnya. Sedangkan apa yang ingin kita capai dari komunikasi lingkungan hidup itu adalah timbulnya riak kepedulian di berbagai komponen mulai dari akademisi, kalangan usaha, masyarakat dan juga pemerintahan untuk secara kooperatif ikut serta melestarikan lingkungan.

Dalam hal ini komunikasi yang horisontal, peer to peer communication dipandang lebih mudah menimbulkan pengaruh. Komunikan dan komunikator di posisi sejajar dalam hal permasalahan yang dihadapi dan juga setujuan dalam mencari dan menemukan solusinya. Kondisi ini dapat memunculkan rasa kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Di kalangan pegiat lingkungan pun sering kita mendengar istilah “ego sektoral,” sebagai dampak dari komunikasi yang pendekatnnya hanya seputar batas wilayah administratif dan komunikasinya juga vertikal.

Akibatnya terjadilah “kecemburuan” di antara mereka yang tidak terakomodasi program sosialisasi atau edukasi karena adanya batas wilayah administrasi.

Jangkauan jurnalisme lingkungan tidak dibatasi oleh batasan wilayah secara administratif. Namun. sesuai dengan fungsi komunikasinya, jurnalisme lingkungan menembus batas-batas itu, ke berbagai daerah yang dipengaruhi atau memengaruhi permasalahan lingkungan di suatu tempat tertentu baik secara ekologis maupun budaya.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 157

Permasalahan sungai, misalnya, tidak melulu ekspos permasalahan suatu DAS atau Daerah Aliran Sungai, tapi bagaimana jurnalisme lingkungan dapat mengakomodasi kebutuhan informasi dari dan untuk masyarakat di kawasan hulu hingga hilir DAS, Sub DAS hingga ke Mikro DAS suatu sungai, termasuk kewilayahan ekologisnya yang memengaruhi dan dipengaruhi sungai itu.

Ekspos aspek intangible suatu permasalahan lingkungan hidup dapat diandalkan oleh jurnalisme lingkungan untuk menembus batas-batas wilayah administratif. Selain sebagai bagian dari kinerja kooperatif berbagai komponen, jurnalisme lingkungan juga menelaah bagaimana peran “sejawat” pentahelix berlangsung sesuai koridornya masingmasing.

Dengan demikian, jurnalisme lingkungan berperan juga sebagai komunikator yang hasil kerjanya akan sangat membantu para pihak yang berkepentingan dalam monitoring dan evaluasi suatu program kegiatan lingkungan.

DPKLTS Sumber Informasi Lingkungan

Dari uraian tentang jurnalisme lingkungan, tergambar kiranya berbagai kendala jurnalistik dalam mengembangkan pemberitaan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan dampak positif.

Selain masih sedikit para pegiat media yang mendalami jurnalisme lingkungan, untuk menemukan nara sumber yang mengenali lapangan pun terkendala berbagai permasalahan teknis dan mobilitas.

Berkaitan dengan kegiatan hariannya, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda atau DPKLTS beserta jejaringnya bisa berperan sebagai bagian dari pengembangan jurnalisme lingkungan yang berkesinambungan. Utamanya dalam hal yang berkenaan dengan beberapa bidang garapannya.

DPKLTS dipandang kompeten sebagai sumber pemberitaan untuk kemudian disikapi oleh masyarakat dan juga oleh para pihak relevan, bahkan oleh DPKLTS itu sendiri sebagai program kerja yang terintegrasi.

158 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Hal ini dapat terlaksana dengan sudah adanya media publikasi berupa website dan media sosial yang dikelola oleh DPKLTS, misalnya melalui IMCS, Integrated Media Communications Services.

Selebihnya tinggal melaksanakan bimbingan teknis jurnalistik warga atau citizen journalism di kalangan internal DPKLTS dan jejaringnya, sehingga informasi berkenaan dengan lingkungan hidup menjadi wahana komunikasi antara DPKLTS dengan publik.

Publikasi ini juga merupakan komunikasi dengan media massa yang dapat mengembangkan jurnalisme lingkungannya. News berupa views yang disampaikan DPKLTS dapat dijadikan dasar pemikiran yang dikembangkan dalam depth reporting jurmalisme lingkungan di media massa.

Alternatif Upaya Selanjutnya

Berkenaan dengan potensinya sebagai sumber berita lingkungan yang kompeten, selayaknya DPKLTS menyelenggarakan optimalisasi media publikasi yang telah dimiliki dengan memberdayakan jejaringnya sebagai kontributor konten publikasi.

Ketersediaan kontributor bisa menjaga kesinambungan komunikasi DPKLTS dengan para pihak dan masyarakat sesuai visi dan misi yang diembannya.

Selain itu, DPKLTS mengambil peran dalam pengembangan jurnalisme lingkungan di kalangan media massa melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi terpumpun, pelatihan, dan lain-lain yang kemudian menjadi mitra media dalam berbagai program yang diemban DPKLTS. Dengan langkah-langkah tersebut di atas, DPKLTS semakin berpontesi untuk melaksanakan misinya dalam:

Pertama: Membantu masyarakat untuk mendapatkan kesadaran sosial atas apa yang sedang terjadi terhadap lingkungan mereka.

Kedua: Membantu masyarakat mendapatkan informasi yang memadai untuk memutuskan sikap.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 159

Ketiga: Menggerakkan masyarakat untuk terlibat dan bertindak dalam pelestarian lingkungan hidup.

Keempat: Menekan pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan informasi lingkungan hidup sebagai landasan tindakan dan kebijakan yang diambil.

Kelima: Memberi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan DPR tentang pelestarian lingkungan atau pengendalian praktik-praktik yang merusak lingkungan.***

160 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

27

MEMBANGUN INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN Ronny Lukito

Sahabat DPKLTS Direktur Utama PT Eigerindo Multi Produk Industri

B

idang industri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu industri

barang dan industri jasa. Industri barang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, contohnya seperti industri pakaian, mobil, furniture dan sebagainya. Industri jasa merupakan kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan jasa, contohnya: industri transportasi, retail, distribusi, asuransi dan kesehatan.

Tujuan pembangunan industri sangatlah banyak, di antaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan penerimaan devisa lewat ekspor hasil produksi, meningkatkan penggunaan hasil produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan barang-barang impor, dan meningkatkan kesempatan kerja.

Namun di samping memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, sebagian perkembangan industri terkadang memberikan dampak negatif, terutama bagi lingkungan karena pada kenyataannya beberapa pembangunan industri membutuhkan eksploitasi sumber

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 161

daya alam sebagai bahan baku industri. Memang di sisi lain kita semua juga maklum, bahwa terdapat keterbatasan ketersediaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan dalam menerima limbah dan emisi.

