Edisi Cetak
No 7 Triwulan III 2008
auditor-rohil TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL
DAFTAR ISI
AUDIT PRACTICE
n PP No. 60 Tahun 2008:
n Teras Auditorial .......................................... 2 n Surat dari Bupati .................................. 2 n Catatan Auditor .................................... 3 n Auditor Headline ...................................... 4 n Paradigma Baru Pengendalian Pemerintah .................... 4 n Pasal-pasal Penting PP SPIP Bagi Pejabat dan Auditor ...................... 5 n Auditor News ............................................ 7 n Gelar Koordinasi Tindak Lamjut ............ 7 n Masih Rendahnya Respon Auditan ...... 9 n Cegah Sanksi, Siapkan Mekanisme .... 9
Perintah Memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menekan peraturan pemerintah yang mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk memperkuat internal control dan internal audit. Bagimana peran BPKP, BPKP, Itjen Depertemen/Kementerian dan Inspektorat Daerah?
n Dari RAPBD-P Hingga Status Penghulu .................... 10 n LKPD: Rencana Evaluasi Kinerja Pemda .................................. 10 n Auditorial Khas ...................................... 11 n Agenda Strategi Meraih WTP ............ 11 n IAI Riau: Gelar Diskusi dan Rapat Anggota ............................. 13 n Advertorial ............................................. 14 n Laporan Keuangan Pemkab Rohil Tahun 2007 ................. 14 n Album Auditor-Rohil ................................ 15
Agenda Strategi Meraih WTP Secara nasional sampai tahun anggaran 2006, hanya 4% persen entitas yang diaudit BPK meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Bagaimana di Riau? Apa strategi ke depan? Keluarga Besar
Badan Pengawasan Kabupaten Rokan Hilir
Menengucapkan
Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1429 H Minal Aidil Walfaizin Mo hon Maaf Lahir Bat in Mohon Batin
dan
Selamat Hari Ulang Tahun ke-7 Kabupaten Rohil 4 Oktober 2008
E-mail : hardy.djamal@gmail.com
lklik www.auditor-rohil.com
2 TERAS AUDITORIAL
auditor-rohil.net
n Surat dari Bupati:
Penasihat Bupati Rokan Hilir Pengarah Wakil Bupati Rokan Hilir Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir
Selaku pimpinan daerah dan pribadi, saya dan keluarga mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa dan Selamat Merayakan Idul Fotri 1429 H Minal Aidin Walfaidin Mohon Maaf Lahir dan Batin
Penanggung jawab/ Pemimpin Redaksi Hardy Djamaluddin Pelaksana Harian/ Redaktur Pelaksana Sarman Syahroni Sidang Redaksi Hardy Djamaluddin Azwar, Dadang Tarman, Irwandi,Sarman Syahroni, Hendri Yunis
H. Annas Maamun ttd Bupati Rohil
Operator Online Zulkifli, Masri, Romi Divisi Produksi Nasori Habib, Syarifah Desain/Tata Letak Ijal Diterbitkan oleh Bawaskab Rokan Hilir bekerja sama dengan Riau Pos.Net Alamat Redaksi: Jl. Perniagaan 80, Bagansiapiapi, Rokan Hilir website: www. auditor-rohil.com e-mail: hardy.djamal@gmail.com Dicetak oleh: CV Berkat
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Mengucapkan
Selamat Hari Ulang Tahun Yang ke-7 K abupaten Ro kan Hilir Rokan 4 Oktober 2008
Redaksi menerima sumbangan tulisan, foto atau naskah lainya untuk di muat. Naskah yang masuk dan dimuat akan diberikan imbalan.
H. Annas Maamun Bupati
Drs. H. Asrul M. Noor, MSi Sekretaris Daerah
klik www.auditor-rohil.com
H. Suyatno Wakil Bupati
3
2Auditorial TERAS AUDITORIAL
n CATATAN AUDITOR
Ketika “Matahari” Tidak Sendirian Lagi Dengan terbitnya peraturan pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, akhir Agustus 2008 lalu, semakin mempertegas jatidiri aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). BPK RI, sang “matahari”, begitu selalu dikatakan Prof. Dr. Anwar Nasution, dalam pelbagai kesempatan, bersamasama APIP tentunya dapat mengitari “orbit pengawasan” di negeri ini secara sinergis dan harmonis. Setelah melalui proses penggodokan yang memperkuat dan menunjang efektivitas cukup lama, pemerintah akhirnya menerbitkan penyelenggaraan SPIP. Sebagai bagian dari Peraturan Pemerintah RI No, 60 Tahun 2008 kegiatan pengendalian intern, auditor intertentang Sistem Pengendalian Intern Pemerinnal berperan melakukan penilaian indetah (SPIP), tertanggal dan mulai berlaku 28 penden atas pelaksanaan tugas dan fungsi Agustus 2008. Seluruh isi PP ini terdiri dari 61 instansi pemerintah. Posisi dan peran BPKP, pasal dan empat bab. Itjen dan Inspektorat Daerah tampaknya Unsur Sistem Pengendalian Internal (SPI) sudah cukup jelas dalam PP ini. dalam PP ini mengacu pada unsur SPI yang Persoalannya, apakah lingkup pengaturkonon telah dipraktikkan di lingkungan pean pengawasan intern sudah dibenahi sammerintahan di berbagai negara, utamanya AS. pai ke tataran operasional? Misalnya pengMaklum, ditilik dari isi, penjelasan maunpun aturan dan pembinaan kelembagaan, lingklampirannya, PP ini tampaknya diolah – seup tugas, kompetensi SDM, kode etik, stanOleh Hardy Djamaluddin lain dari peraturan-peraturan perundangan dar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat (hardy-djamaluddin.blogspot.com; yang ada—juga dari referensi negara Paman (peer review), dalam praktiknya, tidaklah email: haridinata@yahoo.com) Sam itu. Sebut saja konsep pengendalian inmudah. Agar efektif, tentu perlu persepsi ternal yang diadopsi dari COSO (Committee yang sama mengenai pengaturan dan pemof Sponsoring Organization) Treadway Commision dan Gen- binaan itu, mengenai penyusunan pedoman teknis penyeeral Accounting Office, BPKnya AS. lenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pemDi satu sisi, PP ini tentu memberikan dampak positif bagi bimbingan dan konsultansi serta peningkatan kompetensi aupejabat pemerintah dalam melakukan pembenahan ditor internal. governance yang selama ini tidak jelas arahnya. Mau tak Sudah sepatutnya, seluruh instansi pengawasan dari pumau, pejabat pemerintah, seperti kata Sekjen Depkeu Mulia sat hingga daerah menyikapi konsekuensi logis dari terbitNasution, harus berubah paradigma dari administrasi publik nya PP ini secara profesional dan arif. Rekontruksi ulang menjadi manajemen publik. Dan hal itu tentu tidak mudah aturan main yang “terlanjur” dibuat – yang mungkin tidak karena PP ini, sebagaimana dinilai ICW, terlalu teknis dan sejalan dengan semangat dan isi PP ini— adalah langkah tidak substantif dalam mencegah kebocoran anggaran dan yang perlu segera dilakukan secara profesional. Dan perkorupsi. debatan — untuk tidak menyebutnya perebutan kapling— Bagaimana pun, setidaknya ada dua agenda besar yang yang mungkin timbul dalam membuat pengaturan teknis opdiatur dalam PP ini, yaitu pentingnya penerapan SPIP dan erasional haruslah disikapi secara arif dan ikhlas. penguatan peran pengawasan intern. Sebagai sebuah sistem, Dan sang “matahari” pun tidak sendirian lagi. (Sudah seSPIP dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyeleng- jak lama sebenarnya) ada “bumi”, “bulan” dan “planet-plangaraan kegiatan pada suatu instansi Pemerintah dapat men- et” lain di sekitarnya, yang seyogyanya beredar di garis capai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pen- orbit masing-masing. Dengan terbitnya PP SPIP sebagai langelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan dasan operasional, diharapkan BPK sebagai auditor eksteraset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan nal, BPKP, Itjen dan Inspektorat daerah— sebagai auditor perundang-undangan. internal — dapat bekerja secara sinergis dan harmonis, seSPIP memang penting dalam sistem pengelolaan keuan- suai lingkup tugas dan fungsi masing-masing. gan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Namun, PP SPIP itu aturan main, yang telah dilandasi rerangka SPIP saja tidak cukup. Penerapannya tentu memerlukan ko- kerja pengendalian intern (internal control), tata kelola risiko mitmen dan dukungan seluruh tingkat pimpinan di instansi pe- (risk management) dan tata kelola kepemerintahan (govermerintah. Penerapan SPIP, dalam penjelasan PP itu, harus nance). Semangat dan arahnya, sebagai a playing field, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta memper- sudah sangat terang: better governance dan clean govertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan nance dapat segera terwujud di negeri ini. fungsi instansi pemerintah tersebut. Semoga PP ini bukan aturan jilid kedua pedoman pengaDi samping itu, pentingnya peran pengawasan intern guna wasan melekat (waskat) yang seolah sudah dilupakan itu. n
