Edisi Cetak
No 8 Triwulan IV 2008
auditor-rohil TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL AUDIT PRACTICE
DAFTAR ISI n Teras Auditorial .......................................... 2 n Surat dari Bupati .................................. 2 n Catatan Auditor .................................... 3 n Auditor Headline ...................................... 4 n Rakor Reguler Para Inspektur .............. 4 n Reviu Laporan Keuangan Pemda ........ 6 n Auditor News ............................................ 7 n Dari Badan Menjadi Inspektorat ........................................ 7 n Sim-Akip Inspektorat ......................... 7 n Data Terkini Tindak Lanjut ................. 8 n RAPBD Diajukan Lebih Cepat, Awal 2009 Siap Dilaksanakan ........... 9
Rakor Reguler Para Inspektur Para aparat pengawasan internal pusat dan daerah berkumpul di Jakarta 17 s.d 19 Desember 2008 guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi para inspektur pusat dan daerah yang profesional menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Apa saja hasilnya?
n Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Rohil 2008 ................................ 9 n Dialog Pengawasan & Governance 10 n Auditorial Khas ..................................... 11 n BPK Turun ke Rohil pada Pertengahan februari 2009, SKPD Diminta Serahkan LPj ............ 11
“...Para penegak hukum dan lembaga audit perlu “duduk bersama” guna membangun satu pemahaman bahwa dalam krisis, perlu kecepatan dan ketepatan tanpa adanya keinginan korupsi...” n Mendagri Mardiyanto n Hari Antikorupsi Sedunia:
PBB Serukan Berantas Korupsi
Sekjen PBB Ban Ki-moon.
Sekjen PBB Ban Ki-moon menyerukan komunitas dunia untuk benar-benar memberantas korupsi. Seruan itu disampaikan Ban Ki-moon dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2009. “Setiap tahun di berbagai dunia berkembang, miliaran dolar yang sangat dibutuhkan untuk layanan kesehatan, sekolah, air bersih dan infrastruktur dicuri atau hilang melalui penyuapan dan kejahatan lain,” kata Ban dalam pesannya seperti dilansir Merinews, Selasa (9/12/2008). Dikatakan pemimpin dunia itu, krisis global finansial yang terjadi saat ini menekankan perlunya regulasi yang lebih luas terhadap korupsi. Tanggal 9 Desember mulai dicanangkan sebagai Hari Antikorupsi Sedunia pada tahun 2003 E-mail : hardydjamal@gmail.com
oleh Majelis Umum PBB. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan kewaspadaan akan korupsi dan peran Konvensi PBB melawan Korupsi dalam memerangi dan mencegah korupsi. Majelis Umum PBB menyerukan semua negara dan organisasi integrasi ekonomi regional kompeten untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB melawan Korupsi secepat mungkin agar cepat diberlakukan. Menurut Majelis Umum PBB, perang melawan korupsi kini menjadi lebih mendesak dikarenakan dua alas an. Pertama, korupsi memungkinkan para teroris membiayai operasi keji mereka.; dan kedua, krisis finansial global saat ini sebagian dikarenakan ketamakan dan korupsi. (detikcom)
lklik www.auditor-rohil.com
2 TERAS AUDITORIAL
auditor-rohil.net Penasihat
Songsong 2009 Dengan Optimis
n Surat dari Bupati:
Bupati Rokan Hilir
Wakil Bupati Rokan Hilir Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir Penanggung jawab/ Pemimpin Redaksi Hardy Djamaluddin Pelaksana Harian/ Redaktur Pelaksana Sarman Syahroni
D
........
Pengarah
ipenghujung tahun 2008 dan detikdetik awal tahun 2009 yang semakin dekat, mari kita terus melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai ini. Sampai kuartal keempat tahun 2008 telah kita lewati dengan setumpuk pekerjaan di pundak kita. Mudah-mudahan, sisa waktu yang masih ada dapat kita pacu energi dan pikiran untuk meningkatkan kinerja tahun 2008 ini dan sebagai bekal motivasi dalam melanjutkan kinerja di tahun 2009.
Sidang Redaksi Hardy Djamaluddin Azwar, Augus Setya, Irwandi,Sarman Syahroni, Hendri Yunis Operator Online Zulkifli, Masri, Romi Divisi Produksi Nasori Habib, Syarifah Desain/Tata Letak Ijal Diterbitkan oleh Bawaskab Rokan Hilir bekerja sama dengan Riau Pos.Net Alamat Redaksi: Jl. Perniagaan 80, Bagansiapiapi, Rokan Hilir website: www.auditor-rohil.com e-mail: hardy.djamal@gmail.com Dicetak oleh: CV Berkat
Redaksi menerima sumbangan tulisan, foto atau naskah lainya untuk di muat. Naskah yang masuk dan dimuat akan diberikan imbalan.
Terpilihnya Kota Bagansiapi-api menjadi Kota dengan peningkatan kinerja tertinggi di bidang kebersihan dalam lomba kebersihan di Riau tahun 2008 dan daerah yang memberikan kontribusi dalam pemenuhan produksi beras nasional, hal ini semestinya diikuti dengan prestasi-prestasi lainnya. Sejumlah bangunan sudah harus kita tuntaskan tahun ini untuk bisa meraih prediket adipura bagi Bagansiapiapi, yaitu Taman Kota, bangunan perkantoran, pelebaran jalan, selokan/parit, penanaman pohon/penghijauan dan tempat pembuangan sampah akhir. Tak sedikit memang tantangan yang kita dihadapi. Di antaranya adalah bagaimana kita mengelola APBD pada tahun 2008 ini secara efisien dan efektif. Baik sisi pendapatan maupun sisi belanja, sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah dan masyarakat yang memang masih tertinggal. Rendahnya daya serap anggaran tahun 2008 dan sisa kegiatan lanjutan yang belum tuntas merupakan tugas kita untuk segera dituntaskan dengan bekerja lebih ekstra keras dan sebaik-baiknya. Pengalaman menunjukkan program dan kegiatan pembangunan semestinya dibuat dengan perencanaan yang matang dan dapat diandalkan. Namun, tetap terbuka peluang untuk diperbaiki atau revisi setelah dilakukan monitoring dan evaluasi. Dengan klik www.auditor-rohil.com
demikian, kita dapat bersatu padu melangkah bersama untuk betul-betul bisa secara sistematis menyukseskan program pembangunan sehingga kita dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran, menggerakkan sektor riil, menggesa pembangunan ketertinggalan insfrastruktur. Di bidang pelayanan dan investasi, Pemkab Rohil memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai pelayanan mulai dari perizinan maupun nonperizinan. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) telah kita resmikan. Kita berharap KPT dan kemudahankemudahan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lakukan pengurusan sendiri dan jangan menggunakan perantara atau calo. Melalui kolom ini, saya mengajak segenap unsur aparatur daerah dan kita semua untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dan mencari solusi alternatif penyelesaian masalah pembangunan di daerah ini. Mudah-mudahan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes) kinerja tahun 2008 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.Tahun 2009 kita songsong dengan bekal optimisme. n H. Annas Maamun
3
2Auditorial TERAS AUDITORIAL
n CATATAN INSPEKTUR
Tuntaskan Pe-er Tahun Lalu, Pacu Kinerja di Tahun Baru “Lakukan yang terbaik dalam kondisi yang terburuk”. Mario Teguh Tahun 2008 akan berlalu, dengan sejumlah kemajuan dan setumpuk masalah yang segera perlu penyelesaian. Dan tahun 2009 datang menjelang, yang disebut-sebut sebagai tahun penuh tantangan dan agenda besar yang monumental. Selamat tinggal tahun 2008, selamat datang tahun 2009. Memasuki sebuah tahun baru, kita diajak melakukan intropeksi. Biasanya, merefleksi apa yang telah kita lakukan sebelumnya dan memproyeksi apa yang bakal kita hadapi. Dengan refleksi, kita mendapat pelajaran guna perbaikan untuk masa selanjutnya. Dan dengan proyeksi, kita mengukur kemampuan atau menyusun rencana terukur di masa depan. Bisa kita amati, badai bencana alam belum reda selama 2008. Banjir, gempa dan cuaca buruk masih terjadi di pelbagai belahan muka bumi, bukan hanya negara kita, bukan hanya di daerah kita. Adakah pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa itu? Kita percaya, pasti ada hikmah dari semua bencana yang terjadi. Dari perkiraan pakar, ada kabar buruk bahwa statistik makro ekonomi dan keuangan dunia, yang berdampak kepada melemahnya mata uang negeri kita. Bahkan bukan tidak mungkin, krisis global bakal terjadi, yang sudah dimulai di AS. Harga minyak di pasar dunia sempat menembus US$100 per barel turun secara bertahap ke posisi terendah selama 2008. Krisis keuangan di AS berdampak pada sektor usaha yang satu persatu mulai rontok dan di-PHKnya ribuan tenaga kerja pada beberapa perusahaan besar. Dengan potret kondisi seperti ini, yang sudah diprediksi tahun lalu, tahun 2008 me-
