PADA PROYEK KPBU SEKTOR SUMBER DAYA AIR
IZIN PRAKARSA PROYEK KPBU
UNSOLICITED PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PLTA 20MW
LEUWIKERIS DITEKEN
MENTERI PUPR
MENGULIK PERSPEKTIF SWASTA
DALAM KPBU SEKTOR SUMBER
DAYA AIR
IDENTIFIKASI PENERAPAN
TOOLS ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)
DALAM PENYIAPAN PROYEK
Pembaca yang budiman, Selamat bersua lagi para pembaca setia Buletin PPISDA di tahun 2023 !
Kami segenap redaksi Buletin PPISDA mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya sehingga Buletin yang kita cintai masih dapat terbit di tahun ini. Dengan tujuan yang sama, melalui penerbitan edisi kali ini para pembaca diharapkan mendapatkan berbagai informasi terkini berkaitan dengan KPBU sektor Sumber Daya Air. Penerbitan Buletin PPISDA yang dilakukan secara rutin ini dimaksudkan agar para pemangku kepentingan dapat mengikuti perkembangan terkait progres penyediaan infrastruktur sektor Sumber Daya Air melalui skema KPBU baik yang akan dan tengah dilakukan.
Redaksi selalu mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca mengenai isi Buletin PPISDA ini untuk perbaikan pada edisi berikutnya.
Harapan kami semoga apa yang tersaji dalam edisi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Selamat membaca!
PENGARAH:
• Ir. Arvi Argyantoro, MA,
PENANGGUNG JAWAB
• Acep Atmaja, S.ST, M.T
• Arfin, S.T, M.T
PEMIMPIN REDAKSI
• Eko Supartono, S.ST, M.Si
REDAKTUR PELAKSANA
• Indah Pratiwi, S.Sos. M.Si
EDITOR
• Ika Agus Pawiyarti, ST
• Arif Widianto, SE
• Ishaq Al kindy, ST
• Nanik Yulia Widyanti, S.E.I
• Dwi Hanani Setyawati, SE
LAYOUTER & ILUSTRATOR
• Ririn Risanti, S.Sn
FOTOGRAFER
• Tim Direktorat PPISDA
REPORTER
• Nurul Fauzia, S.Kom, M.M
• Nurul Qolbi, S.E, M.Sc
• Elwin Zanur, S.Sos
SEKRETARIAT & SIRKULASI
• Neny Febriyanti, S.E
KONTRIBUTOR
• Ulqi Hibar Nadiyah, S.T.
• Zalfa Fadilla Anjani, S.T.
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Edisi I (Januari-Maret) Tahun 2023
Redaksi menerima tulisan/artikel untuk dimuat dalam buletin ini, redaksi berhak mengubah/mengedit setiap tulisan/artikel tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan dapat dikirimkan ke email redaksi.
Alamat Redaksi :
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Kementerian ATR/BPN Lt. 3 Wing 4
Jl. Raden Patah 1 No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp/Fax : (021)7264267 Email : ppisda.pembiayaan@pu.go.id
Dilarang mengutip, mempublikasikan atau mereproduksi konten buletin ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Direktur
Tak terasa perjalanan media informasi yang kita cintai ini telah memasuki edisi di tahun 2023, yang mana telah memberikan kontribusi positif dan inovatif bagi publik dimanapun berada. Kehadiran BULETIN PPISDA sebagai wadah untuk mempublikasikan pelaksanaan KPBU bagi pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi berupa prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapnya antara lain waduk/bendungan; bendungan dan jaringan irigasi dan rawa; dan/ atau bangunan pengendali daya rusak air antara lain pengendali banjir, drainase utama perkotaan, pengaman pantai dan pengendali sedimen.
Dinamisasi dan perkembangan progres proyek KPBU menuntut kami untuk selalu memperbaharui data dan informasi mengenai suatu hal atau peristiwa. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA (PPISDA), sebagai pemangku kepentingan yang mempunyai andil besar dalam pelaksanaan KPBU sektor Sumber Daya Air dituntut untuk selalu melakukan pemantauan dan mempublikasikan perkembangan kegiatan dan kinerja yang akan dan tengah dikerjakan secara berkala. Oleh karena itu perlu dimanifestasikan melalui pelayanan informasi kepada calon investor, unit kerja organisasi terkait di lingkungan Kementerian PUPR, mitra kerja, pemerintah kabupaten, kota dan provinsi serta kepada masyarakat.
Pada edisi I tahun 2023, Buletin PPISDA menampilkan ulasan mengenai penyediaan infrastruktur PLTA 20MW Leuwikeris, percepatan pelaksanaan KPBU Bendungan Merangin serta info terkini terkait proyek KPBU lainnya.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan Buletin PPISDA ini. Untuk itu kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan isi buletin ini di masa mendatang. Semoga keberadaan buletin ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Sekian dan Wassalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh
United National Global Compat,(2018)
mendefinisikan
Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai faktor-faktor yang dapat digunakan,untuk mengukur dampak sosial dan keberlanjutan dari suatu investasi. ESG berkembang karena adanya isu lingkungan seperti perubahan iklim, degradasi biodiversitas, penggunaan energi tidak terbarukan, dan berbagai isu sosial serta kelembagaan lainnya. Berdasarkan hasil laporan suvei dari EMPEA Global Limited Partners, terdapat kenaikan yang signifikan pada investor yang mendukung investasi ESG dari sebesar 25% pada tahun 2013 menjadi 34% pada tahun 2019.
life-cycle proyek infrastruktur KPBU diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan proyek dan untuk mengakses potensi pembiayaan hijau seperti green bonds, green loans, dan green funds
Di Indonesia penerapan ESG pada proyek infrastruktur dilaksanakan dengan mengikuti pedoman yang diluncurkan pada tahun 2022 berupa
Kerangka Kerja ESG pada Dukungan dan Fasilitas Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur dan Manual ESG yang diterbitkan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan. Pada Manual tersebut terdapat tools (alat) yang dapat digunakan oleh PJPK untuk menerapkan ESG dalam proyek KPBU.
