Edisi 12 by yendriz zal

Breaking News : SPIP, Alat Kendali Menuju WTP

auditor-rohil No 12 Triwulan I 2010

TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL

AUDIT PRACTICE

DAFTAR ISI n Teras Auditorial .............................. 2 n Surat dari Bupati ............................. 2 n Catatan Inspektur ........................... 3 n Memacu Perbaikan Opini Auditor ..... 3 n Auditor Headline ............................ 4 n Strategi Perbaikan Opini Auditor ...... 4 n Jenis Opini Akuntan ..................... 4

Strategi & Kendali

Menuju WTP

n Opini BPK terhadap LKPD Riau ...... 5 n Kompetensi, Kapabilitas, dan Integritas ............................. 6 n Beleid Kinerja Penyelenggara Negara .. 6 n Action Plan Perbaikan LKPD Rohil ..... 7 n Album Auditor ............................... 8 n Auditor News ............................... 10 n Bulan Pengawasan dan Good Governance ............................. 10 n Gelar Rekonsilasi Data TLHP ......... 10 n Wapres dan Mendagri Buka Rakor ... 11 n Membahas Pengawasan TumpangTindih ......................... 11 n Korupsi Bukan Budaya dan Harus Diperangi ................... 12 n KPK : Luncurkan Sistem Pelaporan Online ............... 12 n Auditorial Khas ............................. 13 n Catatan Budaya Seorang Guru ......... 13 n Audit Dengan Kekuatan Hati .......... 14 n Auditor Update ............................. 15 n Neraca Itda Rohil ........................... 16

Rapor opini BPK atas LKPD sebagian besar Pemda se-Riau tahun 2004-2008 masuk kategori WDP. Bahkan ada yang disclaimer. Bagaimana strategi memperbaiki LKPD menuju opini WTP?

Bulan Kesadaran Pengawasan dan Good Governance Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun mengajak seluruh jajaran kepala dinas, badan, dan kantor di lingkungan Pemkab Rokan Hilir untuk memberantas tindak pidana yang berbau korupsi. Penegasan bupati tersebut dikemukakan pada pembukaan Gelar Kesadaran Pengawasan dan Good Governance di

Gedung Serba Guna Bagansiapiapi, Selasa (15/12). Ia mengaku menyambut baik gelar pengawasan tersebut, dan dapat mendatangkan perubahan terhadap jajarannya. â&#x20AC;&#x153;Saya berharap hasil rapat ini mendatangkan perubahan yang signifikan bagi kepala-kepala dinas.

Website: www.auditor-rohil.com I e-Paper: e-paper.auditor-rohil.net I E-mail : hardydjamal@gmail.com

TERAS AUDITORIAL

auditor-rohil.net Penasihat Bupati Rokan Hilir Pengarah Wakil Bupati Rokan Hilir Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir Penanggung jawab/ Pemimpin Redaksi Hardy Djamaluddin Pelaksana Harian/ Redaktur Pelaksana Sarman Syahroni Sidang Redaksi Hardy Djamaluddin Iwan Somantri, Hari Darma, Augus Setya, Irwandi, Sarman Syahroni, Hendri Yunis Operator Online Zulkifli, Masri, Alfami Divisi Produksi & Tata Letak Nasori Habib, Yendrizal Diterbitkan oleh Inspektorat Kab. Rokan Hilir bekerja sama dengan Riau Pos.Net Alamat Redaksi: Jl. Perniagaan 80, Bagansiapiapi, Rokan Hilir website: www.auditor-rohil.com E-paper: e-paper.auditor.rohil.net e-mail: hardy.djamal@gmail.com Dicetak oleh: CV Berkat Redaksi menerima sumbangan tulisan, foto atau naskah lainya untuk di muat. Naskah yang masuk dan dimuat akan diberikan imbalan.

n Surat Bupati :

Ubah Pola Pikir dan Kinerja Lebih Baik Di penghujung tahun 2009 ini, marilah kita merenung sejenak dan mengevaluasi apa yang telah kita rasakan dan lakukan, kemudian menatap ke depan membangun daerah ini lebih maju dan sejahtera. Bahwa kemerdekaan NKRI bukanlah diberi begitu saja oleh penjajah. Kemerdekaan NKRI adalah berkat perjuangan bangsa kita untuk merebut kemerdekaan itu dengan mempertaruhkan nyawa dan harta. Dalam pengorbanan itu banyak yang kehilangan suaminya, isterinya bahkan anak-anaknya. Di Rokan Hilir, dari 126 orang veteran kini hanya tinggal 16 orang pejuang yang masih hidup. Cita-cita masyarakat untuk membangun kabupaten Rohil tetap kuat dan berjalan terus. Untuk membangun daerah, memang perlu adanya semangat keikhlasan untuk melanjutkan kemerdekaan. Kita harus ikhlas untuk melanjutkan kemerdekaan NKRI. Sebagai penerus bangsa, kita tentu tidak mau terpengaruh oleh hasutan adu domba seperti yang dilakukan oleh penjajah tempo dahulu. Ingat, dengan politik adu domba oleh penjajah, kita berperang sesama saudara dan akhirnya tentara Belanda dengan mudah dapat merebut tanah air. Kita patut puji daan teladani semangat orang tempo dahulu yang tidak pernah menyerah. Di masa pembangunan yang giat saat ini, saya mengajak generasi penerus agar berjuang untuk mengentaskan kemiskinan dengan bersatu menggalakkan persatuan dan kesatuan. Mari kita bangun masyarakat keluar dari kemiskinan. Apa kita biarkan masyarakat dalam keadaan miskin? Saya yakin masyarakat sangat mendukung pembangunan Rohil. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasihnya kepada masyarakat yang mengikhlaskan lahannya terkena pelebaran jalan, namun tidak minta ganti rugi. Terima kasih kepada masyarakat yang telah merelakan tanahnya diperuntukkan pelebaran jalan tanpa ganti rugi. Kecuali bila terkena rumahnya, tentu akan kita beri penggantian. Dan kita patut memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi dan menjadi teladan sebagai motivasi klik www.auditor-rohil.com

kepada yang lainnya untuk meraih prestasi. Pada tahun 2010, Insya Allah, kita akan terus upaya meningkatkan pembangunan. Program pembangunan menjadi skala prioritas, hingga ke tingkat desa. Pada RAPBD 2010, Pemkab Rohil menganggarkan dana bagi setiap desa sebesar satu miliar rupiah dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan serta sarana umum untuk pendidikan, kesehatan dan bidang sosial. Dan saya yakin seluruh pejabat dan pegawai Rohil akan bekerja tekun dan patuh pada aturan serta teman-teman di DPRD juga turut mendukung suksesnya pembangunan di daerah ini. Kita patut bersyukur pelaksanaan MTQ Riau waktu akhir tahun 2009 lalu berjalan sukses. Kita harapkan ke depan pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana ke Rokan Hilir guna membangun pusat studi Islam dan sekolah agama (Madrasah Ibtidaiyah, MasdrsahaTsanawiyah, dan MadrasahAliah) bertaraf internasional. Rohil siap menyediakan lahan dua puluh hektar dan lokasi yang pas. Seperti halnya bangunan-bangunan yang sudah ada di Rohil, sekolah-sekolah itu seyogyanya memperkuat pencitraan Rohil sebagai daerah seribu kubah. Saya menyayangkan ketidaksetujuan pihak-pihak yang tidak setuju dengan hadirnya IPDN di Rokan Hilir. Ada sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat Rokan Hilir yang tidak setuju dengan rencana IPDN berdiri di Rokan Hilir. Padahal, kehadiran IPDN tentu akan membawa dampak yang baik bagi Riau di masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan ini saya menghimbau dan mengajak masyarakat serta para pejabat/pegawai untuk membangun daerah ini dengan sungguh-sungguh. Pola fikir kita harus lurus dan jauh ke depan, bukan justru menentang atau tidak setuju tanpa alasan yang kuat dan jelas. Dengan perubahan pola pikir ke arah yang positif, saya sangat yakin Rohil ke depan akan lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera.n

2Auditorial TERAS AUDITORIAL

n Catatan Inspektur :

