auditor-rohil No 11 Triwulan III 2009
TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL AUDIT PRACTICE
DAFTAR ISI n Teras Auditorial .............................. 2 n Surat dari Bupati ............................ 2 n Catatan Inspektur ........................... 3 n Roadmap to the Internal
Strategi Menata Keuangan Daerah
Auditor of Tomorrow .......................... 3 n Auditor Headline ............................ 4 n Strategi Menata Keuangan Daerah ..... 4 n Catatan dari Auditor BPK ............... 6 n Album Auditor ............................... 8 n Auditorial Khas .............................. 10 n Minta Percepat Perbaikan LK ......... 10 n Upaya Lanjutan Mengefektifkan APIP ................... 10 n Arifin Ilham Zikir ke Rohil ............ 12 n
Reformasi Cara Berpikir ....... 12
Prinsip pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien merupa kan prakondisi yang harus dipenuhi pemerintah dalam rangka memberikan layanan yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Bagimana strategi pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah? Apa saja upaya percepatan perbaikan tata kelola keuangan daerah. Dan apa saja catatan dari BPK?
n Auditor News ............................... 13 n Mentri Indonesia dan Malaysia ke Rokan Hilir ............... 13 n Eksekusi Mantan Pejabat Daerah ...... 13 n Disahkan Tanpa Banyak Catatan ....... 14 n Auditor Update ............................. 15
Arifin Ilham Zikir ke Rohil Ribuan umat Islam yang ada di Tanah Putih Tanjung Melawan, Sedinginan dan Bangkopusako, Kabupaten Rokan Hilir menghadiri zikir akbar dengan menampilkan Al-ustadz HM Arifin Ilham. September 2009 Bupati Rohil H Annas Maamun,Wabup H Suyatno,
Ketua DPRD Rohil Dedi Humadi, Kapolres Rohil AKBP Drs Rohmad Nursahid,M.Si, Ketua PN Rohil S Joko Sungkowo SH, Sekda Rohil Ir Asmirin Usman, Mantan Sekda Rohil Drs H Asrul M Noor MSi beserta sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Rohil.
Website: www.auditor-rohil.com I e-Paper: e-paper.auditor-rohil.net I E-mail : hardydjamal@gmail.com
2
TERAS AUDITORIAL
auditor-rohil.net
n Surat Bupati :
Percepat Perbaikan dengan Serius
Penasihat Bupati Rokan Hilir Wakil Bupati Rokan Hilir Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir Penanggung jawab/
R
.........
Pengarah
Pemimpin Redaksi Hardy Djamaluddin Pelaksana Harian/ Redaktur Pelaksana Sarman Syahroni Sidang Redaksi Hardy Djamaluddin Iwan Somantri, Hari Darma, Augus Setya, Irwandi, Sarman Syahroni, Hendri Yunis Operator Online Zulkifli, Masri, Alfami Divisi Produksi Nasori Habib, Syarifah Desain/Tata Letak Yendrizal Diterbitkan oleh Inspektorat Kab. Rokan Hilir bekerja sama dengan Riau Pos.Net Alamat Redaksi: Jl. Perniagaan 80, Bagansiapiapi, Rokan Hilir website: www.auditor-rohil.com E-paper: e-paper.auditor.rohil.net e-mail: hardy.djamal@gmail.com Dicetak oleh: CV Berkat Redaksi menerima sumbangan tulisan, foto atau naskah lainya untuk di muat. Naskah yang masuk dan dimuat akan diberikan imbalan.
okan Hilir adalah salah satu Kabupaten pemekaran yang tidak dapat dikatakan sebagai kabupaten baru lagi, tepat pada tanggal tahun ini sudah genap berusia 10 (sepuluh) tahun. Sudah tentu, masih ada permasalahan yang harus dicarikan solusi alternatif penyelesaiannya baik di bidang pemerintah dan pembangunan.
Di bidang tata kelola keuangan daerah, transparan dan akuntabel diiringi dengan di antaranya implementasi pengelolaan pengawasan internal yang mampu keuangan berbasis kinerja yang belum ter- merumuskan rekomendasi-konstruktif integrasi dengan perenguna mencegah terjadincanaan dan pelaporanya penyimpangan dalam nya, pengelolaan aset pengelolaan keuangan. Pemda Rokan Hilir yang Saya berharap SKPD atau belum dapat dijadikan unit kerja yang terkait sebagai aset tetap dalam mampu membenahi perNeraca Awal; database masalahan di atas. Opini sistem akuntabilitas BPK—yang selama ini kinerja instansi Wajar dengan Pengepemerintahan (SAKIP) cualian (WDP)— di yang belum lengkap, tahun-tahun mendatang penetapan indikator harus dapat diperbaiki. kinerja utama (IKU), Semua jajaran aparat sistem pelayanan mipemerintah Kabupaten nimal (SPM) dan Hilir juga saya “...Saya sungguh Rokan implementasi tata instruksikan untuk selalu menyadari kepemerintahan yang menjaga dan menjunjung permasalahan yang baik sesuai dengan tinggi citra aparatur PNS, rencana tindakan yang dengan berpegang teguh timbul tidak saja telah ditetapkan. pada peraturan permenyangkut Saya sungguh menyaundang-undangan yang kesiapan dari permasalahan yang berlaku, etika dan mempelajari dan timbul tidak saja mestandar yang berlaku, semengadopsi sistem nyangkut kesiapan memhingga eksistensi aparatur akuntabilitas pelajari dan mengadopsi PNS mendapat keperkinerja, penetapan sistem akuntabilitas kincayaan dan tempat di hati sistem dan prosedur erja, penetapan sistem masyarakat sebagai pilar akuntansi keuangan dan prosedur akuntansi pencegah tindak pidana keuangan yang selama ini korupsi. yang selama ini telah diterapkan di seDan saya berharap telah diterapkan. bagian tempat, tetapi agar kita berhasil memjuga masalah penyiapan tenaga dan pen- benahi dan lebih meningkatkan kapasitas ingkatan kapasitas SDM Aparatur. Para pe- dan kinerja satuan unit kerja masing-masjabat dan seluruh pegawai harus banyak ing, dan marilah saling bahu-membahu belajar dan bekerja sungguh-sungguh. membangun daerah ini demi terwujudnya Kepada seluruh pimpinan SKPD, saya Rokan Hilir yang Maju dan Sejahtera pada telah mengintruksikan agar mengkaji dan 2011. Salah satunya, dengan melakukan mengembangkan inovasi-inovasi dan percepatan perbaikan tata kelola keuangan kreativitas baru yang mampu mengefek- daerah yang transparan dan akuntabel tifkan pelaksanaan keuangan daerah yang dengan sungguh-sungguh dan kerja keras dan serius. n klik www.auditor-rohil.com
3
2Auditorial
TERAS AUDITORIAL
n Catatan Inspektur :
Roadmap to the Internal Auditor of Tomorrow “Too often,‘auditors’ are perceived as snitches quibbling over petty infractions … ‘Advisor’ … carries a more positive connotation than ‘auditor’…” Hampir sepuluh tahun lalu, Janet L Colbert, dalam majalah Internal Auditor, 1 Desember 1999, sudah menulis pernyataan di atas, bahwa kata “auditor” kerapkali dikonotasikan negatif. Dia lebih suka memilih kata “advisor” yang berkonotasi positif. Tampaknya sederhana, namun wacana ini berimplikasi relatif kompleks di ranah pengawasan internal negeri bernama Indonesia. Transformasi BPKP dapat dijadikan referensi. Persis tujuh tahun lalu, di majalah Warta Pengawasan (edisi 33, Juni 2002), saya pernah menulis dalam rubrik editorial berjudul “Katalis Plus.” Ketika itu, visi BPKP adalah menjadi katalisator pembaharuan manajemen pemerintah. Sebuah visi, menurut hemat saya kala itu, visionary,jauh ke depan. Namun, bukannya tanpa persoalan dan perdebatan. Baik lantaran dinamika kondisi internal maupun ekternal BPKP ketika itu. Dr. Geronimo M. Callado, konsultan Arthur Andersen dalam sebuah acara seminar di Jakarta, April 2002, mempersoalkan visi sebagai katalis itu. Menurut pakar SDM asal Filipina itu, katalisator itu enzim dalam sebuah proses persenyawaan. Ia dapat membantu atau mempercepat proses larutan tanpa ia mengubah diri atau ikut larut. Jika demikian, sebagai katalis, BPKP tidak berubah atau berkembang, apakah analog dengan proses fermentasi tadi? Saya sependapat dengan Gerry. Proses kimiawi yang diilustrasikan di atas tentu saja tidak analog dengan pernyataan visi BPKP. Katalisator sesungguhnya juga berarti agen perubahan, agen pembaharuan, agent of change. Jika demikian, untuk menjadi katalis yang efektif di birokrasi pemerintahan, BPKP— dan APIP lainnya— memang mesti menjadi model panutan. Sebuah tantangan yang tidak ringan dalam kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah dan lingkungan internal yang belum kondusif kala itu, boleh jadi hingga sekarang. Maklum, ada keruwetan dalam tubuh pengawasan di negeri tercinta ini. Problematika pengawasan bak sebuah sketsa persoalan nasional dari setumpuk masalah yang belum terpecahkan. Absennya visi dan kevakuman koordinasi
