Epaper.Auditor-Rohil.net by yendriz zal

Edisi Cetak

No 6 Triwulan II 2008

auditor-rohil TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL

AUDIT PRACTICE

SEPUTAR AUDIT DAN REVIU LKPD

DAFTAR ISI n Teras Auditorial .......................................... 2 n Surat dari Bupati .................................. 2 n Kabar dari Redaksi .............................. 2 n Catatan Auditor .................................... 3 n Auditor Headline ...................................... 4 n Audit Duluan, Reviu Kemudian? ................................ 4 n Antara Audit dan Reviu LKPD ....................................... 5 n Menyoal Kompetensi Reviu LKPD ....................................... 7 n Auditorial Khas .......................................... 8 n KPK Gandeng APIP Melawan Rasuah ................................ 8 n Desiminasi bagi Perempuan dan Pelajar ....................... 9 n Auditor News ........................................ 10 n Diskusi: Dialog Auditor dan Para â&#x20AC;&#x153;Mualafâ&#x20AC;? .................................... 10 n MoU: Helat Polri, Kejagung dan BPKP ......................... 11 n Musrenbang Riau: Hadirnya Pengawas Pusat dan Daerah .............................. 12 n Auditor Rules ......................................... 13 n Pasal-pasal Gratifikasi buat KPK Dan Pejabat ...................... 13 n Advertorial ............................................. 14 n Laporan Keuangan Bawaskab Rohil Tahun 2007 .............. 14 n Album Auditor-Rohil ................................ 15

BPK-RI melakukan audit interim laporan keuangan Pemda tahun 2007. Audit duluan, reviu kemudian?

KPK Gandeng APIP Melawan Rasuah Peran aparat pengawasan intenal pemerintah (APIP) akan lebih dipacu. Sebuah workshop dengan narasumber pimpinan KPK dan pakar dengan peserta para pengawas/pemeriksa dari Itjen Departemen/LPND dan Bawasprop seIndonesia digelar di Jakarta, akhir Maret 2008. Di mana dan mau kemana APIP? E-mai : hardy.djamal@gmail.com

M. Yasin, Gunawan S, Antasari Azhar, Imran dan Haryono Umar.

lklik www.auditor-rohil.com

2 TERAS AUDITORIAL

auditor-rohil.net Penasihat Bupati Rokan Hilir Pengarah Wakil Bupati Rokan Hilir Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir Penanggung jawab/ Pemimpin Redaksi Hardy Pelaksana Harian/ Redaktur Pelaksana Sarman Syahroni Sidang Redaksi Hardy, Sulung Aman, Azwar, Dadang Tarman, Irwandi,Sarman Syahroni, Hendri Yunis Operator Online Zulkifli, Masri, Romi Divisi Produksi Nasori Habib, Syarifah Desain/Tata Letak Ijal Diterbitkan oleh Bawaskab Rokan Hilir bekerja sama dengan Riau Pos.Net Alamat Redaksi: Jl. Perniagaan 80, Bagansiapiapi, Rokan Hilir website: www. auditor-rohil.com