Memacu Perbaikan Opini Auditor Judul auditorial ini sekilas menyesatkan. Seolah-olah yang dipentingkan itu perolehan opini auditor, bukan perbaikan pelaporan keuangan itu sendiri. Catatan kali ni mengulas strategi atau upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan pelaporan keuangan sehingga opini auditor itu terhadap laporan keuangan pun dapat berubah lebih baik. Maklum, sudah jadi agenda rutin. Setiap tahun BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemda (LKPD). Terutama beberapa tahun terakhir, tidak saja audit interim (interim audit), tetapi juga dilanjutkan dengan post-audit pada tahun yang sama. Lazimnya, interim audit dilakukan pada tahun buku berjalan. Post-audit biasanya dilakukan setelah laporan keuangan selesai disusun. Sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran yang diperiksa berakhir. Faktanya, sangat jarang entitas Pemda mampu menyelesaikan LKPD sebelum bulan Maret. Sebelum diaudit BPK, LKPD itu seharusnya direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah. Jika kewenangan BPK melakukan pemeriksaan didasarkan pada UU No. 15 tahun 2004, landasan hukum APIP, termasuk Inspektorat Daerah, untuk melakukan reviu LKPD adalah PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pasal 13 Permendagri itu selanjutnya menyatakan bahwa: (1) reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan LKPD; (2) reviu dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam Pasal 18 juga disebutkan: (1) Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatangan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah; (2) LKPD yang disampaikan kepada BPK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu. Beberapa waktu lalu saya pernah mengusulkan solusi alternatif agar ketentuan UU, PP, Permendagri dan Keputusan Kepala Daerah dapat dilaksanakan dalam kerangka koeksistensi masing-masing. Dengan demikian, tupoksi APIP selaku auditor internal dapat berjalan efektif, sementera penugasan pemeriksaan interim BPK sebagai auditor eksternal juga dapat berjalan lancar. Sekedar mengingatkan kembali, Pertama, Inspektorat dapat terlebih dahulu melakukan reviu sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008, yaitu pada bulan Februari 2008, klik www.auditor-rohil.com

Oleh Hardy Djamaluddin (hardy-djamaluddin.blogspot.com; email: haridinata@yahoo.com) facebook: hardydjamaluddin@ymail.com

kemudian BPK melakukan audit mulai pertengahan atau akhir Maret 2008. Kedua, reviu oleh Inspektoratt/Bawasda dan audit interim keuangan dilakukan secara bersamaan mulai awal Februari 2008. Alternatif ini memungkinkan sinergisitas dan transfer of knowledge antara Inspektorat dan BPK. Idealnya, untuk memacu perbaikan opini akuntan terhadap LKPD, Pemda mesti mengatur strategi dan menyusun rencana aksi (action plan) yang nyata dan serius dilaksanakan. Lingkungan kendali yang kondusif perlu diciptakan agar action plan itu dapat dilaksanakan dan mencapai target. Di samping itu, koordinasi dan koeksistensi antara penugasan reviu oleh Inspektorat dan audit oleh BPK tetap perlu disinergikan. Bukankah pengawasan atau auditing pada dasarnya adalah pemberian pendapat/opini atau rekomendasi menuju perubahan kondisi ke arah lebih baik? Bukan sekedar mencari-cari atau mengungkapkan temuan yang pada akhirnya tidak atau sulit difollow-up oleh auditan. n

4 Auditor Headline

Strategi Perbaikan Opini Auditor kegiatan dan Bendaharawan pada peraturan

Opini BPK terhadap LKPD tahun buku 2008 pada sebagian besar entitas Pemda perundang-undangan yang berlaku. (Lihat Riau tidak bergerak dari kategori WDP (wajar dengan pengecualian). Mengapa juga auditor-rohil edisi 11). Untuk meningkatkan opini BPK, entitas dan bagaimana memperbaikinya? Acara rutin penyerahan laporan hasil audit BPK terus saja berlangsung setiap tahun.. Untuk tahun buku 2008 sudah seluruhnya diaudit dan diberi opini oleh BPK. Kecuali Kota Pekanbaru yang dapat meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk tahun buku 2008, LKPD beberapa tahun terkahir entitas di Riau masih masuk kategori wajar dengan pengecualian alias qualified opinion. Sejumlah media di Riau dalam beritanya menyatakan Riau gagal memperbaiki kinerja penggunaan keuangan daerah. Hal itu dibuktikan, tulis media, dengan simpulan hasil audit dengan banyak catatan atas LKPD. Pada berbagai kesempatan, Press release Perwakilan BPK RI Propinsi Riau juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi sebab penggunaan APBD di Riau belum bisa dinyatakan seusai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan kategori WDP berarti masih terdapat sejumlah catatan pada penerapan SAP (standar akuntansi pemerintahan), implementasi sistem pengendalian internal (SPI), dan kepatuhan pada perundangundangan yang berlaku. Akibatnya, tahun

buku 2007 lalu, LKPD Inhil sempat beropini disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat), yang berarti penerapan SAP, SPI.dan kepatuhannya sangat lemah, namun untuk 2008, opini LKPD Inhil sudah WTP. Memang, belum ada yang beropini buruk adverse opinion (Tidak Wajar) di mana LKPD tidak sesuai dengan SAP dan banyak penyimpangan material. Hingga akhir Desember 2009, sudah 12 (dua belas) LHP hasil audit LKPD T.A 2008 yang diserahkan oleh BPK. Dalam LHP itu, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi penyajian dalam LKPD dan pemberian opini. Pertama, kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian internal (SPI) dan sistem/prosedur penatausahaan/ akuntansi keuangan daerah; kedua, realisasi belanja belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap dan sah; ketiga, penyajian saldo persediaan, aktiva tetap (aset daerah), pos hibah, penyertaan modal dan pos-pos lain yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan ke-4, ketidakpatuhan pengguna anggaran, pengelola

Pemda Riau tentu harus membuat rencana aksi (action plan) perbaikan pelaporan keuangan Pemda. Rencana aksi itu setidaknya mencakup perbaikan sistem dan prosedur akuntansi, sistem aplikasi informasi manajemen keuangan yang terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan/per tanggungjawaban, inventasisasi dan penilaian aset Peningkatan kapasitas SDM dan reviu/quality assurance oleh Inspektorat Daerah. Time-framenya setidaknya pada tahun buku 2012, seluruh LKPD di Riau sudah meraih opini WTP, dengan ataupun tanpa paragraf penjelasan. Rencana aksi itu sebenarnya juga sejalan dengan program penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) sesuai PP 60 tahun 2008. Apabila diterapkan, SPIP itu dapat memberikan keyakinan atas keandalan pelaporan keuangan dan kinerja, pengamanan aset, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan pada peraturan. Unsur-unsur pokok SPIP â&#x20AC;&#x201C; utamanya lingkungan pengendalian (control environment) â&#x20AC;&#x201C; mesti dibuat kondusif. Dan hal ini tentu perlu proses dan keseriusan mulai pimpinan hingga staf bawahan. n

Jenis Opini Akuntan (Auditor Opinion) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion

tian wajar tdk hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan pengungkapan yg tercantum dalam LK, namun meliputi pula ketepatan pengklasifikkasian aktiva dan kewajiban.

penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.

u WTP artinya Laporan Keuangan (LK) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) telah menyajikan secara wajar dlm atau Qualified Opinion semua hal yg material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan u Pendapat WTP diberikan oleh peme- u WDP artinya laporan keuangan telah Realisasi Anggaran (LRA), Laporan riksa, apabila : (1) tidak ada pembatasan menyajikan secara wajar dalam semua Arus Kas, sesuai dengan prinsip lingkup pemeriksaan sehingga pemehal yang material, posisi keuangan akuntansi yg berlaku umum. Penjelasriksa dapat menerapkan semua prosedur (neraca), hasil usaha atau Laporan an laporan kauangan juga telah pemeriksaan yang dipandang perlu Realisasi Anggaran (LRA), Laporan disajikan secara memadai, informatif untuk meyakini kewajaran LK; atau ada Arus Kas, sesuai dengan standar dan tidak menimbulkan penafsiran pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi akuntansi pemerintahan (SAP) atau yang menyesatkan. tidak material dan dapat diatasi dengan sesuai dengan prinsip akuntansi yg prosesur pemeriksaan alternatif; (2) berlaku umum, kecuali untuk dampak u Wajar di sini dimaksudkan bahwa LK tidak ada tekanan dari pihak lain kepada hal-hal yang berhubungan dengan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran pemeriksa, (3) tidak ada penyimpangan yang dikecualikan. serta lengkap informasinya. Pengerterhadap standar akuntansi, atau ada klik www.auditor-rohil.com

5 Auditor Headline u Pendapat WDP diberikan oleh tidak mempengaruhi kewajaran LK pemeriksa, apabila : (1) tidak ada pemsecara keseluruhan. batasan lingkup pemeriksaan; sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua Tidak Wajar (TW) atau Adverse prosedur pemeriksaan yang dipandang Opinion perlu untuk meyakini kewajaran laporan keuangan; atau ada pem- u Pendapat TW artinya LK tdk menyajibatasan lingkup pemeriksaan tetapi kan secara wajar posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan tidak material dan dapat diatasi dengan prosesur pemeriksaan alternatif; (2) Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi tidak ada tekanan dari pihak lain pemerintahan atau sesuai dengan prinsip kepada pemeriksa, (3) ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, akuntansi yg berlaku umum. yang menurut pendapat pemeriksa dampaknya cukup material; atau ada u Pendapat Tidak Wajar diberikan oleh pemeriksa, apabila tidak ada pembatasan ketidakkonsistenan dlm penerapan lingkup pemeriksaan, tidak ada tekanan prinsip akuntansi. kepada pemeriksa, tetapi ada penyimu Pendapa WDP diberikan jika secara pangan terhadap standar akuntansi, yang keseluruhan LK telah menyajikan sangat material atau LK tidak disusun informasi keuangan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. tetapi ada beberapa unsur yg dikecualikan, namun pengecualian tersebut

Menolak Memberikan Pendapat (MMP) atau Disclaimer Opinion u MMP artinya pemeriksa tidak dapat memberikan pendapat atas LK, karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa, sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu, prosedur pemeriksaan alternatif juga tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa. u Pendapat MMP juga bisa diberikan apabila sistem pengendalian intern sangat lemah, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh kayakinan yang memadai; atau apabila pemeriksa menghadapi keraguan tentang kelangsungan hidup entitas.

