Edisi II

No. 2 Triwulan I 2007

Edisi Cetak

auditor-rohil.net TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL AUDIT PRACTICE

DAFTAR ISI n Surat Dari Bupati .................. 2 n Auditorial ............................... 3

wGovernance & Auditor Outlook 2007 ............................ 3

Harapan & Tantangan Pengawasan 2007

n Fokus Auditor ..................... 4 w Memadukan Langkah, Meningkatkan Kinerja ............... w Kebijakan Pengawasan Tahun 2007 ............................... w Meningkatkan Kinerja, Mengejar Ketertinggalan ........... w Bakar Tongkang : Sisi Unik, Bagan Siapi-api ........................

4 4 6 8

n Warta Auditor ........................ 8 w Mengapa Takut Menerima, Pengaduan ............................... w Kota Peningkatan Kinerja Tertinggi ........................ w Tata Krama Pengawasan dan Good Governance (2) .............. w Edisi Cetak ‘’Auditor Rohil Net’’ Diluncurkan ..............................

8 9 9 11

n Surat Anda/Buku Tamu .............. 11 n Album Auditor ........................ 12

T

AHUN 2006 baru saja kita tinggalkan, 2007 telah mulai kita jalani.

Bagaimana refleksi kinerja tahun silam dan proyeksi implementasi kebijakan pengawasan ke depan?

Bakar Tongkang, Iven Rohil Terbesar di TMII Kegiatan bakar tongkang yang telah dilaksanakan di dua tempat masingmasing di Kota Bagansiapiapi pada 1 Juli serta di anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 14 Juli lalu, secara keseluruhan telah berjalan sukses. Sementara, pihak Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rohil segera mengevaluasi dua kegiatan tersebut untuk disempurnae-mail: redaksi@auditor-rohil.net

kan di masa mendatang. ‘’Untuk diketahui, kegiatan Bakar Tongkang itu kan dilaksanakan setiap tahun.

Mengingat itu, maka pelaksanaanya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Guna mendapatkan pelaksanaan yang bagus dan sempurna itu, maka kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya perlu untuk dievaluasi,’’ kata Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Rohil Ir Gamal

klik www.auditor-rohil.net

2

Auditorial auditor-rohil.net

n Surat dari Bupati

Penasihat Bupati Rokan Hilir Pengarah Wakil Bupati Rokan Hilir Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir Penanggung jawab/ Pemimpin Redaksi Hardy Djamaluddin Pelaksana Harian Augus Setya Boedie Redaktur Pelaksana Sarman Syahroni Sidang Redaksi Hardy Djamaluddin, Augus Setya boedie, Sarman, Azwar, Hari Darma, Irwandi Operator Online Zulkifli, Masri, Romi Divisi Produksi Sila, Syarifah, Idi Tata Letak Yendri Diterbitkan oleh Bawaskab Rokan Hilir bekerja sama dengan Riau Pos.Net Alamat Redaksi: Jl. Perniagaan 80, Bagansiapi-api, Rokan Hilir Tlp 0767 24960 Fex 0767 24961 website: www. auditor-rohil.net e-mail: redaksi@auditor-rohil.net Dicetak oleh: CV. Berkat

Redaksi menerima sumbangan tulisan, foto atau naskah lainya untuk di muat. Naskah yang masuk dan dimuat akan diberikan imbalan. e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

Bekerja Lebih Giat dan Lebih Baik Tahun 2007 itu. Ke depan, prediket MARILAH di awal tahun ini kiranya perlu lebih baru 2007 ini, kita bersaditingkatkan lagi. ma-sama memanjatkan Satu tantangan puji dan syukur ke hadyang dihadapi adalah irat Tuhan Yang Maha bagaimana kita menKuasa atas rahmat dan gelola APBD pada ridho-Nya, kita semua tahun 2007 ini secara masih diberi kesempatan, efisien dan efektif. Baik diberi kekuatan dan kesesisi pendapatan mauhatan untuk melanjutkan pun sisi belanja, sebekarya kita, melanjutkan sar-besarnya untuk tugas dan pengabdian kepentingan daerah kita kepada masyarakat, dan masyarakat yang bangsa dan negara. memang masih tertingAlhamdulillah, kita tegal. Rendahnya daya lah melewati tahun 2006 serap anggaran tahun dan mulai memasuki 2006 merupakan camtahun 2007. Kendati ..Alhamdulillah, kita buk bagi kita untuk sejumlah prestasi bisa kita lebih bekerja ekstra raih atau diperbaiki pertelah melewati tahun 2006 keras dan sebaikingkatnya, setumpuk pedan mulai memasuki baiknya pada tahun kerjaan masih menumpuk ini. di pundak kita. Mudahtahun 2007. Kendati Untuk itu, marilah mudahan, pengalaman sejumlah prestasi bisa kita bersatu padu, meyang telah kita alami kita raih atau diperbaiki langkah bersama untahun lalu, dapat kita jadituk betul-betul bisa sekan modal untuk menperingkatnya, setumpuk cara sistematis meingkatkan kinerja tahun pekerjaan masih nysukseskan program 2007. menumpuk di pundak K2I, dengan menSelaku seseorang gurangi kemiskinan yang sedang mengemkita. Mudah-mudahan, dan pengangguran, ban amanah rakyat, pengalaman yang telah menggerakkan sektor memimpin daerah ini, kita alami tahun lalu, riil, menggesa pembansaya merasakan, di satu gunan ketertinggalan sisi, sukacita memasuki dapat kita jadikan modal insfrastruktur. Tentu, tahun baru, tapi di sisi untuk meningkatkan dengan tetap menerlain, ada dukacita, kepriapkan prinsip-prinsip hatinan, karena terjadinkinerja tahun 2007. tata kelola pemerintahya bencana alam, bencaan yang baik. na banjir dan kecelakaan Inilah kiranya forum transportasi yang mengenaskan. Segala upaya telah dikerahkan pe- yang baik untuk saya bisa berkomunikasi merintah untuk mengatasi dan membantu dengan sidang pembaca yang budiman.

Melalui kolom ini, saya dapat menyampaikorban bencana.

Satu kabar baik, kalau boleh disebut kan kabar gembira dan berbagai tantangan demikian, adalah terpilihnya Kota Bagansia- serta harapan untuk daerah ini. Mudahpi-api menjadi Kota dengan peningkatan ki- mudahan pesan-pesan yang saya sampainerja tertinggi di bidang kebersihan dalam kan bisa menginspirasi dan menggerakkan lomba kebersihan di Riau tahun 2006. Mu- kita semua untuk bekerja lebih giat dan lebih ngkin belum menggembirakan, namun kita baik di tahun 2007 dan tahun-tahun ke depan. patut memberikan penghargaan kepada para H. Anas Maamun petugas kebersihan dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir atas prestasi

“

�

klik www.auditor-rohil.net

3

Auditorial GOVERNANCE & AUDITOR OUTLOOK 2007

“..Sebagai orang beriman, kita tentu mengambil pelajaran dari peristiwa demi peristiwa itu.

Alhamdulillah, bencana banjir telah bisa kita atasi.

Mudah-mudahan kecelakaan udara dan laut yang terjadi bisa kita dapatkan solusinya..”

Oleh Hardy Djamaluddin

sumber: repro riaupos

(haridinata@yahoo.com)

TAHUN 2006 baru saja kita tinggalkan, 2007 telah mulai kita jalani. Biasanya, memasuki tahun baru, kita melakukan refleksi apa yang telah kita lakukan sebelumnya dan proyeksi apa yang akan kita hadapi. Refleksi dan proyeksi itu adalah wujud akuntabilitas, kemampuan kita untuk mengakui keberhasilan ataupun kegagalan.

