auditor-rohil No 10 Triwulan II 2009
TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL AUDIT PRACTICE
DAFTAR ISI n Teras Auditorial ................................. 2 n Surat dari Bupati ............................... 2 n Catatan Inspektur .............................. 3 n Auditor Internal
APIP Bersatulah Mencegah Korupsi
dan Pencegahan Korupsi .................. 3 n Auditor Headline ............................... 4 n Membahas Peran Pengawasan Internal ... 4 n Bersatulah Auditor Internal ................ 5 n Aturan Baru Pengawasan Internal ......... 5 n Program Anti Korupsi di Daerah ......... 6 n Membahas Korupsi di Wilayah Barat ..... 6 n Album Auditor-Rohil ........................... 8 n
Auditor News......................... 11 n Jasa Pasukan Orange ...................... 11 n Pasca Puncak Bakar Tongkang ........... 11 n Sanksi Buat PNS dan Honorer .......... 12 n Bandahara Harus Taat Aturan ............ 12 n Tindak Tegas Agar Fair .................... 13 n Semua SKPD Siap Diaudit ............... 13
n
Auditorial Khas ....................... 14 n Berpakaian Melayu di Hari Jadi ......... 14
Ada kesan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) tidak berfungsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apa peran dan apa yang harus dilakukan APIP?
n Dialog Interaktif dengan Mantan ....... 14 n
Auditor Update....................... 15
n
Budaya Auditor ....................... 16
ADIPURA : JASA PASUKAN ORANGE
K
eberhasilan Kota Bagan siapiapi, Kabupaten Ro kan Hilir, dalam kategori kota kecil terbersih. Keberhasilan meraih Piala Adipura tidak terlepas besarnya peran serta dan jasa “pasukan orange” dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pasar (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir. “Apa yang telah kita raih ini, sesuatu yang sangat bagus dan perlu terus kita pertahankan, “ungkap Bupati Rohil Annas Ma’amun (kiri), didampingiWakil Bupati Suyatno (kanan).
Website: www.auditor-rohil.com I E-Paper: e-paper.auditor-rohil.net I E-mail : hardydjamal@gmail.com
2
TERAS AUDITORIAL
auditor-rohil.net
n Surat Bupati :
Penasihat
Contoh dari Petugas Kebersihan
Bupati Rokan Hilir Wakil Bupati Rokan Hilir Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir Penanggung jawab/
S
.. . . . . . .
Pengarah
Pemimpin Redaksi Hardy Djamaluddin Pelaksana Harian/ Redaktur Pelaksana Sarman Syahroni Sidang Redaksi Hardy Djamaluddin Iwan Somantri, Hari Darma, Augus Setya, Irwandi, Sarman Syahroni, Hendri Yunis Operator Online Zulkifli, Masri, Alfami Divisi Produksi Nasori Habib, Syarifah Desain/Tata Letak Yendrizal Diterbitkan oleh Inspektorat Kab. Rokan Hilir bekerja sama dengan Riau Pos.Net Alamat Redaksi: Jl. Perniagaan 80, Bagansiapiapi, Rokan Hilir website: www.auditor-rohil.com e-paper.auditor-rohil.net e-mail: hardy.djamal@gmail.com Dicetak oleh: CV Berkat Redaksi menerima sumbangan tulisan, foto atau naskah lainya untuk di muat. Naskah yang masuk dan dimuat akan diberikan imbalan.
ebagai Bupati, saya menyambut baik dapat diraihnya Piala Adipura atas keberhasilan Kota Bagansiapi-api dalam kategori kota kecil terbersih. Keberhasilan meraih Piala Adipura ini tentu tidak terlepas besarnya peranserta dan jasa "pasukan orange," para petugas lapangan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir.
Saya menilai, Piala Adipura yang kita raih ini berkat jasa Tim Orange itu. Tim Orange inilah pahlawan pertama yang langsung terjun meoptimis menjaga kebersihan kota kebangaan yang dicintai. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih, tahniah dan selamat. Atas keberhasilan Kota Bagansiapiapi meraih Piala Adipura, saya berjanji akan memberikan bonus antara lain berupa menaikan haji dua orang Tim Orange. Bonus itu akan kita serahkan ke Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar. Saya berharap, ke depan, apa yang telah diraih dapat dipertahankan atau ditingkatkan lagi.Apa yang telah kita raih ini, sesuatu yang sudah sangat bagus dan tentu perlu terus kita tingkatkan. Hal ini menandakan kita berhasil memacu pembangunan, utamanya bidang kebersihan, tata kota serta lingkungan hidup. Ke depan kita akan terus berupaya memberikan sesuatu yang terbaik demi mempertahankan Piala Adipura ini. Kepada seluruh masyarakat, saya menghimbau agar kebersihan Kota Bagan dan sekitarnya ini tetap dijaga dan lingkungan tetap dilestarikan. Pasalnya, kebersihan ini sebagai salah satu kunci untuk mempertahankan Piala Adipura yang telah kita dapat. Oleh sebab itu, untuk menjadikan Bagagnsiapi menjadi Kota Ikan, wajiblah bersih. Kita himbau masyarakat untuk turut serta dalam membersihkan wajah kota ini. Contohlah apa yang telah dilakukan oleh “pasukan orange� itu. Peranserta masyarakat secara keseluruhan sangat diharapkan. Tanpa klik www.auditor-rohil.com
adanya dukungan masyarakat tentu Piala Adipura tak akan dapat kita raih. Jangan pandang Piala Adipuranya, akan tetapi pandanglah kebersihan wajah Kota Bagansiapiapi yang semakin hari semakin indah dan mempesona. Mamang masih banyak yang perlu dibangun untuk menata kota Bagansiapiapi dan kota-kota kecamatan. Di antaranya, hutan kota yang diharapkan dapat diselesaikan pada 2010. Pembangunan hutan kota itu direncanakan berada di kawasan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Batu Enam, Kecamatan Bangko. Saat ini desainnya sudah ada dan proses pembangunan sedang berjalan. Dengan adanya nanti hutan kota ini, tentu poin ini dapat menambah penilaian Kota Bagansiapiapi sebagai kota kecil terbersih di Indonesia, khususnya di Riau. Semoga semangat gotong royong para pejabat, pegawai pemerintah dan masyarakat tetap dapat dipertahankan. Pasukan orange, pertugas kebersihan yang sangat bersahaja itu, sudah memberikan suri teladan yang terbaik untuk negeri ini. n H. Annas maamun
3
TERAS 2Auditorial AUDITORIAL
n Catatan Inspektur :
Auditor Internal dan Pencegahan Korupsi Beberapa waktu belakangan ini, kita disuguhi wacana dan berita mengenai peran pengawas internal – nama lain dari auditor internal—dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.Ada kesan APIP tidak berfungsi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebaliknya, ada juga pendapat APIP seolah-olah mendapat intervensi dalam pelaksanaan tugasnya, khusus dalam pengungkapan kasus berindikasi korupsi. Oleh Hardy Djamaluddin
at urgen, g n a s h a “...Sud ya perlu upa sasikan visi ali mereaktu nal menjadi nter in auditor i n, penjam a h a b u r e ), agen p y assurer t i l a u q ( mutu al he intern y a n g t “ i d a j n ” me tomorrow ions f o r o t i d au ns new dime i k i l i m e s. m mptencie tur o c w e n ek dan para Insp dan , u t i k u t Un fikir mesti ber g n a m e m eras...” bekerja k
........
........
........
.