Maka dari itu, perlunya dikembangkan sebuah industri yang ramah lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERPRES No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Go Green dan Konsep Sustainability

Go Green atau yang juga dikenal dengan istilah ramah lingkungan merupakan rangkaian aktivitas pelaku industri yang mengarah pada pengurangan atau bahkan meniadakan dampak buruk pada ekosistem lingkungan.

Pemerintah mendefinisikan industri ramah lingkungan atau industri hijau ini sebagai industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian lingkungan hidup dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Secara umum, industri ramah lingkungan memiliki karakteristik utama, seperti menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, menerapkan reduce, repair, reuse, recovery, dan recycle pada proses produksi, menggunakan energi yang rendah, menggunakan volume air yang rendah, menggunakan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten, meminimalkan limbah atau bahkan zero waste, dan menggunakan teknologi rendah karbon.

Selain ramah lingkungan, suatu industri juga harus berkonsep keberlanjutan atau sustainability. Dalam ekologi, keberlanjutan berasal dari kata 'sustain' yang artinya 'berlanjut' dan 'ability' yang artinya 'kemampuan', yaitu sebuah sistem yang mampu bertahan hidup dan terus berproduksi tanpa batas.

Prinsip keberlanjutan ini mencakup lima prinsip yang saling terhubung, yaitu aspek kehidupan manusia (people), lingkungan hidup (planet), kesejahteraan (prosperity), kedamaian (peace) dan kerja sama (partnership). Jadi industri yang berkelanjutan merupakan industri yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian masyarakat inklusif yang sejahtera dalam negara yang makmur serta lingkungan yang lestari,

162 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

melalui kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor industri swasta dan masyarakat secara global.

EIGER, Semangat dan Komitmen

PT Eksonindo MPI dan PT Eigerindo MPI adalah perusahaan industri yang memproduksi dan mendistribusi EIGER merek dagang asal Indonesia. EIGER adalah merek perlengkapan berbagai aktivitas outdoor seperti mendaki gunung, berkemah, panjat tebing, traveling, bertualang dengan sepeda motor, dan outdoor lifestyle, mulai dari tas, ransel, topi, kemeja, T-shirt, celana, jaket, tenda, sepatu, sandal dan masih banyak lagi perlengkapan dan peralatan untuk berpetualang di alam terbuka.

EIGER didirikan pada tahun 1989 di Bandung bawah naungan PT Eigerindo Multi Produk Industri. Produk peralatan outdoor ini berkembang dari UMKM, semula diproduksi dengan dua mesin jahit menjadi sebuah perusahaan industri outdoor dan gaya hidup, di Indonesia.

Awalnya, Founder EIGER Ronny Lukito yang lulusan STM dan tidak sempat mengenyam bangku kuliah di perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi saat itu, mencoba mengembangkan usaha toko tas milik keluarga di sebuah rumah kecil di Kota Bandung, Secara perlahan, Ronny Lukito sebagai anak laki-laki satu-satunya dari enam bersaudara, dari ayah, Lukman Lukito dan ibu, Kurniasih, memulai produksi tas dengan merek Butterfly. Dalam merintis usaha ini, Ronny membeli dua mesin jahit, peralatan, dan sedikit bahan baku pembuatan tas dengan modal kurang dari 1 juta.

Pada tahun 1979, nama Butterfly kemudian diubah menjadi Exxon, kemudian menjadi Exsport (Exxon Sporty) hingga lahirlah merek lainnya, salah satunya EIGER, sebagai produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan perlengkapan dan peralatan pegiat alam terbuka. Industri tersebut yang pada awalnya hanya berskala rumah tangga dengan ekonomi keluarga yang terbatas.

Nama EIGER sendiri terinspirasi dari Gunung Eiger dengan ketinggian 3.970 mdpl dan menjadi gunung tersulit didaki ke-3 di dunia yang terletak di Bernese Alps, Swiss. Saat ini, nama EIGER juga mengandung makna : Education, Inspiration, Green Life, Experience, dan Responsibility.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 163

Di sisi lain, Brand EXSPORT pernah memperoleh penghargaan Upakarti dari Pemerintah Republik Indonesia atas usahanya dalam menjalin kemitraan dengan para pengrajin tas. Dengan memberikan modal pada awal usaha bagi belasan pengrajin serta membeli tas hasil produksi mereka. Selain itu pada tahun 1995, EXSPORT pun mendapatkan penghargaan SAHWALI Award sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan serta penghargaan internasional, Arch of Europe Gold Star Award for Quality tahun 1996, dari Spanyol, sebagai perusahaan yang berorientasi pada kualitas terbaik. EXSPORT dan EIGER mulai melangkah sebagai industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Perjalanan kesuksesan EXSPORT dan EIGER tentu mengalami liku-liku serta pasang surut. Keputusan pengembangan bisnis yang kurang pertimbangan, terlebih saat zaman krisis moneter, menyebabkan Perusahaan hampir terpuruk. Namun, berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa dan kerja sama tim, EIGER bisa bangkit dan bahkan berkembang lebih baik. Dalam keadaan sulit itu, Ronny Lukito berjanji bahwa apabila usaha EIGER bisa bangkit kembali, EIGER akan menjadi bisnis yang lebih peduli terhadap lingkungan hidup, berguna untuk masyarakat dan lebih memperhatikan aspek sustainability.

Eiger dan Jaringan Komunitas

Berangkat dari rasa peduli sekaligus keprihatinan terhadap kondisi lingkungan, pada tahun 2010, Ronny Lukito bersama rekannya mencanangkan sebuah yayasan bernama Gerakan Tanam Indonesia (GTI) yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup melalui gerakan penghijauan. Yayasan ini sudah membibitkan lebih dari 40.000 pohon Pancasila (Tabebuya) dan Mahoni Uganda yang banyak tumbuh di Taman Hutan Raya (Tahura) Djuanda Bandung.

Di tahun 2012, bekerjasama dengan Bapak Doni Monardo melalui Paguyuban Budiasi juga telah mendistribusikan sekitar enam juta bibit pohon ke Lampung dan Kalimantan. Tak hanya kirim dan tanam, program GTI ini juga melakukan kontrol dan pengawasan per tiga bulan setiap tahunnya. EIGER mendukung Yayasan Citarum Harum yang juga dibidani oleh Bapak Doni untuk membenahi Sungai Citarum yang merupakan bentuk pencegahan bencana dengan memperhatikan kondisi hulu sungai.

164 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Di masa pandemi Covid-19 tahun ini, EIGER tetap berupaya untuk terus berproduksi tanpa harus merumahkan karyawannya. Saat ini, Eigerindo dan Eksonindo didukung oleh 3.000 orang karyawan ditambah dengan berbagai mitra industri kecil yang bernaung di bawah EIGER yang jumlahnya hampir mencapai 10.000 orang.