pengawasan dalam kerangka sistem pengawasan nasional, misalnya, menimbulkan perbagai persoalan baik teknis maupun nonteknis yang berakibat inefektivitas hasil pengawasan. Terkesan timbul gejala resistensi dan respon kurang positif yang tidak proporsional dan cenderung restriktif. Sebagai auditor eksternal, BPK RI berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara, yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan memberitahukan laporan hasil auditnya kepada DPR. Sementara di setiap propinsi, terdapat Inspektorat Daerah sebelumnya Bawasda yang semestinya menjadi auditor internal pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Namun, tak begitu jelas jatidirinya hingga kini, Itda-itda ini mau jadi apa: inspektur, auditor atau (pejabat) pengawas (pemerintah)? Dan bagaimana dengan posisi BPKP dan Itjen/Inspektur utama? Sesuai aturan, BPKP adalahAPIP yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan Itjen/Inspektur Utama adalah aparat pengawasan internal departemen/LPND. BPKP itu alat dan (keberadaaannya) urusan Presiden, sedangkan Itjen/Irutama adalah alat dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala LPND. Berbagai wacana mengenai sistem dan organisasi pengawasan nasional sampai saat ini terus berkembang. Sempat timbul masalah dikotomi aparat pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Dan ada juga muncul konsep sentralisasi pengawasan versus desentralisasi pengawsan. Kantor Menpan konon tengah menyiapkan konsep solusi permasalahan APIP, tapi sampai detik ini agaknya belum ada hasilnya. KPK pun sudah mengusulkan proposal alternatif, tapi belum jelas ujungnya. klik www.auditor-rohil.com
Oleh Hardy Djamaluddin (hardy-djamaluddin.blogspot.com; email: haridinata@yahoo.com) facebook: hardydjamaluddin@ymail.com
Keprihatinan atas keruwetan dalam tubuh APIP itu sampai hari-hari ini masih membuat kita miris. Memang sudah tampak berbagai upaya untuk mengatasi pelbagai persoalan aktual pengawasan internal, seperti rapat koordinasi pengawasan dan sinergi pelaksanaan audit gabungan (joint-audit). BPKP sendiri sudah berupaya melakukan reposisi menjadi auditor Presiden. Namun, persoalan mendasar pengawasan internal sendiri (itda) belum ada solusi alternatifnya. Nah, agar tidak berada pada posisi offside, tak optimal dan tidak efektif, saat inilah kiranya momentum peran kepiawaian jajaran APIP – dari pusat hingga darerah—untuk segera melakukan penyegaran atau reaktualisasi visi sebagai, saya sebut, ”internal auditor plus”. Kendati menjadi internal auditor plus— yang memerlukan new dimensions dan new comptencies— memang tidaklah mudah. Tapi saya yakin bisa. Jika dulu wacana pergeseran paradigma (paradigm swift) dari auditor menjadi konsultan pernah juga saya kemukakan, kini justeru sangat diperlukan pergeseran mindset dari auditor dan konsultan —katalis plus— menjadi penjamin mutu (quality assurer). Tidak hanya fokus pada internal control dan governance system,tetapi juga risk management. Namun, secara kelembagaan tampaknya perlu ada terobosan cerdas, akomodatif dan berani. Dengan mengacu pada cakupan tugas APIP, seperti halnya new BPKP (capacity building, current issues, clearing house dan check & balance), sudah saatnya eksis portfolio unit Pengawasan, yang berdampingan secara harmonis dengan BPK —seperti halnya di negeri Cina (National Audit. Office). Peta jalan (roodmap) sudah sangat jelas. n
4
2Auditorial Auditor Headline
Strategi Menata Keuangan Daerah Sistem kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sudah menjadi kebutuhan demi terrciptanya good governance dan clean government. Dan upaya percepatan terhadap keberhasilan pembaruan manajemen keuangan bagi Pemda sudah selayaknya mendapat perhatian serius. Menata keuangan Negara, termasuk keuangan daerah, merupakan amanat Undang-Undang yang harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Prinsip pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien merupakan prakondisi yang harus dipenuhi pemerintah dalam rangka memberikan layanan yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Atjeng Sastrawidjaya dalam sebuah diskusi yang ditaja IAI Wilayah Riau baru-baru ini, perbaikan sistem keuangan negara sekaligus merupakan salah satu kunci penting bagi pemberantasan korupsi. “Kebijakan preventif seperti ini adalah setara dengan upaya represif dan edukatif,� ujar anggota DPN IAI itu. Dia menyarankan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bagaimana usaha pemerintah menerjemahkan dan mengimplementasikan amanat UndangUndang tersebut dalam bentuk strategi dan program tata kelola keuangan Negara yang bersifat adaptif sehingga seluruh komponen pemerintahan dapat melaksanakannya dengan baik. Tata Kelola Keuangan Negara. Paket Undang-Undang bidang Keuangan Negara telah memberikan landasan/payung hukum di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan negara/daerah. Paket ini telah dijabarkan ke dalam aturan penjabaran, kendati belum optimal. Agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, tentu diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Di antaranya,
Atjeng Sastrawidjaya
diperlukan sistem kelola keuangan daerah yang baik dalam kerangka mengelola APBD secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Semua sebenarnya sudah secara tegas diatur bagaimana Pemerintah Daerah menata sistem pemerintahan khususnya di bidang keuangan. Undang-undang sudah mengatur asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat pengelola keuangan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang, piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum. Penyusunan RAPBD dengan pendekatan prestasi kerja, penerapan SAKD, penyajian Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah, juga beberapa hal baru yang diamanahkan dalam UU. Kerangka Strategi. Berdasarkan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31, Gubernur/Bupati/Walikota harus menyerahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan klik www.auditor-rohil.com
keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). LKPD terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Konsekuensinya, hal ini menuntut kemampuan manajemen pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Kemampuan ini memerlukan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomis. Laporan-laporan ini dapat dihasilkan dengan diterapkannya suatu sistem dan prosedur akuntansi yang integral dan terpadu dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai solusinya, Atjeng mengusulkan untuk memperoleh laporan-laporan berkualitas di atas hanya dapat dihasilkan dengan diterapkannya suatu sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang terintegrasi dengan sistem-sistem lain dalam manajemen keuangan daerah. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51 ayat (2), Kepala SKPD— selaku Pengguna Anggaran— harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.Artinya, setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. SAKD itu harus ditunjang dengan pembenahan tata kelola keuangan daerah lainnya, yang mendukung upaya penyempurnaan sistem tersebut. SDM pelaksana sistem harus diberi pemahaman yang memadai, pengguna laporan keuangan (stakeholders) juga harus memahami peran dan fungsinya, serta bagaimana memanfaatkan LKPD. Elemen masyarakat harus memahamai alur sistem secara global, sehingga mereka akan lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Para eksekutif Pemda harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan laporan-laporan internal yang dapat dihasilkan dari sistem akuntansi. Pembaruan di Daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari single entry menuju double entry merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Kesiapan SDM daerah khususnya di SKPD umumnya kurang memiliki latar belakang bidang akuntansi. Atjeng sudah memperkirakan, penerapan pendekatan baru ini
