Issuu

Edisi II (April - Juni 2022)

PELUANG DAN TANTANGAN

KPBU SUB-SEKTOR IRIGASI BERTANDANG KE LOMBOK, DIREKTUR PPISDA GALI POTENSI PROYEK KPBU HIGH LEVEL DIVERSION

MENGULIK POTENSI DI COLO DAN DI SEMEN KRINJO UNTUK DIKEMBANGKAN DENGAN SKEMA KPBU

IZIN PRAKARSA UNTUK PROYEK KPBU UNSOLICITED DAERAH IRIGASI KOMERING DITERBITKAN MENTERI PUPR

Salam Redaksi Buletin PPISDA Edisi II (April-Juni) 2022 kali ini hadir dengan tema “Peluang dan Tantangan KPBU Sub-Sektor Irigasi.” Pada edisi ini diulas mengenai peluang penyelenggaraan KPBU pada sub-sektor irigasi serta pembelajaran dari Proyek Sistem Irigasi SegarraGarrigues yang dapat dijakan rujukan dalam pelaksanaan kemitraan pemerintah dengan badan usaha di Indonesia. Tak lupa, dibahas mengenai perlunya payung hukum dalam operasi dan pemeliharaan sistem irigasi yang dilaksanakan dengan mekanisme KPBU. Kegiatan kunjungan lapangan ke HLD WS Lombok, DI Colo dan DI Komering, serta Sabo Dam di Taman Nasional Gunung Merapi tak luput dari sorotan edisi kali ini. Sementara pada info KPBU, disajikan informasi mengenai izin prakarsa untuk Proyek KPBU Daerah Irigasi Komering yang telah diterbitkan Menteri PUPR serta terlaksananya market consultation Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano. Usaha, kerja keras, dan semangat pantang menyerah menjadi bekal wajib bagi Direktorat PPISDA dalam mewujudkan KPBU sektor Sumber Daya Air. Kami berupaya terus melaju dalam harmoni untuk menghadapi tantangan yang ada. Khusus dari dapur, redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor atas kucuran keringatnya demi menjadikan buletin ini ada di tangan para Pembaca setia. Segala kritik dan saran yang membangun selalu kami tunggu demi perbaikan pada edisi yang akan datang.

Selamat membaca!

PENGARAH: • Ir. Arvi Argyantoro, MA, PENANGGUNG JAWAB • Acep Atmaja, S.ST, M.T • Arfin, S.T, M.T PEMIMPIN REDAKSI • Eko Supartono, S.ST, M.Si REDAKTUR PELAKSANA • Indah Pratiwi, S.Sos. M.Si EDITOR • Ika Agus Pawiyarti, ST • Arif Widianto, SE • Ishaq Al kindy, ST • Nanik Yulia Widyanti, S.E.I • Dwi Hanani Setyawati, SE LAYOUTER & ILUSTRATOR • Ririn Risanti, S.Sn FOTOGRAFER • Tim Direktorat PPISDA REPORTER • Nurul Fauzia, S.Kom, M.M • Nurul Qolbi, S.E, M.Sc • Elwin Zanur, S.Sos SEKRETARIAT & SIRKULASI • Neny Febriyanti, S.E KONTRIBUTOR • Putri Irina Mayang Sari, S.E., M.Si. • Achmad Sofwan, S.E., M.Sc. • Saufika Hanjani, S.Tr.M. • Antonius Simbolon, S.E., M.Si.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Edisi II [April – Juni] Tahun 2022 Redaksi menerima tulisan/artikel untuk dimuat dalam buletin ini, redaksi berhak mengubah/mengedit setiap tulisan/artikel tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan dapat dikirimkan ke email redaksi. Alamat Redaksi : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Kementerian ATR/BPN Lt. 3 Wing 4 Jl. Raden Patah 1 No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp/Fax : (021)7264267 Email : ppisda.pembiayaan@pu.go.id

Dilarang mengutip, mempublikasikan atau mereproduksi konten buletin ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Sekapur Sirih

Arvi Argyantoro Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya Buletin PPISDA Edisi II Tahun 2022 ini dapat membersamai Pembaca untuk memperoleh informasi terbaru mengenai proyek KPBU sektor Sumber Daya Air. Kehandalan sarana dan prasarana irigasi menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung ketahanan pangan dan nutrisi. Penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan secara berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kehandalan sarana dan prasarana irigasi. Oleh karenanya, untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi diperlukan modernisasi irigasi. Upaya mewujudkan target rehabilitasi jaringan irigasi seluas dua juta hektare sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024 perlu didukung dengan pengembangan pembiayaan kreatif. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan untuk melakukan rehabilitasi pada jaringan irigasi. KPBU Availability Payment dapat menjadi solusi dalam upaya pemenuhan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) yang diharapkan berimplikasi pada peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air telah melakukan identifikasi terhadap beberapa potensi proyek KPBU sub-sektor irigasi. Di antaranya, High Level Diversion Wilayah Sungai Lombok, Daerah Irigasi Komering, Daerah Irigasi Colo, juga Daerah Irigasi Semen Krinjo. Saat ini, sudah terdapat Badan Usaha yang menyampaikan minatnya untuk menjadi pemrakarsa pada proyek KPBU irigasi. Dalam rangka mendukung keberhasilan proyek KPBU irigasi, diperlukan international best practice. Salah satunya Proyek Sistem Irigasi Segarra-Garrigues, Spanyol. Pelaksanaan KPBU di negara lain dapat menjadi rujukan dengan tetap memperhatikan aspek kelembagaan Indonesia. Akhir kata, terima kasih kepada tim dan seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk mewujudkan Buletin PPISDA edisi II ini. Kritik dan saran yang membangun kami nantikan demi perbaikan buletin pada edisi selanjutnya. Sekian dan Wabarakatuh

Wassalamu’alaikum

Warahmatullahi

DAFTAR ISI KPBU IRIGASI DI INDONESIA: BAGAIMANA PELUANG DAN PELAKSANAANNYA?

KPBU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM IRIGASI PERLU PAYUNG HUKUM

BERTANDANG KE LOMBOK, DIREKTUR PPISDA GALI POTENSI PROYEK KPBU HIGH LEVEL DIVERSION

PENGELOLAAN SABO DAM DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

PELUANG PENYELENGGARAAN KPBU AVAILABILITY PAYMENT OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI

MENGULIK POTENSI DI COLO DAN DI SEMEN KRINJO UNTUK DIKEMBANGKAN DENGAN SKEMA KPBU

IZIN PRAKARSA UNTUK PROYEK KPBU UNSOLICITED DAERAH IRIGASI KOMERING DITERBITKAN MENTERI PUPR

TAWARKAN PROYEK KPBU PEMELIHARAAN BENDUNGAN DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PLTM BINTANG BANO, DIREKTORAT PPISDA GELAR MARKET CONSULTATION

GALERI INFRASTRUKTUR IRIGASI HLD WS LOMBOK

TAHUKAH KAMU? IRIGASI

MEDIA SOSIAL DJPI

LAPORAN UTAMA

KPBU IRIGASI DI INDONESIA:

BAGAIMANA PELUANG DAN PELAKSANAANNYA?

Melihat adanya funding gap dalam pemenuhan belanja infrastruktur, Pemerintah memiliki kebijakan bahwa pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberdayakan peran swasta, BUMN, BUMD dan Pemda.

ementerian PUPR memiliki kontribusi yang cukup besar dalam hal pembangunan infrastruktur dasar salah satunya dalam bidang Sumber Daya Air (SDA). Hal tersebut telah tercantum pada Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024 bahwa target utama pembangunan infrastruktur 20202024 pada sektor SDA khususnya sub sektor irigasi meliputi pembangunan 500.000 hektar jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2.000.000 hektar. Tujuan dari pembangunan infrastruktur irigasi tersebut untuk menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, serta pengelolaan lahan dan air irigasi. Untuk mencapai Visium Kementerian PUPR 2020-2024 tersebut, Kementerian PUPR hanya dapat mendanai 30% atau sekitar Rp623 Triliun dari total kebutuhan investasi, sehingga terdapat funding gap sebesar Rp1.435 Triliun. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan kebutuhan anggaran dalam rangka penyediaan infrastruktur SDA sebesar Rp577 Triliun, Direktorat Jenderal SDA hanya dapat mendanai 69% atau sekitar Rp397 Triliun sehingga terdapat funding gap sebesar Rp180 Triliun.