Kalau mau dikaji, masalah pengawasan internal sangat menarik dan menantang. Pertanyaan pokoknya, apakah APIP, khususnya Inspektorat Daerah (Itda) memiliki visi, strategi dan kapasitas dalam mencegah dan mendeteksi kasus-kasus penyimpangan? Inilah agaknya problematika mendasarnya. Dalam sektor korporat privat, masalah ini kurang lebih sama kondisinya, namun standar dan pedoman penanganan sudah jelas diatur dan dilaksanakan. Ada standar bahwa auditor internal berkewajiban mencegah dan mendeteksi adanya indikasi penyimpangan dalam tubuh organisasi. Guna pencegahan korupsi di sektor pemerintahan, khususnya di daerah, hal ini tidaklah mudah. Ada memang kebijakan dan aturan yang mengatur tugas Itda dalam penanganan kasus penyimpangan. Namun, pelaksanaannya dinilai tidak optimal dan inefektif. KPK, misalnya, sampai dua kali membahas peran APIP ini. Sudah sangat urgen, perlu upaya mereaktualisasikan visi auditor internal menjadi agen perubahan, penjamin mutu (quality assurer), menjadi “the internal auditor of tomorrow” yang memiliki new dimensions dan new comptencies.Untuk itu, para Inspektur memang mesti berfikir dan bekerja keras. Mau tak mau, auditor APIP dan Itda mesti memacu pergeseran mindset atau paradigma dari auditor menjadi konsultan atau advisor. Mereka mesti menggesa pergeseran mindset para auditor atau pengawas menjadi penjamin mutu (quality assurer); tidak hanya fokus pada pengendalian internal (internal control) dan sistem tata kelola kepemerintahan (governance system), tetapi juga manajemen risiko (risk manage-
(hardy-djamaluddin.blogspot.com; email: haridinata@yahoo.com) facebook: hardydjamaluddin@gmail.com
ment). Dalam upaya mendeteksi dan memberantas korupsi atau indikasi kasus penyimpangan pidana, sesungguhnya auditor internal juga mempunyai peran sangat penting. Ada kewajiban auditor internal untuk mendeteksi kasus-kasus penyimpangan sesuai dengan standar profesional auditor internal yang lazim berlaku. Auditor internal juga berkewajiban segera mengambil langkah-langkah untuk memberikan solusi alternatif permasalahan yang dihadapi sebagai masukan kepada pimpinan atau kepala daerah. Sesuai ketentuan, hanyalah pimpinan yang mempunyai kewenangan menyampaikan kasus-kasus yang berindikasi pidana kepada aparat hukum.Auditor APIP atau Itda tentu bukan pula peniup trompet (whistleblower), sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Di satu sisi, masalahnya, apakah Inspektorat Daerah (Itda) memiliki SDM auditor klik www.auditor-rohil.com
yang memiliki kesungguhan dan integritas dalam melakukan investigasi atau audit khusus (special audit)? Auditor dengan kemampuan plus tersebut, di samping harus memiliki kompetensi auditor internal di atas, juga dia tentu harus memiliki pengalaman dan kemauan yang kuat untuk melakukan investigasi secara mendalam. Salah satu solusinya, Pemda dapat melakukan outsourcing. Bisa bekerja sama dengan BPKP, kantor akuntan publik (KAP) atau konsultan manajemen. Yang sudah dilakukan, misalnya di daerah ini, adalah dengan meneken MOU dengan perwakilan BPKP Propinsi Riau dalam bantuan audit, bantuan tenaga audit, pendampingan dan fasilitasi audit. Prakteknya, kerapkali, MOU ini tidak mudah dilaksanakan. Idealnya, guna mencegah dan memberantas korupsi, auditor internal Itda adalah katalis plus, agen pembaharuan, agent of change. Untuk menjadi katalis yang efektif di birokrasi pemerintahan, auditor internal mau tidak mau mesti menjadi model panutan. Sebuah tantangan yang tidak ringan dalam kondisi lingkungan kendali yang belum kondusif saat ini. Kita tentu mendambakan kehadiran dan kiprah sosok. auditor internal tangguh yang tidak sekedar berperan oversight (auditor, pengawas, inspektur) dan insight (konsultan, fasilitator), tetapi juga berperan foresight (quality assurer). Dengan kondisi ideal demikian, misi dan tugas KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian tentu akan lebih ringan. Dan kehadiran aparat penegak hukum itu pun tidak perlu lagi dicemaskan. Sampai kapan ya?
4 Auditor Headline n KPK-APIP:
Membahas Peran Pengawasan Internal KPK mengadakan koordinasi dan konferensi peningkatan peran pengawasan internal dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi melalui terbangunnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa dibutuhkan peningkatan peran pengawasan internal yang memadai di lingkungan pemerintahan.
M Jasin, Wakil Ketua KPK RI (kanan) memberikan keterangan pers seusai konfrensi pemberdayaan APIP
Seperti tahun lalu, KPK kembali mengundang segenap jajaran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mengadakan konferensi pemberdayaan APIP. Kegiatan diadakan pada Rabu, 12 Agustus 2009 di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Secara garis besar, kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui inisiatif dan kesiapan APIP dalam upaya peningkatan pengawasan serta mendapatkan informasi terkait kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan tersebut. Hal itu didapatkan melalui laporan kinerja pengawasan yang dilakukan APIP di instansi masing-masing, khususnya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai keynote speaker dalam pertemuan ini adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi. Ada pun narasumber lainnya adalah Deputi Investigasi BPKP, Suraji, Prof. DR Ryaas Rasyid, delegasi Ministry of Supervision RRC Cina, dan
delegasi dari General Inspection Organization (GIO) Iran. Konferensi dihadiri 56 APIP, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lima APIP menjadi partisipan aktif yang memaparkan hasil kinerja pengawasan di instansi masing-masing, khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima APIP tersebut yaitu: Inspektorat Jenderal (Itjen) Departemen Kesehatan, Itjen Departemen Pendidikan Nasional, Itjen Departemen Dalam Negeri, Itjen Departemen Hukum dan HAM, serta Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Upaya mendorong optimalisasi APIP merupakan bagian dari tugas yang diemban dalam UU No. 30 Tahun 2002. Yang menyebutkan bahwa di antara tugas-tugas KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraklik www.auditor-rohil.com
an pemerintahan negara. Intervensi. Masih adanya intervensi terhadap fungsi pengawasan internal inspektur yang dikomandani inspektur jenderal (Irjen) membuat pelaporan kasus dugaan korupsi oleh pengawas internal lembaga pemerintah rendah. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar dalam jumpa pers seusai acara konferensi. Dia memberikan contoh kasus yang menimpa salah satu Irjen di departemen pemerintah. Sebuah laporan korupsi— menyangkut bea cukai — pernah diajukan oleh Irjen itu dan langsung ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Bahkan, kasusnya terus ditangani oleh kejaksaan hingga saat ini. “Belakangan, Irjennya dipecat,” ungkap Haryono.Akibatnya, lanjutnya, para irjen tentu saja mendapatkan hambatan psikologis untuk bisa menegakkan aturan di internal pemerintahan. Saat menanggapi hal itu, pakar ilmu pemerintahan Ryaas Rasyid berpendapat ada dua kendala yang menjadi hambatan bagi Irjen untuk melakukan pengawasan internal.Yaitu masalah posisi dan otoritas pengawas internal. Dia menilai kedudukan pengawas internal seharusnya tidak di bawah pimpinan lembaga. “Intervensi pimpinan sangat mungkin dilakukan,” cetus Ryaas. Ada pun dari sisi otoritas, jelasnya, Irjen tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi. Sampai saat ini pemberian sanksi kepada para pelanggar yang diidentifikasi oleh irjen masih diberikan melalui pimpinan. “Akibatnya kesalahan bisa diselesaikan hukumannya lewat jalur `dapur’. Ini jelas tidak efektif,” tegas Ryaas. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) AdnanTopan Husodo. Dia berpendapat fungsi pengawasan oleh irjen tidak efektif karena tidak ada standar minimum bagi pengawasan internal berkaitan dengan fungsi birokrasi dalam pelayanan publik. Dalam lembaga pemerintah, pengawasan internal objektif susah dilakukan karena besarnya intervensi. Laporan pengawasan internal tetap diedit oleh pimpinan.“Sehingga tidak mungkin melakukan tugas pencegahan korupsi,” jelas Adnan. Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy berpendapat, solusi untuk mendapatkan hasil pengawasan internal yang objektif adalah integritas dari pelakunya. “Jadi, kalaupun risikonya dipecat, dia tetap berani untuk membongkar kebobrokan itu,” tegas Ichsanuddin (Sumber: KPK, MI).
5 Auditor Headline n Kepala BPKP :
Sosialisasi (1)
Bersatulah Auditor Internal YPIA bekerja sama dengan Perhimpunan Auditor Internal Indoensia (PAII) mengadakan seminar nasional auditor internal di Den Pasar, 18-19 Juni 2009. Berikut laporan singkatnya.
