PERENCANAAN BENDUNGAN MERANGIN

Penyediaan Air bagi daerah

Irigasi Seluas

5.244

Penyediaan Air baku sebesar

565

Readiness Criteria

Bendungan Merangin, antara lain;

Reduksi banjir sebesar

200

Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA)

90-107

Pekerjaan Investigasi Geologi

Studi Kelayakan/Feasibility Study

(FS) tahun 2017 oleh PT Mettana;

Pekerjaan Detail

Desain tahun 2018 oleh PT Virama Karya (Persero);

Tambahan dan Model Test tahun

2019 oleh PT Virama Karya (Persero) KSO PT Indah Karya (Persero); serta

Studi AMDAL dan LARAP tahun

2020 oleh PT Mitratama Asia

Pasific KSO PT Teisar Cipta

Sarana

Percepatan Penlok dan

Pengadaan Tanah

Dalam rangka percepatan penyiapan KPBU terutama dalam proses Penetapan Lokasi (Penlok) dan Pengadaan Tanah, maka dilakukan Audiensi dengan Gubernur Jambi pada Selasa (14/3) di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Audiensi dibuka oleh

Gubernur Jambi Al-Haris dan di hadiri oleh Direktur

Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) Arvi Argyantoro, Wakil Bupati Merangin

Nilwan Yahya, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS)

Sumatera VI Gatut Bayuadji. Hadir pula Sekretaris

Dinas PUPR Provinsi Jambi, Kepala Bidang Sumber

Daya Air Provinsi Jambi, Kepala Bidang Perencanaan

Bappeda Provinsi Jambi, Kepala Bidang Sumber Daya Air Bappeda Kabupaten Merangin, dan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kabupaten Merangin.

Dalam audiensi tersebut, Direktur Pelaksanaan

Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA)

Arvi Argyantoro menyampaikan

Progres penyiapan KPBU Bendungan

Merangin yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan Final Business

Case (FBC). Disampaikan pula bahwa lokasi as Bendungan Merangin yang terpilih untuk dapat dilanjutkan pada kajian FBC adalah alternatif 2.

Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Arvi bersama Direktur Bendungan dan Danau Airlangga Mardjono dan Project Director PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero Delano Dalo pada Senin (27/2). Dengan demikian, Laporan Akhir FBC ditargetkan selesai pada Juli 2023 sehingga proses prakualifikasi (PQ) diharapkan dapat dilaksanakan pada Q4 2023. Hal ini mengingat bahwa proses transaksi dapat dilakukan ketika Penlok telah diperoleh sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2021.

Gatut juga menyampaikan bahwa penyiapan KPBU dan kelengkapan readiness criteria perlu dilakukan secara paralel agar jadwal pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan. Lebih lanjut, ia mengutarakan jika Persetujuan Teknis (Pertek) untuk penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) telah diterbikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Selanjutnya, BWS Sumatera VI akan melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang ditargetkan paling lambat pada akhir April 2023. Saat ini BWS Sumatera VI juga tengah dalam proses pengajuan Persetujuan Lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan Penlok kepada Gubernur Jambi.

Selain itu, dijelaskan Gatut jika kebutuhan tanah untuk proyek KPBU Bendungan Merangin meliputi empat Kecamatan dan sembilan Desa dengan luas total area sebesar 853,22 hektar. Proses pengadaan tanah akan dimulai pada Q4 tahun 2023 untuk lokasi as bendungan, jalan akses dan bangunan pendukung, sedangkan penyelesaian pengadaan tanah untuk area genangan ditargetkan selesai pada tahun 2025.

Al-Haris pun menyambut baik upaya percepatan Penlok dan pengadaan tanah Bendungan Merangain. Ia berujar akan membantu mempercepat prosesnya dengan membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah (PPT) yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Provinsi Jambi, serta membentuk Sekretariat PPT proyek Bendungan Merangin yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Tim PPT dan Sekretariat PPT akan bertugas untuk melakukan sosialisasi dan pendataan awal, kemudian dilanjutkan Konsultasi Publik output penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pengadaan Tanah.

Pembahasan audiensi meliputi:

Kementerian ATR/BPN :

Penerbitan KKPR berdasarkan Pertek KKPR yang telah terbit (Akhir April 2023);

BWS Sumatera VI:

Pembahasan penerbitan KKPR dengan Kementerian

ATR/BPN, finalisasi konsep DPPT, dan pengajuan Penlok kepada Gubernur Jambi (Akhir April 2023);

Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi: Penerbitan

04 02 05 03

Persetujuan Lingkungan atau sertifikasi dokumen AMDAL (Akhir April 2023);

Gubernur Jambi: Penetapan Lokasi dan Surat Mandat Gubernur untuk pelaksanaan pengadaan tanah (Akhir Agustus 2023);

Ditjen Sumber Daya Air akan melaksanakan penganggaran pengadaan tanah untuk proyek KPBU Bendungan Merangin. Saat ini BWS Sumatera VI telah menyediakan anggaran untuk Tahap Persiapan Pengadaan Tanah yang teralokasi di PPK Tanah. (UHN)