BULETIN PPISDA • Edisi II (April - Juni) Tahun 2022

LAPORAN UTAMA

PPP scheme is needed to fulfil the gap on water resource infrastructure provision budget

Ministry of Public Works and Housing Budget Need 2020-2024 State Budget

31%

Funding Gap IDR 1.435 T USD 145 B

Budget Plan for Water Resource Infrastructure Provision

577 Trillion USD 40.6 Billion IDR

State Budget IDR 623 T USD 145 B

The Gap

31%

Total Infrastructure Investment Needed

IDR 2,058 T Water Resource Roadway and Bridges Human Settlement Housing

USD 145 B

IDR 577 T IDR 573 T IDR 128 T IDR 780 T

USD 40.6 B USD 40.4 B USD 9 B USD 54 B

Budget Gap IDR 180 T USD 12 B

State Budget IDR 397 T USD 27 B

Melihat adanya funding gap dalam pemenuhan belanja infrastruktur, Pemerintah memiliki kebijakan bahwa pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberdayakan peran swasta, BUMN, BUMD dan Pemda. Oleh karenanya, untuk menutup gap pembiayaan infrastruktur tersebut, dilakukan melalui pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif. Salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

dengan umur rencana. Kerusakan yang terjadi pun jika tidak cepat tertangani akan meningkatkan kebutuhan untuk rehabilitasi sehingga dana yang diperlukan menjadi lebih besar daripada pelaksanaan OP itu sendiri. Oleh karenanya, dalam upaya memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur untuk menjaga fungsi layanan infrastruktur Daerah Irigasi, diperlukan inovasi pendanaan. Salah satunya melalui kontribusi Badan Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) dengan skema KPBU.

Pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur secara khusus telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan Permen PPN/ Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 serta Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa infrastruktur SDA dan irigasi dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU.

KPBU IRIGASI SEBAGAI UPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN IRIGASI

KONDISI DAERAH IRIGASI DI INDONESIA Berdasarkan data Direktorat Bina OP, Ditjen Sumber Daya Air (Mei 2022), Infrastruktur Daerah Irigasi eksisting di Indonesia seluas 7,145 juta hektar namun sekitar 46% dari total Daerah Irigasi tersebut dalam kondisi rusak. Kondisi tersebut disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya, belum tersedianya manual Operasi dan Pemeliharaan (OP) secara menyeluruh, kurangnya fasilitas OP, kurangnya kesiapan kelembagaan dan personil dalam pelaksana OP, serta keterbatasan penganggaran kegiatan OP yang sesuai Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP). Hal ini mengakibatkan belum semua kegiatan OP infrastruktur SDA dilakukan secara maksimal. Implikasinya, umur fungsional infrastruktur tidak sesuai

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Saat ini Direktorat Jenderal Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) sedang dalam tahap penyiapan KPBU Daerah Irigasi Komering yang terletak di Sumatera Selatan. Proyek KPBU DI Komering merupakan proyek KPBU atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited) dari PT Brantas Abipraya (Persero). Lingkup yang diusulkan yaitu rehabilitasi dan pelaksanaan OP jaringan irigasi fungsional seluas 59.148 hektar serta pembangunan prasarana OP dan Smart Irrigation Asset Management System. Skema pengembalian investasi yang digunakan yaitu Availability Payment (AP) dengan masa kerja sama selama 10 tahun. Proyek KPBU Daerah Irigasi Komering merupakan pilot project dalam pelaksanaan KPBU sub sektor Irigasi di Indonesia. Namun demikian, untuk mendukung keberhasilan proyek tersebut diperlukan international best practice proyek KPBU sejenis sebagai acuan yang dapat diadopsi.

LAPORAN UTAMA KPBU IRIGASI MENURUT WORLD BANK Dalam proyek KPBU Irigasi terdapat pengaturan khusus yang biasanya digunakan dalam kelembagaan antara BUP dengan petani. Pertama, Petani komersial dapat menjadi operator BUP. Petani komersial tersebut akan memberikan beberapa layanan kepada petani kecil dibawa daerah komandonya, diantaranya yaitu: memberikan mereka benih untuk bercocok tanam, memberikan pelatihan dalam bercocok tanam, menentukan standar kualitas hasil panen yang harus dipenuhi, membeli hasil panen dengan harga yang disepakati. Kedua, Petani bertanggung jawab untuk memelihara jaringan tersier. BUP akan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan OP seluruh sistem irigasi dan petani akan membayar tarif yang mencakup biaya OP. Sedangkan, petani melalui asosiasi petani (P3A) hanya bertugas untuk memelihara jaringan tersier.

BEBERAPA BENTUK KONTRAK YANG UMUMNYA DIGUNAKAN DALAM KPBU IRIGASI, ANTARA LAIN:

Operation – Management – Maintenance (OMM) BUP melakukan operasi, pengelolaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi (apabila diperlukan) infrastruktur. BUP akan menyediakan layanan dan skema pengembalian investasi menggunakan tarif atau AP. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur irigasi menggunakan anggaran Pemerintah.

Konsesi Infrastruktur BUP melalui pembiayaan komersial melakukan pembangunan, operasi, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur. Pengembalian investasi dapat menggunakan tarif atau AP. Investasi dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian oleh sektor swasta dan memungkinkan terdapat dana hibah (Dukungan Pemerintah) untuk menanggung sebagian biaya investasi.

Perjanjian Layanan Pertanian BUP dapat bermitra dengan para petani untuk penyediaan layanan pertanian seperti penanaman, panen, penggunaan air, penyimpanan hasil panen, pemrosesan, dan pemasaran. Layanan tersebut akan meningkatkan kelayakan infrastruktur irigasi.

Perjanjian Hub Farm BUP dapat melakukan produksi pertanian komersial melalui konsesi lahan (dapat dilakukan pada lahan kosong) atau sewa. BUP menyediakan modal untuk investasi pada bidang pertanian dan infrastruktur irigasi.

INTERNATIONAL BEST PRACTICES: SISTEM IRIGASI SEGARRA GARRIGUES, SPANYOL Proyek Sistem Irigasi Segarra-Garrigues adalah proyek penting dalam pengembangan provinsi Lleida, Catalonia, Spanyol. Proyek ini memberikan manfaat untuk mengairi lahan non irigasi menjadi lahan irigasi seluas 70.000 Ha. Sistem irigasi yang direncanakan terdiri dari dua elemen: (i) Elemen pertama dipimpin oleh Pemerintah Nasional dan mencakup saluran irigasi sepanjang 85 km (Canal Segarra Garrigues) dan bendungan (Albages) dan (ii) Elemen kedua, proyek yang dikerjakan oleh Aigues del Segarra Garrigues SA selaku BUP dengan lingkup pengembangan jaringan distribusi air irigasi untuk mengalirkan air ke kelompok-kelompok pemilik tanah. Setidaknya terdapat lima lesson learned yang dari Proyek KPBU Sistem Irigasi Segarra-Garrigues. Pertama, diperlukan koordinasi yang baik dengan end user (petani) mulai dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan proyek KPBU untuk memastikan keberhasilan proyek. Kedua, Otoritas Pengadaan (PJPK) harus melakukan uji tuntas yang memadai untuk memastikan bahwa ruang lingkup proyek dan setiap desain yang ditentukan dalam kontrak sesuai dengan semua peraturan yang relevan. Hal tersebut khususnya berlaku untuk proyek yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Risiko lingkungan yang akan timbul dapat diminimalisir dengan pelibatan pemangku kepentingan mulai dari awal proses penyiapan KPBU. Ketiga, kontinuitas personil (staf) mulai dari konstruksi hingga operasi guna meningkatkan efisiensi pengelolaan transisi antar tahapan proyek. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan para stakeholders. Keempat, Service Level Agreement (SLA) yang berlebihan dalam kontrak KPBU serta pengembangan spesifikasi input yang berlebihan daripada spesifikasi output dapat berdampak buruk pada whole life cycle cost. Spesifikasi yang berlebihan tersebut dapat membatasi kemampuan BUP untuk berinovasi dan mengembangkan solusi yang efisien apabila spesifikasi dalam kontrak bersifat preskriptif mengenai desain yang harus digunakan untuk menyelesaikan suatu kerusakan. Kelima, Dukungan Pemerintah menjadi sangat penting dalam situasi kritis, seperti kekurangan pembiayaan dan dapat mengurangi risiko penundaan atau penghentian proyek. [SH I Dok. PUPR SDA]

