IMPLIKASI BUDAYA TORAJA Dr. Muh. Idris Patarai Dosen IPDN Palanggga. Tinggal di Makassar
P
emekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan jumlah Daerah Otonom Baru. Total daerah otonom dIndonesia dari 2004-2014 yaitu 542, terdiri atas 34 provinsi, 41kabupaten (tidak termasuk 1 kabupaten administratif di Provinsi DKJakarta) dan 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta). Pemekaran wilayah pada otonomi daerah seakan punya daya Tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan diberbagai kalangan.Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkankontroversi dan perdebatan antar elit, kelompok masyarakat bahkanpembuat kebijakan sekalipun.Belum lagi tanggapan masyarakat beragam yang sedikit banyak meramaikan kontroversi tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi gagasan manuver tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan politis, sosiologis, religius bahkan historis. Berkenaan dengan itu, berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 dibentuk
20 | Macca No. 2/Oktober 2021
Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan Bupati Kepala Daerah pertama bernama Lakitta. Lima puluh satu tahun kemudian, lahir satu Daerah Otonomi Baru (DOB) Toraja Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara. Undang-Undang ini sekaligus menandakan Kabupaten Tana Toraja mengalami pemekaran. Pembagian ini secara perlahan-lahan (evolusi) akan menyebabkan terjadinya berbagai macam effek dari berbagai aspek yang patut diantisipasi, antara lain : polarisasi budaya, fraight psichlogi, rasa memiliki, perhatian dan spirit lokal (local wisdom) yang dibutuhkan pada pembangunan daerah dan aspek kedaerahan lainnya secara administrat dan politis mengalami ambivalensi (mendua) yang sudah barang patut terkaper pada Rencana Tata Ruang (RTRW) kedua daerah otonom dimaksud. Pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2008, dikemukakan pertimbangan kemajuan daerah dan adanya aspirasi yang berkembang di dalam masyarat. Pertanyaannya, apakah aspirasi tersebut mempertimbangkan implikasi nilai budaya, baik pengembangannya maupun dampaknya, sehingga
