Jembatan Ampel Mulai Dibongkar

KAJEN - Jembatan Ampel di jalur Pantura Siwalan Kabupaten Pekalongan akan mulai dibongkar, Selasa (18/7) hari ini. Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas, Satlantas Polres Pekalongan melakukan rekayasa arus lalu lintas. Jika arus kendaraan padat, contra flow akan dilakukan.

“Rencana pelaksanaan rekayasa arus Jembatan Ampel yang akan dibangun mulai besok (hari ini). Sampai hari ini, kita koordinasi dengan pengembang, agar perangkat atau alat-alat yang akan digunakan untuk rekayasa arus disiapkan terlebih dahulu karena memakan waktu lama dan membutuhkan personel banyak,” ujar Kanit Turjawali Satlantas Polres Pekalongan, Ipda Turkhan, Senin (17/7).

Dikatakan, situasi arus lalu lintas di jalur Pantura Kabupaten Pekalongan selama ini fluktuastif. Oleh karena itu, jika memungkinkan Satlantas Polres

Pekalongan akan melakukan contra flow, baik dari arah barat maupun timur.

“Mana yang arusnya padat kita lakukan contra flow sebagai jaminan agar arus lancar dan terjamin keamanannya,” katanya.

Dikatakan, jembatan darurat akan dipasang di sebelah utara jembatan yang akan dibongkar untuk membantu arus dari arah barat. Namun, kekuatan jembatan darurat ini hanya 4 ton, sehingga kemungkinan hanya mobil kecil yang bisa melintasinya.

Sedangkan, kendaraan besar dan angkutan barang dialihkan ke jembatan sebelah selatan, sehingga diperluka adanya rekayasa arus. “Polanya seperti saat pembongkaran Jembatan Pait dulu. Kendaraan besar menggunakan satu jalur di jembatan sebelah selatan yang belum dibongkar, sebab yang dibongkar terlebih dulu jembatan sebelah utara,” ujar dia.

■ Petugas Siaga

Untuk mengatur arus lalu lintas, personel akan disiagakan di jalur Pantura dan di titik jembatan tersebut. Sebanyak lima personel akan disiagakan di sebelah barat, dua personel di lokasi jembatan, dan lima personel di sebelah timur. Setiap dua jam sekali, personel tersebut akan diganti. “Setiap harinya personel akan melaksanakan kegiatan pengaturan di Jembatan Ampel yang akan diperbaiki,” ujarnya. Disebutkan, diperkirakan perbaikan Jembatan Ampel me-

Biaya Perjalanan Ibadah Haji Gratis

KAJEN - Pemkab Pekalongan membuat Perda Nomor 7 Tahun

2017 yang mengatur perjalanan ibadah haji mulai dari kabupaten ke embarkasi maupun ke debarkasi. Dalam Perda tersebut, jamaah calon haji tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun untuk biaya transportasi ke Solo, dan naik pesawat ke Madinah.

“Semua sudah ditanggung pemerintah Kabupaten Pekalongan,” terang Bupati Pekalongan

Asip Kholbihi saat membuka

Manasik Haji II bagi 620 Jamaah

Calon Haji Kabupaten Pekalongan di Masjid Al Muhtarom, Senin (17/7).

Dalam kesempatan itu, bupati juga menginformasikan bahwa di Kabupaten Pekalongan telah ada lembaga amal zakat infak shodaqoh (LAZIS), baik milik pemerintah maupun organisasi masyarakat seperti NU maupun Muhammadiyah.

“Untuk itu, saya mengharapkan para calon jamaah haji dapat berperan untuk menyisihkan rezekinya ke LAZIS yang ada.