mang menjadi tahun yang diwarnai banyak kejutan nan menghebohkan. Alam masih kurang bersahabat. Habis banjir, longsor, lumpur, muncul kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Lihat bushfires di Australia. Dan depo Pertamina di Jakarta. Di saat ekonomi yang juga tidak membaik, unjuk rasa, kondisi sosial dan politik diperkirakan terus memanas; obral janji, unjuk kekayaan dan inefisiensi menjadi warna tersendiri tahun ini. Suhu politik memanas di pneghujung tahun 2008, dan bisa jadi berlanjut ke tahun 2009 mengingat dekatnya agenda Pemilu April 2009 dan Pilpres Juli 2009. Di sektor Pemerintah, banyak pekerjaan rumah—seperti tahun lalu— yang belum tuntas. Mulai dari reformasi birokrasi, restrukturisasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, perbaikan sistem hukum, good governance hingga kendala investasi dan pertumbuhan sektor riil yang belum bergerak naik. Pe-er masih setumpuk. Di sejumlah daerah, lantaran berbagai alasan teknis dan mismanjemen, sejumlah pekerjaan tampak terbengkalai dan daya serap anggaran masih sangat rendah. Menjadi ironi, di tengah euforia daerah, tantangannya masih dalam kontekstual jangka pendek, yaitu bagaimana paket anggaran yang sudah dialokasikan, baik dari APBN maupun dari APBD, betul-betul terserap dan mencapai sasarannya serta memperhatikan kaedah governance yang lazim berlaku. Tak heran, sejak
klik www.auditor-rohil.com
Oleh Hardy Djamaluddin (hardy-djamaluddin.blogspot.com; email: haridinata@yahoo.com)
tahun lalu, Presiden dan tahun 2008 ini KPK, sudah mengingatkan dan akan membidik kebocoran dan penyimpangan anggaran baik sisi penerimaan dan pengeluaran pada tahun 2009. Bagaimana pun kondisinya, terburuk pun, meminjam ungkapan kata MarioTeguh, lakukanlah yang terbaik (untuk negeri ini). Bagi pimpinan daerah, para pengguna anggaran dan jajarannya semestinyalah menghindari penyakit 4K: kurang teliti (kutil), kurang rapi (kurap), kurang disiplin (kudis) dan kurang iman (kuman). Penyakit 4K adalah bahasa sederhana ketidakpatuhan pada peraturan, etika serta ketidakberdayaan penerapan sistem pengendalian internal (internal control) secara optimal. Dan para auditor atau aparat pemeriksa– -baik aparat internal maupun eksternal—dituntut peranan ekstranya dalam melakukan kontrol ataupun atestasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dikelola pemerintah. Lebih-lebih lagi, auditor internal ditantang untuk tidak lagi sekedar (berperan) sebagai anjing pelacak (watchdog), tapi lebih sebagai katalis perubahan yang mengedepankan control, risk dan governance. Dari pengalaman tahun lalu dan catatan prediksi di atas, mari kita tuntaskan sisa pekeraan tahun lalu, dan pacu target kinerja padatahun 2009.Tahun 2009 seyogyanya dapat kita jalani secara lebih cerdas dan gigih. Dan kita pasti bisa asal ada kemauan yang sungguh-sungguh dan konsisten. n
4
2Auditorial
Auditor Headline n Rakorwasdanas
alnya, telah terbukti menciptakan disharmoni dalam praktik penyelenggagraan pemerintah daerah, yang antara lain berupa muncul dan berkembangnya pertimbangan subyektif dalam Para aparat pengawas pusat dan daerah berkumpul di Jakarta selama dua hari penempatan seseorang pada jabatan karier termulai 17 hingga 19 Desember 2008 guna meningkatkan kapasitas dan tentu. Oleh karena itu, jajaran pengawasan interkompetensi Inspektorat Jenderal Departemen/LPND dan Inspektorat Daerah nal departemen maupun pemerintah daerah yang profesional menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. harus mengawasi dan memproses sesuai ketenApa saja hasil-hasilnya.? tuan hukum bagi setiap oknum birokrasi yang berupaya untuk menempatkan sebelah kakinDalam menggerakkan ekonomi, diperlukan merintah (APIP) merupakan pilar utama un- ya pada politik praktis baik dalam Pemilu maukecepatan dan kemudahan birokrasi. Oleh kare- tuk menegakkan etika (fatsoen) politik dan pe- pun Pilkada. Regulasi sudah tegas mengatur na itu, para penegak hukum dan lembaga audit merintahan. Setiap pejabat pemerintah harus bahwa pegawai negeri sipil sebagai bentuk perlu “duduk bersama� guna membangun satu mampu membedakan antara kepentingan pri- kongkrit dari birokrasi telah diberikan pilihan pemahaman bahwa dalam krisis, perlu kece- badi dengan kepentingan masyarakat, bangsa sikap untuk tetap berkarya di birokrasi atau patan dan ketepatan tanpa adanya keinginan ko- dan negara. Menteri, Gubernur dan Bupati/ keluar dari birokrasi dan bisa bergabung denrupsi. Walikota bisa direkrut dari berbagi partai poli- gan paertai politik; Selanjutnya, pelaksanaan RakoKedua, mengantisipasi swasdanas ini merupakan bagian pengaruh krisis keuangan yang tidak terpisahkan dari upaya global, perlu dilakukan polimerealisasikan komitmen dan secy adjusment khususnya mangat Raker Gubernur beberapa dalam penyusunan dan pelwaktu yang lalu, khususnya pada sisi aksanaan anggaran negara akuntabilitas pemerintahan. dan daerah. Sudah seharusDemikian disampaikan Menteri nya anggaran disusun berbaDalam Negeri dalam sambutannya siskan pada skala prioritas yang diwakili oleh Sekretaris Jenyang tinggi dengan menederal Depdagri Ibu Diah Anggraini kankan pada kemanfaatan pada pembukaan acara Rakorwasdalam mengentaskan kedanas di Jakarta, 17 Desember miskinan, membuka lapan2008. Mendagri juga menyampaigan kerja baru dan peningkakan terkait dengan upaya mengantan produktivitas. Penyusutisipasi dampak krisi global, mengnan anggaran berbasis prioringatkan kembali amanat Presiden itas dan kinerja tersebut bagi jajaran pemerintahan daerah harus diimbangi dengan seuntuk tidak ragu-ragu mengambil makin diberdayakannya lemkebijakan dan tindakan yang tepat baga pengawasan; sesuai dengan koridor hukum. Ketiga, lembaga pengaAcara yang dilaksanakan di Ho- Sekjen Depdagri Ibu Diah Anggraini pada pembukaan Rakorwasdanas 2008. wasan di setiap departeman tel Sahid Jakarta, 17 s.d 19 Desemdan di lingkungan pemda ber 2008, juga dihadiri oleh wakil dari BPK tik, tetapi jajaran birokrasi harus tetap netral harus mampu memerankan diri antara lain seRI, dari KPK RI, para Inspektur Jenderal Dedan bekerja berdasarkan etika pemerintah bagai pengendali internal manajemen yang partemen/Irutama LPND, Kepala BPKP dan tersebut. Tanpa berpegang pada etika pemer- memberikan sistem peringatan dini (early para Deputi, Deputi Bidang Pengawasan Menintahan, seorang aparatur akan mudah larut warning system). Menemukan penyimpangan pan, Kementrian Negara PPN/Bappenas, Para dalam konflik kepetingan. Sebagai pelaksana baik itu dalam pengelolaan keuangan maupun Pejabat Eselon I di lingkungan Depdagri, dan kebijakan , berupa undang-undang dengan se- dalam pengelolaan urusan pemerintahan, bupara Kepala Bawasda/INspektorat Provinsi/ gala derivasinya, aparat pemerintah atau kanlah sukses yang sesungguhnya, karena hal Kabupaten/ Kota beserta staf, berjumlah sebirokrasi pemerintah harus menjaga jarak dan itu menunjukkan segalanya telah terjadi. ukses kitar 500 orang. bersikap serta bertindak netral dalam pemilu sesungguhnya dari pengawasan internal adalah Mendagri menggarisbawahi bahwa bebera2009 serta dalam proses Pilkada. Upaya untuk apabila mampu menekan atau bahkan meniadapa hal : melibatkan birokrasi dalam proses pilkada mis- kan penyimpangan itu sendiri. Pertama, aparat pengawsan internal pe-
Rakor Reguler Para Inspektur
klik www.auditor-rohil.com
5 Auditor Headline Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, yaitu pemerintah pusat mengawasi dan membina provinsi dan selanjutnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kabupaten dan kota wilayah kerjanya. Demikian halnya dengan pemerintah kabupaten, melalui lembaga pengawasnya juga diharuskan melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap pemerintahan desa dan kelurahan. Melalui pembinaan dan pengawsan tersebut diharapkan pemerintahan daerah yang dibangun berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat terkelola secara akuntabel menuju pencapaian tujuan otonomi daerah; Keempat, mekanisme pembinaan dan pengawasannya seperti itu menegaskan bahwa dalam sistem pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004, terdapat hubungan kewilayahan antara tingkatan pemerintahan. Berdasarkan pola hubungan admistrasi dan kewilayahan tersebut, maka pemerintah kabupaten dan kota berada dalam koridor pembinaan dan pengawasan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat didaerah. Suatu entitas pemerintahan tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri, kecuali dalam hal pengendalian internal manajemen , terlebih lagi dalam kontruksi sistem pemerintahan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemeritah daerah bukanlah enclave yang berdiri sendiri seperti dalam sistem federal. Sampai kapan pun, sistem pemerintahan daerah di negara kita akan tetap berada dalam koridor NKRI tersebut. Mendagri juga menyampaikan dan menjelaskan, dalam konteks hubungan administrasi dan kewilayahan tersebut, pada tataran operasional. Mendagri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam bab XII undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menekan kan hal-hal sebagai berikut : (1) berbagai regulasi yang ditetapkan semua departemen dan LPND selalu dalam kontek semangat otonomi daerah. (2) Pembinaan pemerintah provinsi harus
Peserta Rakorwasdanas 2008 di Hotel Sahid Jakarta 17 - 19 Desember 2008.
