Pembaca yang budiman, Buletin PPISDA Edisi III (Juli – September) 2022 hadir dengan pembahasan mengenai manajemen risiko pada proyek KPBU. Implementasi manajemen risiko menjadi penting agar tercipta nilai manfaat uang (Value for Money/ VfM) dengan baik sehingga berimplikasi pada peningkatan minat investor dan lembaga pembiayaan.
Info KPBU pada edisi ini mengulas kegiatan konsultasi publik yang digelar Direktorat PPISDA untuk menjelaskan dan menjabarkan dua proyek KPBU unsolicited sub-sektor irigasi yang tengah disiapkan, yaitu Daerah Irigasi Komering serta Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion WS Lombok.
Pada laporan kegiatan disampaikan rencana pemanfaatan Bendungan Tugu untuk mengoptimalkan potensi listrik yang ada melalui mekanisme KPBU atas prakarsa Badan Usaha. Selain itu, dibahas pula progress proyek KPBU Bendungan Bodri yang saat ini bersiap untuk pengadaan tanah, serta uraian mengenai potensi pendapatan lainnya pada proyek KPBU unsolicited sektor Sumber Daya Air.
Tak lupa ulasan mengenai penyiapan pilot project KPBU Syariah yang saat ini terus berproses guna memperoleh kesesuaian syariah dari DSN-MUI. Informasi mengenai KPBU Syariah dan beragam akad pembiayaan syariah dapat ditemukan di rubrik Tahukah Kamu? Serta nikmati indah dan kokohnya Bendungan Bintang Bano di Galeri Infrastruktur. Sajian pelaksanaan olah raga bersama para punggawa Direktorat PPISDA untuk menjaga kebugaran tubuh juga hadir di rubrik Ruang PPISDA.
Ikhtiar mencapai momentum “pecah telur” KPBU sektor Sumber Daya Air terus digerakkan tanpa mengenal lelah. Melalui buletin ini pula kami mencoba menyebarluaskan informasi KPBU sektor Sumber Daya Air dengan harapan lebih banyak lagi orang-perorangan juga lembaga yang turut andil menyukseskannya.
Khusus dari dapur, redaksi menghaturkan terima kasih kepada seluruh kontributor yang berupaya mewujudkan terbitnya buletin ini sampai ke tangan para Pembaca setia. Kami selalu menantikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan edisi mendatang.
PENGARAH:
• Ir. Arvi Argyantoro, MA,
PENANGGUNG JAWAB
• Acep Atmaja, S.ST, M.T
• Arfin, S.T, M.T
PEMIMPIN REDAKSI
• Eko Supartono, S.ST, M.Si
REDAKTUR PELAKSANA
• Indah Pratiwi, S.Sos. M.Si
EDITOR
• Ika Agus Pawiyarti, ST
• Arif Widianto, SE
• Ishaq Al kindy, ST
• Nanik Yulia Widyanti, S.E.I
• Dwi Hanani Setyawati, SE
LAYOUTER & ILUSTRATOR
• Ririn Risanti, S.Sn
FOTOGRAFER
• Tim Direktorat PPISDA
REPORTER
• Nurul Fauzia, S.Kom, M.M • Nurul Qolbi, S.E, M.Sc • Elwin Zanur, S.Sos
SEKRETARIAT & SIRKULASI
• Neny Febriyanti, S.E
KONTRIBUTOR
• Putri Irina Mayang Sari, S.E., M.Si.
• Yuni Arta Brilliani, S.AB., M.B.A. Direktorat
Selamat membaca!
Tahun 2022
Redaksi menerima tulisan/artikel untuk dimuat dalam buletin ini, redaksi berhak mengubah/mengedit setiap tulisan/artikel tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan dapat dikirimkan ke email redaksi.
Alamat Redaksi :
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Kementerian ATR/BPN Lt. 3 Wing 4
Jl. Raden Patah 1 No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp/Fax : (021)7264267 Email : ppisda.pembiayaan@pu.go.id
Dilarang mengutip, mempublikasikan atau mereproduksi konten buletin ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit. Hak cipta dilindungi undang-undang.
MANAJEMEN RISIKO PROYEK, BAGAIMANA TAHAPANNYA?
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kita panjatkan atas kesempatan yang selalu diberikan kepada kita untuk terus berkarya, dan Buletin PPISDA masih diberi kesempatan untuk hadir kembali dalam edisi ketiga di tahun 2022.
Pembangunan infrastruktur masih menjadi agenda utama pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Namun dikarenakan kantong keuangan yang terbatas, maka Pemerintah terus mendorong agar pihak swasta dan masyarakat mau bekerja sama melalui berbagai skema pembiayaan, salah satunya dengan menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Dalam skema KPBU, dikenal istilah proyek Unsolicited yang diartikan sebagai proyek atas prakarsa badan usaha. Daerah Irigasi Komering serta Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion Wilayah Sungai Lombok merupakan dua proyek KPBU bidang Sumber Daya Air yang diinisiasi oleh PT Brantas Abipraya (Persero). Kedua proyek KPBU tersebut, menggunakan skema pengembalian investasi berupa pembayaran atas ketersediaan layanan (Availability Payment/AP) oleh PJPK. Akan tetapi, mengingat adanya keterbatasan fiskal, perlu dilakukan kajian atas alternatif potensi pembiayaan lainnya. Nantinya, apabila terdapat pendapatan dalam bentuk lainnya, PJPK (Menteri/Kepala Lembaga) dapat menugaskan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola pendapatan lainnya guna mengurangi pembayaran AP pada proyek KPBU tersebut. Upaya untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terkait proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering serta Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion Wilayah Sungai Lombok juga telah dilaksanakan melalui Konsultasi Publik. Pada Konsultasi Publik ini setidaknya menghasilkan penerimaan tanggapan dan/atau masukan dari pemangku kepentingan, serta evaluasi terhadap hasil yang didapat dari konsultasi publik dan implementasinya dalam KPBU.
Akhir kata, terima kasih kepada tim dan seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk mewujudkan Buletin PPISDA edisi III ini. Tak lupa, terima kasih kepada para pembaca yang budiman, dan dengan tangan terbuka kami siap menampung segala masukan dan kritikan atas keberadaan buletin ini.
Sekian dan Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
DORONG IMPLEMENTASI KPBU SYARIAH BIDANG PUPR, DIREKTORAT PPISDA ADAKAN DISKUSI DENGAN PAKAR
TAHUKAH KAMU?
MENGGALI PEMANFAATAN POTENSI PENDAPATAN LAINNYA PADA PROYEK KPBU UNSOLICITED SEKTOR SUMBER DAYA AIR
RENCANA PEMANFAATAN BENDUNGAN TUGU GUNA OPTIMALKAN POTENSI LISTRIKNYA
PROGRES PENGADAAN TANAH PROYEK KPBU BENDUNGAN BODRI, JAWA TENGAH 17
APA YANG DIMAKSUD DENGAN KONSULTASI PUBLIK? 19
HIMPUN MASUKAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, DIREKTORAT PPISDA GELAR KONSULTASI PUBLIK PROYEK KPBU UNSOLICITED DAERAH IRIGASI KOMERING
MENGENAL BADAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA
PROYEK KPBU UNSOLICITED REVITALISASI DAN MODERNISASI IRIGASI SISTEM INTERKONEKSI HLD WS LOMBOK KANTONGI DUKUNGAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
JAGA KEBUGARAN, DIREKTORAT PPISDA LAKSANAKAN OLAHRAGA BERSAMA 27
GALERI INFRASTRUKTUR BENDUNGAN BINTANG BANO 28 GLOSARIUM
Assalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhProyek infrastruktur merupakan suatu pekerjaan yang telah terencana namun mengandung risiko yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja, kualitas dan biaya. Nah, risiko dapat dikatakan sebagai konsekuensi yang dapat terjadi akibat proses atau kejadian yang terjadi secara tidak terduga. Karena, pekerjaan telah direncanakan sebaik mungkin, masih memiliki kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan.