Bencana pada penghujung 2006 dan awal 2007 ini, di darat, di laut dan di udara, agaknya merupakan peristiwa alam yang terjadi di seluruh muka bumi, bukan hanya negara kita, bukan hanya di daerah kita. Sebagai orang beriman, kita tentu mengambil pelajaran dari peristiwa demi peristiwa itu. Alhamdulillah, bencana banjir telah bisa kita atasi. Mudahmudahan kecelakaan udara dan laut yang terjadi bisa kita dapatkan solusinya.

Kita gembira pemerintah menyampaikan satu kabar gembira (good news) dari statistik makro ekonomi. Bahkan kondisi tahun 2006 atau awal 2007 ini sebagian besar dari makro ekonomi kita telah pulih, bahkan ada yang melebihi keadaan sebelum krisis. Presiden SBY menyatakan, ”Dari segi rating, saya e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

kira fit, semua (Moody, Standard & Poorred.) mengupgrade rating kita. “ Dan kita memang jangan terlena hanya urusan-urusan makro, yang berbau statistik itu. Tantangannya, tentunya bukan bad news, adalah bagaimana kita terus-menerus mengurangi pengangguran (job creations), mengurangi kemiskinan (poverty reduction) dan membangkitkan sektor riil.

Pemerintah Pusat pun telah mengalir dana DIPA 2007 tepat waktu, yang selanjutnya mesti dikontrol secara baik oleh para Gubernur, Bupati, dan Walikota. Presiden SBY mengharapkan pembelanjaan pemerintah mengalir, sehingga mampu menggerakkan ekonomi dan sekaligus meningkatkan atau berkontribusi pada pertumbuhan. Dan APBD pun mesti segera digesa pengesahannya dan pelaksanaannya.

Pemerintah juga (harus) serius mengurus faktor penggerak investasi yang tak kalah pentingnya: reformasi, restrukturisasi, perbaikan sistem hukum, good governance dan lain-lain, agar investasi dan pertumbuhan betul-betul bergerak.

Tantangan lain adalah bagaimana paket

anggaran yang sudah dialokasikan dari APBN dan APBD itu betul-betul terserap dan mencapai sasarannya. Optimasi anggaran menjadi sangat penting, namun di atas segalanya adalah good governance di seluruh tanah air.

Anggaran yang begitu besar harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Kata Presiden, alokasi anggaran itu tidak bocor, dan tidak menyimpang kesana kemari.

Agar semua itu betul-betul bisa mencapai sasaran, pimpinan daerah, para pengguna anggaran dan jajarannya mesti disiplin dan tertib anggaran serta menerapkan sistem pengawasan melekat (inherent control) secara optimal. Dan tentu para auditor –baik aparat internal maupun eksternal—sangat berperan dalam melakukan kontrol ataupun atestasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Kita berharap, target kinerja tahun 2007 dapat dipenuhi, inefisiensi dan inefektivitas diperkecil, dan korupsi dipangkas tuntas!

Mudah-mudahan tahun 2007 dan tahuntahun selanjutnya dapat kita jalani secara lebih pasti, tegas, tangkas dan cerdas.***

klik www.auditor-rohil.net

4

Fokus Auditor

MEMADUKAN LANGKAH, MENINGKATKAN KINERJA Presiden dan Mendagri memerintahkan sinergi pengawasan di daerah.

Namun, bagaimana kebijakan dan implementasinya?

DI samping memerintahkan penataan ulang pada sistem, mekanisme, dan prosedur kerja aparat pengawasan internal pemerintah dalam upaya pemberdayaan aparatur pengawasan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam arahannya ketika membuka Rakewas APIP akhir tahun lalu, juga menginstruksikan aparat pengawasan melakukan koordinasi dan sinergi satu sama lain.

Termasuk melaksanakan fungsi dan kompetensi pengawasan dengan baik, dan tidak membagi-bagi objek pemeriksaan. Cara itu, lanjut Presiden, dapat menghindari munculnya tumpang tindih pemeriksaan secara lebih elegan.

Presiden menyatakan, untuk membangun sinergi yang baik, harus dilakukan pengawasan dengan standar kompetensi, operasi, dan pelaporan yang baku. Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ujar Presiden, harus aktif mengembangkan metode kerja dan meningkatkan kapasitas pengawasan. Dan Presiden SBY juga meminta setiap inspektorat jenderal departemen, inspektorat utama, inspektorat kementerian, lembaga, inspektorat badan pengawas provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan kompetensinya di bidang akunting dan forensic auditing.

Dari hasil Rakorwasda diselenggarakan oleh Itjen Depdagri di Hotel Sahid akhir tahun lalu, Mendagri, menyatakan bahwa tujuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2007 (sesuai Kepmendagri No. 35

Tahun 2006) adalah acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan penilaian atas kinerja, khususnya pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara, serta menyelaraskan pembinaan dan pengawasan dalam upaya mencegah duplikasi pengawasan yang bertubi-tubi.

Menurut Mendagri, terdapat tiga kendala dalam koordinasi pembinaan dan pengawasan, yaitu: penyusunan rencana yang tidak sesuai dengan realita di lapangan; substansi atau materi pemeriksaaan yang belum tuntas kebijakan pengaturannya; dan persepsi atau mindset yang belum sama antara antara pemeriksa (auditor) dan obyek yang diperiksa (auditan); auditor terkesan mencari-cari kesalahan, sedangkan auditan tampak berupaya “menyembunyikan” kesalahan.

Mendagri berpesan beberapa hal penting sebagai berikut: (1) Melaksanakan pengawasan internal secara terpadu oleh semua APIP mulai tahun 2007; (2) Meningkatkan koordinasi dengan aparat hukum guna percepatan pembeantasan KKN; (3) Memasyarakatkan kebijakan pengawasan kepada semua pihak; (4) Meningkatkan kemampuan teknis dan intelektual sesuai tuntutan profesi dan kebutuhan masing-masing APIP; (5) Melaksanakan koordinasi pengawasan agar kegiatan pengawasan mempunyai daya cegah,

Kebijakan PengawasanTahun 2007 Berikut isi ringkas Kepmendagri No. 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2007.

Latar Belakang. Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah mensyaratkan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom. Pembagian urusan Pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintahan urusan Pemerintah tersebut pada dasarnya merupakan urusan Pemerintahan yang didesentralisasikan kepada daerah, dan terdapat bagian urusan pemerintahan yang penanganannya dapat dilaksanakan bersama (Concurrent) antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proposional berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antara tingkat pemerintahan. Selain itu, terdapat urusan lain yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan yang bersifat wajib dan urusan yang ber-

e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

sifat pilihan.

Tujuan Kebijakan Pengawasan. n Untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. n Untuk mengetahui dan memberikan penilaian atas kinerja penyeleng garaan pemerintahan daerah, khususnya pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penyusunan kesimpulan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. n Mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara. n Menyelaraskan/mensinkronisasikan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih dan pengawasan

daya tangkal dan menimbulkan efek jera kepada para pelaku penyimpangan; (6) Melaksanakan koordinasi pengawasan masyarakat dan hasil pengawasan APIP dengan unsur Muspida yang terkait secara arif dan bijaksana agar semua pihak termotivasi melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; (7) Melaksanakan pemeriksan khusus dan atau pemeriksaan serentak terhadap permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah dan atau masyarakat dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah yang belum tertampung dalam program kerja pengawasan reguler.