Aturan Baru Pengawasan Internal
Inspektorat Propinsi Riau melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundangsihkan sesuatu dengan sapu kotor…” pesan- undangan di bidang pengawasan di nya. Pekanbaru, 13-14 April 2009.
Didi Widayadi, Kepala BPKP saat seminar nasional audior internal menyampaikan sambutan.
Guna memperkuat sistem pengendalian internal (internal control) pemerintah (SPIP), Kepala BPKP, Didi Widayadi, saat menjadi Keynote Speaker pada acara seminar tersebut, mengajak auditor internal, baik swasta maupun publik, untuk bersatu padu. “Sebab, sebagian besar korupsi yang terjadi di Indonesia karena adanya KKN antara pejabat politik dengan dunia usaha,” ujarnya memberi alasan. Karena itu, auditor internal harus kompak dan solid dalam memecahkan masalah bangsa. Auditor internal dituntut tidak hanya pandai menghitung dan memeriksa, jadi “tukang auditor”, tetapi bagaimana dapat mengawal pencapaian visi dan misi. Untuk itu, dia harus mampu memberi kesadaran pada pimpinan akan pentingnya akuntabilitas. Didi Widayadi mengharapkan adanya grand desain implementasi SPIP, dengan tujuan untuk masyarakat damai, adil dan sejahtera. Dan mantan Irwasum Polri ini juga mengharapkan seminar ini dapat menghasilkan rumusan bagaimana auditor internal di Indonesia dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia.Tentu, tambahnya, “Auditor mesti bersih. Tidak mungkin member-
Seminar dua hari ini diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PAII, bertemakan “Aset Strategis dalam Mengembangkan Integritas dan Kinerja Organisasi.Tema ini diambil karena adanya tuntutan terhadap fungsi audit internal untuk menjadi navigator yang membantu pimpinan mencapai kinerja sekaligus meningkatkan integritas organisasi. Auditor internal dituntut harus mampu memabantu perusahaan atau organisasi dalam mengembangkan integritas dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam organisasi sektor publik, auditor internal membantu organisasi meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Seminar dibuka oleh Gubernur Bali dan disi oleh pembicra-pembicara andal dari berbagai latar belakang ilmu. Setelah Didi Widayadi, materi hari pertama diisi oleh Handry Santiago dan Haryanto Budiman yang berbicara tentang Protecting dan Creating Values in Challenging Times. Selanjutnya, sesi-sesi lain diisi oleh Philip Moulton dari Protivi Singapore, Ketua IKAI, Kanaka Purwadireja dan Hardian Hidayat dari PT Sucofindo. Sesi terakhir hari pertama disi oleh Palgunadi T. Setiawan dari PT Pembangunan Jaya Ancol, Joseph Luhukay dri bank Danamon dan Phil Leiferman dari Insight Consulting, dengan tema bahasanTantangan dalam Mengembangkan Governance, Etik dan Integritas. Hari kedua, seminar kembali diisi oleh pembicara andal lainnya seperti Kemal Stamboel dari PT Titan Kimia Nusantara, Sabroto Zaini dari PT BAT, Kanit V IT & Cyberime Bareskrim Polri. Petrus Renhart, dan Meidyah Indresari dari BPKP. Seminar dihadiri oleh sekitar 300 praktisi internal auditor dari berbagai institusi. Sesi terakhir diisi Special Speech, Butet Kertaradjasa yang menyampaikan topik Mengelola Stress, Menjaga Motivasi,dan Mencapai Sukses pada Masa Krisis : Kiat bagi Manajemen dan Auditor. Seminar pun berlangsung hangat dan segar, penuh gelak tawa bernas. n klik www.auditor-rohil.com
Akhirnya, Mendagri mengeluarkan aturan baru di bidang pengaswasan fungsioanl di daerah. Permedagri No. 8 tahun 2009 itu mengatur perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang PedomanTata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah.Aturan ini adalah penjabaran PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Setelah dibuka secara resmi oleh Inspektur Propinsi Riau, H. Syamsuar, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Plt Irjen Depdagri Zainal Pardede tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 tahun 2009, Asdep Pemantauan TLHP Deputi Bidang Pengwasan Menpan Sudirman A.Arifin, S.H., tentang Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional. Hari kedua dilanjutkan dengan materi Peran Pengawasan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Negara. Materi lain berkaitan dengan sosialisasi ini adalah Undang-undang tentang Perpajakan, dengan topik Pajak dalam Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah, yang dipaparkan oleh Suprapto, dari Kanwil DJP Riau dan Kepri. Substansi perubahan pada Permendagri No.8Tahun 2009, dibandingkan dengan Permendagri No. 23 Tahun 2007, terletak pada urusan wajib maupun urusan pilihan yang telah mempunyai indikator kinerja yang rinei. Pada Permendagri sebelumnya belum dilengkapi dengan indikator kinerja. Di samping itu, tabel-tabel sebagai lampiran Permendagri juga telah ditambahkan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta indikator kinerja sebagi alat bantu verifikasi dan tata cara pengawasan; Dengan lahirnya aturan baru ini, kegiatan pengawasan dilaksanakan mestinya dari proses mulai perencanaan (RPJP, RPJM dan Renstra) sampai kepada program dan kegiatan (kinerja). Dengan kewenangan ini, semestinya Inspektorat Daerah dimasukkan ke
6
2Auditorial Auditor Headline
dalam keanggotaan Tim Panggar Eksekutif. Tindak lanjut (TL) hasil pemeriksaan pada hakikatnya melaksanakan rekomendasi yang disarankan auditor untuk menghilangkan penyebab dan mengatasi akibat yang ditimbulkan dari suatu temuan. Tanggung jawab pelaksanaan TL adalah auditan yang diperiksa (pimpinan SKPD) dan pejabat terkait dengan rekomendasi.Ada pun Itda bertanggung jawab memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan TL itu, dengan koordinasi Wakil Kepala Daerah. Ada pun kepala daerah, berkedudukan sebagai koordinator pengawasan di daerah masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/05/M.PAN/4/ 2009, pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan kepada Kementrian Negara PAN/Tromal Pos 5000. Menurut pembicara, agar tidak semua pengaduan masyarakat disampaikan ke Tromal Pos 500, sangat dianjurkan setiap instansi menyediakan Kotak Pos Pengaduan Masyarakat. Menurutnya, penanganan pengaduan masyarakat ini harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah surat pengaduan diterima oleh instansi yang menagani, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Materi pajak cukup menarik pesarta. Dari keterangan pembicara, sampai saat sekarang umumnya bendaharawan masih menghitung penghasilan tidak kena pajak tahun 2005, sementara penghasilan tidak kena pajak yang baru dan berlaku 1 Januari tahun 2009 sudah keluar dan sebagai perbandingan PTKP tahun 2006 – 31 Desember 2008 adalah Rp. 13.200.000,pertahun atau Rp. 1.100.000,- per bulan, mulai 1 Januari 2009 adalah Rp. 15.840.000,- per tahun atau Rp. 1.320.000,- per bulan. Untuk penjelasan pajak disarankan untuk menghubungi Bidang Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau Telp. 08001725257 (Bebas Pulsa) atau Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP terdekat. Peserta acara sosialisasi ini terdiri dari aparatur dari Inspektorat Propinsi Riau dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang berjumlah 56 orang. Dari Kabupaten Rokan Hilir hadir dua orang pejabat Inspektur Pembantu.***
Sosialisasi (2)
Program Anti Korupsi di Daerah BPKP mengajak semua pihak bersama-sama memerangi korupsi di daerah pada acara sosialisasi program anti korupsi di aula Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Sosialisasi program anti korupsi kembali diselenggarakan pleh Perwakilan BPKP Pripinsi Riau di Pekanbaru, 9-11 Juni 2009. Acara diikuti oleh tiga kelompok, yaitu penyedia barang/jasa, fasilitator program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dan para dosen. Demikian dilaporkan oleh Kepala Bidang Investigasi, Syaful Hasibuan. Dalam kata sambutannya, Kepala Perwakilan BKP Provinsi Riau, Agus Sukiswo mengemukakan walaupun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi ini, namun berdasarkan data yagn ada, sampai saat ini negara kita masih termasuk ke dalam tiga besar negra terkorup di Asia. Untuk itu,Agus Sukiswo mengharapkan agar semua peduli dengan permasalahan tindak pidana korupsi yang telah berdampak negatif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia serta mengajak seluruh hadirin untuk bersamasama memerangi korupsi. Marusaha Butar-butar, auditor BPKP Riau, sebagai pembicara pada hari pertama
mengajak seluruh peserta yang berasal dari para penyedia barang/jasa untuk berperan memerangi korupsi dengan mematuhi semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa terutama Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003. Gazali Maecik, SH, dari Kejaksaan Tinggi Riau antara lain mengingatkan kepada seluruh peserta sosialisai bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sanksinya amat berat. Oleh sebab itu, dia menghimbau agar para penyedia barang/jasa tidak main-main dengan Keppres No. 80 Tahun 2003. Dari unsur akademisi, acara ini diisi oleh dosen Universitas Riau dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Para peserta sosialisasi nampak sangat antusias dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPKP yang telah mengundang mereka dalam kegiatan sosialisasi ini. Hal ini mereka tunjukkan dengan banyaknya pertanyaan dan masukan yang cukup menggigit. n
