Auditor-Rohil

No. 3 Triwulan II 2007

Edisi Cetak

auditor-rohil.net TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL AUDIT PRACTICE

Kinerja Audit dan Pengawasan 2006

S APBD 2007

APBD

istem pengendalian manajemen (SPM) SKPD dan kecamatan/ kelurahan/desa yang diperiksa sudah cukup memadai. Namun, berdasarkan hasil evaluasi atau reviu terhadap SPM dan temuan hasil audit, masih terdapat temuantemuan audit yang perlu ditindaklanjuti atau perlu segera diambil langkahlangkah untuk penyelesaian dan tindak lanjut pimpinan SKPD dan perangkat kecamatan.

Bagaimana kinerja audit dan pengawasan tahun 2006? Berikut laporan selengkapnya.

DAFTAR ISI

§ Surat Dari Bupati ....................... 2 § Auditorial ................................... 3 § Fokus Auditor ............................ 4 • Kinerja Audit dan Pengawasan 2006 ............... 4

§ Warta Auditor ............................. 7 • Auditor & Pegawai Teken Fakta Integritas ..................... 7 • Rencana Audit dan Pengawasan 2007 ............... 8

§ Warta Rohil ............................... 9 • RAPBD Rohil 2007 Disahkan .............................. 9 • Gandeng STAN Pemkab Siapkan Tenaga Akuntansi Pemerintahan ..................... 10 • Rohil Kembali ke Enam Hari Kerja ............ 11 • Investor Malaysia RencanakanTanam Modal di Rohil ................................ 12

§ Surat Anda/Buku Tamu ........ 13 • CPNSD Harus Kerja Lebih Keras dan Serius ....... 13

§ Info Government .................. 14 • Riau Terima Penghargaan Dari Menpan ...................... 14 • BPK Luncurkan SPKN ......... 15

§ Album Auditor ....................... 16

RAPBD 2007 Disahkan ENAM fraksi DPRD masing-masing Golkar Plus, PDI Perjuangan, PBR, PPP, PDK dan KSN, Selasa (27/3) malam, sekitar pukul 00.00 WIB, menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2007 disahkan menjadi APBD. senilai Rp 1,5 triliun dan RAPBD 2007 telah disahkan pada acara sidang paripurna di Gedung DPRD telah dilakukan evaluasi oleh Provinsi Riau.

Kabupaten Rokan Hilir . e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

klik www.auditor-rohil.net

2

Auditorial auditor-rohil.net Penasihat Bupati Rokan Hilir Pengarah Wakil Bupati Rokan Hilir

n Surat dari Bupati

Gesa Pembangunan ke Arah Lebih Baik

Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir Penanggung jawab/ Pemimpin Redaksi Hardy Djamaluddin Pelaksana Harian Augus Setya Boedie Redaktur Pelaksana Sarman Syahroni Sidang Redaksi Hardy Djamaluddin, Augus Setya boedie, Sarman, Azwar, Hari Darma, Irwandi Operator Online Zulkifli, Masri, Romi Divisi Produksi Sila, Syarifah, Idi Tata Letak Yendri Diterbitkan oleh Bawaskab Rokan Hilir bekerja sama dengan Riau Pos.Net Alamat Redaksi: Jl. Perniagaan 80, Bagansiapi-api, Rokan Hilir Tlp 0767 24960 Fex 0767 24961 website: www. auditor-rohil.net e-mail: redaksi@auditor-rohil.net Dicetak oleh: CV. Berkat

Redaksi menerima sumbangan tulisan, foto atau naskah lainya untuk di muat. Naskah yang masuk dan dimuat akan diberikan imbalan. e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

“..Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD semestinya harus sudah disahkan pada bulan Desember setiap tahunnya. Namun, kita patut bersyukur karena pengesahan APBD tahun ini lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.. � n H. Annas Maamun Kita patut mengungkapkan kegembiraan, dengan waktu pengesahan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya artinya akan tersedia banyak kesempatan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Sebagaimana telah diutarakan di kesempatan lain bahwa prioritas pembangunan dalam tahun 2007 ini diarahkan untuk sesegera mungkin mengurangi angka kemiskinan yang sampai saat ini telah mencapai angka 22 %, pengembangan sarana prasarana terutama membuka isolasi daerah pesisir, mempercantik ibu kota kecamatan, dan membangun pasar di seluruh kecamatan.

Dalam bidang peningkatan SDM akan terus dilanjutkan program pemberian sejumlah beasiswa kepada para putra putri terbaik rohil untuk menimba ilmu di perguruan tinggi favorit di Bandung dan Bogor, dan siap mengirimkan peserta tugas belajar ke manca negara serta tahun ini menyelenggarakan Program Diploma Keuangan Spesialisasi Akuntansi bekerja dengan STAN. Saya menegaskan kembali kepada para pimpinan SKPD dan jajarannya agar lebih giat lagi dalam mempersiapkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan APBD 2007 ini, antara lain dengan melakukan penyesuaian RKA masing-masing program dan kegiatan hasil pembahasan dengan tim panggar legislatif, mempersiapkan Pejabat yang akan ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, ataupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang akan melaksanakan satu atau bebera-

pa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Di samping tugas tersebut tadi, para Kepala SKPD harus sudah mulai merancang/ mempersiapkan program dan kegiatan tahun 2008. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berkaitan dengan proses penyusunan RAPBD Tahun 2008, proses perencanaan akan dimulai dengan pelaksanaan Musyawarah Pembangunan tingkat Kepenghuluan/Kelurahan yang harus telah diselesaikan akhir bulan Maret 2007; Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan pada minggu pertama bulan April 2007, dan diakhiri dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir pada minggu ke empat bulan April 2007.

Apabila kita merenungkan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dari saat ini yang seakan-akan tidak pernah habis, terpikir oleh saya anjuran Pemda Rohil untuk kembali menerapkan 6 (enam) hari kerja patut untuk segera kita putuskan saja awal pelaksanaannya minggu kedua april 2007.

Sebelum menutup kalam, saya menginstruksikan kepada Tim Panggar Eksekutif dan pimpinan SKPD kiranya tidak berlama-lama mempersiapkan Dokumen RAPBD sehingga penyelenggaraannya kegiatan pembangunan segera dapat digesa, dan memenuhi keinganan kita semua ke arah dan kondisi yang lebih baik. n

klik www.auditor-rohil.net

Auditorial

3

n Opini Auditor

Memacu Kinerja Tahun 2007 AUDITOR

“...Kata kuncinya adalah moral para pengguna anggaran dan jajarannya yang mesti disiplin dan tertib anggaran serta menerapkan sistem pengawasan melekat (inherent control) secara optimal. Dan para auditor – baik aparat internal maupun eksternal—sangat berperan dalam melakukan kontrol ataupun atestasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan...”

? ?

Permendagri 13 Tahun 2006

?

Oleh Hardy Djamaluddin (haridinata@yahoo.com) sumber: ijal repro

TAHUN 2007 telah lewat satu kuartal.

Masih tersisa sekitar sembilan bulan lagi.

Memasuki kuartal kedua tahun ini, setelah RAPBD 2007 disahkan, kita semestinya mulai melakukan persiapan teknis dan sistem prosedur untuk melaksanakan program dan aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

Kemampuan kita membuat perencanaan dan persiapan teknis secara baik merupakan setengah dari keberhasilan pencapaian terget.

Salah satu tantangan serius daerah adalah bagaimana paket anggaran yang sudah dialokasikan baik dari APBN dan APBD betul-betul terserap dan mencapai sasarannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tidak meluncur ke tahun berikutnya, bahkan luncur meluncur hingga beberapa tahun anggaran.

Seperti ditulis pada edisi sebelumnya, optimasi anggaran menjadi sangat penting.

Namun, di atas segalanya adalah diterapkannya good governance secara konsisten. Tidak sekedar wacana. Anggaran yang mengalir begitu besar harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak bocor dan tidak menyimpang.

Kata kuncinya adalah moral para pengguna anggaran dan jajarannya yang mesti e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

disiplin dan tertib anggaran serta menerapkan sistem pengawasan melekat (inherent control) secara optimal. Dan para auditor – baik aparat internal maupun eksternal—sangat berperan dalam melakukan kontrol ataupun atestasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Begitu juga pentingnya peran DPRD, masyarakat dan pers secara proporsional dan bertanggung jawab.

APBD 2007 dan dokumen pelengkapnya sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan toh sudah tersedia. Para pejabat eselon dua (pimpinan SKPD) pun sudah menekan Kontrak Kinerja tahun 2007. Jika perlu evaluasi pencapaian target kinerja itu dilakukan oleh kepala daerah secara berkala, misalnya setiap tiga bulan. Apabila kinerja pejabat dan jajaran dinilai rendah, tidak mencapai target, maka perlu kiranya dicaritahu faktor-faktor penyebabnya. Apabila memang terkait dengan kapasitas dan etos kerja pimpinan SKPD dan jajarannya , tentu posisinya pun dapat saja dipertimbangkan untuk dicari pengganti yang lebih baik.