Produk yang dihasilkan juga tak hanya tas, tetapi juga merambah ke apparel, fashion outdoor, equipment, dan accessories. EIGER menjual 8 juta hingga 10 juta produk dengan kurang lebih 1500 desain untuk seluruh kategori setiap tahunnya. Brand yang masih satu group dengan EIGER adalah brand EXSPORT dan BODYPACK. Saat ini, PT Eigerindo MPI mengelola sekitar 200 toko yang terbagi menjadi flagship store, adventure store, dan showroom yang tersebar dari pulau Sumatra hingga Papua.

Sesuai dengan misi PT. Eigerindo MPI yang menyatakan komitmennya untuk mendukung program Sustainable Development Goals yang digencarkan oleh pemerintah, maka EIGER pun telah meluncurkan serangkaian produk yang ramah lingkungan, salah satunya adalah ransel serial EcoSavior yang dengan inovasi frame bambunya , berhasil meraih Good Design Selection Award 2020.

Pada tahun 2021 ini EIGER lebih fokus dan serius lagi terhadap program dan aktivitas yang berhubungan dengan sustainability. EIGER menyadari bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab dari setiap pelaku bisnis terhadap kelestarian dan keberlanjutan, sehingga EIGER berkomitmen untuk menjalankan program dan aktivitas tersebut dengan lebih baik dan benar.

Tahun 2021 ini juga EIGER sudah menyelenggarakan Pelatihan Materi Sustainability untuk seluruh jajaran pimpinan perusahaan di internal, penyusunan Sustainability road map 2021 - 2025, bekerja sama dengan Konsultan Sustainability agar lebih memahami proses pencapaian road map tersebut. Setiap akhir tahun hasil dan pencapaian EIGER sehubungan dengan aktivitas sustainability itu, akan diumumkan secara terbuka kepada publik agar bisa mengikuti perkembangannya.

Hingga kini, peminat, dan pembeli produk EIGER terus berkembang.

Salah satu strategi pemasaran yang diterapkan adalah dengan menggunakan kekuatan komunitas yang dibangun EIGER. Dengan jaringan komunitas yang terus berkembang, EIGER setiap tahunnya

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 165

memiliki agenda untuk mendukung berbagai kegiatan dari komunitas, serta memberikan dukungan bantuan selama pandemi ini bersama para komunitas.

Semua orang, terutama para generasi muda tentu bisa membangun usaha industri yang mulai mengarah pada ramah lingkungan dengan lebih baik lagi.

Akhir kata, dalam ketidaksempurnaan kita, diperlukan semangat dan keberanian untuk mulai melangkah, dengan doa dan upaya terus menerus untuk memperbaiki diri, agar kita sama sama menjaga tanahair dan bumi tercinta, karunia dari Tuhan Sang Pencipta.

Terima kasih. Salam Lestari. Selamat berulang tahun yang ke-20 kepada Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda yang memegang teguh komitmen sustainability dalam menjaga alam agar lestari.***

166 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

28

GEOWISATA DAN KONSERVASI PUSAKA BUMI CITATAH Deni Sugandi

Sahabat DPKLTS Fotografer Kebumian Aktif di Publikasi Badan Geologi, Kementerian ESDM

B

ila kita berkendara dari arah Cianjur menuju kota Bandung, selepas

Cipatat kita akan menikmati jalanan yang meliuk-liuk mengikuti kontur perbukitan. Sedikit mendaki memotong kawasan karts Citatah, dicirikan dengan jajaran perbukitan runcing, menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan provinsi. Perbukitan karst tersebut membentuk rupa bumi yang menawan.

Punggungannya memanjang dari Cikamuning atau Tagog Apu, menerus ke arah selatan hingga sekitar Saguling, dengan panjang kawasan kurang lebih 6 kilometer. Itulah perbukitan batuan karbonat tertua di pulau Jawa yang tersingkap di darat. Luasannya hampir mencapai 10.320 hektar, terdiri dari 1.794 hektar lahan sawah, dan perbukitan mencakup luas 8.526 hektar, masuk ke dalam Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Arah pandangan ke sebelah utara, tampak Pasir Bancana, sejajar dengan Gunung Masigit, Pasir Pawon dan Karang Panganten. Kemudian di sebelah selatannya, berjajar Pasir Urayan, Gunung Guha, Gunung Balukbuk, Pasir Batununggal, Pasir Tanggulun, Gunung Manik-Karang Hawu. Masing-masing perbukitan memiliki bentuk berbeda serta

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 167

menawan, menandakan bentang alam tersebut ditatah dalam waktu yang sangat lama sekali. Perbukitan tersebut disusun oleh batuan karbonat yang terbentuk pada Oligosen Akhir hinga Miosen Awal atau sekitar 33 hingga 22.5 juta tahun yang lalu. Di dalamnya didapati keunikan bentang alam, bukti sejarah manusia prasejarah diperkirakan umur 10.000 hingga 5000 tahun. Hasil penggalian arkeologi 1999 hingga 2003 ditemukan alat-alat batu, gerabah, bongkah batu andesit sebagai alat tumbuk, hingga ditemukannya tulang-tulang binatang yang menandakan Guha Pawon merupakan rumah manusia prasejarah.

Saat ini bentang alam perbukitan karst tersebut secara perlahan telah mengalami degradasi lingkungan, dan bahkan bisa hilang dari peta rona bumi. Perubahan tersebut diakibatkan oleh kegiatan eksploitasi secara masif, dan secara terus-menerus. Catatan Walhi Jawa Barat, terdapat lebih dari 30 perusahaan tambang yang beropersi, dan diperkirakan hampir habis izin eksplorasi dan eksploitasinya. Dari jumlah tersebut belum termasuk pertambangan yang sifatnya ilegal.

Aktivitas penambangan kapur dan marmer telah berlangsung sejak masa kolonial, kemudian semakin gencar seiring otonomi daerah pascareformasi. Karst Citatah memiliki karakter karst dengan kualitas terbaik, sebagai bahan baku primer produk seperti semen dan marmer, dan batu hias. Sumber daya alam inilah yang menjadi primadona sebagai sumber tambang yang telah diusahakan sejak puluhan tahun.

Upaya Perlindungan

Saat ini pengelolaan kawasan dan sumber daya alam di wilayah Citatah, sebagian telah dilindungi melalui keputusan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).

Pemahaman karst dalam pengertian Permen tersebut meliputi bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batugamping dan/atau dolomit.

Pengertian berikutnya adalah Kawasan Bentang Alam Karst merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional, menjadi dasar bagi Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

168 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Turunannya adalah fungsi strategis, menjadikan adanya kepastian hukum perlindungan dan pemanfaatan karst, karena menjadi jelas mana batugamping (karst) yang harus dilindungi melalui KBAK, dan yang bisa dimanfaatkan. Dalam aspek pemanfaatannya tentunya berkaitan dengan kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan bahan baku tambang, pariwisata dan pemanfaatan air.

