Page 1

www.auditor-rohil.net

Nomor Perdana Desember 2006

Edisi Cetak

auditor-rohil.net TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL AUDIT PRACTICE

Sekapur Sirih PUJI syukur ke hadirat Allah SWT edisi ce- telah memberikan kontribusi positif dan tak situsweb Bawaskab Rokan Hilir ini dapat rekomendasi konstruktif bagi kelancaran diterbitkan perdana dan hadir di tengah- dan keberhasilan penyelenggara pemetengah kita di saat minimnya informasi pe- rintahan dan pembangunan. Didalamnya ngawasan dan tata kepemerintahan yang termasuk kewajiban menindaklanjuti hasil baik (good governance) secara utuh dan pengawasan/audit aparat pengawasan berimbang. fungsional seperti BPK perwakilan Di era pembaharuan sePekanbaru, Itjen Departemen, karang ini, penerapan prinsipperwakilan BPKP Propinsi Riau, prinsip good governance dan Bawasprop Riau. sudah menjadi suatu keSidang pembaca yang berniscayaan. Hal ini berarti bahbahagia, Kabupaten Rokan Hilir wa kinerja instansi pemerinmerupakan salah satu kabupaten tah daerah dalam mengelola pemekaran yang masih tergolong program atau menetapkan baru, tentu masih banyak permakebijakan dalam menjalansalahan yang perlu dicarikan “..Alhamdulillah, kan pemerintah dan pesolusi pemecahannya, antara lain mulai pertengahan layanan publik harus dapat masih terdapatnya penduduk tahun ini, dan Insya dipertanggung jawabkan (acmiskin, terbatasnya lapangan peAllah tahun-tahun countable) dan dapat diaudit kerjaan, belum optimalnya ke depan, dinamika (auditable). layanan ke masyarakat dan terpemerintahan, Sistem pengawasan, batasnya infrastruktur yang ada. pembangunan dan sebagai unsur manajemen Untuk itulah, sejak perkemasyarakatan pemerintah, bertujuan untuk tengahan tahun ini, Kabupaten sudah mulai terasa mendorong kelancaran dan Rokan Hilir mulai membenahi dan bergeliat..” ketepatan pelaksanaan kebirokrasi pemerintahan dan n Annas Maamun menggesa laju pembangunan, giatan pemerintah dan pemBupati Rokan Hilir dengan tetap memperhatikan bangunan serta mengupayakan efektifnya implementasi prinsip-prinsip tata suatu rencana. Jadi lebih kepemerintahan yang baik dan kepada mendorong rekomendasi perbaikan ketentuan yang berlaku. Kendati masih di bagi manajemen, bukan mencari-cari ke- jumpai kekurangan di sana-sini. salahan. Sebagai bagian dari sistem peme- Alhamdulillah, mulai pertengahan tahun ini, rintahan, pengawasan melekat, di samping dan Insya Allah tahun-tahun ke depan, pengawasan DPRD, pengawasan masya- dinamika pemerintahan, pembangunan dan rakat dan pengawasan internal yang di- kemasyarakatan sudah mulai terasa dan lakukan Bawaskab Rohil (sebagai bergeliat. pembantu Bupati), juga perlu didorong Mudah-mudahan edisi cetak situsweb untuk dilaksanakan sungguh-sungguh oleh Bawaskab Rokan Hilir ini mampu meatasan langsung sehingga bawahan akan masyarakatkan informasi pengawasan dan lebih taat dan patuh pada ketentuan yang pilar-pilar utama good governance di bumi berlaku. Rokan Hilir yang tercinta. Selamat Sepakat ini, fungsi pengawasan juga membaca dan bekerja keras.*** Daftar Isi n Presiden: Tata Ulang Sistem Pengawasan . 4 n Auditor Cari Kesalahan, Auditan Menyembunyikannya ...................................... 5 n Warta Auditor ......................................................... 6

Rakernas APIP

Dari Hotel Berbintang Ke Istana Negara

R

akernas APIP dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, 11 Desember 2006. Usai dibuka, Rakernas dilanjutkan di Kantor BPKP Pusat hingga 15 Desember 2006, sedangkan Rakorwasda diselenggarakan di sebuah hotel berbintang, 13-15 Desember 2006. Apa instruksi Presiden untuk petinggi APIP? Dan apa kesan Presiden mengenai opini disclaimer BPK? Apa pula pesan Mendagri kepada auditor daerah?

