Auditor Rohil

auditor-rohil No 9 Triwulan I 2009 DAFTAR ISI n Teras Auditorial .............................. 2 n Surat dari Bupati ............................ 2

TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL AUDIT PRACTICE

Unjuk Kinerja Akuntabilitas dan Kiprah Auditor Internal

n Catatan Inspektur ........................... 3 n Unjuk Kinerja Akuntabilitas dan Kiprah Auditor Internal ................ 4 n Auditor Headline ............................ 5 n Unjuk Kinerja Tahun 2008 .............. 5 n Rekap Rekomendasi dan Tindak Lajut 7 n Peringkat Kinerja Instansi Pemerintah 8 n Komitmen Pimpinan, Kunci Sukses SAKIP ..................... 8 n Auditor News ............................... 10 n Ketua KPU ke Bagansiapiapi .......... 10 n Siap Dukung Rohil ...................... 10 n Cegah Korupsi Dengan Agama ........ 11 n Gubri Tinjau Kesiapan Rohil .......... 11 nPerbaiki Layanan Tingkatkan IPK ...... 11 n Auditorial Khas .............................. 12 nBupati: Rencana Bangun Kota Pantai .. 12 n Satpol PP: HUT ke-59 di Bagansiapiapi ........... 12 n Sekda Propinsi Riau Definitif .......... 12 n MoU: Investor Korsel Masuk Rohil .. 13 n Upah Pungut: Terus Mengalir Sampai Jauh ........... 13 n Advertorial ........................... 14 n Neraca .................................... 14 n Album Auditor-Rohil ....................... 15

rep

ro

Peringkat Kinerja Instansi Pemerintah

M

enteri Negara Pen dayagunaanAparatur Negara Taufiq Effen di menyerahkan penghargaan kepada sepuluh instansi pemerintah pusat yang dinilai terbaik dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja In-

E-mail : hardydjamal@gmail.com

lklik www.auditor-rohil.com

stansi Pemerintah (SAKIP), dari 74 instansi pusat. Peringkat tertas Departemen Pendidikan untuk pusat dan Propinsi Jawa Tengah untuk daerah. Bagaimana peringkat kinerja 25 pemerintah daerah lainnya dapat dibaca lebih lanjut pada halaman 12.

2 TERAS AUDITORIAL

auditor-rohil.net

Surat Bupati :

Penasihat

LAKIP, Komitmen untuk Transparansi

Bupati Rokan Hilir Wakil Bupati Rokan Hilir Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir Penanggung jawab/ Pemimpin Redaksi Hardy Djamaluddin Pelaksana Harian/ Redaktur Pelaksana Sarman Syahroni

P

uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang selalu memberkahi rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Awal tahun ini Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008 telah selesai disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dan telah disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri PAN untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor.

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B.3302/M.PAN/ 12/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal penyampaian LAKIP tahun 2008 dan PENJA tahun 2009.

......

Pengarah

Sidang Redaksi

Sebagai dokumen resmi, LAKIP disusun oleh sebuah Tim yang dikoordinasikan Iwan Somantri, Hari Darma, Inspektorat Rokan Hilir sesuai dengan Augus Setya, Irwandi, ketentuan yang terkandung dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Sarman Syahroni, Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal Hendri Yunis 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Operator Online Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP 2008 Zulkifli, Masri, Alfami merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir beserta seluruh organisasi Divisi Produksi perangkat daerah untuk menginformasikan Nasori Habib, Syarifah, Dori pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2008, sebagai komitDesain/Tata Letak men kami untuk menciptakan transparansi Yendrizal yang merupakan salah satu pilar terwujudnya Diterbitkan oleh Inspektorat Kab. tata pemerintahan yang baik.

Berbagai program pembangunan telah Rokan Hilir bekerja sama dengan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Riau Pos.Net Rokan Hilir dengan dukungan dari DPRD Rokan Hilir, kalangan dunia usaha baik swasta Alamat Redaksi: maupun pemerintah, akademisi, lembaga Jl. Perniagaan 80, swadaya masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat serta partisiBagansiapiapi, Rokan Hilir pasi segenap lapisan masyarakat khususnya website: www.auditor-rohil.com masyarakat Rokan Hilir. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tentu perlu e-mail: hardy.djamal@gmail.com untuk mengevaluasi berbagai program yang Dicetak oleh: CV Berkat telah dilaksanakan sehingga dapat mengetahui sejauh mana kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.

Redaksi menerima sumbangan tulisan, Bagi Pemda Rohil, LAKIP dapat digunakan foto atau naskah lainya untuk di muat. sebagai media untuk melakukan evaluasi atas Naskah yang masuk dan dimuat akan pencapaian kinerja dan selanjutnya digunakan diberikan imbalan. sebagai umpan balik (feed back) untuk menHardy Djamaluddin

klik www.auditor-rohil.com

ingkatkan kinerja di masa datang. Selain itu, LAKIP dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders selaku pihak yang memberikan amanah atau mendelegasikan wewenangnya. Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib, dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa kinerja akuntabilitas Pemda Rohil belumlah sempurna sebagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan.

Namun, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam tahun 2008.

Kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hilir, termasuk Perwakilan BPKP Propinsi Riau, yang membantu penyusunan LAKIP dan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya sesuai MOU yang telah disepakati, kami ucapan terima kasih.

Semoga Allah S.W.T tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk dapat berkarya lebih baik lagi sehinggaVisi Kabupaten Rokan Hilir dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. n H. ANNAS MAAMUN

3

2Auditorial TERAS AUDITORIAL

Unjuk Kinerja Akuntabilitas dan Kiprah Auditor Internal “Create a Cadence of Accountability: Great leader regularly and frequenly account to each other for their commitments.

Steven R. Covey Siapa tak kenal Steven R. Covey? Itulah disiplin ke-4 yang dikemukakan pakar manajemen, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, dalam The 4 Disciplins of Execution, The Secret to Getting Done, On Time,With Excellece (2007). “Untuk itu, ciptakan sejatinya akuntabilitas (create a cadence of accountability). Pemimpin yang sukses secara tertib dan berkala membuat pertanggunggugatan komitmen yang telah dibuatnya,” ujarnya, dalam CD-rom yang berdurasi sekitar 60 menit itu.

Pertanggunggugatan atau akuntabilitas adalah disiplin atau roadmap ke-empat yang ditawarkan Covey bagi para pemimpin atau eksekutif dalam kondisi dunia yang sedang berubah cepat. Disiplin pertama, katanya, fokus pada tujuan akhir (focus on the wildly important); kedua, membuat aksi terukur (aktivitas prioritas) untuk mencapai tujuan akhir (act on the lead measure); dan ketiga, buat catatan keberhasilan (keep a compelling scoreboard).

Akuntabilitas itu kewajiban untuk mempertanggung gugat (obligation to answer) apa saja yang telah dicapai, termasuk pertanggungjawaban (responsibility) untuk menentukan tindakan (obligation to act) apa yang akan dilakukan.

Bagi Muslim sejati, akuntabilitas utama hanyalah pada Allah SWT, sebagai pencipta alam semesta, dan untuk kebahagiaan hidup dan kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual.Akuntabilitas adalah wujud pertanggungjawaban amanah. Ada hadist”…Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.

Akuntabilitas amanah itulah landasan para pemimpin Islam. “The feeling of accountability in the Hereafter has played a great role in the success of Muslim leaders throughtout history,” tulis Dr. Naceur Jabnoun dalam “Islam and Management” (2008:167). Prinsip akuntabilitas inilah karakteristik utama kekhalifahan Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz, khalifah Muslim ke-5 yang jujur. Sedangkan, Umar bin Khattab, khalifah ke2, sudah mengajak umat Islam untuk melakukan kendali-diri (self-control).

Hal semacam itu tentu saja tidak nampak pada laporan keuangan ataupun laporan akuntabilitas kinerja yang wajib dibuat dan dilaporkan pejabat publik. Bottom line laporan keuan-

gan dan laporan kinerja itu jelas memberi prioritas utama pertanggunggugatan kepada pemangku mandat (stakeholders), pemilik modal atau investor. Sementara, hubungannya dengan stakeholders, alam danTuhan dianggap sebagai biaya. Dan akuntabilitas yang dipentingkan bukan kepada Allah SWT, tetapi utamanya kepada stakeholders, pemilik modal atau investor.

Secara akademis, kebutuhan good governance (GG) – public dan corporate— timbul berkaitan dengan teori agensi (agency theory), yaitu untuk menghindari konflik antara prinsipal dan agennya. Berdasarkan teori ini, tata kelola pemerintahan itu merupakan sistem pengendalian dan pengaturan organisasi (pemerintah atau korporat) yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan.

Tujuannya, untuk mendorong terciptanya tata kepemerintahan atau pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan dan perundang-undangan.

Sejak era reformasi hingga sekarang, terdapat hanya sedikit pemerintah (daerah) yang mendapat kinerja memuaskan atau banyak perusahaan yang umurnya puluhan tahun bahkan ratusan tahun dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Karyawan atau pegawainya pun bangga karenanya, pelaksanaan GG dan etika bisnis menjadi salah satu sustainable competitive advantage.