klik www.auditor-rohil.com
4
2Auditorial Auditor Headline
n PP No. 60 Tahun 2008:
Paradigma Baru Pengendalian Pemerintah Dengan peraturan pemerintah SPIP, pimpinan instansi pemerintah wajib memperkuat “internal control” dan pengawasan intern. Apa komentar pejabat BPK, BPKP dan Departemen Keuangan? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien dan efektif, PP juga bertujuan meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. “Dengan sudah ditandatangani PP oleh Presiden, cara kerja setiap menteri, pimpinan lembaga, gubernur, serta bupati dan wali kota, khususnya dalam hal mengelola keuangan negara, harus mengacu kepada SPIP, yaitu wajib mengendalikan kegiatan pemerintahannya,” ujar Hekinus Manao, Irjen Depkeu. Menurutnya, dengan adanya PP itu, mereka memetakan penilaian yang berisiko maupun yang tidak berisiko di lingkungannya. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tertanggal dan mulai berlaku 28 Agustus 2008. PP itu tercantum dalam TLN RI No. 4890. Seluruh isi PP ini terdiri dari 61 pasal dan 4 (empat) bab, yaitu ketentuan umum; unsur-unsur SPIP; penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP; dan penutup serta lampiran. Ada dua hal besar yang diatur dalam PP ini, yaitu pentingnya sistem internal control dan peran pengawasan internal. Sistem internal control atau SPIP merupakan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP itu sendiri dilandasi pada pemikiran bahwa sistem internal control melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh SDM, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Karena itu, perlu dikembangkan unsur sistem yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan SPIP. Pengembangan unsur SPIP itu tentunya harus mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (cost and benefit), SDM, kejela-
san kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Unsur internal control dalam PP ini mengacu pada unsur sistem yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara. Pertama, lingkungan pengendalian pimpinan instansi dan seluruh pegawai yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Kedua, penilaian risiko pengendalian intern. Ketiga, kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Keempat, informasi dan komunikasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi dan pihak lain yang ditentukan.Dan kelima, pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Dengan PP ini, pemerintah juga harus memperkuat pengawasan internal, yang selama ini seolah tak jelas perannya. Tugas ini akan diemban BPKP, Itjen dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lingkup tugas dan fungsi masingmasing. “Guna memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPI, dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP,” bunyi penjelasan PP itu. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Berdasarkan PP ini, pengawasan intern bakal dilakukan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga audit terhadap setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi SDM, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat (peer review). Ada pun, pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam PP ini meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningka-
klik www.auditor-rohil.com
tan kompetensi auditor APIP. Komentar-komentar terhadap PP SPIP. Berbagai komentar muncul di media massa mengenai terbitnya PP SPIP. Misalnya, Sekjen Depkeu Mulia Nasution menilai positif PP baru itu menumbuhkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Dari administrasi publik (public administration) menjadi manajemen publik (public management). Maksudnya, penerapan SPIP dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Namun, hal itu baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan – dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing—merubah mindset dan memahami betul filosofi pengendalian intern. PP SPIP itu, kata Ketua BPK Anwar Nasution, sebenarnya ditunggu-tunggu oleh BPK. “Dari hasil audit BPK yang dilaporkan berkali-kali ke DPR, salah satu alasan mengapa BPK sering memberikan opini disclaimer atau tidak ada opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat itu di antaranya karena belum adanya SPIP yang melembaga,” ujarnya. Namun, tambahnya, SPIP jangan sekadar mereviu setiap laporan. Koordinator ICW Teten Masduki berpendapat sama. Dia menyatakan, PP yang sangat teknis bagi birokrasi itu dinilai tidak akan subtantif untuk mengurangi perbuatan korupsi di kalangan pemerintah. Padahal, idealnya, PP ini diharapkan mampu mencegah kebocoran anggaran dan korupsi. Sementara itu, Kepala BPKP Didi Widayadi menyatakan, kelahiran PP SPIP sekaligus menampik adanya kesan tumpang tindih pengawasan intern pemerintah. Baik antara BPKP dan inspektorat jenderal maupun dengan BPK yang sebetulnya menjadi pengawas ekstern pemerintah. Namun, dia berpesan supaya akuntabilitas pemerintah bisa lebih ditingkatkan, penerapan SPIP mesti diimbangi juga dengan penguatan kemampuan SDM yang melakukan pengawasan. Sehingga, “Penggunaan anggaran maupun aset negara dapat berjalan baik sesuai dengan sasaran,” ujarnya. Apa pun komentar mengenai PP baru itu, sebuah langkah maju sudah dimulai. Seperti kata Dirjen Perbendaharaan Depkeu Hery Purnomo, proses penggodokan PP 60/ 2008 membutuhkan waktu yang lumayan lama. n
5 Auditor Headline Pasal-pasal Penting PP SPIP bagi Pejabat dan Auditor Peraturan Pemerintah RI No, 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tertanggal 28 Agustus 2008, terdiri dari 61 pasal dan 4 (empat) BAB serta lampiran yang berisi daftar uji pengendalian intern pemerintah.Berikut dikutip pasal-pasal penting. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1: (1) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (3) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. (4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (5) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat penga wasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. (6) Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. (7) Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Pasal 2 : (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan denganberpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bab II Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 3: (1) SPIP terdiri atas unsur: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Pasal 4: Pimpinan Instansi Pemerintah wajibmenciptakandan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan InstansiPemerintah terkait. Pasal 11 : Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurangkurangnya harus: a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
klik www.auditor-rohil.com
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pasal 18 : (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Bab III Penguatan Efektivitas SPIP Pasal 47 (1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masingmasing. (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.