n Auditorial .............................................................. 2 n Pejabat Pengawas Pemerintah: Auditor atau Inspektur? n Fokus Auditor ....................................................... 3 n Rakernas APIP Dari Hotel Berbintang Ke Istana Negara ....... 3

n Hidupkan Kembali Tatakrama Melayu n Gelar Pengawasan & Good Governance Cegah Sanksi, Segera Tuntaskan Hasil Audit ....................................................... 7 n Surat Anda/Buku Tamu ........................................... 7 n Album Auiditor ......................................................... 8

”Selamat Idul Adha 31 Desember 2006” ; ”Merry Christmas & Happy New Year 2007”


2

Auditorial auditor-rohil.net Penasihat Bupati Rokan Hilir Pengarah Wakil Bupati Rokan Hilir Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir Penanggung jawab/ Pemimpin Redaksi Hardy Djamaluddin Pelaksana Harian Augus Setya Boedie Redaktur Pelaksana Sarman Syahroni Sidang Redaksi Hardy Djamaluddin, Augus Setya boedie, Sarman, Azwar, Hari Darma, Irwandi Operator Online Zulkifli, Masri, Romi Divisi Produksi Sila, Syarifah, Idi Tata Letak Yendri, Dori Diterbitkan oleh Bawaskab Rokan Hilir bekerja sama dengan Riau Pos.Net Alamat Redaksi: Jl. Perniagaan 80, Bagansiapi-api, Rokan Hilir website: www. auditor-rohil.net e-mail: redaksi@auditor-rohil.net Dicetak oleh: PT Riau Pos Intermedia

Redaksi menerima sumbangan tulisan, foto atau naskah lainya untuk di muat. Naskah yang masuk dan dimuat akan diberikan imbalan.

Pejabat Pengawas Pemerintah;

Auditor atau Inspektur? ISTILAH Pejabat Pengawas Pemerintah-disingkat jabwaspem--disebutkan dalam PP 79/2005. Jabwaspem agaknya ditampilkan sebagai pengganti istilah Pejabat/Jabatan Fungsional Auditor (PFA atau JFA) yang selama ini digunakan untuk aparat pengawas baik Internal pemerintah (APIP) maupun ektern pemerintah (BPK). Dasar hukum PFA/JFA adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996. Seyogyanya memang perlu dipertanyakan pengertian jabwaspem itu. Seperti halnya istilah inspektur daerah-pengganti kepala Bawasda, apakah jabwaspem itu sama dengan auditor, inspektur evaluator atau apa? Seperti auditor, apakah inspektur atau jabwaspem itu juga pejabat fungsional yang nantinya wajib mengikuti sertifikasi professional. Apakah jabwaspem itu nantinya sebuah profesi seperti auditor, akuntan, insyinur, advokat, atau dokter? Dan seorang Asisten Deputi SDM Aparatur Menpan baru-baru ini menyatakan wacana jabwaspem masih dalam tahapan kajian, belum sampai pada tahap pembicaraan persyaratan (kualifikasi). Kajian ini nantinya akan menetapkan apakah jabwaspem menjadi jabatan fungsional -- di bawah rumpun jabatan “manajemen” yang terpisah dari JFA atau JFA saja yang disempurnakan (rumpun jabatan “anggaran dan keuangan’). Konon, kantor Menpan bersama-sama Itjen Depdagri sedang menyiapkan naskah akademis jabwaspem sebagai wacana pengganti JFA/PFA yang selama ini begitu lengket dengan BPKP ataupun BPK. Kesepakatan untuk memperjuangkan jabwaspem pun diteken antara sejumlah Irjen Departemen dengan sejumlah Kepala Bawas/ Irda Propinsi di acara penutupan Rakorwasda pertengahan Desember 2006. Seorang Asisten Deputi Pengawasan Menpan yang lain, di acara Rakor Tindak Lanjut Pengawasan di Lombok, NTB, belum lama ini, pernah mengungkapkan masalah nyata yang dihadapi oleh APIP pada saat ini. Menurutnya, hal yang sesungguhnya bukan pada substansi jabatan fungsional, melainkan pada masalah sertifikasi JFA, ketersediaan dana pengawasan, dan dukungan/komitmen pimpinan instansi pemerintah terhadap

