SURAT IZIN PRAKARSA PROYEK KPBU

Unsolicited Penyediaan Infrastruktur Plta 20mw Leuwikeris Diteken Menteri Pupr

Bendungan Leuwikeris merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun

2017 jouncto Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun

2018 jouncto Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun

2020. Bendungan ini berlokasi di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

Bendungan Leuwikeris memiliki direncanakan memiliki kapasitas tampungan efektif sebesar 45,35 juta m3

Bendungan ini diharapkan dapat mengairi lahan sawah di Daerah Irigasi (DI) Lakbok Utara seluas 6.600 hektar dan DI Menganti seluas 4.616 hektar, mereduksi banjir periode 25 tahunan sebesar 11,7% dari 509,7 m3/dt menjadi 450,02 m3/dt, menyediakan pasokan air baku sebesar 845 lt/dt, pariwisata dan konservasi air tanah, serta memiliki potensi listrik sebesar 20 MW.

Proyek ini diindikasikan memiliki nilai investasi sebesar

Rp 418,67 Miliar dengan masa kerja sama 27 tahun

(2 tahun masa konstruksi dan 25 tahun take or pay)

Optimalisasi Pemanfaatan Tampungan Bendungan Leuwikeris

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan tampungan, rencananya akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di outlet saluran pengambilan Bendungan Leuwikeris, tepatnya di tumpuan kiri Sugai Citanduy. PLTA Leuwikeris dibangun dengan memanfaatkan debit irigasi sebelum dialirkan ke sungai. Nantinya, pengoperasian PLTA akan dilaksanakan sesuai kebutuhan air irigasi.

Adanya potensi pengembangan PLTA ini menarik minat PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Pembangkitan Jawa Bali untuk mengoptimalkan manfaat dari Bendungan Leuwikeris. Kedua Badan Usaha tersebut lantas berkonsorsium untuk mengajukan permohonan sebagai Pemrakasa (Unsolicited) atas Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PLTA Leuwikeris 20 MW) pada Benungan Leuwikeris KabupatenCamis

Provinsi Jawa Barat pada 27 Desember 2022.

PLTA Leuwikeris memiliki kapasitas 20 MW (2 x 10 MW) dengan energi tahunan yang dapat dihasilkan mencapai 95,34 GWh dengan Capacity Factor (CF) sebesar 55,02%. Nantinya PLTA Leuwikeris akan terkoneksi melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang menghubungkan GI Tasikmalaya

150 kV ke GI Ciamis 150 kV dengan SUTT sepanjang 15 kms. PLTA Leuwikeris akan dikembangkan melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan skema Design-Build-Finance-OperateMaintenance-Transfer (DBFOMT).

Selain penyediaan infrastruktur PLTA 20MW, lingkup proyek juga mencakup pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan Bendungan Leuwikeris. Proyek ini diindikasikan memiliki nilai investasi sebesar Rp418,67 Miliar dengan masa kerja sama 27 tahun (2 tahun masa konstruksi dan 25 tahun take or pay). Skenario pengembalian investasi pada proyek ini direncanakan berasal dari user charge (tarif) melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT PLN (Persero).

Izin Prakarsa

Proyek KPBU PLTA

Leuwikeris 20 MW

Hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap dokumen Pra-Studi Kelayakan menunjukkan bahwa proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTA 20 MW pada Bendungan Leuwikeris yang diusulkan konsorsium PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Pembangkitan Jawa Bali telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020, yaitu terintegrasi dengan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy dan Rencana Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2021-2030; layak secara ekonomi dan finansial; serta Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 30 Januari 2023 mengeluarkan Izin Prakarsa untuk Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTA Leuwikeris 20 MW pada Bendungan Leuwikeris.

Calon Pemrakarsa selanjutnya diberikan waktu selama enam bulan sejak diterbitkannya surat izin Prakarsa untuk menyampaikan dokumen Studi Kelayakan, dokumen mengenai kemampuan keuangan dan pengalaman yang paling mutakhir, serta usulan bentuk kompensasi. Selama jangka waktu tersebut, Kementerian PUPR juga tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan studi kelayakan pada infrastruktur ketenagalistrikan.

Dalam melakukan penyusunan Studi Kelayakan, konsorsium juga perlu memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Selain itu, mengingat usulan PLTA Leuwikeris 20 MW ini belum dapat dipastikan oleh PT PLN (Persero) dapat mengisi kuota tersebar Jawa Barat 50 MW, maka konsorsium diharapkan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) agar dapat memiliki kuota tersendiri dalam RUPTL 2021-2030. (NQ)