6
2Auditorial Auditor Headline
Pasal 48 : (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya. Pasal 49: (1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: a. BPKP; b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsionalmelaksanakan pengawasan intern; c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota. (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a.kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuan gan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya. (4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan penga wasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fung si kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. (6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsisatuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Pasal 50 : (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: a. audit kinerja; dan b. audit dengan tujuan tertentu. (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pe-
laksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit. yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 51: (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 52 : (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Pasal 53: (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit. (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 54: (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. (2) Dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan
klik www.auditor-rohil.com
selaku Bendahara Umum Negara dan kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. (3) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (4) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 55: (1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat. (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor. Pasal 56: Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif. Pasal 57: (1) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampai kan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. (2) Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (4) BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.
7
2Auditorial Auditor News n Itjen Depdagri
Gelar Koordinasi Tindak Lanjut Bersama Itjen Deprtemen/ Inspetur Kementerian, Itjen Depdagri kembali mengelar rapat konsolidasi dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat regional IV di Balikpapan akhir Agustus 2008. Berikut laporannya. Berbeda dengan rapat-rapat tindak lanjut sebelumnya, acara pembukaan yang dilaksanakan di gedung pertemuan Wali Kota Balikpapan itu dimulai dengan sambutan Inspektur Jenderal Departemen Pertanian Dr. Mulyanto, M.Eng. Tampak hadir Gubernur Kaltim, Wagub Gorontalo, pimpinan/anggota DPRD, pimpinan/unsur Muspida, para Irjen dan Setjen Departemen/Kementrian Negara. Dari daerah, hadir para Inspektur/ Sekretaris Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota dari Jambi, Sulawesi Utara, Riau, Gorontalo, Maluku dan DKI Jakarta serta Wali Kota Balik Papan, para pimpinan SKPD Kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 58: Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 59: (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi: a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; b. sosialisasi SPIP; c. pendidikan dan pelatihan SPIP; d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan e. peningka tan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP. n
Propinsi Kaltim. Dalam sambutannya, Irjen Deptan menyampaikan bahwa pengawasan berpola pembinaan akan sangat dibutuhkan oleh manajemen/auditan. Apabila rekomendasi hasil pengawasan benar-benar konstruktif, jelas dan operasional, auditor dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan dengan segera. “Untuk itu, audi-
baik ini, saya ingin mengingatkan, agar seluruh auditor mentaati kode etik dan standar audit dalam melaksanakan tugasnya, agar tidak termasuk dalam kelompok bermasalah seperti itu,” tegasnya. Dan “efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pengawasan. Karenanya, kegiatan semacam ini menjadi forum efektif dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, katanya menutup sambutan. Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim H.Tarmizi A. Karim mengatakan bahwa pengawasan merupakan unsur pengendali agar antara perencanaan dan pel-
Rapat Konsulidasi dan Pemutakhiran data TLHP Inspektorat Jendral Departemen serta pengaduan masyarakat kelompok IV Provinsi Kalimantan Timur, 9 Agustus 2008.
tor harus mempunyai kemampuan yang memadai, tidak hanya kemampuan teknis pemeriksaan, tetapi juga kemampuan untuk memahami proses bisnis dan substansi teknis unit yang diperiksa, “ ujarnya. Dengan terbitnya Inpres RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, tambahnya, telah disikapi seluruh lembaga pengawasan di negara ini dengan peningkatan kinerja. “Hasilnya, cukup banyak pejabat daerah yang berurusan dengan aparat penegak hukum, tetapi ironisnya ada pula pejabat penegak hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi,” katanya heran. “Karenanya dalam kesempatan yang
klik www.auditor-rohil.com
aksanaan tetap berada di dalam koridor aturan kebijakan serta dapat dipertanggungjawabkan. Esensi dari pengawasan dan pengendalian itu sendiri adalah suatu proses perbaikan dan proses meminimumkan kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam simpul perencanaan dan pelaksanaan. “Fungsi pengawasan dan pengendalian akan menjadi sangat penting didalam upaya untuk memperbaiki kualitas penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya. Dikatakannya, apabila hal ini dapat terus dilakukan, secara bertahap dan pasti harapan dan cita-cita untuk menuju sistem pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik semakin memenuhi standar
8 Auditor News Tabel I Rekap Kemajuan Tindak Lanjut Regional IV Depdagri akan dapat diraih. Sebagai satu rangkaian yang utuh, dia sangat berharap agar setiap fase kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan mengalami kemajauan yang berarti, yaitu semakin banyak penyelesaian dari temuan-temuan yang masih tercatat. “Dari sini kelemahan yang masih terjadi di dalam sistem administrasi maupun keterbatasan implementasi dari berbagai aturan semakin dapat terbenahi dan dipernaiki,” jelasnya. Sebagi tuan rumah, dia menyambut baik acara yang digelar di Balikpapan it. Di samping pemutakhiran data tindak lanjut, acara rapat tindak lanjut itu juga mendiskusikan dua hal. Pertama, sinergi jadual pengawasan APIP dan jadual pemeriksaan BPK, yang disampaikan Kepala Auditorat V.A pada Auditorat Keuan- atau pihak lain di luar BPK, termasuk dari Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagigan Negara V BPK RI Memet Wirahad- APIP. Dengan demikian, ujarnya, semakin an Urusan Pemerintahan antara Pemerjelas peran dan tanggung jawab APIP intah, Pemerintah Daerah Propinsi dan ikusumah. Dalam sesi diskusi ini terungkap, sela- dalam melakukan pengawasan intern Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Menurutnya, masukan dari diskusi perlu ma ini kegiatan pengawasan dan peme- juga