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Selain itu, Indonesia juga berkomitmen terhadap Paris Agreements yang bertujuan untuk mereduksi emisi Green House Gas (GHG) melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dan mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2050. Penerapan ESG dalam life-cycle proyek infrastruktur KPBU diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan proyek dan untuk mengakses pembiayaan hijau seperti green bonds, green loans, dan green funds.
Beberapa standar ESG yang berlaku secara global di antaranya adalah Standar Performa Manajemen Risiko yang dikembangkan International Finance Corporation (IFC), United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), Equator Principles, dan Green Bond Principles.
Pekerjaan Umum dan Perumahan tengah melaksanakan Pendampingan Teknis dan Pengembangan Kapasitas oleh Tim PricewaterhouseCoopers (Pwc) untuk menerapkan prinsip ESG pada proyek KPBU bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pada Manual ESG tersebut terdapat 20 alat, namun alat yang dijadikan exercise pada sesi Pendampingan Teknis dan Pengembangan Kapasitas oleh Tim Pwc adalah Alat 1, Alat 2, Alat 5, Alat 6, Alat 11, dan Alat 12. Pada KPBU sektor sumber daya air, salah satu proyek yang saat ini sudah menyelesaikan Final Business Case (FBC) adalah Proyek KPBU Bendungan Bodri.
Proyek KPBU Bendungan Bodri
adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang temuat dalam PPP Book dan diamanatkan dalam
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-SemarangSalatiga-Demak-Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-MagelangTemanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
0,497 m3/dt
Proyek KPBU yang diprakrasi pemerintah
dengan masa
konsesi 18 Th
8,665 ha
Menambah pasokan air irigasi untuk meningkatkan intensitas
tanam Daerah
Irigasi Bodri
3,2 MW
Menyuplai kebutuhan air
baku untuk
RKI Kabupaten
Kendal
10,23%
64,81 m3/dtl
Memiliki potensi Pembangkit
Listrik Tenaga
Mikrohidro (PLTM)
Mereduksi debit banjir (Q50) di kali
Bodri di Kabupaten Kendal
Exercise penggunaan alat ESG pada proyek KPBU
Bendungan Bodri dapat menjadi masukan dalam merumuskan readiness criteria proyek KPBU sektor sumber daya air dengan mengidentifikasi kekurangan yang terdapat pada readiness criteria proyek KPBU Bendungan Bodri.
Alat 1 Daftar risiko
ESG adalah alat yang
dapat digunakan
PJPK untuk:
Dalam konteks proyek KPBU Bendungan Bodri, yang merupakan proyek ring-fenced sektor sumber daya air, daftar risiko yang digunakan adalah Daftar Risiko ESG untuk Proyek Infrastruktur Penyediaan Air. Daftar risiko tersebut termasuk aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Exercise Alat 1 Daftar Risiko ESG dilakukan dengan mencermati daftar risiko yang terdapat pada Manual ESG dan membandingkannya dengan upaya mitigasi yang terdapat pada dokumen FBC dan AMDAL Bendungan Bodri.
Risiko ESG yang belum terakomodir pada readiness criteria proyek KPBU Bendungan Bodri di antaranya adalah risiko aspek lingkungan terkait emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) dalam hal penggunaan energi selama pembangunan yang dapat menyebabkan emisi
Memfokuskan perhatian pada
isu-isu ESG pada dokumen Studi Pendahuluan dan OBC;
Menjadi referensi pengembangan ToR untuk Konsultan AMDAL; dan
Menjadi acuan pemantuan kinerja
ESG selama pra-konstruksi, konstruksi, dan pengoperasian infrastruktur pada tahap implementasi.
GRK. Identifikasi maupun mitigasi terkait GRK ini tidak terdapat pada AMDAL maupun FBC Bendungan Bodri. Sementara itu, risiko ESG yang sudah terakomodir pada readiness criteria proyek KPBU Bendungan Bodri di antaranya adalah risiko aspek sosial terkait pembebasan lahan, pembatasan penggunaan lahan dan pemukiman kembali secara paksa. Risiko permintaan untuk peningkatan biaya kompensasi dari masyarakat sudah dimitigasi dalam Dokumen AMDAL Bendungan Bodri hal. VII-9 dalam bentuk melakukan musyawarah mufakat dengan pemilik lahan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait dengan penentuan nilai kompensasi aset.
Alat 2. Potensi Manfaat
Sosial-Ekonomi dari Proyek Infrastruktur
Bendungan Bodri terhadap SDGs dapat digunakan oleh PJPK untuk:
Menunjukkan potensi pemanfaatan proyek selama pengembangan Studi Pendahuluan dan OBC;
Rp Rp
Acuan untuk menilai dampak positif proyek selama pengembangan dokumen AMDAL; dan Meningkatkan daya tarik proyek selama proses financial close.
Berdasarkan hasil exercise dari Alat 2 tersebut teridentifikasi bahwa proyek KPBU Bendungan Bodri memiliki manfaat SosialEkonomi untuk membantu memenuhi beberapa tujuan SDGs di antaranya yaitu :
Alat 5. Daftar Periksa
Pemilihan Lokasi dapat menjadi pertimbangan pemilihan lokasi proyek berdasarkan identifikasi lokasi terhadap kawasan di sekitarnya.
• Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya melalui penyediaan bendungan multiguna yang dapat meningkatkan supply air bersih untuk rumah tangga dan irigasi dan
Pada proyek KPBU Bendungan Bodri, teridentifikasi bahwa lokasi beririsan dengan kawasan hutan lindung, daerah resapan air, dan daerah tepi sungai. Berdasarkan LARAP tahun 2020, pada site proyek KPBU Bendungan Bodri terdapat lahan Perhutani berupa hutan sebesar 16,1% dari total lahan pembangunan bendungan. Selain itu, 20,7% dari total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan berada pada Badan Sungai Bodri yang tergolong sebagai daerah tepi sungai. Lahan proyek KPBU Bendungan Bodri juga berada pada Hulu Sungai Bodri yang mencakup kawasan hutan milik Perhutani dan lahan PTPN IX yang merupakan lahan hijau sebagai daerah resapan air.