http://www.auditor-rohil.net

pengawasan intern di Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, dalam jangka pendek dan menengah, lanjutnya, masalah-masalah inilah yang perlu segera dipecahkan. Nah, untuk itu perlu kerja sama sungguhsungguh dan koordinasi antara Kementerian Negara (PAN) dan Departemen Dalam Negeri serta APIP, terkait mengenai penggunaan istilah dan penerapan jabwaspem agar profesi atau pun jabatan baru ini dapat diterapkan sebagai suatu kompetensi yang diakui secara formal dan terkait dengan pembinaan SDM, khususnya masalah kepangkatan dan jabatan. Toh "Apalah arti semua nama (What'si is in a name)"? kata William Shakepeare, penyair terkenal Inggris. Apa pun namanya, auditor, jabwaspem, atau inspektur, seyogyanya diarahkan menjadi auditor internal pemerintah yang profesional dan terpercaya dalam mendukung upaya tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Dengan visi dan reposisi demikian, auditor internal berupaya mendorong unit-unit kerja pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, utamanya akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan penegahan hukum. Visi auditor masa depan ini merupakan cerminan paradigma baru pengawasan internal yang lebih menitikberatkan pada pengelolaan risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kepemerintahan (governance). Perannya bukan lagi sebagai anjing pelacak (wacthdog) atau sekedar inspeksi yang ditonjolkan dalam paradigma lama. Dalam cetak biru (blue-print) atau kebijakan pengawasan APIP, Itjen/Bawas/ltda sudah semestinya diperankan dan direposisi sebagai agen perubahan (agent of change), konsultan manajemen dan evaluator. Thus, auditor internal itu menjadi panutan auditan atau (siapa tau bisa menggapai) keagungan (The 8 Habits, Steven Covey). Sori, tidak lulus sertifikasi – misalkan setara sertifikasi lokal JFA saja, apalagi setara sertifikasi global CIA (Certified Internal Auditor) tentu dia tak layak jadi auditor. Hanya dengan menjadi panutan, mungkin tepatnya auditor plus, kantor Itjen, Bawas/Inspektorat Daerah, takkan disebut lagi sebagai tempat buangan. Suai? (HD/haridinata@yahoo.com)


Fokus Auditor

3

Rakernas APIP

Dari Hotel Berbintang Ke Istana Negara

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi sejumlah menteri menuju tempat acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, 11 Desember 2006. SEJAK reformasi, rapat koordinasi nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tahun ini dapat perhatian Kepala Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka secara resmi perhelatan para auditor internal itu di Istana Negara, Senin, 11 Desember 2006. Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menko Polhukkam Widodo A.S, Menko Perekonomian Boediono, Menpan Taufik Effendi, Mendagri Moh. Ma'ruf, Menkeu Sri Mulyani, dan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki serta pemrakarsa Rakornas Kepala BPKP Didi Widayadi dan jajarannya, para Irjen Departemen/Irtama LPND, sejumlah Kepala SPI BUlVIN/D dan Kepala Bawas/Itda Propinsi/Kabupaten/Kota. Dilaporkan oleh Kepala BPKP, Rakernas selanjutnya diselenggarakan di kantor pusat BPKP jl. Hayam Wuruk, Jakarta Pusat --dihadiri seluruh kepala perwakilan BPKP se-Indonesia-- selama empat hari dari 11 hingga 15 Desember 2006 dalam rangka mempertajam program kerja pengawasan. Sementara, rapar koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda) yang dihadiri para Irjen Departemen/Irtama LPND, para kepala Bawasda/Irda Propinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia dibuka oleh Irjen Depdagri (mewakili Mendagri) di sebuah hotel berbintang di jantung kota Jakarta, Rabu malam, 13 Desember 2006. Rakorwasda ini antara lain merumuskan kesepakatan pembentukan pejabat pengawas pemerintah jabwaspem-- sebutan baru pemeriksa atau auditor sesuai Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005.

Dalam sambutannya, Presiden SBY memerintahkan penataan ulang pada sistem, mekanisme, dan prosedur kerja APIP dalam upaya pemberdayaan aparatur pengawasan. "Penataan ini penting agar fungsi pengawasan memberi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita semua ingin, makin terbangun pemerintahan yang bersih, berkemampuan, dan berwibawa," tegas Presiden. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, dalam sambutannya pada acara Rakorwasda, antara lain menyatakan tujuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2007 adalah acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan penilaian atas kinerja pelayanan masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara, serta menyelaraskan pembinaan dan pengawasan dalam upaya mencegah duplikasi pengawasan. Mari kita dukung penataan ulang sistem pengawasan internal pemerintah. Dengan the new BPKP, seperti obsesi pimpinannya yang baru, Didi Widayadi, seorang jenderal polisi bintang tiga, dan dengan program pengawasan yang sinergis di daerah-- yang dicanangkan Mendagri Moh. Ma'ruf. Revitalisasi sistem pengawasan diharapkan mampu mendorong terciptanya good governance dan pemerintahan yang bersih.***

