Pembaca yang terhormat, Buletin PPISDA pada setiap edisi nya akan menyajikan informasi terkait progres penyediaan infrastruktur sektor Sumber Daya Air yang sedang dan akan di KPBU – kan.
Redaksi mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca mengenai isi Buletin PPISDA ini untuk perbaikan pada edisi berikutnya.
Setiap terbitan buletin kami berusaha menampilkan topik dari kegiatan program di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, ide mengenai topik yang up to date dapat disampaikan ke redaksi kami.
Harapan kami semoga apa yang tersaji dalam edisi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Selamat membaca………….!
PENGARAH:
• Ir. Arvi Argyantoro, MA,
PENANGGUNG JAWAB
• Acep Atmaja, S.ST, M.T
• Arfin, S.T, M.T
PEMIMPIN REDAKSI
• Eko Supartono, S.ST, M.Si
REDAKTUR PELAKSANA
• Indah Pratiwi, S.Sos. M.Si
EDITOR
• Ika Agus Pawiyarti, ST
• Arif Widianto, SE
• Ishaq Al kindy, ST
• Nanik Yulia Widyanti, S.E.I
• Dwi Hanani Setyawati, SE
LAYOUTER & ILUSTRATOR
• Ririn Risanti, S.Sn
FOTOGRAFER
• Tim Direktorat PPISDA
REPORTER
• Nurul Fauzia, S.Kom, M.M
• Nurul Qolbi, S.E, M.Sc
• Elwin Zanur, S.Sos
SEKRETARIAT & SIRKULASI
• Neny Febriyanti, S.E
• Putri Irina Mayang Sari S.E., M.Si.
• Antonius Simbolon S.E., M.Si.
• Saufika Hanjani, S.Tr.M
Redaksi menerima tulisan/artikel untuk dimuat dalam buletin ini, redaksi berhak mengubah/mengedit setiap tulisan/artikel tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan dapat dikirimkan ke email redaksi.
Alamat Redaksi : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Kementerian ATR/BPN Lt. 3 Wing 4
Jl. Raden Patah 1 No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp/Fax : (021)7264267 Email : ppisda.pembiayaan@pu.go.id
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Edisi I [Januari –Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan izin-Nya maka ditahun 2022 Buletin PPISDA ini masih dapat terbit untuk memberikan informasi terkini mengenai proyek pembiayaan infrastruktur sektor sumber daya air yang sedang dan akan dikerjasamakan.
Infrastruktur sumber daya air yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU meliputi prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapnya (antara lain waduk/bendungan, intake dan saluran pembawa air baku), bendung dan jaringan irigasi dan rawa dan bangunan pengendali daya rusak air. Namun seiring sejalan waktu, DJPI melalui Direktorat PPISDA melihat adanya potensi penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan seperti potensi PLTA, PLTMH dan PLTS pada Bendungan yang sudah terbangun untuk di KPBU-kan.
Buletin kali ini menampilkan ulasan up to date mengenai Bendungan Merangin. Pada tahun 2022 ini, Bendungan Merangin telah sampai pada tahap penyusunan dokumen Final Business Case (FBC). Selain itu pada edisi kali ini kami juga menampilkan informasi mengenai potensi KPBU dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Harapan saya semoga dengan diterbitkannya Buletin PPISDA edisi kali ini dapat menambah informasi kita khususnya terkait pembangunan infrastruktur sektor Sumber Daya Air. Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan buletin ini, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari pembaca.
Akhirnya, tak lupa juga saya sampaikan selamat kepada Tim yang telah bekerja untuk Buletin ini dan dengan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dan memberi dukungan sehingga Buletin PPISDA Edisi I tahun 2022 ini dapat terbit.
Proyek KPBU Bendungan Merangin: Sebuah Kronologis
Sharing Knowledge Reviu Value for Money (VfM) Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air
Proyek KPBU Bendungan Merangin Masuk Tahap Penyusunan Dokumen Final Business Case 8
Kunjungi Bendungan Tugu, DJPI Lihat Potensi PLTMH dan PLTS melalui KPBU 10
Menteri Basuki Keluarkan Izin Prakarsa Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan di OKU Selatan
Optimalkan Daerah Irigasi Komering, Apa Saja Potensi KPBU-Nya?