Pembangunan proyek infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), memiliki risiko yang dapat terjadi saat tahap penyiapan maupun selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Risiko yang timbul dapat berpengaruh negatif terhadap investasi yang dilakukan Badan Usaha maupun pemerintah selaku PJPK. Karena itu, penerapan manajemen risiko dalam proyek KPBU menjadi penting untuk dilaksanakan. Dengan demikian, seluruh risiko dapat secara optimal teridentifikasi,
terkuantifikasi, dan termitigasi sehingga nilai manfaat uang (Value for Money/ VfM) dapat tercipta dengan baik. Terciptanya VfM yang positif akan menurunkan persepsi risiko proyek sehingga dapat meningkatkan minat investor dan lembaga pembiayaan (lenders), serta proyek menjadi lebih bankable.
Pelaksanaan manajemen risiko pada proyek KPBU diatur dalam Peranturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 2 Tahun 2020, bahwa rencana KPBU yang diusulkan sebagai KPBU siap ditawarkan harus memenuhi kriteria antara lain telah dilakukan alokasi dan mitigasi risiko serta mekanisme pemberian Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah bilamana diperlukan. Sementara, Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha
Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerjasama.
Sementara itu dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 terkandung tujuan Manajemen risiko Pelaksanaan KPBU, yakni memastikan keberlanjutan
Infrastruktur dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan KPBU. Penerapan pelaksanaan manajemen risiko pada proyek KPBU dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Dapat dikatakan, Manajemen Risiko merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko suatu proyek.
Manajemen risiko proyek KPBU juga memerlukan suatu perencanaan seperti halnya kegiatan. Perencanaan manajemen risiko proyek KPBU merupakan sebuah proses menetapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyusun manajemen risiko suatu proyek. Langkah awal dalam perencanaan manajemen risiko proyek KPBU adalah menentukan tujuan dari proyek KPBU. Misalnya, penetapan tujuan pembangunan bendungan sebagai single purpose (contoh: pengendali banjir saja) atau multipurpose (contoh: pengendali banjir, suplai air baku, suplai air irigasi, sumber tenaaga listrik). Setelah itu, mulai dilakukan tahap identifikasi risiko, penilaian risiko, serta alokasi dan mitigasi risiko.
Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda pekerjaan proyek KPBU. Secara umum identifikasi risiko proyek KPBU dibagi dalam sebelas kategori yaitu:
Kelompok risiko dimana lahan proyek tidak tersedia atau tidak dapat digunakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan dalam biaya yang diperkirakan, atau bahwa lokasi dapat menimbulkan suatu beban atau kewajiban bagi pihak tertentu.
Risiko dimana BU tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada PJPK akibat tindakan pihak investor swasta sebagai sponsor proyek, kegagalan BU memenuhi persyaratan lender, ataupun kegagalan lender menyediakan pinjaman.
Risiko dimana proses penyediaan layanan infrastruktur sesuai kontrak - atau suatu elemen dari proses tersebut (termasuk input yang digunakan atau sebagai bagian dari proses itu)akan terpengaruh dengan cara yang menghalangi BU dalam menyediakan layanan kontrak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan/atau sesuai proyeksi biaya.
Risiko terjadinya dampak negatif terhadap ketersediaan layanan dan kelayakan finansial proyek akibat perubahan dari kondisi jaringan saat ini atau rencana masa depan.
Risiko desain, konstruksi atau uji operasi suatu fasilitas proyek atau elemen dari prosesnya, dilakukan dengan cara yang menyebabkan dampak negatif terhadap biaya dan pelayanan proyek.
FINANSIAL
Risiko-Risiko Terkait Aspek Kelayakan Finansial Proyek.
Risiko yang dipicu tindakan/tiadanya tindakan PJPK yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang merugikan secara material dan mempengaruhi pengembalian ekuitas dan pinjaman.
Risiko terjadinya peristiwa seperti kejadian kehilangan (misalnya hilangnya kontrak, force majeure), perubahan teknologi, dan lainnya, yang menyebabkan nilai ekonomi aset menurun, baik selama atau pada akhir masa kontrak.
Risiko bahwa pendapatan proyek tidak dapat memenuhi proyeksi tingkat kelayakan finansial, karena perubahan yang tak terduga baik permintaan layanan atau tarif yang disepakati atau kombinasi keduanya.
Risiko dimana metode implementasi proyek oleh para pihak terkait atau standar penyediaan layanan akan menghalangi atau mengganggu penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang dilakukan sektor publik atau sebaliknya.
Risiko terjadinya kejadian kahar yang sepenuhnya di luar kendali kedua belah pihak (misalnya bencana alam atau akibat manusia) dan akan mengakibatkan penundaan atau Default oleh BU dalam pelaksanaan kewajiban kontraknya.
Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko. Penilaian risiko, merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dengan cara menilai secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kemungkinan terjadinya/probabilitas serta dampak dari risiko tersebut.
Dalam pengalokasian risiko menggunakan prinsip, bahwa risiko dialihkan kepada pihak yang paling mampu mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, pihak yang paling mampu mengendalikan dampak risiko terhadap hasil proyek, serta pihak yang mampu menyerap risiko dengan biaya terendah, apabila kemungkinan terjadi dan dampak risiko tersebut tidak bisa dikendalikan.
Dapat diartikan, pengalokasian risiko proyek KPBU adalah memutuskan pihak mana dalam kontrak KPBU yang memiliki kemampuan lebih baik dalam mengendalikan kemungkinan dan mengelola dampak terjadinya risiko, serta menanggung risiko dengan biaya risiko paling rendah.
Mitigasi risiko adalah tindakan yang dilakukan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi dengan mengidentifikasi berbagai opsi-opsi mitigasi risiko yang tersedia yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, menurunkan dampak risiko, menerima risiko, menghindari risiko dan mengalihkan/mentransfer risiko), kemudian memutuskan mitigasi risiko yang tepat.
Identifikasi
• Studi literatur • Expert judgement • Focus Group Discussion (FGD)
• List risiko pada,” Proyek KPBU
Penilaian Risiko
Alokasi dan Mitigasi Risiko
• Hasil penyeleksian risiko pada tahap identifikasi
• Hasil penilaian risiko
• Metode Delphi
• Kuisioner penilaian risiko
• Studi literatur • Expert judgement
• Focus Group Discussion (FGD)
• Hasil penilaian risiko, dengan 5 tingkatan risiko
• Alokasi risiko
• Pemerintah dan badan usaha
• Rencana mitigasi risiko
Setelah melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, serta alokasi dan mitigasi risiko, langkah selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan manajemen risiko proyek KPBU. Adapun tujuan dari Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko adalah untuk mendeteksi dan mengantisipasi adanya perubahan dalam hal organisasi, profil risiko, level risiko dan efektivitas mitigasi risiko. Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara memantau efektivitas rencana mitigasi risiko, strategi, dan sistem manajemen risiko. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dan kinerja layanan pihak swasta, memantau dan memastikan pemerintah patuh pada tanggung jawabnya berdasarkan kontrak, serta memantau dan memitigasi risiko dari pelaksanaan kontrak mulai dari desain, konstruksi, pelaksanaan, hingga selesai proyek. [IND]
Sumber:
• Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
• Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
• Keputusan Menteri PUPR No 641/KPTS/ M/2021 tentang Penetapan Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
• Acuan Alokasi Risko 2022 Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU di Indonesia, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
• Modul Manajemen Risiko Kerjasama Investasi Infrastruktur PU dan Perumahan.
Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Syariah merupakan salah satu program prioritas dalam rangka pengembangan industri keuangan syariah. Pencanangan ini dilatarbelakangi belum adanya proyek KPBU yang dideklarasikan sebagai KPBU Syariah sepanjang November 2021 hingga Mei 2022. Karenanya dalam Rapat Pleno kedua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada 30 Mei 2022, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong untuk dilakukan percepatan pengimplementasian KPBU Syariah. “Saya ingin percepatan pilot project KPBU Syariah agar didorong lebih cepat lagi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ungkapnya.
Dalam rangka mendorong perwujudan KPBU Syariah, Menteri PUPR telah melakukan korespondensi dengan Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS
pada 22 Juli 2022. Secara tertulis, Menteri Basuki mengusulkan proyek KPBU Daerah Irigasi Komering serta proyek KPBU Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai Lombok sebagai pilot project KPBU Syariah bidang PUPR. Kedua proyek tersebut merupakan proyek KPBU Unsolicited dengan pengembalian investasi berdasarkan ketersediaan layanan.
DISKUSI PAKAR, MATANGKAN KONSEP KPBU SYARIAH BIDANG PUPR
Sebelumnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Skema KPBU Syariah Sektor Sumber Daya Air pada Kamis (7/8) di HARRIS Hotel Sentul City. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menghimpun masukan guna perbaikan penyusunan dokumen Feasibility Study (FS) oleh calon pemrakarsa maupun dalam proses permohonan kesesuaian syariah kepada DSN-MUI. “Selain itu, untuk mendukung terwujudnya pilot project maka dibutuhkan dukungan dari stakeholder terkait pengembangan regulasi KPBU Syariah,” ujar Arvi Argyantoro, Direktur PPISDA.
Menurut Yosita Nur Wirdayanti, Kepala Divisi Inovasi Produk Keuangan Syariah KNEKS, terdapat tiga poin utama dalam mengimplementasikan KPBU Syariah, di antaranya akad/perjanjian syariah, penjaminan syariah dan pembiayaan syariah. Akad KPBU yang dapat digunakan pada proyek dengan pengembalian investasi atas ketersediaan layanan (Availability Payment/ AP) adalah Ijarah Maushufah Fi al-Dzimmah (IMFZ) berkarakter Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT)
dengan akad Perjanjian Regres yaitu Dayn Kafalah dan akad pada Perjanjian Penjaminan yaitu Kafalah Bil Ujrah. Sementara, akad yang umum digunakan dalam pembiayaan investasi melalui lenders syariah yaitu Musyarakah Mutanaqisah (MMQ/ Financial Lease) dan IMBT (Operational Lease).
“Skema KPBU default-nya kurang lebih sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ada di negara kita (Indonesia),” ungkap Fahrizal Sukma, Vice President Underwriting PPP 3 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Dengan demikian, tidak diperlukan adanya perubahan struktural dari proses KPBU agar dapat mengakomodasi pembiayaan syariah. Akan tetapi, terdapat aspek time value of money pada sistem penjaminan sehingga diperlukan penyesuaian pada perjanjian penjaminan dan regres terhadap prinsip syariah.
Perbedaan mendasar dari skema KPBU dan penjaminan syariah dengan konvensional adalah adanya proses untuk memperoleh pernyataan kesesuaian syariah untuk proyek KPBU dan penjaminan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karenanya, untuk mempermudah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI maka mulai tahap awal penyiapan proyek KPBU harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pernyataan kesesuaian syariah ini perlu didapatkan sebelum memasuki tahap transaksi. Selain itu, lenders syariah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPHK) perlu dilibatkan dalam hal penyelenggaraan market sounding untuk meningkatkan potensi pembiayaan syariah dan masukan dalam percepatan financial close. [NQ/EL]
Pada Rapat Pleno kedua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tanggal 30 Mei 2022, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan agar dilakukan percepatan untuk pilot project KPBU Syariah. Pengimplementasian KPBU Syariah pada proyek infrastruktur juga diharapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Sekretaris KNEKS dapat meningkatkan reputasi Indonesia dalam mendesain skema pembiayaan syariah namun tetap menjawab tantangan pembangunan.
Tujuan dari KPBU Syariah: 1. Meningkatkan pembiayaan keuangan syariah atas proyek KPBU
Mendorong implementasi proyek KPBU Syariah
Meningkatkan literasi keuangan syariah kepada Badan Usaha Pelaksana dan Kementerian/Lembaga
Bagaimana sih skema KPBU Syariah?
•
•
•
• Pembiayaan IMBT-IMFZ atau MMQ-IMFZ
• Pembiayaan dari dana investment account
• Pambiayaan sindikasi
Penerbitan project based dan refinancing sukuk Penerbitan saham biasa melalui IPO torbatas yang akan diboli alah investor profesional melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)
Setidaknya terdapat tiga poin utama dalam pengimplementasian KPBU Syariah:
Akad kerja sama antara PJPK dan BUP
Skema Penjaminan Syariah dan Regres oleh PT PII
Pendanaan atau Pembiayaan Syariah
Perjanjian Kerja sama antara PJPK dan BUP tidak menyebutkan akad syariah.
• Perjanjian Regres menggunakan konsep time value for money.
• Perjanjian Penjaminan ditandatangani oleh dua pihak, PT PII dan BUP.
Financial Close dapat dibiayai oleh Lembaga Keuangan Syariah maupun Konvensional.
Perjanjian Kerja sama antara PJPK dan BUP menyebutkan akad syariah, amanat penggunaan penjaminan dan regres syariah, serta amanat penggunaan pembiayaan syariah.
• Perjanjian Regres menggunakan akad dayn kafalah.
• Perjanjian Penjaminan ditandatangani oleh tiga pihak, PT PII, PJPK dan BUP serta menggunakan skema kafalah bil ujroh.
Financial Close menggunakan skema syariah.
Murabahah merupakan transaksi jual-beli dengan harga perolehan dan marjin keuntungan diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli
Salam/Istishna merupakan bentuk transaksi jual-beli secara pesanan untuk barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (mustashni’) dan penjual/ pembuat (shani’).
Ijarah merupakan transaksi jual-beli atas manfaat tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah (ujrah) untuk jangka waktu tertentu.
Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan pembiayaan atas sewa manfaat dari suatu aset tertentu, dengan pembayaran ujrah untuk jangka waktu tertentu yang diikuti dengan kepindahan kepemilikan (opsi beli) pada saat jatuh tempo.
Mudharabah merupakan pembiayaan modal kerja dengan sumber dana sepenuhnya dibiayai oleh bank. Pendapatan/keuntungan dibagi sesuai kesepakatan porsi nisbah dan jika terjadi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank selaku investor (shahib al maal), kecuali jika kerugian yang timbul akibat kelalaian nasabah sebagai pengelola usaha/bisnis (mudharib).
Musyarakah merupakan kerjasama dalam pengadaan dana untuk sebuah usaha/proyek (joint financing) antara bank dengan nasabah, pendapatan/keuntungan dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati, dan jika ada kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal.
Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan penyertaan modal bersama antara bank dengan nasabah untuk sebuah aset atau barang modal yang akan diproduktifkan, dengan bank akan menjual bagian (hishah) yang menjadi miliknya kepada nasabah secara bertahap, dan nasabah menebus hishah bank dengan cara sewa ataupun bagi hasil atas produktifitas aset.