n Menpan :
Membahas Korupsi di Wilayah Barat Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 wilayah Sumatera digelar di Pekanbaru, akhir April 2009. Berikut laporannya. Kantor Menpan RI mengadakan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi (KORMONEV) pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004, dengan tema Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Pakta Integritas.Acara dilaksanakan di Pekanbaru, 29-30 April 2009, diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah dan para Inspektur Propinsi serta 140 Kabupaten /Kota se-Sumatera. Rakor dibuka langsung oleh Menpan Prof. Dr. Taufiq Effendi, M. Sc.) yang didampingi Wagubri H. R. Mambang Mit, unsur Muspida, dan para Kepala SKPD Pemerintah Propinsi Riau, sedangkan enutupan rakor dilakukan oleh Sekprop Riau H. Wan Syamsir Yus. “Maksud dan tujuan diadakannya Rakor KORMONEV antara lain untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pelaksaklik www.auditor-rohil.com
na Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan penyebaraluasan prakte-praktek terbaik (best practices) dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public, “ ujar Menpan. Rapat regional wilayah Barat ini mengagendakan beberapa kegiatan antara lain: pleno strategi dan pencapaian sasaran pemberantasan korupsi yang disampaikan oleh para nara sumber dari Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Deputi Pengawasan Kementerian PAN-RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Transparancy Internasional Indonesia; pleno pemaparan praktek-praktek terbaik dalam percepatan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dari Pemerintah Daerah (Riau, Kota Pekanbaru, Kepulauan Riau, dan Kabupaten Aceh Tengah); dan sidang kelompok, yang terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok administrasi/aparatur, pen-
7 Auditorial Headline gadaan barang/jasa, dan strategi pengawasan birokrasi yang seharusnya telah dimulai sejak nasional. tahun 1998, namun baru berjalan tertatih-tatih Pemerintah Kabupaten Rohil mengutus pada tahun 2004 dengan diterbitkannya InSekretaris Daerah, H. Ir. Asmirin Usman un- pres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatuk mengikuti rapat ini, didampingi oleh tan Pemberantasan Korupsi. Langkah ini sanSekretaris dan para Inspektur Pembantu pada gat terlambat apabila dibandingkan dengan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai negara lain, seperti Cina sudah melaksanakan informasi, Rokan Hilir, bersama Propinsi/ reformasi di abad 11, Jepang di tahun 1860, Kabupaten/Kota se-Riau, telah meneken Eropa di abad 4, sedangkan Amerika di tahun MOU Percepatan Pemberantasan Korupsi 1883. menuju Island of Integrity. Dalam pleno, utusan Keempat, berdasarkan hasil evaluasi impleKabupaten Rokan Hilir masuk dalam mentasi dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 kelompok 3 (administrasi/aparatur). sudah cukup baik. Banyak dampak positif yang Dalam hal ini, Pemerindidapat terutama dalam pertah Rokan Hilir telah menbaikan kinerja aparatur peyampaikan Laporan Pelakmerintah dalam memberikan sanaan Inpres Nomor 5 pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2004 secara kontinyu Meskipun demikian implesejak tahun 2006. Di sampmentasi ini harus ada pening itu juga telah menyamingkatan, terutama penekapaikan secara rutin kepada nannya pada aspek peran masMenpan tentang Rencana ing-masing aparatur pemerTindak Implementasi Good intah dalam memberikan peGovernance di Jajaran Pemklayanan, yaitu harus memahaab Rohil. Beberapa hal temi apa yang dikehendaki, lah dipertegas dan mendapdiperlukan dan diharapkan atkan perhatian untuk segoleh masyarakat. era ditindaklanjuti terkait. Kelima, dari beberapa hasil Taufiq Effendi Menpan Di antaranya, menginventasurvei tentang indeks persepsi risasi dan menegur para pejabat yang belum korupsi, sejak di terbitkannya Inpres Nomor menyampaikan LHKPN dan mendorong pe- 5 Tahun 2004 selalu mengalami kenaikan, jabat tersebut untuk segera menyerahkan ke- artinya tindak pidana korupsi di Indonesia wajibannya; menginventarisasi tindak lanjut mengalami penurunan. Agar angka Indeks LHP APIP maupun BPK dan memerintahkan Persepsi Korupsi(IPK) selalu naik, langkah kepada Kepala SKPD untuk segera men- yang harus di tempuh adalah melakukan upindaklanjutinya dalam kesempatan pertama; aya bersama yang bersinergi antara pemerinmemerintahkan kepada seluruh Kepala SKPD tah, dunia usaha dan masyarakat dalam memdan para pejabat di bawahnya untuk segera percepat pemberantasn korupsi. Upaya dimembuat Pakta Integritas dan meletakkan maksud lebih ditekankan pada aspek pencedalam meja kerja masing-masing; dan gahan dengan fokus memperkecil niat dan menyempurnakan Tim Monitoring Imple- kesempatan untuk melakukan tindak pidana mentasi GG dan membentuk organisasi Kor- Korupsi. monev dan Tim Pokja yang melibatkan unsur Salah satu upaya pencegahan tindak pidana aparat hokum, masyarakat dan dunia usaha. korupsi yang perlu mendapat perhatian lebih Pointer Rakor. Rakor ini menghasilkan serius adalah ketaatan pejabat/penyelenggabeberapa rumusan. Pertama, reformasi ra negara yang wajib melaporkan kekayaan birokrasi harus diawali dengan perubahan berdasarkan surat edaran Kementerian PANmindset (cara berfikir) secara totalitas/holistik RI Nomor SE/03/04.PAN/01/2005 dan dan tidak partial. Perubahan mindset saat ini Peningkatan Ketaatan LHKPN untuk perbukan lagi sebuah keharusan tetapi sudah syaratan PNS dalam jabatan sesuai dengan menjadi sebuah keniscayaan. surat edaran Nomor SE/1/M.PAN/1/2008 Kedua, sudah saatnya untuk segera berubah yang mengamanatkan bahwa, “apabila akan dari mengagung-agungkan wewenang menuju mengangkat PNS dalam jabatan (struktural/ ke arah peran dalam mendorong komponen fungsional), juga harus mempertimbangkan birokrasi sebagai aparatur pemerintah yang unsur ketaatan menyampaikan LHKPN� dan lebih condong kepada pelayanan maksimal un- apabila unsur ketaatan penyampaian LHKPN tuk kesejahteraan masyarakat. belum/tidak terpenuhi, maka tidak menKetiga, dalam pelaksanaan reformasi klik www.auditor-rohil.com
gusulkan PNS untuk menduduki sesuatu jabatan; tidak mengusulkan PNS untuk menduduki jabatan Eselon I; tidak melantik PNS sebelum menyampaikan LHKPN; menginstruksikan kepada Pimpinan Unit Kerja di instansi masing-masing untuk: (1) menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi yang tertuang dalam LHP APIP/Bepeka; (2) memberikan sanksi kepada pimpinan unit kerja yang lalai/tidak menindaklanjuti TL-LHP. Keenam, untuk menindaklanjuti pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 perlu segera dibentuk organisasi Kormonev secara berjenjang pada setiap tingkatan, yaitu di tingkat Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembentukan organisasi ini mempedomani Keputusan Menpan Nomor M.PAN/4/2006 tentang Pedoman Umum Kormonev. Pada tingkat Kabupaten/ Kota sebagai Koordinator Organisasi Kormonev adalah Sekretaris Daerah, sedangkan Kepala Inspektorat selaku Pelaksana. Kelompok Kerja dalam organisasi tersebut melibatkan unsur-unsur pemerintah, masyarakat (LSM) dan dunia usaha. Tujuh, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang selama ini selalu menimbulkan permasalahan baik dalam proses pelelangan maupun pascanya dapat dicegah melalui e-procurement yang mengandung prinsip efektif, efisien, persaingan usaha, transparan, terbuka, perlakuan adil bagi semua pihak. Selain itu juga dibentuk satuan kerja yang disebut sebagai Unit Layanan Pengadaan dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE). Manfaat dari unit kerja dimaksud adalah : terdapat standarisasi dokumen proses pelelangan; percepatan proses pelelangan; SKPD tidak direpotkan dengan proses pengadaan; relatif tidak terjadi nepotisme; transparansi melalui website; efektivitas dan efisiensi; kompetisi; dan monitoring dan evaluasi. Dan kedelapan, Pakta Integritas yang harus ditandatangani oleh para pihak dalam proses pengadaan barang selama ini sudah cukup baik dan bermanfaat dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama komitmen para pihak untuk berbuat lebih baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih mengefektifkan keberadaan Pakta Integritas dimaksud perlu ditindaklanjuti beberapa komitmen yang belum terlaksana, antara lain: memberdayakan masyarakat untuk ikut serta menagawasi proses pelelangan; memberdayakan peran pemantau independent; menetapkan prosedur penanganan pengaduan; dan memberlakukan reward and punishment. n
8
ALBUM Auditor -Rohil
Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun melantik Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir Ir. H.Asmirin Usman di Gedung Serbagunan, Bagansiapiapi 11 April 2009.
Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun menerima palakat Piala Adipura dari Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno Sabtu, 6 Juni 2009 di Bagansiapiapi sebagai Kota Terbersih untuk Kota Kecil se-Indonesia.
Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun (tengah) didampingi Ketua DPRD Dedi humadi (kanan) Sekda Rokan Hilir Ir. H. Asmirin Usman dan Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno pada saat acara Pelantikan Sekretaris Daerah daan Pejabat Struktural Esselon II di Bagansiapiapi, 11 April 2009.
Kepala Inspektorat Hardy dan Rasmiana Hardy berfoto bersama mantan Sekretaris Daerah Kabuapten Rokan Hilir Drs. H. Asrul M. Noor dan Ibu.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabuapten Rokan Hilir Ny. Latifah HaPara pejabat Struktural Eselon II ikut menyaksikan Pelantikan Sekretaris num Annas (kedua dari kanan) ikut menghadiri pelantikan Sekretaris Daerah, Sabtu 11 April 2009. Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Sabtu 11 April 2009. klik www.auditor-rohil.com
9 ALBUM Auditor -Rohil
Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun menyerahkan Cindramata Kepada Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Sutjiptadi MM pada saat kunjungan Kerja di Bagansiapiapi, Kamis, 4 Juni 2009. Presiden Susilo BambangYudoyono menyerahkan Piala Adipura Kota Terbersih Kepada Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno di saksikan Ibu Negara AniYudoyono di Istana Merdeka, 2 Juni 2009.
Suasana acara perayaan budaya BakarTongkang WargaTionghoa Bagansiapiapi, Selasa 09 Juni 2009.Tampak Tongkang Diarak di sekitar Kota Bagansiapiapi.
Mentri BAPPENAS Paskah Suzetta didampingi Gubernur Riau Rusli Zainal, Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Sutjptadi MM (kanan) dan Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun (kiri) pada saat menyaksikan lomba sampan kotak, di Bagansiapiapi, 9 Juni 2009.
Kepala Inspektorat Hardy, memberikan kata sambutan pada acara entry meeting denganTim Audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau disaksikan oleh Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun dan Kepala BPK-RI Suasana entry meeting Pegawai Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Perwakilan Provinsi Riau Drs. Eko Sumbodo, Bagansiapiapi, 9 Juni dengan Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau di ruang rapat Kantor Inspektorat, Bagansiapiapi, 8 Juni 2009. 2009. klik www.auditor-rohil.com
10
2Auditorial Auditorial Khas
sangat bagus dan perlu terus kita tingkatkan. Hal ini menandakan kita berhasil memacu pembangunan di segala bidang, salah satunya bidang kebersihan, tata kota serta lingkungan hidup. Langkah ke depan kita akan Tahun ini Rokan Hilir, H. Annas Ma’mun meraih Piala Adipura atas keberhasilan terus berupaya memberikan sesuatu yang terKota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, dalam kategori kota kecil terbersih. baik demi mempertahankan Piala Adipura ini,” Inilah jasa pasukan oranye, para petugas lapangan Dinas Pasar Kebersihan kata orang nomor satu di Kabupaten Rokan Hilir dalam sambutannya pada upacara bendan Pertamanan Kabupaten Rokan Hilir. dera penyambutan Piala Adipura dihalaman Kantor Bupati Rokan Hilir akhir Mei 2009. n n Adipura:
Jasa Pasukan Orange
Pasukan oranye sedang melakukan tugas membersihkan kota Bagansiapiapi .
Keberhasilan meraih Piala Adipura tidak ujar Annas Ma’aun Ke depan, apa yang telah ditterlepas besarnya peran serta dan jasa “pasu- diraih dapat dipertahankan atau kan orange” dari Dinas Kebersihan, Pertaman- ingkatkan lagi”. “Apa yang telah kita raih ini, sesuatu yang an dan Pasar (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir
Apel bersama saat penerimaan Piala Adipura, 6 Juni 2009.
Piala Adipura untuk Kota Kecil terbersih.
Salah satu sudut kota Bagansiapiapi yang sudah bersih dan rapi.
klik www.auditor-rohil.com
11 Auditorial Khas Menurut Bupati, kebersihan Kota Bagan dan sekitarnya ini harus dijaga dan lingkungan tetap dilestarikan. Pasalnya, kebersihan ini sebagai salah satu kunci untuk mempertahankan Piala Adipura yang telah kita dapat. Oleh sebab itu, untuk menjadikan Kota Ikan ini wajib bersih, kita himbau masyarakat untuk turut serta dalam membersihkan wajah kota ini. Peran serta masyarakat secara keseluruhan sangat diharapkan. Tanpa adanya dukungan masyarakat tentu Piala Adipura tak akan sampai ke sini. Jangan pandang Piala Adipuranya, akan tetapi pandanglah kebersihan wajah kota Bagansiapiapi yang semakin hari semakin indah dan mempesona.
“Saya menilai, Piala Adipura yang kita raih berkat jasa Tim Orange. Tim Orange inilah pahlawan pertama yang langsung terjun membersihkan kota ini. Kita minta Tim Orange ini, tetap optimis menjaga kebersihan kota kebanggaan yang dicintai,� pinta Bupati. Dalam kesempatan tersebut, kata Bupati bahwa atas keberhasilan Kota Bagansiapiapi meraih Piala Adipura berkat Tim Orange. Bupati berjanji akan memberikan bonus berupa menaikkan haji dua orangTim Orange. “Yang jelas bonus ini akan kita serahkan ke Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar. Dan lupa pula, saya menghimbau kepada masyarakat juga senantiasa menjaga lingkungannya tetap bersih,� ajak Bupati.