n SURAT DARI BUPATI

Bekerja Tekun dan Sebaik-baiknya Memasuki Triwulan kedua tahun 2008 harapkan bisa bangkit, dengan ramainya ini, marilah kita bersama-sama tak henti- pendatang—dari dalam maupun luar negeri— yang berkunjung hentinya memanjatkan puji ke Bagansiapiapi. Segala dan syukur ke hadirat Tuupaya hendaknya dikerahhan Yang Maha Kuasa atas kan untuk mengsukseskan rahmat dan ridho-Nya, seiven tersebut. hingga kita semua masih Satu agenda atau tandiberi kesempatan, diberi tangan lain yang kita hakekuatan dan kesehatan dapi adalah penyiapan untuk melanjutkan karya sarana dan prasarana kita, melanjutkan tugas dan penyelenggaraan MTQ pengabdian kita kepada Riau awal tahun 2009 di masyarakat, bangsa dan Bagansiapiapi. Kota tua ini negara. “...Saya akan dibangun, ditata dan Alhamdulillah, kita telah menegaskan di dipercantik sehingga para menyelesaikan pengesahsini agar seluruh kafilah dan tetamu merasa an/penetapan RABPD pejabat terkait nyaman, aman dan senang tahun 2008 dan sudah untuk segera di daerah ini. Semua unsur mulai melaksanakan bemenuntaskan sisa aparatur dan masyarakat berapa agenda penting pekerjaan tahun sudah semestinya mendukuartal ini. Saya meng2007 sesuai kung helat besar pertama harapkan, pekerjaan jadual dan itu di Rohil. administasi dan penyiapan spesifikasi Akhirnya, saya menedokumen anggaran/keteknis...” gaskan di sini agar seluruh giatan sesegera mungkin n H. Annas Maamun pejabat terkait untuk segedapat diselesaikan sehingra menuntaskan sisa pega setumpuk pekerjaan yang masih menumpuk di pundak kita, kerjaan tahun 2007 sesuai jadual dan spesifikasi teknis. Rendahnya daya serap segera pula dapat dituntaskan. Seperti tahun sebelumnya, ada bebe- anggaran tahun 2006-2007 merupakan rapa agenda besar yang mesti dikerja cambuk bagi kita untuk lebih bekerja sesecara baik. Di antaranya, acara peraya- cara tekun dan sebaik-baiknya pada an bakar tongkang yang sudah menjadi tahun ini. Selamat bekerja! iven nasional. Melalui iven wisata ini, H. Annas Maamun ekonomi masyarakat di daerah ini di-

e-mail: hardy.djamal@gmail.com Dicetak oleh: CV Berkat

Redaksi menerima sumbangan tulisan, foto atau naskah lainya untuk di muat. Naskah yang masuk dan dimuat akan diberikan imbalan.

n Surat dari Redaksi: Para pembaca yang berbahagia, ketika edisi cetak “auditor-rohil” ini sampai ke tangan Anda, tampilan newsletter ini mengalami sejumlah perubahan. Rubrikasi diubah sesuai dengan isi tulisan dan misi media ini. Dominasi ke-auditor-an agaknya sangat terasa. Ya, inilah media praktisi auditor internal menuju good governance di daerah, khususnya Propinsi Riau dan Rokan Hilir. Jumlah halaman dipertahankan sebanyak enam belas. Dan seluruh halaman dibuat berwarna. Jenis kertas pun artpaper. Semua itu disajikan untuk Anda semua dan untuk kemajuan daerah ini. Selamag membaca!

klik www.auditor-rohil.com

n Redaksi.