Galeri Infrastruktur DI Komering 16
Brantas Abipraya Minati KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering 18
Tahukah Kamu, Perbedaan Bendung & Bendungan
Sekian dan Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhProyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bendungan Merangin menjadi major project dalam RPJMN tahun 2020-2024. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden No.18 tahun 2020, Bendungan Merangin merupakan satu dari enam bendungan baru yang akan dibangun dengan skema KPBU. Pembangunan Bendungan diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang setiap tahun melanda Kabupaten Merangin, meningkatkan ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan (EBT). Selain itu, sesuai dengan amanah UU Sumber Daya Air Nomor 17 tahun 2019, Bendungan Merangin juga menjadi sumber penyediaan air baku bagi masyarakat setempat serta meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat (livelihoods) Kabupaten Merangin secara khusus dan Provinsi Jambi secara umum. Pembangunan Bendungan Merangin bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan (multipurpose dam) antara lain:
a. penyedia air irigasi untuk potensi daerah persawahan seluas 12,000 ha di bagian hilir Bendungan Merangin;
b. pengendali banjir yang rutin terjadi di Kabupaten Merangin dengan kapasitas 200 m3/detik;
c. penyedia air baku untuk sistem penyediaan air minum bagi penduduk dan industry dengan kapasitas 2 m3/s;
d. pembangkit listrik tenaga air (Hydroelectric Power Plant) dengan kapasitas 95 – 107,5 MW;
e. pengembangan destinasi pariwisata; dan f. pengembangan budidaya air tawar untuk peningkatan ekonomi dan gizi bagi masyarakat setempat.
Proyek KPBU Bendungan Merangin berlokasi di Desa Simpang Parit, Ibukota Kecamatan Renah Pembarap, tepatnya pada koordinat 2° 9’36.94” LS dan 102° 2’33.78” BT. Bendungan tersebut akan dibangun menggunakan skema KPBU dengan lingkup proyek Design, Build, Finance, Operation, Maintenance dan Transfer (DBFOMT) atas pembangunan jalan akses, terowongan pengelak, bendungan utama, spillway, intake, hidro mekanikal dan elektrikal dan fasilitas bendungan. Pada Proyek KPBU Bendungan Merangin ini bertindak sebagai PJPK adalah Menteri PUPR dengan lima tahun masa konstruksi dan impounding serta 15 tahun masa operasi. Berdasarkan kajian kelayakan finansial indikatif, proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 3,77 triliun dengan nilai FIRR sebesar 10% dan nilai NPV sebesar Rp183,57 milliar. Nilai-nilai tersebut menggambarkan bahwa Proyek KPBU Bendungan Merangin layak secara finansial.
Proyek KPBU Bendungan Merangin telah disiapkan sejak tahun 2019 dengan penyusunan Feasibility Study (FS) secara swakelola oleh Direktorat Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI). Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Outline Business Case (OBC) yang difasilitasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
Berdasarkan analisis dalam dokumen OBC diperoleh tiga opsi pelaksanaan proyek. Pertama, pembangunan bendungan tanpa bundling dengan PLTA, skema Availability Payment (AP). Kedua, pembangunan bendungan bundling PLTA, single PJPK. Ketiga, pembangunan bendungan bundling dengan PLTA, PJPK gabungan. Pada dokumen OBC yang dibuat tersebut terdapat outstanding issues yang perlu diselesaikan pada dokumen Final Business Case (FBC) seperti masih adanya perbedaan lingkup KPBU dalam infrastruktur sumber daya air.
Sejalan dengan dilaksanakannya penyusunan dokumen OBC dilakukan juga proses pengajuan fasilitasi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (Project Development Facility/PDF) kepada Kementerian Keuangan pada Maret 2020. Dalam pengajuan PDF terdapat beberapa condition precedent yang harus dipenuhi atas dokumen Kesepakatan Induk (KI) antara Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Condition precedent tersebut antara lain Keputusan Menteri tentang Pendelegasian Wewenang, SK Tim KPBU, Konfirmasi Pendahuluan Nilai AP, serta Timeline Pelaksanaan KPBU Bendungan Merangin. Kesepakatan Induk tersebut telah ditandatangani pada 7 September 2021.
Atas fasilitas PDF yang diterima tersebut, Kementerian Keuangan menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai instansi pelaksana tugas berdasarkan KMK No. 138/KM.8/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penugasan Khusus kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur, sehingga diperlukan juga perjanjian fasilitas antara DJPI, Kementerian PUPR dengan PT SMI (Persero) sebagai instansi pelaksana tugas yang penandatanganannya telah dilaksanakan pada 28 Desember 2021.
Proyek KPBU Bendungan Merangin juga telah diusulkan untuk mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dengan pengisian screening form penjaminan proyek, akan tetapi Confirmation to Proceed (CTP) belum dapat diterbitkan karena masih menunggu proses pemutakhiran data pada dokumen FBC. Sedangkan
proyek ini telah didaftarkan dan terdaftar di PPP Book Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2020.