Tabel Opini BPK terhadap LKPD Riau Tahun Buku 2004-2008 No Pemda

2004

2005

2006

2007

2008

Prov Riau

WDP

Kota Pekanbaru

WDP

WTP

Kota Dumai

WDP

Kab Kampar

WDP

Kab Pelalawan

WDP

Kab Kuantan Singingi

WDP

MMP

WDP

Kab Siak

WDP

Kab Bengkalis

WDP

Kab Rokan Hulu

WDP

Kab Rokan Hilir

WDP

Kab Indragiri Hulu

MMP

Kab Indragiri Hilir

WDP

MMP

WDP

13. Kab. Meranti*

Catatan : *Kab. Meranti adalah daerah pemekaran dari Kab. Bengkalis sejak 2009.Tahun buku 2009 diaudit pada semester I tahun 2010. TA= tidak diaudit; MMP=Menolak Memberi Pendapat (Disclaimer). Sumber : Diolah dari laporan perwakilan BPK RI Prop. Riau

klik www.auditor-rohil.com

6 Auditor Headline n Menkeu :

itu. Menkeu juga berharap agar setiap pejabat yang saat ini sedang memegang kekuasaan supaya secara arif memberikan Ternyata dalam mengelola keuangan negara tidak cukup hanya bermodalkan contoh dan teladan bahwa dirinya pro kompetensi dan kapabilitas, tapi yang jauh lebih penting adalah integritas. reformasi dan memulai reformasi dari dirinya sendiri. “Kalau dari atas sudah beberapaa gubernur dan bany- memulai reformasi itu, maka ke bawahnya “Kalau seseorang hanya ak pejabat tinggi negara, ter- akan lebih mudah. Marilah kita berikan punya kompetensi dan masuk Gubernur Riau HM contoh agar sekian tahun ke depan kita bisa kapabilitas, tidak punya Rusli Zainal. integritas, maka dia akan melihat Indonesia ini dengan tersenyum,” Menkeu mengatakan bahwa harap Menkeu. semakin canggih dalam mencari orang yang punya komerampok uang negara. Tapi Dalam pada itu, Gubri HM Rusli Zainmpetensi, kapabilitas sekaligus al kepada pers mengatakan bahwa pihaknkalau hanya punya integritas, integritas ternyata tidaklah ya sangat concern dengan pemerintahan tapi nggak punya kompetensi mudah. Makanya tidak heran yang bersih dan transparan. Oleh karena dan kapabilitas, ini juga susah, bila mengelola keuangan negara itu, Pemprov Riau terus melakukan upaya pasnya orang seperti itu ya Sri Mulyani mungkin jadi ustad atau bintal,” ucap Men- menjadi sangat kompleks permasalahan- dengan meningkatkan SDM di bidang keu Sri Mulyani saat menjadi pembicara nya. “Saya di Depkeu setiap kali mutasi pengelolaan keuangan. pada acara seminar sehari bertajuk “Inisi- selalu nanya, ini orang ini seperti apa, koMisalnya, saat ini di setiap SKPD di atif BPK dalam Peningkatan Transparansi mpetensinya, kapabilitasnya, terus tempatkan dua orang akuntan agar dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan integritasnya bagaimana. Terus-terang pengelolaan keuangan dapat dilakukan Daerah Melalui Pengembangan Kapasitas ternyata tidak mudah. Kita ingin orang dengan baik dan transparan. “Ini semua kita SDM Pemerintah Pusat dan Daerah,” yang yang kita percaya itu tidak hanya punya lakukan agar keuangan dapat dikelola dan digelar di Gedung BPK, Jakarta, Rabu kompetensi dan kapabilitas, tapi juga integ- dipertanggungjawabkan dengan baik,” (22/7/2009). Pada kesempatan itu hadir ritas,” ungkap Plt Menko Perekonomian ungkapnya. n

Kompetensi, Kapabilitas, dan Integritas

n Seminar :

Dasar hukum itu tidak hanya berlaku bagi lembaga pemerintah saja, tetapi juga untuk penyelenggara negara lain, seperti Kementerian PAN mengadakan seminar membahas rancangan legislatif, yudikatif, serta lembaga penyeUndang-undang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara lenggara negara lainnya. Hal ini menjadi penting, agar akuntabilitas kinerja dapat (AKPN). Kapan diundangkan? berorientasi pada hasil dan terukur, serta Undang-Undang tentang Akuntabilitas “Selain itu, peningkatan kinerja dilaku- dapat dilaksanakan secar optimal. Saat ini DPR telah menyetujui 247 RUU Kinerja Penyelenggara Negara (AKPN) kan agar pencapaian hasilnya semakin diperlukan untuk memastikan terwujud- mendekati sasaran yang ditetapkan,” ujarn- menjadi program legislasi nasional (Pronya pertanggungjawaban setiap penye- ya. Munculnya ide penyusunan RUU ini legnas) 2010 – 2014, di mana 55 RUU di lenggara negara atas segala keputusan yang juga didorong oleh kenyataan, bahwa antaranya menjadi prioritas Prolegnas dibuat, tindakan yang dilakukan, kinerja akuntabilitas sebagai salah satu prinsip uni- 2010. “Namun demikian, saya berharap yang dicapai dan dampak yang dihasilkan versal dan esensial dalam mewujudkan tata RUU AKPN ini bisa diundangkan sebelum kepada publik. Demikian ditegaskan Men- pemerintahan yang baik, belum dapat tahun 2014, bahkan kalau mungkin pada tahun 2012,” ujarnya. teri Negara Pendayagunaan Aparatur diterapkan secara optimal. Dalam kesempatan itu, Deputi AkuntNegara dan Reformasi Birokrasi, E.E. Menteri Mangindaan mengakui, upaya Mangindaan dalam pengarahannya pada penerapan akuntabilitas sudah dimulai di abilitas Aparatur Kementerian Negara Seminar Nasional Pemantapan RUU lingkungan instansi pemerintah. Namun, PAN dan Reformasi Birokrasi, HerryYana Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Nega- fokusnya masih tertuju pada penerapan Sutisna mengatakan, penyusunan naskah ra (AKPN), di Jakarta, 7 Desember 2009. prinsip akuntabilitas keuangan negara, yang akademis beserta draft RUU AKPN diSebagai pemegang amanat dalam penye- memang telah didukung oleh sistem keuan- lakukan secara bertahap dan sistematis, dan disempurnakan melalui sejumlah diskusi lenggaraan negara yang berorientasi pada gan yang globally accepted tambahnya. hasil, sudah selayaknya pertanggungjawaban Untuk itu, diperlukan dukungan dasar kelompok baik dengan perguruan tinggi, penyelenggaraan negara lebih berfokus pada hukum yang kuat, yang sama tingkatannya para pakar, anggota DPR, maupun LSM. pertanggung jawaban kinerja (performance dengan dasar hukum yang mendukung Selain itu juga dilakukan semiloka, dan beacountability), yang hasilnya memberi man- penerapan prinsip akuntabilitas keuangan berapa kali seminar. n faat (outcome) bagi masyarakat. negara. klik www.auditor-rohil.com

Beleid Kinerja Penyelenggara Negara

7 Auditor Headline TABEL ACTION PLAN PERBAIKAN LKPD ROHIL 2009 - 2011 No 1

Bidang-bidang yang perlu perhatian Sistem Pembukuan/ Akuntansi

Langkah-langkah yang Dilakukan 1) Penyusunan pertanggungjawaban keuangan negara berupa LKPD yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2005 sesuai dengan UU Paket keuangan serta SE:900/743/BAKD dan SE Mendagri No. 900/079/BAKD. 2) Sistem Pembukuan secara bertahap diubah dari: a.“Single Account ke Double Account” b.“Cash Basis” ke “Accrual Basis”. 3) Penggunaan Sistem Perbendaharaan Tunggal (Single Treasury Account).