terkooordinasi untuk mencapai efesiensi anggaran dan menghindari tumpang tindah kewenangan. Pembinaan di kabupaten dan kota melalui Gubernur selaku wakil pemeriantah pusat didaerah; (3) Pengawasan penyelenggaraan didaerah mengarah pada tertib administrasi umum pemerintahan pada aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, barang/aset dan keuangan daerah serta efektivitas urusan wajib sesuai koridor kewenangan dalam PP no 38 Tahun 2007. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah didaerah dan pengawasan terhadap perda dan peraturan kepala daerah; (4) Program yang dilaksanakan didaerah baik biaya APBN maupun APBD harus dalam koridor kesatuan hubungan administrasi dan harus dijauhkan dari anasir ego sektoral; (5) Pengawasan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen atau inspektorat LPND. Dalam kaitan ini peran aktif dari bawasda atau inspektorat provinsi Kabupaten/ Kota untuk membantu pengawasan tersebut sangat penting. (6) Pengelolaan asset negara yang tidak jelas cenderung melanggar ketentuan dapat disalahgunakan dan diakui pihak lain sebagai haknya. Menuru BPK, jumlah asset negara yang dikelola pemerintah pusat dan daerah sebanyak 37% berpotensi berpindah tangan. (7) Kondisi tersebut akibat pencatatan asset tidak tertib
klik www.auditor-rohil.com
dantidak sesuai dengan ketentuan. Laporan Harta kekayaan Penyelenggaraan Negra (LHKPN) oleh KPK selama ini dioptimalkan realisasinya, merupakan bagian dari antisipasi penyalahgunaan sekaligus untuk penertiban asset negara dan daerah. “Sekali lagi diharapkan peran aktif kepala bawasda/inspektorat Kabupaten/Kota untuk sejak awal ketika melakukan pembahasan usulan program kerja pengawasan tahunan dengan Itjen Departemen atau Inspektorat LPND sekaligus mengoordinasikan pengawasan tugas pembantuan tersebut, “ujarnya. Dalam rakor tersebut didiskusikan beberapa materi pokok yang meliputi: (1) Pandangan BPK terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah terkait dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dengan pembicara dari BPK-RI,; (2) Urgensi jabatan fungsional pejabat pengawas pemerintah sesuai dengan PP Nomor 79 Tahun 2005 sejalan dengan kebutuhan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang disampaiakan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementrian Negara PAN; (3) Langkah-langkah KPK untuk mengoptimalkan Inspektorat Jenderal Depatemen/LPND dan Inspektorat Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, disampaikan oleh Dian Patria dari Direktorat Litbang KPK-RI; (4) Pandangan Bappenas terhadap perencanaan program untuk mendukung sistem remunerasi bagai aparat pengawas internal pemerintah
6 dalam rangka pencegahan dini tindak pidana korupsi, dengan pembicara dari Kementrian PPN/Bappenas; (5)Kebijakan dan program Wakil Gubernur dalam mengkoordinasikan pengawasan serta tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan langkah penanganannya, dengan pembicara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Riau. Ada pun tujuan diselenggarakannya Rakorwasdanas Tahun 2008 ini untuk: (1) Menciptakan komitmen antar aparat pengawas untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah; dan (2) Membangun harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan serta program kerja pengawasan antar lembaga pengawasan Departemen/LPND dan Pemerintahan Daerah; (3) Memformulasikan langkah penanganan penyelesaian permasalahan aktual yang berkembang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah terkait dinamika tuntutan perkembangan pengawasan dibidang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di era daerah; dan (4) Sebagai sarana sharing of knowledge dan sosialisai kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2009. Ada pun sasaran yang hendak dicapai dari penyelenggaraan Rakorwasdanas Tahun 2008 adalah tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2008 yang direncanakan dengan persepsi yang sama terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan komitmen bersama antar aparat pengawas pemerintah sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti Rakorwasdanas tahun sebelumnya, dilakukan pembahasan Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT) 2009 yang akan diikuti dengan penandatanganan “Nota Kesepakatan Peta Pengawasan Tahun 2009” oleh para APIP. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari rakor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perlu terciptanya mindset pengawasan yang sama terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedua, terbangunnya komitmen bersama antar aparat pengawasan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, tersosialisinya kebijakan pengawasan dalam rangka penyusunan program kerja pengawasan tahunan PKPT) tahun 2009. n
2Auditorial Auditor Headline n FGD Keuangan:
Berakuntabilitas, Ber-NKRI Negara harus dikelola sepenuh hati oleh SDM yang profesional, handal, berdisiplin, berego nasional, dan bermoral tinggi. Di mana posisi APIP dalam NKRI? Good governance maupun clean governance selalu menjadi impian setiap instansi pemerintah di Indonesia, kata Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Drs. H.M.Sani, dalam acara Focussed Group Discussion (FGD) yang diadakan di Batam, awal Desember 2008, dengan tema Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Perekat NKRI. “Untuk mencapai impian itu, SDM yang ada harus memmiliki kreativitas yang positif, selalu learning by doing, tanggap terhadap perubahan berorientasi ke depan, berdisiplin yang tinggi, mampu menjadi teladan, harus berani merubah pola pikir, mengedepankan pelayanan, merubah wewenang menjadi peranan, merubah output menjadi outcome dan merubah ego sendiri menjadi ego orang lain, ego sektoral menjadi ego nasional (NKRI). “tambahnya. Sani mengatakan, agar mencapai tujuan SDM dalam melakukan kegiatan harus selalu dilandasi dengan etika dan estetika. “Sertakan selalu spirit of love and estetika. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan baik, seolah kegiatan tersebut bukan untuk organisasi namun untuk diri kita sendiri,” kata Sani. Seluruh peserta FGD di Batam terkesima dengan ucapannya. Hekinus Manao, Irjen Departemen Keuangan pada saat yang sama bahwa seluruh elemen bangsa harus mulai dari inti perubahan UU tentang pengelolaan keuangan negara., dalam konteks negara. Ia mengingatkan bahwa akuntabilitas adalah agenda reformasi manajemen keuangan. Pilar akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara terdiri dari tiga hal, yaitu setiap kegiatan yang berpengaruh pada keuangan negara wajib dicatat dengan menggunakan disiplin di bidang akuntansi atau metode yang dilakukan organ-
klik www.auditor-rohil.com
isasi modern lainnya. Kedua, catatan tersebut harus rapi dengan mengacu pada sistem akuntansi yang berlaku, dan dibuat laporannya sesuai disiplin akuntansi. Ketiga, laporan tersebut harus dapat diuji oleh auditor. Itulah inti akuntabilitas yang diharapkan dari reformasi manajemen keuangan. Menurut Hekinus, seorang pemeriksa (auditor) harus bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang ada dalam institusi tersebut. APIP harus dapat memberikan masukan mengenai hal-hal yang dapat diperbaiki di instansi tersebut. “Jadi tidak hanya mengidentifikasikan permasalahanyang ada saja. Itu merupakan salah satu peranan APIP dalam membenahi akuntansi dan laporan keuangan. Prestasi auditor tidak diukur dari banyaknya temuan, tetapi berapa banyak permasalahan yang bisa diselesaikan,” tukasnya. Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH, Guru Besar FHUI memberikan pencerahan kepada para peserta FGD di Batam mengenai sistem pengawasan/pemeriksaan yang terintehgritas, berjenjang dan berkesinambungan di Indonesia dalam rangka NKRI. Dia sangat appreciate kepada BPKP yang telah bersedia menjadi lembaga yang akan memberi advis untuk satu persoalan penting kepada seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah apa yang benar, maupun apa yang salah (clearence house). Menurut Arifin, baik pemeriksa internal (APIP) maupun pemeriksa eksternal (BPK) berperan sangat strategis dalam kerangka mempertahankan NKRI. Antara APIP dan BPK mesti menjalin hubungan yang erat dan saling mendukung dalam rangka NKRI. Jika perlu UU ataupun UUD – yang tidak kondusif ataupun memberikan kewenagna berlebihan —pun dapat diubah pabila semangat NKRI mau diipertahankan, tegasnya. n