MINAT PUBLIK ATAS PROYEK KPBU
Konsultasi Publik dan Real Demand Survey Proyek KPBU Bendungan Merangin yang diselenggarakan November 2019 lalu menggambarkan tingginya minat dan kebutuhan masyarakat setempat atas Bendungan Merangin khususnya sebagai pengendali banjir yang tiap tahun terjadi di sisi hilir. Proyek Pembangunan Bendungan Merangin ini juga telah dilaksanakan Market Sounding pada 23 Desember 2019 yang menghasilkan 15 Letter of Intent (LoI), sembilan berasal dari Badan Usaha Dalam Negeri sedangkan enam berasal dari Badan Usaha Luar Negeri.
Jika dilihat dari persiapan readiness criteria, proyek Bendungan Merangin juga telah memiliki Detailed Engineering Design (DED), Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Hanya saja, proyek ini terkendala pada proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dikarenakan adanya perubahan peraturan sehingga, dokumen RTRW yang telah disusun oleh Dinas Provinsi perlu diperbaharui dan disempurnakan kembali. Paralel dengan penyusunan RTRW, dalam proyek Bendungan Merangin juga dilakukan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ke Kementerian ATR/BPN sebagai pengganti sementara dokumen RTRW sebagai legalisasi atas kesesuaian rencana tata ruang wilayah Bendungan Merangin karena proses penyusunan RTRW yang baru menyita waktu yang cukup lama.
Saat ini, proyek Bendungan Merangin akan memasuki tahap penyusunan Final Business Case (FBC) dengan bantuan tim konsultan di bidang legal (Hanafiah Ponggawa & Partners), finansial (PricewaterhouseCoopers) dan teknis (Mott MacDonald). Sebagai persiapan awal, tim konsultan perlu berkoordinasi lebih dalam dengan para stakeholders terkait untuk mendapatkan data-data yang paling mutakhir agar proses penyusun dokumen FBC dapat selesai sebagaimana target yang telah ditetapkan.
Mengingat proyek KPBU Bendungan Merangin mendapatkan fasilitas dari pemerintah dalam proses penyiapannya, pembangunan bendungan dengan skema KPBU ini menjadi harapan banyak pihak untuk dapat diusung sebagai pilot project KPBU Sumber Daya Air. [PT I Istimewa]
FGD Mitigasi Risiko Proyek KPBU Bendungan Merangin
Menteri PUPR membalas surat tanggapan perihal Tindak Lanjut Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU Bendungan Merangin
Menteri Keuangan mengirimkan jawaban perihal Persetujuan atas Permohonan Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU Bendungan Merangin
Tanggapan Kementerian Keuangan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan proyek dan pendampingan Transaksi (Project Development Facility-PDF) Proyek KPBU Bendungan Merangin
Penyiapan Condition Presedent untuk kelengkapan Kesepakatan Induk berupa: Kepmen Pendelegasian –SK Tim KPBU –Konfirmasi Pendahuluan AP –Timeline pelaksanaan –KPBU Bendungan Merangin
Rapat Koordinasi PJPK Gabungan KPBU Bendungan Merangin (Pembagian Tugas PUPR dan PT. PLN)
Rapat Tindak Lanjut Pengajuan PDF KPBU Bendungan Merangin (tanggapan hasil reviu Kemenkeu)
Rapat Pembahasan bundling antara bendungan dengan PLTA
Penandatanganan Kesepakatan induk antara Kemen Keu dan Kemen PUPR No. DK-09/PR/2021 dan No. 04/PKS/DP/2021 tentang Penyediaan fasilitas Penyiapan Proyek dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Integrasinya dengan SPAM
Rapat Kick Off Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Bendungan Merangin Terintegrasi dengan SPAM
Penandatanganan
Perjanjian Fasilitas antara DJPI dan PT SMI tentang Pelaksanaan PDF Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Integrasinya dengan SPAM
Rapat Koordinasi Pengembangan SPAM Merangin dan kelengkapan redinees criteria Bendungan Merangin
Rapat Pembahasan
Screening Form Penjaminan Proyek KPBU Sub Sektor Bendungan (Pembahasan Evaluasi PT. PII terhadap Screening Form KPBU Bendungan Merangin)
Rapat Pembahasan Screening Form Penjaminan Proyek KPBU Sub Sektor Bendungan (Pembahasan Evaluasi PT. PII terhadap Screening Form KPBU Bendungan Merangin)
Value for Money (VfM) merupakan salah satu alat untuk melihat sejauh mana skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menawarkan teknologi yang paling efisien, manajemen yang paling baik, serta alokasi risiko yang paling efisien sehingga menjamin penyelenggaraan infrastruktur memenuhi prinsip 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Untuk itu, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) mengadakan Sharing Knowledge Reviu Value for Money (VfM) Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air yang diselenggarakan, Kamis (3/2) secara daring.