Satu hal lagi yang perlu digesa dilakukan

agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan efektif adalah kemampuan kita menetapkan dan menerapkan kebijakan dan sistem prosedur (sisdur) yang jelas dan lengkap, khususnya untuk penyelengggaraan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Apalagi mulai tahun ini sudah mulai diterapkan PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kita berharap, target kinerja 2007 dapat dipenuhi, inefisiensi dan inefektivitas serta penyimpangan harus ditekan sekecil mungkin, dan laporan keuangan Pemkab tahun 2007 pun syukur-syukur dapat diberi pendapat oleh BPK dengan kategori unqualified opinion (wajar tanpa pengecualian), meningkat dari kategori qulified opinion (wajar dengan kualifikasi) yang disandang beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan tahun 2007 dan tahun-tahun selanjutnya dapat kita jalani secara tertib dan lebih disiplin. n

klik www.auditor-rohil.net

4

Fokus Auditor Kinerja Audit dan Pengawasan 2006

Sesuai dengan SK Bupati No. 373 Tahun 2003 tentang Pokok Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan di Kabupaten Rokan Hilir, pimpinan instansi/unit kerja/badan usaha/pihak-pihak terkait yang menolak pengawasan fungsional dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan APIP dan APF eksternal dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Badan/Dinas/Kantor. Penu- SKPD (Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Badan/ gasan audit reguler selama 2006 atas Be- Dinas/Kantor) untuk melaksanakan rekomenlanja Administrasi Umum ( 18 obrik), Belan- dasi atau mengambil langkah-langkah untuk ja Operasional dan Pemelipenyelesaian permasalahan yang “...berdasarkan hasil haraan dan Belanja Modal ( 35 perlu mendapat perhatian dan tinobrik) Badan/Dinas/Kantor evaluasi terhadap SPM dak lanjut, sebagai berikut: dan temuan hasil serta pembinaan aparatur di Pertama, segera menyelesailingkungan Kabupaten Rokan pemeriksaan Bawaskab kan baik administrasi maupun Hilir sudah dilaksanakan selasisa pekerjaan fisik kegiatan Rohil yang dapat ma tahun 2006 oleh Badan Pen- berdampak administratif, tahun 2006 di lingkungan masgawasan Kabupaten Rokan Hi- prosedural dan yuridis ing-masing, terutama untuk keglir sesuai dengan PKPT tahunan tersebut, Bupati Rokan iatan luncuran/lanjutan 2005 dan (12 kasus), sedangkan beberatahun-tahun sebelumnya; Hilir telah pa penugasan audit kasus/ menginstruksikan dan Kedua, segera mengambil khusus saat ini masih dalam pellangkah-langkah konkret untuk menegaskan kepada aksanaan/proses penyelesaian seluruh pimpinan SKPD segera menyelesaikan pertang( 6 Kasus). gungjawaban keuangan dan keg(Sekda, Sekretaris Secara ringkas dapat dikata- DPRD, Kepala Badan/ iatan serta melaksanakan kewakan pelaksanaan tindak lanjut jiban-kewajiban yang terhutang Dinas/Kantor) untuk hasil pengawasan/pemeriksaan kepada negara/daerah secara termelaksanakan reguler (ketaatan dan kinerja tib serta memberdayakan Keparekomendasi atau SKPD) per 31 Desember 2006 la Bagian Tata Usaha atau Sekremengambil langkahsudah cukup baik, secara kumutaris Badan dalam pengawasan langkah untuk latif (2003-2006) telah mencapai dan pengendalian kegiatan, antpenyelesaian 70,06 % ( 744 Kej dari 1.062 Kej) ara lain dengan mengaktifkannya permasalahan yang dan 59 % Rp. 12.493.555.485,46 sebagai verifikator dan pengenperlu mendapat dari Rp 21.122.795.909,46). Nadali internal, perhatian dan tindak mun, pada tahun 2006, tindak lanKetiga, para pimpinan SKPD, lanjut...� jut hasil audit reguler atas SKPD Panitia Lelang/Pejabat Pengadat.a. 2005 masih rendah persenan, Pemimpin Kegiatan dan Petasenya, yaitu berkisar antara 16,5 % ( 32 Kej megang Kas/Bendaharawan harus mematuhi dari 194 Kej) dan 1,31 % (Rp 37.925.000 dari secara sungguh-sungguh ketentuan yang berRp. 2.902.138.213,62). Untuk obrik tahun ang- laku, antara lain UU No. 17 Tahun 2003,UU No. garan 2006, masih dalam proses pengolahan 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, Keppres data dan pemantauan oleh Bawaskab Rokan No. 80 Tahun 2003 serta perubahannya dan SK Hilir. Begitu pula untuk penugasan pemerik- Bupati No. 298/Ekbang/2004 dalam pelaksansaan khusus, pelaksanaan tindak lanjut data aan pekerjaan, khususnya yang berkaitan denper 31 Desember 2006 juga masih rendah, se- gan prosedur pengadaan barang/jasa, pelakcara kumulatif (2003-2005) hanya mencapai 30 sanaan kegiatan, mekanisme pembayaran, dan % ( 15 Kej dari 50 Kej) dan 5,63 % (Rp. pelaporan keuangan; 249.718.090 dari Rp. 4.437.424.588,45). SedangKeempat, agar Sekda c.q. Kabag Keuangan kan untuk tahun 2006, untuk 9 (sembilan) keja- melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sedian senilai Rp. 881.500.000 masih dalam pros- cara lebih hati-hati dan lebih meningkatkan “prees pemantauan oleh Bawaskab Rokan Hilir. audit�, antara lain dengan mengaktifkan fungsi Sehubungan dengan itu, berdasarkan hasil verifikasi sebelum proses pencairan dana disevaluasi terhadap SPM dan temuan hasil pe- etujui; dan mempersiapkan/memberdayakan meriksaan Bawaskab Rohil yang dapat berdam- tenaga yang ada/kompeten untuk mengelola pak administratif, prosedural dan yuridis terse- administrasi keuangan daerah berdasarkan Perbut, Bupati Rokan Hilir telah menginstruksikan aturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang dan menegaskan kepada seluruh pimpinan Pengelolaan Keuangan dan Daerah serta mee-mail: redaksi@auditor-rohil.net

nyiapkan/menyempurnakan peraturan daerah tata cara pengelolaan keuangan daerah dan aturan pelaksanaannya (peraturan program/kegiatan luncuran/lanjutan, sistem dan prosedur, serta tata usaha keuangan daerah). Di samping itu, agar Sekda cq. Kabag Tapem, Kabag Umum dan Kabag Ekbang segera menindaklanjuti rekomendasi hasil inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan gedung dan tanah (OPGT) di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir, serta hasil evaluasi kinerja atas optimalisasi PAD dan layanan publik/perizinan sebanyak 5 (lima) satuan kerja dan 5 (lima) kecamatan di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir.

Kelima, para pimpinan SKPD dan Pemimpin Kegiatan agar lebih meningkatkan unsur-unsur sistem pengendalian manajemen, termasuk aspek pengawasan atasan langsung kepada bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keenam, sisa temuan hasil pemeriksaan (TPB) baik oleh Bawaskab Rokan Hilir maupun APF lainnya untuk tahun-tahun sebelumnya hendaknya segera ditindaklanjuti dan diambil langkah secara serius untuk diselesaikan pada kesempatan pertama; Ketujuh, berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 dan SE Menpan No. 31 Tahun 2004, agar seluruh pimpinan SKPD mendorong terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (good governance), Melaksanakan Sistem AKIP, antara lain menyusun Renstra 2007-2011, Rencana Kinerja Tahun 2007, LAKIP 2006, dan Penetapan Kinerja (Penja) 2007 serta menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK RI (bagi yang belum).

Kinerja Kecamatan/Kelurahan/Desa. Demikian juga dengan sistem pengendalian manajemen (SPM) kecamatan/kelurahan/desa yang diperiksa Bawaskab Rokan Hilir sudah cukup memadai. Berdasarkan evaluasi terhadap SPM dan temuan hasil pemeriksaan oleh Bawaskab Rokan Hilir masih terdapat temuan-temuan audit yang perlu ditindak lanjuti atau diambil langkah-langkah untuk penyelesaian permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut.

Ada pun, penugasan audit. reguler atas Belanja Administrasi Umum kecamatan (13 obrik) dan biaya operasional kelurahan, kepenghuluan dan desa ( 20 obrik) di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan selama tahun 2006 oleh Badan Pengawasan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan PKPT tahunan, sedangkan beberapa penugasan audit kasus/ khusus saat ini masih dalam pelaksanaan/proses penyelesaian ( 6 obrik).

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa untuk kecamatan/klurahan/desa, pelaksanaan

klik www.auditor-rohil.net

Fokus Auditor tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan per 31 Desember 2006 sudah cukup baik, secara kumulatif (2004-2006) telah mencapai 61,61 %(130 Kej) dan 63,20 % (Rp 238.625.550). Namun, sampai akhir tahun 2006, tindak lanjut hasil audit reguler masih relatif rendah, hanya mencapai 14,52 % ( 27 Kej) dan 1,31 % (Rp 37.925.000). Untuk obrik tahun anggaran 2006, masih dalam tahap pemantauan dan pengolahan data oleh Bawaskab Rohil.

Berdasarkan evaluasi terhadap SPM dan temuan hasil pemeriksaan Bawaskab Rohil yang dapat berdampak administratif, prosedural dan yuridis tersebut, Bupati Rokan Hilir telah mengintruksikan dan menegaskan kepada seluruh Camat/Lurah/Desa untuk melaksanakan rekomendasi atau mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut, sebagai berikut: Pertama, segera menyelesaikan atau memantau/melaporkan baik administrasi maupun sisa pekerjaan fisik kegiatan tahun 2006 di lingkungan masing-masing, terutama untuk kegiatan luncuran/lanjutan 2005 dan tahuntahun sebelumnya; Kedua, segera mengambil langkah-langkah konkret untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan serta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terhutang kepada negara/daerah secara tertib serta memberdayakan Sekretaris Camat dengan mengaktifkannya sebagai verifikator dan pengendali internal dan Pemegang Kas untuk menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan uang.

Ketiga, para Camat, Pemimpin Kegiatan dan Pemegang Kas/Bendaharawan harus mematuhi secara sungguh-sungguh ketentuan yang berlaku, antara lain UU No. 17 Tahun 2003,UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, Keppres No. 80 Tahun 2003 serta perubahannya dan SK Bupati No. 298/Ekbang/2004 dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan prosedur pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan, mekanisme pembayaran, dan pelaporan keuangan; Keempat, agar lebih meningkatkan unsurunsur sistem pengendalian manajemen, termasuk aspek pengawasan atasan langsung kepada bawahan secara berkala serta pembinaan ke Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima, sisa temuan hasil pemeriksaan (TPB) baik oleh Bawaskab Rokan Hilir maupun APF lainnya untuk tahun-tahun sebelumnya hendaknya ditindaklanjuti dan diambil langkah secara serius untuk diselesaikan pada kesempatan pertama; Dan keenam, mulai atau mempersiapkan untuk melaksanakan Sistem AKIP, antara lain menyusun Renstra 2007-2011, Rencana Kinere-mail: redaksi@auditor-rohil.net

5

Ketiga, berdasarkan MOU Kabupaten ja Tahun 2007, LAKIP 2006, dan Penetapan Kinerja (Penja) 2007, dengan melakukan kon- Rokan Hilir dengan Perwakilan BPKP Propinsi sultasi dengan Bawaskab Rokan Hilir dan Bap- Riau, Bawaskab Rokan Hilir tetap menjalin kerja sama dalam bantuan tenaga audit, magang peda Kab. Rohil.