7
2Auditorial
Auditorial Khas n SOTK
Dari Badan menjadi Inspektorat
n SIM-AKIP
Aplikasi Baru Sakip Inspektorat
Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Organisasi Perangkat Daerah, nomenklatur maupun struktur badan mengembangkan program aplikasi yang mengpengawasan di daerah berubah. Dari badan menjadi inspektorat. Apa bedanya? Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah mengesahkan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) lembaga teknis daerah, termasuk Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir (sebelumnya Bawaskab Rokan Hilir), dengan Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan PP 41 Tahun 2007, posisi Inspektur berstatus eselon 2b, sekretaris dan empat inspektur pembantu (Irban) berstatus eselon 3a, berbeda setingkat dengan kasubdin pada lembaga teknis daerah yang berstatus eselon 3b. Sementara, sesuai kebijakan Mendagri, para kasubag di bawah Sekretaris dan para kepala seksi pengawasan di bawah Irban berkedudukan sebagai eselon IVa. Beberapa catatan penting untuk penataan organisai Inspektorat Propinsi/Kabupaten/ Kota. Pertama, pembentukan seksi pengawasan pemerintah bersifat transisi menunggu Perpres tentang Jabfung yang mengakomodir Jabfung pengawas pemerintah; kedua, sementara proses transisi terbentuknya Jabfung P3, dilakukan capacity building; ketiga, pilihan Jabfung dan atau struktural berdasarkan kompetensi pegawai dan kepentingan organisasi; keempat, Jabfung pengawas pemerintah tidak untuk mengganti jabfung auditor (JFA), tetapi keduanya terbentuk di Inspektorat untuk mendukung pelaksanaan tupoksi pengawasan administrasi umum dan pengawasan urusan; kelima, setelah terbentuknya jabfung P3, jabatan struktural di bawah Irban dapat di-inpassing menjadi pejabat fungsional pengawas pemerintah. Dalam konsep reformasi pengawasan internal yang diajukan Inspektorat/Bawaskab Rokan Hilir kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir melalui Bupati Rokan Hilir, prioritas pengembangan profesionalisme SDM aparatur pengawas internal Inspektorat Kabupaten harus mampu melakukan evaluasi sistem pengendalian internal (SPI) dan reviu laporan keuan-
gan Kabupaten Rokan Hilir dan SKPD secara bertahap dan berkelanjutan. Idealnya, Inspektorat tidak saja sebagai anjing pelacak (watchdog), tetapi juga konsultan dan quality assurance. Karena itulah, tantangan Inspektorat tidak ringan. Maklum, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Kab. Rohil hanya memiliki sumberdaya sebanyak 4 (empat) tim audit, dengan rincian per tim audit adalah 1 (satu) orang dalnis (pengendali teknis) setingkat inspektur pembantu, 1 (satu) orang ketua tim setingkat kasi dan 2 (dua) orang anggota tim serta ditambah 1 (satu) orang operator SIMHP. Namun, dengan kerja sama dengan Perwakilan BPKP Riau, keterbatasan ini dapat diatasi. Khusus untuk penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi serta publikasi negatif yang relatif meningkat belakangan ini, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah membentuk 1 (satu) tim khusus investigasi di bawah koordinator Sekretaris Inspektorat dan mengusulkan dibukanya Kotak Pos Pengaduan. Di samping itu, Inspektorat telah mengusulkan dibentuk semacam lembaga kontrol masyarakat yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, LSM, dan pers yang diangkat, diberhentikan dan bertanggung kepada Bupati. Surat-surat pengaduan yang masuk dan laporan penelaahan dari lembaga tersebut diproses lebih lanjut oleh Inspektorat Rohil atas perintah dan untuk Kepala Daerah. Nama dan struktur boleh berubah. Namun, yang terpenting, kinerja harus terus meningkat. Jika direnungkan, apa pun namanya, inspektorat wilayah, badan pengawasan, balik lagi ke inspektur, sebetulnya tak ada artinya jika kinerjanya tidak meningkat, apalagi buruk. Secara nasional pun, sistem pengawasan fungsional, dan sinerginya dengan aparat hukum di negara kita, toh belum tertata dengan baik. Seperti SOTK baru, perlu komitmen dan konsistensi kuat: the stuctures follow functions, bukan the functions follow structures. n
klik www.auditor-rohil.com
hubungkan SIM-HP dan SIMWASDA, hasilnya sangat memudahkan menyatukan rencana anggaran,laporan keuangan,hasil pengawasan, tindak lanjut dan LAKIP. Konon, aplikasi pertama di pemda. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan dari instansi pemerintah mulai mendapatkan penegasan secara hukum sejak dikeluarkannya Inpres no. 7 tahun 1999 mengenai akuntabilitas kenerja instansi pemerintah (AKIP). Inpres tersebut yang pada intinya berisikan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah telah mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyusun suatu rencana stratejik yang berisikan rencana yang akan dijalankan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun ke depan serta melaporkan pada setiap bulannya hasil pelaksanaan rencana tersebut dalam suatu laporan yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP). Sistem akuntabilitas kinerja merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan misi organisasi. Menurut inpres No. 7/1999, Sistem AKIP (SAKIP) dilaksanakan beberapa hal berikut : mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik, merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansi pemerintah, merumuiskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi pemerintah, memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan sek-
8 Auditorial Khas sama, mengukur pencapaian kinerja dengan: Perbandingan kinerja aktual dengan rencanaatau target, perbandingan kinerja aktual dengan tahun sebelumnya, perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain, atau dengan standar internasional. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa SAKIP di indonesia setidaknya akan terdiri dari empat fase utama, yakni: penyusunan rencana stratejik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Inspektorat Rokan Hilir telah berhasil mengembangkan program aplikasi SIMWASDA untuk mengelola data program kerja pengawasan tahunan serta monitoring pelaksanaan surat tugas, dan SIM-HP untuk mengelola data laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, Inspektorat Rokan Hilir akan mengembangkan program aplikasi SIM-AKIP yang mengintegrasikan SIMWASDA dan SIM-HP agar akuntabilitasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Rokan Hilir dapat dikelola lebih baik dan profesional. Kegiatan pengembangan SIM-AKIP bertujuan untuk menyajikan informasi kinerja secara cepat dan akurat atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Jenis informasi yang dihasilkan adalah perencanaan strategik, rencana/penetapan kinerja tahunan, realisasi kinerja tahunan, laporan pengukuran kinerja kegiatan, laporan pengukuran kinerja sasaran, dan laporan monitoring kinerja instansi. Dengan tersajinya informasi di atas secara cepat dan akurat dengan sendirinya efisiensi dan efektivitas penyajian informasi AKIP pada Inspektorat Rokan Hilir sebagai instansi pengawas pemerintah daerah dapat diandalkan. Sasaran kegiatan pengembangan SIM-AKIP ke depan dapat diterapkan pada seluruh SKPD di Rohil untuk mewujudkan suatu sistem pengelolaan database kinerja instansi. “Dengan sistem aplikasi ini, penyusunan RKA, DPA, dan LAKIP Kabupaten, bahkan laporan keuangan, akan lebih mudah dan cepat, “ujar Hardy, Kepala Inspektorat Rokan Hilir. n