Karena sumber pembangunan itu tidak hanya dari APBD tetapi juga dari iuran kita semua, baik berupa zakat, shodaqoh, maupun infak untuk membangun

Kabupaten Pekalongan,” ujarnya. Bupati mengharapkan kepada seluruh jamaah calon haji untuk mengikuti kegiatan manasik secara baik. “Ampun ngan- tuk, ampun guyonan njeh Bapak/Ibu. Karena manasik haji ini adalah ilmu yang sangat penting. Amal itu kalau tidak didasari dengan ilmu, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Emaneman, njeh! Apalagi jamaah haji,” pesannya. Sedangkan, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Pekalongan, Fauzan Asyari, menjelaskan, total jamaah calon haji Kabupaten Pekalongan yang akan diberangkatkan tahun 2017 ini sebanyak 620 orang. Pemberangkatannya akan dibagi dalam tiga kloter dan dua gelombang. Untuk gelombang pertama yakni kloter 7 sebanyak 360 orang dengan jadwal pemberangkatan makan waktu empat bulan. Menurutnya, rambu-rambu sudah ada, namun masih ada kekurangan. Oleh karena itu, perbaikan yang direncanakan mulai kemarin, diundur hari ini.

“Rambu penunjuk arah untuk memecah arus dari arah barat belum ada. Mobil kecil masuk ke kiri, mobil besar masuk ke kanan jalur utama. Dari timur, tanda-tanda kegiatan proyek masih kurang. Jadi pengendara agar memperlambat jauh sebelum memasuki Jembatan Ampel,” katanya. “Semuanya saja yang akan melintas di Jembatan Ampel jalur Pantura harap berhati-hati. Kalau bisa agar jembatan bisa cepat dilaksanakan, truk besar menghindari jembatan ini. Mobil kecil bisa memutar arah melalui jalur alternatif Gumawang, Wiradesa ke arah selatan dari arah timur. Demikian dari arah barat lewat Sipait,” imbuhnya.■ haw-ad pada tanggal 28 Juli 2017, tepatnya pukul 08.00 WIB di Pendapa Rumah Dinas Jabatan Bupati Pekalongan. “Kloter 7 ini, semuanya jamaah dari Kabupaten Pekalongan,” kata Fauzan.

Sedangkan untuk gelombang dua, terbagi dalam kloter 50 dan kloter 51. Untuk kloter 50 sebanyak 104 jamaah Kabupaten Pekalongan tergabung dengan jamaah dari Tegal sebanyak 251 orang. Kloter ini akan diberangkatkan pada tanggal 11 Agustus 2017. “Di hari yang sama, jamaah calon haji yang sebanyak 156 orang juga akan diberangkatkan bersama 199 jamaah calon haji asal Brebes, tergabung dalam kloter 51,” tandas Fauzan.■ haw-ad

Puluhan Tambak Jebol Dihantam Gelombang

PEMALANG - Akibat terjangan gelombang besar dan kurangnya penghijauan, puluhan tambak milik petani di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami jebol. Imbasnya tambak-tambak tersebut tidak bisa lagi digunakan. Di sisi lain muara saat ini justru sudah tidak terpakai lagi karena tertutup endapan lumpur. Untuk mengatasi hal itu Ikatan Penyuluh Kehutanan In- donesia (Ipkindo) melakukan penanaman ribuan pohon bakau, Senin (17/7). Ketua DPW Ipkindo Jawa Tengah, Susilo, menyatakan penghijauan merupakan rangkaian kegiatan Hari Lingkungan Hidup, sedangkan puncak kegiatannya akan dilakukan di Baturaden. Penghijauan tidak hanya dilakukan di Pemalang saja. Tapi juga di Rembang, dimana mas- ing-masing yang ditanam adalah 10 ribu bibit mangrove. Untuk di Pemalang 4000 ditanam saat kegiatan, sedangkan 6000 lainnya akan dilakukan oleh masyarakat.

“Kami melakukan penghijauan bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah didukung pemerintahan desa, Desa Limbangan dipilih karena lokasinya merupakan bekas tambak dengan abrasi yang sangat tinggi,”jelasnya.

■ Abrasi Tinggi

Senada Ketua DPD Ipkindo Kabupaten Pemalang, Sudirman, membenarkan jika tingkat abrasi di Limbangan sangat tinggi terbukti saat ini sudah ada tambak-tambak petani yang jebol dan menjadi muara karena abrasi. Sehingga diharapkan dengan penghijauan pohon mangrove akan mengurangi hantaman ombak.