5 Auditor Headline relatif akan menghadapi banyak kendala yang cukup besar di daerah. Meskipun Pemda sudah memiliki software akuntansi pemerintah bagi daerahnya, namun tetap masih diperlukan adanya SDM yang memiliki pemahaman memadai tentang akuntansi, agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi kaidah pelaporan keuangan normatif sesuai yang disyaratkan SAP – standar akuntansi pemerintahan. Program Kerja Perbaikan. Ketua BPK RI Anwar Nasution dalam berbagai kesempatan senantiasa menyampaikan kebijakan BPK mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk menuju opiniWajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dia membagi enam aspek yang harus dilakukan untuk memperbaiki opini laporan keuangan pemerintah. Ke-6 aspek perbaikan tersebut adalah: (1) Sistem pembukuan dan rekening pemerintah; (2) Sistem aplikasi teknologi komputer; (3) Inventarisasi aset dan hutang; (4) Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan; (5) Pertanggung jawaban anggaran; dan (6) Jaminan mutu laporan keuangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu sumber penyebab ketidakpastian bagi penyelenggaraan keuangan daerah adalah karena tidak adanya suatu desain yang jelas dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Paket Tiga UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004 dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Di satu pihak, Departemen Teknis belum rela untuk menyerahkan kewenangannya yang seharusnya telah didesentralisasikan kepada Pemda. Depdagri, misalnya, belum sepenuhnya sejalan dengan Departemen Keuangan dalam penetapan mekanisme transfer keuangan dari Pusat ke Daerah maupun tentang penyusunan administrasi pengelolaan keuangan daerah.Tidak adanya desain dalam pelaksanaan penyelenggaraan keuangan daerah itu tercermin dari adanya rangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang tidak jelas, multi tafsir, rumit, tidak stabil dan sering berubah. Sementara itu, belum semua daerah memiliki Perda mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dan belum semua daerah memiliki Perkada tentang kebijakan akuntansi Pemda. Berbagai perda tentang pajak dan
retribusi justru membuat distorsi investasi peraturan perundang-undangan yang berdan mengganggu kelancaran lalu lintas laku. barang dan jasa maupun faktor-faktor Menurut Atjeng dan Anwar Nasution, produksi antar daerah. Akibatnya, pasar kebutuhan adanya strategi dan program tata NKRI menjadi terkotak-kotak. Keadaan kelola keuangan negara dirasakan sangat semakin rumit karena kemampuan daerah mendesak, sehubungan dengan belum opuntuk menerima pelimpahan kewenangan timalnya pengelolaan keuangan negara seotonomi juga belum terbentuk dengan baik bagaimana yang diamanatkan dalam UU. dan belum semua kegiatan Pemda diatur Misi pengelolaan keuangan negara adalah dalam Perda. efisiensi pengeluaran, efektivitas pengeloUpaya Percepatan Opini. Guna laan dan optimalisasi penerimaan. Pengelomempercepat perbaikan opini pemeriksaan laan dimaksud dalam ayat ini mencakup keLKPP dan LKPD, BPK telah mengambil seluruhan kegiatan perencanaan, penguatiga bentuk inisiatif tindakan kebijakan. Per- saan, penggunaan, pengawasan, dan pertama, mewajibkan seluruh entitas pemer- tanggungjawaban. intah untuk menulis surat Management Berbagai aturan seyogyanya sudah disiapRepresentative Letter (MLR). Surat ini men- kan dan disempurnakan. Di antaraanya, PP yatakan kebenaran isi laporan keuangan No. 6 Tahun 2006 sebagai pelaksanaan yang diserahkannya untuk diperiksa oleh amanah UU paket keuangan negara dan PP BPK. Kedua, mewajibkan semua entitas No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP. PP tersepemerintah membuat rencana kerja yang but diterbitkan guna menjamin terlaksanterperinci dan terjadwal untuk memper- anya tertib administrasi dan tertib pengelobaiki opini pemeriksaan keuangan BPK. laan barang milik negara/daerah, dengan Ketiga, menyarankan kepada DPR-RI, menekankan perlunya kesamaan persepsi DPD-RI, dan DPRD Provinsi serta Kabu- dan langkah secara integral dan menyelupaten/Kota untuk membentuk Panitia ruh diantara unsur-unsur pemerintahan Akuntabilitas Publik (PAP) yang tugasnya, yang terkait dalam pengelolaan barang miantara lain, mendorong tindak lanjut reko- lik negara/daerah. mendasi serta saran temuan pemeriksaan Dengan adanya strategi dan program tata BPK. kelola keuangan yang baku dan dapat diimHal lain yang perlu juga mendapat per- plementasikan dengan sebaik-baiknya serhatian khusus adalah hasil temuan BPKP ta unsur-unsur pendukung lainnya dapat tahun 2007 mengenai hasil audit BPK ter- terpenuhi, cita-cita untuk mendapatkan hadap LKPP dan LKPD yang memberikan opini WTP bukan hal yang mustahil diperopini disclaimer atau menolak memberikan oleh dengan segera oleh Pemerintah Daerpendapat, faktor penyebabnya antara lain ah. Ayo, tunggu apa lagi? adalah lemahnya sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan negara dan lemahnya tata kelola aset negara, sehingga kedua hal tersebut harus mendapat perhatian untuk segera dilakukan perbaikan. Pendapat disclaimer tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola keuangan negara belum tertib. Hal ini memberikan citra yang kurang baik bagi pemerintah dan jika dibiarkan secara politis akan berdampak hilangnya kepercayaan rakyat dan juga masyarakat internasional terhadap pemerintah, karena laporan keuangan pemerintah tidak memenuhi kaidah-kaidah Prof. Dr . Anwar Nasution klik www.auditor-rohil.com
6 Auditor Headline n LKPD RIAU :
Catatan dari Auditor BPK Perwakilan BPK Propinsi Riau telah melakukan audit keuangan untuk sejumlah LKPD di Riau. Berikut beberapa catatan dalam LHP yang sudah diserahkan kepada DPRD dan Pemda. Kecuali Kota Pekanbaru yang pertama kali meraih opini WTP (unqualified), opini BPK terhadap LKPD di Riau tahun 2008 tidak bergerak dari kategori WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Artinya, masih terdapat catatan pada penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), implementasi sistem pengendalian internal (SPI), dan kepatuhan pada perundang-undangan yang berlaku. Tahun lalu, LKPD Inhil sempat beropini disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat), yang berarti penerapan SAP, SPI.dan kepatuhannya sangat lemah, namun untuk 2008, opini LKPD Inhil sudahWDP. Memang, belum ada yang beropini buruk adverse opinion (TidakWajar) di mana LKPD tidak sesuai dengan SAP dan banyak penyimpangan material. Hingga akhir Oktober 2009, sudah 11 (sepuluh) LHP hasil audit LKPD T.A 2008 yang diserahkan, sedangkan LKPD Indragiri Hulu masih dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian LHP. Biasanya ada beberapa permasalahan atau catatan yang mempengaruhi penyajian dalam LKPD dan pemberian opini. Pertama, kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian internal (SPI) dan sistem/prosedur penatausahaan/akuntansi keuangan daerah; kedua, realisasi belanja belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap dan sah; ketiga, penyajian saldo persediaan, aktiva tetap (aset daerah), pos hibah, penyertaan modal dan pos-pos lain yang belum sesuai dengan SAP; dan ke-4, ketidakpatuhan pengguna anggaran, pengelola kegiatamn dan Bendaharawan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Propinsi Riau. Akhir Juni lalu, Wagubri Raja Mambang Mit menyaksikan penandatanganan berita acara penyerahan hasil audit BPK terhadap LKPD Propinsi Riau 2008 dari Kepala BPK perwakilan Riau Dr. H. Eko Sambodo, MM, kepada Ketua DPRD Riau Drs. H. Johar Firdaus, M.Si., dalam paripurna istimewa, di Gedung DPRD Propinsi Riau. Dalam lapo-
ran itu,. BPK menyatakan LKPD Riau Tahun 2008 masih kategori WDP. Menurut Eko Sumbodo, paling tidak ada 12 persoalan yang menjadi sebab penggunaan APBD Riau 2008 belum bisa dinyatakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dia lantas memaparkan sebagian dari 12 masalah yang harus menjadi perhatian sekaligus ditindaklanjuti untuk diperbaiki. Di antaranya, adanya sisa kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan SKPD senilai Rp 4,8 miliar, penyertaan modal sebesar Rp 22,2 miliar untuk PD Sarana Pembangunan Riau yang tak dilakukan sesuai ketentuan dan tidak dicatat pada neraca Pemprov Riau maupun PD. SPR. Selain itu, biaya perjalanan SKPD yang tidak didukung bukti sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 191,6 juta. BPK juga menyoroti belum ditindaklanjutinya hasil temuan BKP Riau untuk penggunaan APBD Riau 2005 hingga 2007. Menanggapi laporan tersebut, DPRD dan Pemrop Riau berjanji secepatnya menindaklanjutinya. Palalawan. BPK Riau menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Pelalawan TA 2008 kepada DPRD pada 13 Juni 2009 pada Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Kabupaten Pelalawan. Eko Sembodo menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, H.M. Harris dengan disaksikan oleh Plt.Bupati Pelalawan,Wakil Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD yang hadir. Seperti tahun anggaran sebelumnya, LKPD Kabupaten Pelalawan TA 2008 juga mendapatkan opini WDP. Terkait opini ini, Eko Sumbodo menekankan, terdapat dua item pengecualian dalam LKPD Kabupaten Pelalawan. Pengecualian tersebut menyangkut nilai aset yang tidak didukung oleh laporan perSKPD serta investasi nonpermanen lainnya pada Dinas Koperasi dan UKM berupa perkuatan modal kepada koperasi dari tahun 2001 - 2008 yang tidak bisa ditelusuri kareklik www.auditor-rohil.com