BULETIN PPISDA • Edisi II (April - Juni) Tahun 2022

LAPORAN UTAMA

KPBU OPERASI DAN PEMELIHARAAN

SISTEM IRIGASI PERLU PAYUNG HUKUM

enjadi salah satu sumber untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan pertanian, sistem irigasi merupakan urat nadi terwujudnya ketahanan pangan dan nutrisi nasional. Untuk menjaga keberlanjutan aset dan manfaat sistem irigasi, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan perlu mendapat perhatian. Kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi yang tidak memadai dan terencana dengan baik dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Di antaranya, kerusakan prasarana sistem irigasi sebelum umur rencana terpenuhi, terganggunya keberadaan dan fungsi sumber air/lingkungan, beban biaya atas rehabilitasi yang semakin besar dari waktu ke waktu, menurunnya kinerja pelayanan kepada masyarakat, kegagalan tujuan pembangunan, serta menurunkan kredibilitas pemerintah.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Dibalik peran sistem irigasi tersebut, kinerja sistem irigasi masih tergolong rendah. Berdasarkan data Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) diperoleh rata-rata kondisi prasarana fisik sistem irigasi sebesar 66,72% atau mengalami kerusakan 33,28%. Sedangkan atas sarana penunjang, diperoleh nilai 52,45% (Direktorat Pengairan dan Irigasi, 2020). Pada kondisi ini, diperlukan perbaikan atau rehab ringan atas prasarana fisik sistem irigasi tersebut. Sarana penunjang, dapat diartikan bahwa perlu dilakukan investasi pada peralatan untuk menunjang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, transportasi, alat-alat kantor dan alat komunikasi. Kegiatan operasi dan pemeliharaan yang kurang efektif ini mengakibatkan rendahnya efisiensi air irigasi sehingga berdampak pada menurunnya intensitas tanam dan produktivitas pertanian. Penurunan produksi pertanian pada akhirnya akan mengurangi tingkat pendapatan petani yang dalam jangka panjang berpengaruh pada ketahanan pangan nasional.

LAPORAN UTAMA KPBU SEBAGAI PELUANG EFISIENSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI

ISU OPERASI DAN PEMELIHARAAN DALAM KERANGKA LEGAL

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU. Lingkup penyediaan infrastruktur meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Sehingga, terdapat peluang keterlibatan badan usaha dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi.

Dibalik pentingnya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi, terdapat beberapa isu yang perlu dicarikan penyelesaiannya. Salah satunya, adanya multitafsir pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menimbulkan multitafsir di kalangan para pemangku kepentingan. Hal ini mengingat, sistem irigasi merupakan salah satu sumber daya air yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh selain pemerintah. Pengoperasian sistem irigasi oleh badan usaha menjadi bertentangan dengan UUD pasal 33 tersebut karena pengoperasian sumber daya air dapat disetarakan dengan penguasaan sumber daya air.

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dengan skema KPBU memberikan manfaat pada pemerintah. Pertama, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan operasi dan pemeliharaan karena perjanjian antara pemerintah dan badan usaha berbasis kinerja yang mendorong badan usaha melakukan inovasi agar diperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Kedua, adanya kepastian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sepanjang usia layanan. Ketiga, pembiayaan dilakukan oleh badan usaha terlebih dahulu, sehingga dapat mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. Keempat, adanya pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha. Kelima, tersedia dukungan pemerintah pada tahap persiapan proyek.

Selain itu, pada Pasal 57 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air. Ayat ini secara nyata menentang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dilaksanakan dengan skema KPBU, karena dengan skema KPBU, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan akan dilaksanakan oleh badan usaha walaupun kepemilikan aset tetap dimiliki oleh pemerintah.

RPP SEBAGAI PAYUNG HUKUM Batasan-batasan pada peraturan Sumber Daya Air tersebut menjadi penghambat proses penyiapan KPBU di sektor Sumber Daya Air, khususnya dalam pelaksanaan KPBU atas kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Oleh karena itu, untuk mendorong suksesnya pelaksanaan KPBU operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dibutuhkan sebuah payung hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi di Indonesia. Salah satu upaya dalam penyusunan payung hukum pelaksanaan KPBU sektor Sumber Daya Air dilakukan dengan menyampaikan muatan-muatan KPBU yang mengakomodir pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Dengan demikian, adanya RPP tersebut, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi menjadi lebih kuat secara hukum. [PT]

BULETIN PPISDA • Edisi II (April - Juni) Tahun 2022

LAPORAN KEGIATAN

Sistem HLD WS Lombok terdiri atas Suplesi HLD BabakRenggung-Rutus (HLD Atas) sepanjang ±16,5 km dan Suplesi HLD Jangkok-BabakJurang Sate (HLD Bawah) sepanjang ±43 km.

BERTANDANG KE LOMBOK,

DIREKTUR PPISDA GALI POTENSI PROYEK KPBU HIGH LEVEL DIVERSION

aluran interkoneksi High Level Diversion (HLD) di Lombok merupakan salah satu contoh penerapan Pengembangan Sumber Daya Air Terpadu (Integrated Water Resources Management (IWRM)). Sistem HLD di Lombok terdiri atas Suplesi HLD Babak-Renggung-Rutus (HLD Atas) sepanjang ±16,5 km dan Suplesi HLD Jangkok-BabakJurang Sate (HLD Bawah) sepanjang ±43 km. Fasilitas ini memindahkan air dari barat hulu ke bagian tengahselatan-timur, kemudian kembali ke barat hilir menggunakan sistem interkoneksi pada 12 Daerah Aliran Sungai (DAS). Saluran ini berfungsi sebagai suplai air irigasi untuk Daerah Irigasi (DI) seluas ±99.000 hektare. Namun demikian, sistem HLD belum termasuk ke dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Pada Rabu-Kamis (20-21/4), Direktur PPISDA Arvi Argyantoro bersama Kasubdit Wilayah II Direktorat Irigasi dan Rawa Novia Rosalita; Kasubdit Wilayah III Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Mohamad

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Kotra Nizam Lembah; serta Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi Direktorat PPISDA Acep Atmaja melakukan kunjungan lapangan di HLD Bawah, antara lain Terminal Jurang Sate, Bendung Jurang Sate, Bangunan Jurang Sate 5 (BJS 5), Bendung Sesaot Feeder, dan Bendung Jangkok. Titik awal dari sistem HLD Bawah ialah Bendung Jangkok. Terminal Jurang Sate merupakan titik pertemuan suplai dari Bendung Jangkok, Bendung Sesaot Feeder, Bendung Keru Feeder, Bendung Simbe 1, dan Bendung Jurang Sate yang memiliki kapasitas sebesar 12 m3/s. Nantinya apabila Bendungan Meninting selesai dibangun akan memberikan manfaat suplesi irigasi ke DI Sesaot sehingga suplai sistem HLD Bawah dari Bendung Sesaot Feeder menjadi 13 m3/s. sementara, Bendung Jurang Sate memberikan suplai untuk sistem HLD Bawah sebesar 4 m3/s. Saat ini, sedimentasi dan pengambilan air dari pelompong liar mengakibatkan berkurangnya kapasitas saluran HLD Bawah. Hal ini berdampak

LAPORAN KEGIATAN

pada tidak terpenuhinya air untuk irigasi di bagian hilir. Sedimentasi pada sistem HLD Bawah tersebut disebabkan adanya sedimen yang relatif besar dari DAS Babak akibat banyaknya galian C di DAS tersebut. Melalui skema KPBU diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi dan berimplikasi pada debit air yang tersalurkan sesuai dengan kapasitas rencana. Selain itu, diharapkan dapat dilakukan perubahan operasi pintu di Bendung Jurang Sate yang semula manual menjadi elektrik sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Pengaturan aktivitas penambangan pasir perlu dilakukan agar tidak membahayakan struktur bendung. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan titik-titik yang diperbolehkan untuk menambang pasir. Adapun hasil penambangan pasir tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi Badan Usaha Pelaksana dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama para penambang pasir. Permasalahan lain yang terjadi ialah backwater pada talang akibat penyempitan saluran sehingga air selalu terbuang ke sungai dan tidak menjadi suplesi ke sistem HLD. Akan tetapi, saat ini peningkatan kapasitas saluran telah direncanakan untuk dilaksanakan melalui program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) oleh Ditjen Sumber Daya Air sehingga tidak termasuk ke dalam lingkup KPBU. Sementara, kegiatan yang dapat dilakukan dengan skema KPBU di Bendung Sesaot Feeder adalah pelebaran jalan akses sehingga dapat dilewati oleh alat berat untuk melakukan pengerukan sedimen.

