Gaya Kekuasaan Politik Patrimonial Oleh : Tamrin Kiram*
T
erdapat dua gaya kekuasaan di Indonesia, diantaranya bergerak secara sentrifugal dan bergerak secara sentripetal. Gaya kekuasaan sentrifugal adalah bentuk penggunaan kekuasaan yang menjauhi pusat kehidupan politik, sedangkan gaya kekuasaan sentripetal justru mendekati kekuasaan politik. Perbedaan kedua gaya tersebut dipengaruhi oleh bentuk persepsi masyarakat tentang pengertian kekuasaan itu sendiri, serta cara untuk berhubungan dengan kekuasaan tersebut. Kedua pertanyaan ini merupakan wilayah filsafat atau pemikiran politik, kajian kedua bidang ilmu ini adalah untuk menjelaskan hakikat sesuatu serta bagaimana manusia berinetraksi dengan sesuatu tersebut. Pertanyaan tentang apa merupakan bidang kajian filsafat teoritis, sedangkan pertanyaan tentang bagaimana merupakan wilayah kajian bidang filsafat praktis. Kedua bidang kajian ini melengkapi satu sama lainnya, manusia berinteraksi jika terdapat kejelasan obyek yang menjadi sarana interaksi tersebut. Praktek kekuasan politik di Indonesia lebih banyak dilakukan melalui gaya sentripetal daripada gaya sentrifugal, orientasi kekuasaan politik yang terpusat pada kewenangan presiden lebih banyak mempengaruhi bentuk relasi kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bentuk gaya kekuasaan politik ini merupakan implikasi dari negara kesatuan yang menempatkan kewenangan utama berada di pemerintah pusat, sedangkan sisa kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah. Artinya, aturan-aturan hukum yang tidak dibuat o l e h pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah. D i samping faktor pelaksanaan bentuk negara kesatuan, terdapat faktor lain berupa konsep kekuasaan tradisional yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaaan bentuk pemerintahan. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara bentuk negara, bentuk ...sambungan dari halaman 6 Menurutnya yang dilihat dari seorang aktivis bukanlah dari seberapa cepat seorang mahasiswa menamatkan masa studinya. Melainkan torehan kontribusi yang telah dilakukan selama menjadi mahasiswa. Transparansi persyaratan administrasi seleksi BAK justru menjadi sorotan bagi Abdis, ia menilai bahwa pihak BEM KM Unand kurang transparan dan kurang adil dalam menentukan persyaratan BAK. Meskipun pihak BEM telah melakukan konsolidasi sebelum penetapan
pemerintah dan sistem pemerintahan. Bentuk negara digunakan untuk membedakan antara negara kesatuan dengan negara federal, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk republik dengan bentuk kerajaan, sedangkan sistem peerintahan dibedakan antara sistem presidensial dengan sistem parlementer. Meskipun sudah terdapat kesepakatan tentang republik sebagai bentuk negara dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 10 Juli 1945, tetapi praktek bentuk kerajaan tidak pernah hilang dari masyarakat Indonesia. Setidaknya, hal tersebut dapat dijelaskan dari bentuk munculnya kerajaan lama yang diperbarui saat ini, seperti Sunda Empire sebagai bentuk pengembalian kebesaran Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, klaim pewarisan Kerajaan Mulawarman di Kalimantan Timur, pewarisan Kerajaan Majapahit oleh Kerajaan Agung Sejagat di Purwerojo, serta klaim pendirian kerajaan baru lainnya di Tangerang dan Bali. Orientasi kerajaan dapat dijelaskan dalam bentuk kekuasaan yang dimaknai oleh masyarakat Indonesia. Pertama, kekuasaan tersebut bersifat konkrit, wujud kekuasaan
penambahan masa studi BAK, namun transparansi penilaian lainnya masih kurang cukup. Melihat sejumlah UKM di Unand yang memiliki konsentrasi dibidang yang berbeda-beda, sehingga jika persyaratan BAK disamakan hal tersebut dirasa kurang adil. Seperti salah satu poin penilaian BAK berupa kegiatan untuk terjun ke masyarakat, sedangkan ada beberapa UKM yang tidak bergerak pada hal tersebut. “Adanya penilaian untuk terjun langsung ke masyarakat. Sedangkan UKM saya lebih terkonsentrasi pada berpikir dan bernalar, tidak ada ikut lomba yang mendapatkan juara ini itu,” tambahnya.