Sedangkan dari sisi perlindungan berupa perlindungan air tanah, sebagai sarana pembelajaran dan pengetahuan serta manfaat sosial dan budaya. Sedangkan kewenangan tata ruang berada di Badan Geologi Kementerian ESDM, menengahi dari segala kepentingan industri dan aspirasi masyarakat.

Konflik karst selalu terjadi di Jawa Barat, seperti adanya penolakan warga terhadap PT. Siam Cement Group di Kabupaten Sukabumi, terkait dengan limbah B3 yang dihasilkan kegiatan penambangan. Limbah tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan dan mengganggu DAS Cimandiri. Sedangkan di Citatah yang terjadi pada 2015, berupa konflik terbuka antara masyarakat yang diwakili oleh Forum Pemuda Peduli Karst Citatah (FP2KC), mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bertindak menertibkan tambang-tambang ilegal. Hasilnya di tahun 2016 adalah revisi Peraturan Gubernur terkait karst Citatah, kemudian disinkronkan dengan peraturan daerah setempat, guna penertiban kegiatan penambangan.

Pada 2018, konflik terjadi di internal antara pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemeritah Pusat.

Pusaran permasalahan berkisar politis, terjadi seiring proses pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat. Baik konflik kepentingan politis hingga kebijakan, semuanya bermuara pada kegiatan eksploitasi. Kegiatan ekstraktif yang menghasilkan kegiatan ekonomi tinggi, terutama untuk pendapatan kas daerah. Kegiatan tersebut menuntun pada kondisi degradasi lingkungan, jauh dari kegiatan konservasi.

Geowisata Tanpa Penambangan

Pemanfaatan sumber daya alam tesebut tidaklah harus melalui kegiatan eksploitasi, namun bisa berbasis konservasi melalui kegiatan pariwisata berkelanjutan. Jenis wisata berbasis edukasi yang menafaatkan sumber daya alam melalui aktivitas wisata yang berbasis ilmu kebumian, disebut wisata bumi atau geowisata.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 169

Geowisata atau geotourism dalam bahasa Inggris, pertama kali dikenalkan sejak 1990an. Dikenalkan oleh Tom Hose pada tahun 1996, dalam tuisannya Geotourism, Or Can Tourists Become Casual Rock Hounds (Geology on Your Doorstep). Geowisata adalah aktivitas pariwisata yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam geologi, berupa bentang alam, proses alam yang sudah atau sedang berlangsung, fosil, mineral, hingga fitur alam yang memiliki potensi warisan bumi dengan nilai tinggi. Geowisata mendorong pemahaman akan lingkungan hidup dan budaya, apresiasi dan konservasi serta kearifan lokal.

Kriteria dalam geowisata meliputi aspek informasi berbasis ilmu kebumian, aspek keberagaman dan nilai unggul destinasi pariwisata, keindahan bentang alam baik proses fenomena alam hingga nilai keunikan kawasan. Selain itu harus memiliki aktivitas petualangan serta edukasi dan pemahaman konservasi. Ujungnya adalah pemberdayaan masyarakat lokal, melalui kegiatan geowisata.

Kegiatan geowisata di kawasan karst Citatah telah hadir sejak 2018, seperti di kawasan Karang Hawu atau Tebing Hawu, diinisiasi oleh FP2KC. Diantaranya adalah pengelolaan oleh Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis di wisata panjat di Tebing Hawu. Di Karang Panganten dikelola oleh Karang Taruna melalui pendampingan FP2KC, kemudian di Pasir Pawon atau dikenal Pasir Pawon, serta di kawasan yang sama di Guha Pawon dikelola melalui Pokdarwis. Untuk aktivitas di destinasi wisata petualangan pemanjatan, seperti di Tebing 48 Gunung Manik, dikelola oleh Karang Taruna Desa. Sedangkan di Tebing Pabeasan, dikenal dengan Tebing 125 dikelola oleh Pokdarwis setempat.

Para pengelola melalui Pokdarwis, maupun pendampingan FP2KC saat ini, secara tidak langsung telah melakukan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata yang memanfaatkan sumber daya alam bentang karst, tanpa harus menambang. Keberadaan fitur-fitur alam tersebut sebagai modal dasar pariwisata berbasis alam yang muaranya adalah kegiatan konservasi. Mempertahankan bentang alam, sekaligus mendapatkan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal melalalui kegiatan geowisata.*** 170 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

29

ASA AIR, HUTAN, DAN LINGKUNGAN DI TATAR SUNDA REFLEKSI 20 TAHUN DPKLTS Oman Abdurahman

Sahabat DPKLTS Kepala Museum Geologi (2015-2018) Dosen di Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP)

S

ekitar sepuluh tahun yang lalu saya mulai mengenal

Dewan

Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) dan kegiatannya melalui acara presentasi-presentasi dari alm. Prof. Mubiar, dan juga dari Pak Sobirin. Tema presentasi-presentasi itu terutama tentang budidaya padi SRI Organik Indonesia dan pengelolaan hutan, khususnya di Tatar Sunda. Dalam perjalanan saya sebagai mitra DPKLTS, saya juga sering menyimak tema lainnya, seperti tema bambu dan sampah, misalnya dari Kang Taufan, dan anggota DPKLTS lainnya.

Dalam mengenang 20 tahun DPLKTS, izinkan saya menyampaikan sedikit refleksi, lebih tepatnya sebuah asa atau harapan akan kiprah DPKLTS ke depan. Ini semacam saripati pengalaman selama berkegiatan dengan DPKLTS juga “mimpi” saya sendiri. Saya menyadari, mungkin asa ini belum sempat diwujudkan oleh DPKLTS saat ini.

Namun, dengan modal kemitraan dan jejaring yang telah diraih, bukan tak mungkin DPKLTS beserta mitranya ke depan dapat merealisasikannya.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 171

Renungan ini berada di seputar air, hutan, dan satu konsep pengembangan wilayah berbasis konservasi yang disebut geopark. Di dalamnya, disentuh pula tentang bambu, padi organik, sampah, pekarangan, mitigasi bencana, dan perubahan iklim. Perhatian akan tradisi dengan kearifan lokalnya, seperti karakter DPKLTS, menjadi bingkai yang merajut semuanya. Selain itu, topik-topik tersebut sebagian telah terbukti mampu dikelola dengan baik oleh mereka yang berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal.

Air: Antara Jejak Tradisi dan Kenyataan Sehari-hari

Air atau cai bagi masyarakat Tatar Sunda atau Jawa Barat adalah sumber kahirupan (kehidupan) dan kahuripan (penghidupan), juga tempat pangancikan (bersemayam) diri. Hal ini sebagaimana tampak dalam tinggalan budaya yang masih ada, baik berupa catatan sejarah, peribahasa, tradisi, kesenian, dan lainnya.