Acara tersebut dihadiri oleh Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat PPISDA, Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat PPISDA, Pejabat dan staf di Divisi Guidance and Consultation PT PII (Persero), Pejabat dan staf di lingkungan Divisi Underwriting 3 PT PII (Persero), Pejabat dan staf di lingkungan Divisi Appraisal PT PII (Persero), Agus Witono, Tenaga Ahli Ekonomi dan Finansial, Stefanus Kristanto, Tenaga Ahli Ekonomi dan Finansial Prof. Andreas Wibowo, Akademisi, dan staf di lingkungan DJPI.
Pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU tidak mentransfer sebesar-besarnya risiko kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP), melainkan memilih risiko yang perlu ditransfer ke BUP dan risiko yang tetap berada di Pemerintah sehingga menghasilkan VfM yang optimal. Alokasi risiko yang digunakan pada analisis VfM KPBU SDA menggunakan Acuan Alokasi Risiko yang diterbitkan oleh PT. PII, namun perlu diperhatikan bahwa acuan tersebut bersifat umum sehingga perlu
dilakukan identifikasi kembali untuk melihat risiko yang relevan dengan masing-masing proyek KPBU.
Selain itu, perlu juga dilakukan identifikasi mana yang termasuk faktor risiko dependent dan faktor risiko independent. Untuk faktor risiko yang mempengaruhi faktor risiko lainnya sebaiknya dikuantifikasikan dalam satu faktor risiko sehingga tidak terjadi double counting. Adanya double counting dapat menghasilkan nilai kuantifikasi risiko yang terlalu besar.
Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Bendungan Bodri disebut net cost project karena proyek tidak memiliki pendapatan sehingga pengembalian investasi menggunakan AP. Sedangkan Proyek KPBU SPAB Kuwil Terintegrasi Dengan SPAM Regional Bimatara merupakan net revenue project karena memiliki pendapatan sehingga skema pengembalian investasi menggunakan tarif. Penghitungan cash flow harus dilakukan dengan teliti dan seksama berdasarkan sudut pandang yang benar, dimana VfM adalah pendekatan yang dilakukan dari sudut pandang Pemerintah.
Untuk itu, sebagai tindak lanjut, DJPI perlu memastikan kesiapan masing-masing offtaker, khususnya terkait rencana penyerapan air, penyepakatan tarif, dan skema penyesuaian tarif sesuai dengan historis penyesuaian tarif pada masing-masing offtaker dalam rangka pelaksanaan Proyek KPBU SPAB Kuwil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimatara. Kemudian, dalam rangka analisis VfM yang komprehensif, DJPI perlu mengadakan FGD terkait penilaian risiko agar menghasilkan kuantifikasi risiko yang logis dan tidak pessimism bias. [IND]
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) saat ini sedang dalam proses penyiapan dua proyek KPBU sub
sektor Bendungan. Salah satunya adalah Proyek KPBU Bendungan Merangin yang terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
Proyek KPBU Bendungan Merangin merupakan bendungan multiguna dengan manfaat untuk mengairi irigasi seluas 12.000 hektar, pengendalian banjir (QPMF) sebesar 583,5 m3/s, air baku sampai dengan 2 m3/s dan PLTA dengan kapasitas 90-107,5 MW. Rencananya pengembalian investasi Proyek KPBU Bendungan Merangin menggunakan Availability Payment (AP) dengan masa kerja sama selama 15 tahun.
Dalam rangka mendorong pelaksanaan proyek rintisan KPBU sub sektor Bendungan tersebut,
Direktorat PPISDA menyelenggarakan Rapat Kick Off Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Merangin Terintegrasi dengan SPAM pada Kamis (24/3) di Hotel Aston Jambi. Kegiatan ini merupakan sarana bagi Kementerian PUPR dan stakeholders terkait untuk berkoordinasi terkait rencana dan strategi dalam pelaksanaan penyusunan FBC Proyek KPBU Bendungan Merangin. Penyusunan dokumen FBC Proyek KPBU Bendungan Merangin ini mendapat bantuan Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan dengan ruang lingkup fasilitas yaitu penyiapan dan
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya
pendampingan transaksi proyek bendungan yang terintegrasi dengan SPAM sampai dengan sambungan rumah. Mekanisme pelaksanaan PDF melalui penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan dibantu Tim Konsultan, di antaranya Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP) selaku Konsultan Penasihat Legal, PricewaterhouseCoopers (PwC) selaku Konsultan Penasihat Finansial serta Mott MacDonald selaku Konsultan Penasihat Teknis. Dalam paparannya, Project Director PT SMI menjelaskan bahwa rencana kerja pengerjaan PDF di antaranya penyusunan FBC ditargetkan selesai pada November 2022, Prakualifikasi direncanakan pada Januari 2023 dan selesai dengan penandatanganan perjanjian KPBU pada Desember 2023 sehingga direncanakan selesai Financial Close pada Juni 2024.