turut menentukan tugas dan tangriksaan baik yang dilakukan oleh aparat gung jawab BPK dalam pemeriksaan segera diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang lebih operasional, sehingga pengawas internal maupun pengawas keuangan negara. Kedua, reposisi peran kepala inspek- menunjang efektifitas pelaksanaan tugas eksternal mengambil waktu secara total lebih kurang sepertiga tahun. Ada ang- torat menjadi lebih akuntabel dan relia- dan fungsi inspektorat daerah ke depan. Untuk kesekian kalinya, tambahnya, gapan bahwa waktu yang dipergunakan bel, yang diparkan oleh Kepala Bawasuntuk kegiatan pengawasan maupun pe- ko Padang Sastri Yunizarti Bakry. Pada saya kemukakan bahwa paradigma pemmeriksaan relatif lama, serta anggapan sesi ini juga dibahas topik pembentukan binaan dan pengawsan saat ini dan ke jabfung pejabat pengawas pemerintah depan bukan lagi mencari kesalahan septerjadinya tumpang tindih. Diskusi ini berupaya membahas berkaitan dengan implementasi PP No- erti di era yang lalu, tetapi lebih mengasinkronisasi waktu secara optimal dan sin- mor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi rah sebagai “konsultan” yang memberiergisitas antar kegiatan pengawasan Perangkat Daerah, dipandu oleh Sekre- kan solusi yang terbaik dalam penyelesaian persoalan terkait akuntabilitas guna tercapai efektifitas hasil pengawas- taris Itjen Depdagri. Acara yang digelar selama 3 (tiga) hari manajemen penyelenggaraan pean dalam kerangka upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintah- itu, ditutup secara resmi oleh Inspektur merintah daerah. “Ke depan, kualitas pengawasan penyean dan pelayanan publik. Namun, Jenderal Depdagri, Seman Widjojo. Dia tampaknya hasil diskusi masih berupa Tabel 2: Rekap Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Regional IV wacana, yang perlu dioperasional. Misalnya, ada pertanyaan, dalam penyusunan PKPT Itjen dan Itda mengalami kesulitan karena benturan atau tumpang tindih dengan jadwal pemeriksaan BPK. Pemakalah dari BPK mengatakan eskistensi BPK RI sebagai satusatunya lembaga negara pemergang fungsi auditif dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yang secara temengatakan keberadaan Inspektorat lenggaraan pemerintah daerah dari waktu gas ditetapkan dalam UUD 1945. Namun, dalam perencanaan tugas pe- Daerah sebagai pengawas internal pe- ke waktu diharapkan agar lebih berdaya meriksaan, sesuai Pasal 8 UU No. 15 merintah daerah menjadi penting bagi, guna dan berhasil guna, yang pada akhirnTahun 2004, BPK dapat memanfaatkan utamanya dalam mengawal pelaksanaan ya bermuara untuk menciptakan good govinformasi atau masukan dari masyarakat amanat pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 ernance dan clean government,” pesannya, Tahun 2004 c.q. Peraturan Pemerintah menutup secara resmi acara. n
klik www.auditor-rohil.com
9
2Auditorial Auditor News
n Tindak Lanjut
Masih Rendahnya Respon Auditan Kendati ada kemajuan dalam pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir, respon auditan ternyata masih rendah. Perlu keseriusan pimpinan SKPD untuk menyelesaikannya. Dalam beberapa kesempatan, baik audit atas laporan keuangan maupun belanja modal sudah dapat diBupati Rokan Hilir maupun tuntaskan, kecuali terdapWakil Bupati Rokan Hilir at tersisa sejumlah temuan senantiasa menekan pentyang masih dalam proses ing penuntasan tindak lanpenyelesaian. jut rekomendasi hasil audit Ada beberapa baik aparat pengawas inpenyebab. Di samping ternal maupun eksternal. kelalaian SKPD terkait, ada Namun, dari data yang indikasi tidak efektifnya kodirekap oleh Bawaskab munikasi antara auditan Rokan Hilir sampai akhir dengan tim auditor ketika semester pertana 2008, “...penting melakukan dan merumusternyata masih terdapat penuntasan tindak kan temuan hasil audit. pimpinan SKPD yang tidak lanjut rekomendasi Pimpinan SKPD kerap responsif dalam penindakhasil audit baik kurang teliti dalam memlanjuti hasil audit. aparat pengawas berikan tanggapan terHasil pemantauan dan internal maupun hadap naskah atau notisi evaluasi oleh tim Bawaskab audit. Akibatnya, ketika Rohil terhadap tindak laneksternal..� ada rekomendasi, khususnjut hasil audit secara kumun Wakil Bupati ya bernilai rupiah, baru latif sampai dengan seRokan Hlir muncul kesulitan untuk mester pertama tahun H. Suyatno 2008, dapat disajikan dimenuntaskannya. tampilkan data sebagai Padahal, komitmen peberikut. Secara kumulatif, merintah Kabupaten Rokan dari 1537 kejadian (temuan pemeriksaan) Hilir, khususnya Bawaskab Rohil, sudah dinsenilai lebih Rp31,859 miliar, masih ter- yatakan untuk segera menindaklanjuti sedapat sisa temuan pemeriksaan (TP) yang mua hasil audit. Berbagai surat penegasbelum ditindaklanjuti oleh SKPD sebany- an sudah disampaikan ke seluruh pimpiak 459 kejadian atau sekitar 30% se- nan SKPD agar melengkapi dan memuknilai lebih Rp18, 379 miliar (58%). tahirkan data tindak lanjut hasil audit baik Berbeda dengan kondisi di atas, ham- APIP maupun dan aparat pengawasan ekpir seluruh temuan pemeriksaan Bawas- sternal. prop Riau telah dapat diselesaikan dan Ke depan, sesuai dengan rancangan dituntaskan. Ada pun, dari 64 kejadian peraturan kepala daerah yang segera senilai Rp29.198.000,- (tahun 2004 dan diterbitkan, sejumlah langkah pencegah2005) yang diperiksa oleh Bawasprop an hingga penindakan represif seperti peRiau, sampai aakhir 2007 masih tersisa 6 ngenaan sanksi sesuai ketentuan, akan (enam) kejadian yang belum dituntaskan. diberlakukan. Hal ini juga sejalan dengan Namun, sampai akhir semester pertama ketentuan penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang akan dikeluarkan oleh BPK. 2008 ini sudah dapat dituntaskan. Tak bisa tidak, pimpinan SKPD mesti sunAda pun, rekomendasi hasil audit BPK Perwakilan Pekanbaru atas laporan guh-sungguh merespon, lebih proaktif dan keuangan pemkab Rohil 3 tahun bertu- segera menindaklanjuti sisa hasil temuan rut (2005, 2006 dan 2007) — dengan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti. opini wajar dengan pengecualian Jika tidak, alamat sanksi, termasuk sanksi (WDP)—sejumlah temuan dan catatan pidana, akan dijatuhkan. n
klik www.auditor-rohil.com
Cegah Sanksi, Siapkan Mekanisme BPK masih memproses ketentuan sanksi kepada pejabat yang melalaikan rekomendasi hasi laudit. Bagaiman peran Bawasda/ Inspektorat Daerah? Seperti diketahui, pengawasan tanpa direspon dengan serangkaian kegiatan tindaklanjutnya hanya menjadikan pengawasan sebagai fungsi tanpa makna, bahkan menjadi kegiatan yang menambah maraknya isu korupsi, kolusi dan nepotisme. Tuntasnya tindak lanjut menjadi salah satu ukuran keberhasilan auditor dalam melakukan pemeriksaan atau audit. Beberapa waktu lalu, Itjen Depdagri telah mempersiapkan konsep Peraturan Mendagri tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Namun, masih belum diketahui kapan terbitnya Permendagri itu. Salah satu substansi peraturan itu, bahwa apabila dalam waktu enam bulan setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan (LHP), kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, PNS, dan pegawai lainnya tidak melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi LHP, penyelesaian masalah selanjutnya akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Sesuai ketentuan yang ada, pimpinan satuan kerja semua unsur penyelenggaraan pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan kepala desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. Para Gubernur, Bupati/ Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, Ada pun, wakil gubernur/ bupati/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. n