Sebagai contoh, nama-nama tempat di Tatar Sunda yang banyak berawalan “Ci”, yang berarti mengandung air atau berkaitan erat dengan air, seperti “Citarum”, “Cicadas”, “Citanduy”, dan seterusnya. Jejak keserasian manusia dan alam juga terekam dalam peribahasa, misal, herang caina, beunang laukna; ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak, dan seterusnya; upacara adat misalnya “Hajat Laut”, Kawin Cai”, dan lain-lainnya.

Salah satu jejak budaya di Tatar Sunda warisan dari masa lalu adalah ajaran Patanjala. “Kita tiru wujud patanjala, pata berarti air, jala berarti sungai, tidak akan sia-sia amal baik kita, bila (kita) meniru sungai itu.

Terus tertuju kepada (alur) yang akan dilalui, senang akan keelokan, jangan mudah terpengaruh, jangan mempedulikan (hal-hal) yang akan menggagalkan amal baik kita, jangan mendengarkan ucapan yang buruk, pusatkan perhatian kepada cita-cita sendiri, ya sempurna, ya indah …”

(Amanat Galunggung, Atja dan Saleh Danasasmita, 1981). Demikian saripati Patanjala yang sering ditanggap oleh jajaran DPKLTS dari narasumbernya yang setia menggeluti ajaran tersebut di masa kini, Kang Rahmat Leuweung.

Saya menyaksikan, sedikit banyak DPKLTS juga menerapkan ajaran Patanjala dalam mengeluarkan kebijakan atau melakukan aksi pengelolaan sungai dan daerah aliran sungai (DAS)-nya di Tatar Sunda.

172 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Memang tidak akan bisa sagemblengna (total), karena beberapa kendala yang di luar kemampuan untuk melewatinya.

Jejak budaya atau tinggalan tradisi, beberapa di antaranya masih hidup di masa kini, menunjukkan bahwa Tatar Sunda, di masa lalu, subur makmur oleh dan karena air. Tersebab, air yang melimpah itu oleh masyarakat di masa lalu, ditata, dikelola dan dimanfaatkan secara kreatif, bijak, dan selaras dengan lingkungan. Inilah yang oleh DPKLTS berusaha dibangkitkan kembali. DPKLTS berupaya merevitalisasi kearifan lokal dalam mengelola “warung jamu” (waktu-ruang-jumlahmutu) sumber daya air dan lingkungannya (mata air, sungai, danau, hutan, dan lainnya).

Kenyataannya kini sumber daya air di Indonesia, tak terkecuali di Tatar Sunda, masih menghadapi masalah “warungjamu”. Menurut pak Sobirin (2018), dalam bentuk angka indeks penggunaan air (IPA), diperoleh IPA untuk Jawa Barat lebih dari nilai 1 (satu). Ini berarti ketersedian air tidaklah cukup melimpah dan distribusi serta fluktuasinya masih belum merata. Hal ini terbukti dengan masih adanya kejadian banjir di musim hujan dan kekeringan, di beberapa tempat bahkan kekurangan air baku air minum, di musim kemarau.

Namun demikian, pengelolaan air yang bijak tinggalan para leluhur di masa lalu itu, sebenarnya adalah modal dasar dan kekayaan besar untuk pengelolaan sumber daya air ke depan. Bahkan, airlah, salah satunya, yang menyatukan konservasi dan tradisi serta wisata (“Cai Pesona Wisata Air Jawa Barat”, Oman Abdurahman, dkk, Disparbud Jabar 2020).

Beberapa peluang pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan budaya, dan tentunya, perkembangan teknologi, mulai dari inventarisasi data, implementasi atau pemanfaatan, hingga ke sosialisasi pengelolaan, juga dari konsep dan teknologi rain water harvesting, resapan air vegatif maupun non vegetatif, hingga ke pengelolaan DAS. Pengelolaan DAS sebenarnya sudah termasuk kegiatan penyelesaian berbagai masalah “cross-cutting issues” (CCI’s), seperti pembangunan berkelanjutan atau apa yang kini dikenal sebagai SDG’s (Sustainable Development Goals).

Contoh kegiatan lainnya yang termasuk penyelesaian CCI’s: tani padi organik hemat air, pengembangan wisata hutan dan geowisata-geopark

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 173

(akan dikemukakan di akhir tulisan ini), budidaya bambu dan beberapa jenis tanaman pengumpul air lainnya, pengelolaan sampah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, komponen kegiatan pengelolaan sumber daya air dominan, dan DPKLTS, sedikit banyak, telah berperan.

Hutan: Kabuyutan Mulai Dari Pegunungan Hingga Pesisir

Seiring dengan perhatian untuk menjaga waktu (agar ada setiap saat, tidak terpengaruh musim), ruang (distribusi merata), jumlah dan mutu, disingkat oleh pak Sobirin sebagai “warung jamu”, dari sumber daya air, DPKLTS juga menaruh perhatian atas hutan. Tentu, karena hutan adalah sumber air yang utama, juga berfungsi pengendali banjir.

DPKLTS jelas menempatkan hutan sebagai poros utama kegiatannya sebagai tercermin dari nama organisasi tersebut. Untuk pengelolaan hutan ini, DPKLTS juga merevitaslisasi salah satu nilai pokok dari tradisi atau budaya Tatar Sunda, yakni (hutan sebagai) kabuyutan yang berperan penting dalam pengelolaan lingkungan.

Sebagai kabuyutan, hutan adalah kepentingan sumber daya bersama, seperti air, dan fungsi lindung kawasan di bawahnya. Berbagai presentasi dari pak Sobirin, maupun aksi lapangan dalam hal ini saya saksikan sendiri, sudah pada trek memperlakukan hutan sebagai kabuyutan, yang dibaginya menjadi tiga area: leuweung titipan (istilah sekarang: hutan konservasi), leuweung tutupan (hutan lindung), dan leuweung baladahan (hutan produksi).

DPKLTS mewarisi semangat Rakgantang (Gerakan Gandrung Tatangkalan) yang dicetuskan oleh mang Ihin, panggilan akrab dari Letjen TNI (Purn) Solihin GP, mantan Gubernur Jawa Barat periode 1970-1975. Seharusnya demikian, karena mang Ihin adalah sesepuh DPKLTS. Rakgantang adalah gerakan penghijauan masif di seluruh Tatar Sunda di tahun 1970-an, jauh sebelum lahirnya KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada 1982.

Di area kehutanan ini, DPKLTS berkiprah aktif dalam memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah perihal kebijakan pengelolaan hutan yang baik dan benar, selain juga sosialisasi kepada masyarakat perihal yang sama, juga memberi contoh praktek penghijauan di lahanlahan kritis.