na penatausahaan penerimaan pokok dan bunga pinjaman koperasi tidak dilaksanankan sesuai dengan ketentuan dimana bukti pendukung dan catatan tidak memadai sehingga belum bisa diyakini kebenarannya. Dalam kesempatan ini, Eko juga menyerahkan LHP kepada Plt. Bupati Pelalawan, H. Rustam Effendi serta meminta agar Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pelalawan lebih serius mengatasi berbagai kelemahan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terjadi selama ini. Dumai. BPK Riau menyerahkan LHP atas LKPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2008 kepada Ketua DPRD Kota Dumai, H.Ilyas Labay dan Wakil Walikota Dumai, H.Sunaryo. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.H.Eko Sembodo, MM, pada 28 Juli 2009. Dalam arahannya, Eko menyampaikan bahwa LHP atas LKPD Kota Dumai TA 2008 mendapatkan opini WTP. Opini ini diberikan, karena dalam LKPD Kota Dumai TA 2008 terdapat beberapa permasalahan terkait dengan ketiadaan sistem dan prosedur pencatatan serta pelaporan persediaan, investasi berupa pinjaman dana bergulir yang belum dikembalikan sepenuhnya, serta penyajian saldo aset tetap dalam neraca yang tidak dapat dirinci ke saldo aset tetap. Seluruh kondisi ini tertuang dalam LHP atas Pengendalian Intern serta LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dalam kerangka Pemeriksaan LKPD yang merupakan bagian dari LHP yang turut diserahkan kepada Ketua DPRD dan Wakil Walikota. Dalam kesempatan ini juga, Eko menyatakan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memberikan waktu selama 60 hari kedepan kepada Pemko Dumai untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Pekanbaru dan Kuansing. Untuk pertama kalinya, BPK Riau memberikan opini WTP atas LKPD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008. Opini ini termaktub dalam LHP atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2008 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.H Eko Sembodo, MM kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, H.M Teguh Pribadi, pada 7 Agustus di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru. Pemberian opini WTP ini diberikan karena menurut BPK Riau, LKPD Kota Pekanbaru menyajikan secara wajar dalam
7 Auditor Headline semua hal yang material posisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru per tanggal 31 Desember 2008, realisasi Anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam pidatonya, Eko Sumbodo menyebutkan bahwa dari sudut pandang opini, LKPD Kota PekanbaruTA 2008 telah mengalami peningkatan. Peningkatan dalam penyajian laporan keuangan ini dikarenakan Kota Pekanbaru telah menetapkan PeraturanWalikota Nomor 8.b Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi; memperbaiki sistem pembukuan dan pencatatan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang terjadi; memperbaiki pengelolaan aset melalui inventarisasi aset dan penatausahaan yang lebih tertib; serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Per 31 Desember 2008, Kota Pekanbaru juga telah memperbaiki hal-hal yang menjadi masalah signifikan di tahun anggaran sebelumnya. Perbaikan tersebut antara lain dengan (1) melengkapi buktibukti pertanggungjawaban atas realisasi belanja barang Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dan Sekretariat DPRD dalam Laporan Realisasi AnggaranTahun Anggaran 2007; (2) penyajian persediaan (termasuk persediaan obat-obatan) dan aktiva tetap telah didukung dengan Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru (3) Atas kekurangan penyajian saldo Aktiva tetap tahun anggaran 2005, 2006, 2007 dan 2008, telah dilakukan jurnal koreksi atas pengeluaran biaya yang digunakan untuk memperoleh aktiva tetap hingga siap untuk digunakan, yang belum dikapitalisir pada saat perolehan aset pada Tahun Anggaran tersebut telah dilakukan perhitungan dan dilakukan jurnal koreksi (penambahan) atas kekurangan penyajian Aktiva Tetap pada Tahun Anggaran masingmasing. Selain memberikan LHP atas LKPD, BPK Riau Perwakilan Provinsi Riau juga menyerahkan LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan LHP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Secara keseluruhan, terdapat 13 temuan dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang
- Undangan dan 7 (tujuh) temuan dalam LHP Sistem Pengendalian Intern. Namun demikian, temuan - temuan tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Dari temuan - temuan di atas, BPK Riau Perwakilan Provinsi Riau menyoroti adanya permasalahan-permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam LKPD TA 2008. Pertama, kondisi keuangan PDAM Tirta Siak per 31 Desember 2008 sangat buruk dan membebani kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kedua, belanja hibah kepada pemerintah/Instansi Pusat sebesar Rp 2.136.252.000,00 tidak dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Ketiga, terdapat 60 rekening milik Pemerintah Kota Pekanbaru dengan saldo Rp1.019.143.940,00 di PT Bank Riau yang tidak digunakan dalam pengelolaan uang daerah. Setelah kepada Kota Pekanbaru TA 2008, pada hari yang sama BPK Riau juga menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten KuansingTA 2008. LHP ini diserahkan oleh kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, H.MarwanYohanis, S.Sos danWakil Bupati, Drs.H.Mursini, Msi. Penyerahan dilakukan diruang kerja Kepala Perwakilan disaksikan oleh Kepala Sub Auditorat Riau I, Rudi Nurprianto, SE.,Ak., MM. selaku penanggungjawab LHP, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Kuansing. Sama halnya dengan opini pada tahun sebelumnya, LKPD Kabupaten Kuansing TA 2008 juga mendapatkan opini WTP (qualified opinion). Opini ini diberikan karena berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kuansing TA 2008, BPK RI menemukan dua permasalahan berkaitan dengan pencatatan aset tetap serta pengamanan terhadap aset tanah. Selain permasalahan tersebut, dari pemeriksaan yang dilakukan, secara keseluruhan terdapat 26 temuan dalam LHP atas Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan dan 6 (enam) temuan dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern. Siak, Inhil dan Rohil. Perwakilan BPK RI menyerahkan tiga LHP LKPD TA 2008 kepada DPRD dan Pemerintah Daerah pada 11 September 2009. LHP yang diserahkan meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Siak, LKPD Rokan Hilir klik www.auditor-rohil.com
dan LKPD Indragiri Hilir. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr.H. Eko Sembodo, MM kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak, ChairuddinYunus; Wakil Ketua DPRD Rohil, Rasyid Abizar; dan Ketua DPRD Inhil, H.Agus Salim, SE., MM. Dan Eko Sumbodo juga menyerahkan LHP kepada Bupati Siak, H.Arwin AS, SH, dan Wakil Bupati Rohil, H.Suyatno. Berdasarkan LHP yang telah disampaikan tersebut, ke-3 Kabupaten mendapatkan opini WDP. Dalam pidatonya, Kepala Perwakilan menyebutkan bahwa dari sudut pandang opini, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rohil tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Inhil mengalami peningkatan, yang dulunya mendapatkan opini disclaimer sekarang meningkat menjadi WDP. Total temuan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada Kabupaten Siak TA 2008 sebanyak 33 temuan, dan yang material antara lain, (1) pembayaran honor dan transpor kepada peserta bukan unsur Muspida pada kegiatan rapat koordinasi unsur Muspida sebesar Rp359.400.000,00 merugikan keuangan daerah serta biaya akomodasi penginapan hotel dan konsumsi peserta rapat koordinasi unsur Muspida di Hotel Aryaduta Pekanbaru sebesar Rp248.814.720,00 memboroskan keuangan daerah; dan (2) terdapat kelebihan bayar biaya pemungutan PBB tahun 2008 sebesar Rp2.343.163.724,00. Pada Kabupaten Rohil, total temuan sebanyak 21 temuan, dan yang material antara lain, (1) terdapat pengeluaran belanja bantuan sosial yang belum dipertanggungjawabkan oleh pihak penerima sebesar Rp5.748.502.000,00; (2) terdapat perjalanan dinas daerah pada Sekretariat DPRD dan Bappeda Kabupaten Rokan hilir yang merugikan keuangan daerah senilai Rp455.310.000,00; (3) terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp923.312.356,00 dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp123.066.493,20 yang harus dikenakan pada pembangunan pengamanan/turap tebing muara sungai Rokan; dan (4) Harga satuan pekerjaan Cor Beton plat pada paket peningkatan jalan Mulyorejo lanjutan kecamatan Bangko dibentuk dengan analisa yang tidak wajar sebesar Rp1.053.672.438,00.