http://www.auditor-rohil.net


4

Fokus Auditor Presiden: Tata Ulang Sistem Pengawasan

PRESIDEN SBY menginstruksikan penataan ulang sistem pengawasan internal pemerintah saat membuka rakorwasnas—dengan inisiatif BPKP--secara resmi di Istana Negara. Apa saja pesan dan instruksi Presiden? Apa pula agenda dan hasil rakorwasda tahunan yang dikoordinasikan oleh Itjen Depdagri? Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tahun ini terbilang istimewa. Presiden Susilo Bambang Yudoyono membuka secara resmi perhelatan para auditor internal itu di Istana Negara, Senin, 11 Desember 2006. Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain, Menko Polhukkam Widodo A.S, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi, Mendagri M.Ma'ruf, Menkeu Sri Mulyani, dan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Dalam laporannya, Kepala BPKP yang baru, Didi Widayadi, Komjenpol, mantan Irwasum Mabes Polri, menyatakan acara Rakernas Pengawasan Intern Pemerintah yang bertemakan “Membangun Good Governance Menuju Clean Government” dimaksudkan untuk mensinergikan pengawasan intern pemerintah agar dapat berjalan secara optimal sehingga lebih berperan dalam upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Didi bertekad mereposisi BPKP sebagai the New BPKP. Presiden SBY menegaskan,"Kita berkeinginan membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Salah satu upaya untuk mewujudkan itu adalah dengan meningkatkan pengawasan internal yang sinergis di lingkungan pemerintahan.” Dan Presiden menyadari bahwa proses itu tidak mudah untuk dilaksanakan. “Tugas pengawasan internal memerlukan pemikiran, tenaga, tindakan, dan ketegasan sikap secara sungguh-sungguh," Presiden menambahkan. Presiden SBY juga memerintahkan penataan ulang pada sistem, mekanisme, dan prosedur kerja aparat pengawasan internal pemerintah dalam upaya pemberdayaan aparatur pengawasan. ''Penataan ini penting agar fungsi pengawasan memberi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita semua ingin, makin terbangun pemerintahan yang bersih, berkemampuan, dan berwibawa,'' tegas Presiden. Menurut Presiden, penataan mengharuskan aparat pengawasan melakukan koordinasi dan sinergi satu sama lain. Termasuk melaksanakan fungsi dan kompetensi pengawasan dengan baik, dan tidak membagibagi objek pemeriksaan. Cara itu, lanjut Presiden, dapat menghindari munculnya tumpang tindih pemeriksaan secara lebih elegan. Sehingga, aparatur pengawasan dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih terarah dengan metode kerja yang efektif dan efisien. Presiden menyatakan, untuk membangun sinergi yang baik, harus dilakukan pengawasan dengan standar kompetensi, operasi, dan pelaporan yang baku. Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tegas Presiden, harus aktif mengembangkan metode kerja dan meningkatkan kapasitas pengawasan. Di samping itu, ''Saya minta setiap inspektorat jenderal departemen, inspektorat utama, inspektorat kementerian, lembaga, inspektorat badan pengawas provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan kompetensinya di

