Penataan Aset Buruh Keseriusan

CILACAP – Penataan aset Pemerintah Kabupaten Cilacap masih membutuhkan penanganan serius. Sebagai contohnya, aset yang menjadi kewenangan desa,saat ini masih banyak yang belum jelas pengelolaannya.

Kondisi ini di antaranya akibat aset seperti tanah bengkok yang lokasinya berada di wilayah terpisah. Permasalahan inilah yang belum lama ditemukan oleh

Komisi A DPRD Cilacap ketika turun ke lapangan. Wakil Ketua Komisi A DPRD Cilacap, Romelan bahkan menyakini, carut marutnya aset lahan ini hampir terjadi disemua

APBD-P Molor, DPRD Buka

Komunikasi dengan Bupati

PURBALINGGA-DPRD akan membuka komunikasi dan melakukan konsultasi dengan Bupati Tasdi, terkait jadwal penetapan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2017 yang tertunda. Komunikasi tersebut juga dilakukan sehubungan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Tongat, Senin (17/7). Dia membantah adanya anggapan jika dewan menunda-nunda atau “menyandera” penetapan APBD Perubahan. “Ada sejumlah hal yang harus dikomunikasikan termasuk keluarnya PP Nomor 18 tahun 2017,” ungkapnya, PP 18 tahun 2017 mengatur tentang kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Jika mengacu aturan tersebut anggota dewan akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 35 juta/bulan, pimpinan dewan sekitar Rp 43 juta/bulan dan ketua dewan sebesar Rp 52 juta/bulan. Itu termasuk tunjangan transportasi. Sebelumnya naggota dewan hanya menerima pendapatan sebesar Rp 20 juta/bulan, pimpinan dewan Rp 28 juta/bulan dan ketua dewan Rp 36 juta/bulan. “Anggaran kenaikan tunjangan 45 anggota dewan yang besarnya mencapai Rp 6 miliar masuk dalam APBDP Tahun 2017,” terangnya. ■ ST-ad desa. “Beberapa persoalan yang butuh penanganan secepatnya seperti pada pengelolaan dan inventarisasi aset berupa lahan, ada lagi menyangkut sertifikasinya serta pemanfaatan aset yang bukan peruntukannya,” tutur Romelan kepada wartawan, Senin (17/7). Dia mengungkapkan, di antara sampel persoalan berdasarkan in- ventarisasi pihaknya adalah adanya tanah bengkok Pemerintah Desa Mentasan Kecamatan Kawunganten yang ternyata berada di kecamatan lain, yakni Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari.

Akibatnya, pemerintah desa Mentasan kesulitan dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang luasnya sekitar 30 hektar. “Karena terkendala biaya yang harus dikeluarkan lebih tinggi. Padahal pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkatnya,” tutur Remelan.

Menurutnya, semakin ironis karena lahan aset desa Mentasan tersebut kini telah beralih fungsi menjadi permukiman yang dihuni sekitar 100 kepala keluarga. ”Ini butuh penanganan segera dari pemerintah. Walaupun tanah tersebut disewakan, tapi tetap tidak dapat memberikan kontribusi maksimal seperti halnya apabila lahan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan produktif,” jelas dia.

Pihaknya mendesak, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus segera menyelesaikan persoalan ini. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Pemkab Cilacap dapat memfasilitasi tukar guling lahan antara pemerintah desa dengan masyarakat. ■ Ady-ad

Kapolres Beri Penghargaan Anggota & Warga

CILACAP – Untuk memacu peningkatan kinerja kepolisian, Kapolres Cilacap AKBP Yudho Hermanto memberikan penghargaan kepada sejumlah anggotanya yang dianggap berprestasi.

Penghargaan seperti yang diberikan kepada 12 anggota lalu lintas karena prestasinya menangkap pelaku pencurian handphone beberapa waktu lalu, penangkapan pelaku jambret, penangkapan truk yang membawa minuman keras serta berhasil mengungkap kasus tabrak lari.

Dalam penghargaan ini, Kapolres turut memberikannya kepada empat warga masyarakat yang ikut membantu dalam pengungkapan beberapa kasus tersebut. Penghargaan lain diberikan kepada anggota lantas Aiptu Galih Sucahyo yang mendapatkan mendali perak pada pertandingan tinju kelas amatir serta Bripda Shintia Noris sebagai peserta peringkat pertama dalam Dikbangpers Pawang Deteksi narkoba. Berikutnya, delapan anggota Reserse kriminal diberikan penghargaan karena prestasinya mengungkap kasus pencurian Alfamart di wilayah Cilacap. Termasuk dua Polwan anggota Re- serse Narkoba yang dinilai berhasil menggagalkan peredaran narkoba yang akan dimasukkan ke Lapas Nusakambangan serta seorang anggota Satbinmas Polres Cilacap Aipda Joko Kuswadi. Djoko diberi penghargaan karena sikap disiplin melaksanakan pengamanan pagi dan apel pagi di Nusakambangan, kendati yang bersangkutan dalam keadaan sakit stroke. Selain anggota yang berprestasi dalam tugas, kapolres juga memberikan penghargaan kepada Bagian atau Staf serta Polsek jajaran dan asrama Polri yang terpilih sebagai juara dalam lomba kebersi- han serta penghargaan terbaik dalam penyelenggaraan stand Police Expo yang digelar dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 71 tahun 2017. Penghargaan ini diberikan saat apel pagi Senin (17/7) di halaman mapolres. Turut mendapatkannya, Polsek Dayeuhluhur sebagai Polsek terbaik dalam PSBD (Polsek Sebagai basis Deteksi).