Pada tahun 2007, Bawaskab Rokan Hilar telah dan terus berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pertama, mengusulkan kepada Bupati Rokan Hilar untuk menetapkan kebijakan pengawasan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2007 sesuai Kepmendagri No. 35 Tahun 2006, dengan berkoordinasikan dengan Bawaspop Riau. Kedua, mengusulkan kepada Bupati Rokan Hilar untuk mempertimbangkan nomenklatur baru di bidang pengawasan untuk dimasukkan ke dalam SOTK baru, dengan mengembangkan tugas pokok dan fungsi Inspektur Kabupaten sebagai pembantu Kepala Daerah sekaligus peran auditor internal pemerintah daerah di bidang pembinaan dan pengawasan fungsional dalam upaya percepatan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Ketiga, sesuai instruksi Mendagri, mengusulkan kepada Bupati Rokan Hilar untuk meningkatkan anggaran operasional pengawasan secara proporsional sebesar 1% dari RAPBD, guna peningkatan intensitas pengawasan, tata laksana dan kapasitas SDM aparatur pengawasan.; Dan keempat, merancangkan kegiatan pengembangan profesionalisme SDM aparatur Kabupaten Rokan Hilir guna mempercepat penerapan PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13/ 2006 tentang pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah.*** yang bertubi-tubi untuk efektivitas, efisiensi dan ekonomis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Sasaran Pengawasan Tahun 2007 n Sasaran Pengawasan Tahun 2007 adalah “Kinerja” pengawasan dilingkungan komponen lingkup Departemen Dalam Negeri. n Sasaran Pengawasan Tahun 2007 adalah “Kinerja” penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan melalui : – Pemeriksaan Reguler – Obyek Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimulai tahun 2007 secara bertahap untuk Tingkat Propinsi.

– Obyek Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimulai tahun 2007 secara bertahap untuk Tingkat Kabupaten/kota.

– Pemeriksaan Khusus dalam rangka berakhirnya Masa Jabatan kepala Daerah.

– Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

– Pemeriksaan kasus-Kasus Pengaduan.

– Pemeriksaan Khsus dalam rangka ber-

klik www.auditor-rohil.net

Fokus Auditor akhirnya Pejabat Kepala Daerah.

– Pemeriksaan Dana Pinjaman Hibah Luar Negeri.

– Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

– Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan serentak (pemtak) dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pilkada dan Evaluasi laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

– Pemeriksaan Khusus dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan mengkaji kewenagan urusan wajib lainnya maupun kewenangan urusan pilihan atas perintah dan atau permintaan pejabat yang berwenang.

– Pemeriksaan Kinerja atas Optimalisasi Penerimaan Negara dan Daerah baik Penerimaan Pajak maupun Bukan Pajak (PNBP).

Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi, daerah Propinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Diantara Pemerintahan tersebut mempunyai hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan Pemerintahan, yaitu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Pemberian Otonomi Daerah yang dikembangkan tetap dalam batas pemahaman Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggara otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan, Pemberian pedoman dan Standar pelaksanaan urusan pemerintahan, Pemberian bimbingan, Supervisi dan Konsultasi pelaksanaan urusan pemerintah, pendidikan dan pelatihan bagi kepala Daerah, PNS Daerah, Kepala Daerah, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah.

Rencana Tindak (Action Plan) Pengawasan Terpadu.

Koordinasi Pengawasan Terpadu. Yang terjadi selama ini adalah bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Apart Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkesan berjalan sendiri-sendiri dan pelaksanaannya sulit dikoordinasikan, walaupun didalam penyusunan program kerja pengwasan tahunan (PKPT) telah dilakukan upaya koordinasi oleh Departemen dalam Negeri. Pada akhirnya Pemerintah Daerah mengeluhkan terjadinya Pembinaan dan Pengawasan yang bertubi-tubi dan tumpang tindih pelaksanaan pengawasannya.

Koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerntahan daerah menjadi penting untuk dilaksanakan, mengingat masalah utama pengawasan

e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

intern pemerintah saat ini adalah rendahnya efektivitas dan efisiensi pengawasan. Rendahnya efektiitas pengawasan antara lain ditunjukkan oleh terjadinya penyimpangan dan kasus kerugian Negara yang berulang-ulang di pusat dan daerah, walaupun pengawasan intern dilaksanakan secara berlapis-lapis. Sementara, rendahnya efisiensi pengawasan antara lain ditujukan oleh adanya tumpang tindah (ocer lapping) pengawasan antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), akibat dari kurang efektifnya koordinasi pengawasan.

Dengan mengacu kepada Perpres Nomor 9 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, kebijakan koordinasi pengawasan fungsional secara menyeluruh dapat dirumuskan dengan langkah-langkah sebagai berikut : n Penetapan kebijakan pengawasan nasional lima tahunan oleh Presiden, yang meliputi arah kebijakan dan program fungsional di Pusat dan Daerah, sebagai penjabaran RPJM Pemerintah Pusat. n Penetapan Kebijakan Pengawasan Tahunan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pengawasan yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan pengawasan APIP oleh masing-masing instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. n Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan obyek pengawasan kegiatan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara PAN. Upaya ini telah dimulai dengan Penyusunan PKPT di tingkat Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Negara PAN Nomor KEP/49/ M.PAN/4/2005. n Penyusunan PKPT di tingkat daerah tentang pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri. n Pemantauan pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Kementerian Negara PAN untuk instansi Pusat dan oleh Departemen Dalam negeri dibakukan/seragam. n Evaluasi Nasional hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Departemen Dalam Negeri. n Evaluasi Nasional hasil pengawasan secara menyeluruh oleh Kementerian Negara PAN berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pengawasan di Pusat dan Daerah.

Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan di Daerah. n Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada daerah dapat dilaksanakan dengan pembagian tugas berdasarkan SKPD yang ada sesuai dengan urusannya; n Keikutsertaan perwakilam inspektur dari Propinsi lain pada Propinsi tertentu dapat dilakukan dengan mengikuitsertakan perwakilan Inspektorat Kabupaten/Kota; n BPK dapat menyampaikan rencana pengawasannya dan Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota menyesuaikan dalam penyusunan PKPT; n Inspektorat Jenderal Departemen dan

5

BPKP dalam melaksanakan pemeriksaan di daerah wajib mengikutsertakan Inspek torat propinsi yang bersangkutan; n Obyek pemeriksaan maksimal dapat di periksa 2 (dua) kali dalam setahun dengan tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan; n Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan risk based manajemen; n Mempersiapkan Propinsi percontoham dalam rangka simulasi pembinaan dan pengawasan; n Dalam rangka peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah dapat kiranya mengalokasikan minimal 1 % dari APBD, dan meningkat secara proposional pada setiap tahun anggaran pada Inspektorat Propinsi, Kabupaten / Kota.

Pelaporan n Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaporkan oleh Menteri/Pimpinan LPND kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; n Inspektorat Jenderal Departemen/ Pimpinan Unit Pengawasan LPND menyampaikan tembusan Laporanm Hasil Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya secara berkala dan atau sewaktu-waktu kepada Menteri Dalam Negeri; n Gubernur menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan di pemerintahan desa secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri Dalam Negeri. n Bupati /Wali kota menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. n Laporan Hasil Pemeriksaan dana dekonsentrasi lingkup Departemen Dalam Negeri dilaporkan oleh Inspektorat Jenderal/Pimpinan Unit Pelaksana LPDN kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Gubernur dan Instansi terkait. n Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan dana PHLN lingkup Departemen Dalam Negeri disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusan Gubernur serta Instansi terkait. n Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP pada Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (KHP) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang yang dapat bermanfaat bagi Pemerintahan Daerah yang diperiksa.