http://www.auditor-rohil.net

bidang akunting dan forensic auditing. Hal ini sangat penting untuk menganalisis kasus penyimpangan secara lebih tajam,'' tegas Presiden. Dalam pengadaan barang dan jasa, lanjutnya, di negara mana pun merupakan titik paling rawan penyimpangan dan korupsi. ''Sektor migas, pertambangan, dan kehutanan, serta BUMN dan BUMD perlu diawasi dengan cermat,'' katanya. Lebih lanjut, Presiden memerintahkan BPKP memastikan berjalannya sistem pengawasan dan kepatuhan atas standar yang ditetapkan itu. Kepala Negara menambahkan, laporan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—yang memberi opini disclaimer atas laporan keuangan Pemerintah RI- juga mengesankan pemerintah belum dapat mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, penyerapan anggaran negara yang relatif rendah, menunjukkan masih adanya risiko kegagalan pengelolaan fiskal sebagai pendorong ekonomi nasional. Karena itulah, tegas Presiden, berbagai program pemerintah juga harus diawasi dengan seksama. Seperti, program pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, dan penanggulangan kemiskinan. Presiden juga meminta kementerian koordinator dan kementerian negara membentuk unit kerja serupa untuk meningkatkan pengawasan internal. Usai memberikan sambutan dan pengarahannya, Presiden SBY memukul gong tanda dibukanya secara resmi dan bersalaman/bersilaturahim dengan seluruh peserta Rakernas tersebut. R akorwas Aparat Pengawas Non Auditor. Di samping Rakorwas diselenggarakan di Kantor Pusat BPKP—dihadiri seluruh kepala perwakilan BPKP se Indonesia-- selama empat hari untuk mendengarkan arahan dari para menteri (Menpan, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas dan Menteri Negara BUMN) dalam rangka mempertajam program kerja pengawasan, rakorwas yang sama juga diadakan para Irjen Departemen/Irtama LPND, Para Kepala Bawasda/Irda Propinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia. Jika BPKP (pembinaan jabatan fungsional auditor) mengadakan rapat kerja di Hayam Wuruk dari 11 hingga 15 Desember 2005, para Itjen Departemen/ Irtama LPND dan Bawasda Prop/Kabupaten/Kota —sekitar 600 orang- dengan koordinasi Itjen Depdagri mengadakan rakorwas tahunan di Hotel Sahid dari 13 hingga 15 Desember 2006. Rakorwasda ini bakal merumuskan kesepakatan pembentukan pejabat pengawas pemerintah (non auditor)— demikian sebutan dalam PP 79 Tahun 2005.***


Fokus Auditor

5

sesuai dengan PP 79 Tahun 2005.” Para Itjen Departemen/Irtama LPND pada sesi sore hingga malam hari juga memaparkan kebijakan dan program kerja pengawasan masing-masing secara bergiliran. Mewakili Mendagri, Irjen Depdagri Seman Widjojo membuka secara resmi Pada hari ketiga, Jumat, rakorwas tahunan tersebut di Ballroom Hotel Sahid, Rabu malam, 13 Desem15 Desember 2006, dibahas ber 2006. Dia menyebut tiga kendala kordinasi, dan mengintruksikan tujuh PKPT antara Bawas/Inspehal. Apa isi kesepaktan Rakorwasda?. ktorat Propinsi dengan Itjen Departemen/Irtama LPND, dan pembacaan kesepakatan Dalam sambutannya, Menteri Dalam pemerintah dan atau masyarakat bersama sejumlah Itjen “..Khususnya pada Negeri antara lain menyatakan bahwa tujuan dalam urusan penyelenggaraan pemerDpartemen/Irtama LPND kebijakan pengawasan penyelenggaraan pe- intahan dan atau pemerintahan daerpeningkatan dan Bawaas/Inspektorat merintahan daerah pada tahun 2007 (sesuai ah yang belum tertampung dalam propelayanan kepada Daerah yang hadir. Isi kesepKepmendagri No. 35 Tahun 2006) adalah gram kerja pengawasan reguler. masyarakat dan akatan menyangkut tekad Dalam sesi pertama rakorwasda acuan dalam melaksanakan pengawasan atas upaya peningkatan dan semangat mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kali ini juga tampil Ketua KPK kesejahteraan dan melaksanakan prinsipmemberikan penilaian atas kinerja, khususn- Taufiequrachman Ruki dengan paprinsip good governance; ya pada peningkatan pelayanan kepada paran “Peran Aparat Pengawas Intern masyarakat, koordinasi penyusunan masyarakat dan upaya peningkatan kesejah- Pmerintah dalam Menciptakan Pemencegah terjadinya PKPT, penyampaian LHP teraan masyarakat, mencegah terjadinya pe- merintahan yang Bersih dan Bebas penyimpangan yang dan TL hasil pemeriksaan; nyimpangan yang menimbulkan kerugian Korupsi”; Ketua BPK RI Prof. Dr. Anmenimbulkan pemberdayaan kapasitas dan negara, serta menyelaraskan pembinaan dan war Nasution dengan makalah, kerugian negara..” intensitas pengawasan Bapengawasan dalam upaya mencegah duplika- “Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal was/Inspektorat Daerah; dan untuk Membangun Kembali Sistem si pengawasan yang bertubi-tubi. n H. Moh. Ma'ruf komitmen pembentukan peMenurut Mendagri, terdapat tiga kendala Sosial Indonesia;.” Deputi Bidang Mendagri jabat pengawas pemerintah dalam koordinasi pembinaan dan pengawasan. SDM Aparatur Menpan dan Deputi dan perjuangan batas usia BKN dengan paparan” PembentuPertama, penyusunan rencana yang tidak sepensiun sampai dengan 60 suai dengan realita di lapangan. Kedua, sub- kan Tugas dan Fungsi serta Mekanistahun. (HD/haridinata@yahoo.com ) stansi atau materi pemeriksaaan yang belum me Pembinaan Pejabat Pengawas Pemerintah tuntas kebijakan pengaturannya. Dan ketiga, Cari Tau persepsi atau mindset yang belum sama antLapor cik ade aje sumber ara antara pemeriksa (auditor) dan obyek yang penggelapan dana nye yee...!! APBD....!!! diperiksa (auditan). Auditor tekesan mencaricari kesalahan, sedangkan auditan tampak beruapaya “menyembunyikan” kesalahan. Kepada para pengawas Mendagri mengharapkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pengawasan internal dilaksanakan secara terpadu oleh semua APIP mulai tahun 2007. Kedua, peningktan koordinasi dengan aparat hukum guna percepatan pemberantasan KKN. Ketiga, sosialisasi kebijakan pengawasan kepada semua pihak. Keempat, peningkatan kemampuan teknis dan intelektual sesuai tuntutan profesi dan kebutuhan masing-masing APIP. Kelima, koordinasi pengawasan dilaksanakan agar kegiatan pengawasan mempunyai daya cegah, daya tangkal dan menimbulkan efek jera kepada para pelaku penyimpangan. Keenam, koordinasikan pengawasan masyarakat dan hasil pengawasan APIP dengan unsur Muspida yang terkait secara arif dan bijaksana agar semua pihak termotivasi melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dan ketujuh, laksanakan pemeriksan khusus dan atau pemeriksaan serentak terhadap permasalahan yang menjadi perhatian