UPAYA OPTIMALISASI SISTEM HLD WS LOMBOK Usai kunjungan lapangan, rombongan bergegas ke Kantor BWS Nusa Tenggara I untuk melakukan koordinasi. Rombongan diterima oleh Kepala BWS Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi; Kepala Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara I Muhammad Daud; serta Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Sri Utami Sudiarti. Secara umum, isu yang terjadi di Sistem HLD antara lain kondisi infrastruktur yang belum optimal akibat tidak adanya alokasi anggaran operasi dan pemeliharaan, adanya pemanfaatan keramba ikan oleh warga sehingga suplai irigasi tidak mengalir bagian hilir, serta adanya pengambilan air secara ilegal oleh warga sekitar melalui pompa maupun pelompong. Setidaknya terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu tersebut. Pertama, infrastruktur saluran dibangun menggunakan material yang tahan lama, seperti penggunaan precast sehingga warga sekitar tidak dapat memasang pelompong untuk mengambil air secara ilegal. Kedua, pencantuman Sistem HLD ke dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 sehingga dapat menjadi landasan hukum untuk pengalokasian anggaran operasi dan pemeliharaan sistem HLD dan pembentukan kelembagaan dapat dilaksanakan. Ketiga, pembentukan kelembagaan dan pelaksanaan capacity building bagi lembaga pengelola sehingga fungsi pengelolaan dan pengawasan dapat berjalan dengan efektif, seperti penerapan program Citarum Harum pada Sungai Citarum, Jawa Barat. [NQ I Fajar]

BULETIN PPISDA • Edisi II (April - Juni) Tahun 2022

LAPORAN KEGIATAN

REVITALISASI DAN MODERNISASI IRIGASI SISTEM INTERKONEKSI HLD WS LOMBOK

UNSOLICITED

Lokasi : NTB

Status: PJPK Nilai Investasi Proyek Masa Konsesi Pengembalian Investasi Dukungan Pemerintah

Evaluasi Pra-FS

: Menteri PUPR : Rp1,726 Triliun : 12 Tahun (2 tahun masa konstruksi + 10 tahun masa layanan) : Availability Payment :-

Kelayakan Finansial FIRR : 12,31% NPV : Rp216,949 Miliar Sumber: Pra-FS PT. Brantas Abipraya Progres Proyek 08 Juni 2022

DESKRIPSI :

Saluran interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai Lombok merupakan salah satu contoh penerapan Pengembangan Sumber Daya Air Terpadu (Integrated Water Resources Management/ IWRM). Fasilitas ini memindahkan air dari barat hulu ke bagian tengahselatan-timur, kemudian kembali ke barat hilir menggunakan sistem interkoneksi pada 12 Daerah Aliran Sungai (DAS). Sistem HLD meliputi HLD atas (Babak-Renggung-Rutus)

Perjanjian Regres 3

Perjanjian Penjaminan

Perjanjian KPBU

Availability Payment

Equity

Investor

Badan Usaha Pelaksana (BUP)

Lenders

Debt

Lingkup pekerjaan

sepanjang ±17 km & HLD bawah (Jangkok-Jurang Sate-Jurang Batu) sepanjanng ± 43,5 km. Manfaat dari HLD ini antara lain, mengairi irigasi seluas ± 99.000 hektar, suplai air baku untuk 1,17 juta KK dan supply utama untuk Kawasan Mandalika, suplai air untuk pembangkitan tenaga listrik sebesar 610 juta m3/tahun, juga sistem interkoneksi antar Bendungan Batujai, Pengga, Pandanduri dan Meninting serta rencana Mujur.

Konstruksi/ Rehabilitasi

TIMELINE PROYEK: 23 Mei 2022 Penyampaian Loi dan Ringkasan Pra FS

Juni 2022 Evaluasi Pra FS dan Penerbitan Surat Izin Prakarsa

Des 2022 Jan 2023 Penyampaian FS ke PJPK

Jan 2022 Evaluasi FS

Jan 2022 Persetujuan Prakarsa

Feb-Jun 2023 Lelang

Juli 2023 Tanda Tangan Perjanjian KPBU

Aug 2023 – Jan 2024 FC

Feb 2024 COD

Status Data 13/06/2022

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

LAPORAN KEGIATAN

PENGELOLAAN SABO DAM

DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

irektorat Pelaksanaan Pembiayaan Iinfrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) pada Kamis (2/6) melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, D.I. Yogyakarta. Dalam rapat koordinasi ini, tim dipimpin oleh Kasubdit Koordinasi Kerja Sama Investasi, Arfin. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi terkait pengelolaan sabo dam dan penataan alur sungai di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Selain itu, kegiatan ini juga untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan infrastruktur sabo dam. Dalam paparannya, Arfin menyampaikan Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021. Pada 2.b disebutkan, infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur sumber daya air dan irigasi, salah satunya bangunan pengendali air termasuk didalamnya adalah pengendali sedimen, dalam hal ini sabo dam. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini sedang dilakukan kajian terhadap

potensi sabo dam untuk dikerjasamakan melalui skema KPBU. Menanggapi pernyataan yang disampaikan Arfin, Antyarsa Ikana Dani selaku Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Serayu Opak, menyampaikan bahwa sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi sebagian besar digunakan untuk mengalirkan lahar dingin yang membawa sedimen vulkanis berupa pasir dan batu, Dengan demikian, sabo dam memiliki peran penting untuk menjaga kestabilan aliran sedimen dari hulu ke hilir. Sejalan dengan Dani, Kepala Balai Teknik Sabo, I Putu Eddy Purna Wijaya, turut menyampaikan faktafakta tentang kondisi sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Sungai Gendol, salah satunya. Saat ini Sungai Gendol telah dipenuhi oleh penambang pasir baik perorangan maupun badan usaha. Hal tersebut mengakibatkan beberapa kerusakan pada bangunan sabo dam, di antaranya adalah local scouring. Selain itu, diungkapkan juga mengenai pentingnya koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pengelola TNGM dan Dinas ESDM setempat sebagai pihak yang memberikan izin pengambilan sedimen vulkanis.

BULETIN PPISDA • Edisi II (April - Juni) Tahun 2022

LAPORAN KEGIATAN

SABO DAM SEBAGAI PENGENDALI SEDIMEN VULKANIS LAHAR DINGIN

Muchlis

Sabo berasal dari Bahasa Jepang yang terdiri dari kata “Sa” yang berarti pasir dan “Bo” yang berarti penanggulangan (Yayasan Air Adhi Eka & JICA: 2011). Sabo merupakan bangunan dam/bendungan dengan pelimpas, yang dibangun di sepanjang sungai dengan jarak semakin ke hilir semakin jarang kerapatannya (Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR: 2006). Terdapat dua tipe sabo dam yaitu Sabo Dam Tertutup (Closed Type Sabo Dam) dan Sabo Dam Terbuka (Open Type Sabo Dam). Sabo Dam Tertutup digunakan untuk menahan sementara sebagian material khususnya yang bergradasi kasar untuk mengurangi kecepatan aliran dan daya rusak, sedangkan Sabo Dam Terbuka digunakan untuk menampung dan menahan secara permanen sebagian material ketika aliran debris berlangsung sehingga kecepatan mengecil dan mengurangi daya rusak aliran. Konstruksi Sabo Dam terdiri dari maindam, subdam, apron atau lantai, dan sidewall atau dinding samping yang terletak di antara maindam dan subdam.