Namun, sebaliknya terdapat banyak instansi pemerintah/lembaga publik yang berkineja buruk atau perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut, atau sekadar ‘mati nggak, hidup pun ogah’— karena penerapan GG dan etika bisnis yang tidak konsisten. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya komitmen, kepemimpinan dan tidak dipakainya instrumen di dalam penerapan etika. Bad governance (BG) atau perbuatan koklik www.auditor-rohil.com

Oleh Hardy Djamaluddin (hardy-djamaluddin.blogspot.com; email: haridinata@yahoo.com)

rupsi kerapkali dirumuskan sebagai penggunaan kekuasaan (power) tanpa akuntabiltas atau dirumuskan: C=P-A=BG. Mantan Wakil Ketua KPK, Dr. Sjahruddin Rasul, mengutip Milan Kundera (Laughter and Forgetting) pernah mengingatkan bahwa perjuangan hidup manusia sesungguhnya adalah pertarungan antara ingat dan lupa. “Berkenan dengan lupa pula, terutama pada janji pertama manusia (primordial covent) sebagaimana ’dipastikan’ dalam QS Al-A’raf (7): 172 ,” ujar tokoh yang konsisten mengembangkan konsep akuntabilitas kinerja. Menurutnya, bangsa Indonesia memiliki landasan yang kuat tentang konsep akuntabilitas. “Karena itu sudah sepatutnya apabila akuntabilitas dapat dibangun dan diimplementasikan di negeri ini.”

Berkaitan dengan GG, setidaknya ada lima kaidah. Di samping transparansi; responsibilitas, independensi; dan kesetaraan dan kewajaran, ada aspek akuntabilitas atau pertanggunggugatan yang sangat relevan dengan tema yang dibahas dalam edisi cetak kali ini. Akuntabilitas pada dasarnya ditujukan untuk mengukur penerapan sistem internal checks and balances yang antara lain mencakup juga praktik audit yang sehat. Akuntabilitas juga dapat dicapai melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kewenangan antara pihakpihak yang terkait dengan suatu lembaga.

Nah, pengambilan keputusan yang tidak akuntabel tentu saja berdampak pada unjuk kinerja yang tidak memuaskan. Inilah dampak pola perilaku manajemen yang disfungsional, yang menghambat pencapaian strategi ke-

4

2Auditorial TERAS AUDITORIAL

suksesan kepemimpinan pada tahun-tahun pertama. Menurut Peter H. Daly dkk., dalam buku The Fist 90 Days in Government,Critical Success Strategies for New Public Managers at All Levels; (2006), dalam situasi demikian, diagnosa portfolio StaRS (Start-up,Turnaround, Realignment, Sustaining success) dapat membantu, antara lain perlunya penyesuaian strategi unjuk kinerja antara manajemen menengah dan manajemen senior. *** Dalam konteks ini, di mana posisi dan kiprah auditor internal? Inilah agaknya problematika aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), sebagai auditor internal pemerintah, di negara kita: eksistensi dan visi serta strategi yang tidak jelas. Lihatlah keruwetan dalam tubuh APIP di negeri tercinta ini boleh jadi pangkal dari mispersepsi eksistensi dan peranan auditor internal itu.

Masalah pengawasan internal yang menumpuk bak sebuah sketsa persoalan nasional dari setumpuk masalah yang belum terpecahkan.

Ketidakfokusan visi dan kevakuman koordinasi pengawasan internal dalam kerangka sistem pengawasan nasional, misalnya, menimbulkan perbagai persoalan baik teknis maupun nonteknis yang berakibat inefektivitas hasil audit.

Berbagai wacana mengenai sistem dan organisasi pengawasan internal nasional sampai saat ini terus berkembang. Kantor Menpan konon tengah menyiapkan konsep solusi permasalahan APIP, tapi tampaknya belum masuk agenda legislatif. KPK pun sudah mengusulkan proposal alternatif, tapi belum jelas ujungnya. Ada memang upaya untuk mengatasi pelbagai persoalan aktual pengawasan internal, namun persoalan mendasar pengawasan internal sendiri belum ada solusi alternatifnya.

Dalam hal kelembagaan, agar APIP tidak berada pada posisi off-side terlalu lama, sudah saatlah ketika momentum suksesi kepemimpiman nasional tahun 2009 kiranya segera dilakukan penyegaran atau reaktualisasi visi auditor internal menjadi agen perubahan, penjamin mutu (quality assurer). Kendati menjadi “the internal au-

ditor of tomorrow” seperti itu —yang memerlukan para auditor yang memiliki new dimensions dan new comptencies— memang tidaklah mudah.

Tapi saya yakin bisa. Semangatnya toh ada.

Syaratnya, segera pacu pergeseran mindset atau paradigma (paradigm swift) dari auditor menjadi konsultan atau advisor. Gesa pergeseran mindset insan auditor internal dalam APIP menjadi penjamin mutu (quality assurer); tidak hanya fokus pada pengendalian internal (internal control) dan sistem tata kelola kepemerintahan (governance system), tetapi juga manajemen risiko (risk management).

Sebagai advisor, auditor seyogyanya lebih berperan sebagai katalis (catalyst). Auditor internal adalah katalisator pembaharuan manajemen. Sebuah visi, yang visionary, smart. Namun, cilakanya, sebagai katalis, seperti enzim dalam sebuah proses persenyawaan (fermentasi), dia tidak berubah! Dia cenderung tidak berlajar dari perubahan itu; akhirnya pupus, tak ada ada arti dan perannya. Untuk meraih sukses besar, disamping “intervensi” Sang Khalik tentu saja, sangat dibutuhkan proses pembelajaran (learning) yang well-planned dan tanpa henti alias kontinyu.

Sayangnya, auditor sudah dicap miring sejak dulu. Hampir sepuluh tahun lalu, Janet L Colbert, dalam majalah Internal Auditor, 1 Desember 1999, sudah menulis pernyataan bahwa kata “auditor” kerapkali dikonotasikan negatif. Dia lebih suka memilih kata “advisor” yang berkonotasi positif. Bagi negeri kita, hal ini tampaknya tidak sesederhana itu; pernyataan inilah yang berimplikasi relatif kompleks di ranah pengawasan internal dan kaitannya dengan unjuk kinerja akuntabilitas organisasi.

Idealnya, auditor internal sejatinya adalah katalis plus, agen pembaharuan, agent of change.

Untuk menjadi katalis yang efektif di birokrasi pemerintahan dan organisasi bisnis, auditor internal mau tidak mau mesti menjadi model panutan, the best practices. Sebuah tantangan yang tidak ringan dalam kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah cepat dan lingkungan internal yang belum kondusif, hingga sekarang.

Singkatnya, sudah saatnya lahir APIP nasion-

al —sebagai auditor internal pemerintah dan idealnya setingkat menteri (seperti Negeri Cina) dalam manajemen pemerintahan nanti — mampu bersanding sejajar dan harmonis dengan BPK RI, sebagai auditor eksternal yang melakukan atestasi akuntabilitas keuangan negara.Tanggalkan (unlearning) wacana, tindakan atau perilaku eksklusivitas pengawasan yang tidak kondusif.

Kita mendambakan kehadiran dan kiprah sosok the internal auditor of tomorrow.Yang tidak sekedar berperan oversight (auditor, pengawas, inspektur) dan insight (konsultan, fasilitator), tetapi juga berperan foresight (quality assurer)!...

Kompetensi Baru (New Competencies) Internal Auditor n n n n n n n n n n

More specialization Complex systems and processes Financial accounting knowledge SOX leadership and support Increasing accounting complexity Greater reliance on others beyond the “4 walls” Leadership skills Getting things done (decision making) Clear communications to all levels Larger resource pools (inside or outside of organization) to manage

The Internal auditor of Tomorrow…

Skill Set Business Process Internal Controls Accounting Systems Analytical Presentation Skills Unstructured Problemsolving n Risk Orientation n n n n n n n

Proficiency High High Medium Medium High High High High

Sumber: Urton Anderson, CIA, CCSA, CGAP,CFSA, CCEP; ClarkW. Thompson Professor in Accounting Education;The University of Texas at Austin

Dimensi Baru (New Dimensions) of Internal Auditor Past Focus Hard control Control evaluation Control Risk Persuasion Transaction

Additional Focus Soft control Self-assesment Risk Context Negosiation Process

Past Focus Risk threats Past Review Detective Audit knowledge Control activities

Additional Focus Risk opportunity Future Preview Preventive Business knowledge Managemt activities

Past Focus Operational audit Auditor Imposition Independence Catalyst Conciousness

Additional Focus Strategy audit Consultant Invitation Value Change fasilitator Conciousness

Sumber: K.H. Spencer Pickett, The Essential Handbook of Internal Auditor, 2006/2007)

klik www.auditor-rohil.com

5 Auditor Headline

Unjuk Kinerja Tahun 2008 Aktivitas pengawasan dan monitoring implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (GG) selama 2008 berjalan lancar kendati belum maksimal. Berikut ringkasannya.

Inspektorat Rohil telah menuntaskan pelaksanaan kegiatan audit reguler dan audit khusus terhadap satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2008, kecuali Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dispenda dan Bappeda Kabupaten Rokan Hilir yang telah diperiksa oleh Bawasprop/Inspektorat Propinsi Riau dan Perwakilan BPK Propinsi Riau. Beberapa masukan telah disampaikan untuk pelaksanaan kegiatan tahun sedang berjalan dan di masa yang akan datang serta beberapa permasalahan berikut solusi alternatifnya.

Penugasan Inspektorat. Penugasan audit reguler (PKPT dan Non-PKPT) atas SKPD di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir sudah dilaksanakan selama tahun 2008 oleh Bawaskab Rokan Hilir (sampai dengan September 2008) dan Inspektorat Kabupaten Rohil (Oktober- Desember 2008) sesuai dengan PKPT 2008 sebanyak 92 obyek pemeriksaan (termasuk 40 sekolah yang mengelola dana bos) dari 65 target (154%), sedangkan audit khusus sebanyak 24 kasus (80%) dari target 30 kasus.