10 Auditor News n Rancangan Perda:
Dari RAPBD-P hingga Status Penghulu Pemerintah Kabupaten Rohil mengajukan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda). Mengapa ada perubahan APBD tahun 2008? Dalam paruh pertama puasa Ramadhan, 10 September 2008, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) tahun anggaran 2008 kepada DPRD melalui sidang paripurna keenam masa persidangan ketiga tahun 2008. Dari draf yang diajukan, pemerintah menargetkan peningkatan APBD sebesar Rp100 miliar. Penyerahan RAPBD Perubahan itu dilakukan Wakil Bupati, H Suyatno. Dalam pengajuan APBD perubahan tersebut juga dihadiri oleh Sekda Rohil, Drs H Asrul M Noor Msi dan sejumlah Dedi Humadi kepala badan/dinas dan undangan lainnya. Rapat paripurna itu terbuka untuk umum. ‘’Dalam R-APBD perubahan itu, ada beberapa perubahan bila dibandingkan sebelumnya. Dimana, kenaikan nilainya mencapai sekitar Rp 100 miliar. APBD kita sebelumnya hanya mencapai Rp 1,7 triliun. Namun, setelah ada perubahan, terjadi penambahan menjadi Rp 1,8 trilun. Kenaikan sekitar Rp 100 miliar itu semua dilatarbelakangi beberapa program skala prioritas yang harus segera dilaksanakan,’’ kata Suyatno. Program pembangunan yang masih diprioritaskan itu, lanjut Suyatno, sebagian besar masih menitikberatkan pada tiga sektor. Yakni sektor infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ekonomi kerakyatan. Sesuai ketentuan, RAPBDP dapat dilakukan antara lain: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan anatar jenis belanja; keadaan yangmenyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Ada pun, perubahan apbd tahun anggaran 2008 yang diajukan oleh pemerintah kabupaten rokan hilir, urai suyatno dalam sambutanya, lebih disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran akibat kelebihan proyeksi perkiraan
pendapatan daerah. “sehingga alokasi belanja daerah mengalami pergeseran-pergeseran. begitu pula dengan sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran juga mengalami perubahan dari alokasi sebelumnya.” jelasnya. selain itu, sejalan dengan pelaksanaan apbd tahun anggaran 2008, lanjutnya, masih terdapat kegiatan-kegiatan penting yang belum terakomodir pada apbd tahun anggaran 2008. begitu pula dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada apbd tahun 2008 dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. “untuk itulah. perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2008 dalam rangka menampung dan menyesuaikan program dan kegiatan berdasarkan usulan dari masing-masing satuan kerja.” Dalam usulan perubahan apbd tahun 2008 itu, program dan kegiatan yang diajukan lebih difokuskan kepada beberapa hal. Pertama, program dan kegiatan strategis dalam rangka menunjang dan fungsionalisasi program dan kegiatan sebelumnya. Kedua, program dan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (dak) yang pada apbd murni 2008 belum dicantumkan program dan kegiatannya. Sementara dari sisi penerimaan sudah dicatat sebagai pendapatan. Ketiga, program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan mtq provinsi riau di bagansiapiapi pada awal tahun 2009, dimana rokan hilir telah ditunjuk untuk menjadi tuan rumah mtq tingkat provinsi riau pada tahun 2009. Dan keempat, kegiatan-kegiatan perencanaan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis tahun 2009, seperti pembuatan detail engineer design (ded) untuk pusat pemerintahan dan perkantoran di bagansiapiapi dan pembangunan jalan dan jembatan strategis. Selain APBD perubahan tahun anggaran 2008, Pemkab Rohil juga menyampaikan Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan,
klik www.auditor-rohil.com
Ranperda Pengelolaaan Barang Milik Daerah serta Ranperda Peningkatan Status Kepenghuluan Persiapan Menjadi Defenitif. Sidang paripurna dengan agenda penyampaian APBD perubahan serta sejumlah ranperda tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil, Dedi Humadi. ‘’Dalam waktu dekat, Ranperda yang telah diajukan ini, segera kita tindak lanjuti. Salah satu di antaranya dibahas di masing-masing faksi maupun komisi,’’ kata Dedi Humadi. n
n LKPD
Rencana Evaluasi Kinerja Pemda Untuk tahun 2007, Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk LPPD, LKPD dan informasi LPPD. Laporanlaporan tersebut akan akan dievaluasi oleh Tim Terpadu. “Tujuannya untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan, “ ujar Dirjen OTDA Depdagri, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si, dalam sambutannya, yang dibacakan Kasubdit Ditjen OTDA Edison Silaen, pada acara Sosialiasi PP No. 78 Tahun 2008 (pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah) dan PP No. 6 Tahun 2008 (pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah), yang diselenggarakan Biro Pemerintahan Setda Provinsi, di Pekanbaru, 6-7 Agustus 2008. Ada pun pedoman penyusunan LPPD dan Pedoman Evaluasi LPPD tersebut di atas telah diatur dalam kedua PP tersebut. PP tersebut mengamanatkan perlunya aturan lebih lanjut khususnya mengenai indikator kinerja kunci (IKK) untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah, di antaranya “Petunjuk Teknis Penyusunan Suplemen LPPD Tahun 2007 “ yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun suplemen LPPD tahun 2007 dan Pemerintah (Tim Evaluasi) dalam melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) provinsi, kabupaten/kota tahun 2007. n
11 Auditorial Khas n Opini Akuntan:
AGENDA STRATEGI MERAIH WTP Seusai krisis tahun 1998 di Indonesia dan sejumlah skandal bisnis dan kantor akuntan publik besar di AS, reformasi terus bergulir di bidang keuangan negara. Banyak pembaharuan yang sudah dilakukan baik sisi kebijakan maupun implementasi. Bagaimana kinerja keuangan Pemda di Riau setelah diaudit BPK? Salah satu bidang penting dari Opini BPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan adaLKPD Riau Tahun Buku 2004-2006 lah pengelolaan keuangan negara. Didahului dengan Unang-Undang No. No Pemda 2004 2005 2006 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 1 Prov RIAU WDP WDP WDP Negara, Undang-Undang No. 1 WDP WDP WDP Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 2 Kota Pekanbaru Negara, dan Undang-Undang No. 15 3 Kota Dumai WDP WDP WDP Tahun 2005 tentang Pemeriksaan atas 4 Kab Kampar TA WDP WDP Tanggung Jawab dan Pengelolaan WDP WDP WDP Keuangan Negara, yang diikuti deng- 5 Kab Pelalawan an Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 6 Kab Kuantan Singingi WDP WDP TA 2005 tentang Standar Akuntansi peme- 7 Kab Siak Ta WDP TA rintah. Secara khusus dalam