174 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Perjuangan DPKLTS terkait kehutanan (dan kaitannya yang erat dengan sumber air) sangat serius. Misalnya, saat penolakan atas rencana pembangunan Bendungan Jatigede. Untuk penyediaan air irigasi pesawahaan dan lain-lain kebutuhan, di kawasan hilir yang dituju oleh rencana dibangunnya bendungan tersebut, DPKLTS mengusulkan solusi pengelolaan hutan, termasuk menghutankan kembali banyak lahan gundul di kawasan DAS Cimanuk, bagian hulu dari area rencana tubuh bendungan.

Demikian juga konsep talun (hutan kebun) merupakan materi kampanye yang khas dari DPKLTS dalam upaya menaikan rasio hutan atau jumlah lahan hijau kawasan lindung di Jawa Barat yang tak kunjung mencapai target. Perhitungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa luas kawasan lindung Jawa Barat adalah 45 persen dari luas wilayah, padahal oleh DPKLTS dihitung luasnya 55 persen, yaitu berdasar kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan.

Perjuangan memulihkan kawasan lindung ini merupakan prioritas DPKLTS, karena dari tahun ke tahun kondisi kawasan lindung Jawa Barat ini stagnan pada kondisi tidak lebih dari 20% yang terbilang sehat.

Itulah yang menjadi penyebab Jawa Barat selalu terancam bencana hidrometeorologi sepanjang tahun, banjir dan longsor di musim hujan, serta kekeringan dan kurang air di musim kemarau.

Satu catatan lain yang penting perihal penghutanan (reboisasi atau sejenisnya), adalah hutan kaitannya dengan mitigasi bencana. Bahwa selain reboisasi di kawasan hulu dalam rangka mitigasi bencana banjir, hutan juga perlu ditumbuhkan atau dipelihara jika sudah ada, di kawasan pesisir yang rawan bencana tsunami.

Dengan demikian, DPKLTS ke depan juga dapat memberikan arah kebijakan dan menggerakkan masyarakat untuk menumbuhkan hutan di wilayah pesisir guna mitigasi bencana tsunami.

Revitalisasi Bambu, Padi Organik dan Olah Sampah

Salah satu tanaman yang kental dengan nilai tradisi dari Tatar Sunda, serba guna, dan ramah lingkungan adalah bambu. Tidak heran, bambu pun menjadi perhatian dan garapan DPKLTS. Salah satu karya DPKLTS dalam hal ini adalah “Rumah Bambu Tahan Gempa (Rumbutampa)” yang dipraktekkannya di Cigalontang, Tasikmalaya. Hal ini pernah dimuat

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 175

dalam artikel berjudul Rumbutampa Upaya Mitigasi Gempa di majalah Geomagz, Volume 6, Nomor 2, bulan Juni 2016, halaman 50-53.

Selain bambu, padi organik adalah tanaman lain yang menjadi perhatian penuh DPKLTS. Bahkan padi organik lebih dahulu menjadi perhatian dan perjuangan DPKLTS. Dalam hal ini, jenis padi organik yang diperjuangkannya adalah “SRI Organik Indonesia”, nama SRI adalah singkatan dari System of Rice Intenfication.

SRI Organik Indonesia merupakan temuan dari pak Alik Sutaryat, mitra ahli DPKLTS, pada 2000. Pada waktu itu pak Alik bekerja di BPTP IV (Balai Proteksi Tanaman Pangan) sebagai Field Leader II Wilayah Jabar di Ciamis. Sejak 2007, Pak Alik dalam perjuangannya memasyarakatkan padi organik ini, kemudian mendapat sokongan penuh dari alm. Prof.

Mubiar, Ketua DPKLTS 2001-2017, dan Pak Sobirin. Alm. Prof. Mubiar kemudian memformulasikan teori SRI ini secara akademis dengan nama “Bioreaktor”, yang secara formal beliau sampaikan dalam orasi pengukuhan guru-besarnya di ITB.

Antara bambu dan padi organik, khususnya SRI Organik Indonesia, memang banyak kesamaan atau saling keterkaitan. Keduanya adalah jenis rumput-rumputan. Bambu adalah tumbuhan atau tanaman yang multi manfaat. Padi adalah makanan pokok masyarakat Sunda, bahkan bangsa Indonesia pada umumnya, sejak berabad-abad yang lalu.

Bambu mampu menghasilkan air, yakni menyerap, menyimpan, dan mengeluarkan air dalam bentuk mata air. Sedangkan, padi SRI Organik Indonesia mampu menghemat air sampai 40% dari budidaya padi biasa.

Tepat kiranya DPKLTS untuk terus memperjuangkan garapan budidaya bambu dan padi organik SRI Organik Indonesia.

Ke depan, kiranya diperlukan revitalisasi budidaya bambu dan beras organik. Untuk bambu, revitalisasi diperlukan sehubungan dengan kebutuhan akan bambu yang besar, minimal 600 Ha (komunikasi lisan dengan Kang Pon, seorang pegiat bambu di Jawa Barat) saat ini, yang meliputi pengadaan lahan, pembibitan, hingga penanaman, panen, dan pasca panen.

Sementara itu, revitalisasi bambu sudah sangat mendesak, mengingat penggunaan bambu kini dan ke depan sangat menantang dan berpotensi sebagai komiditi yang dapat menyelesaikan CCI’s.

176 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Sedangkan untuk pertanian padi organik, diperlukan revitalisasi dalam hal teknologi pendukung. Misalnya, permesinan untuk menanam benih padi tunggal, sebagaimana salah satu ciri khas dari SRI Organik Indonesia adalah menanam padi benih tunggal; juga mesin untuk ngarambet (menyiangi) tanaman padi. Hal itu, selain untuk memudahkan pengerjaan budidaya, menanggulangi masalah kelangkaan tenaga kerja pertanian, juga agar pertanian padi organik ini lebih menarik bagi generasi muda.

Salah satu potensi bambu dan padi organik berkaitan dengan perubahan iklim, baik sisi mitigasi maupun adaptasi. Menurut hasil penelitian, bambu dapat menyerap 50 ton GRK (gas rumah kaca) setara karbondioksida per hektar per tahun. Ini adalah manfaat bambu untuk mitigasi perubahan iklim. Sisi adaptasinya, terkait dengan kemampuan bambu dalam memelihara ketersediaan air, mencegah bahaya longsor, juga menyediakan bahan baku untuk komiditi usaha, dari yang tradisional hingga yang modern.

Terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta seiring pula dengan pengelolaan lingkungan sehari-hari, serta pencapaian SDG’s, kini mengemuka tantangan pemanfaatan sampah dengan pola ekonomi sirkular atau sircular economy. Pengolahan sampah seperti itu antara lain bercirikan: sampah habis diproses dalam satu waktu, sehingga tidak diperlukan TPS maupun TPA, menghasikan pupuk organik dan sarana pertanian organik lainnya, serta media tanam (kompos), juga mendorong tumbuhnya ekonomi sirkular serta ketahanan pangan melalui tani pekarangan, dan lain sebagainya.