Pada akhir tahun 2008, reviu internal atas seluruh SKPD sudah dilakukan, tetapi terbatas pada Sistem Pengendalian Intern (SPI), tidak atas laporan keuangan (neraca, catatan atas laporan keuangan) yang pada umumnya belum disusun oleh SKPD tepat pada waktunya. Sedangkan reviu terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2008 saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dan menunggu laporan keuangan tahun 2008 yang dalam proses penyusunan oleh Bagian Keuangan Setda Rohil.

Dari hasil reviu, sistem pengendalian internal (SPI) hampir seluruh SKPD, termasuk 13 kecamatan, masih dijumpai sejumlah kelemahan. Hal ini perlu ditangkal pada tahap dini, agar mempersempit peluang penyimpangan administratif prosedural, atau pun yuridis. Ada beberapa hal pokok yang ditemui dalam penerapan sistem pengendalian intern yang menunjukkan tren kelemahan di level manajemen SKPD Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sehingga perlu pembenahan baik internal maupun eksternal.

Pertama, pentingnya komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang memadai dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kedua, perlunya ditingkatkan komu-

nikasi (koordinasi atau hubungan kerja ) dari dan antar kepala satuan kerja perangkat daerah dengan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rokan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Ketiga, perlunya memaksimalkan ketaatan atas ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan Daerah; Dan keempat, perlunya memaksimalkan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan reviu terhadap SPI dan temuan hasil pemeriksaan di sejumlah SKPD, telah diusulkan kepada pimpinan daerah sejumlah langkahlangkah untuk penyelesaian permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut. Pertama, para pimpinan SKPD dan pemimpin kegiatan sesuai hasil pemeriksaan fisik ke lapangan agar segera menyelesaikan baik administrasi maupun sisa pekerjaan fisik kegiatan tahun 2008 dan kegiatan luncuran/lanjutan sebelumnya di lingkungan masing-masing.

Kedua, para pimpinan SKPD dan pemimpin kegiatan sesuai hasil pemeriksaan agar mengambil langkah-langkah konkret untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) serta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terhutang kepada negara/daerah secara tertib; Ketiga, para pimpinan SKPD, Panitia Lelang/ Pejabat Pengadaan, Pemimpin Kegiatan dan Pemegang Kas/Bendaharawan harus mematuhi secara sungguh-sungguh ketentuan yang berlaku, antara lain UU No. 17 Tahun 2003,UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, Keppres No. 80 Tahun 2003 serta perubahannya dan SK Bupati No. 298/Ekbang/2004 dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan prosedur pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan, mekanisme pembayaran, dan pelaporan keuangan.

Keempat, setiap pimpinan SKPD agar lebih memberdayakan Kepala Bagian Tata Usaha atau Sekretaris Badan dalam pengawasan dan pengendalian internal, antara lain dengan mengaktifkannya sebagai verifikator dan pengendali internal, dan mempersiapkan/memberdayakan tenaga yang ada/kompeten untuk mengelola administrasi keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Daerah.

Kelima, para pimpinan SKPD dan Pemimpin klik www.auditor-rohil.com

Kegiatan agar lebih meningkatkan unsur-unsur sistem pengendalian manajemen, termasuk aspek pengawasan atasan langsung kepada bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan keenam, sisa temuan hasil pemeriksaan baik oleh Bawas/Inspektorat maupun Aparat Pengawasan Fungsional lainnya untuk tahuntahun sebelumnya hendaknya ditindaklanjuti dan diambil langkah secara serius untuk diselesaikan pada kesempatan pertama.

Tindak Lanjut Hasil Audit. Secara ringkas dapat dikatakan, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan reguler sampai posisi 31 Desember 2008 sudah cukup baik, kendati masih terdapat sejumlah SKPD yang belum melaksanakan tindak lanjut.

Sampai akhir Desember 2008, Pemkab Rohil telah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil audit keuangan yang dilakukan baik oleh BPK-RI Perwakilan Medan (untuk laporan keuangan Pemkab Rokan Hilir Tahun Anggaran 2002-2004 maupun tindak lanjut hasil audit laporan keuangan BPK Pekanbaru (periode laporan keuangan tahun anggaran 20052007).

Ada pun rekomendasi untuk temuan audit oleh BPK tahun 2005 s.d 2007 dari 74 rekomendasi dengan nilai Rp 924,44 miliar, yang telah ditindaklanjuti 44 kejadian dengan nilai Rp 818,68 miliar, sedangkan yang belum ditindaklanjuti 30 kejadian dengan nilai Rp 105,75 miliar. Rekomendasi itu tercakup dalam laporan atas sistem pengendalian internal dan audit kepatuhan.

Ada pun nilai rupiah tersebut mencakup antara lain nilai ketidaklengkapan surat/bukti faktur pendukung SPJ, belum dibuatnya pertanggungjawaban SPJ, kelebihan pembayaran dalam perhitungan HPS dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan pajak/hak negara yang harus disetorkan ke kas negara. Jadi, masalah administratif akuntansi dan potensi kerugian negara (yang akan menjadi kerugian negara bila tidak direalisasikan, setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam).

Terhadap temuan audit atas belanja modal pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Kimpraswil tahun anggaran 2007, sebagian besar sudah ditindaklanjuti oleh ketiga SKPD. Sampai akhir Desember 2008, untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sudah tuntas semua.

Namun, dari data terakhir Inspektorat dan sudah disampaikan ke Perwakilan BPK di Pekanbaru berupa action plan penyelesaianTL, memang masih terdapat sisa rekomendasi audit yang masih dalam penyelesaian dan pengesahan oleh Perwakilan BPK RI di Pekanbaru,

6

2Auditorial Auditor Headline

khususnya Dinas Kimpraswil dengan rincian tuntas sebanyak 16 rekomendasi sebesar Rp.12.437.534.050,14, yang berpotensi menjadi kerugian negara apabila sisa pekerjaan fisik ataupun kelebihan pembayaran/denda tidak disetorkan ke kas negara dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Ada pun, temuan pemeriksaan (TP) oleh BPKP Riau, khususnya dana DAK telah seluruhnya ditindaklanjuti. Untuk Bawas/Inspektorat Propinsi Riau masih terdapat sisa 2 (dua) rekomendasi yang dalam proses penyelesaian senilai Rp6.161.071.000,-.

Ada pun untuk TP yang dilakukan Bawas/Inspektorat Rohil, masih terdapat tunggakan TPB yang cukup besar; 342 senilai Rp 3,973 miliar untuk pemeriksaan reguler dan 48 senilai Rp4,812 miliar untuk pemeriksaan khusus. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel.

Monev Governance. Sejak ditandatanganinya MOU antara Gubernur Riau, Ketua DPRD dan Bupati/Walikota se Riau Juli 2004 perihal Pembangunan Island of Integrity melalui Penerapan GG dan terbitnya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi hingga saat ini, dari laboran Itda Rohil, selaku SekretariatTim Monitoring dan Evaluasi (Monev) GG, implementasi GG di Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan sudah mencapai sejumlah kemajuan berarti kendati masih perlu dimaksimalkan kinerjanya.

Sejumlah kemajuan sudah dapat dicapai sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Tindak (Action Plan) yang secara berkala disesuaikan dan dilaporkan kepada Presiden RI melalui Menteri PAN, termasuk pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) pada tahun 2007, pembentukan kawasan bebas korupsi/warung jujur di beberapa sekolah, desiminasi konsep Island of Integrity dan Inspres 5/ 2004 kepada para pejabat, kepala sekolah, relajar dan kelompok masyarakat.

Namun, sejumlah indikator kinerja utama masih menunjukkan tren masih rendah. Pertama, masih terdapat pimpinan SKPD/aparatur pelaksana yang kurang sungguh-sungguh, kurang memahami dan kurang komitmen untuk mengikuti secara serius seluruh butir-butir action plan penerapan good governance sesuai dengan MOU dan Inpres 5/2004, termasuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Inpres 7/1999 dan prosedur kegiatan/ program sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama Keppres No. 80 Tahun 2003 dan peraturan perubahannya.

Kedua, dalam pengelolaan keuangan daerah (PKD), belum terbangun sistem penganggaran

yang terintegrasi dengan akuntansi dan pelaporan keuangan, terbatasnya kuantitas dan kapasitas tenaga keuangan yang memiliki basis akuntansi yang memadai, dan belum adanya payung hukum atau peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan daerah serta petunjuk teknis administrasi keuangan daerah (TUK) bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pengguna Anggaran/SKPD. Ketiga, ada indikasi penyusunan rencana kinerja (Renja), Penetapan Kinerja (Penja) dan LAKIP cenderung menjadi formalitas untuk memenuhi permintaan Kementerian PAN dan kurang dipahami filosofi dan manfaatnya.

Ada kemungkinan pimpinan dan jajaran SKPD kurang memahami makna penting Penja sehingga tidak ada upaya menyempurnakan isinya sesuai dengan DPA yang sudah disahkan atau disesuaikan dengan RAPBD-P. Dan keempat, kepatutahan penyampaikan laporan kekayaan bagi pejabat eselon dua atau LHKPN ke KPK masih rendah, masih di bawah 70%.

Selain tugas audit ketaatan, audit kinerja, evaluasi kinerja, audit khusus dan telaah kasus pengaduan dan monev GG, tugas-tugas lain juga telah dilaksanakan oleh Itda Rohil.