SABO DAM DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI Hasil kajian konsultan BBWS Serayu Opak, Yachiyo Engineering Consultant, menunjukkan bahwa sampai saat ini telah dibangun 272 unit sabo dam di wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan daya tampung sebesar 13,93 juta m3. Akan tetapi, masih diperlukan penambahan sabo dam baru sebanyak 95 unit dengan daya tampung 12,79 m3. Di kawasan TNGM, terdapat 13 unit sabo dam yang telah dibangun, di antaranya enam unit di Kali Batang, lima unit di Kali Putih, dan dua unit di Kali Kuning.

SABO DAM DI ALIRAN KALI SENOWO DAN KALI PUTIH Usai melakukan koordinasi, acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke beberapa sabo dam di sungai yang berhulu Gunung Merapi pada Jumat (3/6). Tim Direktorat PPISDA dipimpin oleh Arvi Argyantoro, Direktur PPISDA, dengan didampingi oleh Tim BBWS Serayu Opak dan Balai Teknik Sabo. Kunjungan lapangan dilakukan ke dua unit sabo dam

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

yang berada di aliran Kali Senowo. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat kerusakan berupa local scouring pada salah satu sabo dam yaitu SE-RD 5. Hal ini diakibatkan adanya penambangan pasir yang cukup masif baik secara perorangan maupun oleh badan usaha. Selanjutnya, Tim didampingi oleh Balai TNGM, melakukan kunjungan ke sabo dam di aliran Kali Putih yang berada di Kawasan TNGM yaitu PU-D5 dan PU-D4. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, kondisi sabo dam PU-D5 dan PU-D4 masih terjaga dengan baik karena berada di kawasan TNGM. Selanjutnya, Tim melakukan kunjungan ke sabo dam di hilir Kali Putih yang berada di luar kawasan TNGM yaitu PU-C8 dan Diversion Channel. Pada tahun 2010, daerah di sekitar sabo dam PU-C8 penuh akibat aliran lahar dingin Gunung Merapi yang kemudian ditambang oleh masyarakat dan Badan Usaha. Kemudian, pada tahun 2014 dibangun sabo dam Diversion Channel untuk mengantisipasi banjir lahar dan mencegah terganggunya akses menuju jalan Nasional DI Yogyakarta-Jawa Tengah. Kondisi sabo dam Diversion Channel masih sangat terjaga yaitu terpisahnya antara aliran air dengan aliran sedimen. Aliran air juga digunakan untuk irigasi sawah masyarakat. [AS I Taufik]

LAPORAN KEGIATAN

PELUANG PENYELENGGARAAN KPBU

AVAILABILITY PAYMENT OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI

amis (14/4) pada FGD Peluang Penyelenggaraan KPBU Availability Payment (AP) Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, menyampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Pengairan dan Irigasi telah melakukan studi terkait Peluang Penyelenggaraan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) melalui skema KPBU Availability Payment (KPBU-AP) pada 2020. Kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh sektor irigasi telah memiliki Juklak Penilaian Kinerja Sistem Irigasi yang dinyatakan dalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) serta potensi KPBU di OP Irigasi. Dalam acara tersebut Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infratruktur Sumber Daya Air (PPISDA), Arvi Argyantoro, menyampaikan bahwa irigasi termasuk jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU sebagaimana diatur dalam Permen PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 dan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021. Keterlibatan Badan Usaha dalam modernisasi sistem irigasi dengan skema KPBU dapat dilakukan melalui inovasi dalam kegiatan OP irigasi, seperti teknologi pemantauan dan pencatatan kerusakan infrastruktur serta pemanfaatan air secara online dan real time, juga digitalisasi jaringan irigasi.

Irigasi termasuk jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU sebagaimana diatur dalam Permen PPN/ Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 dan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021.

BULETIN PPISDA • Edisi II (April - Juni) Tahun 2022

LAPORAN KEGIATAN

IPA DANAU

AIR TANAH SUNGAI PEMANTAUAN & KONTROL KONDISI TERKINI

BY PASS AUTO PLUSHER

SMART METERING

BOOSTER CHLORINATION DIAGNOSA KONDISI PIPA

PIPE PUSHING SERVIS PIPA & TANKI

[Sumber: Kementerian PUPR 2019]

Penyelenggaraan OP Irigasi dengan skema KPBU sejalan dengan rencana dan kebijakan sektor SDA khususnya dalam hal pengelolaan irigasi yang tercantum pada RPJP 2005-2025, RPJMN 2020-2024 serta Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Namun demikian, KPBU OP memiliki tiga isu, mencakup aspek teknis, aspek pembiayaan, dan aspek hukum. Isu pada aspek teknis yaitu terkait parameter penilaian yang masuk dalam lingkup KPBU. Pada aspek pembiayaan perlu mempertajam skema KPBU yang akan dilaksanakan untuk OP Irigasi. Sementara pada aspek hukum, OP irigasi merupakan lingkup pengelolaan bukan pendanaan. Bentuk kerjasama yang direkomendasikan untuk sub-sektor irigasi adalah Design-RehabilitationUpgrading-Operating-Maintenance (DRUOM) dengan mempertimbangkan optimalisasi Value for Money (VfM) serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelaksanaan KPBU OP Irigasi dapat mengoptimalkan VfM mengingat BUP adalah

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

bagian dari stakeholder pengelolaan OP Irigasi yang dapat bertindak sebagai integrator peran antara Pemerintah dan Petani. Optimalisasi VfM diharapkan berimplikasi pada tercapainya efisiensi dan kualitas layanan publik yang lebih baik. Di sisi lain, KPBU OP Irigasi dapat menjamin keberpihakan para petani dengan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan dan peluang usaha bagi para petani maupun masyarakat setempat. FGD yang dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data, informasi dan pemahaman terkait peluang penyelenggaraan kegiatan operasional dan pemeliharaan Irigasi melalui skema KPBU Availability Payment ini dihadiri oleh Direktur Bina OP, Adenan Rasyid; Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Bina OP, Gemala Suzanti; Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air BBWS Sumatera VIII, Edy Sukanto; Senior Manager Guidance and Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Gina Fizriyaningsih. [EL I Elwin]

LAPORAN KEGIATAN

MENGULIK POTENSI

DI COLO DAN DI SEMEN KRINJO UNTUK DIKEMBANGKAN DENGAN SKEMA KPBU

irektur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Arvi Argyantoro didampingi Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi, Acep Atmaja dan Teknik Pengairan Ahli Madya Subdirektorat Wilayah III Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Dadang Ridwan melakukan Koordinasi dan Kunjungan Lapangan pada RabuKamis (18-19/5) dalam rangka identifikasi potensi proyek KPBU rehabilitasi pada Daerah Irigasi (DI) Colo dan DI Semen Krinjo. Pada rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, tim diterima oleh Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Bengawan Solo, Bambang; Kepala Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Bengawan Solo, Yudhi Triana Dewi; Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, Indra Kurniawan; Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Ali Rahmat; serta PPK Irigasi dan Rawa I, Yasir Koesnarto. Arvi mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan fiskal mendorong pembangunan dan/atau peningkatan

kapasitas pada DI untuk dilaksanakan menggunakan skema KPBU. “KPBU memiliki keunggulan dalam hal alokasi risiko,” ujarnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengembalian investasi pada proyek infrastruktur sektor Sumber Daya Air menggunakan skema pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment/ AP). Hal ini mengingat air merupakan barang sosial sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Menanggapi rencana proyek KPBU DI Colo dan DI Semen Krinjo, Kepala Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Bengawan Solo, Yudhi Triana Dewi berharap nantinya Badan Usaha yang akan melaksanakan rehabilitasi daerah irigasi ini memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai local wisdom. Selain itu, ia berharap melalui kegiatan rehabilitasi dapat dilakukan modernisasi dengan pemasangan Automatic Water Level Reorder (AWLR) pada saluran di setiap kabupaten sehingga pencatatan debit menjadi lebih akurat. “Adanya alat ukur debit diharapkan mempermudah proses serah terima air antar kabupaten,” harap Yudhi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa skema KPBU diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan layanan jaringanirigasi.