Mitigasi perubahan iklim dari pengolahan sampah ini dapat diperoleh dari tiga area, yaitu:

Pertama, dari mencegah pelepasan GRK, dalam hal ini terutama metan, melalui pengubahan sampah itu sendiri menjadi produk-produk ramah lingkungan.

Kedua, praktek penggantian pupuk kimia dengan pupuk organik hasil pengolahan sampah tersebut.

Ketiga, dari sejumlah kanopi (daun) pepohonan yang ditumbuhkan dengan sarana pertanian (pupuk, dan lain-lainnya) yang ramah lingkungan (organik, bukan kimia). Untuk semua itu, DPKLTS dengan

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 177

kemitraannya dan jejaringnya yang luas berpotensi menjadi pelopor, sebagaimana secara terbatas sudah dipraktekkan oleh pak Sobirin dan lainnya.

Untuk mitra DPKLTS, kini telah ada teknologi pengolahan sampah yang sangat menguntungkan, seperti misalnya teknologi “masaro”, atau manajemen sampah zero.

Mewujudkan Geopark Sunda di Cekungan Bandung Raya

Sejak pertengahan dekade 2020, Pemerintah Indonesia mulai menaruh perhatian pada geopark, hal mana di luar negeri sudah berkembang hanpir dua dekade sebelumnya. Geopark Global UNESCO atau UNESCO Global Geoparks (UGGp) adalah wilayah geografis tunggal dan terpadu, di mana situs dan lanskap geologis merupakan hal penting secara internasional, yang dikelola dengan konsep holistik perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam sumber yang sama dinyatakan bahwa sebuah UGGp menggunakan warisan geologisnya (geoheritage-geodiversity) secara terintegrasi dengan semua aspek lain dari warisan alam dan budaya di kawasan itu (biodiversity dan culturaldiversity).

Tujuannya, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah utama yang dihadapi masyarakat setempat, seperti menggunakan sumber daya bumi kita secara berkelanjutan, mengurangi dampak perubahan iklim dan risiko bencana alam. Dalam hal ini, Geo (Bumi) adalah Mother Earth yang menjadi wadah dan segala isi, dari alam hingga manusia dengan budayanya yang berkembang di atas wadah tersebut.

Sejak 12 Juli 2018 pada Konferensi Nasional Geopark ke-1 di kantor Bappenas di Jakarta, geopark telah diakui oleh Bappenas sebagai bagian dari pencapaian target SDGs.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh lima kementerian tersebut, Menteri Pariwisata sebelumnya, menyampaikan keuntungan baik berupa konservasi warisan geologi (pelestarian kawasan alam dan budaya yang penting), pendidikan maupun ekonomi, yang nyata yang diperoleh dari geopark-geopark dunia. Misalnya, sampai dengan 2015, jumlah wisatawan yang mengunjungi geopark di China ada 436 juta

178 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

wisatawan, dengan pendapatan dari tiket masuk CNY 22.6 M (Rp 48.9 T), pendapatan tidak langsung CNY 21.6 M (Rp 46.7 T), penciptaan 0.26 juta lapangan kerja langsung, dan 2.2 juta lapangan kerja tak langsung, serta pembangunan sebanyak 23,100 motel/farm stay baru. Di Indonesia, perolehan keuntungan mulai dari aspek konservasi, edukasi hingga ekonomi yang telah nyata diperoleh dari Gunung Sewu UGGp. Pada 2019, terbit Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Geopark. Di sini pengelolaan geopark terintegrasi dengan SDGs. Kemudian terbit Permen PPN/Bappenas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Georpak) Indonesia Tahun 2021-2025.

Saat ini di dunia terdapat sebanyak 169 geopark yang telah diakui sebagai geopark dunia atau UGGp, tersebar di 44 negara, dengan terbanyak di RRC, 41 UGGp. Indonesia memiliki enam buah UGGp, yaitu Batur UGGp, Gunung Sewu UGGp, Ciletuh-Palabuhanratu UGGp, Rinjani, Lombok, UGGp, Kaldera Toba UGGp, dan Belitong UGGp.

Konsep geopark diyakin dapat menjahit gagasan atau asa-asa tersebut di atas dalam satu wilayah. Sumber daya air, hutan, bambu, padi organik dan tanaman lainnya yang dibudidayakan dengan pupuk dan sarana pertanian yang ramah lingkungan, dapat menjadi kegiatan utama di kawasan geopark. Yakni, kegiatan utama, baik sebagai sarana konservasi, edukasi, maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan geopark melalui geowisata dan wisata hijau lainnya (eduwisata, agrowisata, dan lain-lainnya).

Apabila hingga saat ini belum diperoleh keuntungan multi aspek tersebut, bukan karena konsep geopark-nya yang buruk, namun lebih kepada pengelolaannya yang belum menemukan manajemen yang pas sebagaimana prinsip pertumbuhan geopark di dunia. Misalnya, unsur pengelola geopark yang kurang tumbuh dari bawah (bottom up).

Salah satu kawasan yang memiliki potensi geopark, yang sudah dilaporkan oleh penulis, dalam kaitan tugas, sejak 2013-an adalah Cekungan Bandung Raya, hal ini dapat dibaca tentang “Warisan Geologi Nusantara” oleh Oki Oktariadi dan Rudy Suhendar, Badan Geologi, 2018.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 179

Bahkan nama geopark-nya telah ada sesuai usulan guru besar geologi kebanggaan Jawa Barat, Prof. R.P. Koesoemadinata, yaitu “Geopark Sunda”. Maka, mencuat asa akan DPKTS yang menjadi pelopor dalam mewujudkan “Geopark Sunda” di kawasan Cekungan Bandung Raya. Asa ini tidak mengangan-angan, karena perjuangan dan aksi DPKLTS selama ini di Cekungan Bandung Raya memang sudah berada pada trek kegiatan komunitas yang tumbuh membangun komponen-komponen dari sebuah geopark.

Dengan kekayaan mitra dan jejaringnya, sejumlah kegiatan yang mampu menyelesaikan CCI’s atau berkontribusi besar pada pencapaian SDG’s, seperti penumbuhan hutan bambu di Bandung Utara, taman kawung dan picung; pengolahan sampah dan tani pekarangan, dan sejenisnya, merupakan kegiatan utama di kawasan geopark tersebut selain geowisata.***

180 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

30

PERAN DPKLTS DALAM PEMBANGUNAN ECO WISATA Nicolaus Lumanauw

Sahabat DPKLTS Association of The Indonesian Tours and Travel Agency (ASITA) JBU Tour and Travel

T

ak terasa DPKLTS telah berumur 20 tahun sejak berdirinya di

tahun 2021, ada pepatah mengatahkan tua-tua keladi makin tua makin menjadi, demikian semboyan ini sering terdengar, demikian juga dengan keberadaan DPKLTS yang secara konsisten memperhatikan lingkungan Tatar Sunda, dan berusaha keras menjaga baik alam maupun budayanya. DPKLTS juga konsisten dengan kearifan lokal, yang tetap menjadi bidang utama kepeduliannya.