Mulai dari penyusunan, konsultasi dan koordinasi penyusunan program kerja pengawasan, fasilitasi penyusunan LAKIP Kabupaten dan SKPD, pendidikan dan pelatihan serta in-house training SDM aparatur pengawasan, penyempurnaan pedoman pengawasan, penyempurnaan sistem informasi manajemen hasil pengawasan (SIM-HP), dan situs Itda. Dan tentu penugasanpenugasan lain dari pimpinan daerah. Misinya membenahi kinerja pengawasan internal dan penerapan GG di Rokan Hilar.

Langkah-langkah dan Rekomendasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai auditor internal Pemda, Inspektorat Rohil telah mengambil beberapa langkah preventif, represif dan proaktif.

Pertama, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua hasil pemeriksaan aparat pengawasan, termasuk BPK, antara lain dengan menyampaikan surat penegasan (yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir atauWakil Bupati Rokan Hilir) lebih dari dua kali.

Kedua, mengusulkan pembentukan/penyemprnaan Tim Monev Inspres 5/2004 dan Implementรกis GG; Ketiga, melaksanakan gelar pengawasan dan GG sekaligus rapat pemutakhiran dan evaluasi data tindak lanjut sekali dalam satu tahun; melakukan pengecekan ulang ke lapangan bersama instansi terkait (Staf Dinas PU Propinsi Riau dan Dinas Kimpraswil Rohil) atas temuan audit yang rekomendasinya masih belum dapat ditindaklanjuti. klik www.auditor-rohil.com

Keempat, menyampaikan dan melakukan tatap muka/pembahasan secara berkala dengan tim Perwakilan BPK Propinsi Riau yang menangani data tindak lanjut.

Kelima, mengusulkan dan menyiapkan draf Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Mekanisme Penyelesaian Tindak Lanjut.

Keenam, menyampaikan secara berkala rencana tindakan (action plan) penyelesaian sisa tindak lanjut kepada Perwakilan BPK RI Pekanbaru.

Dan ketujuh, mengusulkan dan menyiapkan draf Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Tim Penanganan Kerugian Negara (TPKN) untuk menyelesaikan kasus-kasus kerugaian negara/ daerah yang disebabkan bendaharawan dan pegawai bukan bendahrawan.

Kepada pimpinan daerah telah direkomendasikan untuk menginstruksikan seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan beberapa hal.

Pertama, melaksanakan seluruh proses kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama Keppres No. 80 Tahun 2003 serta SK perubahannya serta mempersiapkan dan mengantisipasi penerapan peraturan/ketentuan baru a.l. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pengganti PP No. 105 Tahun 2000) dan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (pengganti PP No. 20 Tahun 2001).

Kedua, melaksanakan pengendalian internal dan pengawasan melekat di lingkungan SKPD masing-masing serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, melaksanakan Sistem AKIP, antara lain dengan menyempurnakan/menyusun Renstra, Rencana/Kinerja Tahunan, LAKIP, dan Penetapan Kinerja (Penja). Keempat, melaksanakan prinsip-rinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Dan kelima, segera menindaklanjuti sisa temuan pemeriksaan yang belum diselesaikan (TPB) serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menggenjot kinerja pengawasan dan GG memang tidak mudah. Tidak saja butuh komitmen dan keseriusan seluruh pemangku mandat (stakeholders), tetapi juga sangat penting strategi dan program terpadu, dukungan kapasitas dan kompetensi para pejabat dan jajaran aparatur untuk lebih menyempurnakan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Ke depan, diharapkan kinerja dan sistem pengendalian internal dapat diperkuat sehingga terbangun good governance di Kabupaten Rokan Hilir sekaligus meningkatnya kualitas dan efektivitas hasil pengawasan internal. n

7 Auditor Headline Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 31 Desember 2008 Unit Pemeriksa : Perwakilan BPK RI Propinsi Riau No 1.

2.

3.

4.

Tahun Audit Tahun 2005 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2006 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 (LK) - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 (BM) - Kejadian - Rp (1000)

Jumlah

Rekomendasi (%)

Jumlah

TS (%)

Jumlah

TPB (%)

20 179.761.548

100 100

15 172.877.929

80,00 96,17

5 6.883.619

20,00 3,83

43 536.750.619

100 100

31 417.716.978

72,09 77,82

12 119.033.640

27,91 22,18

52 186.205.168

100 100

26 64.345.385

50,00 34,56

26 121.859.783

50,00 65,43

57 21.727.698

100 100

31 253.726

54,38 1,17

26 21.473.972

45,62 98,83

Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 30 April 2009 (versi Itda Rohil) Unit Pemeriksa : Perwakilan BPK RI di Pekanbaru No 1.

2.

3.

4.

Tahun Audit Tahun 2005 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2006 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 (LK) - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 (BM) - Kejadian - Rp (1000)

Jumlah

Rekomendasi (%)

Jumlah

TS (%)

Jumlah

TPB (%)

20 179.761.548

100 100

15 172.877.929

80,00 96,17

5 6.883.619

20,00 3,83

43 536.750.619

100 100

31 417.716.978

72,09 77,82

12 119.033.640

27,91 22,18

52 186.205.168

100 100

26 64.345.385

50,00 34,56

26 121.859.783

50,00 65,43

57 21.727.698

100 100

31 774.882

54,38 3,57

26 20.952.816

45,62 96,43

Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 31 Desember 2008 Unit Pemeriksa : Bawasprop Riau.

No 1.

3.

Tahun Audit Tahun 2005 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 - Kejadian - Rp (1000) Total: - Kejadian - Rp (1000)

Jumlah

Rekomendasi (%)

Jumlah

TL (%)

Jumlah

TPB (%)

22 9.509

100 100

21 9.509

95,45 100

1 0

4,55 0

46 66.913.267

100 100

45 60.752.196

97,83 90,79

1 6.161.071

2,17 9,21

68 66.930.596

100 100

66 60.761.705

97,06 90,79

2 6.161.071

2,94 9,21

Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 31 Desember 2008 Unit Pemeriksa : Inspektorat Kab. Rokan Hilir No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tahun Audit Tahun 2003 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2004 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2005 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2006 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2007 - Kejadian - Rp (1000) Tahun 2008 - Kejadian - Rp (1000) Total: - Kejadian - Rp (1000)

Jumlah

Rekomendasi (%)

Jumlah

TS (%)

Jumlah

(%)

260 3.340.038

100 100

226 2.982.123

86,92 89,28

34 357.915

13,08 10,72

51 58.733.691

100 100

487 8.206.012

94,56 93,95

28 527.679

5,44 6,05

399 10.080.429

100 100

253 1.787.479

63,40 17,73

146 8.292.949

36,60 82,27

282 6.279.780

100 100

116 1.016.092

41,13 16,18

166 5.011.454

58,87 83,82

81 3.425.115

100 100

10 3.537

12,34 0,10

71 3.421.578

87,66 99,90

103 71.747

100 100

0 0

0 0

103 71.747

0 0

1640 31.930.800

100 100

1092 13.995.243

66,58 43,82

548 17.935.557

33,42 56,18

klik www.auditor-rohil.com

TPB

8 Auditor Headline

Peringkat Kinerja Instansi Pemerintah Menpan Taufik Effendi (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Sekjen Depdiknas (kanan), yang meraih peringkat pertama SAKIP Tahun 2007.

n Herry Yana Sutisna:

Komitmen Pimpinan, Kunci Sukses SAKIP Komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean government di lingkungan kerjanya merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Menpan Taufik Effendi menyerahkan penghargaan kepada Sekjen Depertemen Pendidikan.

Menteri Negara PendayagunaanAparatur NegaraTaufiq Effendi menyerahkan penghargaan kepada sepuluh instansi pemerintah pusat yang dinilai terbaik dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dari 74 instansi pusat. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan penyerahan penghargaan implementasi SAKIP kepada instansi pemerintah awal tahun 2009.

Desember 2008. Kesepuluh instansi pusat dimaksud adalah Depdiknas yang berada di urutan pertama, disusul oleh KPK, BPKP, Depkes, Depbudpar, Departemen PU, Depkeu, BPPT, Setneg, dan Setkab. Ada pun untuk pemerintah daerah, dari 25 propinsi yang menyerah LAKIP Tahun 2007 hingga Agustus 2008, urutan sepuluh besar adalah sebagai berikut: Sementara Propinsi Riau yang beberapa tahun terakhir telah menyampaikan LAKIP tepat waktu, dari evaluasi itu masih berada di urutan ke-24.

Menpan menekankan, apresiasi ini diharapkan bisa lebih memotivasi pelaksanaan manajemen pemerintah berbasis kinerja, sehingga program dan kegiatan seluruh instansi dapat terukur secara benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat. ”Sebagai pemegang amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita harus lebih fokus pada pelayanan, pemberian manfaat atau out come bagi masyarakat, dan perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan,” ujarTaufiq Effendi.

Selain itu, lajutnya, harus mengedepankan sasaran-sasaran strategis yang layak menjadi prioritas dan hasil yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan investasi dan fiskal, pengurangan angka kemiskinan, serta penurunan angka pengangguran.

Melalui implementasi sistem AKIP ini, seharusnya bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (in-

put oriented) menjadi orientasi pada hasil (result orientetd). ”Evaluasi akuntabilitas kinerja ini juga dimaksudkan untuk mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah,” tambahnya.

Dikatakan juga bahwa pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis kinerja ini merupakan upaya yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dilakukan secara bertahap.