Sistem Aplikasi Teknologi 1) Merancang sistem aplikasi teknologi komputer yang terintegrasi, mulai dari Komputer ( IT related) perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Inventarisasi Aset dan hutang

Jadwal waktu penyusunan LKPD dan pemeriksaan serta pertanggungjawabkan anggaran

Waktu Pelaksanaan a 2009/2010

a Sekda a Bagian Keuangan a Bagian Perlengkapan a Bagian Pemerintahan

a2009/2010 a 2010/2011 a 2010/2011 a2010/2011 a 2009/2010

a Sekda a Bagian Keuangan

1) Melakukan inventarisasi asset dan hutang sesuai peraturan perundang-undangan dan disertai dengan bukti kepemilikan yang sah dan dicatat serta dipertanggungjawabkan dalam neraca.

a Jan-Feb 2010 (Reviu) a Maret 2010 (LKPD) a Mei/Juni 2010 (LHP BPK)

a Sekda aBagian Perlengkapan aBagian Keuangan aItda (Tim Pendamping)

1) Menyampaikan LKPD untuk direviu Itda Kab. Rohil dan kemudian diperiksa kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2) BPK menyampaikan LHPnya, dengan opini, kepada DPRD Kab Rohil dan Bupati Rokan Hilir dua bulan kemudian.

aDes.2009-Feb. aItda Rohil 2010 aJuni 2010 (LKPJ) aSetda/Bag.Keu a2009/2010

1) Menugaskan Itda. Kab Rohil untuk mereviu a2009-2011 Reviu dan quality LKPD dan mengawasi mutu laporan assurance yang dilakukan a2009-2011 pertanggungjawaban keuangan (LKPD) oleh Itda Kab Rohil yang disusun oleh Sekda Rohil. Sumber Daya Manusia

Keterangan/ Pelaksana

1) Menyiapkan dan menetapkan status a2009-2011 bendahara sebagai jabatan fungsional. 2) Merekrut tenaga akuntansi minimal D-1. 3) Mendidik dan melatih para Bendahara atau pegawai yang menangani pembukuan, akuntansi negara/daerah keuangan dan pengawasan dengan pengetahuan dasar ilmu akuntansi dan auditing. 4) Meminta fasilitasi, memperkerjakan atau merekrut tenaga SDM berlatar belakang kompetensi akuntansi dari Perwakilan BPKP Propinsi Riau (sesuai MOU yang telah disepakati) atau instansi/organisasi/ pihak ketiga yang kompeten di bidangannya. klik www.auditor-rohil.com

aPerw. BPK RI Prop. Riau a Itda Rohil a Tim LKPJ aSekda Rohil aBKD Rohil aItda Rohil aPerwakilan BPKP Propinsi Riau aPerwakilan BPK Propinsi Riau aDitjen BAKD Depdagri

Sumber :Inspektorat Kab. Rohil

ALBUM Auditor -Rohil

Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Rohil Hj. Latifah Hunum Annas sedang melaksanakan tepuk tepung tawar kepada Sekjen Depdagri Dr. Diah Anggraini di bagansiapiapi, Desember 2009.

Menteri Agama Suryadharma Ali dan Gubri saat menekan sirine pembukaan yang didampingi Bupati Rohil saat membuka Pameran MTQ Ke 28 Prov Riau di Bagansiapi-api.

Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun meberikan hadiah kepada pemeang lomba sampan â&#x20AC;&#x153;jalouâ&#x20AC;? bersempena HUT Kabupaten Rokan Hilir ke 10 dibagansiapiapi, Oktober 2009. Wakil Gubernut Riau H. R.Mambang MIT & Istri di dampingi Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun dan Istri Pada Acara Pembukaan Pawai MTQ Tingkat Propinsi Riau 11 November 2009.

Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun saat acara Gelar Pengawasan & Good Govenrnance Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi, 15 Desember 2009 acara gelar pengawasan.

Ketua Pengadilan Rokan Hilir, S. Joko Sungkowo, SH melantik Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hilir Periode 2009-2014 di Gedung Serbaguna. Kamis tanggal Nopember 2009 (Ketua Nasruddin Hasan, Wakil Ketua M. Ridwan, S.IP dan Jamaluddin).

klik www.auditor-rohil.com

ALBUM

Auditor -Rohil

Suasana Rakorwasdana Tahin 2009 di Jakarta, Desember 2009.

Kafilah tuan rumah Kabupaten Rohil dikalungi bunga saat tiba di arena MTQ untuk mendaftarkan diri serta segera menempati pondok kafilah yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana.

Salah seorang pengunjung astaka ICMI mengisi buku tamu acara Mtq Propinsi Riau di Bagansiapiapi, November 2009.

Wakil Bupati Rohil H.Suyatno,menandatangani penyerahan laporan Hasil Reviu Keuangan oleh BPK Perwakilan Pekanbaru yang disaksikan oleh Kepala BPR Dr. Eko Sumbodo Di Pekanbaru, Desember 2009.

Suasana acara kesadaran pengawasan dan tindak lanjut Inspektorat Kab. rokan Hilir saat menyanyikan lagu Kebangsaan â&#x20AC;&#x153;Indonesia rayaâ&#x20AC;&#x2122; di Gedung Serbaguna Bagansiapapi Desember 2009.

Penasehat Kementrian Menpan Dr. Syahruddin Rasul, SH meresmikan Taman Bacaan ICMI Orda Rokan Hilir di Bagansiapiapi Desember 2009.

klik www.auditor-rohil.com

10 Auditor News n Bulan Kesadaran :

Pengawasan dan Good Governance Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun mengajak seluruh jajaran kepala dinas, badan, dan kantor di lingkungan Pemkab Rokan Hilir untuk memberantas tindak pidana yang berbau korupsi. Penegasan Bupati tersebut dikemukakan pada pembukaan Gelar Kesadaran Pengawasan dan Good Governance di Gedung Serba Guna Bagansiapiapi, Selasa (15/12).

Bupati Rohil Annas Ma’amun dan Kejari Ujung Tanjung Made Sarmawan, SH, manandatangani MoU Bantuan Hukum dan Pengacara Negara.

Ia mengaku menyambut baik gelar pengawasan tersebut, dan dapat mendatangkan perubahan terhadap jajarannya. “Saya berharap hasil rapat ini mendatangkan perubahan yang signifikan bagi kepala-kepala dinas. Artinya, sedari dini kita selalu senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugas, karena kita selalu diawasi oleh pihak-pihak terkait,” ujarnya. Good Govermence diharapkan mampu memberikan dampak perubahan yang lebih positif lagi bagi Kabupaten Rohil di masa-masa mendatang. ‘’Secara pribadi,

saya mengucapkan terima kasih kepada Sjahruddin Rasul yang sudah tiga kali berkunjung ke Rohil dalam upaya pengentasan korupsi. Sebagai gambaran, setiap tahun pejabat di lingkungan Pemkab Rohil senantiasa diperiksa dan diawasi oleh aparat terkait dan yang paling terkecil diawasi oleh pihak Inspektorat,’’ kata Bupati. Misalnya, tambah Bupati, dalam mengunakan APBD diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dan dilakukan pengawasan secara ekstra oleh para pejabat terhadap bawahanya. Sebab, tidak tertutup kemungkinan bawahan seper-

n BPK Riau :

Gelar Rekonsiliasi Data TLHP Seperti tahun lalu, tahun ini Perwakilan BPK RI Propinsi Riau mengundang para Inspektur Propinsi, Kabupaten dan Kota se-Riau guna memutakhirkan TLHP.

Tim TLHP dari Perwakilan BPK RI Propinsi Riau tengah memberikan penjelasan.

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali mengadakan rapat rekonsiliasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) tahun anggaran 2005 hingga 2009

di Pekanbaru, 29-20 Oktober 2009. Kegiatan dibuka oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM Menurut Eko, rapat itu dimaksudkan untuk merekonklik www.auditor-rohil.com

ti di satuan kerja (Satker) melakukan korupsi salah satunya saat proses tender, lelang, dan sebagainya. ‘’Kita jangan sampai terjebak. Untuk itu, harus terus diawasi agar korupsi itu tidak terjadi,’’ ujarnya. Sedangkan Penasehat Kormoneu Menpan Prof Dr Sjahruddin Rasul menjelaskan, pengawasan yang dilaksanakan secara terkontrol dan kontinu, mempu mencegah munculnya peluang-peluang masalah korupsi. Sebab, dengan adanya pengawasan secara terkontrol, pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan korupsi bakal ketakutan. ‘’Selain pengawasan secara terkontrol, juga diperlukan peran serta dari masyarakat untuk lebih mengintensifkan pencegahannya,’’ kata Sjahruddin. Selain itu, lanjut Sjahruddin, membangun daerah yang bebas korupsi juga perlu berlakukan pengawasan yang dikontrol oleh pihak aparat dan Inspektorat. ‘’Kita harus bangun daerah yang bebas korupsi, namun juga perlu disadari pengawasan juga sangat penting, dan pengawasan ini harus dilakukan oleh pihak aparat dan inspektorat,’’ kata Sjahruddin. Gelar kesadaran pengawasan dan good governance yang dilaksanakan oleh Itda Rohil ini, ditandai penandatangan kesepakatan bersama antara Pemkab Rohil dengan pihak kejaksanaan Ujungtanjung. Salah satu bentuk kerja sama tersebut yakni bantuan hukum dan pengacara negara dalam penanganan kasus perdata. Penandatangan ini dilaksanakan oleh Bupati Rohil H Annas Maamun dengan kepala Kejaksaan Negeri Ujungtanjung Made Sarmawan, SH. n siliasi data pantauan TLHP yang dimiliki oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dengan Inspektorat Daerah. Acara ini dipandu langsung oleh Kepala Seksi Riau IIA, Kris Dianto, SE., Ak. Hari pertama, seluruh pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang bertanggung jawab untuk menyusun data TLHP (pemegang dosir) melakukan rekonsiliasi bersama, sekaligus menyamakan persepsi mengenai pengelompokan nilai temuan, nilai rekomendasi, dan tentang nilai kerugian negara. Keesokan harinya, acara rekonsiliasi juga menghadirkan Inspektorat dari berbagai entitas. Tujuannya agar para penanggung jawab dosir melakukan rekonsiliasi antara daftar TLHP yang dimiliki oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dengan TLHP pada inspektorat. n