Audit BPK/Bawasprop Riau. Pada tahun 2006, dan pelatihan di bidang pengawasan dalam Perwakilan BPK RI di Pekanabaru telah melaku- rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi kan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun SDM aparatur. Sebagai auditor internal (APIP), 2005. Ada pun tindak lanjut hasil pemeriksaan- Bawaskab Rohil tetap melakukan koordinasi dan nya telah dituntaskan, kecuali masalah pen- komunikasi dengan Badan Pengawas Propinsi genaan sanksi sesuai PP 30 Tahun 1980 dan Riau dan BPK Perwakilan di Pekanbaru, khususnya dalam perencanaan pengapenyusunan SAKD serta inventa“...Sehubungan wasan dan pemutakhiran tindak risasi aset dalam penyusunan laplanjut hasil pemeriksaan. oran keuangan yang masih dalam dengan laporan Keempat, agar Sekda c.q. Kaproses penyelesaian. perkembangan bag Keuangan melaksanakan tuAda pun Bawasprop Riau sepelaksanaan lama 2006 tidak melakukan pemer- kegiatan pembinaan gas pokok dan fungsinya secara lebih hati-hati dan lebih meningkatiksaan reguler terhadap Sekretariat dan pengawasan kan “pre-audit”, antara lain dengan Daerah, Sekretariat DPRD dan Bapterhadap satuan mengaktifkan fungsi verifikasi sepeda Kabupaten Rokan Hilir, tetakerja pemerintah belum proses pencairan dana dispi melakukan pemeriksaan akhir daerah (SKPD) di etujui; dan mempersiapkan/memmasa jabatan Bupati Rokan Hilir lingkungan berdayakan tenaga yang ada/ko(2001-2006) dan pemeriksaan Kabupaten Rokan mpeten untuk mengelola adkhusus atas pengaduan masyaHilir tahun ministrasi keuangan daerah berrakat. Ada pun tindak lanjut hasil dasarkan Peraturan Pemerintah No. audit tersebut telah dituntaskan, anggaran 2006, 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan kecuali beberapa kejadian yang Bupati Rokan Hilir Keuangan dan Daerah serta memasih dalam proses penyelesaian. telah nyiapkan/menyempurnakan perInstruksi kepada Bawaskab Romenginstruksikan aturan daerah tata cara pengelolaan hil. Sehubungan dengan laporan Kepala Bawaskab keuangan daerah dan aturan pelperkembangan pelaksanaan kegiaRohil agar aksanaannya (peraturan program/ tan pembinaan dan pengawasan mengambil kegiatan luncuran/lanjutan, sistem terhadap satuan kerja pemerintah beberapa langkah dan prosedur, serta tata usaha daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir tahun ang- (baik secara internal keuangan daerah). Di samping itu, garan 2006, Bupati Rokan Hilir te- maupun ekseternal) agar Sekda cq. Kabag Tapem, Kalah menginstruksikan Kepala Ba- untuk meningkatkan bag Umum dan Kabag Ekbang segera menindaklanjuti rekomenwaskab Rohil agar mengambil bekinerja...” dasi hasil inventarisasi dan optimalberapa langkah (baik secara internal maupun ekseternal) untuk meningkatkan isasi pemanfaatan gedung dan tanah (OPGT) di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir, serta hasil kinerja, sebagai berikut: Pertama, terus melakukan pembenahan in- evaluasi kinerja atas optimalisasi PAD dan layternal yang menyangkut aspek organisasi/per- anan publik/perizinan sebanyak 5 (lima) satuan sonalia, administrasi/keuangan, perencanaan, kerja dan 5 (lima) kecamatan di lingkungan pelaksanaan penugasan, pelaporan dan peman- Kabupaten Rokan Hilir.

Kelima, berdasarkan Inpres No. 5 Tahun tauan tindak lanjut hasil audit, dengan melaksanakan dan menyempurnakan secara profe- 2004 dan SE Menpan No. 31 Tahun 2004, sional kebijakan teknis pengawasan, pedoman agar Bawaskab Rohil mendorong dan mengaudit, standar audit dan aturan perilaku/kode gerakkan terselenggaranya tata kepemerintahetik yang telah ditetapkan, mekanisme kerja, dan an yang baik (good governance), melaksanapengembangan sistem informasi manajemen kan Sistem AKIP, antara lain menfasilitasi penyusunan Renstra 2007-2011, Rencana Kinerja hasil pengawasan (SIM-HP) Kedua, sesuai visi dan misinya, Bawaskab Tahun 2007, LAKIP 2006, dan Penetapan KinRokan Hilir mendorong dilaksanakannya pen- erja (Penja) 2007 serta pemantauan penyampaigawasan melekat (built-in control), di samping an Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara pengawasan fungsional, yang perlu dilaksan- Negara (LHKPN) ke KPK RI (bagi yang beakan sungguh-sungguh oleh atasan langsung lum).

Keenam, melaksanakan komunikasi dan sehingga bawahan akan lebih taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku; dan, Pengawasan desiminasi visi, sistem dan hasil-hasil pejuga harus mampu memberikan kontribusi positif ngawasan melalui gelar pengawasan dan good dan rekomendasi konstruktif bagi kelancaran governance serta peluncuran edisi cetak sidan keberhasilan penyelenggaran pemerintah- tusweb “auditor-rohil.net” guna menciptakan transparansi pelaksanaan tugas sehingga peran dan pembangunan.

klik www.auditor-rohil.net

6

Fokus Auditor

an dan kinerja Bawaskab Rokan Hilir dapat lebih ditingkatkan.

Ketujuh, memantau, memproses dan menuntaskan tindak lanjut sisa temuan hasil pemeriksaan baik oleh Bawaskab Rokan Hilir maupun APF lainnya untuk tahun-tahun sebelumnya dan mengambil serta melaporkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian hasil temuan yang belum ditindaklanjuti (TPB) pada kesempatan pertama.

Dan kedelapan, memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi (pemeriksa, auditor) sebagai pengganti belum diterapkannya jabatan funsional auditor (JFA).

Kinerja Nonaudit. Adapun target kinerja nonaudit berupa pembinaan dan pembenahan internal yang dilaksanakan Badan Pengawasan Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan tercapai sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2006 yang telah ditetapkan. Demikian juga kegiatan kerjasama dan koordinasi telah berjalan dengan baik selama tahun 2006.

Bekerjasama dengan Kantor Menpan RI, Bawaskab Rokan Hilir telah mendiseiminasikan Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir dan membantu kelancaran evaluasi LAKIP Kabupaten Rokan Hilir tahun 2005. Bawaskab Rokan Hilir juga melaksanakan kegiatan gelar pengawasan dan good governance. Guna menunjang kegiatan gelar pengawasan dan good governance, Bawaskab Rokan Hilir telah menyempurnakan situsweb (website) beralamat www.auditorrohil.net bekerja sama dengan harian Riposnet, dan mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) bekerja sama dengan Pusat Informasi BPKP. Akhir tahun 2006, Bawaskab Rohil juga meluncurkan edisi cetak perdana auditor-rohil.net (8 halaman) dan kedua (Âą12 halaman) masingmasing sebanyak 1000 eksemplar dan mendistribusikannya ke seluruh perangkat daerah dan APIP/APF se-Indonesia.

Bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Propinsi Riau, Bawaskab Rokan Hilir telah melakukan inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan gedung dan tanah (OPGT) di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir, evaluasi kinerja atas optimalisasi PAD dan layanan publik/perizinan sebanyak 5 (lima) satuan kerja dan 5 (lima) kecamatan di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir., dan diseminasi pedoman/profil pengawasan, yaitu Petunjuk Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Petunjuk Pelaksanaan TP-TGR, dan Profil Pengawasan Bawaskab Rokan Hilir.

Pada tahun 2006, guna meningkatkan kompetensi auditor (pemeriksa) Bawaskab Rokan Hilir telah melaksanakan pelatihan di kantor sendiri (PKS) selama 5 (lima) hari dan mengirim para auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di beberapa lembaga pene-mail: redaksi@auditor-rohil.net

didikan/pelatihan sebanyak 29 (dua puluh sem- tratif dan prosedural. bilan) orang.