BULETIN PPISDA • Edisi II (April - Juni) Tahun 2022

LAPORAN KEGIATAN PROFIL DI COLO DAN DI SEMEN KRINJO Pemilihan DI Colo dan DI Semen Krinjo sebagai rencana proyek KPBU didasarkan pada Laporan Akhir KPBU-AP Irigasi yang disusun oleh Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020. Hasil kajian tersebut menujukkan kedua DI memliki Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) yang relatif kurang sehingga perlu dilakukan perbaikan. Adanya perbaikan diharapkan dapatt berimplikasi pada meningkatnya kinerja operasi dan pemeliharaan irigasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Indra Kurniawan, Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Bengawan Solo, pada tahun 2021, Saluran Irigasi Colo Timur memiliki IKSI sebesar 67,53 sedangkan Saluran Irigasi Colo Timur sebesar 67,32. Sementara IKSI DI Semen Krinjo sebesar 64,55. DI Colo merupakan daerah irigasi terluas di wilayah Bengawan Solo. Luas potensi DI Colo ialah 27.386,42 hektar, akan tetapi saat ini fungsionalnya seluas 25.396,77 hektar. Sumber air DI Colo berasal dari Bendungan Wonogiri atau yang dikenal dengan nama lain Waduk Gajah Mungkur (Sungai Bengawan Solo) yang dibendung di Bendung Colo. DI Colo memiliki dua Saluran Induk, yaitu Saluran Induk Colo Barat dengan debit aliran sebesar 5,3 m3/det dan Saluran Induk Colo Timur dengan debit aliran sebesar 24 m3/det. Indeks pertanaman DI Colo sebesar 254% dengan pola tanam padi-padi-palawija. Berbeda dengan DI Colo, DI Semen Krinjo merupakan daerah irigasi yang paling kecil di wilayah Bengawan Solo. Luas baku DI Semen Krinjo ialah 929 hektar, akan tetapi saat ini fungsionalnya seluas 890,94 hektar. DI Semen Krinjo bersumber dari Mata Air Semen dengan debit maksimum 13,93 m3/det, rata-rata 11,15 m3/det, dan minimum 7,43 m3/det. Sementara, debit aliran DI Semen sebesar 0,355 m3/det sedangkan DI Krinjo sebesar 0,250 m3/det. Indeks pertanaman DI Semen Krinjo semula 221,30% kemudian meningkat menjadi 300% setelah dilakukan rehabilitasi, dengan pola tanam padi-padi-palawija. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Semen Krinjo terakhir dilakukan pada tahun 2020.

Saat ini, kegiatan operasi dan pemeliharaan Bendungan Wonogiri dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I (PJT I), sementara untuk rehabilitasi dilaksanakan oleh BBWS Bengawan Solo. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Fendri, salah seorang pengelola dari PJT I, Bendungan Wonogiri mulanya didesain dengan High Water Level (HWL) pada elevasi +137 meter. Akan tetapi saat ini HWL berada pada elevasi +135,7 akibat adanya sedimentasi. Hal ini berdampak pada berkurangnya suplai air untuk PLTA, sehingga turbin yang beroperasi hanya satu, dari rencana awal sebanyak dua. Di sisi lain, Bendungan Wonogiri juga direncanakan menjadi sumber air untuk SPAM Regional Wosusokas, maka pembagian alokasi air perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan kemampuan waduk dalam menampung air khususnya di musim kemarau.

MENILIK KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI DI COLO DAN DI SEMEN KRINJO

Upaya penanggulangan sedimentasi di Bendungan Wonogiri dilakukan dengan membangun closure dike agar sedimen tidak masuk ke area waduk. Akan tetapi, pembuangan sedimen dari closure dike ke hilir akan berpengaruh terhadap Bendung Colo di hilir, sehingga perlu dipastikan sedimen yang berasal dari Bendungan Wonogiri tidak mengurangi kapasitas Bendung Colo untuk menyuplai air untuk DI Colo.

Kunjungan dilakukan di Bendungan Wonogiri di Kabupaten Wonogiri, Bendung Colo, Kantong Lumpur Colo, dan Saluran Irigasi Colo di Kabupaten Sukoharjo, Bendung Krinjo dan Saluran Induk Krinjo di Kabupaten Tuban, serta Bendung Semen dan Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang.

Sedimentasi juga terjadi di Bendung Krinjo. Pengerukan sedimen di Bendung Krinjo dilakukan delapan kali dalam satu bulan. Pengerukan dilakukan secara manual dan digelontorkan ke sungai (flushing). Sementara permasalahan yang terjadi di Bendung Semen terkait dengan banjir. [NQ I Fajar]

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

LAPORAN KEGIATAN

DAERAH IRIGASI COLO

SOLICITED

Lokasi : JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR

Status:Identifikasi

PJPK Nilai Investasi Proyek Masa Konsesi Pengembalian Investasi Dukungan Pemerintah

Kelayakan Finansial FIRR NPV

: Menteri PUPR : Rp147 Miliar : 10 tahun : Availability Payment : Identifikasi

:11,17% : Rp13,082 Miliar

Sumber: Dit. PPISDA DIPI Kementerian PUPR-Progres Proyek 19 Mei 2022

Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan

Availability Payment Koordinasi Penilaian SLA

DESKRIPSI :

Equity

Investor

Daerah Irigasi Colo memiliki dua Saluran Induk, yaitu Saluran Induk Colo Barat dengan debit aliran sebesar 5,3 m3/detik untuk mengairi sawah seluas 20.054 hektar dan Saluran Induk Colo Timur dengan debit aliran sebesar 24 m3/detik untuk mengairi sawah seluas 5.002 hektar. Daerah layanan DI Colo meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2018 DI Colo memiliki kinerja sangat baik namun pada tahun 2019 memiliki kinerja kurang dan perlu perhatian (berdasarkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi/IKSI).

Timeline Proyek:

Perjanjian KPBU

Q1-Q3 2023 SP+

Q1-Q2 2024 FBC

Q3 2024 PQ

SPV

Debt

Lenders

Konstruksi/ Rehabilitasi

Q3-Q4 2024 RFP

Q2 2025 Tanda Tangan Perjanjian KPBU

Q1 2025 Bid Award

Layanan

GP3A (Komunitas Petani)

Q2-Q3 2025 Financial Close

Q4 2025 COD

Status Data 13/06/2022

DAERAH SEMEN KRINJO

SOLICITED

Lokasi : JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR

Status:Identifikasi

PJPK Nilai Investasi Proyek Masa Konsesi Pengembalian Investasi Dukungan Pemerintah

Kelayakan Finansial FIRR NPV

: Menteri PUPR : Rp52 Miliar : 10 tahun : Availability Payment : Identifikasi

:11,17% : Rp4,661 Miliar

Sumber: Dit. PPISDA DIPI Kementerian PUPR-Progres Proyek 19 Mei 2022

Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan

Perjanjian KPBU

Availability Payment Koordinasi Penilaian SLA

Equity

Investor

DESKRIPSI : DI Semen Krinjo terletak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. DI Semen Krinjo akan menyediakan air irigasi untuk daerah seluas 929 hektar. Pada tahun 2018 DI Semen dan DI Krinjo memiliki kinerja baik namun pada tahun 2019 memiliki kinerja kurang dan perlu perhatian (berdasarkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi/IKSI). Timeline Proyek:

Q1-Q3 2024 SP+

Q1-Q2 2025 FBC

Q3 2025 PQ

Q3-Q4 2025 RFP

Lenders

SPV

Debt

Konstruksi/ Rehabilitasi

Q1 2026 Bid Award

Q2 2026 Tanda Tangan Perjanjian KPBU

Layanan

Q2-Q3 2026 Financial Close

GP3A (Komunitas Petani)

Q4 2026 COD

Status Data 13/06/2022

BULETIN PPISDA • Edisi II (April - Juni) Tahun 2022

INFO KPBU

IZIN PRAKARSA UNTUK PROYEK KPBU UNSOLICITED

DAERAH IRIGASI KOMERING DITERBITKAN MENTERI PUPR

aerah Irigasi (DI) Komering dibangun sejak tahun 1990 untuk meningkatkan taraf hidup dan standar hidup petani melalui peningkatam areal tanaman dan produksi pertanian. DI Komering terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Total area irigasi DI Komering mencapai 59.148 hektar yang mencakup area Belitang I, II, dan III, Macak I dan II, Komering, Bahuga, Bahuga Hilir, Muncak Kabau, serta Lempuing I. Akan tetapi, luas potensial DI Komering mencapai 121.500 hektar. Sumber air utama DI Komering berasal dari Sungai Komering yang dibendung dengan Bendung Gerak Perjaya. Pada musim kemarau, kebutuhan air di DI Komering tidak dapat dipenuhi oleh Bendung Gerak Perjaya. Hal ini disebabkan ketersediaan air yang relatif

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Proyek KPBU DI Komering diperkirakan berkontribusi terhadap pemenuhan target Kementerian PUPR dalam rehabilitasi jaringan irigasi seluas dua juta hektare pada tahun 2020-2024.

sedikit sehingga debit yang tersedia relatif kecil. Oleh karenanya diperlukan optimasi alokasi air irigasi Komering agar potensi lahan yang ada di daerah layanannya menjadi optimal. Pada tahun 2016, rata-rata IKSI DI Komering adalah 66,78 sementara IKSI optimumnya mencapai 77,50. Hal tersebut menunjukkan perlunya perbaikan atau rehabilitasi ringan untuk menjaga peran sistem irigasi dalam mendukung produktivitas tanam.