11 Auditor News n Rakor Gubernur :

na itu harus dilakukan evaluasi agar ke depan bisa direalisasikan,” ujar Mendagri dalam sambutan. Sejumlah program pengembangan Wapres Boediono membuka rapat kerja Gubernur se- Indonesia, Sumatera yang dimaksud Mendagri adalah Mendagri Gamawan Fauzi membuka rakor Gubernur se-Sumatera. rencana pembangunan Sumatera Arilines, jaringan rel kereta api Sumatera, pembangunan universitas unggulan di Sumatera dan rencana pembangunan perusahaan pelayaran atau Shipping Sumatera. Rakor dua hari dihadiri empat gubernur, selain Riau dan Kepri, juga hadir Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Selatan. Provinsi lain di Sumatera mengutus wakil gubernur. Sementara itu, Wapres Boediono membuka raker Gubernur se Indonesia di tempat yang sama keesokan harinya. “Beda dengan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dari hasil rakor Gubernur wilayah Sumatera, raker Gubernur se-Indonesia tidak menghasilkan rekomendasi apapun, karena sifatnya memang sekedar pembahasan sejumlah masalah,” ujar Gubernur Riau M Rusli Zainal dalam jumpa pers. Sejumlah masalah yang dibahas dalam Raker antara lain, masalah kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah pusat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Rusli Zainal dan Gubernur Kepulauan Riau di daerah yang dinilai mendesak untuk diperluas, masalah tata ruang dan batas membuka secara resmi rapat koordinasi Ismeth Abdullah. “Para gubernur se-Sumatera telah wilayah, dan masalah kemungkinan (Rakor) gubernur wilayah Sumatera di Pekanbaru, 21 Desember 2009. Pembukaan menyepakati sejumlah program pengem- dikembalikannya pemilihan gubernur ditandai dengan pemukulan gong oleh bangan Sumatera secara bersama, namun kepada DPRD, atau tidak lagi dipilih Mendagri didampingi Gubernur Riau M sejauh ini progresnya belum terlihat, kare- langsung oleh rakyat. n

Wapres dan Mendagri Buka Rakor

n Rakorwas Riau :

Membahas Pengawasan Tumpang-tindih Inspektorat Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi pengawasan se-Riau. Rakor aparat pemeriksa eksternal seperti ini bertujuan menyamakan presepsi pengawasan agar tidak tumpah-tindih lagi. perwakilan BPK RI Propinsi Riau. Inilah Inspektorat Provinsi Riau menggelar menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) pengawasan di Pekanbaru, 9 November 2009. Salah satu kegiatan bertujuan menghilangkan tumpang tindih pengawasan internal pemerintahan di daerah. Dan acara dikuti peserta dari pimpinan SKPD di Propinsi Riau dan para inspektur dan staf se-Riau. Saat membuka rakor, Sekdraprov Riau Drs Wan Syamsir Yus berpesan, pengawasan yang digelar harus diikuti

dengan seksama agar menghasilkan sebuah persepsi yang sama pula tentang pengawasan.‘’ Persepsi pengawasan perlu kita samakan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” pesannya. Harapannya, pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan aparat pengawas dan pemeriksa tertib jadwal dan tidak tumpang tindih. “Jadi perlu koordinasi antara sesama aparat pengawas internal baik dari pusat, propinsi maupun dikabupaten/ kota. Demikian juga koordinasi dengan klik www.auditor-rohil.com

yang perlu kita samakan persepsinya,” kata mantan Inspektur Riau itu. Sementara itu, Inspektur Riau Syamsuar mengatakan, Rakorwasda yang dilakukan tiap tahun juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Kalau pengewasannya sudah efektif, kita berharap tingkat pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat akan meningkat,” demikian penjelasannya. n

Auditor News

n Dialog Buku :

n KPK :

Korupsi Bukan Budaya dan Harus Diperangi

Luncurkan Sistem Pelaporan Online

FKA ESQ bersama ICMI Orda Rohil dan Itda Rohil, Rabu (9/12) melaksanakan dialog buku saku KPK dengan tema pandangan Islam terhadap korupsi. Peserta yang mengikuti dialog bersempena peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tersebut, memiliki kesepakatan bersama bahwa korupsi bukan budaya dan harus diperangi sampai tuntas.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan sistem pelaporan online. Sistem ini memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan warga negara asing, untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui internet. Peresmian sistem pelaporan online ini dilakukan olehWakil Ketua KPK, Mochammad Jasin pada 2 September 2009, di gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta.

Suasana dialog buku saku KPK di Aula Itda Rohil, 9 Desember 2009.

‘’Terkadang saya merasa risih, kalau ada yang menyebutkan korupsi itu budaya. Kata-kata seperti ini, pernah muncul di media. Dan perlu saya tegaskan, bahwa korupsi itu bukan budaya dari bangsa kita. Kalau ada muncul pernyataan seperti itu, mari kita luruskan,’’ kata Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan yang ikut dalam dialog tersebut. Kalau budaya, tambah, Nasruddin, keberadaannya perlu dilestarikan hingga sampai ke generasi berikutnya. Malahan, setiap budaya yang ditampilkan, jelas mengandung unsur seni yang dapat menghibur bagi orang yang menontonnya. ‘’Kalau korupsi, jelas itu bukan budaya bangsa kita. Untuk memeranginya, perlu keseriusan semua lini. Selain itu, menanamkan sikap jujur yang dimulai dari tingkat usia dini,’’ kata Nasruddin Hasan menyarankan. Selain itu, lanjut Nasruddin Hasan menyarankan, dialog buku saku KPK tersebut perlu untuk ditingkatkan lagi. Salah satu di antaranya dilakukan dalam skala luas dengan menghadirkan sejumlah pembicara berkompeten yang terbuka untuk semua kalangan. ‘’Misalnya dilaksanakan di Gedung

Serbaguna dengan menghadirkan semua unsur yang ada. Selain itu, saya menyarankan agar buku satu ini diperbanyak dan disebarkan ke semua pihak baik antar instansi maupun masyarakat serta kelompok organisasi,’’ kata Nasruddin Hasan. Dialog buku saku KPK bersempena memperingati hari anti korupsi sedunia tersebut, dipimping langsung oleh Kepala Itda Rohil Hardy Ak. Sejumlah unsur yang hadir di antaranya kalangan Pemkab Rohil, DPRD dan MUI serta lainnya. Dialog tersebut dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hanya setengah hari. ‘’Usulan yang telah disampaikan oleh ketua dewan ini tentang perlunya melaksanakan dialog dalam konsep yang lebih luas lagi, tetap kita respon,’’ kata Hardy. Malahan, tambah Hardy, Itda Rohil telah membuat agenda kegiatan yang intinya mengarah kepada pelayanan publik good gonverment. ‘’Direncanakan, pertengahan bulan ini, kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang beda cuma nama kegiatannya, namun isinya tetap berkaitan dengan masalah untuk memerangi korupsi. Kegiatannya kita rencanakan dipusatkan di Gedung Serbaguna,’’ kata Hardy. n klik www.auditor-rohil.com