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bendungan Merangin, telah terdapat beberapa readiness criteria dalam aspek teknis di antaranya yaitu Feasibility Study (2017), Desain Tahap I (2018), Desain Tahap II (2019), LARAP dan AMDAL (2020).
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI yang diwakili oleh Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Supriyono, dalam paparannya menyampaikan bahwa terdapat beberapa kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan lahan Bendungan Merangin yang terdiri dari Tahap Perencanaan yang meliputi penyusunan DPPT (Januari 2022), Tahap Persiapan (Januari-Juli 2022), Tahap Pelaksanaan (Juli-Maret 2023) serta Tahap
Penyerahan Hasil (Maret-April 2023). Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Bendungan Merangin belum tercantum dalam RTRW Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 maka sebagai gantinya Direktorat Jenderal SDA telah mengajukan Permohonan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada tanggal 11 Februari 2022 kepada Kementerian ATR/BPN.
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROYEK KPBU BENDUNGAN MERANGIN
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam upaya mendukung pelaksanaan penetapan lokasi dan pengadaan tanah Bendungan Merangin telah menerbitkan beberapa Surat Keputusan terkait Penetapan Nama Bendungan Kabupaten Merangin, Penetapan Tarif Ganti Rugi Tanaman Tumbuh Komoditi Hortikultura dalam Kabupaten Merangin dan Penetapan Tarif Ganti Rugi Tanaman Tumbuh Komoditi Perkebunan Akibat Adanya Kegiatan Pembangunan Maupun Kegiatan Lainnya dalam Kabupaten Merangin. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin saat ini sedang melakukan Revisi RTRW Kabupaten Merangin yang ditargetkan akan selesai pada akhir 2022.
Donny Iskandar selaku Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Pemerintah Hukum dan Politik yang juga hadir dalam acara tersebut mengungkapkan, “harapan kami, pembangunan Bendungan Merangin dapat segera dilaksanakan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Merangin karena Bendungan ini dapat membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.” [SH I Fajar]
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Arvi Argyantoro dan Tim Direktorat PPISDA melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan ke Bendungan Tugu di Trenggalek, Senin (20/3). Tim Direktorat PPISDA diterima Bupati Trenggalek H. Mochamad Nur Arifin dengan didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Ramlan dan PPK Bendungan Tugu, BBWS Brantas, Ditjen. SDA Yudha Tantra Ahmadi. Di sela-sela kunjungan, Direktur PPISDA menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Trenggalek perihal Permohonan Pemanfaatan
Bendungan Tugu untuk PLTMH dan PLTS. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan PLTMH dan PLTS Bendungan Tugu dengan skema KPBU.
Saat pendampingan kunjungan ke Bendungan Tugu, Bupati Trenggalek menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan pada tahun 2025 sebesar 23% yang ditetapkan oleh Pemerintah dan tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2018-2027. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah penggunaan solar panel di beberapa area di Kantor Bupati Trenggalek.
Bendungan Tugu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terletak di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Bendungan ini dibangun sejak Januari 2014 dengan menelan APBN sebesar Rp1,69 Triliun. Bendungan Tugu juga dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro atau PLTMH dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS, seperti yang direncanakan pada desain awal dan akan menggunakan skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan.
Berdasarkan informasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Bendungan Tugu yang berlokasi di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek memiliki manfaat reduksi banjir sebesar 25,75%, suplai air baku sebesar 12 liter/detik, suplai air irigasi untuk mengairi 1.250 Ha, dan potensi PLTMH sebesar 0,4 MW.
Pemanfaatan Bendungan Tugu sebagai PLTMH dan PLTS merupakan salah satu upaya optimalisasi fungsi bendungan selain reduksi banjir serta suplai irigasi dan air baku. Selain pemanfaatan tenaga air melalui PLTMH Bendungan Tugu, dapat dikembangkan juga pemanfaatan area genangan dan tubuh bendungan sebagai PLTS sehingga dapat meningkatkan kapasitas listrik yang dihasilkan.
Bupati Trenggalek menyebutkan beberapa potensi PLTMH dan PLTS yang dapat berasal dari Bendungan tugu yaitu rencana pembangunan bandara di Kediri dan tren penggunaan kendaraan listrik juga meningkatkan kebutuhan akan listrik. Selain pemanfaatan tenaga air melalui PLTMH Bendungan Tugu, dapat dikembangkan juga pemanfaatan area genangan dan tubuh bendungan sebagai PLTS sehingga dapat meningkatkan kapasitas listrik yang dihasilkan. Bendungan Tugu memiliki saluran darurat yang difungsikan apabila debit di hulu relatif besar. Saluran darurat tersebut didesain untuk dapat mengalirkan debit dengan periode ulang 25 tahun (Q25). Apabila debit di hulu semakin besar, maka digunakan pelimpah/spillway untuk mengalirkan kelebihan debit. Spillway didesain untuk mengalirkan debit dengan periode ulang 100 tahun (Q100).