Auditor Cari Kesalahan, Auditan Menyembunyikannya

http://www.auditor-rohil.net


6

Warta Auditor

Catatan Diskusi Budaya (I)

HIDUPKAN KEMBALI TATAKRAMA MELAYU KEBUDAYAAN Melayu, khususnya adat istiadat Melayu, telah ditinggalkan pendukungnya sehingga orang Melayu telah kehilangan identitasnya sendiri. Karena itu, tatakrama Melayu perlu dihidupkan kembali (revitalisasi). Demikian dikatakan H. Sudarno Mahyuddin, budayawan nasional asal Bagansiapiapi, pembicara tunggal dalam Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) yang diadakan oleh Bawaskab Rokan Hilir, 31 Oktober 2006, diisi dengan presentasi buku terbaru timnya, “Tatakrama Melayu, Suatu Warisan Budaya.” Menurut ketua tim penyusun buku tersebut, ada enam penyebab lunturnya pengamalan budaya Melayu oleh masyarakat pendukungnya. Pertama, politik penjajah, yang memutuskan koneksitas (hubungan kedekatan) Raja (kepala pemerintahan) dengan rakyat; akibtnya Raja tidak lagi mempunyai kekuatan, sedangkan rakyat menjadi bingung seperti anak ayam kehilangan induknya. Kedua, dampak perlawanan Melayu terhadap penjajah. Mengutip Dr. Yusmar Yusuf, budayawan Riau,sebagai suatu protes dan perlawanan moral terhadap penekanan kaum penjajah, orang Melayu bereaksi tidak koorporatif terhadap penjajah, yang berujung meninggalkan perangai orang Melayu yang toleran dan suka bekerjasama; orang Melayu hanyut dalam nuansa perlawanan moral hingga tanpa disadari mereka meninggalkan etos, adat, dan budaya Melayu, ditengarai hingga komunitas Melayu kini. Ketiga, pengaruh akulturasi yang dicanangkan Pemerintah Orde Baru, yang berusaha menyatukan budaya Bangsa Indonesia yang beraneka ragam menjadi satu kebudayaan, yang disebut kebudayaan nasional. Orang Melayu yang memang sudah lemah pengamalan budayanya di segala bidang kehidupan, terjerumus dalam kampanye kebudayaan nasional yang utopis itu; akibatnya, orang Melayu semakin jauh meninggalkan kebudayaannya sendiri. Keempat, toleransi Melayu yang besar justeru menghambat upaya pelestarian dan pewarisan nilai-nilai Melayu generasi penerusnya. Mengutip buku Dilema Melayu, Mahathir Mohamad juga mengatakan bahwa orang Melayu acapkali keliru dalam mengartikan kesopanan. Kebanyakan orang Melayu beranggapan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada orang lain (pendatang) merupakan salah satu bentuk kesopanan meraka. Misalnya kesempatan mem-