Mochammad Jasin mengatakan, setiap orang yang mendengar dan melihat ada korupsi dalam berbagai bentuk, misalnya suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan tindakan lain yang melanggar hukum serta merugikan keuangan negara, bisa melaporkan dengan mudah dan sangat aman. “KPK Online Monitoring System ini memungkinkan pelapor memberikan laporan tanpa harus menyertakan identitas diri sehingga rahasia identitas pelapor terjamin,” kata Jasin. Setiap orang dapat membuka akun melalui situs KPK, www.kpk.go.id, kemudian mendapatkan kotak komunikasi rahasia tanpa membuka identitas. Akun tersebut memungkinkan KPK untuk tetap berhubungan dengan para pelapor tanpa identitas, terutama jika diperlukan informasi tambahan untuk investigasi lebih lanjut. Yang tak kalah pentingnya, melalui akun tersebut, pelapor juga dimungkinan untuk mengetahui kemajuan laporan mereka. Selain agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengadukan dugaan pidana tindak korupsi, sistem ini juga memungkinkan masyarakat melaporkan apresiasi kinerja institusi pemerintah dan pegawainya, khususnya masalah pelayanan publik. “Selain itu, Sistem pelaporan online ini merupakan bagian dari proyek Anti-Corruption Clearing House Pusat Informasi AntiKorupsi) KPK yang merupakan kerja sama teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman yang dilaksanakan oleh KPK dan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (gtz). www.kpk.go.id

13 Auditorial Khas n Dialog Interaktif :

Catatan Budaya Seorang Guru Dalam rangkaian semarak dan sukses MTQ Riau 2009 di Bagansiapiapi, ICMI ORDA ROHIL mengadakan serangkaian kegiatan, di antaranya Dialog Interaktif Budaya Melayu Rokan Hilir, pada hari Ahad pagi, (8/11/2009.) Pembicara tunggal budayawan asal Rokan Hilir, pemenang anugerah Sagang 2006, SudarnoWahyudin. Hadir sejumlah pengurus dan anggota ICMI Orda Rohil, juga hadir lima orang guru pembimbing dan 120 orang siswa-siswi SMAN 1 Pekanbaru yang sedang mengadakan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Sebagai seorang budayawan Melayu yang identik dengan Islam, dan guru, Sudarno Mahyudin merumuskan etos berfikir ini dengan BBM, senantiasa mengajak singkatan dari baik, benar dan kepedulian para cendekimanfaat. Baik belum tentu awan dan pemerintah, benar, benar belum tentu khususnya di Rohil, untuk baik. Baik dan benar pun menggali SDA (sumber belum tentu mendatangkan daya alam) dan membermoral maupun“...Rangkaian manfaat, dayakan potensi SDM material. Baik merujuk keProgram ICMI pada norma-norma sosial, (sumberdaya manusia) bertujuan utama benar merujuk kepada umat Islam agar mampu bersaing baik secara nasionuntuk mengubah norma-norma hukum foral maupun global, dengan pola pikir mal dan agama, sedangkan tidak melupakan adat istiamanfaaat yang bisa menda(mind-set) yang dat dan budaya Melayu. tangkan manfaat moral diharapkan akan “Jika mau maju, reformasi atau material. Bagi orang cara berifkir,” hujahnya. Melayu, BBM ini yang mendorong Salah satu tunjuk ajar senantiasa menjadi rujukan perubahan Melayu yang merupakan dalam berfikir, bersikap, kebiasaan, sikap, etos berfikir, tambahnya, berbicara dan berbuat. Jika perilaku dan adalah peribahasa yang salah satu dari unsur ini berbunyi: Pikir itu pelita tidak dipenuhi, sebaiknya karakter. Misalnya, hati. Ikut hati, mati. Ikut rasa, ditinggalkan saja dari mental minta binasa. Ikut tekak, bengkak. Dalam pandangan dilayani menjadi Ikut selera, sengsara. Ada Ketua ICMI Orda Rohil, melayani pantun nasihat Melayu berHardy Djamaluddin, se(excellence services), bunyi: Bangsal di hulu kerabagai khalifah di bumi, pan,Sayang durian gugur bunSDM yang peduli mestilah dari perilaku dan ganya; Pikir dahulu pendapaberkualitas prima, yaitu tindakan koruptif tan, Sesal kemudian tiada sesuai dengan Program (menyimpang) ke gunanya.Setali pembeli kemenICMI, 5K: meningkatkan kepatuhan pada yan,Sekupang pembeli ketaya; kualitas iman dan takwa, Sekali lancung ke ujian, meningkatkan kualitas hukum dan aturan Seumur hidup orang tak perzikir, kualitas kerja, kuali(compliance)...” caya. tas karya dan kualitas hidup). Dalam ajaran Islam, SDM muslim harus menberfikir merupakan suatu keutamaan. Ada guasai Iptek (pikir), beribadah (zikir), bekerhadist berbunyi, berfikir sesaat itu lebih ja keras secara cerdas, menghasilkan karya baik, dari pada beribadah selama setahun yang bermanfaat, dan mencapai kualitas hidup (Ihya Ulumuddin). Bahwa secara realitas yang berarti dan sejahtera. kehidupan manusia lebih ditentukan kualHal ini sejalan dengan program utama itas pikiran dan perasaannya ketimbang pemerintah, khususnya di Rohil. Rangkaian actionnya (Quantum Ikhlas). Program ICMI bertujuan utama untuk klik www.auditor-rohil.com

mengubah pola pikir (mind-set) yang diharapkan akan mendorong perubahan kebiasaan, sikap, perilaku dan karakter. Misalnya, dari mental minta dilayani menjadi melayani (excellence services), dari perilaku dan tindakan koruptif (menyimpang) ke kepatuhan pada hukum dan aturan (compliance). Mengutip apa yang ditulis oleh Prof. Dr. T Jacob, dalam buku “Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis”(2004), pada sub judul “Hang Bejat di Mana-mana”, yang sangat pas dan relevan hari-hari ini, para cendekiawan seharusnya bangkit dan sadar bahwa sudah lama kekesalan atau kekecewaan melihat parasitisme negara oleh orangorang yang justeru dipilih oleh rakyat, di tengah-tengah kesulitan menghadapi globalisasi sistemik, terutama globalisasi pasar, komunikasi dan informasi. Hang Tuah pernah bersumpah: Pantang Melayu hilang di bumi. Hang Bejat yang banyak di negeri kita sekarang, kata Jacob, paling-paling akan bersumpah:Pantang korupsi hilang di bumi nusantara! Di daerah ini ada ungkapan celoteh, ungkapan stereotype yang kerap didengar: “Buah padi tecuek-cuek, apo ndak ati buek. Kojo seibu, tak kojo limo atus, Kojo tak kojo seibu limo atus”. “Kapal ndak belabuh, ndak ati pupuh.” (Buah padi tercuat-cuat, apa kehendak hati buat. Kerja seribu, tak kerja lima ratus. Kerja tak kerja seribu lima ratus). Nah, tambah Hardy, cara pikir (mindset) seperti yang mesti diubah ke perilaku yang lebih baik, maju, dan santun. Memang tidak mudah. “Tapi, saya yakin kita punya semangat perubahan. Lihat soal kebersihan dan keindahan kota Bagansiapiapi saat ini, yang sudah mendapatkan adipura untuk kota kecil terbersih di masa pemerintahan pimpinan H. Annas Ma’amun, dengan dukungan masyarakat dan modal budaya Melayu Rokan Hilir. Ungkapan sterotipe itu pun nyaris tak terdengar lagi. Bagi siswa/i SMAN I Pekanbaru, Hardy mewanti-wanti dampak negatif globalisasi secara cerdas. Ingat 3M. Mc.Donaldisasi, perilaku konsumtif, makanan sampah (junk food) di mana-mana. MTVinisasi, tontonan atau hiburan yang tidak produktif dan merusak akal. Dan Microsoftisasi, pemanfaatan TI secara keliru dan tidak terkontrol. Semua sampah. Garbage in, garbage out (Masuk sampah, keluar sampah)! Perlu M ke-4: Melayunisasi!

14 Auditorial Khas Ingatlah ungkapan (pantun) Melayu dari buku Tunjuk AjarTenas Efendi: Bercakap yang bermanfaat, bekerja yang berfaedah, Apa tanda Melayu jati, bekerja benar cukup berarti. Kalau berilmu tidak bertakwa, banyaklah kerja tidak berfaedah, Kalau berilmu tidak beragama, banyaklah kerja tidak semenggah. Siapa memakai

ilmu menyalah, dunia akhirat takkan semenggah, Siapa memakai ilmu menyalah, alamat dirinya dimurkai Allah. Selain dialog, ICMI juga akan menaja pameran buku Islam (Islamic Book Fair 2009) akan dilaksanakan di stand ICMI di arena MTQ Riau dari 14 hingga 21 November

n PKS :

Audit dengan Kekuatan Hati Pekan kesadaran pengawasan dan good governance diisi dengan pelatihan in-house (PKS) membahas audit dengan kekuatan hati. Apa pentingnya?