Kepada seluruh instansi pemerintah, Menpan juga menekankan agar segera menyusun dan melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungannya, sesuai pedoman umum reformasi birokrasi. ”Bagi Departemen, Kementerian atau Lembaga yang sudah siap, dapat segera menyampaikan dan melaporkan kepada Tim Kerja Reformasi Birokrasi,” tambah Menteri Taufiq Effendi.

Dalam kesempatan itu, Deputi Menpan bidang Akuntabilitas, HerriYana Sutisna mengatakan, materi evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.

Dari kelima komponen tersebut, perencanaan kinerja yang meliputi dokumen Renstra, Rencana KerjaTahunan, dan Penetapan Kinerja, mendapat bobot paling besar, yakni 35%. Selanjutnya, pengukuran kinerja (indikator kinerja, pengukuran kinerja) 20%; pelaporan kinerja (pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, pemanfaatan informasi kinerja) 15%; evaluasi kinerja (pelaksanaan evaluasi, pemanfaatan evaluasi) 10%; dan pencapaian kinerja (capaian output, capaian outcome ) 20%.

Menurut Herri, dari evaluasi yang dilaksanakan terhadap 74 instansi pemerintah pusat pada bulan Oktober hingga November 2008, nilai tertinggi adalah 75,35, dan terendah 16,41, dengan nilai rata-rata 42,71. Riau masuk dalam peringkat 24 dari 25 daerah yang dievaluasi. n klik www.auditor-rohil.com

Demikian dikatakan Deputi Menpan Bidang Akuntabilitas, HerriYana Sutisna dalam percakapan dengan wartawan, usai acara penyerahan penghargaan 10 besar Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pusat di Jakarta, Selasa (24/2). ”Karena itu wajar kalau Depdiknas menduduki peringkat pertama pada tahun ini, karena sangat didukung oleh Pak Bambang Sudibyo sebagai Mendiknas,” ujarnya.

Hal itu diakui oleh Sekjen Depdiknas, Dodi Nandika, yang mengatakan bahwa pihaknya melakukan pembenahan sistem akuntabilitas kinerja instansinya selama 4 tahun. ”Ini merupakan buah dari hasil kerja keras kami beserta jajaran Depdiknas, dan diharapkan ke depan bisa meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja kami,” ujarnya. Dodi Nandika juga berharap, prestasi ini bisa menjadi modal untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, Kementerian Negara PAN menetapkan dan memberikan penghargaan kepada 10 instansi pemerintah pusat sebagai the best ten dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2008.

Kelima komponen itu meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Perencanaan kinerja yang meliputi do-

2Auditorial

9

Auditor Headline kumen renstra, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja, mendapat bobot paling besar, yakni 35.

Sedangkan komponen kedua, yakni pengukuran kinerja diberi bobot 20, dengan indikator kinerja dan pengukuran kinerja.

Sedangkan pelaporan kinerja, yang meliputi pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja diberi skor 15. Untuk evaluasi kinerja yang terdiri dari pelaksanaan evaluasi dan pemanfaatan evaluasi diberikan skor 10, dan capaian kinerja yang terdiri dari capaian output dan capaian outcome, skornya 20. ”Nilai tersebut merupakan cerminan tingkat akuntabilitas instansi terhadap kinerja yang telah dicapainya,” ujar Deputi Menpan Bidang Akuntabilitas, HerriYana Sutisna.

Ditambahkan, dari evaluasi yang dilaksanakan terhadap 74 instansi pemerintah pusat pada bulan Oktober hingga November 2008, nilai tertinggi adalah 75,35, dan terendah 16,41, dengan nilai rata-rata 42,71.

Menurut Herri Yana Sutisna, nilai itu merupakan akumulasi dari kelima komponen yang dinilai tersebut. ”Bisa saja perencanaan kinerjanya yang bagus, tetapi komponen lainnya kurang,’

ujarnya.

Dikatakan juga bahwa metode yang dipergunakan dalam evaluasi adalah revieu dengan menggunakan teknik criteria referenced test, atau menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban berdasarkan kriteria yang tersedia. Selain itu, juga dari SAKIP tahun 2007 yang diserahkan kepada Presiden melalui Menpan. n

Penyerahan LAKIP Kab. Rokan Hilir Tahun 2008 kepada Menteri PAN Taufik Effendi (kanan) oleh Wakil Bupati Rohil H. Suyatno, 18 Maret 2009 di Jakarta.Tampak Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal, MP dan Gubernur Sulawesi Tengggara. Propinsi Riau masih perlu meningkatkan kinerja AKIP kendati dalam beberapa terkahir tergolong cepat dan kompak menyampaikan LAKIP ke Kantor Menpan.

PERINGKAT KINERJA AKIP TAHUN 2008 Instansi Pusat 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22 .

23.

Departemen Pendidikan Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Departemen Kesehatan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Departemen Pekerjaan Umum Departemen Keuangan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sekretariat Negara Sekretarian Kabinet Departemen Perindustrian Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Departemen Perdagangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kementerian Negara Perumahan Rakyat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Luar Negeri Departemen Kehutanan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Departemen Komunikasi dan Informasi

24. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 25. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga 26. Mabes Tentara Nasional Indonesia 27. Departemen Dalam Negeri 28. Lembaga Administrasi Negara 29. Setjen Badan Pemeriksa Keuangan 30. Badan Koordinasi Survei dan Pemetan Nasional 31. Badan Pengawas Obat dan Makanan 32. Departemen Agama 33. Departemen Kelautan dan Perikanan 34. Badan Standardisasi Nasional 35. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 36. Departemen Pertahanan 37. Badan Kepegawaian Negara 38. Setjen Mahkamah Konstitusi 39. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional 40. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 41. Lembaga Sandi Negara 42. Kepolisian Negara Republik Indonesia 43. Departemen Perhubungan 44. Badan Tenaga Nuklir Nasional 45. Badan Pusat Statistik 46. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 47. Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat 48. Kementerian Negara Lingkungan Hidup 49. Kementerian Negara Riset dan Teknologi 50. Arsip Nasional Republik Indonesia

51. KementerianKoordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 52. Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 53. Kementerian Koordinator Perekonomian 54. Otorita Batam 55. Setjen Komnas HAM 56. Departemen Sosial 57. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI 58. Deprtemen Pertanian 59. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara 60. Setjen Komisi Pemilihan Umum 61. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 62. Setjen Dewan Perwakilan Rakyat 63. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 64. Departemen Hukum dan HAM 65. Badan Pertanahan Nasional 66. Perpustakaan Nasional 67. Badan Narkotika Nasional 68. Kejaksaan Agung 69. Badan Intelejen Negara 70. Lembaga Ketahanan Nasional 71. Setjen Dewan Perwakilan Daerah 72. Dewan Ketahanan Nasional 73. Setjen Mahkamah Agung 74. Sekretariat KomisiYudisial Sumber: Kementrian PAN

klik www.auditor-rohil.com

Instansi Daerah 1 JATENG 2 SUMBAR 3 SULUT 4 KALTIM 5 KALSEL 6 KALBAR 7 SULSEL 8 KEPRI 9 JABAR 10 DKI JAKARTA 11 JATIM 12 KALTENG 13 MALUKU 14 GORONTALO 15 SUMSEL 16 NTB 17 BALI 18 NTT 19 SUMUT 20 BANTEN 21 NAD 22 LAMPUNG 23 BENGKULU 24 RIAU 25 SULTENG

10 Auditor News n Pemilu 2009 :

Gubri:

Ketua KPU ke Bagansiapiapi Rencana pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) anggota legislatif 9 April 2009 di Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, karena Indonesia adalah pilar demokrasi di Asia Tenggara. Banyak pihak luar yang akan datang ke Indonesia guna memantau pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

(Pilkada) apakah guberHal itu dikatakan Ketua nur atau bupati jika tidak Komisi Pemilihan Umum berhasil, maka pemerin(KPU) Prof Dr H Abdul tah akan bisa menunjuk Hafiz Anshary AZ, MA, Plt gubernur atau bupatsaat melaksanakan sosialinya, sementara jika isasi Pemilu di BagainsiapiPemilu ini gagal mana api, 3 Maret lalu, di hadapernah ada Plt presiden, pan sekitar 1000 peserta. jika ini terjadi bangsa ini Hadir dalam acara itu Guakan hancur,” kata Gubernur Riau HM Rusli bernur.

Zainal, SE MP, Bupati RoOleh karenanya, agar hil H. Annas Maamun serta sejumlah pejabat dari ‘’Kita tidak punya bangsa dan negara ini Pemprov Riau dan Pemkpilihan lain selain tetap kokoh dan tidak bercerai berai maka pelab Rohil. ‘’Kita tidak punmenyukseskan pelaksanaksanaan Pemilu ini ya pilihan lain selain aan Pemilu 9 April men- harus berjalan dengan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 9 April mendadatang. Negara-negara baik dan masyarakatnya berbondongtang. Negara-negara asing asing melihat bahwa datang bondong menyalurkan melihat bahwa Indonesia Indonesia adalah pilar aspirasi politiknya.‘’Saya adalah pilar demokrasi di Asia Tenggara, Pemilu didemokrasi di Asia Tengga- mengajak seluruh lakukan langsung oleh ra, Pemilu dilakukan masyarakat Riau datang ke TPS 9 April mendarakyat, karenanya semua langsung oleh rakyat, tang,” katanya. tergantung rakyat,” katankarenanya semua terganTapi ternyata suaranya. ya sama, maka yang Yang jelas, tambahnya tung rakyat,” . ditetapkan oleh KPU adlagi apa pun yang terjadi n Prof Dr H Abdul alah berdasarkan usul dalam pelaksanaan Pemilu Hafiz Anshary AZ dari pimpinan parpol mendatang akan menjadi yang bersangkutan yang penilaian dunia, karena bangsa Indonesia tidak punya pilihan lain ditandatangani oleh ketua umum atau ketua selain menyukseskan pelaksanaan Pemilu harian atau sekjen. ‘’Jadi, kita serahkan ke mendatang. ‘’Saya berharap pelaksanaan parpol,” ujarnya.

