MENGULIK PERSPEKTIF SWASTA

Dalam Kpbu Sektor Sumber Daya Air

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap orang. Di Indonesia, orang yang memiliki akses ke air bersih masih relatif sedikit. Oleh karenanya penyediaan infrastruktur air diperlukan guna memenuhi kebutuhan air yang meningkat. Akan tetapi, dana yang tersedia terbatas sehingga penyediaan infrastruktur air membutuhkan investasi besar. Investasi dalam bidang sumber daya air erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Investasi di bidang sumber daya air memiliki beberapa dampak positif, antara lain memperbaiki produktivitas negara melalui penyaluran air yang merata di masyarakat, meningkatkan kualitas hidup warga negara, serta menciptakan lapangan kerja.

Lebih lanjut Park Se Won, Principal Specialist of Global Business Department Korea Water Resources Corporation (K-Water) dalam Seminar bertajuk Government Support and Private Sectors’ Perspective on Public Private Partnership for Water Resources Infrastructure, Selasa (7/2), mengungkapkan jika pembangunan infrastruktur sumber daya air yang baik di suatu negara dapat menarik investor untuk berinvestasi di negara tersebut.

Pemerintah kini telah mendukung pengelolaan sumber daya air yang dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan proses hulu dan hilir melalui. Hal ini mendorong para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mengelola sumber daya air, tidak hanya untuk pendekatan struktural (misalnya, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air) melainkan untuk pendekatan non struktural (misalnya, pendanaan dan pembiayaan).

Pengelolaan

Sumber Daya Air dengan

Skema KPBU

Pemerintah secara khusus telah menerapkan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai pendekatan non-struktural untuk pengelolaan sumber daya air, terutama dalam upaya mengurangi risiko proyek, restrukturisasi, dan meningkatkan pelaksanaan proyek yang diharapkan dapat mengatasi keterbatasan anggaran. Implementasi KPBU diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air yang mengarah pada aksesibilitas air yang lebih baik bagi semua orang.

Di sisi lain, implementasi KPBU di sektor sumber daya air memiliki beberapa tantangan. Sri Bagus Guitno, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS berujar, “isu pada skema KPBU sektor sumber daya air yaitu bagaimana menstrukturkan proyek agar memiliki risiko yang lebih rendah bagi sektor swasta, terutama untuk risiko interface akibat ketidaksinambungan perencanaan antara hulu dan hilir.”

Aspek kritis yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan

KPBU sektor sumber daya air yaitu mengembangkan proyek yang dapat mendukung keberlanjutan serta mengatasi isu perubahan iklim.

Struktur proyek yang berkelanjutan juga perlu dipersiapkan secara matang sebelum memasuki tahap transaksi. Hal ini diungkapkan Agung Wiryawan, Partner at Capital Project and Infrastructure, Pricewaterhouse Coopeers (PwC), bahwa mengembangkan struktur proyek dari hulu hingga hilir dan memastikan bahwa proyek akan berkelanjutan dapat menarik sektor swasta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kin Wai Chan, Public Private Partnership Specialist, Asian Development Bank, berpendapat bahwa aspek kritis yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan KPBU sektor sumber daya air yaitu mengembangkan proyek yang dapat mendukung keberlanjutan serta mengatasi isu perubahan iklim. Menurutnya, pendekatan terkait keberlanjutan proyek dan isu perubahan iklim pada proyek sumber daya air dapat dikembangkan melalui penyiapan Studi Kelayakan yang komprehensif.

Dengan demikian, pengembangan infrastruktur sumber daya air tidak dapat dilakukan secara terpisah. Source to Tap merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan daerah hulu dan hilir sehingga diharapkan dapat meningkatkan bankability dan menurunkan risiko interface yang berimplikasi pada meningkatnya minat swasta untuk berinvestasi pada sektor sumber daya air. Sementara itu, perbedaan karakteristik pada masing-masing infrastruktur sumber daya air dapat dimitigasi dengan mengidentifikasi struktur proyek yang paling sesuai sehingga terdapat kepastian alokasi risiko antara Pemerintah dan swasta. (NQ)

INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR: ISU DAN PEMECAHANNYA

Sumber: WHO. National Systems to Support DrinkingWater, Sanitation and Hygiene: Global Status Report 2019.

2 Miliar

Belum memiliki akses terhadap layanan air minum

2,3 Juta Orang

Tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar di rumah

3,6 Juta Orang

Tidak mendapatkan akses sanitasi layak

USD 1 triliun/tahun (1.21% dari PDB)*

Alokasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target SDGs 6

USD 1.7 triliun

Present value investasi tambahan yang dibutuhkan*

*) untuk memenuhi kebutuhan pendanaan terdapat funding gap sebesar 61%