8
ALBUM Auditor -Rohil
Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Bagansiapiapi 17 Agustus 2009.
Kapolres Rokan Hilir memasang api obor saat melaksanakan pawai lampu colok, pada 16 Agustus 2009.
Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Rachmat Witoelar (berkalung warna kuning), didampingi Bupati Rohil H. Annas Ma’amun dan unsur muspida pada acara Kunjungan kerja Karhutla di Bagansiapiapi, 8 Agustus 2009.
Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun menyampikan kata sambutan pada acara “Zikir Akbar” yang menghadirkan pimpinan Azzikro Ustazd H.M. Arifin Ilham di Tanah Putih Rohil 1 September 2009.
Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno membeli sebuah produk minuman botol, saat pembukaan Warung Jujur Inspektorat Kab. Rohil, didampingi Kepala Inspektorat Rohil Hardy, 2 September 2009.
Plt Inspektorat Jenderal Depdagr T Zainal Pardede membuka acara pemuktahiran Hasil Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan APF lainnya di Manado, Agustus 2009.
klik www.auditor-rohil.com
ALBUM
9
Auditor -Rohil
Wakil Bupati Rohil H. Suyatno, didampingi Kepala Inspektorat Rokan Hilir Hardy (kiri) dan Ketua MUI Rohil Drs. H. Sakholan (kanan) pada acara peresmian Warung Jujur Darma Wanita Inspektorat Rohil, 3 September 2009.
Kepala Inspektorat Rokan Hilir Hardy, didampingi ustazd H. M Suhaimi,S.Ag (kiri) dan Budayawan Rohil H. Sudarno Mahyudin (kanan) pada acara Diskusi dan Buka Bersama Ramadhan 1430 H dengan Tema “Audit dengan Kekuatan hati� di Bagansiapiapi, 3 September 2009.
Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kab. Rohil, Ir. Iwan Somantri. S, M M menanda tangani fakta integritas disaksikan kepala Inspektorat Kab. Rohil Hardy di Bagansiapiapi, tanggal 3 September 2009.
Kepala Inspektorat Rohil, Hardy melantik eselon III Drs. H. Syahrial sebagai Irban IV Inspektorat Rohil di Bagansiapiapi, September 2009.
Para Pegawai Inspektorat Kab. Rohil melaksanakan Sholat Maghrib Berjamaah pada acara buka bersama, Ramadhan 1430 H, September 2009.
Kepala Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Hardy mengikuti exspose DED bangunan Kantor Inspektorat Kab. Rohil yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Rohil awal September 2009.
klik www.auditor-rohil.com
10 Auditor Hedline Ada pun, temuan pada Kabupaten Inhil sebanyak 21 temuan, di antaranya yang material adalah (1) perjalanan dinas fiktif pada Sekretariat DPRD merugikan daerah sebesar Rp130.515.000,00; (2) realisasi program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp2.360.450.000,00 pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan; dan (3) terdapat kelebihan pembayaran biaya upah pungut PBB sebesar Rp600.194.701,60. Selain memberikan opini, BPK Riau juga menyampaikan (LHP) atas Pengendalian Intern dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan dalam kerangka Pemeriksaan LKPD TA 2008 yang merupakan bagian dari LHP Keuangan atas Laporan Keuangan. Dari LHP tersebut, total temuan SPI pada LHP atas LKPD Siak adalah sebanyak 6 temuan, pada LHP atas LKPD Rohil sebanyak 8 temuan, sedangkan temuan pada LHP atas LKPD Inhil sebanyak 5 temuan. Ada pun total temuan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada Kabupaten Siak sebanyak 33 temuan, pada Kabupaten Rohil total temuan sebanyak 21 temuan, dan Kabupaten Inhil juga sebanyak 21 temuan. Rohul dan Kampar. BPK Riau menyerahkan LHP atas LKPD Rokan Hulu TA 2008 dan LHP atas LKPD KamparTA 2008 pada 26 Agustus 2009. LHP diserahkan langsung oleh Dr. H. Eko Sembodo, MM kepada Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu, H. Hasanudin Nasution, SH dan Bupati Rokan Hulu Drs.Achmad, Msi dan kepada Ketua DPRD Kampar, H. Masnur, SH. Selain itu , Eko Sumbodo juga menyerahkan Rekapitulasi Hasil PemantauanTindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Periode Pemantauan per 30 Juni 2009. Dalam LHP atas LKPD Rokan Hulu TA 2008, BPK RI Perwakilan Provinsi memberikan opini WDP, dikarenakan ada dua permasalahan mendasar terkait dengan nilai investasi atas penyertaan modal pada PD Rokan Hulu Jaya serta penyajian saldo aset tetap yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Ada pun Kabupaten Rokan Hulu, juga mendapatkan opini WTP. Untuk LHP ini, BPK Riau menyoroti ketiadaan pencatatan atas obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan serta saldo aset tetap yang masih didasarkan pada harga perolehan sehingga tidak seusai dengan SAP.
Bengkalis. LHP atas LKPD Bengkalis TA 2008 diserahkan oleh BPK Riau padad 25 Oktober 2009 kepada Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan, SP dan Bupati Bengkalis, Drs. H. Syamsurizal, MM. LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau, BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM didampingi oleh Kepala Sub Auditorat Riau I, Rudi Nurprianto, SE.,Ak, MM dan Kepala Seksi Riau IIA, Kris Dianto, SE, Ak serta dihadapan seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis LKPD Bengkalis TA 2008 mendapatkan opini WTP dikarenakan ada beberapa permasalahan. Pertama, catatan investasi non permanen yang dikelola oleh lima SKPD dan satu yayasan dengan total nilai sebesar Rp29.822.402.002,00 sejak tahun 2001 s.d 2008. BPK RI telah melakukan pemeriksaan, karena ketidaktersediaan data atas pengelolaan investasi non permanen pada Dinas Perkebunan serta Dinas Pertanian dan Peternakan, dan tidak ada prosedur alternatif untuk meyakini jumlah-jumlah tersebut, sehingga nilai investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada lima SKPD dan satu yayasan dengan total nilai sebesar Rp29.822.400.002,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.Hal tersebut telah dijelaskan secara rinci dalam LHP atas Kepatuhan pada temuan nomor tigabelas. Kedua, catatan atas penyajian saldo Aset Tetap dalam Neraca sebesar Rp6.490.735.787.819,73 tidak dapat diyakini kewajarannya, karena penyajian Aset Tetap hingga 31 Desember 2008 merupakan hasil inventarisasi (sensus barang) yang dilakukan Bagian Umum Setda pada tahun 2001, kemudian ditambahkan dengan pengadaan aset tetap tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan realisasi pertanggungjawaban belanja modal. Hal ini berarti, aset tetap dalam neraca tidak dinilai/disajikan berdasarkan biaya perolehan menurut SAP, sehingga nilai yang disajikan belum menggambarkan seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh aset tetap tersebut. Hal tersebut telah dijelaskan secara rinci dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada temuan nomor sepuluh. BPK Riau juga menyampaikan LHP atas Pengendalian Intern serta LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dalam klik www.auditor-rohil.com
kerangka Pemeriksaan LKPD BengkalisTA 2008 yang merupakan bagian dari LHP atas LKPD. Dari LHP tersebut, total temuan SPI adalah sebanyak 14 temuan. Ada pun temuan yang menunjukkan SPI Kabupaten Bengkalis masih belum memadai adalah: pemberian belanja subsidi kepada PDAM Bengkalis sebesar Rp6.738.064.763,00 dan prosedur merealisasikan Belanja Hibah sebesar Rp3.250.000.000,00 yang belum sesuai dengan Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah. Total temuan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada Kabupaten Bengkalis TA 2008 sebanyak 13 temuan. Di antaranya, yang material antara lain, (1) terdapat biaya penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif tahun 2006 belum dikembalikan ke kas daerah senilai Rp1.973.261.000,00; (2) pelaksanaan pekerjaan penyusunan buku dan aplikasi sistem standarisasi harga barang jasa pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp359.550.000,00 serta denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp70.715.700,00; (3) pelaksanaan pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana air bersih perkotaan belum diselesaikan, sehingga harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.831.475.757,00 dan merugikan daerah sebesar Rp 571.200.000,00; (4) terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa item pekerjaan pembangunan pelabuhan Kargo Bengkalis Tahap I dan Selat Panjang Tahap I sebesar Rp512.330.431,02; Dan (5) Uang Pengembalian Pinjaman Lunak digunakan oleh Pejabat Dinas Pengelola sebesar Rp387.772.200,00. Selain temuan - temuan tersebut, dalam pemeriksaan terdapat beberapa indikasi permasalahan yang perlu diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di antaranya adalah (1) pekerjaan pembangunan gedung sekolah dasar negeri 7,8,9 dan 10 pada Dinas Pendidikan. (2) kegiatan pengadaan tenaga listrik pada sekretariat daerah.(3) kegiatan kajian cadangan sumber daya gas alam pada PT Kondur Petroleum dan prospek pemanfaatannya sebagai sumber energi listik di Kecamatan Merbau Kabupaten Bengkalis pada Balitbangda Bengkalis.