Ketua KPU juga meminta masyarakat Pemilu di Riau bisa berhasil dengan baik dan tingkat partisipasi pemilihnya tinggi,” katan- tidak terbuai dengan bujuk rayu anggota calon legislatif dengan memberikan sejumya.

Gubri HM Rusli Zainal ketika membuka lah uang. ‘’Kalau dulu ada yang namanya serangan acara mengatakan, masyarakat dan seluruh jajaran pemerintahan di Riau siap menyuk- fajar, namun sekarang sudah berubah menseskan pelaksanaan Pemilu t9 April menda- jadi serangan dhuha, saya berharap tang. Menurut Gubri, menyukseskan pel- masyarakat mewaspadai ini. Sebelum datang aksanaan Pemilu ini sangat penting sekali, ke TPS tentukan pilihan dengan memilih sebab jika Pemilu akan menentukan masa calon terbaik yang bisa membawa perubahan bagi bangsa dan negara ini,” depan bangsa ini. ‘’Kalau dalam pemilihan kepala daerah katanya.(Ripos) klik www.auditor-rohil.com

Siap Dukung Rohil Gencarnya pembangunan di Rohil, Bupati Rohil berharap dukungan dari Gubri, termasuk anggaran (sharing budget).

Dalam sambutan acara ramah tamah Gubenur Riau (Gubri) Rusli Zaenal dengan tokoh masyarakat Kabupaten Roak Hilir (Rohil), awal Maret di Bagansiapi-api Gubri mengucapkan terimakasih atas sambutan yang telah diberikan Pemkab Rohil.

Dalam sambutanya, Gubri juga sangat mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Pemb Rohil. Ia juga menjamin Kabupaten Rohil akan menjadi salah satu Kabupaten yang sanggup bersaing di Provinsi Riau.

“Kita bisa lihat, Rohil sebelum memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis, sangat lambat pembangunanya. Namun, sekarang dalam empat atau lima tahun terahir ini Rohil pembangunanya sangat maju,” jelasnya.

Ia juga bangga dengan Bupati Rohil Annas Maamun yang sering melakukan komunikasi dalam membangun daerahnya,”Saya berterimakasih kepada Bupati yang telah mau dan sering melakukan komunikasi dengan Propinsi Riau,” tambahnya.

Bupati Rohil Annas Maamun menyambut dukungan dari Gubri. Salah satunya ia meminta bantuan APBD Provinsi untuk membangun jalan lintas pesisir Timur yang dinilai sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kita minta sharing budget pembangunanya dengan Propinsi Riau. Jalan pesisir itu untuk akses bagi masyarakat bawah atau masyarakat miskin yang kebanyakan pada daerah-daerah pesisir dan pinggiran Sungai Rokan,” jelas Annas Maamun.

Acara ramah tamah ini dihadiri oleh Kanwil Agama Riau, Muspida Rohil, Sekda Rohil dan Ketua DPRD Rohil serta ratusam tokoh dan masyarakat rokan hilir. (RTC)

11 Auditor News Wagubri:

Seminar:

Cegah Korupsi melalui Agama

W

akil Gubernur Riau (Wagubri) HR Mambang Mit menyebut bahwa pencegahan korupsi paling ideal dilakukan dengan pendekatan spiritual atau agama. Sebab, semua agama mengajarkan bahwa korupsi itu dilarang.

“Memang benar bahwa pencegahan korupsi itu paling ideal dilakukan dengan pendekatan spiritual di samping kita juga harus membenahi sistem yang ada,” kata Wagubri di sela-sela pelatihan pencegahan korupsi yang ditaja DPN Korpri di Kantor Menneg PAN, Jakarta, awal Februari 2009.

Mambang menegaskan bahwa orang yang taat akan agama dan menyadari bahwa dirinya detik per detik selalu diawasi oleh Sang Pencipta, akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. “Namun, anehnya memang, selama ini justru korupsi itu marak di lembaga-lembaga keagamaan. Ini perlu menjadi perhatian kita semua, sebenarnya apa yang salah di balik semua ini,” ucap Mambang.

Mambang juga mengungkapkan bahwa ternyata di negara-negara yang mendasarkan dirinya kepada agama, seperti Arab Saudi atau Republik Islam Iran, praktik korupsi ternyata juga ada. “Kalau demikian, berarti kita juga perlu membangun sistem yang bisa membuat orang tidak bisa berbuat ko-

rupsi,” ucapnya lagi.

Selaku Ketua Umum Korpri Riau, Mambang mengajak segenap anggota Korpri untuk menjauhi praktik korupsi. Apalagi di era sekarang yang menuntut transparansi di berbagai bidang. “Perilaku korupsi sudah tidak bisa ditolerir. Apalagi sekarang sudah ada KPK yang setiap saat bisa saja menangkap orang-orang yang melakukan praktik korupsi. Jadi, jangan coba-coba lagi. Mari kita bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih dan transparan,” himbaunya.

Pada kesempatan itu juga sempat ditandatangani MoU tentang pemberantasan korupsi bersama Forum Tiga Pilar Kemitraan (3-PK). Forum ini merupakan forum bersama dalam pencegahan korupsi yang terdiri dari unsur pemerintah (yang diwakili Menneg PAN), dunia usaha (yang diwakili Ketua Umum KADIN) dan masyarakat (yang diwakili antara lain oleh Masyarakat Transparansi Indonesia). n

MTQ: Riau

Gubri Tinjau Kesiapan Rohil Gubernur Riau M Rusli Zainal menijau kesiapan Kabupaten Rokan Hilir sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi. Secara umum tak ada masalah dengan persiapan MTQ pada Oktober mendatang.

Setelah rehat sejenak di kantor Bupati Rohil, Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, awal Maret melakukan peninjauan ke lokasi arena MTQ yang pelaksanaannya tahun ini rencananya akan dilaksanakan di Rohil. Peninjauan didampingi oleh Bupati Rohil dan sejumlah pejabat Pemkab Rohil dan rombongan dari Pemprov Riau.

Terkait pembangunan arena MTQ, Gubri Rusli Zainal mengatakan bahwa secara garis besar, pembangunan arena MTQ berjalan dengan maksimal.

Pemprov sangat berterima kasih kepada Pemkab Rohil yang sudah menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan MTQ tingkat provinsi yang digelar pada

10 Oktober 2009.

“Kita berterima kasih kepada Pemkab Rohil yang sudah mau menjadi pelaksana MTQ tingkat provinsi. Kita berharap agar usai pelaksanaan MTQ, arena yang sudah dibangun dengan APBD Rohil itu digunakan untuk sarana atau kegiatan lainnya agar tidak mubazir,” kata Gubri.

Sementara itu, Bupati Rohil, Annas Maamun mengatakan bahwa untuk pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Riau nanti, pemkab Rogil sudah menganggarkan dana pembangunan arena MTQ sebesar Rp 10 miliar. Hingga saat ini, pembangunan sudah mencapai 50 persen dan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp5 miliar.

“Pembangunan arena MTQ sudah selesai dengan arena perlombaan MTQ (Astaka). Alokasi anggaran sebesar Rp 10 miliar sepenuhnya dianggarkan dari APBD Rohil tahun 2009,” terangnya.n klik www.auditor-rohil.com

Perbaiki Layanan Tingkatkan IPK Salah satu indikator yang bisa mempengaruhi peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah pelayanan publik yang baik. IPK juga merupakan potret yang diharapkan bisa memotivasi perbaikan di segala bidang.

Demikian dikatakan Deputi Menpan Bidang Pengawasan, Gunawan Hadisusilo dalam Seminar Sosialisasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2008 di Hotel Arya Duta Pekanbaru, 23 Februari 2009. Untuk itu, Gunawan mengajak seluruh daerah, terutama yang IPK-nya rendah, untuk memperbaiki pelayanan publiknya, sehingga IPK bisa terdongkrak.

“Prioritas pelayanan adalah administasi kependudukan, seperti membuat KTP, akte kelahiran, catatan sipil, pelayanan perijinan, dan sebagainya,” ujarnya.Seperti dikemukakan Ketua Transparency International Indonesia (TII), Todung Mulya Lubis, hasil Survei IPK Indonesia 2008 dan Indeks Suap, Pekanbaru mendapat skor IPK 3,55, berada di ranking kelima terburuk.

Ada pun skor terendah ditempati Kupang, dengan skor IPK 2,97 disusulTegal, Manokwari, Kendari, dan Purwokerto. Ditambahkan, IPK yang rendah mengindikasikan bahwa praktek korupsi masih lazim dilakukan, terutama dalam konteks suap untuk mempercepat proses birokrasi, kecurangan di pemerintahan dan konflik kepentingan dalam tender pengadaan barang dan jasa publik.