INFO KPBU BRANTAS ABIPRAYA SAMPAIKAN LETTER OF INTENT Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) pada 1 April 2022 melakukan korespondensi dengan Menteri PUPR untuk menyampaikan Letter of Intent (LoI) sebagai Pemrakarsa (Unsolicited) atas Penyediaan Infrastruktur Proyek KPBU dengan Skema RDBFOMT Irigasi Komering Sumatera Selatan. Proyek yang diusulkan PT Brantas Abipraya (Persero) mencakup rehabilitasi pada DI Komering, pembangunan Smart Irrigation Asset Management System, pembangunan sarana pelaksanaan operasi dan pemerliharaan, serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi fungsional seluas 59.148 hektar. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) melakukan penelaahan terhadap Ringkasan Pra Studi Kelayakan serta Laporan Keuangan PT Brantas Abipraya (Persero). Proyek yang diindikasikan memiliki total biaya investasi sebesar Rp469,376 Miliar dan total OPEX sebesar Rp234,8 Miliar per tahun dengan masa konsesi selama 10 tahun yang terbagi atas dua tahun masa konstruksi dan delapan tahun masa layanan. Skenario pengembalian investasi direncanakan melalui pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment/AP).

IZIN PRAKARSA DARI MENTERI PUPR Rencana proyek KPBU DI Komering diperkirakan berkontribusi terhadap pemenuhan target Kementerian PUPR untuk rehabilitasi jaringan irigasi

seluas dua juta hektare sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024. Dengan demikian, proyek ini telah terintegrasi secara teknis dengan rencana sektoral. Sementara, dari sisi ekonomi dan finansial, proyek KPBU DI Komering dinyatakan layak. Selain itu, calon pemrakarsa pun dinilai memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai proyek ini. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kemudian mengeluarkan Surat Izin Prakarsa Proyek KPBU DI Komering melalui Mekanisme KPBU (Unsolicited) pada 28 April 2022. Akan tetapi, efisiensi pada besaran AKNOP dan penambahan masa konsesi diperlukan agar nilai AP menjadi lebih affordable. Selain itu, keterlibatan dan keberlangsungan organisasi pelaksana operasi dan pemerliharaan irigasi yang saat ini ada (IP3A/GP3A/P3A) perlu dikaji lebih lanjut. Tak hanya itu, PT Brantas Abipraya (Persero) diharapkan melakukan perencanaan pembiayaan proyek bersama calon lenders. Dokumen Studi Kelayakan, dokumen mengenai kemampuan keuangan dan pengalaman yang paling mutakhir, serta usulan bentuk kompensasi selanjutnya harus disampaikan paling lambat enam bulan sejak diterbitkannya Surat Izin Prakarsa. Apabila tidak, maka PT Brantas Abipraya (Persero) dianggap mengundurkan diri. Oleh karenanya, calon pemrakarsa juga diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan penyusunan dokumen secara periodik. Selama jangka waktu tersebut, Kementerian PUPR juga tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan studi kelayakan. (NQ I Dok. PUPR SDA)

BULETIN PPISDA • Edisi II (April - Juni) Tahun 2022

INFO KPBU

DAERAH IRIGASI KOMERING

UNSOLICITED

Lokasi : Sumatera Selatan dan Lampung

Status:Penyusunan FS

PJPK Nilai Investasi Proyek Masa Konsesi Pengembalian Investasi Dukungan Pemerintah

: Menteri PUPR : Rp469,376 M : 10 Tahun (2 Tahun rehabilitasi + 8 Tahun layanan) : Availability Payment : Penjaminan PT PII (Persero)

Kelayakan Finansial FIRR : 12,17% NPV : Rp64,556 M Sumber: Pra FS Proyek KPBU Unsolicited DI Komering (PT. Brantas Abipraya)

Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan

Perjanjian KPBU

Availability Payment Koordinasi Penilaian SLA

Equity

Investor Lenders

SPV

Debt

Konstruksi/ Rehabilitasi

Layanan

GP3A (Komunitas Petani)

DESKRIPSI : Proyek KPBU DI Komering mencakup kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi fungsional seluas 59.148 hektar serta pembangunan sarana dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dengan menerapkan Smart Irrigation Asset Management System. Cakupan wilayah DI Komering meliputi daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir serta sebagian kecil di bagian utara Provinsi Lampung.

TIMELINE PROYEK: April 2022 Penyampaian Loi dan Ringkasan Pra FS

April 2022 Evaluasi Pra FS dan Penerbitan Surat Izin Prakarsa

Okt 2022 Penyampaian FS oleh Prakarsa

Okt – Des 2022 Evaluasi FS

Des 2022 Penerbitan Surat Persetujuan Pemrakarsa

Jan – Mar 2023 Lelang

Mei 2023 Tanda Tangan Perjanjian KPBU

Juni – Nov 2023 FC

Des 2023 Rehabilitasi dan OP

Status Data 13/06/2022

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

INFO KPBU

TAWARKAN PROYEK KPBU

PEMELIHARAAN BENDUNGAN DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PLTM BINTANG BANO, DIREKTORAT PPISDA GELAR MARKET CONSULTATION

ingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur perlu diimbangi dengan pengembangan skema pembiayaan yang kreatif (creative financing). Salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur publik melalui skema KPBU terus didorong oleh pemerintah, tak terkecuali Kementerian PUPR. Pada tanggal 10 November 2020, Kementerian PUPR secara prinsip menyetujui PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai pemrakarsa proyek PLTM Bendungan Bintang Bano melalui Mekanisme KPBU Unsolicited. Prakarsa pembangunan PLTM ini diharapkan dapat berkontribusi pada kegiatan operasi dan pemeliharaan Bendungan

Bintang Bano yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. “Proyek PLTM Bintang Bano ini akan dilaksanakan dengan KPBU, kemudian dikerjasamakan juga sebagian pemeliharaan dari Bendungan Bintang Bano,” ujar Astu Gagono Kendarto, Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas. Menurutnya, inisiasi PLTM Bintang Bano ini merupakan wujud inisiasi yang baik, karena memanfaatkan aset pemerintah yang pada mulanya belum produktif kemudian dengan pengusahaan PLTM ini akan menghasilkan satu sumber daya yang dapat digunakan untuk sebagian pemeliharaan.