Penutup. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

klik www.auditor-rohil.net

6

Fokus Auditor

MeningkatkanKinerja, Mengejar Ketertinggalan Berkat kerja keras Bupati Rokan Hilir dan jajarannya enam bulan pemerintahannya, untuk tahun 2006, Bagansiapi-api berhasil meraih penghargaan dari Gubernur Riau sebagai kota dengan peningkatan kinerja tertinggi pertama di bidang kebersihan kota se-Riau. Bagaimana potret Bagansiapi-api di mana lalu dan ke depan?

dan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Menteri Dalam Negeri dan DPR RI melalui Gubernur Riau untuk menetapkan Bagansiapiapi sebagai ibukota definitif. Di samping faktor historis, alasan yang diajukan antara lain ketidaksiapan infrastruktur di Ujung Tanjung, faktor ekonomi dan urgensi serta percepatan pengentasan masalah pokok pembangunan Rokan Hilir. Rombongan Komisi II DPRD RI yang dipimpin Priyo Budi Santoso sudah meninjau kota Bagansiapiapi 27 Desember 2006, menjaring aspirasi, dan berjanji segera mengkosultasikan dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri

P

ada awalnya, Rokan Hilir pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih.

Negeri - negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada 1890. Setelah Bagansiapi-api yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, Belanda memindahkan Pemerintah “Kontroleur”-nya ke kota Bagansiapiapi pada 1901.

Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota ini. Pada masa itu, Bagansiapi-api dikenal sebagai penghasil ikan terbesar dunia setelah Peru. Pembangunan ini dilakukan guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah Indonesia merdeka, Bagansiapiapi merupakan salah satu kewedanaan dari Kabupaten Bengkalis, membawahi tiga kenegerian di atas. Namun, pada 1964, kewedanaan dihapus dan Bagansiapiapi (sebagai ibukota Kecamatan Bangko) kembali bergabung ke Kabupaten Bengkalis.

Saat masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, penduduk Rokan Hilir kadang harus menempuh perjalanan sejauh 250 kilometer lewat laut dan darat bila ingin mengurus berbagai perijinan. Adalanya pegawai dari cabang dinas tertentu harus menempuh perjalanan nyaris sehari penuh hanya untuk pergi ke kantor pusat di Bengkalis.

Wajar, kalau keadaan seperti itu membuat warga eks Kewedanaan Bagansiapi-api ini ingin berpisah dan mempunyai kabupaten sendiri. Keinginan itu sebetulnya pernah dicoba pada Desember 1963, namun tidak berhasil. Sempat pula daerah ini berubah statusnya menjadi Daerah Pembantu Bupati Wilayah I (Mei 1987), meliputi Kec. Bangko, Kubu, Tanah Putih, Bagan Sinembah dan Rimba Melintang.

Baru pada 4 Oktober 1999, Rokan Hilir e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

Kesibukan Kota Bagansiapai-api sat siang hari.

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan UU No. 53 Tahun 1999.

Bagansiapiapi ditetapkan sebagai ibukota sementara, sedangkan ibukota definitif adalah Ujung Tanjung. Bupati pertama adalah H. Wan Thamrin Hasyim (2001-2006), sedangkan Bupati kedua hasil Pilkada tahun 2006 adalah Annas Maamun (2006-20011), dilantik 6 Juni 2006, dengan visi pembangunan: terwujudnya Rohil yang maju dan sejahtera pada 2011. Belum genap setahun pemerintahnya, Annas Maamun beserta jajarannya berhasil meraih penghargaan dari Gubernur Riau yang menetapkan Bagansiapiapi sebagai kota dengan peningkatan kinerja tertinggi pertama di bidang kebersihan kota seRiau pada tahun 2006.

Sementara itu, belakangan muncul riak

guna mengikhtiarkan solusi yang tepat.

“Gudang”nya Ikan dan Produsen Kapal.

Bagansiapi-api, yang sampai sekarang masih berstatus pusat pemerintahan Rohil, memang pernah tersohor sebagai “gudang”nya ikan. Cita-cita ini sering diungkapkan dalam beberapa referensi sebagai “Mimpi Bagansiapi-api”.

Walau baru resmi predikat kota pelabuhan pada 1968, sekitar 1965 daerah ini pernah mengekspor ikan sebanyak 16.878 ton.

Wilayah pemasarannya cukup luas, mulai dari Sumatera Selatan hingga Jawa. Bahkan hingga Malaysia dan Singapura. Selain perikanan, daerah pesisir ini dikenal karena industri kapal kayu yang berlangsung sejak awal 1900-an. Dengan bobot antara 200-300 ton, kapal-kapal buatan “tangan alam” warga Bagansiapi-api ini banyak dipakai oleh

klik www.auditor-rohil.net

Fokus Auditor nelayan di berbagai daerah di Indonesia.

Sayangnya, pada pertengahan tahun 1970an usaha perikanan sering diberitakan mengalami penurunan produksi, hingga sekarang.

Nasib yang sama juga terjadi pada kapal kayu, kendati sampai sekarang masih dinilai sebagai komoditas unggulan. Hambatan utama usaha ini adalah persediaan bahan baku lokal yang semakin menipis. Sekitar 71 unit usaha yang masih bertahan terutama di Kecamatan Bangko dan Rimba Melintang kebanyakan mengandalkan kayu dari Kabupaten Rokan Hilir.

Penghasilan Sawit dan Padi Kedua Propinsi Riau. Dengan panjang Sungai Rokan sekitar 350-an kilometer, alam daerah ini kaya dengan lahan yang banyak dimanfaatkan untuk komoditas perkebunan pada 2002.

Sumbangan perkebunan mencapai 14,3 persen terhadap total pertanian Rohil. Seperti beberapa Kabupaten tetangganya, daerah ini dikaruniai kelapa, karet, dan terutama kelapa sawit yang berlimpah.

Sampai tahun 2000, produksi sawit sekitar 308.000 ton dengan nilai Rp. 216,6 miliar. Di tingkat propinsi, hasil sawit ini nomor dua setelah Kabupaten Indragiri Hilir (553.950 ton), dan bersaing ketat dengan Kabupaten Siak (265.862 ton). Meskipun berlimpah dalam produksi, pengolahan dan pemasaran lebih banyak dilakukan di Dumai. Pengolahan setempat hanya di Bagan Batu yang juga merupakan lahan perkebunan sawit terbesar.

Tanaman lain yang mungkin selama ini tak disadari potensinya adalah padi. Selama tahun 2000-2002 Kabupaten ini sebetulnya merupakan penghasil padi terbesar nomor dua di Riau setelah Indragiri Hilir. Dengan luas lahan sawah yang bertambah 58 persen sejak tahun 2000, tiga tahun terakhir ratarata produksi padi sekitar 120.000 ton. Dua kecamatan penghasil utama tanaman bertandan ini adalah Rimba Melintang dan Bangko.

Ironisnya, tingginya produk padi rupanya belum diimbangi dengan pengolahan di wilayah sendiri. Sebagaian padi diolah ke daerah lain, khususnya Sumatera Utara, dan baru kemudian dipasarkan ke berbagai wilayah, termasuk ke Rohil. Guna mengatasi masalah ini, kini telah dibangun tempat pengolahan padi (RPC) di Kubu, Rimba Melintang dan Bangko Pusako. Ke depan, RPC ini akan lebih dioptimalkan pemanfaatannya.