Bekerja sama dengan FKA ESQ dan ICMI Orda Rohil, Inspektorat Rokan Hilir mengadakan searangkaian pelatihan di kantor sendiri (PKS) bagi aparat pengawas dan anggota ICMI dan FKA ESQ Rokan Hilir. PKS pertama diadakan pada pertengahan Oktober 2009 dengan topik Audit dengan Kekuatan Hati. Sumber referensinya buku teknologi aktivasi kekuatan hati Erbe Sentanu, The Sciense & Miracles of Zona Ikhlas (2009), The Power at Positive Felling” (2006) Menurut Sentanu, papar Hardy sebagai pembahas, kesuksesan atau kebahagian sejati sebenarnya sudah ready, siap, hybernate dalam diri (kehidupan) kita. Itu lah fitrah. Tapi, bagaimana menyadari itu? Membangkitkan kesadaran (counciousness)

atau ketaqwaan(tawakal!). Nah, kesadaran itu datang dari “hati” yang bicara, sedangkan pengetahuan dari otak/ pikiran. Aplikasi Teknologi yang ditawarkan Sentanu berasal dari : fisika quantum, the Law at Attraction (The Secret), nilai luhur Ilahiah/ Ketuhanan, upgrade otak secepat dan progresif, Akses alam bawah sadar dengan otomatis, dan penanaman kode sukses di DNA dengan software klik www.auditor-rohil.com

2009. Pameran ini dapat terselenggarakan dengan bekerja sama ICMI Orda Rohil dan FKA ESQ Rokan Hilir, dengan Gerakan Hibah Seribu Buku (GHSB) dan ICMI Orwil Riau. Sejumlah penerbit dari Jakarta dan Riau ikut berpartisipasi yang dikordinasikan oleh Sekretariat GHSB. *** do’a. Kebahagian hakiki , katanya, adalah Ikhlas. Buku-buku Sentanu menjelaskan why dan how hanya dengan ikhlas manusia menang otomatis menjadi lebih tenang, bahagia dan sukses dalam hidupnya. Untuk itu, guna transformasi pengembangan diri, perlu dilakukan perubahan. Perubahan tidak saja cara pandang atau mindset (paradigma), tetapi juga quantum (hati). Itulah gabungan kekuatan IQ-EQ-SQ secara cerdas, ilmiah dan efektif. Sebagai agen perubahan atau katalis, pemeriksa atau auditor seyogyanya juga melaksanakan tugas dengan kekuatan hati. Tidak hanya dengan kekuasaan atau kewenangan. Untuk mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi pimpinan dan SKPD, pemeriksa dituntut untuk memilki kemampuan memberikan rekomendasi atau solusi mujarab agar masalah-masalah yang dihadapai segera dapat diselesaikan. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan kekuatan hati yang ikhlas. Tidak mudah memang.Tapi para pemeriksa sudah harus menyadari pentingnya zona ikhlas itu dalam melakukan tugas pemeriksaan. Terlebih lagi dalam upaya pencegahan dari perbuatan menyimpang. n

15 Auditor Update Rekap Rekomendasi danTindak Lanjut per 31 Desember 2009 (versi Itda Rohil) Unit Pemeriksa : Perwakilan BPK RI di Pekanbaru No Tahun Audit Rekomendasi TS TPB Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 1. Tahun 2005 - Kejadian 20 100 15 75,00 5 25,00 - Rp (1000) 179.761.548 100 172.877.929 96,17 6.883.619 4,00 2. Tahun 2006 - Kejadian 43 100 31 72,09 12 28,00 - Rp (1000) 536.750.619 100 417.716.978 78,00 119.033.640 22,00 3. Tahun 2007 (LK) - Kejadian 52 100 31 60,00 21 40,00 - Rp (1000) 168.205.168 100 74.578.861 40,00 111.626.307 60,00 4. Tahun 2007 (BM) - Kejadian 57 100 36 63,00 21 37,00 - Rp (1000) 21.727.698 100 578.405.656 3,00 21.149.293 97,00 5. Tahun 2008 (KP) - Kejadian 73 100 0 42,00 42 58,00 - Rp (1000) 4.662.943 100 51.510.000 18,00 3.892.528 82,00 6. Tahun 2008 & 2009 (BM) - Kejadian 54 100 1 46,00 29 54,00 - Rp (1000) 16.161.505 100 37.347.00 0,23 16.124.158 100,00 Rekap Rekomendasi danTindak Lanjut per 31 Desember 2009 Unit Pemeriksa : Inspektorat Prov. Riau. No Tahun Audit Rekomendasi TL TPB Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 1. Tahun 2005 - Kejadian 22 100 22 100% 0 0 - Rp (1000) 9.509 100 9.509 100 0 0 2. Tahun 2007 - Kejadian 46 100 45 97,83 1 2,17 - Rp (1000) 66.913.267 100 60.752.196 90,79 6.161.071 9,21 Total: 3. - Kejadian 68 100 66 97,06 2 2,94 - Rp (1000) 66.930.596 100 60.761.705 90,79 6.161.071 9,21 Rekap Rekomendasi danTindak Lanjut per 31 Desember 2009 Unit Pemeriksa : Inspektorat Kab. Rokan Hilir No Tahun Audit Rekomendasi TS TPB Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 1. Tahun 2003 - Kejadian 260 100 226 87 34 13 - Rp (1000) 3.340.038 100 2.982.123 89 357.914 11 2. Tahun 2004 - Kejadian 515 100 487 95 28 6 - Rp (1000) 8.733.691 100 8.206.012 94 527.679 6 3. Tahun 2005 - Kejadian 399 100 253 63 146 37 - Rp (1000) 10.080.429 100 1.787.479 18 8.292.949 83 4. Tahun 2006 - Kejadian 282 100 116 41,13 166 59 - Rp (1000) 6.279.780 100 1.016.092 20 5.011.454 83,82 5. Tahun 2007 - Kejadian 81 100 10 12,34 71 88 - Rp (1000) 3.425.115 100 3.537 0 3.421.578 100 6. Tahun 2008 - Kejadian 103 100 0 0 103 100 - Rp (1000) 71.747 100 0 0 71.747 100 7. Tahun 2009 - Kejadian 95 100 11 5 84 88 - Rp (1000) 2.120.616 100 5 1 2.102.942 99 Total: - Kejadian 1640 100 1092 66,58 548 33,42 - Rp (1000) 31.930.800 100 13.995.243 43,82 17.935.557 56,18

klik www.auditor-rohil.com

16 Advertorial NERACA INSPEKTORAT ROKAN HILIR PER 31 DESEMBER 2009 DAN TAHUN 2008 URAIAN ASET

Jumlah Tahun 2009 Tahun 2008

Kenaikan (Penurunan) Jumlah %

2,506,467,200.00

2,140,197,075.00

366,270,125.00

17.11

13,448,100.00 13,448,100.00 13,448,100.00 0.00

102,795,475.00 102,795,475.00 102,795,475.00 0.00

-89,347,375.00 -89,347,375.00 -89,347,375.00 0.00

-86.92 -86.92 -86.92 -

13,448,100.00

102,795,475.00

-89,347,375.00

-86.92

2,393,019,100.00 0.00 2,157,133,100.00 992,865,500.00 80,707,000.00 92,268,000.00 991,292,600.00

1,937,401,600.00 0.00 1,746,739,600.00 630,982,000.00 80,707,000.00 43,758,000.00 991,292,600.00

455,617,500.00 0.00 410,393,500.00 361,883,500.00 0.00 48,510,000.00 0.00

23.52 0.00 23.49 57.35 0.00 110.86 0.00

Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Jaringan Instalasi

0.00 17,710,000.00 17,710,000.00

0.00 7,700,000.00 7,700,000.00

0.00 10,010,000.00 10,010,000.00

0.00 0.00 130.00

Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Aset Tetap Lain-lain

218,176,000.00 68,176,000.00 150,000,000.00

182,962,000.00 32,962,000.00 150,000,000.00

35,214,000.00 35,214,000.00 0.00

19.25 106.83 0.00

0.00 0.00

Jumlah ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud

2,393,019,100.00 100,000,000.00 100,000,000.00

1,937,401,600.00 100,000,000.00 100,000,000.00

455,617,500.00 0.00 0.00

23.52 0.00 0.00

Jumlah JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka Dari Kasda

100,000,000.00 2,506,467,200.00 13,448,100.00 13,448,100.00 13,448,100.00

100,000,000.00 2,140,197,075.00 102,795,475.00 102,795,475.00 102,795,475.00

0.00 366,270,125.00 -89,347,375.00 -89,347,375.00 -89,347,375.00

0.00 17.11 -86.92 -86.92 -86.92

Jumlah EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA

13,448,100.00 2,493,019,100.00 0.00 0.00

102,795,475.00 2,037,401,600.00 0.00 0.00

-89,347,375.00 455,617,500.00 0.00 0.00

-86.92 22.36 0.00 0.00

Jumlah 0.00 EKUITAS DANA INVESTASI 2,493,019,100.00 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 2,393,019,100.00 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 100,000,000.00 EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 0.00

0.00 2,037,401,600.00 1,937,401,600.00 100,000,000.00 0.00

0.00 455,617,500.00 455,617,500.00 0.00 0.00

22.36 23.52 0.00 0.00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2,140,197,075.00