2 A u TERAS ditorial

AUDITORIAL

n CATATAN AUDITOR

Memacu Kinerja Sang Inspektur

Peran dan kinerja Inspektorat atau badan pengawasan baik di pusat mau- kebakaran. Ada kasus, atasannya minta pun di daerah dipertanyakan. Salah satu- auditor itu menangani dan menyelesainya oleh Dr. Haryono Umar, Wakil Ketua kan. Muncul kasus lain, minta diproses dan KPK RI. Kepada Kompas (26/3), Haryono begitu seterusnya. mempertanyakan, “Apakah ini (tidak Watchdog adalah peran konvensional adanya atau minimnya laporan pengadu- dari pengawas internal yang mencakup an indikasi korupsi kepada KPK-red) pekerjaan menginspeksi, observasi, masalah sumber daya manusia (SDM), menghitung, cek dan ricek, yang tujuankompetensi, atau karena lembaga nya adalah memastikan ketaatan terpengawas internal ini berada di bawah hadap hukum, peraturan, dan kebijakan pimpinannya? Jika di pusat di bawah organisasi. Biasanya dilakukan dalam menteri, kalau di daerah di bawah ke- bentuk compliance audit, dengan fokus pala daerah. Kenapa tidak pernah ada memeriksa adanya variasi atau penyimlaporan korupsi dari mereka? Ke mana pangan dalam sistem internal kontrol (kemereka selama ini? Apakah mereka tidak salahan, kealpaan atau kecurangan). mampu atau takut?” kata Haryono, he- Peran watchdog biasanya menghasilkan ran. rekomendasi yang mempunyai dampak Padahal, tambah akuntan jebolan dari jangka pendek. STAN 1980 itu, Undang-undang (UU) Di samping sebagai watchdog, auditor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi internal seharusnya berperan sebagai dan UU KPK mensyaratkan siapa saja konsultan dengan memberikan advice yang mengetahui praktik korupsi harus tentang sistem pengendalian internal melaporkan. “Saya melihat ada ewuh dengan rekomendasi yang biasanya pakewuh di sini. Inspektur jenderal dipilih bersifat jangka menengah. Peran katalis menteri A, jadi tidak mungkin dia berani menempatkan pengawas sebagai fasilitamelaporkan menteri itu,” katanya lagi. tor dan agents of change yang menHaryono mengusulkan, salah satu solusi- dorong perubahan ke arah yang lebih nya adalah menjadikan lembaga pe- baik. Proses yang berhubungan dengan ngawas internal sebagai lembaga khusus peran katalis antara lain adalah quality dan personelnya jangan dari organisasi assurance dan keterlibatan pengawas tempat dia mengawasi. “Tetapi internal dalam mengarahkan manajemen tantangannya banyak. Bosnya mana dalam mengelola organisasi sehingga mau?,” kata dia. dapat menghasilkan long-term values Peran auditor internal—sebutan lazim bagi organisasi. di dunia untuk inspektur atau aparat pengawas internal— tidak sekarang saja disalahpahami dan digugat, tetapi juga sudah sejak lama. Auditor internal berperan sebagai anjing pelacak (watchdog), mungkin di banyak organisasi dan pemerintah, masih kentara hingga sekarang, menjadi mata dan telinga pimpAuditor : agent of change inan. Auditor internal dan center of excellence semacam itu itu tidak lebih dari pemadam

klik www.auditor-rohil.com

Oleh Hardy Djamaluddin (hardy-djamaluddin.blogspot.com; email: haridinata@yahoo.com) Paradigma baru auditor internal— sebagai agen pembaharuan (agent of change) dan center of excellence— masih belum didukung dan tumbuh dengan baik. Salah satu hambatannya, seperti simpulan KPK, bentuk kelembagaan struktural yang belum kondusif. Hambatan lain yang tidak kalah seriusnya adalah kapasitas SDM dan komitmen atasan dari auditor internal. Pada satu sisi, di daerah ini, tantangan dalam jangka pendek adalah bagaimana paket anggaran yang sudah dialokasikan, baik dari APBN maupun dari APBD, betul-betul terserap dan mencapai sasarannya serta memperhatikan kaedah good governance yang lazim berlaku. Seperti pernah diutarakan di sini, tahun 2008 dan tahun-tahun ke depan, agaknya tahun-tahun penuh tantangan dan tekanan. Karena itu, peran dan kinerja auditor internal mesti dipacu. Mesti lebih proaktif, pre-emptif, preventif dan tentu detektif. Sebab, para auditor–baik aparat internal maupun eksternal— tidak diragukan lagi perannya lebih sebagai katalis perubahan yang mengedepankan control, risk dan governance ketimbang sebagai watchdog. Dan paradigma ini sudah harus dimulai dari sekarang. Nah, tunggu apa lagi. n