Reviu LKPD: Siapa Takut? oleh Ir. Agus Setyabudi PP No. 8 Tahun 2006 yang mengamanatkan kepada inspektorat untuk melakukan reviu laporan keuangan Pemda (LKPD) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan tugas dan kewajiban yang perlu dipersiapkan secara matang. Hal ini perlu mendapat perhatian ekstra auditor inspektorat dalam menjalankan tugas baru itu sesuai dengan Permendagri No 4 Tahun 2008. Maklum, pengalaman pelaksanaan audit BPK atas laporan keuangan tahun 2007 menunjukkan adanya beberapa kelemahan sistem pengendalian intern pada Pemda sehingga mengakibatkan kurang tertibnya pengelolaan keuangan daerah. Untuk tidak mengulang terjadinya kesalahan yang sama, seluruh SKPD dari sekarang harus sudah memacu kinerjanya menyelesaikan kegiatan, menyiapkan SPJ dan persiapan menyusun laporan akhir keuangan. Seperti tahun sebelumnya,, pada tahun ini Inspektorat akan melaksanakan reviu laporan keuangan Pemda tahun 2008 dengan difasilitasi perwakilan BPKP Prop. Riau. Pelaksanaan reviu tetap pada sistem pengendalian intern saja karena hanya beberapa SKPD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan berlaku. Hasil reviu Inspektorat akan dijadikan dasar pertimbangan Bupati membuat Pernyataan Tanggung Jawab (PTJ) yang merupakan lampiran LKPD yang dikirimkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2008. Reviu atas LKPD yang meliputi Laporan Realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan itu pada dasarnya sama dengan proses audit yang telah dilaksanakan selama ini, bahkan terkesan lebih simpel karena tidak mencakup pengujian bukti serta prosedur lainnya. Dalam sebuah contoh kegiatan pengadaan barang yang nilainya material, proses reviu hanya meyakinkan apakah kegiatan pengadaan tersebut telah dicatat dalam aktiva tetap tanpa harus menguji bahwa prosedur kegiatan pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
klik www.auditor-rohil.com
Satu hal lagi bahwa tujuan reviu hanya untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam LKPD, bukan untuk memberikan dasar yang memadai dalam rangka menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Referensi untuk melaksanakan tugas reviu tersedia dalam jumlah cukup, bahkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri akan memandu para auditor dalam menjalankan tugasnya mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian dengan instrumen Kertas Kerja Reviu, ilustrasi reviu dan penyusunan Laporan Hasil Reviu. Sebelum bertugas, yang paling penting saat ini para auditor harus memfasilitasi/mendorong penyusunan Laporan Keuangan masingmasing SKPD, kalau tidak diawali sekarang .. kapan lagi hasil audit LKPD berpredikat Wajar Tanpa Syarat. Jangan sampai bagian keuangan di setiap SKPD melupakan kewajiban atau berpura-pura tidak mengetahui tanggungjawabnya untuk menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah dan dihasilkan dari suatu sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai. Apabila semua elemen berjalan dengan baik dan saling mendukung dalam mengelola keuangan Pemda, disertai dengan kerja ama antara SKPD bagian Keuangan, dan Inspektorat sudah barang tentu akan memberikan hasil yang optimal....... Reviu ? Siapa takut! n Penulis adalah Irban II pada Inspektorat Rohil
9
2Auditorial Auditor News
RAPBD Diajukan Lebih Cepat, Awal 2009 Siap Dilaksanakan Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir dipenuhi oleh kepala dinas, badan, dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Rohil. Juga sebanyak 21 anggota legislatif Kabupaten Rohil turut serta mengikuti jalannya sidang paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan panitia anggaran (Panggar) terhadap RAPBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2009. Sidang Paripurna sempat but. Menurutnya program pemmolor karena keadaan cuaca kota Bagansiapiapi sejak pagi hari bangunan yang dianggarkan telah diguyur hujan. Namun lebih menitik beratkan kepada kepentingan tetap dilaksanakan.Tepat waktu menunjukkan jam 10.30 wib masyarakat dengan mempersidangpun digelar dengan dihahatikan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah diri oleh lebih satu dari separuh jumlah anggota dewan yang masyarakat dan mengutamamenduduki bekas hotel dan kan skala priorotas,dimana Penyampaian RAPBD penetapan prioritas tidak hanrestoran Marina Sea Food, yakoleh Pemdakab Rohil ni keseluruhannya anggota ya mencakup keputusan apa tahun 2009 ini relatif DPRD Rohil sebanyak 40 orang yang penting untuk lebih awal (cepat), dilakukan,tetapi juga menentudi gedung yang terletak dijalan serta lamanya waktu merdeka Bagansiapiapi pada hari kan kegiatan yang harus dilakupembahasan oleh Jumat (9/10). kan lebih dahulu dibandingkan DPRD bersama-sama program atau kegiatan yang Sebelum penyampaian RAPBD tahun 2009 pemerintah lain. Pemerintah Kabupaten daerah bersama DPRD Rohil Perubahan RAPBD tahun Rohil juga lebih 2009 juga karena belum teratelah menyusun dan menyepaSingkat. kati kebijakan umum APBD dan komodirnya masukan yang H.Annas Maamun prioritas dan plafon anggaran berkembang menjadi pokok n Bupati Rohil pikiran dari anggota dewan sementara tahun 2009. Kebijakan umum anggaran tersebut melalui pandangan umum dan sebagai pedoman dan acuan untuk menentukan juga dari eksekutif serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan. “Program kegiatan serta komponen pelayanan kepada masyarakat melalui satuan kerja perangkat daerah kegiatan prioritas untuk masyarakat terutama sesuai tupoksinya masing-masing dimana sub- untuk pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan stansi dan materinya terjabar dalam struktur ketersediaan infrastruktur yang juga merupakan RAPBD tahun 2009 ini. program utama dan prioritas pemerintah daerPenyampaian RAPBD oleh Pemdakab Rohil ah,” kata Darwis ketua harian Panggar RAPBD tahun 2009 ini relatif lebih awal (cepat), serta tahun 2009 ini. lamanya waktu pembahasan oleh DPRD bersaRAPBD Kab.Rohil tahun 2009,pada sector ma-sama Pemerintah Kabupaten Rohil juga lebih pendapatan tahun 2009 sebesar Rp 1.478. 386. singkat jika dibandingkan penyampaian dan pem- 907. 842. Hal ini terjadi peningkatan proyeksi bahasan ditahun-tahun sebelumnya. Dihitung pendapatan sebesar Rp 108. 719. 025. 216 yang dari penyampaian RAPBD oleh Bupati Rohil dari sebelum pembahasannya hanya sebesar Rp H.Annas Maamun hingga saat laporan ini hanya 1.369.667.882.626. Jika dibandingkan dengan menghabiskan waktu lebih kurang 30 hari saja. pendapatan daerah tahun anggaran 2008, telah RAPBD T.A 2009 yang telah diajukan oleh terjadi penurunan sebesar Rp 3.965.000.000 Pemerintah Daerah Rokan Hilir telah terjadi dengan rincian, yakni PAD sebesar Rp perubahan, baik disektor pendapatan maupun 105.792.793.611. Kemudian dana perimbangan disektor belanja. “Di struktur pendapatan terja- sebesar Rp 1.347. 374.864.231, serta dan laindi pergeseran, yaitu kenaikan asumsi pendapa- lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp tan asli daerah (PAD) pada pos jasa giro,” ujar 25.219.250.000. (Ripos) Darwis saat usai menyampaikan laporan terse-
klik www.auditor-rohil.com
n BPK:
Audit Interim LKPD 2008 Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno mengingatkan pada pimpinan SKPD Rokan Hilir untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan keuangan lainnya. M e n u r u t ny a , sampai akhir Desember 2008 penyampaian laporan keuangan ke Suyatno Bagian Keuangan Setda Kab. Rokan Hilir oleh sebagian besar SKPD dan Kecamatan, termasuk bendahara di Sekretariat Daerah, masih mengalami ketrelambatan. “Nah, hal ini yang harus diperhatikan dan segera kita prioritaskan, “ujarnya. Wakil Bupati mengharapkan peran Inspektorat Kabupaten untuk memfasilitasi dan memberikan bimbingan kepada para bendaharawan dan PPTK yang masih mendapatkan kendala dan permasalahan dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Inspektorat Hardy, bertindak cepat dengan mengumpulkan dan memberikan pengarahan kepada para Inspektur Pembantu dan staf di lingkungan Inspektorat Rokan Hilir untuk memfasitasi SKPD dan Kecamatan dalam upaya percepatan pertanggung awaban penatausahaan keuangan daerah (SPJ) dan pelaporan keuangan. ”Pemkab Rohil siap menerima kehadiran tim audit dari BPK Pekanbaru, yang akan melakukan audit pendahuluan (interim) untuk LKPD tahun anggaran 2008 semester pertama pertengahan Februari 2009 dan menyeluruh pada awal April 2009,’’ kata Hardy. Sesuai ketentuan, Pemda menyampaikan laporan keuangan dilengkapi pernyataan tanggung (statement of responsibility) serta surat pernyataan telah direviu oleh Inspektorat. LKPD itu sendiri, lanjut Hardy, terdiri dari beberapa item. Di antaranya seperti neraca, aliran kas, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. ‘’Inspektorat dan seluruh SKPD tentu membantu kelancaran tugas tim audit itu serta bersikap responsif dan akomodatif. Dan Inspektorat saat ini tengah melakukan revieu terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan laporan keuangan tahun 2008 di seluruh SKPD dan direncanakan dapat diselesaikan pada pertengahan Februari 2009,’’ kata Hardy.