Tiga Permasalahan Pokok. Pasca pemekaran ini, Kabupaten Rohil tampaknya masih dihadapkan tiga permasalahan pokok yang menjadi tantangan pembangunan. Ketiga permasalahan pokok tersebut adalah e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

masih tingginya jumlah penduduk miskin ( sebanyak 95.932 orang penduduk atau 21,76 persen dari jumlah penduduk 440.804 jiwa), rendahnya kualitas SDM, dan terbatasnya infrastruktur sosial, ekonomi, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan listrik.

Salah satu kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan dalam menuntaskan masalah kemiskinan tersebut adalah dengan membangun dan memperbaiki perumahan layak huni dan resetlement desa, memberikan bantuan bergulir berupa ternak, jaring, alat tangkap dan boat bagi nelayan-nelayan, seta bantu-

an bibit bagi petani, dan mulai tahun 2005 juga dibangun perkebunan rakyat, berupa kebun kelapa sawit bantuan sharing dana APBD Provinsi Riau dan APBD Rohil.

Upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya dunia pendidikan, antara lain dilakukan dengan memprogramkan pembangunan dan perbaikan sarana belajar sekolahsekolah, bea siswa kepada pelajar dan mahasiswa ber-prestasi dan kurang mampu.

Kekurangan guru diatasi dengan menerima guru honor dan kontrak setiap tahun. Selain itu, juga dilakukan kerja sama dengan FKIP Universitas Riau untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas guru.

Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, di antaranya program pembangunan jalan dan jembatan di lintas pesisir yang ditujukan untuk membuka daerah terisolir dan su-

7

lit dijangkau, seperti membuka akses jalan Panipahan-Kubu 60 Km; Baganbatu, Kecamatan Bagansinembah – Sungaidaun- Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas berupa badan jalan sepanjang 57 Km. Selain itu membuka akses jalan Pekaitan, Kecamatan Bangko sepanjang 48 km, serta peningkatan jalan Bagansiapiapi-Sinaboi-batas Dumai sepanjang 55 km. Sejak tahun anggaran 2005 dibangun pelabuhan Panipahan dan rehab Pelabuhan Bagansiapiapi.

Infrastruktur lain yang belum memadai dan akan dipacu pembangunan adalah keterbatasan listrik yang belum merata, sarana pengairan dan irigasi yang belum baik, dan air bersih yang belum memadai.

Good Governance dan Pengawasan. Berdasarkan MOU Gubernur Riau, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se-Riau 28 Juli 2004 dan Inpres No. 5 Tahun 2004, Kabupaten Rokan Hilir telah mengambil inisiatif, mendorong dan mengimplementasikan tata kepemerintahan yang baik (good governance), antara lain dengan memfasilitasi terbentuknya Tim Monitoring dan (penyusunan) Rencana Tindak (Action Plan) Implementasi Good Governance di Jajaran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Implementasi GG saat ini dalam proses evaluasi internal guna mempercepat dan mencari solusi alternatif penerapannya, di antaranya menyiapkan dan menjalankan kantor pelayanan terpadu di Bagansiapi-api dan program terkait pada tahun ini.

Di samping mendorong terwujudnya implementasi GG di Rohil, Bawaskab Rokan Hilir juga diberi tugas melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kemajuan penerapan GG. Dengan visi menjadi auditor internal yang amanah dengan infrastruktur yang lumayan memadai, baik hardware maupun software, sebagai pembantu Bupati di bidang pengawasan dan good governance, Bawaskab Rohil (www.auditorrohil.net) diharapkan menjadi agen perubahan di Rohil dan model auditor internal pemda di Indonesia.***

klik www.auditor-rohil.net

8

Warta Auditor

n In-house Training

Mengapa Takut Menerima Pengaduan?

Pada acara in hauose training bawaskab rohil tahun lalu, Hendro Witjaksono, Ak.,M.Acc, pejabat kantor Menpan mengidentifikasikan beberapa fakta di lapangan yang berkaitan dengan layanan publik saat ini yang dirasanya masih mengganjal.

Dia menyebut masih adanya rasa takut menerima pengaduan, dan stereotipe pemahaman aparatur terhadap “proyek” bahwa proyek itu berarti uang; kalau tidak diproyekkan, maka tidak ada uang alias komitmen rendah. Di samping itu, aparatur minim dalam inovasi, takut salah, terbiasa dengan petunjuk, terlalu bergantung pada konsultan, menghindar dari pembagian tugas, defensif terhadap kritik. Tidak jarang ada yang memanipulasi jawaban responden, agar terkesan “baik-baik saja”, pola pikir tidak logis, tidak mampu merumuskan akar masalah sehingga solusi jadi tidak tuntas.

Selanjutnya, aparatur minimnya apresiasi terhadap sesuatu yang sederhana dan praktis karena persepsi sesuatu yang sederhana anggarannya “kecil”. Hal ini mungkin karena keterbatasan dalam berpikir logis. Dan asas pemerataan dalam penugasan personil, se-mata-mata agar honor/uang proyek terbagi sama rata tanpa memikirkan kontinuitas pekerjaan.Lebih jauh Hendro menambahkan sejumlah fakta lain di lapangan yang ditemukannya. Dia melihat kecenderungkan ketaatan administratif yang berlebihan, tidak pernah melihat esensi, cenderung rigid pada aturan, tidak responsif; ke-

pentingan (niat) tersembunyi pelaksana survei pengaduan sehingga hasil survei jadi bias/tidak objektif; apresiasi yang minim dari aparatur terkait dan aparatur yang lebih tinggi sehingga menurunkan motivasi; kecenderungan mencari kambing hitam; hubungan yang kurang baik antara aparatur dengan personil Ornop/LSM; kebiasaan mengarahkan solusi pada penambahan peralatan dan anggaran; dan keterbatasan pengguna layanan dalam mengartikulasikan (mengungkapkan substansi) keluhan layanan.

Hakikat Layanan Publik Hakikat layanan publik, menurut Hendro, adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara. Di samping transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, layanan publik berasa kondisional; artinya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan, dengan berprinsip pada efisiensi dan efektifitas.Layanan publik dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, pelayanan administratif, yang produknya berupa doku-

men yg dibutuhkan publik. Misalnya KTP, BPKB, SIM, IMB, Sertifikat Tanah, Izin Investasi. Kedua, pelayanan barang, yang produknya berupa barang yang dapat digunakan publik. Misalnya jaringan telepon, listrik, air bersih. Ketiga, pelayanan jasa, yang produknya berupa jasa; contohnya: penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, transportasi, pos dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan layanan publik. Pertama, prinsip pelayanan publik. Kedua, standar pelayanan publik (ukuran baku yang wajib ditaati). Ketiga, pola penyelenggaraan pelayanan publik.Keempat, biaya pelayanan publik. Kelima, pelayanan bagi disabilities, lansia, dan lain-lain. Kelima, pelayanan khusus (ruang VIP, sarana eksekutif). Keenam, biro jasa pelayanan (dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang).

Keenam, tingkat kepuasan masyarakat (melakukan survei indeks kepuasan masyarakat secara berkala). Ketujuh, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik (atasan langsung, funsional dan masyarakat). Kedelapan, penyelesaian pengaduan dan sengketa. Dan kesembilan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan. Ada beberapa prinsip layanan publik, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, keakurasian (produk layanan diterima dengan benar, tepat dan sah), keamanan (proses dan produk layanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum), tanggung jawab (penyelenggara bertanggung jawab atas penyelesaian keluhan/persoalan dalam penyelenggaraan layanan), kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, disiplin, sopan dan ramah, dan kenyamanan.