kaitannya WDP TA TA dengan keuangan daerah telah di- 8 Kab Bengkalis berlakukan Peraturan Pemerintah No. 9 Kab Rokan Hulu TA TA TA 55, 56, 57, dan 58 tahun 2005 dan 10 Kab Rokan Hilir TA WDP WDP Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 cq. TA TA TA Permendagri 59 Tahun 2007, yang 11 Kab Indragiri Hulu merupakan revisi atas peraturan- 12 Kab Indragiri Hilir WDP WDP TA peraturan sebelumnya. TA = Tidak diaudit/LKPD belum disusun. Perubahan-perubahan di bidang Sumber: Dikutip/diolah dari data BPK Pekanbaru dan BPKP Riau. pengelolaan keuangan negara/ Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatadaerah tersebut menghadirkan berbagai kan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota tantangan yang menuntut ketersediaan menyampaikan rancangan peraturan dan kesiapan SDM aparatur yang memi- daerah tentang pertanggungjawaban liki kompetensi di bidang keuangan dan pelaksanaan APBD kepada DPRD beakuntansi daerah agar Pemda mampu rupa laporan keuangan yang telah dimemenuhi tuntutan dari peraturan-per- periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, aturan tersebut. Sangat disayangkan, ke- selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setesadaran dan komitmen ke arah itu tidak lah tahun anggaran berakhir. dimiliki semua pemda, dengan berbagai Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 alasan. Di sisi lain, IAI (Ikatan Akuntan ditegaskan bahwa laporan keuangan Indonesia), khususnya di daerah ini, seba- pemerintah daerah (LKPD) harus disusun gai profesi akuntansi yang kompeten dan berdasarkan proses akuntansi. Sebagai dapat mendorong percepatan ke arah pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun itu, tampaknya tidak siap juga. 2004, pemerintah menerbitkan Peraturan Dalam rangka mewujudkan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentransparansi dan akuntabilitas pengelo- tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja laan keuangan daerah tersebut, pemer- Instansi Pemerintah. PP tersebut memperintah daerah wajib menyusun dan tegas tanggung jawab instansi pengelomenyajikan laporan pertanggungjawa- la fiskal dan pengguna anggaran/ ban atas pelaksanaan APBD. Hal ini barang untuk menyelenggarakan ditegaskan dalam Undang-Undang
klik www.auditor-rohil.com
akuntansi dan mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006, setiap entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, selain berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, juga berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan laporan keuangan. Pengintegrasian pelaporan keuangan dan kinerja ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK). Di samping itu, penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan (financial accountability) dan akuntabilitas kinerja (performance accountability). Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasilhasil yang dicapainya. Dari pemeriksaan BPK beberapa tahun terakhir, umumnya pemerintah daerah belum dapat mempertanggungjawabkan baik keuangan maupun kinerja dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja masih sangat memrihatinkan. Hal ini antara lain terlihat dari masih sangat sedikit laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK. Secara nasional dari seluruh entitas yang diperiksa sampai tahun anggaran 2006, hanya 4% masuk kategori WTP, sisanya WDP (80%), bahkan sebagian tidak memberi pendapat/disclaimer (12%) dan tidak wajar/adverse (4,5%). Khusus, kondisi di Riau hampir sama, sebagian besar berkategori WDP, ada dua pemda yang LKPDnya masih beropini disclaimer dan satu pemda yang belum pernah diperiksa karena tidak membuat laporan keuangan. Pemberian opini tersebut diklaim oleh auditor BPK sesuai dengan penjelasan Pasal 16 UU 15 TH 2004, Ayat (1), yaitu opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran infor-
12
2Auditorial Auditorial Khas
masi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Namun, pemberian opini disclaimer tiga tahun berturut-turut, khususnya untuk laporan keuangan pemerintah pusat, menimbulkan perdebatan. Sampai begitu amburadulkah tata kelola pelaporan keuangan pemerintah pusat (dan juga daerah)? Apa pertimbangan profesional pemeriksa BPK memberikan opini disclaimer itu? Di sisi lain, reformasi keuangan negara, di samping pengembangan dan penguatan kelembagaan pengawasan/audit, juga perlu diikuti oleh peningkatan partisipasi, akuntabilitas dan transparansi di sektor swasta (good corporate governance). Pemahaman mengenai aturan baru UU PT dan fiskal, misalnya, masih dirasakan sangat kurang. Begitu juga implementasi GCG di berbagai perusahaan swasta di daerah ini kurang terungkap dan seyogyanya dapat dijadikan referensi oleh sektor publik. Dan peran dan kontribusi kantor akuntan publik (KAP) perlu lebih ditingkatkan sehingga tidak terjadi kesejangan harapan (expectation gap). Akselarasi perubahan di bidang keuangan dan audit sangat perlu dilakukan dalam memenuhi tuntutan reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik melalui partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan peran serta seluruh masyarakat dan pihak swasta. Hal ini tentu saja sejalan dengan pilar utama tata kelola yang baik (good governance), yaitu: negara (pemerintah), pihak swasta/bisnis dan publik/masyarakat, yang seharusnya berinteraksi secara harmonis dan seimbang. Jika ketentuan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah dan sektor bisnis sudah relatif dibangun, tidak demikian halnya sistem pengawasan terpadu secara nasional yang antara lain terbangunnya interaksi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan aparat pemeriksa eksternal (BPK) secara
harmonis dan saling mendukung. Begitu juga dengan peran dan kontrol lembaga legislatif baik di pusat maupun di pusat. Memang BPK sudah menyarankan, guna menindaklanjuti perbaikan kelemahan mendasar administrasi keuangan negara, kepada DPR untuk dapat membentuk suatu Panitia Akuntabilitas Publik (PAP), semacam Public Accounts and Audit Committee (PAAC). PAP merupakan perwujudan dari kekuasaan DPR dan DPRD sebagai pemegang hak budjet dan fungsi pengawasan. Tugas PAP antara lain memantau pelaksanaan RAPBN dan RAPBD secara keseluruhan. Misalnya, tidak pernah dilakukan pengecekan oleh DPR dan DPRD bagaimana suatu instansi
mua komponen yang ada di daerah, di antaranya melibatkan unsur profesi akuntansi di daerah, pejabat keuangan pemda, DPRD maupun akademisi. Ada tiga agenda pokok yang dapat dikembangkan oleh setiap pemda. Pertama, penetapan strategi yang harus disiapkan oleh segenap stakeholders agar pencapaian tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dibangun secara sistematis dapat memenuhi prinsip-prinsip good (corporate) governance. Kedua, penetapan strategi kebijakan yang dapat mendorong implementasi reformasi keuangan negara/daerah yang lebih aplikatif dan mempunyai nilai manfaat.
Sumber: Dikutip/diolah dari data BPK Pekanbaru dan BPKP Riau.