ESG digunakan sebagai
rekapitulasi catatan dari
semua materi lingkungan, sosial, dan tata kelola yang
terdapat di lokasi proyek
Alat ini mencakup ringkasan, penilaian manfaat lingkungan dan sosial-ekonomi, penilaian risiko lingkungan dan sosial, serta tindakan selanjutnya. Alat 6. dapat digunakan penilai atau pihak ketiga untuk melaksanakan preliminary screening terhadap suatu proyek.
Alat 11. Daftar Periksa
Dokumen Proyek
digunakan oleh PJPK
pada awal tahap
persiapan proyek untuk
meninjau dokumen
yang sudah tersedia
dan mengidentifikasi
kelayakan dokumen
dalam memenuhi standar
nasional dan internasional
Kedua belas dokumen yang diperiksa tersebut di antaranya Environmental Social Impact Assessment (ESIA), Environmental Social Management Plan (ESMP), dan Environmental Social Management System (ESMS) yang belum terdapat pada proyek KPBU Bendungan Bodri. Proyek KPBU Bendungan Bodri telah memiliki 4 dokumen dari 12 daftar periksa dokumen, yaitu dokumen AMDAL dan RKL-RPL serta LARAP. Pada dokumen LARAP tersebut sudah mencakup Mekanisme Pengaduan, Laporan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, dan Pembebasan Lahan dan Permukiman Kembali.
Alat 12 yaitu Daftar
Kegiatan Selama
Persiapan FBC dapat
digunakan PJPK pada awal
tahap persiapan proyek
untuk melihat hal yang
dapat disiapkan/dilakukan
dalam menyusun readiness
criteria
Proyek KPBU Bendungan Bodri Telah
Memuat Beberapa Komponen ESG
Saat ini proyek KPBU Bendungan Bodri sudah memasuki tahap pengadaan lahan dan telah memiliki readiness criteria seperti halnya FBC, AMDAL, dan LARAP. Oleh karena itu, exercise ESG untuk alat 1, 2, 5, 6, 11, dan 12 yang dilaksanakan lebih bersifat lesson learned untuk melihat kekurangan pada readiness criteria proyek KPBU Bendungan Bodri dan menjadikannya gap analysis untuk proyek KPBU sektor sumber daya air yang akan menerapkan ESG. Dapat
Berdasarkan hasil exercise, proyek KPBU Bendungan Bodri sudah memenuhi hampir seluruh indikator kegiatan, dan menyisakan perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk perizinan, timeline untuk menerapkan program kepatuhan lingkungan, dan mitigasi terkait kekerasan berbasis gender. Sedangkan, yang belum ada pada readiness criteria proyek KPBU Bendungan Bodri adalah penilaian terkait warisan budaya, pengembangan dokumen ESIA, dan perkiraan kapasitas PJPK untuk membayar kompensasi dan melaksanakan rencana permukiman kembali,
disimpulkan bahwa dokumen FBC dan AMDAL Proyek KPBU Bendungan Bodri sudah memuat beberapa komponen ESG seperti identifikasi dan mitigasi risiko, tetapi untuk dapat memenuhi standar sebagaimana termuat dalam Manual ESG dari Kementerian Keuangan, proyek KPBU Bendungan Bodri masih memerlukan penambahan dokumen dan analisis terkait ESG. (ZA)
Bendungan Leuwikeris merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun
2017 jouncto Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun
2018 jouncto Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2020. Bendungan ini berlokasi di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
Bendungan Leuwikeris memiliki direncanakan memiliki kapasitas tampungan efektif sebesar 45,35 juta m3
Bendungan ini diharapkan dapat mengairi lahan sawah di Daerah Irigasi (DI) Lakbok Utara seluas 6.600 hektar dan DI Menganti seluas 4.616 hektar, mereduksi banjir periode 25 tahunan sebesar 11,7% dari 509,7 m3/dt menjadi 450,02 m3/dt, menyediakan pasokan air baku sebesar 845 lt/dt, pariwisata dan konservasi air tanah, serta memiliki potensi listrik sebesar 20 MW.
vector eco city illustration by Vector Pouch/Freepik.comProyek ini diindikasikan memiliki nilai investasi sebesar
Rp 418,67 Miliar dengan masa kerja sama 27 tahun
(2 tahun masa konstruksi dan 25 tahun take or pay)
Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan tampungan, rencananya akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di outlet saluran pengambilan Bendungan Leuwikeris, tepatnya di tumpuan kiri Sugai Citanduy. PLTA Leuwikeris dibangun dengan memanfaatkan debit irigasi sebelum dialirkan ke sungai. Nantinya, pengoperasian PLTA akan dilaksanakan sesuai kebutuhan air irigasi.
Adanya potensi pengembangan PLTA ini menarik minat PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Pembangkitan Jawa Bali untuk mengoptimalkan manfaat dari Bendungan Leuwikeris. Kedua Badan Usaha tersebut lantas berkonsorsium untuk mengajukan permohonan sebagai Pemrakasa (Unsolicited) atas Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PLTA Leuwikeris 20 MW) pada Benungan Leuwikeris KabupatenCamis
Provinsi Jawa Barat pada 27 Desember 2022.
PLTA Leuwikeris memiliki kapasitas 20 MW (2 x 10 MW) dengan energi tahunan yang dapat dihasilkan mencapai 95,34 GWh dengan Capacity Factor (CF) sebesar 55,02%. Nantinya PLTA Leuwikeris akan terkoneksi melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang menghubungkan GI Tasikmalaya
150 kV ke GI Ciamis 150 kV dengan SUTT sepanjang 15 kms. PLTA Leuwikeris akan dikembangkan melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan skema Design-Build-Finance-OperateMaintenance-Transfer (DBFOMT).
Selain penyediaan infrastruktur PLTA 20MW, lingkup proyek juga mencakup pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan Bendungan Leuwikeris. Proyek ini diindikasikan memiliki nilai investasi sebesar Rp418,67 Miliar dengan masa kerja sama 27 tahun (2 tahun masa konstruksi dan 25 tahun take or pay). Skenario pengembalian investasi pada proyek ini direncanakan berasal dari user charge (tarif) melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT PLN (Persero).
Hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap dokumen Pra-Studi Kelayakan menunjukkan bahwa proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTA 20 MW pada Bendungan Leuwikeris yang diusulkan konsorsium PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Pembangkitan Jawa Bali telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020, yaitu terintegrasi dengan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy dan Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2021-2030; layak secara ekonomi dan finansial; serta Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai.