Keterbatasan dan Saran. Namun, masih terdaSesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ba- pat sejumlah keterbatasan pokok yang mengwaskab Rokan Hilir telah melakukan konsultasi hambat peningkatan kinerja pembinaan dan pedan mengikuti rapat-rapat koordinasi di bidang ngawasan secara optimal. Pertama, terbataspengawasan baik di tingkat Propinsi sebanyak nya jumlah SDM auditor yang memiliki kompe2 (dua) kali dan nasional sebanyak 3 (tiga) kali. tensi dan kapasitas; saat ini hanya memiliki 10 Sejalan dengan Inpres 7 Tahun 1999 juncto orang tenaga fungsional, 3 (dua) pejabat strukSE Menpan No. 05 Tahun 2005, tural eselon 4 dan 2 (dua) orang Bawaskab Rohil mendorong penypejabat struktural eselon III seh“...Adapun target usunan LAKIP Kabupaten sejak ingga hanya dapat terbentuk 5 kinerja nonaudit tahun 2002, dan seluruh pimpinan (lima) tim audit, sementara cakupan berupa instansi eselon II sudah didorong audit dan penugasan relatif sanpembinaan dan untuk menyusun/menyempurnagat besar; audit coverage di pembenahan kan Renstra 2007-2012, Rencana bawah 50%. internal yang Kinerja Tahunan 2007 serta LAKIP Kedua, masih perlunya men2006 sesuai pedoman baru LAN ingkatkan kesadaran dan perlundilaksanakan melalui asistensi/bimbingan teknis ya pengawasan melekat (inherent Badan dan Pokja Konsultasi AKIP. control) dan pengendalian manaPengawasan Berdasarkan Inpres No. 5 jemen (management control) di Kabupaten Rokan Tahun 2004 dan SE Menpan No. jajaran SKPD Kabupaten Rokan Hilir dapat 31 Tahun 2004, Bawaskab Rokan Hilir; Dan ketiga, masih belum dadikatakan tercapai Hilir mendorong terselenggaranya pat ditetapkannya jabatan fungsesuai dengan tata kepemerintahan yang baik sional auditor (JFA) secara nasion(good governance), antara lain den- Penetapan Kinerja al, termasuk bagi tenaga fungsionTahun 2006 yang gan memfasilitasi terbentuknya Tim al di Bawaskab Rokan Hilir, yang Monitoring dan (penyusunan) Ren- telah ditetapkan...� mendapat tunjangan fungsional cana Tindak (Action Plan) Impleyang layak sesuai dengan tangmentasi Good Governance di Jajagung jawab dan cakupan tugas ran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Den- yang telah ditetapkan. gan Action Plan ini, Tim Monitoring mendorGuna mengefektifkan fungsi dan sinerji ong penyusunan Kontrak Penetapan Kinerja pengawasan di Riau ke depan, beberapa Tahun 2005 dan 2006 serta memantau penyam- saran masukan dapat dipertimbangkan. paian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Pertama, pembagian sasaran audit reguler Negara (LHKPN) ke KPK RI (bagi yang be- prioritas berdasarkan pendekatan indikator lum). kinerja tahunan secara berjenjang sehingga Sesuai kebijakan teknis pembinaan dan pen- mereduksi duplikasi atau tumpang tindih gawasan, koordinasi kerja juga dilakukan den- audit dan meningkatkan jumlah obrik atau gan aparat penegak hukum (APH), khususn- hari pemeriksa (HP) auditor yang meya Kejari Ujung Tanjung dalam hal kasus pen- nguntungkan pengembangan JFA. gaduan masyarakat (Dumas) dan proses peKedua, audit gabungan (joint-audit) antmeriksaan aspek yuridis. Sejumlah kasus pen- ara auditor Bawaskab Rohil dan APIP lainnya gaduan dan pemeriksaan telah dilakukan oleh baik untuk pemeriksaan reguler maupun insiKejari Ujung Tanjung, dan Bawaskab Rohil dentif (kasus/khusus) berdasarkan Naskah membantu kelancaran proses penyelidikan dan Kesepakatan (MOU); penyidikan kasus-kasus serta telah mengusulKetiga, peningkatan kapasitas aparatur penkan kepada pimpinan untuk mengambil lang- gawasan dalam upaya meningkatkan kualitas kah-langkah yang diperlukan secara adminis- dan kompetensi auditor atau pemeriksa, antara tratif dan prosedural, sedangkan aspek yuridis lain melalui: (1) bantuan tenaga auditor dari APIP menjadi kewenangan dan tanggung jawab APH. berdasarkan MOU yang telah disepakati; (2) Sesuai kebijakan teknis pembinaan dan pen- magang audit pada APIP terdekat, khususnya gawasan, koordinasi kerja juga dilakukan den- untuk daftar auditan dana APBN (dana dekongan aparat penegak hukum (APH), khususn- sentrasi dan perbantuan), APBD Propinsi dan / ya Kejari Ujung Tanjung dalam hal kasus pen- atau Hutang Luar Negeri yang lokasinya beragaduan masyarakat (Dumas) dan proses pe- da di kabupaten/kota; (3) pembentukan forum meriksaan aspek yuridis. Sejumlah kasus pen- komunikasi APIP daerah, yang dapat diadagaduan dan pemeriksaan telah dilakukan oleh kan secara berkala dan bergiliran per regional Kejari Ujung Tanjung, dan Bawaskab Rohil seperti halnya rapat pemutakhirtan tindak lanmembantu kelancaran proses penyelidikan dan jut hasil pemeriksaan; dan (4) Penyusu.modulpenyidikan kasus-kasus serta telah mengusul- modul dan pelaksanaan diklat pengawasan sekan kepada pimpinan untuk mengambil lang- cara terpadu dan terencana sesuai prioritas dan kah-langkah yang diperlukan secara adminis- aspek perhatian pengawasan tahunan.***

klik www.auditor-rohil.net

Warta Auditor Auditor dan Pegawai Teken Pakta Integritas Sebagai wujud dan bentuk implementasi good governance serta penerapan merit system di lingkungan Bawaskab Rokan Hilir, para auditor dan pegawai diwajibkan meneken Pakta Integritas dan lebih meningkatkan disiplin serta kinerja.

Ir. Augus Setya Boedhie, Sekretaris Bawakab Rohil, atasan langsung seorang pegawai saat teken pakta integritas.

Kepala Bawaskab Rohil Hardy (tengah) memberikan arahan mengenai Pakta Integritas dan sosialisasi peraturan hari kerja di lingkungan Kabupaten Rohil.

Pada Rabu, 28 Februari 2007 bertempat di ruangan rapat Bawaskab Rokan Hilir telah dilakukan penandatangan Pakta Integritas oleh Kepala Badan Pengawasan, diikuti oleh jajarannya dimulai dari Sekretaris ( 1 orang), Plt. Kepala Bidang (3 orang) Kepala/Plt. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang (7 orang), staf/ auditor (7 orang) dan diakhiri oleh para tenaga honorer ( 15 orang). Komitmen ini sudah disosialisasikan sejak akhir tahun lalu dan dinyatakan berlaku sejak penandatanganan.

Ada pun, substansi pakta integritas secara umum di lingkungan Badan Pengawasan Kabupaten Rokan Hilir berisi pernyataan sebagai berikut: (1) Bekerja e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

secara profesional, penuh semangat dan menjunjung tinggi integritas, konsistensi, serta bertanggung jawab sesuai standar profesional dan aturan perilaku; (2) Mengutamakan kepentingan negara di atas segala kepentingan lain; (3) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu; (4) Menjaga martabat dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela; (5) Tidak menerima segala pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan saya memiliki kewajiban yang bertentangan dengan

7

pelaksanaan tugas saya; (6) Menjadi teladan dalam pencegahan/pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; (7) Menjaga rahasia negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pakta integritas adalah pernyataan/janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penandatanganan pakta integritas ini merupakan upaya konkret Bawaskab Rohil dalam mengimplementasikan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dengan harapan agar kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh para kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sehinggga tercipta wilayah bersih dan bebas KKN, yang dimulai dari kantor Bawaskab Rokan Hilir.

Di samping itu, dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh auditor juga disosialisasikan dan diimplementasikan kebijakan merit system (reward dan punishment) Kepala BawasKab Rohil mengenai pemotongan tunjangan kelangkaan profesi yang akan dikenakan kepada para auditor/pegawai apabila tidak masuk kantor dengan alasan apa pun, kecuali mendapat tugas dinas lapangan. Besarnya potongan 5 % untuk setiap hari tidak masuk kantor dari jumlah tunjangan yang akan diterima, 1,25% untuk yang terlambat masuk atau cepat pulang kantor. Seperti diketahui, dari Senen hingga Kamis, jam kantor 07.30 s.d. 14.30, sedangkan hari Jumat, jam kantor 07.30 s.d. 11.30, dan Sabtu 07..00 s.d. 13.030.

Dalam arahannya Kabawaskab mengharapkan dukungan dari seluruh jajarannya terhadap kebijakan tersebut, karena selain sebagai penguatan komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, juga menjadikan auditor dan pegawai Bawaskab sebagai panutan dalam upaya pencegahan dan pembrantasan KKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan adanya kegiatan ini di antaranya meningkatkan kinerja dan kredibilitas auditot Bawaskab dan mendorong kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang berkualitas, efisien dan efektif. “Pakta Integritas itu jangan hanya dijadikan sebagai angan-angan kosong dan formalitas belaka.

Namun, sebuah janji yang wajib dipenuhi. sehingga citra dan kinerja Bawaskab Rohil ke depan tetap terpelihara baik.

Seperti juga para pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen dan para rekanan selaku penyedia barang/jasa, para pejabat/pegawai di lingkungan SKPD lainnya juga diharapkan mengikuti langkah yang dilakukan Bawaskab Rohil.(AS, SS, Jul)

klik www.auditor-rohil.net

8

Warta Auditor Rencana Audit dan Pengawasan 2007

Sejak awal tahun 2007 Bawaskab Rohil telah dan akan melakukan audit terhadap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sesuai Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) 2007 yang telah diteken Bupati Rohil dan telah disinkronkan dengan rencana audit aparat pengawasan fungsional lainnya.

Bawaskab Rohil telah mulai dan secara direncanakan Bawaskab Rohil akan meberkala akan melakukan audit terhadap lakukan audit terhadap 21 dinas, dua badan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ro- dan tiga kantor di lingkungan Pemerintah kan Hilir sesuai Program Kerja Pengawasan Kabupaten Rokan Hilir serta 13 kecamatan Tahun (PKPT) selama tahun 2007. PKPT dan dua atau tiga kepenghuluan/desa di tersebut telah diteken Bupati Rohil dan te- bawahnya. Ada pun audit diarahkan pada talah disinkronkan dengan rencana audit apar- taran tujuan/sasaran kinerja SKPD (evaluasi kiat pengawasan fungsional (APF) lain, se- nerja), tataran program (audit operasional) dan perti Perwakilan BPK RI di Pekanbaru dan tataran kegiatan (audit ketaatan) serta audit khusus/kasus pada aparatur di daerah (keBawasprop Riau.

Sebagai auditor eksternal, Perwakilan camatan/kepenghuluan) maupun aparatur lingkup Pemda Rokan Hilir.

BPK RI di Pekanbaru sejak Dengan diberlakukannya pertengahan Maret 2007 telah Para auditor juga pengelolaan keuangan bermelakukan audit keuangan harus memahami basis kinerja dimulai tahun (general audit) terhadap dan menerapkan 2003/2004 yang lalu, penlaporan keuangan/ perhitungan dekatan audit tetap diarahkan anggaran Pemkab Rohil tahun Standar kepada target tahunan yang anggaran 2006, di samping audit Profesional dan ditetapkan dalam Renstra, terhadap dana parpol yang ikut Aturan Perilaku Renja maupun Penja masingPilkada 2006. Sesuai ketentuan, Auditor yang telah masing SKPD, yaitu terhadap general audit oleh BPK ini ditetapkan. Kedua tujuan/sasaran strategis, progdilakukan sebelum Pemkab Rohil ram dan kegiatan. Untuk kemenyampaikan Laporan Kepedoman giatan yang dibiayai belanja terangan Pertanggungjawaban dimaksud akan tidak langsung, jenis audit (LKPJ) tahun 2006 kepada dijadikan sebagai yang dipakai adalah audit DPRD Rohil. Untuk laporan rambu-rambu ketaatan yang menguji aspek keuangan tahun anggaran 2005, auditor dalam pertanggungjawaban keuangBPK memberikan pendapat an dan kepatuhan terhadap akuntan “qualified opinion’ melaksanakan peraturan perundangan yang atau “Wajar dengan Pengetugasnya sehingga berlaku, sedangkan untuk cualian� (WDP). menghasilkan program/kegiatan yang diAda pun Gubernur Riau semutu/kualitas hasil biayai belanja langsung, jenis laku wakil pemerintah di daerah, audit yang obyektif. auditnya adalah audit kinerja/ akan menugaskan Bawasprop operasional yang menilai asRiau pada minggu ke tiga bulan pek efisiensi, efektivitas dan Mei 2007 terhadap beberapa SKPD di lingkungan Kabupaten Rohil, di ant- ekonomi suatu program/kegiatan. Sedangaranya: Dinas Kependudukan, Sekretariat kan, untuk tujuan/sasaran strategis jenis DPRD, Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, audit yang diterapkan adalah evaluasi kinerja serta bagian-bagian pada Sekretariat Daerah. LAKIP yang dibuat dan disampaikan SKPD. Untuk menghindari tumpang tindih pemeriksa- Pendekatan audit demikian, diharapkan maman, Bawaskab Rokan Hilir tidak melakukan pu mendapatkan gambaran hasil pengukurpemeriksaan terhadap SKPD atau obrik yang an capaian dan kesesuaian kinerjanya dengtelah diperiksa APF lain, kecuali ada pengaduan an Renja, Renstra maupun visi pemerintah masyarakat dan penugasan khusus dari Bupati secara berjenjang.