Qardh merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan oleh pemberi pinjaman (muqridh) kepada peminjam (muqtaridh), dana harus dikembalikan sesuai dengan nominal yang dipinjam.
Pembangunan infrastruktur masih menjadi agenda utama pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, mempersempit kesenjangan pembangunan lingkungan sosial antardaerah, serta menggenjot daya saing nasional. Namun upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sedang tersendat-sendat karena kantong keuangan yang begitu terbatas. Pemerintah terus berupaya mendorong pihak swasta dan masyarakat untuk ambil bagian melalui berbagai fasilitas skema pembiayaan. Pemerintah secara berkala juga terus mempromosikan bahwa investasi pembiayaan infrastruktur memiliki tingkat pengembalian yang menggiurkan.
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) pada Jumat (6/9), menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Alternatif Pembiayaan dan Potensi Pendapatan Lainnya untuk Proyek KPBU Unsolicited Sektor Sumber Daya Air di Hotel Mercure Alam Sutera. Acara ini digelar untuk menggali potensi baru mengenai alternatif-alternatif pembiayaan inovatif serta pemanfaatan potensi pendapatan lainnya dalam rangka mengurangi beban fiskal serta mengakselerasi percepatan pembangunan perekonomian dan pemerataan kesejahteraan.
FGD ini menghadirkan Fungsional Perencana Ahli Muda, Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Angga Eka Nata; Kepala Seksi Penyiapan Proyek Kerja Sama Sektor II, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, DJPPR, Kementerian Keuangan Intan Diati Al-Yani; Fungsional Teknik Pengairan Ahli Madya/ SKBT Bimbingan Teknis dan Pemanfaatan Sumber Daya Air I, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Dadang Ridwan; Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat Zainal Abidin; Direktur Operasi dan Pemeliharaan, Perum Jasa Tirta II Anton Mardiyono; serta Fungsional Ahli Madya Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat I Made Agusadi sebagai narasumber.
Salah satu proyek KPBU bidang SDA dengan pengembalian investasi berupa pembayaran atas ketersediaan layanan (Availability Payment/AP)
yang diinisiasi PT Brantas Abipraya (Persero) adalah Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai Lombok. Adapun potensi pendapatan lain dari saluran interkoneksi HLD ini di antaranya, Pemanfaatan Galian C (Batuan), Pemanfaatan Air Baku, Pemanfaatan PLTMH dan Pemanfaatan Pariwisata.
Untuk dapat memberikan manfaat secara optimal, SDA harus dikelola secara terintegrasi. Salah satu upaya pemanfaat sumber daya air untuk berkontribusi dalam mendukung sustainability pengelolaan sumber daya air maka dikenakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Pemanfaat air yang diwajibkan membayar BJPSDA adalah kelompok pengguna air untuk PLTA, Perusahaan Pengolahan Air Minum/ Air Bersih, Industri, dan Pertanian non irigasi teknis termasuk perkebunan dan perikanan.
Menurut Anton Mardiyono, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perum Jasa Tirta II, BPJSDA yang didapat oleh PJT II masih sangat rendah dan belum mampu menutup seluruh kebutuhan AKNOP dalam lingkup wilayah PJT II sehingga diperlukan biaya non BJPSDA untuk memenuhi AKNOP tersebut. Adapun biaya non BJPSDA tersebut berasal dari pendapatan optimalisasi aset infrastruktur sumber daya air di wilayah kerja PJT II.
Dalam FGD ini, dijelaskan bahwa skema pengembalian investasi berupa Pembayaran Ketersediaan Layanan/ Availability Payment (AP) menjadi satu-satunya sumber
pendapatan bagi Badan Usaha dan risiko permintaan (demand risk) akan sepenuhnya menjadi risiko Pemerintah. AP yang diberikan mencakup biaya modal (capital expenditure), biaya operasional (operational expenditure) dan tingkat pengembalian investasi. Pada pelaksanaannya, Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK dapat menugaskan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola pendapatan lainnya sebagai pengurang Availability Payment pada proyek KPBU sektor sumber daya air.
Kajian yang dilakukan oleh Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharan, Ditjen SDA, sebagaimana disampaikan oleh Dadang Ridwan, SKBT Bimbingan Teknis dan Pemanfaatan Sumber Daya Air I, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan bahwa terdapat beberapa alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan pada daerah irigasi. Di antaranya, pemanfaatan aset irigasi yaitu wisata alam; pemanfaatan ruang sempadan irigasi yang dimanfaatkan sebagai budidaya tanaman holtikultura; pemanfaatan galian sedimen irigasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan gerabah maupun produk kreatif lainnya; pemanfaatan air untuk usaha non pertanian misal untuk keramba ikan, dengan catatan selama tidak mengganggu saluran air; pemanfaatan PLTMH; serta pemanfaatan sawah untuk padi dan ikan (mina padi), yang dapat di optimalisasi melalui rekayasa teknologi lahan untuk budidaya perikanan. (NN)
Bendungan Tugu yang terletak di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur rampung dibangun pada dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 November 2021. Keberadaan bendungan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian sehingga dapat mendorong ketahanan pangan di Jawa Timur serta meningkatkan kesejahteraan petani. Selain dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air irigasi, Bendungan Tugu memiliki potensi untuk memenuhi ketersediaan air baku, mereduksi banjir, dan energi listrik dengan daya 0,4 MW.
Melihat adanya potensi energi listrik di Bendungan Tugu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin pada 3 Januari 2022 bersurat kepada Menteri PUPR. Dalam surat tersebut, Bupati Trenggalek menyampaikan permohonan pemanfaatan Bendungan Tugu untuk PLTMH dan PLTS melalui skema kerja sama pengelolaan dengan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dan PT PLN (Persero). Keberadaan PLTMH dan PLTS Bendungan Tugu diharapkan dapat menambah pasokan listrik di Kabupaten Trenggalek. Hal ini dikarenakan masih terdapat 5.637 Rumah Tangga di enam kecamatan yang belum terlayani listrik.
Dalam rangka mendukung fungsi bendungan sebagai sumber energi, menurut Direktur Bendungan dan Danau, Airlangga Mardjono, pipa-pipa atau outlet yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin penghasil listrik telah disiapkan. Namun demikian, optimalisasi potensi yang dimiliki Bendungan Tugu, perlu diperhatikan terkait pola operasi waduk. Selain itu, dalam pengoperasian Bendungan Tugu sebagai PLTMH perlu dilakukan pemeliharaan dengan menjaga daerah tangkapan hujan yang akan mempengaruhi daya tampung bendungan dan kualitas air yang dihasilkan akibat meningkatnya sedimentasi dari hulu.
Direktur PPISDA, Arvi Argyantoro, menyampaikan bahwa pengembangan PLTMH dan PLTS di Bendungan Tugu dapat dilakukan melalui mekanisme KPBU atas prakarsa Badan Usaha (unsolicited). “PT PJB dapat berkonsorsium dengan BUMD Kabupaten Trenggalek,” ujarnya. Lebih lanjut Arvi mengungkapkan bahwa usulan proyek KPBU unsolicited dapat disampaikan kepada Menteri PUPR dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek/ Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Andrianto yang hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Rencana Pemanfaatan Bendungan Tugu untuk PLTMH dan PLTS menuturkan, “BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek belum bisa memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021.” Hal ini mengingat Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan di bidang energi. Namun demikian, Pemkab Trenggalek juga telah menjajaki kerja sama dengan PT PJB untuk membentuk konsorsium.
Terintegrasi secara teknis dengan rencana teknis sektor Sumber Daya Air dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030.