Berdasarkan hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 30 Januari 2023 mengeluarkan Izin Prakarsa untuk Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTA Leuwikeris 20 MW pada Bendungan Leuwikeris.
Calon Pemrakarsa selanjutnya diberikan waktu selama enam bulan sejak diterbitkannya surat izin Prakarsa untuk menyampaikan dokumen Studi Kelayakan, dokumen mengenai kemampuan keuangan dan pengalaman yang paling mutakhir, serta usulan bentuk kompensasi. Selama jangka waktu tersebut, Kementerian PUPR juga tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan studi kelayakan pada infrastruktur ketenagalistrikan.
Dalam melakukan penyusunan Studi Kelayakan, konsorsium juga perlu memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Selain itu, mengingat usulan PLTA Leuwikeris 20 MW ini belum dapat dipastikan oleh PT PLN (Persero) dapat mengisi kuota tersebar Jawa Barat 50 MW, maka konsorsium diharapkan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) agar dapat memiliki kuota tersendiri dalam RUPTL 2021-2030. (NQ)
Bendungan Merangin direncanakan dibangun pada Sungai Batang Merangin, tepatnya di Desa Simpang Parit, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi. Berdasarkan Detail Engineering Design (DED), bendungan akan dibangun dengan tipe zonal urugan batu dengan inti tegak.
Tinggi bendungan direncanakan 95 meter, lebar puncak 15 meter dengan panjang puncak 588,35 meter. Nantinya, waduk yang terbentuk direncanakan mempunyai volume tampungan normal sebesar 175,16 juta m3 dengan luas genangan 162,3 hektar .
Penyediaan Air bagi daerah
Irigasi Seluas
5.244
Penyediaan Air baku sebesar
565
Bendungan Merangin, antara lain;
Reduksi banjir sebesar
200
Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA)
90-107
Pekerjaan Investigasi Geologi
Studi Kelayakan/Feasibility Study
(FS) tahun 2017 oleh PT Mettana;
Pekerjaan Detail
Desain tahun 2018 oleh PT Virama Karya (Persero);
Tambahan dan Model Test tahun
2019 oleh PT Virama Karya (Persero) KSO PT Indah Karya (Persero); serta
Studi AMDAL dan LARAP tahun
2020 oleh PT Mitratama Asia
Pasific KSO PT Teisar Cipta
Sarana
Dalam rangka percepatan penyiapan KPBU terutama dalam proses Penetapan Lokasi (Penlok) dan Pengadaan Tanah, maka dilakukan Audiensi
dengan Gubernur Jambi pada Selasa (14/3) di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Audiensi dibuka oleh
Gubernur Jambi Al-Haris dan di hadiri oleh Direktur
Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) Arvi Argyantoro, Wakil Bupati Merangin
Nilwan Yahya, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS)
Sumatera VI Gatut Bayuadji. Hadir pula Sekretaris
Dinas PUPR Provinsi Jambi, Kepala Bidang Sumber
Daya Air Provinsi Jambi, Kepala Bidang Perencanaan
Bappeda Provinsi Jambi, Kepala Bidang Sumber Daya Air Bappeda Kabupaten Merangin, dan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kabupaten Merangin.
Dalam audiensi tersebut, Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA)
Arvi Argyantoro menyampaikan
Progres penyiapan KPBU Bendungan
Merangin yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan Final Business
Case (FBC). Disampaikan pula bahwa
lokasi as Bendungan Merangin yang
terpilih untuk dapat dilanjutkan pada
kajian FBC adalah alternatif 2.
Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Arvi bersama Direktur Bendungan dan Danau Airlangga Mardjono dan Project Director PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero Delano Dalo pada Senin (27/2). Dengan demikian, Laporan Akhir FBC ditargetkan selesai pada Juli 2023 sehingga proses prakualifikasi (PQ) diharapkan dapat dilaksanakan pada Q4 2023. Hal ini mengingat bahwa proses transaksi dapat dilakukan ketika Penlok telah diperoleh sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2021.
Gatut juga menyampaikan bahwa penyiapan KPBU dan kelengkapan readiness criteria perlu dilakukan secara paralel agar jadwal pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan. Lebih lanjut, ia mengutarakan jika Persetujuan Teknis (Pertek) untuk penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) telah diterbikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Selanjutnya, BWS Sumatera VI akan melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang ditargetkan paling lambat pada akhir April 2023. Saat ini BWS Sumatera VI juga tengah dalam proses pengajuan Persetujuan Lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan Penlok kepada Gubernur Jambi.
Para Stakeholder yang teribat dalam Audiensi Percepatan Pelaksanaan KPBU Bendungan Merangin FAJAR
Selain itu, dijelaskan Gatut jika kebutuhan tanah untuk proyek KPBU Bendungan Merangin meliputi empat Kecamatan dan sembilan Desa dengan luas total area sebesar 853,22 hektar. Proses pengadaan tanah akan dimulai pada Q4 tahun 2023 untuk lokasi as bendungan, jalan akses dan bangunan pendukung, sedangkan penyelesaian pengadaan tanah untuk area genangan ditargetkan selesai pada tahun 2025.
Al-Haris pun menyambut baik upaya percepatan Penlok dan pengadaan tanah Bendungan Merangain. Ia
berujar akan membantu mempercepat prosesnya dengan membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah (PPT) yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Provinsi Jambi, serta membentuk Sekretariat PPT proyek Bendungan Merangin yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Tim PPT dan Sekretariat PPT akan bertugas untuk melakukan sosialisasi dan pendataan awal, kemudian dilanjutkan Konsultasi Publik output penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pengadaan Tanah.