Dengan kapasitas tenaga yang ada dan Rokan Hilir.

Di samping sejumlah audit khusus yang cakupan audit yang masih rendah, petelah dilakukan sejak awal tahun 2007, laksanaan tugas audit biasanya dibagi e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

menjadi empat tim, masing-masing tim dikoordinasikan oleh para kepala bidang/plt kepala bidang selaku pembantu penaggung jawab, dengan jumlah auditor per tim 3-4 orang. Dengan demikian, secara reguler para auditor akan melaksanakan audit per tahun sebanyak 5-6 satuan kerja.

Namun, jika ada waktu luang dimanfaatkan kegiatan non-audit yang meliputi: peningkatan kompetensi auditor, pelaksanaan in-house-trainning/pelatihan di kantor sendiri (PKS), dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit serta sejumlah kegiatan guna peningkatan kapasitas SDM dan sarana pengawasan seperti penyusunan pedoman, pengembangan SIM-HP dan situsweb.

Dengan bantuan Perwakilan BPKP Propinsi Riau, Bawaskab Rohil juga memfasilitasi penyusunan LAKIP Tahun 2006 Kabupaten Rohil yang telah disampaikan kepada Presiden Ri melalui Menpan pada akhir Maret 2007.

Sebagaimana dimaklumi, Bawaskab Rohil berdasarkan Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 20 Tahun 2001 diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap SKPD di lingkungan Kabupaten Rohil. Selain itu, Bawaskab Rohil juga dapa melakukan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan, pengusutan mengenai pelaporan/ pengaduan tentang hambatan, penyimpangan ataupun penyalahgunaan tugas perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, para auditor terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan mengkaji ulang ketentuan/peraturan yang berlaku, laporan hasil audit tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti serta laporan/data/ surat pertanggungjawaban yang masuk kepada Bawaskab Rohil. Di samping itu, para auditor juga harus memahami, sesuai kebijakan teknis pengawasan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 372 Tahun 2003, bahwa pengawasan adalah bagian dari unsur manajemen yang bertujuan untuk mendorong kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan serta mengupayakan efektifnya implementasi suatu rencana; jadi bukan mencaricari kesalahan.

Para auditor juga harus memahami dan menerapkan Standar Profesional dan Aturan Perilaku Auditor yang telah ditetapkan.

Kedua pedoman dimaksud akan dijadikan sebagai rambu-rambu auditor dalam melaksanakan tugasnya sehingga menghasilkan mutu/kualitas hasil audit yang obyektif.

Apabila kedua hal tersebut tidak dipenuhi, auditor dapat dinilai substandar dan akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pakta Integritas yang sudah ditandatangani.(AS)

klik www.auditor-rohil.net

9

Warta Rohil n Keuangan

RAPBD Rohil 2007 Disahkan Setelah disampaikan Bupati Rokan Hilir pada 7 Februari 2007 dan dibahas secara intensif, RAPBD Rohil 2007 akhirnya disahkan oleh DPRD Rohil pada 27 Maret 2007 dan telah dievaluasi oleh Gubernur Riau serta disampaikan ke Pemerintah Pusat. Apa saja program strategis Rohil?

Akhirnya, Propinsi Riau telah mengevaluasi RAPBD Kabupaten Rohil tahun 2007 dan menyampaikannya ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, pada akhir April 2007, bersamaan dengan lima kabupaten lainnya di Riau, kecuali Inhil dan Siak.

RAPBD Rohil tahun 2007 ditetapkan dengan belanja daerah sebesar Rp1,9 triliun, pendapatan sebesar Rp1,4 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp529 miliar. Ada pun sisa lebih pembiayaan sebesar Rp955 miliar.

Sebelumnya, enam fraksi yang ada di dalam tubuh DPRD masing-masing Golkar Plus, PDI Perjuangan, PBR, PPP, PDK dan KSN, Selasa (27/3) tengah malam, sekitar pukul 00.00 WIB, telah menyetujui RAPBD 2007 untuk disahkan menjadi APBD. Bupati Rokan Hilir telah menyampaikan RAPBD tahun 2007 tersebut pada pertengahan Februari 2007.

Dengan disahkannya APBD tersebut, kata Ketua DPRD Rohil Dedi Humaidi, diharapkan dapat segera dipergunakan sebaikbaiknya oleh semua dinas, badan dan kantor serta semua lini yang ada di Rohil. ‘’Semakin cepat disahkan dan semakin cepat dipergunakan setidaknya telah mengurangi adanya proyek-proyek luncuran. Karena, semakin cepatnya disahkan, setidaknya kita memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan proyek pembangunan yang tertunda dan diluncurkan itu,’’ katanya.

Menurutnya, RAPBD yang telah disahkan tersebut sebagian besar menitikberatkan kepada penanganan masalah isu sentra seperti infrastruktur, sumber daya manusia dan kemiskinan. Dana yang dianggarkan untuk program infrastruktur mencapai sekitar 40 persen dan sumber daya manusia 23 persen. Untuk bidang kemiskinan dan lainnya, persentasenya juga cukup besar,’’ kata Dedi Humadi.

Kendati diakui keterlambatan penyampaian RAPBD dikarenakan banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan berkenaan dengan implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006, Bupati Rokan Hilir menyambut gembira pengesahan RAPBD 2007 yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat itu.

Pemerintah daerah dengan jajarannya segera menyiasati implementasi nuansa baru e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

pengelolaan keuangan daerah, baik itu proses perencanaan, penganggaran maupun penatausahaan keuangan daerah. ”Perubahan yang cukup signifikan ini tentunya sangat berpengaruh kepada proses penyusunan RAPBD dan pelaksanaannya pada 2007,” jelas Bupati Rokan Hilir Annas Maamun, seraya menginstruksikan seluruh SKPD untuk segera melaksanakannya.

Bupati Rohil menjelaskan beberapa isu utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Pertama, terbatasnya infrastruktur, terutama sarana transportasi yang merupakan salah satu sektor penting dan strategis dalam konteks pembangunan dan perekonomian daerah.

Kedua, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Ini ditandai dengan masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya keterampilan dan kualitas tenaga kerja serta rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

Ketiga, tingginya angka kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 95.932 jiwa atau 21,76 persen dari total penduduk Kabupaten Rokan Hilir. Dan bila dilihat dari distribusi persentase penduduk miskin setiap kecamatan, Kecamatan Batu Hampar dan Sinaboi memiliki persentase tertinggi, yakni 47,61 persen dan 45,07 persen. ”Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sangat peduli untuk meminimalisir isu strategis dan permasalahan utama daerah. Ini dibukti-

kan dengan program pembangunan yang lebih menitikberatkan kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan tetap melihat skala prioritas dan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya. Karena itu, penekanan program dan kegiatan pembangunan untuk tahun 2007 ini, masih difokuskan pada tiga program strategis berikut.

Pertama, peningkatan infrastruktur, meliputi pembangunan sarana transportasi seperti jalan dan jembatan, antara lain: melanjutkan kegiatan pembangunan jalan Bagansiapiapi – Sinaboi; melanjutkan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan Panipahan – Sungai Daun – Bagan Sinembah; membuat detail engginier desain untuk pembangunan jembatan Pedamaran serta program pembangunan dan peningkatan jalan di semua kecamatan lainnya.

Kedua, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan fokus program pendidikan dan kesehatan. Ada pun kegiatan yang direncanakan, antara lain: pembangunan dan perbaikan gedung sekolah; pengadaan buku-buku pelajaran, alat peraga dan peralatan laboratorium; peningkatan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan; bantuan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi; bantuan tunjangan kesejahteraan bagi para guru se Kabupaten Rokan Hilir; peningkatan layanan kesehatan berupa pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga medis baik pada RSUD Bagansiapiapi maupun Puskesmas yang tersebar di dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Ketiga, pengentasan kemiskinan; dengan fokus kegiatan seperti pembangunan rumah layak huni dan pemukiman kembali; optimalisasi pemanfaatan lahan tidur untuk tanaman padi dan palawija; peningkatan produksi perkebunan kelapa sawit dan karet melalui pola perkebunan rakyat.**

Ringkasan APBD Kabupaten Rokan Hilir 2007 Pendapatan

Rp. 1.411.977.311.909,00

n Pendapatan Asli Daerah ....................................... Rp. 59.037.263.089,00 n Dana Perimbangan .............................................. Rp. 1.342.490.048.820,00 n Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ............. Rp. 10.450.000.000,00 Belanja Daerah Rp. 1.941.931.670.632,00 n Belanja Tidak Langsung ....................................... Rp. 485.235.218.612,00 n Belanja Langsung ................................................. Rp. 1.456.696.452.020,00 Surplus (Defisit) Rp. (529.954.358.723,00) Pembiayaan Daerah n Penerimaan Pembiayaan Daerah ....................... Rp. 1.500.000.000.000,00 n Pengeluaran Pembiayaan Daerah ...................... Rp. 15.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp.1.485.000.000.000,00 n Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ....................... Rp. 955.045.641.277,00

klik www.auditor-rohil.net

10

Warta Rohil

n Pendidikan

Gandeng STAN Pemkab Siapkan Tenaga Akuntansi Pemerintahan BEKERJA sama dengan STAN, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membuat terobosan baru dalam menyiapkan dan meningkatkan kapasitas PNS, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi daerah.

Setelah pembicaraan dan pembahasan program dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pertengahan tahun lalu, akhirnya awal tahun ini telah diteken Memorandum Kesepakatan (MOU) penyelenggaraan program pendidikan Diploma Keuangan spesialisasi akuntansi bagi PNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir antara Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan yang membawahi STAN dan Bupati Rokan Hilir. MOU itu dijabarkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Direktur STAN dan Bupati Rokan Hilir.