10 Auditor News n GELARWASDA
Dialog Pengawasan dan Governance Inspektorat Rohil mengadakan acara kegiatan rapat pemutakhiran data tindak lanjut dan evaluasi berkala hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah di lingkungan Pemkab Rohil, 8 November 2008. Apa saja instruksi Bupati Rohil?
Para undangan dan peserta gelar pengawasan & good governance. Acara yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi itu dibuka secara resmi oleh Bupati Rohil yang diwakili oleh Sekda Drs. H. Asrul M Noor, M.Si. dihadiri ketua DPRD dan seluruh pimpinan SKPD/Camat dan pemimpin kegiatan serta staf SKPD. Hadir juga narasumber Kalan BPK-RI Pekanbaru Dr. Eko Sumbodo, Keper BPKP Propinsi Riau Drs. Agus Sukiswo, Sekretaris Itprop Riau Drs. H. Raja Dalius, dan Kasat Reskrim Polres Rohil AKP Amril. Pada sesi siangnya dilakukan diskusi panel dan dialog dengan peserta gelar pengawasan tersebut. Ada pun tujuan gelar pengawasan dan good governance ini adalah pertama, meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; kedua, meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab pimpinan SKPD tentang pentingnya tindaklanjut hasil pemeriksaan; ketiga, meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional; keempat, tersusunnya data tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat Hardy juga menyampaikan sebagau upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governace) dan pemerintahan yang bersih (clean
governance), reformasi pelaksanaan tugas pengawasan, disamping pengembangan dan penguatan kelembagaan, juga perlu diikuti peningkatan mutu dan kualitas pelaksanaan dan hasil-hasil pengawasan agar hasil pengawasan tersebut dapat menjadi sumber informasi dan sumber masukan yang efektif bagi penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan mulai dari bidang perencanaan hingga pelaksanaan. Penyelesaian tindak lanjut setiap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional secara tegas, lugas dan konstruktif merupakan indikator adanya komitmen pentingnya arti pengawasan dalam manajemen pemerintahan. Oleh karena itu, keberhasilan aparat pengawasan fungsional, dari satu sisi dapat diukur dari sejauh mana rekomendasi terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh pimpinan SKPD. Maka, untuk mengevaluasi sejauh mana kebenaran/kesesuaian data pendukung tindak lanjut yang dilaksanakan dengan rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan kiranya perlu dibahas dalam kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan antara pemeriksa (auditor/pejabat pengawas pemerintah) dan obyek yang diperiksa (auditan).
klik www.auditor-rohil.com
Bupati Rohil menyambut dengan baik diadakannya kegiatan ini, dalam kerangka pencermatan hasil pembinaan dan pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Inspektorat Rohil maupun Inspektorat Propinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap SKPD di lingkungan Pemkab Rohil. “Rekomendasi yang telah dibuat oleh para auditor yang tertuang dalam LHP agar segera direspon serta hendaknya dijadikan renungan untuk saling intropeksi diri memperbaiki kesalahan masa lalu,” ujarnya. Kepala Inspektorat Rohil Hardy dalam laporannya mengatakan bahwa masih terdapt pimpinan SKPD yang diperiksa belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, sehingga masih terdapat sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Hardy mengingatkan, SKPD tersebut yang tidak mengindahkan tindak lanjut dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan yang diatur dalam UU No.15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara pada pasal 20, menyatakan bahwa “Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Selanjutnya, dalam pasal 26, dinyatakan bahwa pejabat dan/atau setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Para pembicara sependapat bahwa pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh unit pengawasan internal pemerintah, yang laporannya disampaikan kepada BPKP. Apabila diduga terdapat penyimpangan, BPKP akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan investigasi. Hal ini juga sesuai dengan MOU yang diteken antara BPKP, Kejagung dan Polri. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten pemekaran yang tidak dapat dikatakan sebagai kabupaten baru lagi, tepat pada tanggal 4 Oktober tahun 2008 sudah genap berusia 9 tahun. Kendati demikian, masih terdapat permasalahan yang harus dicarikan solusi alternatif penyelesaiannya, antara lain pembenahan sistem kenadli internal, implementasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi. “Kita menyadari bahwa permasalahan yang timbul tidak saja menyangkut kesiapan mempelajari dan mengadopsi sistem AKIP, penetapan sistem dan prosedur akuntansi yang selama ini telah diterapkan di sebagian tempat, tetapi juga masalah penyiapan tenaga dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur, “ ujar Asrul M. Noor. Lebih lanjutnya, Bupati Rohil, kata Asrul, meminta perhatian kepada Inspektorat Rohil dan
11 Auditor News segenap jajarannya, berkaitan dengan tugas pengawasan yang semakin komplek dan sarat dengan tantangan, sebagai berikut: Pertama, kaji dan kembangkan inovasi-inovasi dan kreativitas baru yang mampu mengefektifkan pelaksanaan pengawasan, terutama dalam merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang mampu menjadi alat deteksi dini mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, sejauh mungkin menghindari adanya tumpang tindih pengawasan, bahkan terkesan berulang-ulang terhadap suatu obyek tertentu, dipihak lain ada obyek yang kurang tersentuh. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan agar membuat terobosan-terobosan baru untuk melaksanakan sinergisitas pengawasan dengan lembaga pengawasan lain. Ketiga, kepada semua jajaran aparat pengawas atau disebut para auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah (P3) untuk selalu menjaga dan menjunjung tinggi citra pengawasan, dengan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika dan norma umum pengawasan, sehingga eksistensi auditor/P3 mendapat kepercayaan dan tempat dihati masyarakat sebagai pilar pencegah tindak pidana korupsi. Selanjutnya, kepada semua seluruh pimpinan SKPD Bupati Rohil berharap agar dapat membenahi dan lebih meningkatkan kapasitas dan kinerja satuan unit kerja masing-masing. “Marilah saling bahu-membahu membangun daerah ini demi terwujudnya Rokan Hilir yang Maju dan Sejahtera Tahun 2011, “ ajaknya. Kepada sleuruh pimpinan SKPD, Bupati Rohil mengingatkan kembali beberapa hal sebagai berikut : Pertama, melaksanakan seluruh proses kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama Keppres No.80 Tahun 2003 serta SK perubahannya serta mempersiapkan dan mengantisipasi penerapan peraturan / ketentuan baru antara lain Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pengganti PP No.105 Tahun 2000) dan Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (pengganti PP No.20 tahun 2001); Kedua, melaksanakan pengendalian internal dan pengawasan melekat di lingkungan SKPD masing-masing serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; Ketiga, melaksanakan sistem AKIP, antara lain dengan menyempurnakan/ menyusun Renstra, Rencana KinerjaTahunan, LAKIP dan Penetapan Kinerja (Penja); Keempat, melaksanakan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). n
n Gelarwasda (2):