Pembahasan audiensi meliputi:
Kementerian ATR/BPN :
Penerbitan KKPR berdasarkan Pertek KKPR yang telah terbit (Akhir April 2023);
BWS Sumatera VI:
Pembahasan penerbitan KKPR dengan Kementerian
ATR/BPN, finalisasi konsep DPPT, dan pengajuan Penlok kepada Gubernur Jambi (Akhir April 2023);
Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi: Penerbitan
04 02 05 03
Persetujuan Lingkungan atau sertifikasi dokumen AMDAL (Akhir April 2023);
Gubernur Jambi: Penetapan Lokasi dan Surat Mandat Gubernur untuk pelaksanaan pengadaan tanah (Akhir Agustus 2023);
Ditjen Sumber Daya Air akan melaksanakan penganggaran pengadaan tanah untuk proyek KPBU Bendungan Merangin. Saat ini BWS Sumatera VI telah menyediakan anggaran untuk Tahap Persiapan Pengadaan Tanah yang teralokasi di PPK Tanah. (UHN)
Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap orang. Di Indonesia, orang yang memiliki akses ke air bersih masih relatif sedikit. Oleh karenanya penyediaan infrastruktur air diperlukan guna memenuhi kebutuhan air yang meningkat. Akan tetapi, dana yang tersedia terbatas sehingga penyediaan infrastruktur air membutuhkan investasi besar. Investasi dalam bidang sumber daya air erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Investasi di bidang sumber daya air memiliki beberapa dampak positif, antara lain memperbaiki
produktivitas negara melalui penyaluran air yang merata di masyarakat, meningkatkan kualitas hidup warga negara, serta menciptakan lapangan kerja.
Lebih lanjut Park Se Won, Principal Specialist of Global Business Department Korea Water Resources Corporation (K-Water) dalam Seminar bertajuk Government Support and Private Sectors’ Perspective on Public Private Partnership for Water Resources Infrastructure, Selasa (7/2), mengungkapkan jika
pembangunan infrastruktur sumber daya air yang baik di suatu negara dapat menarik investor untuk berinvestasi di negara tersebut.
Pemerintah kini telah mendukung pengelolaan sumber daya air yang dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan proses hulu dan hilir melalui. Hal ini mendorong para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mengelola sumber daya air, tidak hanya untuk pendekatan struktural (misalnya, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air) melainkan untuk pendekatan non struktural (misalnya, pendanaan dan pembiayaan).
Skema KPBU
Pemerintah secara khusus telah menerapkan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai pendekatan non-struktural untuk pengelolaan sumber daya air, terutama dalam upaya mengurangi risiko proyek, restrukturisasi, dan meningkatkan pelaksanaan proyek yang diharapkan dapat mengatasi keterbatasan anggaran. Implementasi KPBU diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air yang mengarah pada aksesibilitas air yang lebih baik bagi semua orang.
Di sisi lain, implementasi KPBU di sektor sumber daya air memiliki beberapa tantangan. Sri Bagus Guitno, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS berujar, “isu pada skema KPBU sektor sumber daya air yaitu bagaimana menstrukturkan proyek agar memiliki risiko yang lebih rendah bagi sektor swasta, terutama untuk risiko interface akibat ketidaksinambungan perencanaan antara hulu dan hilir.”
Aspek kritis yang perlu
diperbaiki untuk mewujudkan
KPBU sektor sumber daya air
yaitu mengembangkan proyek
yang dapat mendukung
keberlanjutan serta mengatasi isu perubahan iklim.
Struktur proyek yang berkelanjutan juga perlu dipersiapkan secara matang sebelum memasuki tahap transaksi. Hal ini diungkapkan Agung Wiryawan, Partner at Capital Project and Infrastructure, Pricewaterhouse Coopeers (PwC), bahwa mengembangkan struktur proyek dari hulu hingga hilir dan memastikan bahwa proyek akan berkelanjutan dapat menarik sektor swasta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kin Wai Chan, Public Private Partnership Specialist, Asian Development Bank, berpendapat bahwa aspek kritis yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan KPBU sektor sumber daya air yaitu mengembangkan proyek yang dapat mendukung keberlanjutan serta mengatasi isu perubahan iklim. Menurutnya, pendekatan terkait keberlanjutan proyek dan isu perubahan iklim pada proyek sumber daya air dapat dikembangkan melalui penyiapan Studi Kelayakan yang komprehensif.
Dengan demikian, pengembangan infrastruktur sumber daya air tidak dapat dilakukan secara terpisah. Source to Tap merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan daerah hulu dan hilir sehingga diharapkan dapat meningkatkan bankability dan menurunkan risiko interface yang berimplikasi pada meningkatnya minat swasta untuk berinvestasi pada sektor sumber daya air. Sementara itu, perbedaan karakteristik pada masing-masing infrastruktur sumber daya air dapat dimitigasi dengan mengidentifikasi struktur proyek yang paling sesuai sehingga terdapat kepastian alokasi risiko antara Pemerintah dan swasta. (NQ)
Sumber: WHO. National Systems to Support DrinkingWater, Sanitation and Hygiene: Global Status Report 2019.
2 Miliar
Belum memiliki akses terhadap layanan air minum
2,3 Juta Orang
Tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar di rumah
3,6 Juta Orang
Tidak mendapatkan akses sanitasi layak
USD 1 triliun/tahun (1.21% dari PDB)*
Alokasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target SDGs 6
USD 1.7 triliun
Present value investasi tambahan yang dibutuhkan*
*) untuk memenuhi kebutuhan pendanaan terdapat funding gap sebesar 61%
Tantangan Global Pembiayaan Infrastruktur Air Tantangan Global Sektor Air untuk Mencapai Target SDGs 6High Non-Revenue Water (NRW)
rata-rata kehilangan air di PDAM mencapai 40%.
01
01 02
Ketidakpastian keamanan air baku karena dampak perubahan iklim.
Tidak ada pendapatan yang dihasilkan membutuhkan investasi yang besar.
Kurangnya partisipasi sektor swasta membutuhkan penguatan peran BUMN
03 04
02 03
Ketidakpastian tarif air setiap wilayah administrasi memiliki pengaturan tarif air.
Keterbatasan pendanaan dan kemampuan PDAM sebagai offtaker daerah hilir.
PDAM adalah satu-satunya offtaker entitas lain tidak dapat menjual air perpipaan langsung ke pengguna akhir.
Masalah Hulu Masalah HilirKomitmen pemerintah untuk menarik sektor swasta dalam infrastruktur sumber daya air sangat penting.
Peluang investasi pada infrastruktur sumber daya air yang tinggi (cakupan air perpipaan relatif rendah hanya 20,69% di Indonesia).
Source to Tap, pendekatan skema KPBU yang terintegrasi hulu-hilir pada pembangunan infrastruktur sektor air sebagai mitigasi risiko interface untuk memberikan jaminan keberlanjutan proyek kepada investor, salah satunya melalui sistem performance based contract pada sisi hilir.
Standarisasi Tarif Air didukung dengan prosedur yang lebih efisien, serta struktur proyek KPBU yang lebih jelas untuk meningkatkan minat investor pada infrastruktur sumber daya air.
Blended Finance, sumber pembiayaan Pemerintah bersama investor, lembaga keuangan, maupun lembaga donor untuk meningkatkan bankability proyek.
Penerapan Skema KPBU diperluas pada infrastruktur bendungan multiguna, pengelolaan jaringan irigasi, pembangkit listrik tenaga minihidro/mikrohidro, serta sanitasi
Implementasi kerangka ESG pada proyek KPBU sumber daya air berpotensi meningkatkan keberlanjutan dan bankability proyek
Tantangan proyek infrastruktur sektor
air yang tidak bankable, dan risiko off-taker yang
tidak dalam kondisi credit worthy, salah satunya dapat diatasi menggunakan
skema bauran pembiayaan (blended finance).
Pengembangan infrastruktur air memgang peranan penting dalam upaya mitigasi risiko yang terjadi karena adanya kelangkaan air maupun bencana alam akibat air, seperti banjir dan kekeringan. Akan tetapi, pengembangan infrastruktur air memerlukan biaya yang relatif besar, sementara kemampuan pendanaan Pemerintah terbatas. Oleh karenanya, para pemangku kepentingan terkait perlu berkomitmen untuk mencari alternatif pembiayaan lainnya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Reini Wirahadikusumah dalam sambutan selamat datang pada 2nd Workshop: Blended Finance for Water Sector, Senin (20/3).
Senada dengan Reini, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, “untuk menghadapi tantangan funding gap yang besar, diperlukan pembiayaan inovatif dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur
sektor air.” Melalui kegiatan workshop ini, diharapkan dapat dilakukan pengembangan struktur dan kerangka implementasi skema blended finance untuk sektor air.
Skema Bauran Pembiayaan:
Apa dan Bagaimana?
Tantangan proyek infrastruktur sektor air yang tidak bankable, dan risiko off-taker yang tidak dalam kondisi credit worthy, salah satunya dapat diatasi menggunakan skema bauran pembiayaan (blended finance). Skema ini merupakan penggabungan pembiayaan konsesi dari lembaga donor maupun pihak swasta lainnya dengan pembiayaan komersial dari investor. Executive Director Deals and Strategy, Deloitte, Pius Chong, mengungkapkan bahwa instrumen pembiayaan yang dapat digunakan dalam skema bauran pembiayaan antra lain ekuitas, kredit termasuk pinjaman dan green obligasi, sukuk, sekuritisasi, KPBU untuk membiayai proyek air, termasuk fasilitas pengolahan air, sanitasi dan sistem pasokan air.
Upaya memobilisasi investasi swasta untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), mengurangi risiko dan/atau meningkatkan pengembalian proyek memerlukan beberapa penguatan kebijakan dan strategi. Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang fokus kepada penerima manfaat, sistem cost recovery, peningkatan kapasitas utilitas dalam pengelolaan aset dan keuangan. Kedua, transparansi untuk meningkatkan potensi penciptaan pasar dari setiap transaksi. Ketiga, menciptakan pasar. Keempat, meningkatkan pembiayaan komersial atau KPBU, melalui ruang lingkup dan regulasi yang jelas bagi penyedia layanan, kemampuan keuangan yang memadai, strong management, serta rekam jejak peminjaman dan pelunasan utang.
Salah satu best practice penerapan bauran pembiayaan adalah proyek KPBU pengelolaan air limbah Gangga di India dengan menggunakan skema hybrid annuity model. Lebih lanjut Manager, Upstream and Advisory Infrastructure Asia Pacific, International Finance Corporation (IFC), Victoria Delmon, menjelaskan bahwa pada proyek tersebut, World Bank memberikan loans sebesar USD 1 miliar untuk pembiayaan konstruksi, sedangkan IFC memberikan pinjaman sebesar USD 24 juta kepada badan usaha pemenang lelang sebagai upaya memperkuat kredibilitas badan usaha dan memperbesar pasar finansial.
Di Indonesia, skema bauran pembiayaan juga telah diterapkan pada Proyek KPBU SPAM Jatigede dan SPAM Sinumbra, dengan lingkup pekerjaan dan pembagian project cost sisi hulu dan hilir. Pada sisi hulu menggunakan pendanaan KPBU, sedangkan sisi hilir melalui pendanaan PDAM.
Pada umumnya, sektor air memiliki risiko tinggi, sehingga memerlukan investasi jangka panjang dan kompleksitas infrastruktur. Oleh karenanya diperlikan mitigasi yang berbeda atas setiap risiko yang dalam pengimplementasian skema bauran pembiayaan, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Wahid Sutopo. Di antaranya, mempersiapkan proyek yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk rencana bisnis dan skema tarif, kesepakatan yang mengikat secara hukum dari seluruh pemangku kepentingan dengan sinkronisasi timeline dan pelaksanaan monitoring bersama, juga penyesuaian dan penyempurnaan regulasi untuk mendukung BUMN/ BUMD sebagai operator dan offtaker, serta dukungan finansial dan kemampuan bekerjasama dengan sektor swasta terutama untuk market management dan permasalahan Non Revenue Water (NRW). Dengan demikian, tata kelola sektor air memainkan peranan penting.
Prinsip-prinsip tata kelola sektor air yang perlu diterapkan untuk mendukung skema bauran pembiayaan antara lai, transparansi dan akuntabilitas, inklusifitas, berkelanjutan, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, percaya bahwa tata Kelola sektor air bermanfaat untuk mengurangi risiko investasi, memfasilitasi koordinasi, mendorong inovasi, meningkatkan penerimaan publik, dan memobilisasi sumber daya.
Dengan demikian, investasi pada infrastruktur sektor air dapat mendukung ketersediaan air bersih yang andal, mengurangi polusi, layanan air minum, sanitasi, irigasi dan pengolahan air limbah, hal ini dikarenakan infrastruktur sektor air memiliki efek spill-over, termasuk pada kondisi ketahanan pangan, kesehatan, energi bersih, ekosistem darat maupun laut. (NQ)
Kedelapan Analis Kebijakan diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Biro
Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana terhitung mulai
tanggal 1 Februari 2022
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, pada Selasa (28/2) mengukuhkan 51 pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI). Ke-51 pejabat fungsional yang diambil sumpahnya tersebut, terdistribusi atas satu Penata Kelola Perumahan Ahli Madya, satu Pranata Humas Ahli Muda, 46 Analis Kebijakan Ahli Pertama, satu Perencana Ahli Pertama, satu Pranata Komputer Ahli Pertama, dan satu Pranata Keuangan APBN Terampil.
Dalam pelantikan tersebut, terdapat delapan Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Kedelapan Analis Kebijakan tersebut telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi
Herry berpesan agar seluruhnya dapat melaksanakan tugas
dan tanggung jawab yang diemban sesuai janji serta sumpah
jabatan yang telah diucapkan
dan Tata Laksana terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022, yaitu Achmad Sofwan, Christy Januari Sinuraya, Fajar Abdiansyah, Fatoni Imam Wibowo, Nurul Qolbi, Restu Wahyuni, Putri Irina Mayang Sari, serta Yuni Arta Brilliani.
Kepada pejabat fungsional yang dilantik, selain menyampaikan selamat, Herry berpesan agar seluruhnya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai janji serta sumpah jabatan yang telah diucapkan. “Semoga dengan pelantikan ini akan menjadi titik awal untuk dapat bekerja lebih semangat lagi dan memberikan kontribusi yang optimal kepada unit kerja di mana Saudara berada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” ujarnya.
Bertindak sebagai saksi dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,
Sudiro Roi Santoso; Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Agus Sulaeman; Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Arvi Argyantoro; Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini; Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Bambang Adhityo; Kepala Sub direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Dahlia Napitupulu; serta Peneliti Ahli Utama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Arief Sabaruddin.
Status Data: 31 Maret 2023
DAERAH IRIGASI LHOK GUCI, ACEH
DAERAH IRIGASI JAMBO AYE, ACEH
DAERAH IRIGASI KRUENG, ACEH
BENDUNGAN MERANGIN, JAMBI
Nilai Investasi : Rp 6,36 T
Status : Penyusunan FBC
SOLICITED
PLTA TIGA DIHAJI 40 MW, SUMATERA SELATAN
Nilai Investasi : Rp 1,12 T
Status : Proses Penerbitan Persetujuan Pemrakarsa
UNSOLICITED
DAERAH IRIGASI KOMERING, SUMATERA SELATAN
Nilai Investasi : Rp 2,37 T
Status : Evaluasi FS
UNSOLICITED
PLTA LEUWIKERIS 20 MW, JAWA BARAT
Nilai Investasi : Rp 418,67 M
Status : Penyusunan Dokumen FS
UNSOLICITED
BENDUNGAN BODRI JAWA TENGAH
Nilai Investasi : Rp 1,74 T
Status : Pemenuhan Readiness Criteria
SOLICITED
PLTM JENELATA, SULAWESI SELATAN
Nilai Investasi : Rp 142 M
Status : OBC
SOLICITED
PLTM KARALLOE, SULAWESI SELATAN
Nilai Investasi : Rp 123 M
Status : Evaluasi Pra-FS
UNSOLICITED
SALURAN INTERKONEKSI HLD
WILAYAH SUNGAI LOMBOK, NTB
Nilai Investasi : Dalam Perhitungan
Status : Evaluasi FS
UNSOLICITED
PEMELIHARAAN BENDUNGAN
BINTANG BANO DAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PLTM BINTANG BANO
KAPASITAS 6,3 MW, NTB
Nilai Investasi : Rp 170,23 M
Status : Lelang (RfP)
UNSOLICITED
PLTM TEMEF, NTT
Nilai Investasi : Rp 53 M
Status : Evaluasi Pra-FS
UNSOLICITED
KETERANGAN
Identifikasi
Inisiasi
Tahap Penyiapan
Tahap Transaksi
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nasional, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dibentuk sebagai salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kementerian
Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. PT SMI memegang mandat dalam memberikan manfaat dan berkontribusi kepada masyarakat melalui tindakan sadar sosial dan ekonomi, serta mempromosikan keberlanjutan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mitigasi perubahan iklim. Dalam menjalankan perannya, PT SMI memiliki tiga pilar sinergis, yaitu Pembiayaan dan Investasi, Layanan Konsultasi, serta Pengembangan Proyek.
Selain sebagai penggerak pertumbuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia melalui berbagai layanan pengembangan keuangan, PT SMI juga turut mendukung penerapan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saat ini PT SMI dapat membiayai proyek-proyek untuk sektor transportasi, jalan dan jembatan, irigasi, telekomunikasi, efisiensi energi, kelistrikan, minyak dan gas bumi, selokan, air bersih, perkeretaapian, pendidikan, kesehatan, lembaga pemasyarakatan, fasilitas perkotaan, pariwisata, zona infrastruktur, perumahan rakyat, sumber mata air, sistem pengelolaan limbah, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian, serta energi terbarukan dan konservasi energi. Luasnya sektor yang dapat memperoleh pembiayaan ini diharapkan mampu menjadi solusi inovatif bagi pembangunan Indonesia yang berkontribusi aktif dalam pengentasan kemiskinan, ketersediaan akses kebersihan atau sanitasi, kesehatan, pendidikan dan teknologi, serta pencapaian SDGs di Indonesia.
Dalam perjalanannya, hingga Juli 2022, PT SMI telah memberi beberapa manfaat sosial ekonomi untuk Indonesia, melalui
• 3,284.4 km jalan dan jalan tol,
• 2,79 juta rumah dengan
akses listrik,
• 185.000 hektar area sawah terairi,
• 12.148 km jaringan serat optik,
• 2,54 juta rumah dengan
akses air bersih,
• 21.000 jaringan gas alam rumah tangga,
• 2.530 MW tambahan
kapasitas tenaga listrik,
• 52.000 menara telekomunikasi,
• 2.424 tempat tidur baru Rumah Sakit, serta
• 37,5 juta/tahun
penambahan kapasitas bandara.
KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2021
DI Batang Tongar
terletak di Desa
Pinagar, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat, Provinsi
Sumatera Barat
Daerah irigasi Batang Tongar terletak di Desa Pinagar, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang berjarak 180 km kea rah Barat Laut Kota Padang. Luas wilayah Kecamatan Pasaman Barat adalah 508,93 km2, dengan jumlah penduduk 69.149 jiwa
Status Konstruksi Bendung:
Selesai
Luas Baku : 6.644 Ha
Luas Potensial : 6.644 Ha
Luas Fungsional : 1.048 Ha
Desain:
SID Daerah Irigasi Kewenangan
Pusat di BWS Sumatera V
(IPDMIP) Tahun 2018-2020 oleh
PT. INTIMULYA MULTIKENCANA
KSO MAXITECH UTAMA
INDONESIA
Saluran Bangunan Pelengkap : Saluran induk : 6.215 m
Saluran sekunder : 90.431 m
Bangunan bagi/ sadap : 199 buah
Bangunan pelengkap : 436 buah
Jaringan tersier : 6.644 Ha
Jalan inspeksi : 89.362 m
Tanggul Penutup : Panjang tanggul : 104 m
Tinggi tanggul : + 22.50 m
Elevasi puncak tanggul : 152.50 m
Lebar puncak tanggul : 6,00 m
Tipe tanggul : Timbunan tanah dengan chimney drainage
-A-
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Kajian mengenai dampak besar dan pentingnya suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atai kegiatan di Indonesia.
-BBadan Usaha
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
Bauran Pembiayaan (Blended Finance)
Penggunaan strategis dari pembiayaan pembangunan untuk mobilisasi pembiayaan tambahan menuju pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.
-D-
Detailed Engineering Design (DED)
Perencanaan detail bangunan sipil (gedung, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lain). DED digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan perawatan konstruksi.
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
Dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-EEkuitas
Dana untuk penyediaan infrastruktur yang disediakan sendiri oleh Badan Usaha. Ekuitas dapat berasal dari satu atau sekumpulan pemilik modal (joint venture).
Environmental, Social and Governance (ESG)
Konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan dengan tiga faktor atau kriteria utama, yaitu environmental (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola).
-F-
Final Business Case (FBC)
Dokumen Kajian Akhir Prastudi Kelayakan yang berisi kajiankajian final pengembangan proyek dan sebagai dokumen pendukung transaksi.
Financial Close
Pelaksanaan penandatanganan dokumen perjanjian dan dokumentasi finansial proyek oleh para pihak dan prasyarat (conditions precedent) untuk penarikan pinjaman telah terpenuhi.
-G-
Gas Rumah Kaca (GRK) / Green House Gas (GHG)
Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari, antara lain karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida (N2O), metana (CH4), dan freon (SF6, HFC dan PFC).
Green Bond
Pembiayaan bagi usaha yang bergerak di sektor berkelanjutan.
Green Loan
Pinjaman yang ditujukan untuk memajukan kelestarian lingkungan.
-KKerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR).
Konsorsium
kesepakatan yang dibuat bersama oleh subjek hukum untuk melakukan pekerjaan bersama dengan pembagian pekerjaan yang sudah ditentukan melalui perjanjian Kerjasama.
Konsultasi Publik
Proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyaralat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan tralsparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU.
-LLand Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP)
Suatu kegiatan pencarian pola aksi dalam pembebasan lahan, bangunan dan tanaman serta pemindahan penduduk dengan mengunakan pendekatan partisipasi, sehingga mendapatkan suatu kerangka kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan.
-NNet Zero Emissions / Nol Emisi Karbon
Kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.
Non-Revenue Water (NRW) / Kehilangan Air
Suatu masalah dalam pengelolaan pelayanan air bersih atau air minum perpipaan, dalam hal ini air yang sudah diproduksi namun tidak sampai ke konsumen.
-OOutline Business Case (OBC)
Dokumen Kajian Awal Prastudi Kelayakan
-PPembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/ terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) / Power Purchase Agreement (PPA)
Perjanjian pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan Pengembang Listrik Swasta.
Prakualifikasi
Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari peserta untuk mengikuti proses lelang.
Prastudi Kelayakan
Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.
Proyek Strategis Nasional (PSN)
Proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangLrnan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
-RRencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)
Rencana pembangkitan, jaringan transisi dan distribusi, serta penjualan listrik dalam suatu wilayah usaha.
Request for Proposal (RfP)
Dokumen permintaan proposal, merupakan bagian dari dokumen pengadaan.
-SSekuritisasi
Prosedur penerbitan instrumen keuangan yang nantinya akan dipasarkan.
Service Level Agreement (SLA)
Kontrak yang berisi ketetapan yang telah disetujui oleh pihakpihak yang terikat perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.
Solicited
Suatu proyek infrastruktur yang inisiasinya dilakukan oleh Pemerintah kemudian ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dilakukan KPBU.
Source to Tap
Kebijakan mengalokasikan, melakukan desain dan perhitungan kebutuhan secara terintegrasi dari sumber air baku hingga sampai ke tangan konsumen atau masyarakat.
Studi Kelayakan (Feasibility Study)
Kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan.
Studi Pendahuluan
Kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ Direksi Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu infrastruktur tertentu serta manfaatnya apabila dilaksanakan dengan KPBU.
Sukuk/ Obligasi Syariah
Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo
-T-
Take or Pay
Skema penyerapan listrik oleh PLN yang diproduksi IPP sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli listrik (PJBL) berdasarkan atau faktor ketersediaan (AF) atau faktor kapasitas (CF) sesuai dengan harga jual, apabila tidak maka akan dikenakan denda.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)
Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
-UUnsolicited
Prakarsa proyek infrastruktur yang inisiasinya dilakukan oleh
Badan Usaha diluar proyek yang diajukan pemerintah untuk dilaksanakan secara KPBU.