Sesuai MOU dan SPK itu, kata M. Rusli Syarif, S.Sos., Kepala Bagian Kepegawaian Pemkab Rohil didampingi staf Sakinah, S.STP dan pemrakarsa program Hardy (Bawaskab Rohil), pada tahun 2007 ini, program pendidikan ini dilaksanakan selama 2 (dua) semester (18 mata kuliah atau 55 SKS) yang diprioritaskan pada Diploma III Akuntansi (biasa disebut Ajun Khusus) untuk 40 orang peserta PNS dari PNS sarjana/Diploma III setara, dan Diploma I (biasa disebut Asisten Akuntan) untuk 40 orang peserta PNS dari SMA dan setara. Dan tahun depan direncanakan Program D-III reguler.

Ujian saringan masuk dilaksanakan di Bagansiapi-api (dan dievaluasi oleh Panitia dari STAN) — diikuti oleh 121 PNS — pada Hari Rabu ,18 April 2007 untuk menyaring 40 peserta D-III dan 40 peserta D-I. Kuliah perdana direncanakan pelaksanaan dimulai pada 7 Mei 2007 yang langsung diberikan oleh Direktur STAN Dr. Suyono Salamun. Ada pun, kuliah berlangsung mulai dari 7 Mei hingga pertengahan Desember 2007 seusai jam kerja. Pelaksanaan wisuda dan pemberian sertifikat dari STAN bagi lulus diperkirakan pada akhir Desember 2007 atau awal Januari 2008. Lulusan ini nantinya disebar ke seluruh SKPD yang ada.

Di samping program pendidikan Diploma Keuangan spesialisasi akuntansi tersebut, Pihak STAN juga menawarkan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mengirimkan nama-nama siswa lulusan terbaik dari SMU dan sekolah menengah atas sederajat untuk melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Keuangan dan Akuntansi STAN Jakarta untuk ikut seleksi masuk STAN tahun ajaran 2007/ e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

keuangan secara lengkap sesuai dengan PP No. 24/2005. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja menimbulkan berbagai tantangan yang menuntut ketersediaan dan kesiapan SDM aparatur yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi daerah agar Pemda mampu memenuhi tuntutan dari peraturan-peraturan tersebut.

STAN (eks. IIK/STIKN) yang mengkhususkan diri dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang keuangan negara dan

Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno, AMp sedang memantau pelaksanaan ujian saringan masuk DI dan DIII STAN di Bagansiapiapi, 18 April 2007.

2008. Biaya pendidikan selama 6 semester ditanggung pihak STAN Departemen Keuangan, kecuali biaya pemondokan dan hidup seharihari yang dapat ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagaimana dimaklumi, salah satu bidang penting dari penyelenggaraan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan. Didahului dengan paket Undang-Undang, Keuangan Negara, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, telah direvisi berbagai peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah. Secara khusus dalam kaitannya dengan keuangan daerah telah diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 55, 56, 57, dan khususnya PP 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang secara mendasar merevisi atas peraturan-peraturan sebelumnya.

Dengan ketentuan-ketentuan baru di bidang pengelolaan keuangan negara/ daerah tersebut,, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki tanggung jawab penuh dalam administrasi keuangannya, termasuk di dalamnya sebagai entitas pelaporan akuntansi. Dalam kaitannya dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, setiap SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi dan menyajikan laporan

sudah berpengalaman dalam penyelenggraan pendidikan akuntansi pemerintahan di Indonesia serta sudah menghasilkan ratusan ribu ajun akuntan dan akuntan yang bekerja tersebar di sektor pemerintahan, BUMN/D dan swasta, antara lain diberi tugas oleh Departemen Keuangan RI untuk membantu Pemda di seluruh Indonesia dalam menyiapkan SDM aparatur di bidang akuntansi dan keuangan pemerintah melalui kerjasama penyelenggaraan pendidikan jangka panjang. Salah satu program pendidikan yang disediakan adalah Program Pendidikan Diploma Keuangan Spesialisasi Akuntansi, yakni Pendidikan Ahli Madya Akuntansi dan Keuangan Daerah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Menurut Direktur STAN Suyono Salamun, program pendidikan tersebut dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan teori dan praktik di bidang akuntansi dan keuangan dengan memfokuskan pada praktik akuntansi dan keuangan daerah, sehingga yang bersangkutan dapat dikualifikasikan sebagai seorang ahli muda/ ahli madya di bidang akuntansi/keuangan daerah. Secara umum, program ini dimaksudkan untuk: (1) meningkatkan pemahaman peran Pemda dalam merealisasikan pembangunan di daerah seiring dengan pember-

klik www.auditor-rohil.net

11

Warta Rohil lakuan UU yang berkaitan dengan otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) meningkatkan pengetahuan dan keahlian SDM pemda di bidang sistem akuntansi dan keuangan di lingkungan pemda; dan (3) menyebarluaskan dan meratakan jenjang pendidikan dan pelatihan bidang akuntansi dan keuangan pegawai Pemda untuk siap bekerja sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Dan secara khusus tujuan program pendidikan tersebut adalah memberikan pengetahuan dan ketrampilan di bidang penyeleng-

garaan administrasi keuangan dalam kerangka otonomi daerah dan prinsip-prinsip good governance. Dengan program pendidikan ini, para lulusan diharapkan memiliki: (1) pemahaman yang mendalam mengenai aspekaspek hukum dan teknis pengelolaan/administrasi keuangan Pemda, sumber-sumber pendapatan Pemda khususnya Pajak Daerah, dan sistem pengendalian manajemen pemerintahan daerah dalam kerangka good governance; dan (2) ketrampilan dalam membukukan transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan Pemda, menyusun anggaran berbasis kinerja, melaksanakan tugas-tugas

administrasi keuangan daerah, dan melaksanakan program kerja audit di lingkungan Pemda.

Program pendidikan serupa, tambah Suyono, telah diselengarakan lebih dulu antara lain di Gorontalo, Jambi, NTT, DKI Jakarta, NAD, Bontang, Padang Sidempuan, dan Kota Manado. “Untuk Propinsi Riau, Kabupaten Rohil adalah yang pertama, dan untuk itu kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas upaya ini”, ujarnya. Semoga terobosan baru ini diikuti pemda lainnya dalam upaya menyiapkan tenaga akuntansi keuangan daerah yang memiliki ketrampilan dan integritas tinggi. n

n Kepegawaian

Rohil Kembali ke Enam Hari Kerja Pemkab Rohil sudah berkomitmen untuk segera memberlakukan enam hari kerja dan pengaturan baru pakaian seragam dan mulai diberlakukan pada pekan kedua bulan April 2007 ini. Sementara itu, semua PNS dan tenaga honorer diminta untuk dapat mengikapi diberlakukannya enam hari kerja tersebut secara arif dan bijaksana.

Bupati Rohil H Annas Maamun saat memimpin upacara pada tanggal 17 April di halaman Kantor Bupati Rokan Hilir baru-baru ini.

Pemkab Rohil kembali ke enam hari kerja, Senin hingga Sabtu, tetapi tetap 37, 5 jam seminggu sesuai dengan keputusan Bupati Rokan Hilir No. 17 tahun 2007 tentah hari dan jam kerja di lingkungnan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Ada pun, hari dan jam kerja efektif Senin sampai dengan Kamis dimulai pikul 07.30 - 14.30, Jumat 07.30 - 11.30, dan Sabtu 07.30 - 13.00.

Dan pakaian kerja Senin, Rabu, dan Kamis pakaian dinas harian (PDH), Selasa eselon II dan III menggunakan baju lengan panjang berdasi; PNS yang lainnya menggunakan PDH. Hari Jumat pakaian Melayu lengkap (teluk belanga). Hari Sabtu pakae-mail: redaksi@auditor-rohil.net

ian olahraga.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Rohil H Suyatno, Amp, di Bagansiapiapi. Ada beberapa hal, tambah Suyatno, yang menyebabkan perlunya diberlakukannya enam hari kerja. Salah satunya karena banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan. ‘’Kita berharap, dengan diberlakukannya enam hari kerja itu pekerjaan yang banyak menumpuk itu dapat segera dikurangi.

Artinya, pekerjaan itu harus dikurangi secara pelahan-lahan mulai dari sekarang,’’ kata Suyatno.Dengan semakin berkurangnya pekerjaan itu, lanjut Suyatno, setidaknya bisa mengurangi munculnya proyek-proyek lun-

curan di tahun anggaran mendatang. ‘’Sampai tahun 2007 ini, kita masih dihadapkan oleh berbagai proyek pembangunan yang sifatnya luncuran. Kalau proyek luncuran ini tidak segera kita kurangi dari sekarang, maka kondisinya akan terus menumpuk dan meluncur pada tahuntahun anggaran mendatang. Sekali kita berharap, pekerjaan yang menumpuk itu, dapat dikurangi,’’ kata Suyatno. Dalam kesempatan tersebut, Suyatno juga mengimbau, kepada semua PNS dan tenaga honorer untuk dapat meningkatkan displin. Peningkatan displin tersebut sangat perlu dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. ‘’Masalah peningkatan displin ini, juga sudah saya sampai dalam apel itu,’’ kata Suyatno.

Sebelumnya, rencana Pemkab Rokan Hilir untuk kembali memberlakukan enam hari kerja di lingkungan Pemkab Rohil mendapat dukungan penuh dari DPRD Rohil. ‘’Kami dari kalangan DPRD sangat mendukung diberilakukannya enam hari kerja itu. Salah satu bentuk dukungan itu, kami dari DPRD Rohil telah menerbitkan surat keputusan tentang enam hari kerja itu. Surat keputusan itu nomor 06/KPTS/DPRDRH/P/III/2007 tentang penetapan enam hari kerja,’’ kata Ketua DPRD Rohil Dedi Humadi. Dedi Humadi menjelaskan, diberlakukannya kembali enam hari kerja tersebut, setidak-nya mengacu kepada berbagai pertimbangan. Salah satu di antaranya, menumpuknya pekerjaan yang proses penyelesaiannya diperlukan waktu panjang. ‘’Kita melihat, bahwa di Kabupaten Rohil ini banyak pekerjaan yang menumpuk dan harus kita selesaikan. Pekerjaan itu yang menumpuk itu sudah muncul sejak tahun anggaran 2005 lalu,’’ kata Dedi.**

klik www.auditor-rohil.net

12

Warta Rohil

n Investasi

Investor Malaysia Rencanakan Tanam Modal di Rohil Pertengahan April 2007, investor asal negara tetangga Malaysia mengunjungi Kabupaten Rohil. Kehadiran investor dari Malaysia ke Rohil tersebut selain merupakan salah satu bentuk kunjungan balasan dan menindaklanjuti kesepakatan bersama soal pengolahan air bersih dari bahan baku air di sungai Rokan.

dok ripos

Bupati Rokan Hilir Annas Maamun (kedua dari kanan) memberikan penjelasan kepada investor asal Malaysia tentang potensi air sungai Rokan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan industri air bersih di daerah ini.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Rohil, H Annas Maamun usaat menerima kunjungan Selcon Berhad Malaysia di kantor Bupati Rohil pertengahan April 2007, ‘’Kita sudah pernah datang ke Malaysia untuk e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

melakukan kerjasama ini. Menindaklanjuti kerjasama itulah, investor itu mau datang ke sini.