Kehadiran DPKLTS tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat diragukan, serta diakui oleh Nasional dan International atas perannya di dunia lingkungan alam dan budaya. Keberadaan DPKLTS tentu sangat strategis dalam rangka kebijakan terkait dengan otomi daerah dalam merumuskan dan mengimplimentasikan terhadap berbagai kebijakan terutama dalam program pembangun pariwisata.

Dengan era otomi daerah tentu pemerintah daerah setempat memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menetapkan dan mengkontrol terhadap pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi sebuah daerah.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 181

Kehadiran pariwisata kini telah menjadi world wide industries boom, walau pun dalam kondisi buruk saat ini dengan adanya Covid-19, kegiatan industri pariwisata banyak yang mengalami keterpurukan dan dampak yang cukup besar, sehingga mulai dari WHO, WTO dan berbagai organisasi memberikan perhatian efek Covid-19 terhadap bidang pariwisata.

Dalam keberadaan kondisi seperti ini, kehadiran DPKLTS tentu mempunyai peran yang sangat strategis dan penting dengan segudang pengalaman dan kemampuan anggotanya selama 20 tahun berlanglang buana di alam dan budaya Tatar Sunda. Sebagaimana diketahui, dalam konsep pembangunan diperlukan adanya upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depan, yaitu: Pertama: Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, individu atau group sebagai capital building.

Kedua: Mendorong kebersamaan dan nilai serta kesejahteraan rakyat, kemakmuran wilayah, kelestarian lingkungan.

Ketiga: Pembangunan berarti memberi kepercayaan masyarakat guna membangun dirinya sendiri.

kepada

Keempat: Membangkitkan kemampuan yang berkelanjutan, menggali kemampuan diri, kemampuan berinovasi dan berkreasi.

Kelima: Tidak berjiwa ketergantungan. Jadi dari kelima principal points tersebut akan terbentuk suatu self think and group efficiency, yang ternyata selalu di kontribusikan oleh DPKLTS ke desa-desa, baik tentang alam maupun budayanya di lingkungan Tatar Sunda.

Eco Wisata adalah Cita-cita Karuhun

Bila orang bertanya apa yang luar biasa Indonesia, maka semua orang akan menjawab alamnya luar biasa, pertaniannya, budayanya, lautnya, pantainya dan cuacanya. Memang alam Indonesia luar biasa, di sepanjang garis khatulistiwa yang membentang dari Afrika hingga Amerika Latin.

Tidak semua negara memiliki alam seperti Indonesia yang berada di 182 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

daerah garis khatulistiwa, apa lagi seperti di Tatar Sunda dengan alamnya yang subur dan indah. Gunung, rimba, laut, sungai yang dimilikinya sangat kaya, dan di dalamnya terdapat potensi wisata.

Oleh sebab itu sangat pantas sehingga Indonesia disebut sebagai untaian zamrut di khatulistiwa, khususnya Tata Sunda, yang mendapat julukan dari Brouwer, seorang budayawan Belanda yang lama tinggal di Bandung, bahwa Bumi Pasundan Lahir Ketika Tuhan Tersenyum.

Dunia kini sedang menghadapi suasana yang menakutkan. Suasana Covid-19 membuat manusia menjadi bingung untuk melakukan berbagai aktivitas, sehingga manusia membutuhkan sesuatu hal dalam kehidupan. Memilih mengurung diri berbulan-bulan bahkan bertahuntahun tentu manusia akan menjadi kehilangan suatu bodies control dan stability, manusia perlu melakukan berinterakasi dengan alam.

Oleh karena itu manusia makin rindu untuk mencari sebuah bentuk kegiatan, yaitu kegiatan yang sehat yang mampu menggabungkan kebutuhan jasmani, alam dan teknologi, untuk mendapatkan suatu kebebasan menghilangkan travel and event shock.

Jadi tidak aneh, sekarang begitu banyak orang memilih eco dan desa wisata, dan menuju ke lingkungan alam yang terbuka terutama di desa-desa untuk mendapatkan kesehatan dan trend dalam hidup baru dimasa new normal, guna mendapat normal comfortable and healthy nature.

Kata eco sering diartikan banyak orang yaitu lingkungan. Secara etymology dapat dimaknai dari asal “earth community cybernetic biotic and abiotic“ atau dalam Bahasa Yunani diartikan ”rumah“. Bila disimak dari filosofi untuk membangun eco dan desa wisata seperti pemikiran dan goal DPKLTS terhadap Lingkungan Tatar Sunda, berikut adalah upaya mengembalikan dan menciptakan dan/atau untuk melanjutkan perjuangan serta cita-cita para karuhun orang Sunda, yaitu: Pertama: terciptanya sumber daya kawasan lindung hutan dan kawasan budi daya yang kaya manfaat dan berkelanjutan sesuai kearifan lokal, tatanan adat, istiadat dan budaya karuhun yang menjunjung tinggi nilai nilai luhur, moral dan etika yang diwariskan oleh para leluhur.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 183

Kedua: geledegan leuweungna, recet manukna, cur cor caina, gemah ripah, jeung makmur rahayatna.

Ketiga: mengembalikan fungsi kawasan lindung hutan (leuweung titipan, leuweung tutupan, leuweung baladahan), supaya tidak terjadi no forest, no water, no future (leuweung ruksak, cai beak, manusia balangsak).

Keempat: gunung kaian, gawir awian, cinyusu rumateun, pasir talunan, lebak caian, sampalan kebonan, walungan rawateun, legok balongan, dataran sawahan, situ pulasaraeun, lembur uruseun, basisir jagaeun.

Kelima: Budaya Pasundan dijadikeun pameungkeut pageuh karahayuan, kalayan tujuan ngawangun nagara anu gemah ripah repeh rapih.

Membangun eco dan desa wisata dipandang perlu melibatkan kehadiran DPKLTS menjadi kurator terhadap alam dan budaya, sehingga dalam pembangunan eco dan desa pariwisata tidak saja hanya dengan pendekatan ekonomi.***

184 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

HALAMAN DIKOSONGKAN, UNTUK CATATAN PEMBACA

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 185

HALAMAN DIKOSONGKAN, UNTUK CATATAN PEMBACA

186 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

HALAMAN DIKOSONGKAN, UNTUK CATATAN PEMBACA

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 187

HALAMAN DIKOSONGKAN, UNTUK CATATAN PEMBACA

188 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

HALAMAN DIKOSONGKAN, UNTUK CATATAN PEMBACA

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 189

HALAMAN DIKOSONGKAN, UNTUK CATATAN PEMBACA

190 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021