negara membelanjai dirinya, berapa dari sumber APBN/APBD dan berapa dari sumber lainnya, serta bagaimana hasil kinerjanya. Dengan demikian, PAP itu adalah perlu dalam rangka pelaksanaan hak budjet dan fungsi pengawasan DPR/ DPRD agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Mempertimbangkan kondisi yang masih sangat memprihatinkan itu, pimpinan pemerintah daerah seyogyanya mendorong akselerasi profesionalisme pengelolaan pelaporan keuangan (financial stantement) guna mencapai opini WTP, antara lain dengan memberdayakan se-
klik www.auditor-rohil.com
Ketiga, strategi pengembangan aspek kelembagaan, tata laksana dan sumberdaya manusia yang dapat mendorong tercapainya pelaporan keuangan yang merasih opini WTP sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan standar pemeriksaan yang profesional. Agenda ini bukan saja tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga profesi akuntan (Ikatan Akuntan Indoensia) baik yang ada di pusat maupun daerah. Sebuah tantangan sekaligus peluang bagi pejabat pengelolaan keuangan dan profesi akuntan di Riau. n
13
2Auditorial Auditorial Khas n IAI Riau:
Gelar Diskusi dan Rapat Anggota IAI Wilayah Riau sedang mempersiapkan sebuah diskusi sekaligus rapat anggota pada kuartal terakhir tahun 2008. Sudah lama tidak aktif, sebuah pertemuan silaturahmi antara Pengurus IAI Wilayah Riau dan sejumlah akuntan se-Riau digela di Hotel Ibis, Sabtu, 23 Agustus 2008. Tampak hadir Ketua IAI Wilayah Riau Amir Hasan, Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Riau Agus Sukiswo, Dekan FE UNRI Kennedy beserta dosen akuntansi, Kepala Bawaskab Rohil Hardy, sejumlah akuntan dari kantor akuntan publik (KAP) dan perusahaan swasta. Menurut Kennedy, sebagai pihak yang mengundang dan menyiapkan tempat pertemuan, mengungkapkan pentingnya agenda pengaktifan IAI Wilayah Riau yang sudah lama vakum. “Kevakuman/ketidakatifan IAI Wilayah Riau itu salah kita semua, yang membiarkan Ketua IAI Wilayah Riau bekerja sendiri,” tukasnya. Sementara, di UNRI sendiri, lanjutnya, pendidikan dan pengajaran akuntansi berlangsung pesat, dengan didukung hadirnya Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA).” Jadi, kehadiran dan keaktifan kembali IAI terasa penting pada saat kemajuan dunia akuntansi yang terus berlangsung, untuk didiskusikan, di samping wahana silaturahmi anggota,” ujarnya. Selaku akuntan senior, Amir Hasan juga mengungkapkan,”Organisasi kita ibarat ’hidup segan, mati pun tak mau.’ Sejak beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada aktivitas yang diselneggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah Riau. Menurut Ketua Program MM UNRI itu, kendala yang sangat dirasakan adalah sejumlah pengurus inti yang sudah tidak aktif lagi. “Beberapa kali pertemuan, yang diprakarsai sdr. Hardy dari Rohil, sempat dilaksanakan, tetapi tindak lanjutnya tidak ada karena kesibukan masing-masing, “ kenangnya. Selanjutnya, Hardy dalam kapasitas sebagai anggota IAI, menyampaikan beberapa hal bersempena latar belakang diselengarakannya pertemuan ini. Pada saat-saat rapat dengan Perwakilan BPK di Pekanbaru beberapa waktu lalu, pernah adanya usulan dari Dr. Eko Sumbodo (Kalan BPK Pekanbaru), agar IAI Wilayah Riau menyelenggarakan kegiatan — seminar ataupun diskusi— guna mendorong percepatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pencapaian opini WTP (wajar tanpa pengecualian), di Pekanbaru. Sebab, dia melihat Riau memiliki potensi yang besar bagi perkembangan profesi akuntansi. Nah,
usulan itu, ceritanya, disampaikan kepada Pengurus IAI Wilayah Riau. Kepala Perwakilan BPKP Riau Drs. Agus Sukiswo menyampaikan bahwa dia telah berkomunikasi dengan salah satu anggota DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Drs. Atjeng Sastrawijaya, yang menanyakan keaktifan para akuntan di lingkungan instansi dengan kegiatan IAI setempat, terutama guna eksistensi, pengembangan profesi dan kontribusi akuntan untuk Riau. Dia menyarankan beberapa hal, yaitu inventarisasi akuntan di lingkungan masing-masing dan sangat mendukung diadakannya iven seminar dan rapat anggota. Sejumlah peserta juga menyampaikan pemikiran yang sama, seperti Iswandhi Pili,
dosen UNRI, yang menyatakan perlunya dihidupkan kembali status kepengurusan IAI Wilayah yang sudah vakum sekian lama, dan usulan peserta yang menyarankan tema seminar atau diskusi yang berkaitan dengan sektor publik dan juga sektor swasta, utamanya dengan lahirnya UU PT yang baru. Pertemuan singkat tersebut menyimpulkan beberapa hal, di antaranya dibentuk Panitia Persiapan Diskusi dan Rapat Anggota, yang terdiri dari Panitia Pengarah (steering committee): Ketua IAI Wilayah Riau; Kepala Perwakilan BPK RI di Pekanbaru; Kepala Perwakilan BPKP Riau; Kepala Bawasprop Riau; dan Panitia Pelaksana (organizaing committee): Ketua: Hardy Djamaluddin; Wakil Ketua : Hardi; Sekretaris: Andreas; Wakil Sekretaris: Hasrizal Hasyim; Bendahara: Kennedy; Anggota: Iswandi Pili, Novizar, Zulheri, Ria Nely Sari, Burhan Pili, Firmansyah, Imrades, Al Jufri, Roesli, Restu Agusti, Azwir Nasir, Panitia diberi tugas untuk menyiapkan proposal untuk pelaksanaan diskusi dan rapat anggota paling lambat awal kuartal keempat tahun 2008. n
DISKUSI PUBLIK STRATEGI TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA DALAM UPAYA PERCEPATAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
Wilayah Riau
SUSUNAN ACARA 08.00-09.30
09.30-10.00 10.00-13.00 Sesi I
Pembukaan Sambutan Kalan BPK RI Pekanbaru Key-note speaker DPN IAI Sambutan Gubernur Riau Rehat Dialog Publik Strategi Implementasi Sistem Pengendalian Internal
Sesi II
Strategi Kebijakan dan Tata Kelola Keuangan Daerah
Sesi III
Strategi Kebijakan dan Tata Kelola Keuangan BUMN/D
Sesi IV
Strategi Kebijakan Pemerikasaan Keuangan Negara dan Pemberian Opini
13.00-14.00
ISHOMA/Lunch Session Spiritual Accountability bagi Pejabat Pemerintah dan Profesional
14.00-17.00
Dr. Eko Sumbodo Ahmadi Hadibroto H. Wan Abu Bakar MS, M.Si.*
Panelis: Dr. Hekinus Manao (Irjen Depkeu) Panelis: Dr.Bambang Pamungkas, Ak. (Direktur pada Ditjen BAKD Depdagri) Panelis: Drs. Endang Irsal, Ak, MBA (Dirut Semen Padang/Ketua IAI Sumbar) Panelis: Syafri A. Baharuddin, Ak., MBA (Anggota DPN/Auditor Utama BPK) Moderator: Dr. Detri Karya (Dosen/Direktur Program Doktor UIR) Ippho Santosa (Mr. Right, konsultan/ penulis buku “Muhammad sebagai Pedagang “)
Rapat Anggota IAI Wilayah Riau
Tempat dan Waktu: Ballroom Hotel Jatra, Komplek Mal Pekanbaru Kamis, 23 Oktober 2008 Wajib diikuti oleh: Anggota IAI Wilayah Riau, Sekretaris Daerah, pimpinan SKPD/biro/bagian/pejabat yang mengelola keuangan dan pengawasan daerah, Dispenda, Komisaris/Direksi BUMN/D, akademisi, mahasiswa ekonomi/keuangan, dan pengamat.
Besar investasi: Rp 1.000.000,- (umum) Rp 500.000,- (anggota IAI) Rp 250.000,- (mahasiswa) *Dalam proses konfirmasi
klik www.auditor-rohil.com
Pendaftaran dan Infromasi: Sekretariat Panitia : Jl. Sudirman No. 145 Lt. II, Pekanbaru, Telp. 0761.848635; Fax. 0761.848635; contact person: Siska, mobile-phone: 085278771313; email: iairiau@yahoo.co.id; Sekretariat IAI Wilayah Riau; Jl, Durian, Labuh Baru, Pekanbaru, Telp. 0761.22769; Fax. 0761.589061; contact person: Lina, HP: 081378166002.