Kepada pejabat Kota Pekanbaru, Gunawan mengimbau agar hasil survei tersebut dijadikan pemicu dan pemacu dalam meningkatkan pelayanan publiknya, sekaligus menutup peluang praktek-praktek korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, tambahnya, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi hal itu merupakan upaya bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Sementara itu, pengamat ekonomi Riau, Edyanus Herman Halim mengatakan, untuk menghilangkan wilayah abu-abu di daerah, juga perlu dilakukan bersama antara pemerintah pusat maupun daerah. n

Gunawan Hadisusilo

12

2Auditorial Auditorial Khas

n Bupati Rohil:

Rencana Bangun Kota Pantai

Wan Syamsir Yus

Untuk mengembalikan ciri khas Rohil sebagai kota pelabuhan, rencananya Pemkab Rohil akan membangun kota pantai. Pusat pemerintahan pun akan dipindahkan ke sana.

Terinspirasi dengan kemajuan kota Hongkong yang berada di tepi pantai sekaligus mengembalikan ciri khas Rohil sebagai kota pelabuhan, mulaio tahun 2009 ini, Pemkab Rohil menganggarkan dana puluhan miliar rupiah untuk membangun kota pantai. Kantor-kantor utama Pemkab Rohil secara bertahap akan dipindahkan ke kota pantai tersebut.

“Rencana untuk mengembalikan ciri khas Rohil sebagai kota pelabuhan dengan akan dibangunnya kota pantai sebagai pusat kota dan pusat pemerintahan kabupaten Rokan Hilir sudah mendapatkan persetujuan DPRD Rohil. Rencana itu sudah masuk ke anggaran pembangunan daerah (APBD) Rohil tahun 2009 ini,” terang Bupati Rohil, Annas Maamun.

Menurut Annas, pembangunan gedung utama pemerintahan kabupaten Rohil di kota pantai yang dianggarkan dalam APBD Rohil tahun 2009 adalah Kantor Bupati Rohil, Gedung kantor DPRD Rohil , mesjid Raya Rohil dan sejumlah kantor instansi

n Satpol PP:

pemerintah. Seluruh gedung kantor itu letaknya di tepi pantai Suangai Rokan.

Alsananya, gedung kantor Bupati Rohil dan DPRD yang kini terletak di Jl Merdeka, sekitar serengah jam perjalanan dengan mobil (30 km) dari pantai itu, dirasakan tidak sesuai dengan ciri khas Rohil sebagai kota Pelabuhan yang terletak di tepi pantai.

Dia menambahkan, “Pihak swasta pun kini juga sudah banyak yang menyatakan mendukung pembangunan kota pantai tersebut. Di antaranya manajemen Ramayanan dan hotel Grand Zuri sudah menyatakan akan membangun usahanya di kota pantai tersebut,” katanya.

Bukan hanya itu, sambungnya, sedikitnya 36 pintu ruko (rumah toko) juga akan dibangun oleh pengusaha-pengusaha lokal di tepi kota pantai tersebut. Diharapkan ke depan, ciri khas Rohil akan menjadi masyarakat Riau pada umumnya.

(RTC)

HUT Ke-59 di Bagansiapiapi

Perayaan HUT Satpol PP Provinsi Riau ke-59 berlangsung meriah. Setelah peringatan upacara, HUT dimeriahkan dengan pawai keliling Kota Bagansiapi-api.

Perayaan Hari UlangTahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau ke-59 berlangsung meriah. Upacara dihadiri Gubri, Kepala dan staf Satpol PP dari seluruh Kabupaten yang ada di Riau.

Upacara dipimpin langsung oleh Gubri sebagai Inspektur upacara. Dalam sambutanya, Gubri berharap staf Satpol PP yang bertugas dapat berlaku dengan baik dan persuatif dalam menghadapi masyarakat.

“Sebagai Satpol PP memang banyak tantangannya dalam menghadapi permasalahan dengan masyarakat. Jadi, Satpol PP harus siap mental dan

fisik untuk menghadapi itu semua. Namun, jangan lupa tetap berlaku baik sesuai norma kemanusiaan,” ujarnya.

Himbauan ini terkait tugasnya Satpol PP dalam membantu daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah. Ia juga menyampaikan bahwa tugas Satpol PP juga sebagai pelaksana ketertiban masyarakat.

HUT Satpol PP ini diakhiri dengan dimeriahkan pawai oleh drumband dari Rokah Hilir dan dari Rokan Hulu sebagai kabupaten perbatasan.

Pawai ini diikuti oleh TNI, Kepolisian, PNS dan Pramuka dari Rokan Hilir.(RTC)

Gubernur Riau HM Rusli Zainal, SE,MP didampingi Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun beserta unsur muspida kabupaten rokan hilir saat menghadiri HUT Satpol PP ke-59 di Bagansiapiapi.

klik www.auditor-rohil.com

Sekda Propinsi Riau Definitif Akhirnya proses penetapan Setdaprov Riau definitif tuntas sudah. Mendagri telah mengeluarkan SK penunjukkan atas nama Wan SyamsirYus. Setelah melalui proses cukup panjang dan sempat menimbulkan polemik karena dianggap terlalu lama, akhirnya Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan Setdaprov Riau definitif.

SK yang baru diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, 3 Maret 2009, resmi menunjuk Wan Syamsir Yus sebagai Setdaprov Riau. Dengan demikian, Wan tinggal menaikan status dari pelaksana tugas (Plt) menjadi Setdaprov definitif.

Dengan keluarnya SK Mendagri tersebut, berarti Wan Syamsir Yus menyisihkan dua calon lain, yakni Herliyan Saleh yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan MYafiz yang kini menjadi Kepala Dinas Perkebunan Riau.

Wan Syamsir Yus membenarkan bahwa SK pengangkatan dirinya sebagai Setdaprop Riau.

Hanya saja ia belum bersedia banyak berkomentar mengenai masalah itu. “Memang benar SKnya sudah keluar, tetapi saya belum bisa memberi komentar apa-apa,” ujar Wan. Kepala BKD Riau Zaini Ismail membenarkan pihaknya telah menerima SK pengangkatan Wan Syamsir Yus sebagai Setdaprov Riau.

Hanya saja Zaini mengaku tidak ingat nomor SK Mendagri tersebut. “Tadi saya hanya sempat melihat selintas. Belum sempat mencatat nomor SK-nya,” ujar Zaini.

Saat ini Wan Syamsir Yus menjabat sebagai Asisten II Setdaprop Riau. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Bawasprop Riau dan Walikota Dumai. (diolah dari RTC)

13

2Auditorial

Auditorial Khas n MoU :

n Upah Pungut:

Investor Korsel Masuk Rohil

Terus Mengalir Sampai Jauh

Kebutuhan akan energi listrik di Riau masih sangat tinggi. Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang binis menjanjikan, karena itu investor Korea Selatan berminat bangun pembangkit Dana upah pungut bakal terus mengalir ke listrik, termasuk ke Rokan Hilir. kepala daerah. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penataan upah pungut segera selesai pada Maret ini. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mengeluarkan surat edaran (SE) untuk menunda sementara biaya pajak daerah.

Gubernur Riau Rusli Zainal (ke-2 dari kanan) Menanda tangani MOU dengan Investor Korsel.

Secara detail, beluam bisa dipastikan jumlah Swasta Korea Selatan berminat membangun dua buah power plant (pembangkit listrik) berbah- mega watt yang akan dibangun oleh pihak Korea an bakar batubara di Provinsi Riau; masing-mas- di dua tempat di Riau tersebut. Namun untuk lokaing di Pulau Padamaran, Rokan Hilir, dan di Ren- si Pulau Padamaran direncanakan 2 x 250 MW. gat, Indra girihulu. Gubernur Riau HM Rusli Zain- “Ini kan baru nota kesepahaman. Masih akan dial bersama Bupati Rokan Hilir Annas Ma’mun lakukan penjajakan lebih lanjut oleh kedua belah menandatangani nota kesepahaman (MoU) den- pihak,” kata Gubernur.

Menurut Rusli, Riau memang membutuhkan gan Presiden & CEO Korea Midland Power Co. Ltd, Bae Sung Ki, di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, listrik dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri yang terus berawal Maret.

Penandatanganan kerja sama yang dilaksanakan tumbuh. Untuk calon pelanggan rumah tangga dalam acara “Indonesia – Korea CEO Business Di- saja, kata dia, tercatat 80.000 pemohon baru yang alogue” disaksikan langsung pemerintahan kedua harus dipenuhi dengan segera. Ia berharap, setenegara. Dari Indonesia nampak menyaksikan Men- lah MoU ini segera dilakukan dalam bentuk ackom Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dan tion sehingga kebutuhan listrik untuk daerah ini bisa diatasi secara bertahap.

Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu.

Kepala BKPM M. Lutfi, dalam keterangannya Selain penandatangan MoU dengan Riau, pemerintah dan swasta Korea Selatan yang datang kepada wartawan menyebutkan Korsel merupabersama Presidennya, Lee-Myung-bak, itu juga kan negara di posisi keenam dalam peringkat inmenandatangani enam proyek lainnya dengan ren- vestasi di Indonesia. Sejak tahun 1990 sampai Jancana nilai total investasi (termasuk untuk Riau) uari 2009, negeri gingseng itu sudah menginvestasekitar USD 6 miliar. Keenam MoU itu ditanda- sikan dananya sebesar USD4,8 miliar dengan 1.195 tangani antara Korea Energy Management Cor- proyek. Untuk masalah infrastruktur, terutama di poration of Korea dengan Pemerintah DKI Jakar- bidang kelistrikan dan kelautan, kata Lutfi, Korsel ta, Korea Gas Corp dengan PT Pertamina, Korea mempunyai komitmen besar. “Ini sesuatu yang Institute of Industrial Technology of Korea den- perlu kita kembangkan bersama-sama,” katanya.