n Budaya:
Sementara itu, Wakil Bupati Rokan Hilir, H. Suyatno,A.Mp menambahkan, bahwa dirinya sangat bersyukur di usia dini (10 tahun, red) bisa meraih Piala Adipura. Keberhasilan ini, tidak terlepas dari peran sertaTim Orange dan semua elemen masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir. Setakad ingin menambahkan kredit poin dalam penilaian mendapat Piala Adipura, kita akan bangun hutan kota. Suyatno yakin jika hutan kota selesai dibangun tahun 2010 ini. Secara otomatis, Insya Allah poin akan bertambah. Khusus untuk pembangunan hutan kota yang direncanakan berada dikawasan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Batu Enam, Kecamatan Bangko. n
tongkang secara berangsur-angsur kembali ke tempat asalnya masing-masing, dari Medan, Jakarta, dan kota-kota lain serta luar negeri. Perayaan tradisi Bakar Tongkang tahun 2009 terbilang paling ramai. Kota Waktu pelaksanaan upacara itu, kondisi Bagansiapiapi terasa padat dan bergairah, baik siang maupun malam. kota sangat padat dan kesibukannya luar biasa sekali. Semuanya serba sibuk.Apalagi, jumlah warga yang datang ke Bagansiapiapi, diperkirakan puluhan ribu orang sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya, ujar ketua pelaksana BakarTongkang BagansiapiapiAng Giok He. Namun, ternyata ada sebagian warga Tionghoa yang datang berkunjung yang masih berada di Bagansiapiapi. Selama berada di kota ini, mereka menghabiskan waktu berkumpul bersama sanak keluarga, serta meluangkan waktunya melihat perkembangan kota Bagansiapiapi di masa sekarang. Walau kondisi Kota Bagansiapiapi sudah mulai berlangsung normal, namun sisa-sisa pelaksanaan puncak ritual bakar tongkang masih tersisa. Di antaranya tempat tenda kerucut yang masih berdiri di kelengteng Ing Hok Kiong. Selain itu, tenda lebar didepan halaman Kelenteng Ing Hok Kiong masih terpasang. Tenda ini diberikan untuk memberikan kemudahan bagi wargaTionghoa meletakkan Seremoni Bakar sesaji. Tongkang/Perahu (Go Ge Selain itu, proses asap dari prosesi penCap Lak) merupakan yalaan hio (lidi sembahyang) berukuran raksalah satu wisata budaya sasa serta kertas-kertas masih terlihat tahunan yang menjadi dilokasi pembakaran didepan kelenteng Ing andalan Kabupaten Rokan Hok Kiong.Waktu pelaksanaan bakar tongHilir. kang kemarin, kita melintas di jalan depan kelenteng itu sangat sulit sekali, tapi Pasca pelaksanaan puncak ritual bakat Bagansiapaiapi relatif kembali normal. Para tongkang yang dilaksanakan pada 9 Juni warga Tionghoa yang datang berkunjung ke sekarang kondisinya sudah mulai normal.n 2009 oleh warga Tionghoa, kondisi kota Bagansiapiapi untuk melaksanakan ritual bakar
Pasca Puncak Bakar Tongkang
klik www.auditor-rohil.com
12 Auditor News n Bupati :
n Disiplin Pegawai :
Sanksi Buat PNS dan Honorer Sebanyak 27 PNS dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, diskor selama dua hari. Pasalnya, ketika Bupati Rokan Hilir melakukan inspeksi mendadak (sidak), awal Juli terdapat 27 orang tidak disiplin masuk jam kerja.
Para PNS dan Honorer diskorsing agar berperilaku disiplin.
“Skorsing yang kita berikan ini agar mereka dapat berprilaku di splin.Yang jelas ke-27 orang tersebut diskor selam dua hari. Dan mereka wajib melapor selama tiga kali mulai pukul 08.00, 12.00 hingga 14.00 WIB.”, ungkap Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Kabag Ortal) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Drs. H.WazirwanYunus, M.Si. Mantan Kabag Humas Sekda Kabupaten Rokan Hilir ini menjelaskan, bahwa setakad ini skorsing yang dilewati 27 pegawai dan tenaga honor ini sudah selesai dijalani. Dari 27 orang tersebut ada dua pegawai yang tidak melapor. Oleh karena itu, dua pegawai tersebut akan dipanggil kembali. Pemanggilan dua pegawai ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai. Dua pegawai ini akan mendapat teguran lisan dan tertulis se-
dang maupun berat. Khusus untuk melapor termasuk hukuman ringan.Yang jelas, dua pegawai ini akan dikenai sanksi tegas sesuai PP 30 tahun 1980. Kata Wazirwan, Bupati berharap jika terbukti tiga kali honorer tidak disiplin, akan dikeluarkan. Kalau PNS tindakan tegas, disesuaikan dengan PP 30 tahun 1980. sanksi sedang kenaikan gaji berkala berkala tidak dibayarkan. Sementara itu, sanksi berat pangkat diturunkan setingkat hingga diberhentikan secara tidak hormat. “Bupati minta kepada seluruh pegawai , agar hal tersebut tidak terulang kembali, kita berharap masing-masing SKPD dapat mendisiplinkan pegawainya. Dikarenakan, sewaktu-waktu Bupati kembali akan melakukan sidak,” kata Wazirwan. n klik www.auditor-rohil.com
Bendahara Harus Taat Aturan Pemkab Rohil mengelar kegiatan Bimbingan Teknis Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah dengan tujuan agar seluruh SKPD dapat menerapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan perbendaharaan di Bagansiapiapi, Juni lalu. Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Bidang Pembangunan Setdakab Rokan Hilir, Riau, Azhar, SE Narasumber dari Depdagri Moh Umar, F Wijaya, Dra Marisi Parulian, Haposan Gultom dari Kantor Pelayanan Pajak Dumai. Kegiatan ini memiliki tujuan agar ke depan terwujud tata kelola keuangan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan karena erat kaitannya dengan pelaksanaan dari peraturan Mendagri No. 55 Tahun 2008 tentangTata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. “Ini wajib diimplementasikan dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanan APBD 2009,” ungkap Bupati Rohil HAnnas Maamun dalam kata sambutannya yang dibacakan oleh Azhar, SE. Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan dengan digelarnya bimtek, bendahara penerimaan dan pengeluaran di lingkup Pemkab Rohil diharapkan dapat bekerja secara profesional dan penuh kehati – hatian dengan berpedoman pada aturan berlaku dengan komitmen membangun tata kelola keuangan lebih transparan dan akuntable yang membutuhkan SDM yang berkualitas dan andal. Sektor penerimaan pajak juga perlu diperhatikan yang merupakan hal yang sangat urgen, dengan kata lain sektor ini sangat banyak mendanai pilar pembangunan. “Materi yang disampaikan sangat bermanfaat sehingga semua perpajakan hingga aturan teknis penghitungannya dapat diketahui dengan sebaik – baiknya,” harapnya.n
13
2Auditorial Auditor News n Asosiasi :
n Bupati :
Tindak Tegas agar Fair Ada PNS Rohil diduga bermain proyek. Asosiasi kontraktor meminta hal ini ditindak tegas.
Kontraktor di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang tergabung dalam organisasi asosiasi konstruksi merasa resah karena disinyalir PNS dan Honorer ikut serta dalam pelelangan paket proyek, baik secara terang – terangan maupun di belakang layar. Kondisi seperti ini telah melanggar Keppres 80 atau UU Nomor 31 tahun 1999 yang sejogyanya seorang PNS tidak boleh terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelelangan paket proyek yang dilelang oleh dinas – dinas di lingkungan kerjanya masing masing. Hendrik Fasya Ketua Aspeknas (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional) Kab Rohil kepada Potretnews.Com, Senin (18/5/2009) mengharapkan agar pemda membuat suatu kebijakan dan tindakan yang tegas sehingga PNS seharusnya bertugas menjalankan roda pemerintahan untuk melayani masyarakat dan bukan ikut serta dalam setiap pengerjaan paket proyek untuk mengejar ambisi selain menjadi seorang birokrat juga menjadi seorang pengusaha. “Kontraktor yang notabenenya adalah seorang pengusaha akan mati suri karena keikutsertaan para PNS di dalam membentengi salah satu perusahaan yang dijagokan dalam pelengan. Jelas pelaksanaan pelelangan tersebut tidak akan fair.” Sementara itu, Hermanto S,H Ketua Harian AKSI (Asosiasi Konstruksi Seluruh Indonesia) Kab Rohil kepada Potretnews.Com juga menyampaikan agar Pemkab Rohil mensosiali-
sasikan Perpres Nomor 95 tahun 2007 sehingga dengan demikian perpres tersebut dapat dipakai sebagai acuan pelelangan mendatang. “Perpres Nomor 95 tahun 2007 adalah perubahan dari Kepres Nomor 80 tahun 2003, sementara Pemkab Rohil belum mensosialisasikannya sehingga mereka masih memakai acuan Keppres Nomor 80 tahun 2003. Sampai sekarang, sangsinya lemah.” Suara masyarakat juga datang dari Satria Oyon Sekretaris LSM Sekoci Indoratu Kab.Rohil, kepada Potretnews.Com mengatakan bahwa sebagai lembaga swadaya masyarakat kami akan memantau pelaksanaan pelelangan sejak dari awal hingga tahap pengumuman serta pengerjaannya di lapangan agar jalannya pembangunan di Kabupaten Rohil menjadi lancar dan bagus. “Dengan adanya laporan dari masyarakat yang mensinyalir PNS ikut serta dibalik layar untuk memenangkan satu perusahaan tersebut hal ini sudah termasuk tindakan KKN yang berdampak kepada pembangkangan Pemkab Rohil yang tidak melaksanakan good governance dan clean goverment. Menanggapi isu tersebut Kepala Itda Rohil, Hardy, menyatakan sikap yang sama. Jika terbukti PNS ataupun honerer ikut terlibat pelaksana proyek, seyogyanya akan diambil tindakan sesuai ketentuan. Bila ada indikasi seperti itu masyarakat dapat menyampiakannya secara tertulis kepada Bupati dan Itda Rohil.n
Tugu Ikan sebagai tugu simbol penghasilan Kabupaten Rokan Hilir.