Untuk di Kabupaten Pemalang titik abrasi kurang lebih ada 10 titik yang tersebar di sepanjang pantai dengan luasan ratusan hektar, sedangkan penghijauan di Desa Limbangan

“Untuk kecamatan yang alat rekamnya mengalami kerusakan, pemohon bisa melakukan perekaman di Disdukcapil atau kecamatan tetangga. Namun, sebagian besar datangnya ke sini. Itu juga menjadi salah satu faktor membludaknya pemohon di sini (Disdukcapil),” ujar Bambang.

Disebutkan, hingga saat ini jumlah pemohon e-KTP masih cukup banyak, meskipun sudah ada penutunan dibanding saat Lebaran lalu. Pemohon yang bisa mencetak e-KTP diutamakan yang sudah melakukan perekaman dari Oktober 2016 kebelakang. Bagi pemohon pemula, maka akan mendapatkan surat keterangan pengganti e-KTP (Suket). “Untuk blangko saat ini masih ada sekitar 12 ribu. Sedangkan pemohon yang masih menggunakan Suket sekitar 24 ribu,” terang dia. Dikatakan, petugas di Disdukcapil berusaha maksimal untuk melayani pemohon. Dalam sehari rata-rata mampu melayani 350 pemohon dan itu bisa diselesaikan, meskipun harus lembur hingga sore hari. “Bagi e-KTP yang sudah dicetak dan belum diambil pemiliknya, maka mulai Senin hari ini akan kita kirim ke kecamatan, sehingga bisa diambil di kecamatan,” imbuhnya. ■ haw-ad direncanakan untuk luasan 10 hektar. Bahkan di wilayah Mojo ada hutan mangrove yang sudah jadi. Namun mulai rusak. Hal ini disebabkan sering dihantam air pasang yang membawa pasir sehingga menutup tanaman yang ada, padahal media yang baik untuk tanaman mangrove adalah campuran antara tanah berlumpur dengan pasir.

Ke depannya tanah-tanah tak bertuan ataupun tanah timbul akan diupayakan untuk ditanami dengan mangrove sebagai penghijauan untuk mengurangi ancaman abrasi.

Sementara Abdulrahman, warga Limbangan yang sekaligus karyawan Koperasi Perikanan Darat Desa Limbangan, menegaskan kembali sebenarnya masyarakat ingin muara yang sekarang sudah tidak dapat digunakan lagi karena tertutup endapan lumpur dapat diperbaiki. Sebab tambak-tambak yang sekarang jebol karena terhantam abrasi tidak bisa dijadikan muara meski berhubungan langsung dengan laut.■ Obo-ad

ANTRE: Akibat ruang sempit, Disdukcapil menyediakan kursi dilengkapi tratak untuk memberi kenyamanan bagi warga yang antre mengurus dokumen administrasi kependudukan.■ Foto: Hadi Waluyo-ad

Pemkab akan Tindaklanjuti

Hasil Temuan BPK

BATANG - Pemkab Batang akan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan rekomendasi yang ada. Selain itu, diperlukan upaya yang maksimal untuk menindaklanjuti atas semua temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, dan sekaligus memperbaiki pelaksanaan APBD yang masih kurang maksimal.

Demikian disampaikan Bupati Batang Wihaji dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang pada acara persetujuan bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Batang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Imam Teguh Raharjo di Gedung Dewan, Senin (17/7).

Selain dua langkah di atas, Wihaji menilai perlunya evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Batang sesuai tugas pokok dan fungsi OPD terkait.

“Di masa yang akan datang diharapkan kita dapat melakukan langkah-langkah yang tepat guna untuk dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari auditor atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Batang,” ujar Wihaji.

Dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan, lanjut dia, diketahui bahwa selisih lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2016 yang sekaligus menjadi saldo awal tahun 2017 adalah sebesar Rp 93.695.845.353,96. Angka ini selanjutnya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun perubahan APBD tahun 2017, disamping laporan realisasi semester pertama APBD Tahun 2017 dan prognosis enam bulan berikutnya.

“Dengan ditetapkannya persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam tahun anggaran berjalan, posisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2016, kinerja pemerintah Kabupaten Batang tahun 2016, serta kekayaan pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran,” tandas Wihaji.■ haw-ad

n Proyek Normalisasi Banjir Kanal Timur