Menteri Keuangan yang sekaligus Menko gan Departemen Kelautan dan Perikanan, Korea Energy Management Corp dengan Pemerintah Perekonomian, menyebutkan bahwa Korsel meruGorontalo, Korea Export Insurance Corp dengan pakan negara paling setia untuk tetap menjalanPT Asuransi Ekspor Indonesia dan Korea Midland kan bisnisnya di In donesia, meskipun dalam konPower Orient F A Machinary Samsung C &T Corp disi perekonomian dunia sedan g sedang krisis. “Ini patut kita hargai, karena sejak krisis tahun 1997/ dengan Medcopapua Industri Lestari.

Dalam keterangannya kepada pers seusai pen- 1998, Korea tetap bertahan di Indonesia,” kata Sri andatanganan MoU tersebut, Gubernur Riau HM Mulyani.

Setelah penandatanganan MoU ini,Wakil PresRusli Zainal menyebutkan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari rencana pemerintah untuk iden RI HM Jusuf Kalla juga datang ke tempat dimembangun pembangkit listrik 10.000 MW di alog, sekaligus mengadakan jamuan makan siang seluruh Indonesia. Ternyata, kata Gubri, investor bersama Presiden Korsel, Lee Myung-bak dan yang berminat untuk membangun power plant ini rombongan. n di Riau adalah pengusaha dari Korea Selatan. klik www.auditor-rohil.com

Namun, penundaan dalam SE No 973/321/ SJ tertanggal 15 Februari 2009 tersebut tidak berlaku untuk kepala daerah selaku penanggung jawab pajak daerah. “Ada pengecualian dalam surat ini, yakni untuk pelaksana dan penanggung jawab pemungutan pajak daerah,” ujar Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang, awal Maret 2009.

Ia menyatakan, surat ini dikeluarkan untuk mengatur upah pungut pajak daerah. Karena, pengaturan upah pungut hingga saat ini masih menunggu keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru untuk memperbaharui Kepmendagri No 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

“Intinya, surat itu penyempurnaan upah pungut pajak daerah,” katanya. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tersebut, kepala daerah setingkat gubernur hingga bupati/walikota mendapatkan alokasi upah pungut. Besaran nilai yang mereka dapatkan diatur dalam peraturan daerah. “Itu tergantung daerahnya masing-masing,” katanya.

Sementara itu, pihak KPK menyatakan belum mendapatkan salinan surat itu. Seprti diketahui, KPK tengah melakukan supervisi terhadap kebijakan upah pungut, setelah Kepmendagri No 35 Tahun 2002 mengakibatkan pengelolaan pajak daerah tidak efektif. Kepmendagri ini melegalkan aliran pajak kepada pihak-pihak yang tak berkepentingan.

“Saya belum membaca surat itu,” ujar Haryono Umar, Wakil Ketua KPK, kepada pers.

Menurutnya, alokasi upah pungut hanya diberikan kepada pelaksana teknis di daerah. Pengalokasian dana untuk penanggung jawab dirasa tidak perlu. “Itu tidak perlu.Yang penting pelaksananya saja,” ujarnya.

Dia menyatakan, seharusnya aturan menyangkut upah pungut dikonsultasikan dengan Departemen Keuangan (Depkeu).Terutama bila itu peraturan menteri. KPK baru akan menilai aturan tersebut setelah konsultasi dilakukan. “Kalau menurut UU No 34 Tahun 2001, Depdagri harus berkonsultasi dengan Depkeu. Setelah itu, KPK akan memonitor,” ungkapnya. n

14 Advertorial Neraca Belum di edit Per 31 Desember Tahun 2008 dan 2007 Jumlah Uraian

Kenaikan (Penurunan) Jumlah % 736.588.911.729,69 19,64 (37.806.824.789,31) (2,89) (137.806.824.789,31) (10,59) (79.695.373.489,31) (6,45) (55294.000.,00) (100,00) (58.056.157.300,00) (89,03) (100.000.000.000,00) (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.854.792.108,00 14,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.854.792.108,00 14,03 4.854.792.108,00 14,03 769.540.994.411,00 31,96 99.857.061.050,00 117,00 34.074.081.734,00 22,75 77.268.531.550,00 17,70 541.495.784.024,00 41,86 6.570.532.300,00 53,23 10.174.953.735,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tahun 2008 4.486.395.126.449,25 1.268.614.294.679,25 1.163.283.041.739,00 1.156.120.774.012,00 0,00 7.156.266.927,00 100.000.000.00,00 2.995.099.166,25 2.979.282.314,25 15.816.852,00 2.336.153.774,00 39.451.778.398,00 0,00 0,00 39.451.778.696,00 39.451.778.696,00 3.171.437.553.074,00 185.213.500.360,00 183.824.658.882,00 513.824.330.857,00 1.834.942.727.209,00 16.915.070.817,00 440.719.264.865,00 0,00 0,00 891.500.000,00 891.500.000,00

Tahun 2007 3.749.806.214.719,56 1.306.421.119.468,56 1.301.089.866.528,31 1.235.822.148.301,31 55294.000.,00 65.212.424.227,00 0,00 2.995.099.166,25 2.979.282.314,25 15.816.852,00 2.336.153.774,00 34.596.986.588,00 0,00 0,00 34.596.986.588,00 34.596.986.588,00 2.407.8/96.608.663,00 85.256.439.310,00 149.750.577.148,00 436.555.799.307,00 1.263.444.943.227,00 12.344.538.517,00 430.544.311.154,00 0,00 0,00 891.500.000,00 891.500.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(4.486.395.126.449,25) (1.168.614.251.679,25) (1.163.283.041.739,00) (2.995.099.106.,25) 0,00 (2.336.153.774,00) (3.317.780.831.770,00 (39.451.778.696,00 (3.177.437.553.074,00) (100.891.500.000,00) 0,00

(3.749.806.214.719,56) (1.306.421.119.468,56) (1.301.034.572.528,31) (2.995.099.106.,25) (55.294.000,00) (2.336.153.774,00) (2.443.385.095.251,00) (34.596.986.588,00) (2.107.896.608.663,00) (891.500.000,00) 0,00

(736.588.911.729,69) 19,64 137.806.824.789,31 (10,59) 137.751.530.789,31 (10,59) 0,00 (0,00) (55.294.000,00) (0,00) 0,00 (0,00) (874.395.736.519,00) 35,79 (4.854.792.108,00) 14,03 (796.540.944.411,00) 31,96 100.000.000.000,00) 11.217,00 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (4.486.395.126.449,25)

(3.749.866.214.719,56)

(736.588.911.729,69)

1. Aset Aset Lancar Kas Kas di kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Retribusi Piutang Lain-lain Persediaan INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman kpd Perusahaan Daerah Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ASET TETAP Tanah Peralatan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap DANA CADANGAN ASET LAINYA Aset Tak Berwujud 2. KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 3.EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Cadangan Piutang Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Persediaan Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dlm Inves. Jangka Panjang Dinvestasikan dlm Aset Tetap Diinvestasikan dlm Aset Lainnya Ekuitas Dana Cadangan

klik www.auditor-rohil.com

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

19,64

2Auditorial ALBUM

15

Auditor -Rohil

Penyerahan LPH Wajar 9 Tahun dan BOS tahun 2008 oleh Kepala Penyerahan Piala Adipura kepada Bupati Rokan Hilir oleh Wakil Perwakilan BPK Prop. Riau (Dr. Eko Sumbodo) kepada Wabup Bupati sebagai kota kecil terbersih tahun 2009.

H. Suyatno, 20 Maret 2009, di pekanbaru.

Pertemuan dan diskusi AKIP Tim LAKIP Kab. Rohil di Kantor Menpan 18 Maret 2009, Tampak Deputi Bidang Akuntabiliatas Menpan Herry Yana Sutisna.

Ketua KPU Pusat Prof Dr H Abdul Hafiz Anshary AZ, MA didampingi Ketua KPU Propinsi Riau Dr. Raja Syofian Samat (liri) Gubri HM. Rusli Zaenal (tengah), Bupati Rohil H. Annam Maamun (kanan) dan Ketua DPRD Rohil Dedi Humadi (kanan) pada acra sosialisasi pemilu.

Gubri H.M. Rusli Zainal tengah memberi contoh cara penyontrengan saat sosialisasi Pemilu 2009 di Bagansiapiapi, 3 Saat pembukaan sosialisasi Pemilu 2009 di Bagansiapiapi hadir ketua KPU puasat dan ketua KPU Riau, sekitar 1000 peserta.

Maret 2009. klik www.auditor-rohil.com

16 ALBUM Auditor -Rohil

Gubernur Riau HM Rusli Zainal, SE,MP didampingi Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun, foto bersama Kakan Satpol PP se-Propinsi Riau.

Ketua KPU Pusat Prof Dr H Abdul Hafiz Anshary AZ, MA menerima sekapur sirih persembahan budaya Melayu Rokan Hilir Bagansiapiapi 3 Maret 2009.

Suasana Rapat bulanan Inspektorat Kab. Rohil Bagansiapiap 10 Maret 2009

Bupati rohil H. Annam Maamun foto bersama dan kepala Perwakilan BPKP Propinsi Riau Agus Sukiswo didampingi Ketua KPUD Rohil Azhar syakban (Kiri) dan Kepala Inspektorat Hardy, Ak (kanan)

Kabag TU BPKP Propinsi Riau Srd. Zulheri disaksikan oleh Inspektur Inspektorat Hardy, Ak. Pada acara in house trainning di ruang rapat Inspektorat Kab. Rohil, 14 Februari 2009

klik www.auditor-rohil.com