11 Auditor Hedline nBPK :
n KPK :
Minta Percepat Perbaikan LK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kementerian/lembaga negara mempercepat perbaikan laporan keuangan agar bisa memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Baharuddin Aritonang.
“Opini WTP mencerminkan akuntabilitas dan dilihat dari kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah,” kata Anggota Pembina Utama Auditama Keuangan Negara III BPK, Baharuddin Aritonang, di Jakarta, kemarin (31/7), pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) tahun anggaran 2008. Menurut dia, opini WTP juga mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, terutama terkait dengan penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal yang memadai. “Kami juga mengharapkan kementerian/ lembaga negara menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan menyusun rencana kerja yang dapat kami terima dalam waktu 60 hari,” ujarnya. Aritonang lantas menyebutkan, Auditama Keuangan Negara III BPK dalam tahun 2009 telah mengaudit laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008. Audit dilakukan pada 33 entitas, terdiri dari 27 kementerian negara dan non-lembaga negara serta 6 lembaga negara. Sebanyak 13 entitas mendapat opini wa-
jar tanpa pengeculian (WTP), 1 entitas mendapat opini WTP dengan paragraf penjelasan, 14 entitas mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan 5 entitas tidak mendapat opini (disclaimer). Opini pada 2008 mengalami perbaikan jika dibanding 2007. Ini terdiri dari opini WTP meningkat dari 5 menjadi 14, WDP turun dari dari 18 menjadi 14, dan disclaimer turun dari 11 menjadi 5, serta opini adverse menjadi tidak ada. Kementerian dan lembaga negara yang laporan keuangannya tahun 2008 masih disclaimer adalah Taman Mini Indonesia Indah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, serta Badan Pertanahan Nasional. Lebih jauh Baharuddin Aritonang berpendapat, jumlah kementerian/lembaga negara perlu dievaluasi, sehingga pengelolaan keuangan negara bisa akuntabilitas. “Di Indonesia ada 36 kementerian, belum lagi lembaga pemerintah non-departemen (LPND) sebanyak 22 unit. Padahal, di China saja semuanya hanya 20 hingga 24 k/l saja,” katanya. n klik www.auditor-rohil.com
Upaya Lanjutan Mengefektifkan APIP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berusaha mengefektifkan kinerja pengawas internal (PI) ini setiap lembaga pemerintah. Pengawas internal diyakini efektif meminimalkan praktik korupsi di instansi pelat merah. Langkah terbarunya, KPK bakal mengawasi kinerja pengawas internal secara periodik. “Kami selama ini sudah membuat masukan seal apa yang mereka laksanakan. Selanjutnya, kami akan mengawasi kinerja pengawasan itu,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Menurut dia, wilayah kerja aparat pengawas internal tersebut sangat luas. Antara lain, memelototi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sektor ini pula yang selama ini banyak membikin birokrat terjerat kasus korupsi. Dalam catatan KPK, pengawas internal masih minim melaporkan kasus korupsi ke aparat penegak hukum. “Di sini PI harus tahu soal itu, termasuk bagaimana mengawasi manajemen aset dan pemanfaatan APBN.” tambah mantan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut. Soal efektivitas kinerja pengawas internal, KPK pernah memberikan masukan, antara lain menekankan pengawasan dengan sistem pre-audit dan post-audit. Untuk menilai kinerja aparat pengawas internal itu, komisi pernah dua kali mengundang mereka. Komisi juga meminta aparat belajar dari kesuksesan pengawas internal di Iran dan Tiongkok. Sebelumnya, KPK juga pernah menemui Presiden SBY agar mengambil peran penuh dalam pengawasan internal di lembaga pemerintah tersebut. Haryono menambahkan, agar metode pengawasan internal lebih efektif, tidak ada salahnya pemerintah meniru praktik sukses di Iran. “Namun, tidak periu sepenuhnya mengadopsinya.” jelasnya. Pertimbangannya, ada perbedaan karakter di Indonesia dan Iran. Di negara itu pengawas internal bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi sehingga memiliki kekuasaan yang amat besar. Di Indonesia tanggung jawabnya sebatas kepada menteri atau kepala daerah. n
12
Auditor News
n Lingkunagn Hidup :
Menteri Indonesia dan Malaysia ke Rokan Hilir Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Rachmat Witoelar dan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia Datuk YB Datuk Danglas Uggah Embas beserta rombongan melakukan kunjungan ke Kabupaten Rokan Hilir, Rabu 8 Agustus 2009.
Ramat litular dan Datuk Danglas berkalung bunga dalam perjalanan menuju lokasi.
Kehadiran kedua Menteri Lingkungan lir H Annas Maamun beserta unsur muspiHidup dari dua negara tetangga tersebut da, tokoh masyarakat dan juga siswa – siswi disambut langsung oleh Bupati Rokan Hi- dan dimeriahkan dengan drum band serta
barongsai. Kedua menteri tersebut disambut di Gedung Serbaguna Jalan Utama Bagansiapiapi. Dalam Sambutannya Bupati Rokan Hilir H.Annas Maamun mengatakan Rokan Hilir berbatasan dengan Malaysia secara langsung, hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Malaysia memberikan bantuan alat pemantau kualitas udara. Permasalahan pokok, Rokan Hilir yang baru berumur 9 tahun, kebakaran hutan di Rokan Hilir setiap tahun terjadi. ”Kebakaran hutan dan lahan di Kab.Rokan Hilir pada tahun 2005 sebanyak 359 titik api, kemudian tahun 2006 titik api di Kab.Rokan Hilir turun dan tahun 2007 turun lagi menjadi 305 titik api, kemudian tahun 2008 naik kembali menjadi 371 titik api, pada tahun 2009 mencapi 693 titik api menjadi naik lagi, karena berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya. ”Titik api yang ada di Rokan Hilir ini kebanyakan berasal dari lahan eks HPH, tanah gambut yang akan dijadikan lahan sawit, kendala yang dihadapi adalah tindak pidana tentang pembakaran hutan dan lahan tersebut. Kita juga berupaya untuk menangkap
n Kejari Riau :
Eksekusi Mantan Pejabat Daerah Kejaksaan Negeri (Kejari) Ujung Tanjung mengeksekusi mantan Kadis Pariwisata Budaya dan Pemuda Olahraga (Parbudpora) Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dengan terdakwa GAN dan dititipkan di Rutan Cabang Bagansiapiapi Jalan Dr RM Pratomo dalam kasus dugaan korupsi dana ekspos dan Pameran Pariwisata 2006 di Malaysia dan Singapura. Kepala Rutan Cabang Bagansiapiapi Sulardi ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa GAN merupakan titipan Kejari Ujung Tanjung dengan kasus dugaan korupsi dana ekspos pariwisata Rohil ke Malaysia dan Singapura sebesar Rp.150 juta. “Tersangka tiba di rutan, Rabu malam (5/ 8) sekitar pukul 22..00 WIB dan diletakkan di kamar Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling),” katanya dengan singkat. Dikatakannya juga, dalam kamar mapenaling yang dihuni terdakwa bersama dengan 14 warga binaan tidak ada fasilitas istimewa dan mendapatkan hak yang sama seperti makan, olahraga, menerima pembesuk dan kasur tidur. Ditambahkan Sulardi, dalam hal ini rutan hanya sebagai tempat titipan secara fisik sedangkan secara hukum adalah jaksa. Sulardi juga