klik www.auditor-rohil.com
Semua SKPD Siap Diaudit Guna membantu kelancaran tim audit BPK Riau, semua pimpinan dan jajaran SKPD diharuskan untuk standby, dan siap diaudit. Sejak awal Juni 2009, tim audit Perwakilan BPK Provinsi Riau kembali melakukan audit lanjutan terhadap laporan keuangan Kabupaten Rokan Hilir (LKPD) tahun anggaran 2008 selama 35 hari. Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun mengintruksikan kepada semua pimpinan dan jajaran SKPD untuk membantu kelacaran pelaksanaan audit. “Semua pimpinan harus standby di tempat, kecuali ada tugas-tugas mendesak,” tegasnya. Kepala Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Rokan Hilir Hardy usai pertemuan pendahuluan (entry briefing) dengan Tim BPK Riau tidak menafikan hal tersebut. Bupati Rohil meminta agar semua SKPD itu tetap berada di tempat selama pelaksanaan audit lanjutan BPK itu berlangsung serta membantu memberikan informasi yang diperlukan. “Ini semua untuk mempermudah kelancaran tugas tim audit, “ jelas Hardy. Dalam memberikan informasi yang diperlukan tim audit, tambah hardy, Pemkab Rohil juga telah mengambil kebijakan. Salah satunya membentuk tim pendamping (counterpart) yang dikoordinasikan oleh Sekda Rohil dan Sekretariat dar Inspektur Rohil, termasuk anggota seluruh SKPD.Tim pendamping itu sudah terbentuk, bahkan sudah mulai bekerja. Hardy menjelaskan tindak lanjut audit BPK periode 2005-2008 dan penyelesaian masalah telah banyak menemukan kemajuan. Dalam pertemuan itu, BPK menyampaikan posisi hasil tindak lanjut per 31 Desember 2008. Melihat dari hasil posisi itu, sudah banyak kemajuan. Hanya saja, diakui masih ada sisa tunggakan tindak lanjut yang harus segera diselesaikan. “Untuk menyelesaikan tunggakan ini, perlu keseriusan dari semua SKPD yang ada,” ujar Hardy. n
14 Auditorial Khas n Diskusi :
n HUT BPKP:
Berpakaian Melayu di Hari Jadi Hari jadi BPKP ke-26 dirayakan serentak di seluruh Indonesia. Di Riau, perayaan HUT kali ini boleh dibilang istimewa.
H. Rusli Zainal, S.E., MP (Gubernur Riau). Upacara peringatan hari jadi BPKP ke26 pada 30 Mei 2009 cukup istimewa. Jika di Jakarta, pembina upacara adalah Menpan Taufek Efendi, di Pekanbaru pembina upacaranya Gubernur Riau H. Rusli Zainal, S.E., MP. Dengan berpakaian melayu, para undangan dan peserta upacara berpakaian melayu Riau.Tampak hadir, para pejabat unsur muspida, Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah, wakil dari Kabupaten/Kota, kepala SKPD Propinsi Riau, Kepala Inspektorat Kabupaten/Kota dan para pensiuanan BPKP. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada jajaran perwakilan BPKP Propinsi Riau yang telah melaksanakan tradisi berpakaian melayu di lingkungannya. “Kendati belum sempurna betul, inisiatif BPKP tentu sangat sejalan dan sesuai dengan visi Riau 2020 dalam pelestarian budaya melayu. Dan untuk itu, Pemerintah Propinsi Riau menyampaikan pengahrgaan yang tinggi. Semoga di masa-masa mendatang dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Gubri. Sementara itu, MenPAN, dalam sambutan yang dibacakan Gubri, memuji pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP. BPKP dinilai telah melakukan reformasi dalam berbagai hal,
baik dalam hal kelembagaan, proses bisnis maupun pengelolaan SDM. “Reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh BPKP telah meningkatkan peran BPKP sebagai internal auditor pemerintah yang mendukung dan mengawal program-program pemerintah,” ujarnya. Menurut Menpan, besarnya amanah dan tanggung jawab yang diemban BPKP saat ini dirasakan belum sepadan dengan gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawainya. Diperlukan sistem tunjangan kinerja yang baru untuk menyikapi kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan BPKP. Menpan menyampaikan bahwa dia telah menandatangani usulan agar BPKP diberikan remunerasi baru. Seketika berita gembira tersebut memperoleh tepuk tangan meriah dari peserta upacara. Peran strategis BPKP sebagai tangan kanan (mata dan telinga) Presiden, menuntut penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintahan melalui peningkatan peran BPKP dengan posisi yang lebih tegas bahwa BPKP adalah birokrasi profesional yang bertanggung jawab kepada presiden. Seusai upacara, acara dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan diskusi interkatif dengan topik BPKP Masa Kini dan Masa Depan: Perspektif Eksternal BPKP. Tampil panelis dari para inspektur/pejabat Kabupaten eks BPKP di Riau dan Kepri.n klik www.auditor-rohil.com
Dialog Interaktif dengan Mantan Tiga mantan auditor berdialog dengan para pegawai BPKP. Bersempena HUT BPKP ke 26 bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau dilangsungkan dialog interaktif antara para pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan tiga narasumber dari Inspektorat Kabupaten di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, yaitu Hardy, (Rokan Hilir), Eldi Ramli, (Bengkalis), dan Muhamad Iqbal, (Kabupaten Karimun). Acara ini terkesan serius, seluruh peserta mengenakan pakaian Melayu. Pembicaraan berlangsung sangat terbuka dan akrab karena saling mengenal narasumber, mereka pun sudah mengerti tugas-tugas BPKP. Hardy lebih menekankan pembahasan pada perlunya perubahan paradigma dari auditor menjadi fasilitator dan pada akhirnya menjadi quality assurance.Menyangkut peran BPKP di masa yang akan datang terkait dengan implementasi PP 60 tahun 2008 tentang SPIP, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir siap menerima sosialisasi dari Perwakilan BPKP Riau untuk dapat memahami lebih dalam tentang SPIP. Eldi Ramli lebih menyoroti peran nyata BPKP di Pemerintah Daerah dari sisi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengawasan, pelaksanaan kerjasama atau joint audit sangat tepat dilaksanakan. Perlu ada transfer of knowledge dari auditor BPKP kepada auditor Inspektorat. Agar Perwakilan BPKP Riau mangasistensi dan memberikan pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan dareah di samping LAKIP dan Laporan Keuangan. M. Iqbal menyampaikan bahwa yang menjadi modal utama BPKP adalah SDMnya. Terkait dengan peran BPKP di masa yang akan datang, khususnya tentang SPIP, Iqbal menyampaikan bahwa SPIP dipahami oleh aparat Pemda sebagai sesuatu hal yang rumit. Oleh karena itu, BPKP harus bisa mengemas SPIP secara sederhana yang mudah dimengerti oleh aparat Pemda. Kepala Perwakilan BPKP Riau Agus Sukiswo menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada seluruh narasumber atas keterbukaannya memberikan pandangan tentang BPKP dan khususnya Perwakilan Riau. Dengan demikian, memudahkan manajemen dalam pengambilan kebijakan yang tepat ke depannya dalam mendukung kejayaan BPKP secara keselurhuan. n
15
2Auditorial Auditor Update Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 30 Juni 2009 (versi Itda Rohil) Unit Pemeriksa : Perwakilan BPK RI di Pekanbaru No
Tahun Audit
1.
