POTENSI BAURAN PEMBIAYAAN PADA SEKTOR AIR

Tantangan proyek infrastruktur sektor air yang tidak bankable, dan risiko off-taker yang tidak dalam kondisi credit worthy, salah satunya dapat diatasi menggunakan skema bauran pembiayaan (blended finance).

Pengembangan infrastruktur air memgang peranan penting dalam upaya mitigasi risiko yang terjadi karena adanya kelangkaan air maupun bencana alam akibat air, seperti banjir dan kekeringan. Akan tetapi, pengembangan infrastruktur air memerlukan biaya yang relatif besar, sementara kemampuan pendanaan Pemerintah terbatas. Oleh karenanya, para pemangku kepentingan terkait perlu berkomitmen untuk mencari alternatif pembiayaan lainnya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Reini Wirahadikusumah dalam sambutan selamat datang pada 2nd Workshop: Blended Finance for Water Sector, Senin (20/3).

Senada dengan Reini, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, “untuk menghadapi tantangan funding gap yang besar, diperlukan pembiayaan inovatif dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur sektor air.” Melalui kegiatan workshop ini, diharapkan dapat dilakukan pengembangan struktur dan kerangka implementasi skema blended finance untuk sektor air.

Skema Bauran Pembiayaan:

Apa dan Bagaimana?

Tantangan proyek infrastruktur sektor air yang tidak bankable, dan risiko off-taker yang tidak dalam kondisi credit worthy, salah satunya dapat diatasi menggunakan skema bauran pembiayaan (blended finance). Skema ini merupakan penggabungan pembiayaan konsesi dari lembaga donor maupun pihak swasta lainnya dengan pembiayaan komersial dari investor. Executive Director Deals and Strategy, Deloitte, Pius Chong, mengungkapkan bahwa instrumen pembiayaan yang dapat digunakan dalam skema bauran pembiayaan antra lain ekuitas, kredit termasuk pinjaman dan green obligasi, sukuk, sekuritisasi, KPBU untuk membiayai proyek air, termasuk fasilitas pengolahan air, sanitasi dan sistem pasokan air.

Upaya memobilisasi investasi swasta untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), mengurangi risiko dan/atau meningkatkan pengembalian proyek memerlukan beberapa penguatan kebijakan dan strategi. Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang fokus kepada penerima manfaat, sistem cost recovery, peningkatan kapasitas utilitas dalam pengelolaan aset dan keuangan. Kedua, transparansi untuk meningkatkan potensi penciptaan pasar dari setiap transaksi. Ketiga, menciptakan pasar. Keempat, meningkatkan pembiayaan komersial atau KPBU, melalui ruang lingkup dan regulasi yang jelas bagi penyedia layanan, kemampuan keuangan yang memadai, strong management, serta rekam jejak peminjaman dan pelunasan utang.

Best Practice Skema Bauran

Pembiayaan

Salah satu best practice penerapan bauran pembiayaan adalah proyek KPBU pengelolaan air limbah Gangga di India dengan menggunakan skema hybrid annuity model. Lebih lanjut Manager, Upstream and Advisory Infrastructure Asia Pacific, International Finance Corporation (IFC), Victoria Delmon, menjelaskan bahwa pada proyek tersebut, World Bank memberikan loans sebesar USD 1 miliar untuk pembiayaan konstruksi, sedangkan IFC memberikan pinjaman sebesar USD 24 juta kepada badan usaha pemenang lelang sebagai upaya memperkuat kredibilitas badan usaha dan memperbesar pasar finansial.

Di Indonesia, skema bauran pembiayaan juga telah diterapkan pada Proyek KPBU SPAM Jatigede dan SPAM Sinumbra, dengan lingkup pekerjaan dan pembagian project cost sisi hulu dan hilir. Pada sisi hulu menggunakan pendanaan KPBU, sedangkan sisi hilir melalui pendanaan PDAM.

Sektor Air Memiliki Risiko Tinggi

Pada umumnya, sektor air memiliki risiko tinggi, sehingga memerlukan investasi jangka panjang dan kompleksitas infrastruktur. Oleh karenanya diperlikan mitigasi yang berbeda atas setiap risiko yang dalam pengimplementasian skema bauran pembiayaan, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Wahid Sutopo. Di antaranya, mempersiapkan proyek yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk rencana bisnis dan skema tarif, kesepakatan yang mengikat secara hukum dari seluruh pemangku kepentingan dengan sinkronisasi timeline dan pelaksanaan monitoring bersama, juga penyesuaian dan penyempurnaan regulasi untuk mendukung BUMN/ BUMD sebagai operator dan offtaker, serta dukungan finansial dan kemampuan bekerjasama dengan sektor swasta terutama untuk market management dan permasalahan Non Revenue Water (NRW). Dengan demikian, tata kelola sektor air memainkan peranan penting.

Prinsip-prinsip tata kelola sektor air yang perlu diterapkan untuk mendukung skema bauran pembiayaan antara lai, transparansi dan akuntabilitas, inklusifitas, berkelanjutan, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, percaya bahwa tata Kelola sektor air bermanfaat untuk mengurangi risiko investasi, memfasilitasi koordinasi, mendorong inovasi, meningkatkan penerimaan publik, dan memobilisasi sumber daya.

Dengan demikian, investasi pada infrastruktur sektor air dapat mendukung ketersediaan air bersih yang andal, mengurangi polusi, layanan air minum, sanitasi, irigasi dan pengolahan air limbah, hal ini dikarenakan infrastruktur sektor air memiliki efek spill-over, termasuk pada kondisi ketahanan pangan, kesehatan, energi bersih, ekosistem darat maupun laut. (NQ)