BULETIN PPISDA • Edisi II (April - Juni) Tahun 2022

INFO KPBU SEKILAS TENTANG TAKE OR PAY DAN MEKANISME PENGADAAN Proyek Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano memiliki kapasitas listrik sebesar 6,3 MW (3 x 2,1 MW), estimasi energi listrik tahunan sebesar 32,78 GWh, dengan faktor pembangkitan (capacity factor) sebesar 59,4%. Proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 163,44 Miliar dengan masa konsesi selama 27 tahun ini dilaksanakan dengan skema take or pay (TOP). Pada skema ini, PT PLN (Persero) akan membeli listrik sesuai dengan Perjanjian. Dalam mekanisme TOP untuk PLTM, capacity factor sebesar 59,4% akan menjadi Executive Committed Energy (ECE) yang harus diserap oleh PT PLN (Persero). Sementara, energi tahunan sebesar 32,78 GWh akan menjadi ECE tahunan yang akan dibagi per bulan untuk memperoleh ECE per bulan berdasarkan intermitensi yang dapat dikelola setiap bulan. Namun demikian, jika PT PLN (Persero) tidak dapat menyerap ECE yang telah ditetapkan maka akan dikenai penalti. Di sisi lain, PT (PLN) Persero) tidak menanggung risiko atas energi primer. Hal ini mengingat selama masa TOP 25 tahun tersebut ketersediaan energi yang dialokasikan untuk diserap tidak dapat dipastikan akan sama dengan yang dialokasikan jika nantinya ada intake baru. Mengingat PLTM Bintang Bano akan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR, maka akan dimasukkan dalam skema IPP Badan usaha peserta lelang proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano ini harus melalui proses pelelangan BUP KPBU di Kementerian PUPR, kemudian dilanjutkan dengan proses penunjukkan langsung di PT PLN (Persero). “Nantinya pengadaan Badan Usaha untuk PLTM Bendungan Bintang Bano akan menggunakan mekanisme penunjukan langsung,” ujar Deny Waskhito, Vice President Energi Hidro PT PLN (Persero). Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sesuai regulasi yang berlaku, seluruh proses hingga penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) termasuk memperoleh persetujuan harga dari Menteri ESDM harus dipenuhi dalam waktu 90 hari.

MARKET CONSULTATION: WADAH UNTUK HIMPUN MASUKAN DARI BADAN USAHA KARYA Saat ini, proyek yang pengembalian investasinya berasal dari pembayaran oleh pengguna (user payment) ini tengah bersiap memasuki tahap

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

transaksi. Pada Senin (23/5), Direktorat PPISDA menyelenggarakan Market Consultation Proyek KPBU Unsolicited Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Market Consultation merupakan proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan pada tahap transaksi KPBU. “Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan, tanggapan, dan mengetahui minat pasar atas proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano,” ungkap Arvi Argyantoro, Direktur PPISDA yang hadir mewakili Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pada Market Consultation tersebut, Direktur Utama PT Brantas Energi, Firmansyah Ibnu Haryoso, berharap proses menuju PJBL dapat dipercepat. Harapannya tersebut didasarkan atas pengalamannya dalam mengikuti mekanisme BMN yang relatif lama, yakni tiga sampai empat tahun. Lamanya proses menuju PJBL ini dikhawatirkan akan berimplikasi pada tidak relevannya besaran capex dalam dokumen Feasibility Study (FS). Menanggapi hal ini, Kementerian PPN/ Bappenas akan mengkaji proses yang harus dijalani Badan Usaha dalam proyek KPBU infrastruktur ketenagalistrikan yang memanfaatkan infrastruktur sumber daya air. Berbagai upaya percepatan akan didorong dalam rangka meningkatkan minat investor. Dalam acara ini, tiga Badan Usaha menyampaikan Letter of Intent (LoI), yaitu PT Sinar Energi Indonesia, PT Brantas Energi, dan PT Nindya Karya (Persero). Turut hadir dalam Market Consultation ini di antaranya Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Moris Nuaimi; Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat, Syahril; Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP, Raden Ari Widianto; Direktur Utama PT Brantas Energi, Firmansyah Ibnu Haryoso; Direktur Utama PT APCA Tirta Engineering, Aditya Wardhana Yosafat; Vice President Energi Hidro PT PLN (Persero), Deny Waskhito; Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Sudiro Roi Santoso, serta Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Aneka EBT Kementerian ESDM, Mustaba Ari. [NQ I Fajar]

GALERI INFRASTRUKTUR

Galeri Infrastruktur HLD WS LOMBOK

TERMINAL JURANG SATE

Titik pertemuan suplai dari Bendung Jangkok, Bendung Sesaot Feeder, Bendung Keru Feeder, Bendung Simbe 1, dan Bendung Jurang Sate. Terminal Jurang Sate memiliki kapasitas sebesar 12 m3/s.

BENDUNG SESAOT FEEDER

Bendung Sesaot Feeder memiliki masalah backwater pada talang akibat adanya penyempitan saluran yang mengakibatkan air selalu terbuang ke sungai dan tidak menjadi suplesi ke sistem HLD.

BULETIN PPISDA • Edisi II (April - Juni) Tahun 2022

GALERI INFRASTRUKTUR

BENDUNG JANGKOK

Bendung Jangkok merupakan titik awal dari sistem HLD Bawah. Saat ini kondisi pintunya masih dioperasikan secara manual.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

TAHUKAH KAMU? Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. Jadi, pada prinsipnya air diambil dari sumbernya, kemudian dialirkan melalui saluran dan dibagikan ke petak sawah, sementara kelebihan airnya dibuang ke jaringan pembuang. Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Beberapa manfaat irigasi antara lain, melancarkan aliran air ke lahan persawahan, menyuburkan tanah, sebagai tempat budidaya tanaman, dan pengatur suhu dalam tanah.

APA SAJA SIH JENIS IRIGASI YANG ADA DI INDONESIA? IRIGASI PERMUKAAN yaitu sistem irigasi penggenangan air pada tanaman kemudian dialirkan melalui permukaan tanah, misalnya sistem irigasi pada sawah. IRIGASI AIR TANAH yaitu sistem irigasi dengan sumber air di bawah tanah dan dialirkan jaringan irigasi permukaan atau perpipaan menggunakan pompa. JARINGAN IRIGASI POMPA yaitu sistem irigasi permukaan yang mengambil air dari sungai atau sumber lainnya menggunakan pompa maupun tenaga penggerak sejenis berserta dengan perlengkapannya. JARINGAN IRIGASI RAWA yaitu sistem irigasi permukaan yang mengambil air dari rawa. JARINGAN IRIGASI TAMBAK yaitu sistem irigasi untuk keperluan budidaya tambak ikan. Nah, kalau berdasarkan faktor pengaturan dan pengukuran debit aliran serta kerumitan sistem pengelolaannya, sistem jaringan irigasi diklasifikasikan menjadi tiga macam. JARINGAN IRIGASI SEDERHANA merujuk pada kesederhanaan fasilitas bangunan yang dimiliki. Jaringan irigasi sederhana dicirikan dengan bangunan semi permanen dan tidak terdapat alat pengukur dan pengontrol aliran, sehingga operasional pembagian air pada jaringan irigasi ini tidak diukur dan diatur. JARINGAN IRIGASI SEMI TEKNIS bercirikan adanya sedikit bangunan permanen, misalnya bangunan pengambilan sudah dibangun permanen, debit sudah diukur, namun sistem jaringan pembaginya masih sama dengan sistem irigasi sederhana. Hal ini ditunjukkan dengan pemisahan saluran pembawa dan pembuang belum dipisahkan secara baik dan pembagian petak tersier belum dilakukan secara detail, sehingga sulit dilakukan secara detail sehingga sulit dilakukan pembagian air. JARINGAN IRIGASI TEKNIS merujuk pada fasilitas bangunan yang sudah lengkap karena sistem irigasi, pembuang, dan jaringan tersier telah dipisahkan. Referensi: 1. 2.

Modul Pengenalan Sistem Irigasi (2019) Kamus Istilah Bidang Pekerjaan Umum (2019)

BULETIN PPISDA • Edisi II (April - Juni) Tahun 2022

MEDIA SOSIAL DJPI pupr pembiayaan

pupr_pembiayaan

pembiayaan.pu.go.id

pupr_pembiayaan

MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA UNTUK

MENYEBARLUASKAN INFORMASI KPBU SEKTOR SUMBER DAYA AIR

Arus informasi dari media sosial dirasakan lebih efektif dan cepat dalam penyampaian informasi kepada publik. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) menjajaki platform media sosial yaitu Instagram (@pupr_pembiayaan), Youtube (pupr_pembiayaan), Twitter (@pupr_pembiayaan), Tiktok (@pupr_pembiayaan) dan website official DJPI (http://pembiayaan.pu.go.id). Platform media sosial DJPI dimanfaatkan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) sebagai wadah dalam menyebarluaskan informasi terkait kegiatan, informasi progres proyek KPBU Sektor SDA kepada publik. Dengan demikian, investor, lenders dan instansi yang terlibat dalam proyek KPBU Sektor SDA dapat ikut serta memantau proyek-proyek yang sedang digarap oleh Direktorat PPISDA, DJPI. [IND/ANS]

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

Minal ‘Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Kompu DJPI