menjelaskan bahwa tersangka banyak mendapat kunjungan orang-orang terdekat tadi pagi dan pihaknya mempersilahkan para pembesuk untuk melihat tersangka, “Mulai tadi pagi banyak orang dekat tersangka datang untuk melihat kondisi tersangka di rutan,” ujar Sulardi. Kejari Rohil I Made Sudarmawan mengatakan dalam melakukan pemeriksaan menetapkan status sebagai terdakwa dana ekspos dan pameran pariwisata tahun 2006 di Malaysia dan Singapura dengan kerugian negara mencapai Rp150.500.000. Selain itu, Kejari juga menambahkan, bahwa akibat ulah perbuatan tersangka dikenakan pasal 2, 3, 9 UU 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan maksimal tahanan 20 tahun dan denda maksimal sebesar Rp1 miliar, klik www.auditor-rohil.com
“Dalam melakukan perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis,” jelasnya dalam SMS, Kamis (5/8/2009). Sementara itu, Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif LSM Bono Rokan J Abdillah dan Usman Harun yang dimintai tanggapannya oleh pers mengatakan salut dan kagum dengan upaya Kejari Ujung Tanjung. ”Langkah yang diambil oleh Kejari Ujung Tanjung patut didukung oleh seluruh elemen masyarakat Rohil karena korupsi merupakan musuh bersama. Dan kasus korupsi yang melibatkan GAN ini adalah kasus pertama seorang pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Rohil dimasa kepemimpinan Bupati Rohil H Annas Maamun dan Wabup H Suyatno berhasil diungkap oleh Kejari,” ujar J. Abdillah. Bupati Rohil H.Annas Maamun sudah menonaktifkan GAN dan sudah menunjuk pelaksana tugas (PLT) yang dirangkap oleh Asisten I Pemkab Rohil Drs. Syahmuddin AS. Banyak pihak mengharapkan agar Bupati Rohil H Annas Maamun segera menerapkan good governance dan clean goverment yang merupakan cita – cita pemerintahan yang bersih dan berwibawa, transparan dan akuntabel. n
2Auditorial Auditor News pelaku pembakaran hutan dan lahan ini secepatnya,” ujar Annas dengan penuh semangat. Upaya konkret yang kita lakukan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yakni dengan membuat kolam penampungan air atau canal blocking, sedangkan lokasi alat pemantau kualitas udara ditempatkan di lokasi lahan Bapedal yakni di Batu 4 Baganpunak Kota Bagansiapiapi yang telah disediakan lahan seluas satu hektar, di atas lokasi lahan tersebut juga akan dibangun rumah penjaga, gedung laboratorium dengan anggaran biaya sebesar Rp1,480 miliar, untuk itu nantinya pak menteri akan kita bawa ke lokasi tersebut disamping itu juga akan kita lakukan penanaman pohon disepanjang bantaran Sungai Pabrik yang telah selesai digantirugi yang akan dijadikan lokasi taman wisata, urai Annas. Sementara itu Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia Datuk YB Danglas Uggah Embas dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani memorandum kesepahaman pada 3 Juni 2008, tentang mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta pencemaran kabut asap, kerjasama melalui majelis itu merupakan semangat kecil dari Pemerintah Malaysia, usaha berterusan oleh Pemeritah Indonesia dalam melaksanakan kerjasama atas sempadan, pada tahun 2006 yang lalu. Di akhir kata sambutannya, DatukYB Danglas Uggah Embas menyampaikan sebait pantun yang berbunyi ”Masuk hutan pakai sepatu, jangan kena gigitan lipan, kalau kita saling membantu apa
kerja mudah dibuat. Dari malaka ke Sungai Rokan, terletak di tengah Bumi Rokan Hilir, Anak tiung terbang sekawan, Hidup aman tanpa pencemaran.” Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup RI Rachmat Witoelar dalam sambutannya mengatakan, yang paling sangat penting adalah udara, dan yang kedua adalah air. Kalau udara tidak ada, tentu kita hidup bagaimana; yang penting untuk kehidupan kita manusia adalah udara, Salah satunya peralatan yang dibutuhkan adalah pemantauan udara dan penegakan hukum yang kerakter, dan yang bertanggung jawab adalah yang punya lahan tersebut. Saat ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup sedang membahas UU Lingkungan Hidup yang baru disempurnakan, dan mari kita bersama – sama menjaga agar kebun dan lahan kita jangan sampai terbakar. Setiap kab/ kota diharapkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. RachmatWitoelar juga menyampaikan sebait pantun, “Marilah kita jaga hutan dan lahan, agar hidup kita tenteram dan aman.” Rombongan menteri diajak beristirahat ke kediaman Bupati Rokan Hilir Jalan Perwira dan selanjutnya meninjau lokasi lahan penempatan alat bantuan Pemerintah Malaysia berupa Pemantau Kualitas Udara di Batu 4 Baganpunak yang telah dipasang sebulan yang lalu, dan terakhir melakukan penanaman pohon di sepanjang bantaran Sungai Pabrik di Kepenghuluan Bagan Punak yang akan dijadikan lokasi taman wisata. n
Bupati Rohil H. Annas Ma’amun dan istri mendampingi saat menuju lokasi.
klik www.auditor-rohil.com
13
n RAPBD 2009 :
Disahkan Tanpa Banyak Catatan Enam fraksi anggota DPRD Rohil dinilai kurang evaluatif memberikan pendapat akhir fraksi dalam penyampaian RAPBD-P 2009 Kabupaten Rohil yang disahkan tanpa banyak catatan. Hal itu terungkap dalam sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi RAPBD-P 2009 di kantor DPRD Rohil, September lalu. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Rohil Dedi Humadi ini dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Rohil Rasyid Abizar, Bupati Rohil H Annas Maamun, Wakil Bupati Rohil H Suyatno beserta seluruh kepala dinas, badan dan instansi di sekretariat Kabupaten Rohil. Enam fraksi yang menyampaikan pendapat akhir di antarannya Golkar Plus oleh Azwar, F PPP oleh Amiruddin, FPDI-P oleh Sudarno FPBR oleh Fadlan, FKSN oleh H M Hendra Gunawan dan F PDK Plus oleh Juprizal. Dalam penyampaiannya seluruh fraksi menerima penyampaian RAPBD-P 2009 untuk disahkan kepada Gubernur Riau. “Sejak 2004 DPR bersama Pemda Rohil berjalan seiring dalam mengesahkan kebijakan kebijakan daerah serta RAPBD selama 5 tahun berjalan sebesar Rp7 triliun mulai 2005 sebesar Rp876 miliar, 2006 sebesar Rp1,5 triliun dan 2007 sebesar Rp1,1 triliun kemudian 2008 sebesar Rp1,6 triliun terakhir 2009 sebesar Rp1,8 triliun,” jelas Azwar dari F Golkar plus. Menurutnya, dalam melakukan terobosan baru dengan membangun ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan keterisolasian maka peran serta Pemda Rohil dalam memajukan pembangunan tidak terlepas dalam kontrol serta pengawasan DPRD sebagai lembaga legeslatif sebab setiap kebijakan yang diambil harus melalui mekanisme dan tahapan berdasarkan Undangundang berlaku. Senada disampaikan fraksi Golkar plus, PPP, PDI-P dan PBR juga menyatakan menerima secara bulat dan mensetujui RAPBD-P 2009 untuk disahkan menjadi APBD-P 2009. Dilakukannya pengesahan mengingat perubahan APBD rutin dilakukan setiap tahun dengan maksud untuk menyesuaikan anggaran yang sudah disusun sebelumnya pada APBD murni. Selain itu, F KSN dan F PDK Plus juga menyatakan setuju dengan sebelumnya mempelajari laporan yang disusun tim panggar. n
14 Auditorial Khas n Zikir Akbar
Arifin Ilham Zikir ke Rohil Ribuan umat Islam yang ada di Tanah Putih Tanjung Melawan, Sedinginan dan Bangkopusako, Kabupaten Rokan Hilir menghadiri zikir akbar dengan menampilkan Al-ustadz HM Arifin Ilham di halaman Pabrik Kelapa Sawit PT Daya Guna Sejahtera (DGS).
Ustadz Arifin Ilham memimpin zikir di Tanah Putih Tanjung Melawan.