366,270,125.00

17.11

ASET LANCAR Kas Kas di Bendaharawan Pengeluaran Piutang Jumlah ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Ukur Peralatan dan Mesin

Konstruksi dan Pengerjaan Akumulasi Penyusutan AsetTetap

2,506,467,200.00

klik www.auditor-rohil.com

Breaking

News

n SPIP :

SPIP sudah mulai diterapkan di Kabupaten Rokan Hilir dan diperkenalkan di Propinsi riau. Bagaimana penerapan selanjutnya? Pernah dengar SPIP? Berdasarkan serta langkah-langkah untuk mengPP 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian atasinya. Wakil Gubernur Riau H.R. Mambang Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (internal control) yang Mit menegaskan dan berharap SPIP jangan diselenggarakan secara menyeluruh hanya sampai sosialisasi saja, tetapi harus terhadap proses perancangan dan pelak- ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata sanaan kebijakan serta perencanaan, dalam bentuk implementasi. Wagub penganggaran, dan pelaksanaan anggaran mengapresiasi Kabupaten Rohil yang sudah mulai menerapkan SPIP. di lingkungan pemerintahan. Di Rohil desiminisi SPIP Baru-baru ini BPKP sudah dimulai tahun 2009. mendesiminasi SPIP itu di Lingkungan Pemerintah “...Dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPIP pun Provinsi/Kab/Kot sehadirnya SPIP sudah diterbit. Dalam Riau . Acara ini dihadiri yang kuat, Perbup itu, dibentuk Satuan oleh Plt. Kepala BPKP Koeswono Soeseno, Deputi laporan Tugas Penyelenggaraan SPIP lingkungan SKPD KabuKepala Bidang Investigasi keuangan di paten Rohil, dengan dibekali Suradji, Direktur HamPemda pedoman umum dan batan Kelancaran Pembangunan Bambang Utoyo, diharapkan tahapan penerapannnya. Dengan aturan itu, SKPD narasumber dari Satgas dapat meraih wajib menerapkan SPIP SPIP Pusat Bonardo opini WTP yang meliputi unsur: Hutauruk, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi (wajar dengan lingkungan pengendalian; risiko; kegiatan Riau Agus Sukiswo, beserta pengecualian) penilaian pengendalian; informasi dan seluruh pejabat struktural. dari BPK...” komunikasi; dan Dari unsur pemda hadir pemantauan pengendaliWakil Gubernur Riau H.R. an intern. Penerapan unsur Mambang Mit, Sekda Riau SPIP itu dilaksanakan Wan Syamsir Yus, dan seluruh unsur Muspida Riau. Peserta para kepala SKPD menyatu dan menjadi bagian integral dari Provinsi Riau, Bupati dan Sekda serta kegiatan SKPD. Koordinatornya Sekda. Sayangnya, juklak penerapannya baru para inspektur Kab/Kota se-Riau. Selaku panitia pelaksana, Inpektur disusun pada pertengahan 2010. Maklum, Provinsi Riau H. Syamsuar menyampai- juklak itu mesti disusun sesuai pedoman kan tema acara: Mewujudkan Good teknis penyelenggaraan SPIP yang Governance melalui Penyelenggaraan SPIP. ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai Dalam paparannya, dia berharap acara ini pembina penyelenggaraan SPIP. Dan undapat berlangsung secara berkesi- tuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP dilakukan pengawasan intern nambungan ke depan. Plt. Kepala BPKP Koeswono Soeseno atas penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam sambutannya menegaskan bahwa SKPD, termasuk akuntabilitas keuangan untuk mencapai tujuan organisasi di- daerah— oleh Inspektorat Kabupaten butuhkan suatu alat pengendali yang dike- Rokan Hilir melalui: audit, reviu, nal sebagai SPIP. Sistem ini perlu segera evaluasi, pemantauan dan kegiatan diimplementasikan dalam penyelenggar- pengawasan lainnya. Dengan hadirnya SPIP yang kuat, aan pemerintah. Sebab, kondisi akuntabilitas keuangan di Riau masih laporan keuangan Pemda diharapkan perlu peningkatan serta memperhatikan dapat meraih opini WTP (wajar dengan risiko-risiko yang mungkin menghambat pengecualian) dari BPK. n klik www.auditor-rohil.com

“Go spiritual, think global, act local”

Assalamualaikum Wr.Wb. Sehubungan dengan berakhirnya masa tugas saya sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Rohil pada 10 Maret 2010 dan telah dilaksanakan serah terima jabatan kepada Sdr. H. Syafri, S.H. pada 13 Maret 2010, dengan ini saya beserta keluarga menyampaikan ucapan terima kasih atas segenap bantuan, dukungan dan kerja sama Bapak/ Ibu/ Sdr selama kami menjalankan tugas di Kabupaten Rokan Hilir sejak pertengahan 16 September 2002. Dengan disertai hati yang tulus, perkenankanlah saya dan keluarga memohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan yang tidak berkenan di hati baik dalam hubungan kedinasan maupun pergaulan sehari-hari. Selanjutnya saya mohon doa restu agar dapat melangkah ringan dalam kepindahan saya ke Pemerintah Propinsi Riau serta diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa, negara dan daerah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Wr.Wb. Bagansiapi-api, 15 Maret 2010

Hardy Ak, MM, CFE NIP. 195812091981121001

Alat Kendali Menuju WTP

Breaking

News

n LAKIP :

Menilai Akuntabilitas Kinerja Pemda Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi memberi menilai dan memberi peringkat (rating) atas sistem AKIP pemerintah daerah tahun 2008. Kendati ada yang masuk 10-15 besar. masih diperlukan perubahan mendasar sistem AKIP di Riau. provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran, tanpa menunjukkan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.” Ada lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan kinerja; Pengukuran kinerja; Pelaporan kinerja; Evaluasi kinerja; dan Capaian kinerja. Perencanaan kinerja dengan bobot nilai 35, meliputi dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja; Pengukuran kinerja dengan bobot nilai 20, meliputi indikator kinerja dan pengukuran kinerja; Tabel Kriteria Evaluasi No. 1. 2. 3. 4.

Predikat AA A B CC

Nilai absolut >85-100 >75-85 >65-75 >50-65

>30-50

0-30

Interpretasi Memuaskan Sangat Baik Baik, dan perlu sedikit perbaikan Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Dalam acara di kantor Menpan dan RB Ada lima besar hasil evaluasi LAKIP Propinsi dan sepuluh besar yang mendapat apresiasi khusus dari Menpan LAKIP Kabupaten/ Kota. Propinsi Riau menempati urutan 20 besar. Pekanbaru dan Dumai menempati 10 besar (nilai C), sedangkan Rohul dan Rohil masuk 15 besar (nilai C).

klik www.auditor-rohil.com

Sejumlah pemerintah mengikuti acara penyerahan laporan hasil evaluasi kinerja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan atas LAKIP tahun 2008. “Hal ini merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, “ kata Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, E. E. Mangindaan, awal tahun 2010. “Saya berharap, acara ini bukan merupakan acara seremonial belaka, akan tetapi dimaksudkan untuk lebih memotifasi pelaksanaan manajemen pemerintah berbasis kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” Melalui pelaksanaan manajemen pemerintah berbasis kinerja, diharapkan seluruh program dan kegiatan seluruh instansi pemerintah dapat terukur secara benar, dapat dipertanggung jawabkan, dan dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, Herri Yana Sutisna, evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap instansi pemerintah yang dilaksanakan untuk melihat sejauhmana komitmen penerapan manajemen sektor publik yang berbasis kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi itu diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja pemerintahan, dimulai dari sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapian sasaran/kinerja organisasi. Dari hasil evaluasi, tingkat akuntabilitas yang diperoleh oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. “ Ke depan saya berharap tidak ada lagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang rendah tingkat akuntabiltasnya ataupun tidak jelas kinerjanya. Kita tidak menginginkan lagi adanya pemerintah

Pelaporan kinerja dengan bobot nilai 15, meliputi pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja; Evaluasi kinerja dengan bobot nilai 10, meliputi pelaksanaan evaluasi, dan pemenfaatan evaluasi; Capaian Kinerja dengan bobot nilai 20, meliputi capaian output, dan capaian outcome. Objek evaluasi kinerja pemerintah provinsi untuk tahun 2009, dilaksanakan terhadap 27 pemerintah provinsi yang telah menyerahkan LAKIP tepat waktu. Untuk tingkat pemerintah kabupaten/ kota penentuan objek evaluasi, adalah berdasarkan atas hasil evaluasi BPKP tahun 2008, yaitu 59 pemerintah kabupaten/kota, yang dipilih dari 2 sd 3 LAKIP tertinggi dari hasil evaluasi BPKP. Ada pun kriteria evaluasi sebagaimana tampak pada tabel.