Kehadiran investor asal Malaysia ke Rohil ini, tambah Annas Maamun, sebagian besar menitikberatkan kepada soal-soal tek-

nis pengelolaan air bersih yang berasal dari sungai Rokan. ‘’Terus terang saja, saya belum mendapat gambaran tentang bagianbagian teknis mana saja yang akan dijadikan kajian dari investor itu. Termasuk berapa liter air bersih yang berhasil diproduksinya. Artinya, itu semua perlu kajian-kajian.

Untuk mendapatkan kajian itulah, orang Malaysia itu mau datang ke sini,’’ kata Annas Maamun.

Harapan Bupati, pengolahan air bersih yang direncanakan dibangun di Kabupaten Rohil, tampaknya termasuk peralatan yang canggih. Dengan kecanggihannya, air sungai Rokan yang sudah diproses melalui penyulingan di pengolahannya, air bersihnya langsung dapat diminum. ‘’Begitu selesai disaring, air bersihnya langsung dapat diminum tanpa direbus lagi.

Terus terang saja, kita sangat menginginkan kondisi yang seperti itu,’’ kata Annas Maamun.

Sementara, air di sungai Rokan yang menjadi bahan baku air bersih yang ada di wilayah Kabupaten Rohil, tampaknya memang sangat potensial sekali. Perusahaanperusahaan besar seperti PT Pertamina Unit Pengolahan (UP) II Dumai serta Chevron, mendapatkan air bersih melalui pengolahan dari air yang ada di sungai Rokan. Bukti lain yang menjadi kondisi air di Sungai Rokan menjadi primadona yakni adanya keinginan Pemko Dumai.

Kegunaan lainnya, direncanakan Sungai Rokan sebagai sumber mata air untuk bidang pengairan dengan sistim pompanisasi. Dengan sistim pompanisasi tersebut, direncanakan air dari Sungai Rokan akan mengalir ke sejumlah daerah sentra produksi yang ada di dalam wilayah Kecamatan Rimbamelintang.

Kondisi tersebut setidaknya akan menjawab masalah kesulitan masyarakat untuk mendapatkan air guna dialiri di lahan-lahan pertanian. Gilirannya, produksi masyarakat di sektor pertanian dapat terus ditingkatkan lagi. ‘’Kita melihat, bahwa air yang ada di Sungai Rokan itu masih layak untuk dimanfaatkan dan diolah menjadi air bersih.

Hanya saja, sampai sejauhmana kondisinya, perlu dilakukan penelitian dan kajian lagi.

Secepatnya kita lakukan,’’ kata Annas Maamun.***

klik www.auditor-rohil.net

13

Warta Rohil n Kepegawaian

CPNSD Harus Kerja Lebih Keras dan Serius Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun meminta kepada semua Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tahun anggaran 2005 yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Bupati Rohil untuk lebih kerja keras dan serius dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, kunci keberhasilan untuk mencapai sukses yang sedang dirintis oleh CPNSD tersebut, hanya bisa direalisasikan melalui kerja keras dan serius.

Hal itu disampaikan oleh Bupati usai presepsi agar bekerja lebih keras lagi di masamenyerahkan pengantar tugas dan sekali- masa mendatang,’’ imbau Annas.Selain itu gus penyerahan SK Bupati tentang pe- Bupati juga menjelaskan, CPNSD yang sudah ngangkatan kepada 308 CPNSD di Gedung mendapatkan SK pengangkatan segera ditempatkan di dinas, badan Serba Guna Bagansiapi-api, dan kantor serta unit kerja 27 Februari lalu. ‘’Perlu un“...Perlu untuk lainnya di lingkungan Pemtuk diketahui, CPNSD yang diketahui, CPNSD kab Rohil. Kepada semua bekerja keras serta serius dinas, badan dan kantor dalam melaksanakan tugasyang bekerja keras serta pimpinan unit kerja, nya, dialah yang akan sukserta serius dalam diharapkan dapat menerima ses. Artinya, untuk menmelaksanakan dan memberikan pembinacapai kesuksesan itu, kita an kepada CPNSD yang harus bersusah payah dulu. tugasnya, dialah yang sewajarnya guna menjadi Dengan ditempah oleh beruakan sukses. Artinya, aparatur pemerintah yang sah payah itulah, kita akan untuk mencapai handal dalam menyelengmencapai keberhasilan apa garakan pemerintahan. Meyang kita inginkan,’’ kata kesuksesan itu, kita nurut Kabag Kepegawaian Annas.Untuk itu, tambah harus bersusah payah Rohil M. Rusli S.Sos pada Annas, ratusan CPNSD dulu. Dengan tahun anggaran 2005, Kabuyang sudah mendapatkan paten Rohil mendapatkan SK pengangkatan tersebut, ditempah oleh berusah formasi untuk penerimaan diharapkan dapat lebih payah itulah, kita akan CPNSD sebanyak 545 meningkatkan kinerja dan mencapai orang. CPNSD dari kalangserius dalam melaksanakan keberhasilan apa yang an pelamar umum yang tugas. Apalagi, para CPNSD dinyatakan lulus sebanyak tersebut, kondisinya belum kita inginkan...’’

144 orang. Namun, dari 144 mencapai PNS penuh. Artitersebut, CPNSD yang dinnya, sebagai CPNSD akan n Bupati Rokan Hilir yatakan lulus mendapatkan menjalani masa-masa pemH Annas Maamun usulan Nomor Induk Pegabinaan antara satu hingga wai (NIP) sebanyak 143 dua tahun guna diangkat menjadi PNS penuh. ‘’Kalau kita tidak se- orang. ‘’Artinya, satu CPNSD dari kalangan rius apalagi tidak mau bekerja keras, saya pelamar umum dinyatakan batal lantaran yakin pengangkatannya menjadi PNS penuh menggunakan ijazah Universitas Of Sumatakan lamban dilaksanakan,’’ kata Annas. era berdasarkan surat Kepala BKN Nomor Selain itu, lanjut Annas, keseriusan semua 039.DIR.PPNS/TMS/VII/2006 tanggal 12 Juli CPNSD untuk melaksanakan tugas sangat 2006,’’ kata Rusli.Selanjutnya, tambah Rusli, diperlukan mengingat banyak pekerjaan di CPNSD dari kalangan tenaga honorer yang Kabupaten Rohil yang belum terselesaikan. dinyatakan lulus sebanyak 298 orang.

Pekerjaan yang belum diselesaikan tersebut Namun, dari 298 orang tersebut yang lulus, sudah ada pada tahun anggaran 2005 usulan NIP hanya terbit sebanyak 165 orang. hingga sampai sekarang ini. ‘’Kalau kita tidak Sebanyak 133 dinyatakan batal disebabkan bekerja keras dan sunguh-sungguh, lantas berbagai alasan. Di antaranya, sebanyak 103 bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerja- formasi yang ada di Pemkab Rohil, tidak ada an itu. Untuk itu, saya mengajak kepada se- pelamarnya. Selain itu sembilan dinyatakan mua CPNSD termasuk kalangan dinas, batal karena menggunakan ijazah Universitas badan dan kantor guna dapat menyatukan of Sumatera.*** e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

Surat Anda MUNGKINKAH BENCANA ASAP DI RIAU TIDAK TERULANG KEMBALI? Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu penghasil hot spot cukup banyak setiap tahunnya di musim kemarau.Bila dibanding dengan kabupaten tetangga, yaitu Rokan Hulu. Mungkinkah pada 2007 predikat pengekspor asap ke negeri jiran bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali?

Gejala asap akan melanda daerah ini mungkin sudah dirasakan oleh para pejoging pagi. Bagi temanteman yang tidak biasa joging bisa coba bangun agak pagi sekira jam 5.30, lalu ke luar rumah tentu akan merasakan hal yang sama dengan para pejoging tadi,.

Dijamin bernafas agak sesak, kemudian bau asap, ada sesuatu yang terbakar. Beberapa media pun rajin mengekspos gambar kabut asap di pagi hari di wilayah Riau.

Untuk membangkitkan semangat petugas terkait dalam menghadapi bahaya asap tahun ini perlu dilakukan segera Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Lahan, mencanangkan program Warga Peduli Api, sosialisasi bahaya kebakaran kepada seluruh komponen masyarakat, membentuk poskoposko kebakaran sedini mungkin. Hal ini perlu dilakukan karena kebakaran lahan bukan tanggung jawab para petugas saja, tetapi tanggung jawab kita bersama.

Masih segar dii ngatan kita, pada 2005 salah seorang pasukan dari Bomba terjerembab di lokasi kebakaran di Rohil. Ini mungkin peringatan untuk kita semua bahwa jangan sampai dibiarkan terjadi kebakaran, cegah sedini mungkin para pembuka hutan untuk tidak melakukan pembakaran. Sekali terjadi, api tak bisa terkendali sebelum bahan bakar terhabisi.

Mencegah lebih baik dan lebih murah dari pada memadamkan. Dengan semangat tahan api mulai saat ini, diharapkan mengurangi risi negara jiran yang setiap tahunnya menerima titik api dari Indonesia.

Entol Fredy, Bagansiapiapi

Buku Tamu Nice logo! You will have them for our next nice layout.

Trey Good design! You will have them for our next nice layout.

Luella just bumped into your site! Your site is very cognitive, I think you will have good future.

Spring Excellent work! Lots of quality articles Orson Like it! I am very interesting your site because it gives valuable details for my project...

Igresham I just wish I had found this site sooner.

You site downloads very fast!

Te m Thanks a lots - Redaksi

klik www.auditor-rohil.net

14

Info Govenance

Pemerintah daerah di Riau mendapat pernghargaan dari Pemerintah Pusat untuk ketepatan waktu penyampaian LAKIP 2006 dan Penetapan Kinerja Tahun 2007. Apa saja program dan kegiatan good governance di Riau?