Layak secara ekonomi dan finansial. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai, namun apabila tidak memenuhi syarat dapat melakukan konsorsium dengan Badan Usaha lainnya.
Apabila konsorsium antara BUMD Kabupaten Trenggalek yaitu PT Jwalita Energi Trenggalek (JET) dengan PT PJB terbentuk, dan menginisiasi pengembangan PLTMH dan PLTS Bendungan Tugu, maka Badan Usaha Pemrakarsa memiliki tiga kompensasi yang dapat dipilih pada saat pelaksanaan lelang. Kompensasi tersebut disebutkan Arvi antara lain, right to match, penambahan nilai sebesar 10% pada saat penilaian lelang, dan pembelian studi kelayakan oleh Pemerintah.
Pemberian tambahan nilai sebesar 10%.
Pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match), sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan.
Pembelian Prakarsa KPBU antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang.
Keberadaan PLTMH dan PLTS Bendungan Tugu diharapkan dapat menambah pasokan listrik di Kabupaten Trenggalek.ALTERNATIF KOMPENSASI BAGI BADAN USAHA PEMRAKARSA KPBU:
Pengembangan pembangkit EBT PT PLN (Persero) dapat dilakukan melalui mekanisme Independent Power Producers (IPP) maupun Engineering Procurement Construction (EPC). Perbedaannya, pada mekanisme IPP, PT PLN (Persero) akan membeli listrik dari swasta. Sementara, pada mekanisme EPC, PT PLN (Persero) melakukan perancangan, pengadaan, dan konstruksi sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2020, terdapat diskresi bagi pengadaan infrastruktur PUPR hydro untuk dilakukan melalui metode penunjukkan langsung.
Tahapan pengembangan PLTA/PLTM pada BMN PUPR mencakup kegiatan yang diproses oleh Kementerian PUPR sampai dengan ditetapkannya pemenang Badan Usaha, selanjutnya akan diproses oleh PT PLN (Persero) sebagai dasar penugasan Pemerintah. Vice President Energi Hidro PT PLN (Persero), Denny Waskitho Sigit, juga menyampaikan bahwa untuk mengembangkan PLTA/PLTM dengan skema IPP, konsorsium antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui PT JET dengan PT PJB perlu membentuk SPV khusus di bidang ketenagalistrikan.
Pengadaan IPP PLTM BMN harus memenuhi persyaratan administrasi. Di antaranya, studi kelayakan dan studi interkoneksi, komitmen patuh terhadap pemenuhan TKDN, perjanjian sponsor, dan persyaratan administratif lainnya. Selain itu, diperlukan pemenuhan kriteria bisnis, finansial, dan teknis sebagaimana telah ditetapkan oleh PT PLN (Persero) untuk Memastikan bahwa Badan Usaha kompeten dan memiliki kemampuan finansial guna meminimalisir risiko kegagalan pengembangan pembangkit setelah Power Purchase Agreement (PPA).
Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Park Regis Arion, Selasa (26/7), ini turut dihadiri oleh para perangkat daerah Kabupaten Trenggalek, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Agus Setiono; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Ratna Sulistyowati; Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Muyono Pinata. (NQ)
Dalam rangka koordinasi untuk pengadaan tanah Proyek KPBU Bendungan Bodri, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) Arvi Argyantoro, melakukan kunjungan kerja ke Kendal pada Kamis (28/7). Kedatangannya diterima oleh Bupati Kendal, Dico Ganinduto, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, Sugiono.
Sugiono mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal telah melaksanakan kajian terkait lokasi yang direncanakan sebagai lokasi resettlement pada studi Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP) pada tahun 2020. Akan tetapi belum
ada alokasi anggaran untuk pengadaan tanah dan resettlement. Total kebutuhan tanah Bendungan Bodri ialah seluas 338,63 hektar, sebesar 13,06 hektar berada di Kabupaten Temanggung. Selain tanah milik masyarakat, terdapat tanah milik Perhutani seluas 54,40 hektar dan tanah milik PTPN seluas 64,21 hektar.
Dalam rangka pengadaan tanah Bendungan Bodri, Bupati Kendal termasuk sebagai anggota Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang bertugas melaksanakan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti pemberitaan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, pelaksanaan konsultasi publik, serta menyiapkan Penetapan Lokasi (Penlok).
Proyek KPBU Bendungan Bodri masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diatur dalam Perpres No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga –Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo –Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang. Karena merupakan PSN, DJPI dan Ditjen Sumber Daya Air terus berkoordinasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk percepatan pengadaan tanah Bendungan Bodri melalui fasilitasi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Ditjen Sumber Daya Air telah menyampaikan Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air No. PR.02.02-Aj/45 tanggal 12 Januari 2022 perihal Penyapaian Kebutuhan Pendanaan Pengadaan Tanah, Rencana Penarikan Dana (RDP) Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor Sumber Daya Air melalui Dana LMAN kepada KPPIP terkait kebutuhan pengadaan tanah Bendungan Bodri senilai Rp706,078 miliar dengan perkiraan luas 2.950.492 m2.
Namun bukan tanpa halangan, fasilitasi pengadaan tanah oleh LMAN memiliki tantangan dengan adanya arahan Presiden terkait penyelesaian PSN pada 2024. Oleh karenanya, dibutuhkan komitmen dan upaya-upaya percepatan setiap stakeholders sehingga pengadaan tanah Bendungan Bodri segera clean and clear.
Dalam upaya mempercepat pengadaan tanah Bendungan Bodri, DJPI telah berkoordinasi dengan Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, Suroto. Disampaikan bahwa pengadaan tanah Bendungan Bodri dapat dibiayai oleh LMAN, namun memerlukan beberapa kelengkapan. Pertama, Surat Konfirmasi Pendahuluan AP dari Kementerian Keuangan telah ada. Kedua, Penetapan Lokasi (Penlok), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan Review APIP terkait Usulan Pendanaan Pengadaan Tanah PSN oleh LMAN Tahun 2023 telah selesai proses perizinannya. Saat ini, Ditjen Sumber Daya Air sedang memproses perizinan tersebut. Ketiga, pengadaan tanah selesai pada tahun 2024.
Pemerintah Kabupaten Kendal menyatakan mendukung pelaksanaan proyek KPBU Bendungan Bodri, khususnya dalam hal pengadaan tanah dan akan membantu pelaksanaan pengadaan tanah proyek KPBU Bendungan Bodri. Bupati Kendal akan segera melakukan koordinasi dengan KPPIP terkait percepatan pengadaan tanah Proyek KPBU Bendungan Bodri untuk didanai melalui LMAN. Selain itu, Bupati Kendal juga akan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dalam hal percepatan penerbitan Penlok Proyek KPBU Bendungan Bodri dari Gubernur Jawa Tengah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh stakeholders diharapkan dapat memenuhi target timeline Bendungan Bodri masuk Financial Close pada Juni 2024 dan konstruksi pada Januari 2025. (YAB)
PROGRES PENYIAPAN PENGADAAN TANAH BENDUNGAN BODRI MENGGUNAKAN DANA LMANDalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020, Konsultasi Publik didefinisikan dengan proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyaralat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan tralsparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU.
Konsultasi Publik dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/Direksi BUMD
Konsultasi Publik pada tahap perencanaan dilakukan untuk mendiskusikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan rencana KPBU.
Konsultasi Publik ini bertujuan memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU kepada kepentingan masyarakat, sehingga menjadi bahan masukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan.
Konsultasi Publik pada tahap penyiapan dilakukan untuk mendiskusikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan KPBU.