Bakar Tongkang : Sisi Unik Bagansiapiapi EVEN wisata ini mempunyai kekhasan tersendiri yang tidak ditemui di tempat lain di Indonesia. Bagaimana asal-usul upacara bakar tongkang?

Gaung nama Bagansiapiapi sudah terdengar sejak puluhan tahun lalu. Tidak saja sebagai penghasil ikan, kelapa sawit, beras, dan kapal kayu, tetapi juga dengan sebagai daerah wisata. Salah satu objek wisata yang menyebabkan Bagansiapiapi ramai diminati wisatawan domestik maupun manca negara adalah upacara Bakar Tongkang di Bagansiapiapi. Acara ini dilestarikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mengingat sejarah perkembangan Bagansiapiapi. Sebagaimana diketahui, pesatnya perkembangan Bagansiapiapi semula dari kedatangan masyarakat Tionghoa yang mendengar banyaknya hasil laut di kota ini. e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

Acara puncak Bakar tongkang.

Upacara tersebut dilakukan setiap tanggal 15,16 bulan lima imlek bertepatan dengan hari ulang tahun dewa laut Kie Ong Ya. Acara ritual masyarakat Tionghoa di Bagansiapiapi ini berlangsung sejak 28 tahun sil-

am. Tujuan acara ini adalah menghormati para Dewa yang diyakini telah memberikan keselamatan dan kemakmuran bagi masyarakat Bagansiapiapi.

Upacara Bakar Tongkang di Bagansiapiapi ini mempunyai kekhasan tersendiri yang tidak ditemui di tempat lain di Indonesia. Masyarakat keturunan Tionghoa dari berbagai kota besar, seperti Medan, Pekanbaru, Jakarta, dan Surabaya berdatangan untuk menyaksikan upacara tersebut. Bahkan banyak pula yang datang dari manca negara, seperti Malaysia, Singapura, Australia, Hongkong, dan Taiwan.

Tahun 2007, upacara Bakar Tongkang ini sudah masuk agenda wisata nasional, dan rencananya akan dihadiri oleh Menteri Negara Pariwisata dan Budaya. Untuk pertama kalinya, upacara Bakar Tongkang pada 2006 dihadiri oleh Gubernur Riau.***

klik www.auditor-rohil.net

9

Warta Auditor Tentang Layanan Publik yang Standar Ada pun standar pelayanan publik minimal meliputi beberapa hal. Pertama, perlu adanya kejelasan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian dan biaya pelayanan. Kedua, produk pelayanan yang wajib disediakan; sarana dan prasarana yang diperlukan. Ketiga, kompetensi petugas pemberi layanan.Secara khusus, faktor biaya menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, penting diperhatikan tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat, nilai/harga yang berlaku atas barang dan atau jasa, kejelasan rincian biaya yang terkait dengan penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengujian, dan tarif ditetapkan oleh pejabat yg berwenang sesuai ketentuan.

Penyelesaian pengaduan dan sengketa juga perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu prioritas penyelesaian pengaduan, penentuan pejabat yang menyelesaikan, prosedur penyelesaian pengaduan, rekomendasi penyelesaian pengaduan, pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan, pelaporan proses dan hasil penyelesaian pengaduan, penyampaian hasil penyelesaian pengaduan kepada pihak yang mengadukan, dan dokumentasi penyelesaian pengaduan.

Pola Layanan Publik Pola penyelenggaraan layanan publik beragam mulai berpola fungsional, terpusat hingga terpadu. Pada pola fungsional, pelayanan diberikan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan. Misalnya: telepon oleh Telkom, listrik oleh PLN. Pada pola terpusat, pelayanan diberikan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan lain. Misalnya: layanan pemadam kebakaran satu wilayah melayani/mengatasi kebakaran di wilayah lain. Pada pola terpadu, layanan dapat berbentuk satu atap, satu pintu dan one stop service (OSS). Pada pola terpadu satu atap, (berbagai jenis layanan yang berasal dari berbagai unit kerja tidak terkait, disatukan di bawah satu atap. Contohnya, layanan oleh KPT di Pekanbaru. Namun, pola terpadu satu atap di KPT Pekanbaru, kata Hendro, masih perlu dibenahi, khususnya menyangkut ketegasan kelembagaan dan personil KPT. KPT mestinya dapat dibuat sebagai satuan kerja permanen, misalnya setingkat eselon tiga seperti di Kabupaten Sragen.

Pada pola terpadu satu pintu, (berbagai jenis layanan masyarakat melalui satu pintu yang kemudian diteruskan kepada unit kerja terkait.*** e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

n Bagansiapi-api :

Kota Peningkatan Kinerja Tertinggi di Riau UNTUK tahun 2006, Kota Bagansiapi-api meraih kota peningkatan tertinggi pertama di Riau di bidang kebersihan. Perhargaan ini berkat kerja keras Bupati Rokan Hilir dan jajarannya dalam enam bulan pertama pemerintahannya.

Penghargaan kebersihan Kota se-Riau mengedepankan pembangunan yang berwatahun 2006 dibagi dalam dua kategori. Kate- wasan lingkungan dan hijau. Oleh karena itu, gori pertama penghargaan kota terbersih, saya mengharapkan kedepan setiap pembanuntuk peringkat pertama diraih Kota Pekan- gunan yang dilakukan betul-betul sudah dapat baru, kedua Teluk Kuantan, ketiga Dumai. memperhitungkan dan memberikan suatu ruUntuk kategori Penghargaan Kota Peningka- ang berwasan lingkungan," katanya.

Dikatanya Gubri, kota bersih, kota bertan Kinerja Tertinggi diraih Bagansiapi-api di posisi pertama, Dumai dan Tembilahan di seri dan kota indah merupakan harapan posisi kedua dan ketiga. Tahun sebelumn- masyarakat dan bangsa Indonesia secara keya, Bagansiapi-api berada pada posisi ter- seluruhan. Dengan demikian, kita dituntut untuk bisa membudayakan endah. kota bersih, berseri dan inGubernur dah ini sehingga nantinya Riau HM Rusli betul-betul mengikat daZainal, dalam lam kehidupan kita seharipengarahannya hari. "Oleh karena itu saya di Pekanbaru, mengharapkan pengKamis, 4 Januari hargaan yang diberikan ini 2007, mengatadapat terus mendorong kan pertumbusemangat, terutama pehan penduduk merintah bersama-sama di Riau saat ini masyarakat bisa bekerjascukup tinggi Piagam Penghargaan diarak keliling Kota Bagan. ama untuk menciptakan mencapai 4,0 persen setiap tahunnya, angka ini jauh me- hal tersebut, sehingga orang-orang tertarik lebihi angka pertumbuhan penduduk pada untuk datang ke kota kita," ungkapnya.

Pemberian penghargaan kepada Kotaskala nasional yang hanya 1,3 persen. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini Kota Terbersih di Riau adalah sebagai keberpengaruh pada tata dan ekosistem ingginan Pemprov Riau untuk meningkatkan lingkungan, terutama kecenderungan yang kembali motivasi daerah dalam menjaga kualterus meningkat adalah kebutuhan lahan itas kebersihan, keteduhan dan kesehatan lingkungan perkotaan. Saat ini, kecenderununtuk tempat tinggal penduduk.