Usai kunjungan di lokasi Bendungan Tugu, rombongan bergegas ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk melakukan rapat koordinasi. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek; PPK Bendungan Tugu, BBWS Brantas, Ditjen SDA; Perwakilan dari PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB); Perwakilan dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, dan Perwakilan dari DJPI.
Dalam skema KPBU, perhitungan tarif listrik akan sangat berpengaruh terhadap kelayakan proyek khususnya kelayakan proyek secara finansial. Selain itu, perlu diperhitungkan juga Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan pajak air permukaan apabila listrik yang dihasilkan akan digunakan untuk komersial. Namun demikian, apabila pengembangan PLTMH dan PLTS dari Bendungan Tugu tidak dilaksanakan melalui skema KPBU, perizinan diajukan oleh pihak yang akan mengelola infrastruktur PLTMH dan PLTS tersebut.
Pada dasarnya, Kementerian PUPR selaku Pemerintah Pusat mendukung pemanfaatan Bendungan Tugu untuk PLTMH dan PLTS. Namun demikian, untuk pemanfaatan Bendungan Tugu sebagai PLTMH dan PLTS dapat dilakukan melalui mekanisme KPBU ataupun melalui skema sewa, KSPI, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG, dan KETUPI. [IND/ANS I Fajar]
Adanya potensi listrik yang relatif besar di Bendungan Tiga Dihaji menjadi magnet bagi PT Brantas Abipraya (Persero) untuk ambil bagian dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan.
Bendungan Tiga Dihaji saat ini berstatus konstruksi dalam pengerjaan. Pembangunan bendungan dimulai pada akhir tahun 2018 dan diperkirakan selesai tahun 2025. Sementara kegiatan operasi akan dimulai tahun 2026 setelah proses penggenangan (impounding) dan izin operasi terbit. Rencananya, bendungan tipe urugan batu dengan inti tegak ini akan menjadi sumber air irigasi untuk lahan pertanian yang dialiri Daerah Irigasi (DI) Komering. Akan tetapi, dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan tampungan, Bendungan Tiga Dihaji juga akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku serta pembangkit listrik.
Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan ini memiliki potensi listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai PLTA dengan kapasitas mencapai 40 MW (4x10 MW). Adapun energi tahunan yang dapat dihasilkan mencapai 174 GWh
dengan Capacity Factor (CF) sebesar 52,14%. Selain itu, Bendungan Tiga Dihaji mempunyai potensi PLTS sebesar 23,4 MW dengan asumsi pemanfaatan 5% dari luas genangan bendungan 468 hektar. Nantinya, kuota kapasitas yang tersebar dalam Sistem Tenaga Listrik Wilayah Sumatera diproyeksikan dapat diisi oleh PLTA Tiga Dihaji sebesar 90 MW, sementara oleh PLTS Tiga Dihaji sebesar 50,1 MW dengan target COD tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030.
Adanya potensi listrik yang relatif besar di Bendungan Tiga Dihaji tersebut menjadi daya tarik bagi PT Brantas Abipraya (Persero) untuk ambil bagian dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) kepada Menteri PUPR melalui Surat Permohonan sebagai Pemrakarsa (Unsolicited) atas Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan pada Bendung/Bendungan Milik Kementerian PUPR tanggal 10 Februari 2021. Selanjutnya, Dokumen Pra Studi Kelayakan sebagai Pemrakarsa atas Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji disampaikan pada 26 Agustus 2021.
Proyek KPBU PLTA Tiga Dihaji 40 MW diindikasikan memiliki nilai investasi sebesar Rp789 Miliar. Proyek ini diusulkan menggunakan skema kontrak Build, Operate, Transfer (BOT) dengan masa konsesi 25 tahun. Skenario pengembalian investasi direncanakan melalui penjualan listrik. Tarif yang ditetapkan nantinya diproyeksikan untuk membiayai komponen Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), biaya Operasi dan Pemeliharaan (OP) Bendungan, Pajak Air, dan Biaya Konservasi.
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, proyek KPBU PLTA Tiga Dihaji 40 MW yang diusulkan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kemudian mengeluarkan Surat Izin Prakarsa Proyek Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan PLTA Tiga Dihaji 40 MW melalui Mekanisme KPBU (Unsolicited) pada 8 Maret 2022. Namun demikian, calon pemrakarsa diharapkan menambahkan lingkup proyek penyediaan PLTS terapung serta kegiatan OP Bendungan Tiga Dihaji. Pendanaan kegiatan OP bendungan bersumber dari pendapatan atas penjualan tenaga listrik kepada PT PLN (Persero).
