BERITA UTAMA
AKM & SURVEI KARAKTER, Jurus Jitu Perbaikan Mutu Pendidikan Di Indonesia
P
ngembangan Pendidikan di Indonesia tidak pernah lepas dari pembaharuan kurikulumnya. Dalam tiap periode tertentu kurikulum selalu mengalami proses evaluasi. Bahkan tak sedikit yang beranggapan bahwa kurikulum itu berganti seiring pergantian pemangku kebijakan. Salah satu perubahan yang terbaru yaitu program “Merdeka Belajar” yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Program ini meliputi 4 kebijakan yaitu (1) menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menjadi penilaian atau asesmen yang teknisnya diserahkan kepada sekolah. Ujian penentu kelulusan siswa ini bisa dilakukan secara tertulis atau bentuk lain yang dianggap lebih komprehensif, misalnya tugas kelompok, portofolio, atau bentuk lain yang lebih memberdayakan siswa. (2) menghapus Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. (3) RPP akan dipersingkat hanya 1 halaman, berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan assesmen. (4) kebijakan PPDB lebih fleksibel dengan mempertimbangkan ketimpangan akses dan kualitas diberbagai daerah (tidak termasuk daerah 3T). Pada kebijakan kedua, asesmen kompetensi minimum dan survey karakter diberikan pada pertengahan jenjang sekolah, seperti kelas IV, VIII,
4
SPIRIT 10 Edisi VI - Januari 2021
Oleh: Mohammad Dedik Setiawan
dan XI sehingga tidak menjadi basis penilaian siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dalam asesmen ini ada tiga kemampuan yang dinilai yaitu literasi (nalar dan bahasa), numerasi, dan karakter. Penilaiannya mengacu pada standar internasional, seperti Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMMS). Kebijakan ini mulai berlaku pada 2021. Program for International Student Assessment (PISA) merupakan survei rutin yang menjadi rujukan sebagai evaluasi kualitas pendidikan di dunia. Survei ini diselenggarakan oleh organisasi yang ber-fokus pada kerja sama dan pembangunan ekonomi. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), PISA dilakukan setiap tiga tahun sekali. Indonesia menjadi partisipan PISA sejak tahun 2000. Pemerintah Indonesia selalu mendapat tekanan publik karena dianggap belum berhasil dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pada tahun tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-39 dari 41 negara. Sampai penyelenggaraan terbaru di tahun 2018, Indonesia konsisten berada di urutan 10 paling besar dari bawah, yakni peringkat ke-72 dari 78 peserta.