Konsultasi Pubik ini bertujuan untuk: menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; memperoleh masukan mengenai kebutuhan masyarakat terkait dengan rencana KPBU yang akan dikerjasamakan dan masukan pemangku kepentingan lainnya; dan memastikan kesiapan KPBU termasuk kebutuhan Dukungan Pemerintah.
Konsultasi Publik paling kurang menghasilkan: penerimaan tanggapan dan/atau masukan dari pemangku kepentingan yang menghadiri Konsultasi Publik; dan evaluasi terhadap hasil yang didapat dari Konsultasi Publik dan implementasinya dalam KPBU.
Namun demikian, bagi KPBU yang diwajibkan memiliki AMDAL, maka pada tahap penyiapan KPBU juga dilakukan Konsultasi Publik dengan masyarakat mengenai lingkungan hidup sehubungan rencana pelaksanaan KPBU. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai dampak yang diterima masyarakat sekitar lokasi rencana pelaksanaan KPBU, apabila KPBU dilaksanakan.
Apabila diperlukan, Konsultasi Publik dapat dilaksanakan dalam melakukan evaluasi Studi Kelayakan untuk mendapatkan masukan masyarakat terhadap rencana umum proyek KPBU. Nantinya hasil Konsultasi Publik tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan penilaian terhadap dokumen prastudi kelayakan yang disampaikan oleh Badan Usaha.
Referensi:
- Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021
Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, sektor pertanian di Indonesia menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional dengan pencapaian tumbuh sebesar 2,19% sementara sektor lain cenderung turun sampai 5,32%. Andil sektor pertanian terhadap PDB nasional perlu didorong oleh kualitas infrastruktur yang memadai. Salah satu target pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di sektor pertanian yaitu adanya 500.000 hektar jaringan irigasi baru. Terget pemerintah tersebut didukung oleh Kementerian PUPR sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 untuk sektor Sumber Daya Air yaitu adanya pembangunan atas 500.000 hektar daerah irigasi dan 2.000.000 hektar rehabilitasi jaringan irigasi.
Kebutuhan investasi infrastruktur sumber daya air memerlukan biaya lebih kurang sebesar Rp577 triliun, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi sebesar Rp397 triliun. Dengan demikian masih terdapat gap antara biaya kebutuhan investasi dengan ketersediaan biaya yang dimiliki pemerintah sekitar 31%. Gap tersebut merangsang pengembangan paradigma baru skema
pembiayaan kreatif yang mengedepankan peran sektor swasta. Salah satunya dengan menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Oleh karenanya, kedepannya diharapkan APBN menjadi pilihan terakhir dalam sumber pembiayaan infrastruktur nasional.
Dalam skema KPBU, dikenal istilah proyek Unsolicited yang dapat diartikan sebagai proyek yang diprakarsai oleh badan usaha. Daerah Irigasi (DI) Komering merupakan salah satu proyek yang diprakarsai oleh PT Brantas Abipraya (Persero). Proyek KPBU Unsolicited DI Komering berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Skema kerja sama antara PT Brantas Abipraya dan Kementerian PUPR yaitu Rehabilitation – Design – Build – Finance – Operate – Maintenance –Transfer (RDBFOMT). Dalam surat Senior Manager Departemen Pengembangan Bisnis T Brantas Abipraya kepada Kepala BWS Sumatera VIII tanggal 1 Agustus 2022, disebutkan lingkup pekerjaan KPBU proyek DI Komering mencakup, rehabilitasi jaringan irigasi
Petugas OP berharap, rehabilitasi saluran tersier masuk dalam ruang lingkup KPBU, karena menjadi urat nadi tersalurnya air ke petakpetak sawah petani.
yang tersebar di DI Komering seluas 53.148 hektar, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi seluas 67.648 hektar, serta penerapan sistem Smart Irrigation Asset Management.
KONSULTASI PUBLIK: WADAH HIMPUN MASUKAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
Mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020, dalam menyusun Studi Kelayakan perlu dilakukan Konsultasi Publik guna memberikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan KPBU kepada para pemangku kepentingan terkait. Konsultasi Publik ini setidaknya menghasilkan penerimaan tanggapan dan/ atau masukan dari pemangku kepentingan, serta evaluasi terhadap hasil yang didapat dari konsultasi publik dan implementasinya dalam KPBU. Oleh karenanya, untuk mendukung penyusunan Studi Kelayakan Proyek KPBU Unsolicited DI Komering, Pada Kamis (1/9), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) menyelenggarakan Konsultasi Publik di Hotel Parai Puri Tani, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan.
Konsultasi Publik dibuka oleh Asisten Daerah II Bidang Ekonomi/Keuangan dan Pembangunan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Husin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kepentingan yang sangat besar dalam pembangunan dan rehabilitasi proyek DI Komering, karena kontribusinya dalam mengairi sawah ataupun lahan pertanian khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
“KPBU atau Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha, yang dikerjasamakan tidak hanya infrastrukturnya tetapi juga layanannya,” ujar Astu Gagono Kendarto, Fungsional Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas. Menurutnya, dengan skema KPBU, pemberian layanan kepada masyarakat dapat terjaga. Tidak hanya itu, pelaksanaan KPBU dapat meringankan ketergantungan terhadap APBN/APBD, memastikan ketersediaan layanan selama masa kerja sama melalui infrastruktur yang berkualitas, memungkinkan adanya alokasi risiko antara pemerintah dan badan usaha serta sebagai pintu masuk investasi swasta dalam penyediaan layanan publik.
Dilihat dari alternatif skema pengembalian investasi, Proyek KPBU Unsolicited DI Komering tidak dapat dikenakan tarif pengguna layanan, sehingga satusatunya jenis pengembalian investasi yang paling memungkinkan yaitu melalui skema Availability Payment (AP). Berdasarkan pasal 5 poin C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016 diatur bahwa Badan Usaha Pelaksana (BUP) tidak dapat memiliki pemasukan lainnya selain pembayaran AP yang bayarkan oleh PJPK. Dalam paparannya Astu menekankan perlunya memastikan adanya keselarasan peraturan yang berlaku dengan proyek KPBU yang dikerjasamakan, kejelasan ruang lingkup proyek dan parameter service level agreement (SLA), serta kepastian kemampuan fiskal PJPK dalam pengembalian investasi. Tidak hanya itu, perlu pula dipastikan ketersediaan air baku dalam melayani daerah irigasi dan adanya stakeholder mapping dengan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan yang terlibat.
Pada kesempatan ini, Husin turut menyampaikan dukungannya dalam proyek KPBU Unsolicited DI Komering ini. Hal ini didasarkan pada kebutuhan air yang cukup tinggi untuk mengairi sawah yang menghasilkan padi sebagai komoditi strategis untuk perekonomian di Kabupaten OKU Timur. Apabila dilihat dari laporan petugas Operasi dan Pemeliharaan yang hadir pada saat Konsultasi Publik dilaksanakan, saat ini terdapat banyak kerusakan di sepanjang DI Komering yang dikarenakan faktor usia, selain itu aliran air/debit air yang tersendat karena adanya alih fungsi lahan yang semula kebun karet menjadi sawah sehingga diperlukan penambahan kapasitas air untuk melayani sawah. Selain itu di bawah saluran irigasi terdapat pusat tambang batu bara yang menyebabkan lining saluran naik hingga ke tanggul. Para petugas OP juga menyuarakan tentang kebutuhan saluran tersier dapat menjadi lingkup
proyek KPBU Unsolicited DI Komering, karena saluran tersebut menjadi urat nadi tersalurnya air ke petakpetak sawah petani.