‘’Sebagai Gubernur, saya sudah memerintahkan semua kabupaten/kota se-Riau agar benar-benar serius. Keseriusan untuk mewujudkan good governance dan clean government ini dimulai dengan penyusunan dan penyampaian LAKIP secara tepat waktu,”’ jelas Gubri.

Lebih lanjut, Gubri menjelaskan bahwa untuk menciptakan good governance dan clean government, Pemprov Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan. Pertama, meningkatkan pelayanan publik yang prima dan transparan di bidang rekomendasi dan

Pemerintah Pusat melalui Menpan Taufik Effendi memberikan penghargaan kepada Propinsi Riau dan Kabupaten/Walikota seRiau, kecuali Indragiri Hulu dan Kuantan Sangini, karena telah menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2006 tepat waktu, yaitu sebelum 31 Maret 2007. Penghargaan itu disampaikan pada Jumat, 20 April 2007 di kantor Menpan, Jakarta, dihadiri juga para ketua DPRD dan kepala Bawas Propinsi/Kabupaten/Kota se-Riau.

Ada pun Kabupaten Rokan Hilir sudah menyampaikan LAKIP Tahun 2006 dan Penetapan Kenerja (Penja) Tahun 2007 minggu terakhir Maret 2007 kepada Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN. Rencananya, penyampaian tersebut bersama-sama dengan Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Riau lainnya pada akhir Maret 2007, tetapi baru terealisasi pada 20 April 2007.

Pada kesempatan itu, Menpan meminta agar penyerahan LAKIP tidak sekedar formalitas pelaporan. LAKIP seharusnya menjadi media pertanggungjawaban kinerja dari mandat yang diberikan oleh rakyat. LAKIP harus dapat menyajikan hasil atau manfaat apa saja yang telah diperolkeh dibandingkan dengan apa yang telah direncanakan di awal tahun.

Ada pun Penja, lanjut Menpan, adalah pernyataan komitmen, tekad dan janji pimpinan instansi untuk berupaya mencapai kinerja tahunan instansi, yang disepakati dengan atasan langsungnya. ”Dokumen itu menjadi penting ketika disadari bahwa komitmen pimpinan merupakan faktor kunci yang dapat mendorong etos kerja yang tinggi bagi jajaran di bawahnya,” jelas Menpan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, lanjutnya, Penja diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mencegah dilakukannya TPK. Dengan berfokus pada upaya mencapai target kinerja yang telah menjadi komitmen, rekayasa penggunaan anggaran oleh pimpinan dan jajarannya diharapkan tidak akan dilakukan, karena dapat mengganggu pencapai kinerja instansi.

perizinan sesuai dengan Pergub Nomor 24/ 2005 tentang Pelayanan Terpadu, Rekomendasi dan Perizinan.

Kedua, meningkatkan kesadaran pencegahan korupsi dengan mensosialisasikan Inpres Nomor 5/2004 dan sosialisasi gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau, kampanye anti korupsi, pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, membuat pakta integritas kepada setiap pengadaan barang dan jasa dan menyusun rencana aksi daerah tahun 2007 dalam pemberantasan korupsi.

Ketiga, menginventarisir dan menetapkan pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN serta mensosialisasikan LHKPN kepada pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN. Dari 379 pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN, yang sudah mengembalikan sebanyak 278 pejabat atau 73,4 persen. Sementara yang belum sebanyak 101 pejabat atau 20,6 persen.

Keempat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain dengan memberikan pelayanan pendidikan yang murah dan bahkan gratis untuk SD dan SLTP di beberapa kabupaten/kota. Memberikan pelayanan gratis bagi pasien rawat jalan pada Puskesmas, menyediakan papan informasi terkait prosedur pelayanan dan kotak pen-

n Sistem AKIP

RIAU TERIMA PENGHARGAAN DARI MENPAN

e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

"Gubernur Riau H. Rusli Zainal menerima penghargaan dari Menteri Negara PAN Taufik Efendi (kiri), di Jakarta, 19 APril 2007."

Menurutnya, Riau sebagai salah satu provinsi pelopor sistem AKIP di Indonesia harus benar-benar mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. ‘’Pelayanan yang prima itu sangat penting. Bahkan bagi kepala daerah yang ingin dipilih kembali oleh masyarakat, berikanlah pelayanan yang prima bagi masyarakat. Ini sudah terbukti di beberapa daerah,’’ tegas Menpan.

Menpan juga menegaskan agar pemerintah daerah di Riau mempermudah birokrasi.

Sebab, menurutnya, sudah tidak masanya birokrasi pemerintah bersikap berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi pemerintah tengah gencar-gencarnya mengundang investor agar mau menanamkan modalnya. ‘’Kalau birokrasi masih berbelit-belit dan tidak ada pelayanan yang baik, tentu investor akan memilih negara lain untuk menanamkan modalnya,’’ kata Taufik.

Dalam acara itu, Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal bersama Bupati/Walikota se-Riau, termasuk Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno, Amp menegaskan bahwa dirinya serius mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih).

klik www.auditor-rohil.net

Info Govenance gaduan serta melakukan sosialisasi penyuluhan pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya, selain meningkatkan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan dan memberi dukungan penuh bagi para pene-

gak hukum, Pemprov Riau juga telah menganjurkan dan mensosialisasikan kesederhanaan hidup, misalnya dengan mensosialisasikan Inpres Nomor 10/2005 tentang Penghematan Energi.

n Standar Profesional

BPK Luncurkan SPKN Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) resmi diluncurkan oleh BPK. Menggantikan SAP 2005, SPKN merupakan bagian dari hukum positif yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara

Ketua BPK RI Anwar Nasution menyerahkan buku SPKN kepada Ketua KPK RI Taufiqqurahman Ruki, disaksikan sejumlah pejabat negara lainnya, di Jakarta, 19 April 2007.

Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) mengeluarkan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Peraturan itu merupakan peraturan pertama mengenai SPKN yang dikeluarkan BPK sejak didirikan 60 tahun yang lalu.

“Ini adalah pertama kalinya SPKN ditetapkan dengan peraturan BPK, sekaligus menjadi peraturan pertama yang dikeluarkan BPK sejak didirikan 60 tahun lalu,” tutur Ketua BPK Anwar Nasution dalam pidatonya pada ‘Pelucuran Standar Pemeriksaan Keuangan Negara’ di Auditorium Gedung BPK, Jakarta, Kamis (19/4).

SPKN merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peraturan itu di antaranya berisikan pendahuluan standar pee-mail: redaksi@auditor-rohil.net

meriksaan yang memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional bagi para pemeriksa serta organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Selain itu, SPKN juga memuat tujuh pernyataan standar pemeriksaan (PSP), yakni standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan standar pelaporan pemeriksaan keuangan. Empat standar lainnya, yakni standar pelaksanaan pemeriksaan kinerja, standar pelaporan pemeriksaan kinerja, standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dikatakan oleh Anwar, seiring dengan

15

Di akhir sambutannya, Gubri menyampaikan sebait pantun: Putri Raha bermain ayunan, Ayunan dibuat dari kayu jati, Mari kita wujudkan Good Governance, Dengan tekad sepenuh hati.** perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah dan berkualitas, menuntut BPK untuk menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995.

Pasalnya, SAP 1995 menurut Anwar sudah tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi sejak adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan.

Untuk memenuhi amanat Pasal 5 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK harus menyusun standar pemeriksaan yang dapat menampung hal tersebut.

Pemeriksaan berdasarkan SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan untuk entitas program kegiatan.

Selain itu, juga untuk fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, yang termasuk APBN, APBD, BUMN, BUMD, lembaga dan swasta yang menerima subsidi, atau aliran dana dari negara.

Anwar menjelaskan, posisi SPKN setara dengan peraturan pemerintah dan merupakan bagian dari hukum positif yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. “Dengan demikian, sejak ditetapkannya peraturan BPK ini dan dimuatnya dalam Lembaran Negara, SPKN akan mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK,” ujarnya.

Di samping itu, SPKN juga dapat digunakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah termasuk satuan pengawas intern maupun pihak lainnya sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan. “Anggota DPR, DPD dan DPRD serta masyarakat luas dapat menggunakan SPKN untuk memahami laporan audit BPK,” ujarnya.

Anwar juga mengatakan, SPKN tidak akan berarti bila tidak diikuti dengan penerapannya. Sebab menurutnya, kualitas hasil pemeriksaan BPK bukan ditentukan dari jumlah dan besarnya penyimpangan yang ditemukan. Namun, akan ada manfaat jika ada tindak lanjut, seperti perbaikan sistem dan penggantian kerugian negara.(hukumonline.com/hd)

klik www.auditor-rohil.net

Album Auditor

Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun 2007 pada Rapat Paripurna Penyampaian RAPBD Kabupaten Rohil 2007 di Gedung DPRD Kabupaten Rohil pertengahan Februari 2007.

"Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno, AMp (kanan) mewakili Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menerima penghargaan dari Menteri Negara PAN Taufik Efendi (tengah), disaksikan Gubernur Riau Rusli Zainal (kiri)dan Sekretaris Menpan, di Jakarta, 19 APril 2007."

Sekprop HR Mambang Mit Melantik 22 pejabat eselon II, Jumat 27 April 2007, diantaranya Drs. Wan Syamsir Yus (mantan Wako Dumai) sebagai Kabwasprop menggantikan Drs. Auni M. Noor yang ditunjuk sebagai Kabalitbang.

e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

16

Rektor UNRI Prof. Dr. Ashaluddin Jalil MS tengah menandatangani MOU dengan Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun di bidang studi pendidikan, di Bagansiapiapi, 21 April 2007, sebelum acara kuliah perdana mahasiswa FKIP Unri Kampus Rohil dilangsungkan.

Pemkab dan masyarakat Rohil menerima kunjungan Director General Departement of Environment (Kementerian Alam Sekitarnya) Dato’ Hajjah Rosnaini Ibrahim (berjilbab) dan rombongan di Bagansiapiapi, 24 Apri 2007. Rohil dipilih oleh Malaysia dalam rangka kerja sama teknis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Riau, khususnya Rohil yang berbatasan langsung dengan negeri jiran tersebut.

Tukar cendera mata antara Wakil Bupati Rohil H. Suyatno, AMp. dengan Ketua DPRD Binjai disaksikan ketua DPRD Rohil Dedi Humaidi (tengah) saat kunjungan Kerja di Kabupaten Rokan Hilir awal Februari 2007.

klik www.auditor-rohil.net