PT Brantas Abipraya (Persero) selanjutnya diberikan waktu selama enam bulan sejak diterbitkannya surat izin Prakarsa untuk menyampaikan dokumen Studi Kelayakan, dokumen mengenai kemampuan keuangan dan pengalaman yang paling mutakhir, serta usulan bentuk kompensasi. Selama jangka waktu tersebut, Kementerian PUPR juga tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan studi kelayakan pada infrastruktur ketenagalistrikan. (NQ I Istimewa)
Daerah Irigasi (DI) Komering terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan Kabupaten Way Kanan, Lampung. DI Komering memiliki potensi mengairi lahan seluas ±120.000 Ha, namun hingga saat ini baru dapat mengairi jaringan irigasi fungsional seluas 59.148 Ha.
Pada DI Komering terdapat Bendung Gerak
Perjaya yang merupakan bagian dari prasarana jaringan Irigasi Komering yang membendung Sungai Komering untuk mengairi daerah Komering, Macak, Belitang, Bahuga juga Mucak kabau dan Tulang Bawang di daerah Lampung.
Bendung Gerak Perjaya memiliki dua (2) bangunan yaitu Bangunan Utama dan Bangunan Pelengkap. Pada bangunan utama terdapat pelimpah banjir, pembilas, tangga ikan, jembatan pelayanan, kolam olakan serta bangunan pengambilan yang dilengkapi dengan kantong lumpur. Sedangkan pada bangunan pelengkap terdapat rumah kontrol dan rumah generator. Bendung ini mulai beroperasi sejak tahun
1994 sehingga untuk rehabilitasi nya saat ini termasuk dalam pekerjaan Komering Irrigation Project Phase III (KIP) yang didanai melalui JICA Loan.
Dalam rangka meningkatkan luas jaringan irigasi hingga tercapainya luas potensial irigasi, maka diperlukan beberapa pembangunan infrastruktur penunjang lainnya, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan (OP). Ketersedian anggaran yang ada belum dapat memenuhi semua kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk hal-hal diatas, sehingga ini menjadi potensi ruang lingkup untuk pelaksanaan KPBU DI Komering. Melalui skema KPBU ini diharapkan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dapat melakukan inovasi teknologi sehingga
manajeman DI Komering dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan modern ( Smart Water Management ).
Untuk melihat langsung potensi-potensi yang terdapat di DI Komering dan mendapatkan informasi lebih detail, Dit. PPISDA pada tanggal 17-18 Maret 2022 melakukan Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan terkait adanya potensi KPBU dan dalam rangka persiapan Prastudi Kelayakan DI Komering, Sumatera Selatan. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry TZ, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, DJPI Arvy Argyantoro, Kepala BBWS VIII Sumatera, Ditjen.
Sumber Daya Air, Kabid Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA, BBWS Sumatera VIII dari Ditjen. SDA, Kabid Operasi dan Pemeliharaan, BBWS Sumatera VIII dari Ditjen. SDA; danKasatker Operasi dan Pemeliharaan, BBWS Sumatera VIII dari Ditjen SDA.
Proyek KPBU DI Komering ini direncanakan akan memasuki tahap transaksi pada Q1 2023, Financial Close pada Q3 2023, dan mulai konstruksi pada Q4 2023. Pada Minggu ke IV Maret 2022, PT Brantas Abipraya sebagai calon pemrakarsa akan menyampaikan Letter of Intent (LOI) beserta Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) yang mana selanjutnya akan dilakukan reviu FS oleh DJPI dan Ditjen. Sumber Daya Air khususnya terkait stakeholder mapping [NN I Fajar]
Kondisi Sub DI Belitang dengan kebun karet di sekitar saluran primer dan saluran sekundernya.
untuk mengendapkan sedimen halus yang terbawa masuk ke dalam saluran irigasi.
Proyek KPBU Unsolicited DI Komering yang diusulkan oleh PT Brantas Abipraya mencakup kegiatan Rehabilitasi juga Operasi dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi DI Komering seluas 59.148 Ha. Proyek tersebut akan dilaksanakan menggunakan skema RehabilitasiDesign-Build-Finance-Operate-Maintenance-Transfer dengan masa konsesi lima tahun, dengan dua tahun untuk pekerjaan rehabilitasi dan 3 tahun untuk pelaksanaan OP.