buka lahan, kesempatan memulai suatu bidang usaha tertentu, dan lain sebagainya. Akibatnya, orang Melayu kehilangan kesempatannya sendiri. Kelima, lemahnya pewarisan nilai-nilai budaya, juga akibat kekeliruan dalam mengartikan kesopanan dan rasa toleransi yang besar orang Melayu terhadap etnis lain. Faktor lainnya adalah sikap hidup orang Melayu yang cenderung foedalistik. Sebagai suatu masyarakat yang feodalistik, orang Melayu sangat tergantung kepada penguasa. Inisiatif dari masyarakat sendiri untuk melestarikan nilai-nilai budaya sangat lemah. Inisiatif sangat tergantung kepada itikad penguasa, dalam hal ini pemerintah. Inisiatif pelestarian nilai-nilai budaya Melayu harus datang dari pemerintah. Bila pemerintah tidak melakukan upaya inventa-

risasi, pelestarian dan pengamalan nilainilai budaya Melayu, maka orang Melayu akan jauh dari kebudayaannya sendiri, termasuk adat istiadatnya. Dan keenam, dampak globalisasi informasi yang juga berperan cukup signifikan dalam akulturasi budaya Melayu. Akulturasi karena globalisasi ini umumnya berlangsung melalui televisi dan film. Hardy, yang menjadi moderator diskusi, menambahkan apa yang kerap disebut pengaruh 3M: Microsoftisasi (teknologi informasi dan komunikasi), MTVinisasi (hiburan, televisi) dan McDonaldisasi (makanan sampah). “Generasi muda Melayu justeru meniru mentah-mentah budaya asing yang masuk lewat pengaruh 3M tadi, tanpa menyaringnya dengan filter kebudayaan sendiri,” ujar Sudarno. Menurut Sudarno, tatakrama masyarakat di suatu daerah amat erat hubungannya dengan dunia investasi dan pariwisata di daerah itu. Kiranya mustahillah, para penanam modal akan berinvestasi di suatu daerah yang masyarakatnya tidak bertatakrama. Cuainya orang. Melayu dalam mengamalkan tatakramanya sendiri, ditengarai Sudarno, akan membawa dampak buruk terhadap citra orang Melayu di mata orang lain. ” tambah Sudarno.***

Acara halal bil halal di lingkungan Bawaskab Rohil di Bagansiapi-api, 31 Oktober 2006, seusai Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) yang diisi dengan diskusi budaya “Tatakrama Melayu” yang menampilkan budayawan asal Rohil Sudarno Mahyuddin.

http://www.auditor-rohil.net


7

Warta Auditor Gelar Pengawasan & Good Governance:

Surat Anda

Cegah Sanksi, Segera Tuntaskan Hasil Audit

Mengadu Lewat Situs Internet

Suasana peserta gelar pengawasan dan good governance di Bagansiai-api, 9 November 2006, dihadiri sejumlah kepala badan/dinas/kantor di lingkungan pemerintahKabupaten Rokan Hilir.