Mendikusikan Penanganan Kasus Pidana Gelarwasda kali ini mendiskusikan tata cara penanganan kasus tindak pidana korupsi. Apa tugas BPKP, BPK dan Aparat Hukum? Dari kiri: Eko Sumbodo, Agus Sukiswo, H. Asrul M Noor Semua SKPD harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, membangun dan melaksanakan sistem pengendalian internal serta melaksanakan prinsip prinsip good governance. Demikian disampaikan Drs. H. Asrul M. Noor, Sekda Kabupaten Rokan Hilir mewakili Bupati Rokan Hilir didepan sekitar 200 orang peserta Gelarwasda, Ketua DPRD, Kepala SKPDdan Camat dan undangan lainnya, 18 November 2008. Dia juga menegaskan agar semua pimpinan SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, membangun dan melaksanakan sistem pengendalian internal dan pengawasan melekat, dan melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pada saat itu juga ditandatangani Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Rohil dan Perwakilan BPKP Provinsi Riau di bidang manajemen pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pengawasan. “MOU ini perpanjangan MOU sebelumnya, yang telah berakhir, “ kata Drs. Agus Sukiswo, Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Riau. Selesai penandatangan MOU, dilaksanakan Diskusi Panel dengan pembicara, selain Agus Sukiswo, Dr. Eko Sumbodo, Kepala Perwakilan BPK Pekanbaru, Rja Dalius, Sekretaris Bawasprop Riau, dan Amril Kasat Reskrim Polres Rohil, dengan moderator Hardy , Kepala Inspektorat Rohil. Pihak Kejari tidak hadir karena ada tugas pendidikan. Eko Sembodo menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, dan dapat menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Apabila terdapat kendala, dapat
klik www.auditor-rohil.com
berkonsultasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riau. “Tugas BPK mengaudit. Jadi, harapan saya, opini auditor atas LKPD dapat lebih ditingkatkan, “ pesannya. Sementara, Agus Sukiswo, menyatakan domain BPKP sebagai auditor presiden adalah (1) capacity building (expertise), yaitu mendukung APIP yang profesional melalui training, pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian, (2) current issues, yaitu mendukung sistem akuntabilitas Presiden terkait isu strategis, nasional, lintas sektoral, big fish berisiko tinggi, (3) clearing house, yaitu mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, 3 E’s dan penegakan hukum yang berkeadilan, dan (4) check and balance:, yaitu mmberikan second opinion terhadap temuantemuan eksternal auditor (BPK) dalam konteks pelurusan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan birokrasi. Kasat Reskrim Polres Rohil menyampaikan makalah seputar tindak pidana korupsi dan bagaimana penanganannya. “Kami meminta bantuan BPKP untuk penugasan perhitungan kerugian keuangan negara., “ ujranya. Maklum, sudah ada MoU antara BPKP, Kejaksaan Agung dan POLRI tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan NegaraYang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Nonbudgeter. Dalam MOU itu, kepolisian atau kejaksaan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ada pun, BPKP dapat memberikan kterangan ahli atau audit terlebih dahulu. Pada kesempatan itu Raja Dalius menyampaikan perkembangan tinda lanjut hasil audit dan kebijakan pengawasan di daerah. “Dalam banyak hal, Bawasda/Itda seharusnya berperan dalam memfasilitasi penanganan kasus-kasus di daerahnya. Namun, hal ini perlu kapasitas khusus dan dukungan pimpinan, “ ujarnya. n
12
2Auditorial Auditor News
n Gubernur Riau:
Serukan Lima Himbauan Gubernur Riau M Rusli Zainal masuk kantor di hari pertama memimpin Riau periode kedua dengan memimpin upacara. Ada lima himbauan yang diserukannya. jabat/pegawai. Pertama, meminta Gubernur Riau H. M Rusli Zaindukungan semua staf untuk beral dan wakilnya H. R. Mambang Mit sama-sama membangun Riau masuk kantor pertama kali setelah dimelakui program K2I. Kedua, lantik sebagai pemimpin Riau perimenciptakan pemerintahan yang ode 2008-2013, Senin (24 Novever bersih dan tata pemerintahan yang 2009). Pasangan pemimpin Riau baik. Ketiga, semua staf diminta tersebut nampak kompak saat serius ikut menyukseskan permemimpin upacara bendera di halaayaan Hari Raya Idul Adha, Natal man kantor gubernur. dan Tahun Baru 2009. Keempat, Dalam pidato amanahnya, Gubri H. M Rusli Zainal menyampaikan lima himbauan kepada seluruh pe- menyukseskan Pemilu dan Pilpres 2009, dan ke-
n Tindak Lanjut
Data Terkini Inspektorat Dari monitoring dan evaluasi Inspektorat Rohil, rekomendasi hasil audit BPKRI Pekanbaru dan APIP sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh Pemkab Rokan Hilir. Namun, masih terdapat sejumlah SKPD yang belum menindaklanjutinya. Apa saja langkah yang dilakukan Inspektorat Rohil? Sejak tahun 2002-2007, laporan keuangan Pemkab Rokan Hilir mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya, masih terdapat catatan auditor terhadap kewajaran pencatatan dan ketidaktaatan pada aturan yang berlaku. Namun, sampai akhir Desember 2008, Pemkab Rohil telah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil audit keuangan yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Medan (untuk laporan keuangan Pemkab Rokan Hilir Tahun Anggaran 2002-2004) dan tindak lanjut hasil audit laporan keuangan BPK Pekanbaru (periode laporan keuangan tahun anggaran 2005-2007). Ada pun rekomendasi untuk temuan audit tahun 2002 s.d 2006 sejumlah 63 rekomendasi dengan nilai Rp 716,512 miliar. Adapun yang telah ditindaklanjuti dan dalam proses sejumlah 59 kejadian dengan nilai Rp 715,444 miliar, sedangkan yang belum ditindaklanjuti 4 kejadian dengan nilai Rp 1,067 miliar. Untuk temuan audit LKPD tahun 2007 (audit atas sistem pengendalian internal dan audit kepatuhan) terdapat 52 rekomendasi dengan nilai temuan Rp 186,205 miliar dan telah ditindaklanjuti dan dalam proses sejumlah 45 kejadian dengan nilai Rp 102,882 miliar, sedangkan yang belum ditindaklanjuti sejumlah 7 kejadian dengan nilai Rp 83,322 miliar. Ada pun nilai rupiah tersebut mencakup antara lain nilai ketidak-
lengkapan surat/bukti faktur pendukung SPJ, belum dibuatnya pertanggungjawaban SPJ dan kelebihan pembayaran dalam perhitungan HPSdalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi, masalah administratif akuntansi, bukan kerugian negara. Terhadap temuan audit atas Belanja Modal pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Kimpraswil tahun anggaran 2006, sebagian besar sudah ditindaklanjuti oleh ke-3 SKPD. Sampai akhir Desember 2008, untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sudah tuntas semua. Namun, dari data terakhir Inspektorat dan sudah disampaikan ke Perwakilan BPK di Pekanbaru, memang masih terdapat sisa rekomendasi audit yang masih dalam penyelesaian dan pengesahan oleh Perwakilan BPK RI di Pekanbaru, khususnya Dinas Kimpraswil dengan rincian tuntas sebanyak 27 rekomendasi dan dalam tahap penyelesaian 16 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp.12.437.534.050,14. Angka inilah yang berpotensi kerugian negara apabila sisa pekerjaan fisik ataupun kelebihan pembayaran/denda tidak disetorkan ke kas negara. Dalam surat penegasan yang disiapkan oleh Inspektorat, Bupati Rokan Hilir maupun Wakil Bupati Rokan telah menginstruksikan seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir untuk: melaksanakan seluruh proses
klik www.auditor-rohil.com