Turut hadir dalam zikir akbar tersebut Bupati Rohil H Annas Maamun, Wabup H Suyatno, Ketua DPRD Rohil Dedi Humadi, Kapolres Rohil AKBP Drs Rohmad Nursahid,M.Si, Ketua PN Rohil S Joko Sungkowo SH, Sekda Rohil Ir Asmirin Usman, Mantan Sekda Rohil Drs H Asrul M Noor MSi beserta sejumlah pejabat teras
di lingkungan Pemkab Rohil. Ketua Panitia Zikir Akbar H Asrul Auzar ST didampingi Wakil Ketua Hanora SPd.I mengatakan acara ini telah disiapkan jauh hari secara matang hanya saja selama dua hari ini turun hujan jadi lokasinya agak becek, selain itu dalam zikir akbar ini qoriah yang membaca Alquran yakni Elfitriyani
n Catan Budaya
Reformasi Cara Berpikir (Bagian terakhir dari dua tulisan)
Pada masa yang lalu, peribahasa Melayu yang berasal dari Kitab Kiliran Budi (KKB) ajaran Guru Sulaiman dari Kerajaan Melaka, merupakan tuntunan moral etnis ini. Pada mulanya KKB diajarkan kepada anak-anak bangsawan di lingkungan Istana Sultan Melaka. Karena itu, moral anak-anak bangsawan Melayu pada masa itu sangat tinggi. Kemudian oleh seorang budayawan Inggris, Shellabear, KKB ini dibawa ke luar istana Sultan Melaka, lau disebarluaskan, termasuk sampai ke Indonesia, melalui Aceh dan Minangkabau. Salah satu tunjuk ajar Melayu yang merupakan etos berfikir adalah peribahasa yang berbunyi, Fikir itu pelita hati. Ikut hati, mati. Ikut rasa, binasa. Ikut tekak, bengkak. Ikut selera, sengsara. Pantun nasihat Melayu berbunyi: Bangsal di hulu kerapan,Sayang durian gugur bunganya;Pikir
dahulu pendapatan, Sesal kemudian tiada gunanya. Setali pembeli kemenyan, Sekupang pembeli ketaya; Sekali lancung ke ujian, Seumur hidup orang tak percaya. Dalam ajaran Islam, berfikir merupakan suatu keutamaan.Ada hadist berbunyi, berfikir sesaat itu lebih baik, dari pada beribadah selama setahun (Ihya Ulumuddin). Bahwa secara realitas kehidupan manusia lebih ditentukan kualitas pikiran dan perasaannya ketimbang actionnya (Quantum Ikhlas). Melayu yang identik dengan Islam, merumuskan etos berfikir ini dengan BBM, singkatan dari baik, benar dan manfaat. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Baik dan benar pun belum tentu mendatangkan manfaat, moral maupunmaterial. Baik merujuk kepada norma-norma sosial, benar merujuk kepada norma-norma huklik www.auditor-rohil.com
Ketua BKMT Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Dalam sambutannya Asrul Auzar dihadapan undangan mengucapkan terimakasih atas kehadiran ustadz HM Arifin Ilham beserta rombongan dari Jakarta, Bupati Rohil H.Annas Maamun beserta rombongan dan masyarakat yang ingin mengikuti zikir akbar ini, semoga kegiatan yang dilaksanakan ini dapat memberi hikmah dengan meningkatnya keimanan. Bupati Rohil H.Annas Maamun dalam sambutannya mengatakan, saya tidak akan melarang orang merokok, tetapi saya akan melarang orang yang makan sembarangan dalam bulan puasa, karena puasa merupakan kewajiban setiap orang Islam yang dilaksanakan setahun sekali selama sebulan penuh jadi harus dilaksanakan. Bupati juga berharap kegiatan zikir akbar ini dapat diikuti dengan khusyuk dan tertib yang akan dibawa oleh Ustad HM Arifin Ilham, Bupati juga sempat dirinya memanggil Arifin Ilham dengan sebutan adinda karena dari faktor usia dirinya telah berusia 69 tahun sedangkan Arifin Ilham baru lahir pada tahun 1969. Bupati menaruh apresiasi yang besar atau pelaksanaan kegiatan zikir akbar ini dan berdoa semoga apa yang dilakukan pada malam n ini mendapat ridho dari Allah SWT.n kum formal dan agama, sedangkan manfaaat yang bisa mendatangkan manfaat moral atau material. Bagi orang Melayu, BBM ini yang senantiasa menjadi rujukan dalam berfikir, bersikap, berbicara dan berbuat. Jika salah satu dari unsur ini tidak dipenuhi, sebaiknya ditinggalkan saja. Bangsa ini telah melakukan reformasi hampir di segala bidang kehidupan. Namun, kita belum lagi melakukan reformasi di bidang cara berfikir. Untuk menghindarkan keterpurukan lebih dalam bangsa ini, masing-masing warga bangsa ini hendaklah berani melakukan reformasi di bidang cara berfikir. Seperti dikatakan KH. Zainuddin MZ tadi, jika tiap-tiap orang Indonesia ini cara berfikirnya sudah benar, moralnya sudah baik, niscaya bangsa ini terhindar dari keterpurukan yang lebih parah. n Budayawan, Pemegang Sagang 2006 Berdomisili di Bagansiapiapi.
15 Auditor Update Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 30 Oktober 2009 (versi Itda Rohil) Unit Pemeriksa : Perwakilan BPK RI di Pekanbaru No 1.
2.
3.
4.
Tahun Audit Tahun 2005 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2006 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 (LK) - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 (BM) - Kejadian - Rp (1000)
Jumlah
Rekomendasi (%)
TS Jumlah
TPB (%)
Jumlah
(%)
20 179.761.548
100 100
15 172.877.929
80,00 96,17
5 6.883.619
20,00 3,83
43 536.750.619
100 100
31 417.716.978
72,09 77,82
12 119.033.640
27,91 22,18
52 186.205.168
100 100
31 64.345.385
59,62 34,56
21 121.859.783
40,38 65,43
57 21.727.698
100 100
36 774.882.692
63,16 3,57
21 20.952.816
36,84 96,43
Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 30 Oktober 2009 Unit Pemeriksa : Bawasprop Riau. No 1.
2.
3.
Tahun Audit Tahun 2005 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 - Kejadian - Rp (1000) Total: - Kejadian - Rp (1000)
Jumlah
Rekomendasi (%)
TL Jumlah
TPB (%)
Jumlah
(%)
22 9.509
100 100
22 9.509
100% 100
0 0
0 0
46 66.913.267
100 100
45 60.752.196
97,83 90,79
1 6.161.071
2,17 9,21
68 66.930.596
100 100
66 60.761.705
97,06 90,79
2 6.161.071
2,94 9,21
Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 30 Oktober 2009 Unit Pemeriksa : Inspektorat Kab. Rokan Hilir No 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tahun Audit Tahun 2003 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2004 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2005 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2006 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2008 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2009 - Kejadian - Rp (1000) Total: - Kejadian - Rp (1000)
Jumlah
Rekomendasi (%)
Jumlah
TS (%)
TPB Jumlah
(%)
260 3.340.038
100 100
226 2.982.123
87 89
34 357.914
13 11
515 8.733.691
100 100
487 8.206.012
95 94
28 527.679
6 6
399 10.080.429
100 100
253 1.787.479
63 18
146 8.292.949
37 83
282 6.279.780
100 100
116 1.016.092
41,13 20
166 5.011.454
59 83,82
81 3.425.115
100 100
10 3.537
12,34 0
71 3.421.578
88 100
103 71.747
100 100
0 0
0 0
103 71.747
100 100
95 2.120.616
100 100
11 5
5 1
84 2.102.942
88 99
1640 31.930.800
100 100
1092 13.995.243
66,58 43,82
548 17.935.557
33,42 56,18
klik www.auditor-rohil.com
16 Advetorial
Inspektor at R ohil Inspektora Rohil Mengucapkan
Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1430 H hon Maaf Lahir Bat in Mohon Batin Minal Aidin Walfaizin Mo dan
Selamat Hari Ulang Tahun ke-10 hil 4 O ktober 2009 abupatenRohil Oktober K abupatenRo
Inspektor at R ohil Inspektora Rohil
Mengucapkan
Deng an MT QP Dengan MTQ Prropinsi Riau ke-28 Tahun 2009. Mar ingkatkan kualitas bac aan, Marii Kita ttingkatkan bacaan, pemahaman, peng amalan, fungsi dan isi pengamalan, kandung an Al-Q ur aan kandungan Al-Qur uraan Sukseskan MTQ Propinsi Riau 14-21 November 2009 klik www.auditor-rohil.com