“Penghargaan ini diharapkan bisa menjadikan motivasi baik bagi anggota yang bersangkutan atau kepada anggota yang lain dalam melaksanakan tugas kepolisian,” tutur kapolres. ■ ady-ad

468 Anak Terima Kartu Purbalingga Pintar

PURBALINGGA –Sebanyak

468 Anak Usia Sekolah-Tidak Sekolah (AUS-TS) menerima Kartu Purbalingga Pintar (KPP). Kartu tersebut diberikan kepada anak dari keluarga tidak mampu. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tasdi di Pendapa Dipokusumo, Senin (17/7).

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Purbalingga Heriyanto mengatakan penerima yang mendapat jalur Pendidikan Fomal sebanyak 174 anak, terdiri dari 110 SD/MI dan 64 SMP/MTS. Sementara itu, Pendidikan Non-Formal / kesetaraan sebanyak 294 anak, terdiri 156 anak kejar paket A dan 158 kejar paket B.

Bupati Tasdi mengungkapkan keprihatinannya karena dirinya masih menjumpai anak usia sekolah tidak sekolah. “Wajib belajar sebilan tahun juga mana, saya cek ke lapangan juga masih banyak AUS-TSnya,” ungkapnya.

Bupati mengatakan untuk setiap program yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk dilaksanakan dengan baik.“Saya akan memonitor setiap kegiatan melalui gebrak gotong rotong dan sholat subuh berjamaah, jadi tak cuma launching, tapi bagaimana pelaksanaannya,” katanya. Dia juga mengimbau masyarakat, khususnya orang tua untuk mendukung anaknya sekolah dan tidak menyalahgunakan penggunaan KPP. Ali Mukti, penerima KPP dari Kertanegara mengatakan senang mendapatkan bantuan dan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. “Tadinya saya sempat berhenti karena tidak ada biaya, dengan KPP saya dapat sekolah lagi di SMP 1 Kertanegara,“ ungkapnya. ■ ST-ad

Lupa Matikan Tungku, Lima Rumah Terbakar

PURBALINGGA -Lima rumah milik warga di Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga, Senin (17/7) dini hari terbakar. Api diduga berasal dari tungku yang ada di dapur rumah milik Muhasin (60) warga RT 5 RW 1. “Dia lupa mematikan api saat memasak air karena ketiduran. Akibatnya api menjalar dan membakar rumah,” kata Darmin, warga setempat.

Saat kejadian anak korban bermana Rusmiati (34) sempat terbangun dan berteriak minta tolong. Tetangga yang terbangun lalu mencoba memadamkam api. Namun api malah semakin bertambah besar, “Api juga menjalar ke rumah warga yang lain,” terang- nya. Tidak tanggung-tanggung empat rumah yang lain ikut dijilat si jago merah. Masing-masing rumah milik Martosim (65),Jarwo (47), Saryono (60), dan Riyanto (57).

Tak lama kemudian petugas pemadam kebakaran langsung diturunkan untuk memadamkan api. Lima rumah tersebut sebagian sudah rusak karena terbakar. “Kerugian akibat kejadian tersebut mencapai sekitar Rp 300 juta.

Warga yang rumahnya terbakar sementara mengungsi ke rumah saudara,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purbalingga Satya Giri Podo.■ ST-ad

SIMULASI REKAYASA ARUS: Polisi melakukan simulasi rekayasa arus lalu lintas untuk menghadapi pembongkaran Jembatan Ampel di jalur Pantura Siwalan Kabupaten Pekalongan.■ Foto: Ist/ad

Alat Rekam E-KTP di Enam Kecamatan Rusak

KAJEN - Alat rekam e-KTP di enam kecamatan di Kabupaten Pekalongan mengalami kerusakan, di antaranya di Kecamatan Kedungwuni, Karanganyar, Kesesi, Bojong, dan Wiradesa. Sesuai regulasi yang ada, Pemkab Pekalongan tidak bisa memperbaiki kerusakan alat tersebut, sebab alat itu milik Pemerintah Pusat yang belum dihibahkan ke pemda.

“Kerusakan bervariasi, ada yang tidak bisa merekam iris mata dan sebagainya. Kerusakan ini sudah terjadi sekitar dua bulan. Pemda tidak boleh memperbaikinya, sebab alat itu milik pusat yang belum dihibahkan ke daerah. Perbaikannya harus menggunakan dana APBN,” terang Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan, Bambang Supriyadi, Senin (17/7).

Oleh karena itu, perbaikan kerusakan alat rekam e-KTP tersebut tidak segera diperbaiki, karena menunggu proses perbaikan dari pusat. Padahal, menjelang dan usai Lebaran lalu, pemohon e-KTP di Kabupaten Pekalongan membludak hingga 100 persen.

Dalam sehari, saat Lebaran kemarin warga yang mengurus dokumen administrasi kependudukan, seperti KTP elektronik mencapai 600 orang. Jika kondisi normal, jumlah pemohon sekitar 300-an orang.