lima minta dukungan untuk menyukseskan persiapan PON 2013. Setelah uapacara dilakukan salam-salaman bergantian. Gubri didampingi wakilnya disalami para staf. Mulai dari pelaksana tugas (Plt) Setdaprov Riau Herliyan Saleh para asisten, kepala biro, dinas dan badan serta seluruh staf. Usai rangkaian upacara tersebut gubernur langsung menuju ruang kerjanya. Tapi untuk sementara gubernur berkantor di ruang rapat Setdaprov, sambil menunggu ruang kerja gubernur direnovasi. Kepada wartawan usai upacara gubernur mempertegas himbaunya, agar semua pihak bahu membahu meningkatkan pembangunan Riau. “Ke depan tangangan yang kita hadapi lebih berat, karena itu kami meminta dukungan semua pihak untuk bisa mengemban tugas memajukan pembangunan Riau,� ujarnya.(RTC) kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama Keppres No. 80 Tahun 2003 serta SK perubahannya; melaksanakan pengendalian internal dan pengawasan melekat di lingkungan SKPD masing-masing serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; melaksanakan Sistem AKIP, antara lain dengan menyempurnakan/menyusun Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, LAKIP, dan Penetapan Kinerja (Penja); melaksanakan prinsip-rinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance); dan; segera menindaklanjuti sisa temuan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang belum diselesaikan (TPB) serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Rohil pun mengambil beberapa langkah sebagai berikut: melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua hasil pemeriksaan aparat pengawasan, termasuk BPK; menyampaikan surat penegasan (yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir atau Wakil Bupati Rokan Hilir) lebih dari dua kali; melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut sekali dalam satu tahun; melakukan pengecekan ulang ke lapangan bersama instansi terkait (Staf Dinas PU Propinsi Riau dan Dinas Kimpraswil Rohil) atas temuan audit yang rekomendasinya masih belum dapat ditindaklanjuti; menyampaikan dan melakukan tatap muka secara berkala dengan tim Perwakilan BPK RI Pekanbaru yang menangani data tindak lanjut; mengusulkan dan menyiapkan draft Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Mekanisme Penyelesaian Tindak Lanjut dan Tim Penanganan Kerugian Negara (TPKN) untuk menyelesaikan kasus-kasus kerugaian negara/daerah yang disebabkan bendaharawan dan pegawai bukan bendahrawan; dan menyampaikan rencana tindakan (action plan) penyelesaian sisa tindak lanjut kepada Perwakilan BPK RI Pekanbaru. n
13
2Auditorial Advertorial No Tahun Audit
TP
TL
TPB
Jumlah
(%)
Jumlah
(%)
Jumlah
(%)
1. Thn 2005-
Kejadian-
Rp (1000)
13179.761.548
100100
11179.761.548
80,62100
2. Tahun 2006 -
Kejadian-
Rp (1000)
19536.750.619
100100
13526.754.945
68,4298,13
3. Tahun 2007 (LK)-
Kejadian-
Rp (1000)
21186.205.168
100100
15102.882.736
71,4355,25
683.322.432 28,5744,75
4. Tahun 2007 (BM)-
Kejadian-
Rp (1000)
2121.727.698
100100
59.290.164
23,8142,76
1612.437.534 76,1957,24
Kejadian-
Rp (1000)
54924.445.036
100100
44818.689.395
Jumlah 100100 100100 100100
(%) 219.509 4560.752.196 6660.761.705
Total:-
20
15,380
69.995.673
31,581,86
81,4888,56 30105.755.640 55,5611,44
LAMPIRAN 3 : Rekap TP SKPD (reguler) dan Tindak Lanjut Lanjutnya per 31 Desember 2008 Unit Pemeriksa : Bawasprop Riau. No Tahun Audit Jumlah 1. Tahun 20053. Tahun 2007 Total: -
TP (%) KejadianKejadianKejadian-
TL Jumlah Rp (1000) Rp (1000) Rp (1000)
TPB (%) 229.509 4666.913.267 6866.930.596
klik www.auditor-rohil.com
95,45100 97,8390,79 97,0690,79
10 16.161.071 26.161.071
4,550 2,179,21 2,949,21
14 Advertorial PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR NERACA BADAN PENGAWASAN DAERAH PER 31 DESEMBER TAHUN 2008 DAN TAHUN 2007 URAIAN ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bendaharawan Pengeluaran Piutang
JUMLAH Tahun 2008
Kenaikan (Penurunan) Jumlah %
Tahun 2007
2,099,772,075.00 102,795,475.00 102,795,475.00 102,795,475.00 0.00
3,262,990,709.00 1,581,913,109.00 1,581,913,109.00 1,581,913,109.00 0.00
-1,163,218,634.00 -1,479,117,634.00 -1,479,117,634.00 -1,479,117,634.00 0.00
-35.65 -93.50 -93.50 -93.50 -
102,795,475.00
1,581,913,109.00
-1,479,117,634.00
-93.50
1,896,976,600.00 0.00 1,706,314,600.00 635,987,000.00 37,477,000.00 43,758,000.00 989,092,600.00 0.00 7,700,000.00 7,700,000.00 182,962,000.00 32,962,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
1,581,077,600.00 0.00 1,413,252,600.00 342,925,000.00 37,477,000.00 43,758,000.00 989,092,600.00 0.00 7,700,000.00 7,700,000.00 160,125,000.00 10,125,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
315,899,000.00 0.00 293,062,000.00 293,062,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,837,000.00 22,837,000.00 0.00 0.00 0.00
19.98 0.00 20.74 85.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.26 225.55 0.00 0.00 0.00
1,896,976,600.00
1,581,077,600.00
315,899,000.00
19.98
100,000,000.00 100,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100,000,000.00
100,000,000.00
0.00
0.00
2,099,772,075.00
3,262,990,709.00
-1,163,218,634.00
-35.65
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka Dari Kasda
102,795,475.00 102,795,475.00 102,795,475.00
1,581,913,109.00 1,581,913,109.00 1,581,913,109.00
-1,479,117,634.00 -1,479,117,634.00 -1,479,117,634.00
-93.50 -93.50 -93.50
Jumlah
102,795,475.00
1,581,913,109.00
-1,479,117,634.00
-93.50
1,996,976,600.00 0.00 0.00
1,681,077,600.00 0.00 0.00
315,899,000.00 0.00 0.00
18.79 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
1,996,976,600.00 1,896,976,600.00 100,000,000.00
1,681,077,600.00 1,581,077,600.00 100,000,000.00
315,899,000.00 315,899,000.00 0.00
18.79 19.98 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,099,772,075.00
3,262,990,709.00
-1,163,218,634.00
-35.65
Jumlah ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Ukur Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Aset Tetap Lain-lain Konstruksi dan Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Jumlah JUMLAH ASET
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASIKAN JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
ttd H A R DY NIP. 060063079
klik www.auditor-rohil.com
2Auditorial ALBUM
15
Auditor -Rohil
Dari kiri ke kanan Agus Sukiswo (ka. Perwakilan BPKP RIAU), Dr. Eko Sumbodo ( Kepala BPK RI Perw. Pekanbaru), Hardy, Ak (Kepala Inspektorat Kab. Rohil), Raja Darlius (Sekretaris Inspektorat Prop Riau), AKP Amril (kasat Reskrim Polres Rohil) saat diskusi panel pada acra gelar pengawasan dan good governance Inspektorat Kab. Rohil Tahun 2008, Bagansiapiapi 11 Nopember 2008.
Dr. Sjahruddin Rasul (Penasehat Kormonev Kementrian PAN) saat menyampaikan key-note pada acara hari Anti Korupsi Sedunia di Bagansiapiapi, didampimgi oleh Kepala Inspektorat Hardy, Ak. Bagansiapiapi, 10 Desember 2008.
Dari kiri ke kanan Hardy (kepal Inspektorat) Drs. Suwandi (camat Bagansenembah) Dr. Sjahruddin Rasul (mantan Wakil Ketua KPK), Ippho Santoso (Nara Sumber) pada saat acara seminar nasional Desiminasi Island Of Integrity “Membangun Integritas dengan hati� Bagan senembah 10 Desember 2008.
Sekretaris Daerah Kab. Rohil Drs. H. Asrul M. Noor, Msi (kanan) menandatangani MOU antara Pemkab Rohil dan BPKP Perwakilan Prop. Riau oleh Bapak Agus Sukiswo dengan disaksikan Bapak Dr. Eko Sumbodo (Kepala BPK-RI Perw. Pekanbaru) Bagansiapiapi 11 Nopember 2008.
Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno memberikan arahan dan pidato pada acara Silaturahim Hari Raya Idul Adha bersempena hari anti korupsi sedunia memabangun island of integrity di daerah, Bagansiapiapi 10 Desember 2008.
Kepala Inspektorat Kab. Rohil (Hardy, Ak) memberikan arahan acara rapat bulanan kepada Pegawai Inspektorat Kab. Rokan Hilir.
klik www.auditor-rohil.com
16 ALBUM Auditor -Rohil
Gubernur Riau (tengah) Drs. H.Wan Abu Bakar, MS,Msi dan pengurus IAI Cabang Riau pada saat acara Musda IAI Cabang Riau dengan Ketua terpilih periode 2008-2012. Hardy Djamaluddin (Kepala Inspektorat Kab. Rohil), Pekanbaru, 22 Desember 2008.
Sekretaris Depdagri (Ibu Diah Anggraini) saat membuka acara Rakorwasdanas Tahun 2008 di Hotel Sahid Jaya Jakrta, 17 Desember 2008.
Peserta gelar pengawasan dan good governance 11 nopember 2008 di gedung serba guna bagansiapiapi". Ippho Santoso (Nara sumber) dan pegawai Inspektorat berfoto bersama usai acara PKS (In House training) Peningkatan Kinerja dan etos kerja aparatur Inspektorat Kab. Rohil, Pekanbaru 22 Desember 2008.
Acara pelantikan dan sumpah jabatan pejabat esselon IV dilingkungan Inspektorat Kab. Rohil (dari kiri ke Kanan) Syahrial Sabas, S.Sos, Sarman Syahroni, ST,Asmara, SH, Saipul Amri, SH, Drs. Irwandi, Bagansiapiapi 02 Desember 2008.
Kepala Inspektorat (Hardy ,Ak) memberikan arahan dan kata sambutan pada acra in-house training aparatur Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, Pekanbaru 22 Desember 2008.
klik www.auditor-rohil.com