Tahun 2005 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2006 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 (LK) - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 (BM) - Kejadian - Rp (1000)
2.
3.
4.
Jumlah
Rekomendasi (%)
TS
TPB
Jumlah
(%)
Jumlah
(%)
20 179.761.548
100 100
15 172.877.929
80,00 96,17
5 6.883.619
20,00 3,83
43 536.750.619
100 100
31 417.716.978
72,09 77,82
12 119.033.640
27,91 22,18
52 186.205.168
100 100
26 64.345.385
50,00 34,56
26 121.859.783
50,00 65,43
57 21.727.698
100 100
31 253.726.663
54,38 3,57
26 20.952.816
45,62 96,43
Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 30 Juni 2009 Unit Pemeriksa : Bawasprop Riau. No 1.
2.
3.
Tahun Audit Tahun 2005 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 - Kejadian - Rp (1000) Total: - Kejadian - Rp (1000)
Jumlah
Rekomendasi (%)
Jumlah
TL (%)
TPB Jumlah
22 9.509
100 100
22 9.509
100% 100
0 0
0 0
46 66.913.267
100 100
45 60.752.196
97,83 90,79
1 6.161.071
2,17 9,21
68 66.930.596
100 100
66 60.761.705
97,06 90,79
2 6.161.071
2,94 9,21
(%)
Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 30 Juni 2009 Unit Pemeriksa : Inspektorat Kab. Rokan Hilir No 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tahun Audit Tahun 2003 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2004 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2005 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2006 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2008 - Kejadian - Rp (1000) Total: - Kejadian - Rp (1000)
Jumlah
Rekomendasi (%)
Jumlah
TS (%)
Jumlah
(%)
260 3.340.038
100 100
226 2.982.123
87 89
34 357.914
13 11
515 8.733.691
100 100
487 8.206.012
95 94
28 527.679
6 6
399 10.080.429
100 100
253 1.787.479
63 18
146 8.292.949
37 83
282 6.279.780
100 100
116 1.016.092
41,13 20
166 5.011.454
59 83,82
81 3.425.115
100 100
10 3.537
12,34 0
71 3.421.578
88 100
103 71.747
100 100
0 0
0 0
103 71.747
100 100
1640 31.930.800
100 100
1092 13.995.243
66,58 43,82
548 17.935.557
33,42 56,18
klik www.auditor-rohil.com
TPB
16 Budaya Auditor Reformasi Cara Berpikir (Bagian 1 dari 2 Tulisan)
Oleh: H. Sudarno Mahyuddin
Boleh dibilang tidak satu pun kerja besar bangsa ini beres. Mulai dari penyelenggaraan ibadah haaji, penyaluran BLT, pelaksanaan ujian nasional, tidak satu pun dapat dilaksanakan tanpa cacat. Dan yang paling kemudian, Pemilu 2009 dinilai paling amburadul sepanjang sejarah pesta demokrasi di republik ni. Penyelenggaraannya kalah baik dengan Pemilu 1955, pemilu pertama yang justru dikerjakan oleh orangorang Indonesia yang tingkat pendidikannya relatif rendah.
Apa yang salah dan siapa yang salah? Pada siaran TVRI Sabtu pagi, 18 April 2009, pakar pendidikan Halim menuduh dunia pendidikan kitalah yang salah, melahirkan orang-orang yang tidak berkualitas. Akibatnya, sembarangan kerja yang diberikan kepada mereka tidak ada yang beres. Menurut Program Pembangunan PBB (UNDP), indeks pembangunan manusia Indonesia merosot, sehingga peringkat Indonesia di antara 175 negara melorot dari posisi 110 menjadi 112 (Kompas, 12 Juli 2003). Dalam suatu dialog di layar televisi antara K.H. Zainuddin MZ dengan budayawan W.S Rendra beberapa tahun yang lalu, terjadi perbedaan pendapat. W.S. Rendra berpendapat terpuruknya bangsa dan negara ini dan negara ini adalah karena kesalahan pada sistem. Sedangkan KH. Zainuddin MZ berpendapat error adalah pada orangnya, pada manusianya. Moral sebagian besar bangsa ini sudah rusak, sehingga sistem apa pun yang digunakan akan rusak untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jika moral menusianya baik, sistem yang rusak akan diperbaikinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kadang-kadang kita dibuat terperangah melihat perilaku sebagian bangsa ini seperti ditayangkan dilayar televisi. Pengamuk, anarkis, brutal. Pembunuhan bisa terjadi di mana saja, termasuk di ruang sidang DPRD Medan dan ruang sidang pengadilan. Apa yang salah dan siapa yang salah, kata Mahathir Muhamad, mantan Perdana Menteri Malaysia dalam bukunya, Dilema Melayu. Bagi KH. Zainuddin MZ bahwa yang bermasalah adalah manusianya atau orangnya, ada alasannya. Dia menunjuk sebuah hadist Ra-
sullullah SAW berasal dari Nu’mah Bin Basyir ra, menyebutkan: Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika benda ini baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun, apabila benda ini rusak, maka seluruh tubunya akan menjadi rusak. Ketahuilah benda itu adalah hati (HR. Bukhari dan Muslim). Karena makna hadist ini mengarah kepada
REPRO KOMPAS
klik www.auditor-rohil.com
kejiwaan (moral), meliputi pikiran-pikiran, perasaan, nafsu dan hal kejiwaan lainnya, maka banyak ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan daging dalam hadist ini dalah otak. Maksudnya, jika produk otak berupa pikiran-pikiran seseorang itu baik, maka baiklah dia. Sebaliknya, jika produk otaknya, yaitu pikiran-pikirannya buruk, maka buruklah orang itu. Nabi Daud As ada meninggalkan pesan, manusia sesungguhnya adalah apa yang ia pikirkan di dalam hatinya,. Apabila pikiranpikirannya baik, maka baiklah di apabila pikiran-pikiran buruk, maka buruklah orang itu. Konsultan tersohor Amerika, NormanVincent Peale, dalam bukunya berjudul, The Power of Positif Thingking, mengatakan, sebenarnya manusia di seluruh muka bumi ini punya kemungkinan dan kesempatan untuk mau yang sama, karena Tuhan memberi mereka otak yang lebih kurang sama besarnya, yaitu 1,3 kg. Maju mundurnya manusia tergantung cara mereka menggunakan otaknya. Dalam bukunya itu, Peale mengatakan, sikap ucapan dan perbuatan baik, senantiasa dimulai dari berfikir positif (baik). Confisius mengatakan, manusia bisa diajar karena mereka punya akal. Tak mengherankan, agenda terutama 100 hari Jero Wacik ketika menjadi Menbudpar sibuk mengempanyekan tradisi berfikir positif bangsa ini. Maka, beliau bertekad menggali akar-akar berfikir positif yang ada pada suku-suku bangsa yang ada di Indonesia untuk dikembangkan. “Saya akan angkat ke permukaan, bahwa cara berfikir positif membentuk sikap dan prilaku positif pula dan pa akhirnya akan menghasilkan karya-karya bangsa yang besar. “(Kompas, 4 Desember 2004). Selanjutnya, secara teknis akan diinventarisasi khazanah berfikir fositif seluruh suku bangsa di tanah air, sehingga kita memiliki buku besar atau bunga rampainya. Baru kemudian kearifan lokal tersebut direvitalisasi di dalam masyarakat. Namun, setelah lewat 100 hari jadi Menbudpar RI, lewat pulalah gaung kampanyena sosialisasi tradisi berfikir positif Jero Wacik tersebut. Dalam khazanah kebudayaan Melayu berfikir merupakan salah satu etos yang tercanPenulis adalah Budayawan Rohil, Pemegang Sagang Tahun 2006