Djito dari Kementerian PUPR juga menyampaikan masukannya bahwa dalam penentuan rehabilitasi, hendaknya Calon Pemrakarsa mempertimbangkan nilai IKSI yang telah dihitung oleh BBWS (nilai IKSI <60%), perlu pula dilakukan kajian pemanfaatan daerah sempadan irigasi sebagai alternatif pendapatan lainnya serta outcome yang dihasilkan dalam proyek KPBU Unsolicited DI Komering harus dapat diukur melalui penilaian IKSI, IP, produktivitas tanam ataupun pendapatan petani.
Konsultasi publik tersebut ditutup dengan pelaksanaan penandatanganan Berita Acara oleh pihak-pihak yang hadir. Penandatanganan berita acara ini merupakan bentuk dukungan oleh semua pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek KPBU Unsolicited DI Komering. (PT)
Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi fokus penting guna menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Mengingat adanya keterbatasan fiskal, maka untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam pelaksanaannya, KPBU didukung dengan adanya penjaminan atas risikorisiko yang muncul.
Menjawab kebutuhan tersebut, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dibentuk pada tanggal 30 Desember 2009 sebagai salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kementerian Keuangan melalui Penempatan Modal Negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020. PT PII memegang mandat sebagai penyedia penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun non-KPBU, memberikan fasilitas penyiapan proyek serta memberikan penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dalam melaksanakan mandatnya, PT PII memberikan penjaminan kepada enam sektor infrastruktur, yaitu sektor jalan, air minum, ketenagalistrikan, transportasi, telekomunikasi, dan pariwisata. Hingga September 2022, PT PII telah memberikan penjaminan pemerintah kepada total 42 proyek (31 proyek KPBU dan 11 proyek non-KPBU) dengan total investasi lebih dari Rp 476 triliun. Sementara, dukungan loss limit terkait penjaminan korporasi yang telah diberikan PT PII dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dengan nilai pinjaman mencapai Rp 5,86 triliun.
Melalui pelaksanaan mandatnya PT PII hadir untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat dalam meningkatkan tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, PT PII berperan aktif dalam melaksanakan edukasi dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan KPBU lewat program capacity building di kalangan stakeholders, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah melalui IIGF Institute. PT PII juga telah menjalin kerja sama dengan 35 universitas nasional dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kajian terkait KPBU dalam bendera University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID).
Salah satu kegiatan yang diselenggarakan guna mendukung penyusunan dokumen studi kelayakan adalah konsultasi publik. Kegiatan ini dilakukan untuk, memberikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan KPBU kepada para pemangku kepentingan terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021.
Pada Kamis (22/9), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISD) menggelar Konsultasi Publik Proyek KPBU Unsolicited Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok, Nusa
Tenggara Barat di Sheraton Senggigi Beach Resort. Kegiatan ini digelar guna menghimpun dukungan, tanggapan, dan/atau masukan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pengamat, P3A/GP3A/IP3A, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendukung upaya pengembangan sistem interkoneksi HLD sebagai urat nadi pengelolaan sumber daya air di Pulau Lombok. Dengan demikian, melalui konsultasi publik diharapkan akan meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU.
Kegiatan revitalisasi dan modernisasi irigasi pada sistem interkoneksi HLD WS Lombok ini perlu dilakukan dengan segera mengingat saat ini kapasitas saluran suplesi HLD tidak sesuai rencana, pelaksanaan alokasi air yang belum tertib, banyak pengambilan air (pelompong) di sepanjang saluran suplesi, serta keterlibatan peran serta masyarakat yang relatif kurang. Selain itu, disampaikan Hendra Ahyadi, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I bahwa, kurangnya pemeliharaan pada sistem interkoneksi HLD ini sebagai akibat dari tidak teralokasikannya dana operasi dan pemeliharaan, karena tidak tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015.
PROYEK KPBU UNSOLICITED REVITALISASI DAN MODERNISASIIda, salah seorang pengamat mengungkapkan bahwa usia bangunan di saluran primer saat ini telah usang dan beberapa komponennya keropos sehingga tingkat kehilangan air relatif besar sehingga perlu dilakukan revitalisasi. Oleh karenanya, revitalisasi dan modernisasi irigasi sistem interkoneksi HLD WS Lombok diperlukan guna mewujudkan pengelolaan air optimal, terpusat, dan terkendali dengan menerapkan konsep Smart Water Management, Integrated Water Resources Management, revitalisasi infrastruktur, kebutuhan air irigasi yang efisien, penguatan kelembagaan di tingkat sumber dan pengguna air, serta mendukung peningkatan perekonomian daerah.
Sejalan dengan Hendra, Direktur PPISDA, Arvi Argyantoro berharap dengan optimalnya fungsi sistem interkoneksi ini akan menanggulangi kelangkaan air dan meningkatkan adaptasi terhadap kekeringan. Lebih jauh Arvi menuturkan, “melalui kegiatan revitalisasi dan modernisasi ini juga dilakukan pengaturan alokasi air untuk rencana layanan irigasi yang lebih terkontrol melalui pengalokasian air sesuai
dengan debit rencana sehingga seluruh Daerah Irigasi dapat di suplesi secara optimal.” Dengan demikian, produktivitas tanam akan meningkat dan berimplikasi pada terwujudnya ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok.
Di lain sisi, keberhasilan pelaksanaan revitalisasi dan modernisasi irigasi tak luput dari kelembagaan yang kuat. Hal ini juga disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Amry Rakhman bahwa, aspek kelembagaan baik secara institusional maupun manajerial menjadi penting untuk dikaji secara komprehensih agar kuantitas, kontinuitas, kualitas dan efektifitas pengelolaan sumber daya air dapat tercapai sebagaimana permintaan untuk pertanian, rumah tangga juga industri.
“Modernisasi irigasi merupakan salah satu prioritas pembangunan,” ujar Fungsional Perencana Ahli Madya Direktorat Pegembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, Astu Gagono Kendarto. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa revitalisasi dan modernisasi irigasi sistem interkoneksi HLD WS Lombok menjadi bagian dari kerangka pembangunan infrastruktur 2020-2024, juga menjadi prioritas dalam peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Rencananya, proyek KPBU yang diinisiasi oleh PT Brantas Abipraya (Persero) ini mencakup revitalisasi/rehabilitasi saluran HLD Atas (BabakRenggung-Rutus) sepanjang ±16,5 km serta saluran HLD Bawah (Jangkok-Terminal-Jurang Sate-Jurang Batu) sepanjang ±10,3 km, dan bangunan utama serta bangunan penunjang pada saluran HLD Atas dan HLD Bawah; modernisasi irigasi; operasi dan pemeliharaan pada Saluran HLD Atas, Saluran HLD Bawah, Saluran Suplesi Dependen, Saluran Suplesi West Diversion Canal, dan headworks; pelaksanaan kajian yang mendukung terwujudnya Smart Water Management; serta peningkatan kapasitas sosial kelembagaan seperti Komisi Irigasi, TKPSDA Wilayah Sungai, dan P3A/GP3A/IP3A.
Nantinya pengembalian investasi kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam proyek ini berupa pembayaran atas ketersediaan layanan (Availability Payment/AP). Oleh karenanya, BUP wajib menyediakan layanan dari infrastruktur yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam service level agreement/standar pelayanan minimal. “Apabila SPM-nya tidak dipeunhi akan ada pinalti terkait dengan pembayaran AP-nya,” jelas Astu.