dapat dilihat dalam bentuk yang bisa dilihat. Kedua, jumlah kekuasaan tersebut terbatas, permainan kekuasaan adalah seperti zerosum game (jika ada yang menang, maka ada yang kalah). Ketiga, sumber kekuasaan berasal dari salah satu sumber serta memancar ke daerah lingkaran sekitarnya. Semakin jauh jarak dari pusat kekuasaan akan semakin sedikit jumlah kekuasaan yang dimiliki. Keempat , penggunaan kekuasaan tidak dipertanyakan secara moralitas. Kekuasaan merupakan dasar pembentukan moral masyarakat bukan sebaliknya. Pemaknaan bentuk kekuasaan yang konkrit, berjumlah terbatas, berasal dari satu sumber dan tidak bisa dinilai secara moral ini tidak hanya dalam bentuk filsafat teoritis, tetapi juga dalam bentuk filsafat praktis yang membentuk berbagai kerajaan baru di Indonesia. Meskipun pihak yang mendukung kerajaaan sebagai bentuk negara hanya lima suara, kalah suara dibandingkan dengan pihak yang memilih republik sebanyak 55 suara pada sidang PPKI 9 Juli 1945, namun gaya kekuasaan tidak mengalami perubahan menjadi sentrifugal. Beberapa bentuk gaya kekuasaan sentrifugal diantaranya, pertama , kekuasaan bersifat abstrak. Wujud kekuasaan tidak bisa dilihat tetapi hanya bisa dirasakan dalam pola interaksi manusia. Pola interaksi manusia bisa menjelaskan hubungan kekuasaan dari cara mempengaruhi atau dipengaruhi untuk berbuat atau tidak b e r b u a t sesuatu sejalan d e n g a n keinginan orang lain. K e d u a , kekuasaan berjumlah tidak terbatas serta bisa diperoleh dari sumber lain di luar kehidupan politik. Ketiga, kekuasaan berasal dari banyak sumber tidak hanya berasal dari elit politik, tetapi bisa dari luar lingkaran sistem politik serta bisa mendorong orang lain untuk melakukan gaya sentrifugal menjauhi pusat kekuasaan politik. Keempat, praktek kekuasaan dibangun atas dasar Perasaan adanya ketidakadilan karena adanya kepentingan internal BEM mengenai BAK telah tercium oleh beberapa kalangan mahasiswa PKM Unand pada masa kepemimpinan Ismail Zainudin yang saat itu akan dibuat hak istimewa berupa Wapres BEM KM akan menjadi BAK (otomatis) sama seperti presma dan ketua UKM lainnya. Berdasarkan ancang-ancang kebijakan saat itu, UKM Unand melakukan diskusi bersama BEM KM Unand. Karena hal tersebut mendapat penolakan, kebijakan tersebut tidak jadi disahkan. Terlepas dari permasalahan Faizil, BEM KM Unand selayaknya lebih gencar dalam menyebarluaskan informasi. Belum
Dok. Pribadi moral, melahirkan kekuasaan politik bukan sebaliknya. Gaya kekuasaan sentrifugal disebut juga sebagai bentuk kekuasaan modern, tetapi gaya tersebut tidak muncul seiring berdirinya lembaga politik modern. Praktek gaya kekuasaaan sentripetal tidak hanya melahirkan hubungan ketergantungan relasi politik antara pemilik kekuasaan dengan tuna kekuasaan, namun juga melahirkan sisi patrimonial dan neo-patrimonial dalam sistem politik. Hierarki tegar dalam gaya kekuasaan sentripetal menciptakan pola hubungan patronase dalam politik. Terdapat patron sebagai pusat pemilikan sumber kekuasaaan, baik kekuasaan simbolik maupun kekuasaan lainnya dalam bentuk modal sosial, ekonomi dan budaya serta klien yang menjadi sasaran distribusi sumber kekuasaan tersebut. Hubungan patron dengan klien dalam pola patronase politik difasilitasi oleh adanya penghubung (broker). Hubungan kesetiaan politik yang diberikan oleh klien kepada patron dipengaruhi oleh ketersediaan sumber kekuasaan yang ada. Patronase politik tidak hanya menjadi pola hubungan partai politik, tetapi juga menjadi pola hubungan antara partai politik dengan pemerintah. Meskipun terdapat pelanggaran Pasal 55 UU No. 14 Tahun 2008 tentang kebohongan publik yang dilakukan oleh pendiri berbagai “kerajaan lama” serta modus kepentingan ekonomi lainnya, tetapi berbagai kasus berdirinya “kerajaan lama” ini berjalan seiring dengan kasus terjadinya mega korupsi di berbagai BUMN dalam “kerajaan karu”. Meskipun terdapat perbedaan antara lembaga politik yang dibangun oleh masing-masing “kerajaan”, tetapi terdapat persamaan bentuk gaya kekuasaan sentripetal yang menghubungkan patron, klien dan medium penghubung (broker) di dalamnya .
*P enulis merupak an Dosen *Penulis merupakan ultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fak akultas PolitikUniversitas Andalas meratanya informasi yang ada membuat kampus sedikit “panas” akan kebijakan baru ini. Seorang mahasiswa bernama Hadi (bukan nama sebenarnya) merasa transparansi BEM dalam membuat keputusan ini sangat kurang. “Harusnya BEM dapat memastikan bahwa semua KM Unand telah terjangkau oleh informasi persyaratan BAK agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya,” tuturnya. Hadi berharap dalam memutuskan kebijakan mengenai KM Unand BEM harus lebih transparan sehingga tidak memudarkan kepercayaan masyarakat Gifra, Efi, Unand kepada BEM. Ariesta, Aat, Rahma, Nadya,