Pada sisi lain, kita melihat bahwa lingkun- gan kualitas lingkungan perkotaan di Riau gan hidup merupakan sesuatu yang sangat menunjukkan arah memburuk. Lomba keberpenting bagi kita semua, oleh karena itu Gu- sihan Kota se-Riau ini dilaksanakan sejak bri mengharapkan agar ruang terbuka se- 1999. Komponen yang dinilai dari lomba ini bagai tempat bermain akan dapat terus dit- adalah perumahan, sarana kota berupa jalan ingkatkan dalam rangka meningkatkan keas- arteri dan kolektor, pasar, pertokoan, perkanrian kota. "Untuk itu Kepada masyarakat dan toran, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dinas-dinas terkait, saya mengharapkan agar taman kota, dan hutan kota. Lalu sarana benar-benar dapat memperhatikan berbagai transportasi (terminal bus/angkot, pelabuhan), perairan terbuka, serta terhadap saramasalah lingkungan ini," ujarnya.

Gubri menyebutkan, ke depan pemban- na kebersihan (TPA dan Kompos).

Ada pun, tujuan dari pelaksanaan lomba gunan berwawasan lingkungan harus dilaksanakan, ini seiring dengan peningkatan kesejahter- kebersihan kota ini adalah untuk mendoraan, peningkatan-peningkatan program pem- ong pemerintah Kabupaten/kota se-Riau bangunan pemerintah saat ini telah menjadi- dan masyarakat mewujudkan kota bersih dan kan standar kualitas hidup masyarakat men- hijau dengan menerapkan prinsip-prinsip ingkat. Masalah lingkungan ini sekarang telah good governance, dan sebagai bentuk dukungan pemerintah Riau dalam mensukseskan menjadi imej suatu bangsa-bangsa di dunia.

"Kita dapat melihat bagaimana negara tet- program ADIPURA yang dilaksanakan oleh angga kita Malaysia dan Singapura, yang sudah kementerian lingkungan hidup.***

klik www.auditor-rohil.net

Warta Auditor

10 n Catatan Diskusi Budaya (2)

Tatakrama Pengawasan dan Good Governance Menghidupkan kembali dan mengamalkan tatakrama Melayu dalam keseharian orang Melayu tentu sangat relevan dengan aktivitas aparat pengawasan sektor publik dan tata pemerintahan yang amanah (good governance).

Hal ini diutarakan oleh Hardy, Kepala Bawaskab Rohil, dalam sambutan pembukaan inhouse training atau PKS Bawaskab Rohil, di Bagansiapi-api.

HARDY mengungkapkan bahwa dalam dan menjaga kerahasian jabatan. Kedua, permelakukan tugas pengawasan, setiap audi- ilaku auditor dalam interaksi dengan sesama tor atau aparat pengawasan, termasuk Ba- auditor, yang meliputi kerja sama yang sehat, waskab Rohil, tidak hanya mesti berpedoman saling ingat, bimbing dan koreksi, dan rasa kepada standar profesional (SP) yang lazim bersamaan/kekeluargaan. Dan ketiga, perilaku diberlakukan, tetapi juga wajib menerapkan auditor dalam interaksi dengan pihak yang diaturan perilaku (AP, code of conduct). Jika periksa (auditan), yang meliputi menjaga peSP adalah ukuran mutu pelaksanaan tugas auditor, maka AP adalah kode etik yang berlaku bagi auditor. Apabila kedua kewajiban ini tidak dipenuhi, auditor dapat dinilai substandar dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menghidupkan kembali dan mengamalkan tatakrama Melayu ACARA diskusi budaya “Tatakrama Melayu� yang dalam keseharian orang menampilkan budayawan asal Rohil Sudarno Mahyuddin, Melayu tentu sangat rel- Bagan siapai-api akhir tahun lalu. evan dengan aktivitas aparat pengawasan sektor publik dan tata pe- nampilan, interaksi sehat dengan auditan, menmerintahan yang amanah (). Hal ini diutarakan ciptakan iklim yang baik dengan auditan, dan oleh Hardy, Kepala Bawaskab Rohildalam sam- kerja sama yang sehat dengan auditan. "Nilaibutan pembukaan atau PKS BawaskabRohil, nilai yang terkandung dalam AP, seperti kejujudi Bagansiapi-api, 31 Oktober 2006. Hardy men- ran, berani, bijaksana, bertanggung jawab, bergungkapkan bahwa dalam melakukan tugas laku sopan, berpakaian rapi, bersifat mendidik, pengawasan, setiap auditor atau aparat penga- tidak mencari kesalahan, tentu sangat sejalan wasan, termasuk Bawaskab Rohil, tidak hanya dengan tatakrama Melayu," jelas Hardy. mesti berpedoman pada standar profesional Sudarno menambahkan bahwa dalam ber(SP) yang lazim diberlakukan, tetapi juga wajib pikir dan bersikap, orang Melayu harus menmenerapkan aturan perilaku (AP, ). Jika SP ad- gacu cara yang Baik, Benar dan Manfaat alah pelaksanaan tugas auditor, maka AP ad- (BBM). Ingat pepatah Melayu, kata Sudaralah yang berlaku bagi auditor. Apabila kedua no, pikir itu pelita hati, ikut hati mati, ikut kewajiban ini tidak dipenuhi, auditor dapat di- rasa binasa. Bahkan, berpikir perlu dilakunilai substandar dan dapat dikenakan sanksi kan berulang kali, check and recheck. Pepasesuai dengan ketentuan yang berlaku. tah lain Melayu mengatakan, "Akal tak sekali Mengutip kode etik yang berlaku bagi audi- datang, pikiran tak sekali tiba." Menjadi Ortor Rohil, Hardy menjelskankan bahwa AP itu ang Melayu yang Senonoh Hardy mengebiasanya mengatur tiga golongan utama per- mukakan teori bahwa governance didukuilaku. Pertama, perilaku auditor sesuai dengan ng oleh tiga kaki (three legs): economic govtuntutan organisasi, yang meliputi ketaatan ernance, political governance, dan adminpada peraturan, semangat pengabdian, keahl- sitrative governance. Karena itu, governance ian profesional, integritas tinggi, obyektivitas, mengandung tiga domain institusi yang sale-mail: redaksi@auditor-rohil.net

ing berinteraksi, yaitu negara atau pemerintahan (state); dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Ketiga institusi ini harus saling berkaitan dan bekerja dengan prinsip-prinsip kesetaraan, tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak terhadap pihak yang lain.

Governance, dengan tiga kaki tersebut, tidak sekedar berdiri statis, melainkan harus masuk kategori baik, amanah, elok (good). Merujuk pada beberapa ciri good governance, kata Hardy, seyogyanya apabila prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, penegakan hukum, equitas (keadilan) dapat ditegakkan, praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan tentu dapat direduksi. Selanjutnya, prinsip transparansi, konsensus, partisipasi, responsifitas dan visi strategik haruslah ditegakkan dalam setiap tingkatan, sehingga terjadi keseimbangan bagi bagi stakeholder tadi.

Dari studi literatur yang dilakukan Hardy, penyalahgunaan kewenangan kenyataannya cenderung menimbulkan praktekpraktek korupsi. Korupsi menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dalam penggunaan sumberdaya nasional yang sangat terbatas.

Kekeliruan mengelola sumberdaya dapat dipastikan menyebabkan ketidakefektifan.