14 Advertorial PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR NERACA PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2007 (Dalam Rupiah)
URAIAN
31 Desember 2007 1
ASET ASET LANCAR KAS Kas di Kas Daerah Kas Pada Bendahara Pengeluaran Kas Pada Bendahara Penerimaan
2
1
3
1,306,421,119,468.56 1,301,089,866,528.31 1,235,822,148,301.31
1,555,455,343,652.00 1,550,040,285,496.00 1,522,378,906,777.00
65,212,424,227.00
27,595,197,751.00
55,294,000.00
66,181,986.00
PIUTANG Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lain-lain
2,995,099,166.25 2,846,834,814.25 132,447,500.00 15,816,825.00
2,558,583,943.00 2,410,319,591.00 132,447,500.00 15,816,852.00
Persediaan
2,336,153,774.00
2,856,474,213.00
34,596,986,588.00 34,596,986,588.00
16,784,731,901.00 16,784,731,901.00
34,596,986,588.00
16,784,731,901.00
2,407,896,608,663.00 85,256,439,310.00 149,750,577,148.00 436,555,799,307.00
1,603,547,346,081.00 46,473,411,810.00 100,624,570,290.00 175,120,349,971.00
1,239,444,943,227.00 12,344,538,517.00
782,019,492,691.00 7,604,912,667.00
430,544,311,154.00
491,704,608,652.00
INVESTASI JANGKA PANJANG INVESTASI PERMANEN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalna, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud JUMLAH ASET
891,500,000.00 891,500,000.00 3,749,806,214,719.56
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
891,500,000.00 891,500,000.00 3,176,678,921,634.00
-
-
-
-
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pendapatan Yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
1,306,421,119,468.56
1,555,455,343,652.00
1,301,034,572,528.31
1,549,974,103,528.00
55,294,000.00 2,995,099,166.25 2,336,153,774.00 2,443,386,095,251.00
(Dalam Rupiah) No. Urut
31 Desember 2006
66,181,986.00 2,558,583,943.00 2,856,474,213.00 1,621,223,577,982.00 16,784,731,901.00
2,407,896,608,663.00
1,603,547,346,081.00
891,500,000.00 3,749,806,214,719.56
891,500,000.00
2
1 1.1 1.1.1 1.1.2
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah& Pengelolaan
1.1.3 1.1.4
Kekayan Yang dipisahkan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah
1.2 1.2.1
3
REALISASI 4
1,413,476,298,884.00 83,703,998,089.00 6,767,786,014.00 6,306,212,075.00
1,316,876,195,821.31 70,847,457.00 49,178,658.00 5,386,970,506.00
2,500,000,000.00
2,882,931,711.00
68,130,000,000.00
60,528,376,582.00
1,329,772,300,795.00
1,246,028,738,364.31
1,307,143,168,977.00 155,228,836,920.00 1,001,900,332,057.00 91,848,000,000.00 58,166,000,000.00
1,224,862,690,605.92 150,218,190,569.90 953,802,300,036.02 91,848,000,000.00 28,994,200,000.00
22,629,131,818.00 22,629,131,818.00
21,166,047,758.39 21,166,047,758.39
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2,948,450,402,412.00 1,096,631,349,512.71 441,716,604,206.91 383,602,195,305.80 0.00 0.00 0.00 223,692,950,000.00 47,619,600,000.00 1,839,619,052,899.29 137,516,591,921.00 86,212,688,749.00 324,136,115,286.50 1,189,117,151,628.79 5,663,625,300.00 96,972,880,014.00 12,200,000,000.00 12,200,000,000.00
1,548,981,908,789.00 717,556,290,509.00 314,054,645,309.00 206,706,928,321.00 0.00 0.00 0.00 177,989,293,463.00 18,805,423,416.00 830,032,615,224.00 38,856,227,400.00 54,805,170,700.00 117,092,280,200.00 602,833,616,400.00 4,414,572,300.00 12,030,748,224.00 1,393,003,056.00 1,393,003,056.00
1.3.1 1.3.2 1.3.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1
BELANJA BELANJA OPERASI Belanaj Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga SURPLUS/ (DEFISIT)
1,534,974,103,528.00
232,105,712,967.69
3 3.1
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penggunaan SILPA Tahun Lalu
1,534,974,103,528.00
1,533,140,285,496.00
1,534,974,103,528.00 1,534,974,103,528.00
1,550,040,285,496.00 1,550,040,285,496.00
15,000,000,000.00
16,900,000,000.00
15,000,000,000.00 1,534,974,103,528.00
16,900,000,000.00 1,533,140,285,496.31
0.00
1,301,034,572,528.31
1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.3 1.2.3 1.3
3.1.1
3.2.2
3.3
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
3,176,678,921,634.00
Bagansiapiapi, 31 Desembaer 2007 Catatan : Laporan Keuangan Pemda Rohil tahun 2007 telah diaudit oleh Perwakilan BPK RI di Pekanbaru dugaan opini Wajar Dengan Pengecualian.
ANGGARAN
PENDAPAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya
3.2 34,596,986,588.00
URAIAN
Bupati Rohil
Bagansiapiapi, 31 Desember 2007 Bupati Rohil ttd
ttd H. Annas Maamun
klik www.auditor-rohil.com
H. Annas Maamun
15
2Auditorial ALBUM Auditor -Rohil
Peringatan HUT RI ke-63 dipusatkan di Bagansiapiapi dan di meriahkan dengan berbagai kegiatan/antraksi sebelum dan setelah tanggal 17 Agustus 2008
Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun Menyerahkan duplikat bendera pada Pasukan Paskibra, Minggu 17 Agustu 2008 di lapangan Koni Bagansiapiapi.
Bupati Rokan Hilir dan unsur muspida berfoto bersama usai peringatan detik-detik proklamasi di Bagansiapiapi, 17 Agustu 2008.
Wakil Bupati Rokan Hilir Menyerahkan Piala Lomba Memancing Sempena Peringatan HUT RI ke 63 di Sinaboi Tgl 16 Agustus 2008.agansiapiapi.
Kegiatan karnaval Sempena HUT RI ke 63 di Bagansiapiapi, Minggu 10 Agustus 2008.
Bupati & Wakil Bupati serta Ketua DPRD Rokan Hilir mengikuti acara ramah tamah dengan veteran Kab. Rokan Hilir di Gedung Serba Guna Bagansiapiapi, 16 Agustus 2008.
Atraksi oleh siswa-siswi sekolah Bintang Laut dan didampingi oleh Udin Semekot dan Fachri sempena HUT RI ke 63 di lapangan Koni Bagansiapiapi, Minggu 10 Agustus 2008.
klik www.auditor-rohil.com
16 ALBUM Auditor -Rohil
Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun menyerahkan secara simbolis SK CPNSD Kab. Rohil Tahun 2006/2007 kepada salah seorang pegawai seusai upacara bersempena HUT Propinsi Riua ke 51 di bagansiapiapi 9 Agustus 2008.
Pelantikan Gubernur Riau Drs. H. Wan Abu Bakar MS, M.Si oleh Mendagri H. Mardianto di Gedung DPRD Riau, Kamis 31 Juli 2008.
Tiga pasangan Calon Gubernur Riau (Cagubri) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagubri) yang maju dalam Pilkada Riau 2008, Pasangan nomor urut 1 drh H Chaidir-Suryadi (CS), nomor urut 2, HM Rusli Zainal SE MP-HR Mambang Mit (RZ-MM), nomor urut tiga, Drs H Raja Thamsir Rahman-Taufan Andoso Yakin (Tampan), tiga pasang calon ini berjanji untuk menciptakan Pilkada Riau yang bermartabat. Dengan sikap satria menyatakan siap menang dan siap kalah. Dalam Pilkada Senin, 22 Septembaer 2008 pasangan nomor urut I memperoleh rata-rata 23 % suara, nomor urut II 56 % suara dan nomor urut III memperoleh 22 % suara. (versi quick count duo LSI/metroTV).
Pidato Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun pada acara HUT Pramuka, Selasa 26 Agustus 2008, di Tanah Merah, Kec. Rimba Melintang.
Drs. Johar Firdaus MSi diambil sumpah dan janji sebagai Ketua DPRD Propinsi Riau oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Mahdi Soro Indah Nasution, MHum., di DPRD Riau, Rabu 24 September 2008.
klik www.auditor-rohil.com