SAAT ini sedang diproses ketentuan sanksi kepada pejabat yang melalaikan rekomendasi hasi laudit. Jika tidak tuntas, akan dilimpahkan ke aparat hukum. Pengawasan tanpa direspon dengan serangkaian kegiatan tindaklanjutnya hanya menjadikan pengawasan sebagai fungsi tanpa makna, bahkan menjadi kegiatan yang menambah maraknya isu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Demikian disampaikan Wakil Bupati Rokan Hilir Suyatno, Amp. ketika membuka acara Gelar Pengawasan dan Good Governance di Bagansiapi-api, 9 November 2006. Penegasan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Irjen Departemen Dalam Negeri pada rapat pemutakhiran data (RPD) Regional III di Mataram, pertengahan September 2006. Mantan Camat Bagan Sinembah itu juga mengharapkan semua pimpinan APIP (aparat pengawasan internal pemerintah) baik di pusat dan di daerah—yang melakukan pemeriksaan di Kabupaten Roak Hilir -- agar melakukan evaluasi sejauh mana tindak lanjut dari masing-masing satuan kerja yang diperiksa. “Saya minta segera pantau dan tindak lanjuti sisa hasil audit APIP, termasuk Bawaskab Rokan Hilir, “ tegasnya. Menurut laporan Kepala Bawaskab Rokan Hilir, Hardy, saat ini Itjen Depdagri tengah mempersiapkan konsep Peraturan Mendagri tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan. Salah satu substansi peraturan itu, bahwa apabila dalam waktu enam bulan setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan (LHP), kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, PNS, dan pegawai lainnya tidak melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi LHP, maka penyelesaian masalah selanjutnya akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Seperti diketahui, pimpinan satuan kerja semua unsur penyelenggaraan pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan kepala desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. Para Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, Ada pun, wakil gubernur/bupati/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan Bawasprop Riau, khususnya terkait dengan surat pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Kabupaten Rokan Hilir, telah dapat diselesaikan dan dituntaskan. Namun, sampai akhir November 2006, dari hasil pemutkahiran data yang dilakukan oleh Bawaskab Rohil, masih terdapat sisa temuan pemeriksaan (TP) yang belum ditindaklanjuti oleh SKPD.***

http://www.auditor-rohil.net

TEKNOLOGI internet telah membantu banyak hal terhadap berbagai pekerjaan manusia. Saya mengucapkan tahniah kepada Bawaskab Rohil yang berani mengambil inisiatif untuk memiliki website sendiri. Apatah lagi, website ini saya lihat lebih independen karena menggunakan domain dotcom (.net). Saya punya ide bagaimana sekiaranya situs www.auditor-rohil.net dilengkapi dengan sebuah kolom pengaduan? Dalam kolom itu ada jaminan perlindunga n keamanan bagi pelapor, tanpa mengabaikan isi laporan yang dikirimkan. Dengan teknologi saat ini hal semacam itu memungkinkan. Sebuah situs misalnya memiliki buku tamu yang memberikan “izin” kepada pengunjung menorehkan apa saja yang mereka inginkan baik dengan meninggalkan jejak, atau tidak. Dalam pengaduan yang saya maksud, setiap pengaduan harus mendafar dulu. Setelah mendapatkan password dari admin baru yang bersangkutan dapat mengirimkan email yang berisi pengaduan tersebut. Dengan begitu, hanya Admin yang bisa memproses dan meneruskan pengaduan tersebut. Ahmad, Mahasiswa Rohil Red--- Suai. Sile mengadu. Asal bukan fitnah.

Buku Tamu Praba yuwana Saya mau tanya, ada gak beasiswa kemitraan (universitas) untuk siswa Rokan Hilir yang sekolah di SMAN Plus Provinsi Riau. Kalo ada bagaimana cara mendapatkannya? prof_bho@yahoo.com Red---Siapa bisa jawab? kucrup Dengan website, dunia akan tahu siapa kita... Red--- Dan kita tahu dunia


Album Auditor

8

Acara diskusi panel “ Auditor Pemerintah, Mau Kemana?� di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, 9 November 2006, kerja sama IAI Cabang Riau dan Bawaskab Rohil. Tampak hadir pembicara tunggal Ketua IAI-KASP Syafri A. Baharuddin, MBA (tengah) mendampingi Amir Hasan (kanan) dan Hardy (kiri)

Tampilan utama situs Bawaskab Rokan Hilir di alamat www.auditor-rohil.net Kepala Bawaskab Rohil, Hardy, tampak tengah bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono seusai pembukaan Rakernas APIP 2006 di Istana Negara, 11 Desember 2006. Disampingnya tampak Kepala Bawasprop Riau, Auni M. Noor, tengah bersalaman dengan Menpan Taufik Efendi.

Pembukaan acara gelar pengwasan dan good governance di Bagansiapi-api, 9 November 2006. Tampak hadir Wakil Bupati Roakn Hilir, Suaytno, AMp. (tengah), Sekda Kab. Rokan Hilir Drs. H.Asrul M. Noor, M.Si.(kiri), dan Kepala Bawaskab Rohil, Hardy (kanan).

Foto bersama rombongan kunjungan kerja Bawaskab Rohil ke Bawasko Bandung, 29 November 2006.

http://www.auditor-rohil.net

Edisi I  

auditor rohil.net, edisi cetak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you