PT Brantas Abipraya telah menyiapkan konsep Letter of Intent (LoI) untuk disampaikan kepada Menteri PUPR dan saat ini sedang dalam proses pengajuan izin berinvestasi melalui KPBU kepada Kementerian BUMN serta pemenuhan kelengkapan Pra Feasibility Study (FS) Proyek KPBU Unsolicited DI Komering dengan checklist awal kelengkapan kajian Pra FS telah mencapai 58,9%.
Berdasarkan timeline yang disusun oleh PT. Brantas Abipraya, PQ dilaksanakan pada Q4 2022-Q1 2023, tanda tangan perjanjian KPBU Q2 2023, Financial Close pada Q3-Q4 2023, dan rehabilitasi dimulai Q3 2023-Q2 2025. Dengan skema pengembalian melalui Availability Payment (AP), maka pengembalian akan dibayarkan kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) apabila terdapat layanan yang diberikan oleh BUP. Sedangkan, apabila selama masa rehabilitasi tidak ada layanan yang diberikan maka AP tidak dapat dibayarkan.
Sebelumnya, Tim Direktorat PPISDA juga telah melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan ke DI Komering,
Sumatera Selatan pada tanggal 17-18 Maret 2022. DI Komering memiliki beberapa sub DI. Permasalahan yang terjadi salah satu sub DI pada DI Komering yaitu di Sub DI Bahuga Hilir belum terbangun jaringan tersier dan percetakan sawah. Untuk pengembangan Sub DI Way Hitam saat ini sedang dalam tahap Penentuan Lokasi (Penlok) dimana Land Acquisition and Resettlement Action Program (LARAP) atau Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali dan Detailed Engineering Design (DED) sudah disusun.
Pada Sub DI Muncak Kabau, terdapat bangunan seperti ferosemen dan talang yang sudah tidak berfungsi sehingga masyarakat menggunakan paralon untuk mengalirkan air. Permasalahan ini diharapkan dapat diselesaikan melalui skema KPBU diusulkan oleh PT. Brantas Abipraya.
Dalam pembahasan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan FS oleh PT. Brantas Abipraya. sebagai tindak lanjut, BBWS Sumatera VIII akan melakukan update AKNOP dengan memperhitungkan sarana dan prasarana operasional dan jalan inspeksi serta melakukan identifikasi terkait kegiatan rehabilitasi yang telah termasuk dalam kegiatan Komering Irrigation Project III melalui pembiayaan JICA dan rehabilitasi yang termasuk ke dalam lingkup KPBU. Sedangkan PT. Brantas Abipraya akan melengkapi Pra FS atau FS sesuai dengan masukan dari DJPI dan Ditjen. SDA yang kemudian akan disampaikan bersama dengan LoI kepada Menteri PUPR. [IND]
PT Brantas Abipraya (Persero) menyampaikan minatnya menggarap Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi (DI) Komering pada Maret (29/3) dalam pertemuan secara daring.
BENDUNG
Bangunan melintang alur sungai yang berfungsi untuk meninggikan muka air.
BENDUNG TETAP
Bendung yang tidak bisa dioperasikan untuk meniadakan pembendungan air.
BENDUNG GERAK
Bendung yang bisa melayani operasi untuk meniadakan pembendungan air.
BENDUNG GERAK PINTU
Bendung gerak yang terbuat dari pintu sebagai sarana operasi pembendungan air.
BENDUNG KARET
Bendung gerak yang terbuat dari tabung karet yang mengembang sebagai sarana operasi pembendungan air.
BENDUNG KARET ISI UDARA
Bendung karet yang menggunakan udara sebagai media pengisi tabung karet.
BENDUNG KARET ISI AIR
Bendung karet yang menggunakan air sebagai media pengisi tabung karet.
BENDUNG PEMBAGI BANJIR
Bendung yang dibangun di percabangan sungai untuk mengatur muka air sungai, sehingga terjadi pemisahan antara debit banjir dan debit rendah sesuai dengan kapasitasnya.
BANDUNG PENAHAN PASANG
Bendung yang dibangun di bagian sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, antara lain untuk mencegah masuknya air asin.
BENDUNG PENYADAP
Bendung yang digunakan sebagai penyadap aliran sungai untuk berbagai keperluan seperti untuk irigasi, air baku, dan sebagainya.
BENDUNGAN
Setiap penahan buatan, jenis urugan/jenis lainnya yang menampung air/dapat menampung air baik secara alamiah maupun buatan, termasuk pondasi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.
Nah, sekarang sudah tahu yang perbedaan kedua infrastruktur tersebut. Walau demikian, bendung dan bendungan memiliki kesamaan yakni sama-sama penampung air yang berperan dalam bidang sumber daya air seperti sebagai irigasi ataupun pencegahan banjir. Selain itu, kesamaan lainnya yakni keduanya sama-sama membendung aliran air sungai.
Embung Jakabaring, Palembang