"Tidaklah berlebihan bilamana salah satu ciri good governance diwujudkan, masalah korupsi dapat diminimalisasikan," simpulnya. ` Menurut akuntan jebolan STAN ini, memang tak ada "pilar-pilar integritas" yang cespleng bagi sebuah negeri yang dilanda krisis multidimesi seperti Indonesia. Namun, pilarpilar yang sudah ada sudah sepatutnya diberdayakan secara optimal. Di samping eksekutif dengan jajarannya, parlemen, peradilan, institusi pengawasan (auditor), ombudsman, polisi, komisi antikorupsi, masyarakat sipil (termasuk organisasi profesi dan sektor swasta, media-massa) dan lembaga-lembaga internasional, adalah pilar-pilar yang dapat digerakkan untuk membangun sebuah pulau integritas (island of integrity) di semua sektor.

Dan tentu tidak kalah pentingnya, nilai-nilai budaya Melayu semisal taat pada hukum, keterbukaan, adil dan benar, hemat dan cermat, arif dan bijak, amanah, bertanggung jawab, sifat malu, berpandangan jauh ke depan-- memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip good governance (Hamdani dkk: 2004). Dalam karyanya, Gurindam Duabelas, Raja Ali Haji pun telah berpesan: Hendaklah jadi kepala/Buang perangai yang cela/Hendaklah memegang amanat/Buanglah khianat/ Barang siapa khianat akan dirinya/Apalagi kepada lainnya/Kepada dirinya ia aniaya/Orang itu jangan engkau percaya. Orang Melayu yang senonoh, menurut Tatakrama Melayu, adalah orang Melayu yang memiliki rasa malu yang tebal. Budaya Melayu mengedepankan rasa malu.***

klik www.auditor-rohil.net

Warta Auditor

11 Surat Anda

n Situs Web

Edisi Cetak ‘’Auditor Rohil Net’’ Diluncurkan

Banjir di Rohil AWAL Januari lalu kami mengalami pengalaman mendebarkan saat melintasi Jalur Riau-Sumut.

Kami terjebak banjir di Tanah Putih. Setelah tiga jam baru kami diizinkan “menyeberangi” banjir.

Diduga, air sungai meluap menjadi puncanya.

Pengalaman itu benar-benar mendebarkan.

Kendaraan kami harus bergerak satu arah, karena batas aspal benar-benar tidak nampak sama sekali. Arus yang cukup deras membuat pergerakan roda “terkadang” terseret arus, sementara kedalaman air hampir saja mengisap knalpot kendaraan. Tawaran pedagang dadakan terpaksa kami terima. Ban bekas seharga Rp40 ribu perpotong terpaksa kami ambil untuk disambung ke knalpot agar buangan tidak tertahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada petugas yang tiada kenal lelah memandu para pengendara melewati jalan-jalan yang berbahaya. Yang kedua, melalui media ini yang lebih jelas keperpihakannya kepada Rohil, dapatkah kita mendapatkan informasi dari Pemkab Rohil tentang langkah yang tengah dan bakal diambil agar banjir-bandang yang terjadi Januari lalu tidak akan terjadi lagi.

Ila, Tanah Putih

Buku Tamu

TERHITUNG bulan Desember tahun lalu, Badan Pengawasan Kabupaten (Bawaskab) Rohil, meluncurkan edisi cetak dari website resminya, auditor-rohil.net.

Edisi cetak perdananya diluncurkan sebanyak 1.000 eksamplar dan distribusikan kepada seluruh perangkat daerah Bawasda seRiau termasuk aparat pengawasan yang ada di Indonesia sebagai bagian dari kegiatan gelar pengawasan dan good governance.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bawaskab Rohil Hardy yang ditemui, di sela-sela kegiatan asistensi dan Bimtek penyusunan Renstra SKPD seKabupaten Rohil di ruang pertemuan Kantor Bappeda di Jalan Perniagaan, Bagansiapi-api. ‘’Terhitung bulan ini, auditor-rohil.net edisi cetak kita luncurkan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dan pertukaran informasi serta berguna bagi pengembangan dunia pengawasan internal,’’ kata Hardy.

Hardy menjelaskan, sampai saat ini masih terdapat kesenjangan informasi mengenai kegiatan pengawasan dan good governance.

Sementara, tuntutan masyarakat sangat kuat terhadap penerapan good governance dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Di sisi lainnya, komunikasi dan informasi dari e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

stake holder di daerah-daerah masih sangat terbatas.

Karena itu, lanjut Hardy, pada tahun anggaran 2005 lalu, Bawaskab Rohil meluncurkan situs web dengan alamat www.auditorrohil.net bekerjasama dengan Riposnet. Peluncuran website dengan alamat www.auditor-rohil.net tersebut terus disempurnakan sampai pertengahan tahun 2006. ‘’Guna melengkapi keterbatasan pengguna internet, maka auditor-rohil.net edisi cetak diluncurkan. Peluncuran situs dan edisi cetak ini salah satu wujud transparansi yang merupakan pilar utama good governance,’’ kata Hardy.

Sementara, peluncuran auditor-rohil.net edisi cetak tersebut dilakukan dalam acara membuka kegiatan asistensi dan Bimtek penyusunan Rentra SKPD se-Kabupaten Rohil tahun anggaran 2006 di ruang pertemuan kantor Bappeda Kabupaten Rohil. Proses peluncuran edisi cetak perdana auditorrohil.net tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Bawaskab Rohil Hardy kepada Sekda Rohil Drs H Asrul M Noor MSi.***

Beardsley Nice site. And I kind of enjoyed it!

Beardsley529@s-mail.com Red---Terimakasih Masyarakat Pujud Kami ingin bertanya kepada Bapak tolong sebutkan sistem pengawasan pemerintahan di Indonesia?.

Red---Terimakasih akan kami usahakan Muhammad Sutiyadi Congratulation, selamat atas terbentuknya lembaga ini. Semoga keberadaannya akan menjadikan pemerintahan Rohil lebih efektif dan bersih dari segala tindak pidana korupsi. salam dari putra bagan, wassalam, yadisyahid www.yadisyahid.web.id www.ilmukomputer.com yadisyahid@gmail.com Red---Terimakasih Thorne Great page! I come back for sure.

Thorne234@freemail.de Red---Terimakasih Vance Nice site. Your web site is helpful.

Vance249@hushmail.com Red---Terimakasih Parr Thanks! You a very nice site where is possible to find interesting information!

Parr151@s-mail.com Red---Terimakasih Darnell Keep up the good work! But i didnt find information for me that i try to find on your website.

Darnell395@mail2web.com Red---Terimakasih

klik www.auditor-rohil.net

Album Auditor

Bupati Rokan Hilir H. Anas Maamun memberi arahan kepada petugas kebersihan.

Bupati Rokan Hilir H. Anas Maamun dan Wakil Bupati H Suyatno, AMp beserta keluarga bersilaturahim dengan Gubuernur Riau Rusli Zainal dan Istri di kediaman Pekanbaru.

Sambutan pemda dan masyarakat Rohil atas kunjungan kerja Danrem Riau Kol. Inf. Erro Kusnara, SIP dan jajaran ke Bagansiapi-api, Rabu, 31 Januari 2007. e-mail: redaksi@auditor-rohil.net

12

Ucapan selamat atas dianugerahkan kota bagansiapi-api sebagai kota terbersih se-Propinsi Riau tahun 2006.

Acara asistensi dan bimbingan teknis penyusunan indikator kinerja SKPD di bagansiapi-api, 26 Desember 2006.

Peringatan hari Ibu 2006 dan Pelantikan Tim penggerak PKK Rohil oleh Bupati H. Anas Maamun 25 Januari 2007.

klik www.auditor-rohil.net