Pada Konsultasi Publik ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur menyatakan akan mendukung pelaksanaan
perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek ini. Selain itu, Petugas OP eksisting yang terdiri dari Pengamat, Mantri/Juru, Petugas Operasi Bendung, dan Petugas Pintu Air sepakat terlibat dalam kelembagaan KPBU dan diberdayakan oleh BUP serta mendukung pelaksanaan modernisasi pada sistem interkoneksi HLD. Begitu pula dengan P3A/GP3A/IP3A juga sepakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan.
Konsultasi Publik Proyek KPBU Unsolicited Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok ditutup dengan penandatanganan Berita Acara oleh Direktur PPISDA, Arvi Argyantoro; Kepala BWS Nusa Tenggara I, Hendra Ahyadi; Senior Manager Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Brantas Abipraya (Persero), Herman Dwi Haryanto; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ridwan Syah; Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat, Rusditah; Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, Masnun; Kepala Bappeda Lombok Timur, Baiq Miftahul Washi; Kepala Desa Pringgarata, Lalu Sinar Jaya; Perwakilan IP3A, Nasri; Perwakilan GP3A, Aripin Napsiah; Perwakilan Pengamat, Saprun; Perwakilan Akademisi M. Bagus Budianto; Asosiasi Pengusaha Petani dan Pengrajin Lombok, Ahmad Jayadi Putra; Kepala Divisi Perbankan Syariah KNEKS, Yosita Nur Wirdayanti; serta Assistant Manager Guidance and Consultation PT PII (Persero), Muhammad Iqbal. (NQ)
Kebugaran yang baik menjadi modal awal untuk maju dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, sehingga ketika melakukan aktivitas secara berulang dalam waktu yang relatif lama tidak berdampak pada kelelahan fisik yang berarti. Hal ini mengingat kondisi tubuh yang bugar memiliki dampak positif terhadap kinerja seseorang, pun akan memberikan dukungan terhadap produktivitas bekerja dan belajar. Studi Mathew (2003) menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kebugaran dapat mempengaruhi produktivitas pekerja, kepuasan kerja, dan kehadiran pekerja.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status kebugaran adalah berolahraga secara teratur. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh para pegawai Direktorat PPISDA.
Pada Jumat pagi, tak jarang Direktur PPISDA Arvi Argyantoro beserta jajarannya bermain gateball bersama di Lapangan Mini Gateball lantai 9 DJPI. Selain gateball, di akhir pekan para pegawai kerap melaksanakan kegiatan fun sport sparing mini soccer (futsal). Tak hanya itu, sesekali para pegawai juga bermain bulu tangkis bersama di Lapangan Bulu Tangkis Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IV Pasar Jumat.
Olahraga bersama ini selain meningkatkan kebugaran jasmani para pegawai juga dapat menambah sinergitas dan mempererat rasa kekeluargaan antar pegawai. Lebih dari itu, selain upaya untuk menjaga kesehatan fisik, olahraga ini juga dapat menyehatkan mental. Karena seseorang yang berolahraga secara rutin cenderung memiliki emosi dan kesehatan mental yang lebih baik. (NQ)
Jonas Sport Center
-B-
Badan Usaha
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
Badan Usaha Pelaksana KPBU (BUP)
Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
Bangunan Utama Irigasi (Head Work)
Kompleks bangunan yang direncanakan di dan sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi.
-DDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Lembaga yang dijadikan pedoman hukum ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Dayn Kafalah
Keharusan membayar hutang yang menjadi beban orang lain.
-EEngineering Procurement Construction (EPC)
Tahapan dalam sebuah proses desain/perancangan sistem yang akan dibangun, pengadaan/pembelian barang dan dilanjutkan dengan membangun/konstruksi yang telah dirancang.
-FFinancial Close
Pelaksanaan penandatanganan dokumen perjanjian dan dokumentasi finansial proyek oleh para pihak dan prasyarat (conditions precedent) untuk penarikan pinjaman telah terpenuhi.
-H-
High Level Diversion (HLD)
Skema sistem pembagi air dengan dua saluran induk interdependen dan 24 saluran dependen yang terkoneksi dengan 249 Head Work (bangunan utama irigasi).
-I-
Ijarah
Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah).
Ijarah Maushufah Fi al-Dzimmah (IMFZ)
Akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ‘ain) dan/atau jasa (‘amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kuaIitas).
Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT)
Perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.
Independent Power Producers (IPP)
Perusahaan bertujuan khusus (Special Purpose Company/ SPC), yang dibentuk oleh sponsor atau konsorsium, untuk melaksanakan perjanjian jual beli listrik dengan PLN dan untuk mengembangkan, membangun, memiliki, dan mengoperasikan pembangkit listrik.
Integrated Water Resources Management (IWRM) Proses yang mengutamakan fungsi koordinasi dan pengelolaan air, tanah dan sumber daya terkait guna memaksimalkan hasil secara ekonomis dan kesejahteraan sosial dalam pola yang tidak mengorbankan keberlangsungan ekosistem vital.
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
Izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
-K-
Kafalah Akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful anhu, ashil).
Kafalah Bil Ujrah
Akad penjaminan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjamin bagi pihak kedua (nasabah) dan pemberi dana bagi pihak ketiga (instansi yang bersangkutan).
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
Konsorsium kesepakatan yang dibuat bersama oleh subjek hukum untuk melakukan pekerjaan bersama dengan pembagian pekerjaan yang sudah ditentukan melalui perjanjian Kerjasama.
Konsultasi Publik Proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU.
-LLand Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP)
Suatu kegiatan pencarian pola aksi dalam pembebasan lahan, bangunan dan tanaman serta pemindahan penduduk dengan menggunakan pendekatan partisipasi, sehingga mendapatkan suatu kerangka kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan.
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
Badan Layanan Umum non Eselon di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi pengelolaan aset idle dan aset potensi.
-MMusyarakah Mutanaqisah (MMQ)
Akad kerja sama musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
-PPembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.
Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)
Proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan pada tahap penyiapan KPBU.
Perjanjian Penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perjanjian Penjaminan BUPI)
Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.
Perjanjian Penjaminan Bersama
Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah dan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang bersama-sama bertindak selaku penjamin atas Risiko Infratsruktur yang sama dan Penerima Jaminan.
Perjanjian Penjaminan Pemerintah
Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.
Perjanjian Penyelesaian Regres
Kesepakatan tertulis antara penjamin dan PJPK yang memuat syarat dan ketentuan pemenuhan Regres.
Power Purchase Agreement (PPA)
Perjanjian pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan Pengembang Listrik Swasta.
Prastudi Kelayakan
Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.
Proyek Strategis Nasional (PSN)
Proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangLrnan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (time value of money).
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)
Rencana pembangkitan, jaringan transisi dan distribusi, serta penjualan listrik dalam suatu wilayah usaha.
Hak yang diberikan kepada Badan Usaha atau Badan Hukum Asing pemrakarsa Proyek Kerja sama untuk melakukan perubahan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat Badan Usaha atau Badan Hukum Asing lain yang mengajukan penawaran lebih baik.
Service Level Agreement (SLA)
Kontrak yang berisi ketetapan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terikat perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.
Smart Water Management
Optimasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menyediakan data real-time otomatik kondisi sumber daya air dan lingkungan serta prakiraan kondisi cuaca dan iklim.
Solicited
Suatu proyek infrastruktur yang inisiasinya dilakukan oleh Pemerintah kemudian ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dilakukan KPBU.
Studi Kelayakan (Feasibility Study)
Kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan.
-U-
Unsolicited
Prakarsa proyek infrastruktur yang inisiasinya dilakukan oleh Badan Usaha diluar proyek yang diajukan pemerintah untuk dilaksanakan secara KPBU.
Bendungan Bintang Bano, Nusa Tenggara Barat
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA