Glosarium

-A-

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kajian mengenai dampak besar dan pentingnya suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atai kegiatan di Indonesia.

-BBadan Usaha

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Bauran Pembiayaan (Blended Finance)

Penggunaan strategis dari pembiayaan pembangunan untuk mobilisasi pembiayaan tambahan menuju pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

-D-

Detailed Engineering Design (DED)

Perencanaan detail bangunan sipil (gedung, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lain). DED digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan perawatan konstruksi.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)

Dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-EEkuitas

Dana untuk penyediaan infrastruktur yang disediakan sendiri oleh Badan Usaha. Ekuitas dapat berasal dari satu atau sekumpulan pemilik modal (joint venture).

Environmental, Social and Governance (ESG)

Konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan dengan tiga faktor atau kriteria utama, yaitu environmental (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola).

-F-

Final Business Case (FBC)

Dokumen Kajian Akhir Prastudi Kelayakan yang berisi kajiankajian final pengembangan proyek dan sebagai dokumen pendukung transaksi.

Financial Close

Pelaksanaan penandatanganan dokumen perjanjian dan dokumentasi finansial proyek oleh para pihak dan prasyarat (conditions precedent) untuk penarikan pinjaman telah terpenuhi.

-G-

Gas Rumah Kaca (GRK) / Green House Gas (GHG)

Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari, antara lain karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida (N2O), metana (CH4), dan freon (SF6, HFC dan PFC).

Green Bond

Pembiayaan bagi usaha yang bergerak di sektor berkelanjutan.

Green Loan

Pinjaman yang ditujukan untuk memajukan kelestarian lingkungan.

-KKerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR).

Konsorsium kesepakatan yang dibuat bersama oleh subjek hukum untuk melakukan pekerjaan bersama dengan pembagian pekerjaan yang sudah ditentukan melalui perjanjian Kerjasama.

Konsultasi Publik

Proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyaralat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan tralsparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU.

-LLand Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP)

Suatu kegiatan pencarian pola aksi dalam pembebasan lahan, bangunan dan tanaman serta pemindahan penduduk dengan mengunakan pendekatan partisipasi, sehingga mendapatkan suatu kerangka kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan.

-NNet Zero Emissions / Nol Emisi Karbon

Kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.

Non-Revenue Water (NRW) / Kehilangan Air

Suatu masalah dalam pengelolaan pelayanan air bersih atau air minum perpipaan, dalam hal ini air yang sudah diproduksi namun tidak sampai ke konsumen.

-OOutline Business Case (OBC)

Dokumen Kajian Awal Prastudi Kelayakan

-PPembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/ terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) / Power Purchase Agreement (PPA)

Perjanjian pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan Pengembang Listrik Swasta.

Prakualifikasi

Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari peserta untuk mengikuti proses lelang.

Prastudi Kelayakan

Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.

Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangLrnan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

-RRencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

Rencana pembangkitan, jaringan transisi dan distribusi, serta penjualan listrik dalam suatu wilayah usaha.

Request for Proposal (RfP)

Dokumen permintaan proposal, merupakan bagian dari dokumen pengadaan.

-SSekuritisasi

Prosedur penerbitan instrumen keuangan yang nantinya akan dipasarkan.

Service Level Agreement (SLA)

Kontrak yang berisi ketetapan yang telah disetujui oleh pihakpihak yang terikat perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Solicited

Suatu proyek infrastruktur yang inisiasinya dilakukan oleh Pemerintah kemudian ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dilakukan KPBU.

Source to Tap

Kebijakan mengalokasikan, melakukan desain dan perhitungan kebutuhan secara terintegrasi dari sumber air baku hingga sampai ke tangan konsumen atau masyarakat.

Studi Kelayakan (Feasibility Study)

Kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan.

Studi Pendahuluan

Kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ Direksi Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu infrastruktur tertentu serta manfaatnya apabila dilaksanakan dengan KPBU.

Sukuk/ Obligasi Syariah

Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo

-T-

Take or Pay

Skema penyerapan listrik oleh PLN yang diproduksi IPP sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli listrik (PJBL) berdasarkan atau faktor ketersediaan (AF) atau faktor kapasitas (CF) sesuai dengan harga jual, apabila tidak maka akan dikenakan denda.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

-UUnsolicited

Prakarsa proyek infrastruktur yang inisiasinya dilakukan oleh

Badan Usaha diluar proyek yang diajukan pemerintah untuk dilaksanakan secara KPBU.