2A uditorial Auditor Headline

AUDIT DULUAN, REVIU KEMUDIAN ? Mulai awal tahun 2008 ini, BPK seluruh Indonesia melakukan audit keuangan atas LKPD tahun 2007. Mengapa didahului dengan audit interim? Dan kapan reviu dilakukan? Seperti awal tahun lalu, perwakilan BPK RI di Pekanbaru mulai melakukan audit terhadap LKPD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2007 sejak 8 Februari 2008. Berbeda dengan tahun ini, audit keuangan didahului dengan audit interim (tengah tahunan) selama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan audit keuangan selama 30 hari mulai Mei 2008. Sasaran audit interim itu tidak hanya laporan keuangan semester I tahun 2007, tetapi juga kas opname hingga ke kantor camat. Pemda Kabupaten Rokan Hilir tentu menyambut baik rencana audit yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan di Pekanbaru itu. “Hasil audit nantinya diharapkan dapat dijadikan rujukan dan renungan untuk intropeksi diri, memperbaiki kesalahan dan selanjutnya melangkah menuju ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Bupati Rokan Hilir Annas Maamun menanggapi rencana audit BPK. Untuk itu, dia menugaskan Wakil Bupati untuk menginstruksikan kepala Bawaskab dan seluruh pimpinan serta staf SKPD untuk stand-by dan membantu kelancaran audit yang dilakukan BPK. Sesuai ketentuan, yaitu UU No. 15 Tahun 2004, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran yang diperiksa berakhir. Namun, rupanya ada kebijakan pimpinan BPK, pada awal tahun 2008 ini, BPK melakukan pemeriksaan interim (audit tengah tahunan) untuk LKPD semester I tahun 2007, di samping penugasan khusus seperti kas opname, pencatatan hutang dan aset. Karena itulah, pertengahan Januari 2008, Perwakilan BPK di Pekanbaru mengundang seluruh Sekda, Kabawasda dan Kabiro/kabag Keuangan se- Riau ke kantor BPK untuk menyampaikan rencana pemeriksaan tersebut. “Pemeriksaan penggunaan APBD 2007 dimulai dengan pemeriksaan interim,” jelas Dr. Eko Sumbodo, Kalan BPK di Pekanbaru. Hal itu dilakukan karena laporan keuangan akhir (neraca, aliran kas, catatan atas laporan keuangan dan nota keuangan) pada umumnya belum disusun oleh Pemerintah Daerah. Dan waktu pemeriksaan tidak ada perubahan sesuai dengan ketentuan, yakni dilakukan selama 80 hari. “Pada akhir April

atau Mei 2008 pemeriksaan sudah selesai dan hasilnya bisa diserahkan kepada DPRD Riau untuk dipublikasikan,”jelasnya. Bawaskab Rokan Hilir sendiri, akhir tahun lalu, telah melakukan reviu terhadap sistem pengendalian intern (SPI) seluruh SKPD, termasuk seluruh kecamatan. Namun, reviu tersebut hanya dilakukan terbatas tehadap sistem pengendalian intern (SPI) SKPD karena baik sistem maupun pelaporan keuangan SKPD tahun 2007 sampai saat ini belum disusun sesuai dengan Permendagri No. 13 ataupun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. Jika BPK melakukan pemeriksaan didasarkan pada UU No. 15 tahun 2004, landasan pengawasan oleh APIP, termasuk Badan dalam melakukan reviu adalah PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Aturan sudah dibuat, tetapi pelaksanaannya tidaklah mudah. Permendagri itu secara gambalng menyatakan bahwa Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan reviu atas laporan keuanagan pemerintah daerah. Permendagri selanjutnya menyatakan bahwa: (1) reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan LKPD; (2) reviu dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Prakteknya, tidak seluruh APIP, utamanya Inspektorat/Bawasda melakukan reviu LKPD terlebih dahulu. Selain laporan keuangan Pemda yang jarang dapat diselesaikan pada awal tahun berikutnya, kompetensi Inspektorat/Bawasda pun masih dipertanyakan (lihat “Menyoal Kompetensi Reviu LKPD”). Bawaskab Rohil, misalnya, mengambil kebijakan hanya mereviu SPI seluruh SKPD, dengan fasilitasi auditor Perwakilan BPKP Riau. Sementara itu, laporan keuangan Pemda Rohil tahun 2007 tidak direviu karena, sampai awal Februari 2008, laporan keuangan—baik semester satu maupun tahunan— tersebut belum selesai disusun. Pertimbangan lain tidak terlalu urgen direviu adalah kondisi SPI pengelolaan keuang-

klik www.auditor-rohil.com

Dr. Eko Sumbodo Kepala Perwakilan BPK di Pekanbaru

an Pemda yang sebelumnya telah dievaluasi oleh Tim BPK. Bagaimana pun, persoalan yang tidak kalah penting adalah menyelaraskan rencana reviu oleh APIP dengan rencana audit interim ataupun audit LKPD oleh BPK. Sesama APIP biasanya sudah menyusun rencana penugasan, sementara BPK berkewenangan tunggal dan mandiri melakukan audit sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004. Beberapa alternatif telah pernah diajukan dalam rapat terbatas Kepala Bawasprop Riau, Bawaskab/Kota se-Riau dan konsultasi baik ke Perwakilan BPK maupun ke Irjen Depdagri beberapa waktu lalu, namun belum ada keputusannya (lihat “Antara Audit dan Reviu LKPD”). Audit jalan terus, reviu LKPD pun tidak dapat dilakukan sesuai jadwal PKPT. Ke depan kiranya perlu dicarikan solusi atau ruang koordinasi agar ketentuan UU, PP, Permendagri dan Keputusan Kepala Daerah dapat dilaksanakan dalam kerangka ko-eksistensi masing-masing. Dengan sinergi positif, diharapkan tupoksi APIP selaku auditor internal dapat berjalan efektif, sementara penugasan audit interim BPK sebagai auditor eksternal juga dapat berjalan lancar. Idealnya, APIP reviu duluan, baru kemudian auditor eksternal lakukan audit keuangan. Teorinya, mulailah dengan reviu (potret SPI/LKPD, gambaran besar, kanan), setelah itu barulah dilanjutkan dengan audit laporan keuangan (pengujian bukti, gambaran detil, kiri). “Mulailah dengan yang kanan,” petuah Nabi Muhammad, sekitar 14 abad silam. n

5 Auditor Headline

ANTARA AUDIT DAN REVIU LKPD BPK-RI melakukan audit keuangan terhadap laporan keuangan Pemda Riau tahun 2007, termasuk Rokan Hilir. Apa bedanya dengan reviu laporan keuangan oleh aparat pengawasan internal? Pemda Kabupaten Rokan Hilir menyambut baik rencana audit atas laporan keuangan tahun 2007 yang dilaksanakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan di Pekanbaru mulai minggu pertama Februari 2007. Hasil audit nantinya dapat dijadikan rujukan dan renungan untuk intropeksi diri, memperbaiki kesalahan dan selanjutnya melangkah menuju pembangunan Kabupaten Rokan Hilir ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian disampaikan Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno pada acara pendahuluan (entry meeting) audit atas Laporan Keuangan Kab. Rokan Hilir Tahun 2007, 11 Februari 2008. Rapat itu dihadiri Sekretaris DPRD, Sekretaris DPRD, para kepala SKPD, para kepala bagian dan camat se- Kabupaten Rokan Hilir itu. Ditambahkannya, Pemda Rokan Hilir memberikan kesempatan seluas-luas pemeriksaan baik yang dilakukan aparat pengawasan internal maupun ekstrnal. Hal ini merupakan wujud respon dan komitmen kita atas pentingnya proses pengawasan dan pemeriksaan sebagai bagian dari manajemen pemerintahan. Untuk itu, Wakil Bupati itu menginstruksikan kepala Bawaskab dan seluruh pimpinan dan staf SKPD untuk standby dan membantu kelancaran audit yang dilakukan BPK. Dalam penjelasannya, Ketua Tim Audit BPK-RI Perwakilan Pekanbaru Osa Namiko menyatakan bahwa tugas yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sesuai dengan UU tersebut, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran yang diperiksa berakhir. Namun, menurutnya, adanya kebijakan pimpinan BPK, pada awal tahun 2008 ini, BPK melakukan pemeriksaan interim (audit tengah tahunan) untuk LKPD semester I tahun 2007, di samping penugasan khusus seperti kas opname, pencatatan hutang dan aset.

Ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan kas di daerah. Dia juga mengharapkan kerja sama yang baik dari Bawaskab Rohil dan seluruh SKPD di Rokan Hilir. Selaku Kepala Bawaskab Rokan Hilir, pada kesempatan tersebut, Hardy menyampaikan laporan dan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian baik pimpinan SKPD maupun pemeriksa BPK. Bahwa, untuk tahun buku 2006, Tim BPK Perwakilan Pekanbaru

H. Suyatno Wakil Bupati Rokan Hilir.

telah melakukan pemeriksaan keuangan pada awal bulan Mei 2007, sedangkan untuk pemeriksaan kinerja atas belanja modal tahun 2006/2007, khususnya Dinas PU, Kesehatan dan Pendidikan, dilakukan pada bulan Oktober 2007, yang rekomendasi hasil pemeriksaaannya masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Di samping itu, akhir Januari 2008 lalu, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau selama seminggu juga telah melakukan monitoring dan penecekan fisik ke lapangan terhadap realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007 pada 7 SKPD/bidang. Monitoring itu dilakukan atas dasar permintaan Menteri Keuangan RI. Namun, hasil monitoring atau pun laporannya masih dalam proses penye-

klik www.auditor-rohil.com

lesaian tindaklanjut. Sementara itu, Bawaskab Rokan Hilir, akhir tahun lalu, telah melakukan reviu terhadap SPI seluruh SKPD, termasuk seluruh kecamatan. Laporan hasil reviu masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Beberapa SKPD sudah menyampaikan tindak lanjut, tetapi sejumlah SKPD sampai saat ini belum menyampaikannnya. Pada tahap pertama ini, reviu tersebut hanya dilakukan terbatas tehadap sistem pengendalian intern (SPI) SKPD karena baik sistem maupun pelaporan keuangan SKPD tahun 2007 sampai saat ini belum disusun oleh Pemda Rohil sesuai dengan Permendagri No. 13 ataupun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. Setakat ini, baru Bawaskab Rokan Hilir yang membuat Laporan Keuangan (yang terdiri dari Neraca, Aliran Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan) tahun anggaran 2007. Pernyataan Telah Direviu. Kewenangan BPK melakukan pemeriksaan didasarkan pada UU No. 15 tahun 2004. Sedangkan/ landasan pengawasan oleh APIP, termasuk Badan Pengawasan/Inspektora Daerah, antara lain adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut dijabarkan ke dalam beberapa peraturan di bawahnya, di antaranya: PP No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta penjbarannya; PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 700462 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Darah Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ada pun penugasan dan fungsi Bawaskab Rokan Hiilir dilandasi Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2001 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Pengawasan Kabupaten Rokan Hilir, SK Bupati Rokan Hilir No. 373 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan di Kabupaten Rokan Hilir dan Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 700/Kpts/ BP/2006/17 Tahun 2006 tentang Perberdayaan Badan Pengawasan Kabupaten Ro-

2Auditorial

Auditor Headline

SPTDT (Surat Pernyataan Telah Direviu); SOR (Statement of Responsibility, Surat Pernyataan Tanggung Jawab)

kan Hilir. Berkaitan dengan rencana pemeriksaan LKPD, sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2006, dan dijabarkan oleh Mendagri ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pasal 12 Permendagri menyatakan bahwa Inspektorat Propinsi/Kabupaten/ Kota melaksanakan reviu atas laporan keuanag pemerintah daerah. Pasal 13 Permendagri selanjutnya menyatakan bahwa: (1) reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan LKPD; (2) reviu dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam Pasal 18 juga disebutkan: (1) Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatangan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah; (2) LKPD yang disampaikan kepada BPK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu. Sehubungan dengan pedoman baru tersebut, kiranya perlu dicarikan solusi atau ruang koordinasi agar ketentuan UU, PP, Permendagri dan Keputusan Kepala Daerah dapat dilaksanakan dalam kerangka ko-eksistensi masing-masing. Dengan demikian, diharapkan tupoksi APIP selaku auditor internal dapat berjalan efektif, se-

mentara penugasan pemeriksaan interim BPK sebagai auditor eksternal juga dapat berjalan lancar dan sesuai jadual yang telah ditetapkan. Solusi Alternatif. Beberapa alternatif sudah sepatutnya didisikusikan secara ber-

klik www.auditor-rohil.com

sama baik oleh Bawasprop Riau maupun Itjen Depdagri guna mencari alternati solusi dalam keterpaduan audit dan reviu LKPD di masa yang akan datang. Beberapa alternatif itu adalah sebagai berikut. Pertama, Inspektorat/Bawasda terlebih dahulu melakukan reviu sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008, yaitu pada bulan Februari 2008, kemudian BPK melakukan audit mulai pertengahan atau akhir Maret 2008. Kedua, reviu oleh Inspektorat/Bawasda dan audit interim keuangan dilakukan secara bersamaan mulai awal Februari 2008. Alternatif ini memungkinkan sinergisitas dan transfer of knowledge antara APIP dan BPK. Dan alternatif ketiga, Inspektorat/Bawasda tahun ini tidak perlu melakukan reviu atas laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No. 4 Tahun 2008. Reviu sekaligus audit keuangan sepenuhnya

diserahkan kepada BPK atau BPKP yang memiliki SDM yang kompeten melakukan reviu LKPD. Sebagai gantinya, Inspektorat/Bawasda dapat melakukan tugas-tugas reguler lain sesuai dengan PKPT. Untuk itu, Mendagri seyogyanya menetapkan kebi-

2A uditorial Auditor Headline n Kamus:

Menyoal Kompetensi Reviu LKPD

Audit atau pemeriksaan adalah ....

emeriksaan (audit) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan keuangan negara (SPKN), untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Reviu adalah ...

eviu atas laporan keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi auditor untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

jakan atau keputusan penundaan pemberlakukan Permedagri No. 4 Tahun 2008, khususnya yang menyangkut reviu laporan keuangan untuk tahun anggaran 2007. Apa pun alternatifnya, agar fungsi Inspektorat/Bawasda efektif, mestinya tak menunggu. Pekerjaan atau penugasan lain tentu juga tidak sedikit. Bawaskab Rokan Hilir, misalnya, mengambil langkah (tentu dengan merevisi PKPT tahun 2008) mulai pertengahan Februari 2007 melakukan audit kinerja terhadap sejumlah kelurahan/ kepenghuluan, SKPD dan penugasan khusus lainnya. Namun agar terjalin koordinasi dan terjaga ko-eksistensi APIP dan BPK, tentu sangat diperlukan pertimbangan profesional dan kearifan (wisdom) —dalam perencanaan audit— serta perhatian seluruh jajaran SKPD— untuk kiranya memahami kondisi kertidakpastian atau ketentuan yang telah disebutkan di atas. Toh, filosofi pengawasan atau auditing pada dasarnya adalah pemberian pendapat/opini atau rekomendasi menuju perubahan kondisi ke arah lebih baik. n

Mereviu laporan keuangan idealnya dilaksanakan oleh akuntan. Ironinya, banyak instansi pemerintah, khususnya di Pemerintah Daerah, yang kekurangan tenaga akuntan. Siapa yang seharusnya kompeten? Tidaklah mudah mereviu laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Apalagi, jika bicara soal kualitas laporan. Masalahnya, selama ini, pihak yang diberi wewenang melakukan tugas tersebut sebagian besar belum memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan oleh asosiasi profesi akuntan. Demikian fakta yang dikemukakan oleh Imam Bastari, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Sosial dan Keamanan (Polsoskam). “Tidak sembarang orang bisa melakukan reviu,” cetusnya di Jakarta beberapa waktu lalu kepada pers. “Kompeten itu tidak identik dengan seseorang yang diberi wewenang. Nah, kenyataan terakhir itu yang terjadi selama ini,” tambahnya. Bahkan, kewenangan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Dalam Perdirjen Perbedaharaan tersebut disebutkan yang wajib melakukan reviu laporan keuangan adalah Aparat Pengawas Intern Kementerian Negara/lembaga atau biasa disebut sebagai Inspektorat Jenderal (Irjen). Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006 Pasal 1 ayat (1), reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Imam Bastari menilai, seharusnya tidak seperti itu. Alasannya, laporan keuangan itu sarat dengan pengetahuan tentang akunting (accounting knowledge). Karena itu, katanya, orang yang kompeten untuk melakukan reviu laporan keuangan pemerintah sebagaimana dipersyaratkan dalam standar auditing dan standar jasa reviu yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Melihat kenyataan yang terjadi sela-

klik www.auditor-rohil.com

ma ini, dia mendesak Inspektorat Jenderal (Itjen) di berbagai departemen/LPND, termasuk Bawasda/Inspektorat Daerah, merekrut akuntan untuk memperkuat fungsi kelembagaannya. “Bukannya kita tidak mempercayai kemampuan non-akuntan.” Namun, kalau ini dilakukan terus pasti tidak lazim. Kita harus mendudukkan masalah pada ketentuan profesi, karena di situlah profesionalisme kita diukur dan diatur,” imbuhnya. Apa yang dikatakan Imam Bastari juga diamini oleh Hekinus Manao. Direktur Informasi dan Akuntansi Departemen Keuangan (Depkeu) ini mengatakan reviu laporan keuangan idealnya dilaksanakan oleh akuntan. Dia menyayangkan banyak instansi pemerintah, kecuali Depkeu, yang tidak memiliki seorang pun akuntan. “Cari saja di seluruh pemerintah daerah, sangat sedikit yang berlatar belakang manajemen keuangan. Ada kepala biro keuangan yang sarjana hukum, ada yang lulusan IKIP, dan macem-macem. Itulah faktanya,” cetusnya.Hekinus sangat setuju bahwa kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu yang mengganggap bahwa keuangan tidak perlu di manage secara profesional. Sehingga siapa pun orangnya boleh mengelola keuangan. Dia juga tidak mengelak ketika disinggung adanya standar audit dan standar reviu yang diterbitkan oleh IAI yang mengharuskan audit dan reviu dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dengan pengalaman memadai. Kompetensi yang dimaksud adalah bahwa seseorang itu harus memiliki latar pendidikan akuntansi. Menurutnya standar itu tetap relevan. Hanya saja relatif sudah dibuat (established). Kalau di pemerintah dengan sudah ditetapkannya jabatan fungsional auditor. Cuma, sejauh mana jabatan fungsional auditor itu sudah mengcover hal tersebut. Baik Imam maupun Hekinus setuju. Ke depan, kebutuhan akan kualitas laporan keuangan yang baik menyadarkan banyak pihak, terutama betapa pentingnya memperhatikan kompetensi dan kapasitas seseorang terkait dengan laporan keuangan, baik penyusunan laporan keuangan maupun reviu atas laporan keuangan yang telah disusun, sebelum laporan keuangan tersebut diaudit BPK. n

8 Auditorial Khas independensi organisasi, kewenangan formal, pendanaan yang cukup, SDM yang kompeKPK Gandeng APIP Melawan Rasuah

ten, dan standar profesi. Dalam konteks pengawasan internal di Indonesia, katanya, independensi organisasi dapat dicapai dengan menempatkan garis tanggung jawab unit kerja pengawasan di luar struktur organisasi yang ada. Menurutnya, ada dua alternatif pemecahannya. Pertama, unit inspektorat secara adminisKPK terus bergerak, dengan menggandeng trasi bertanggung jawab kepada APIP baik di pusat maupun di daerMenteri/Pimpinan Lembaga, naah. Menurut Ketua KPK Antasari mun secara fungsi ia bertanggung Azhar saat menjadi pembicara jawab kepada induk organisasi pada acara diskusi “Efektifitas Petertentu sebagai koordinator fungran Pengawas Internal pada Instansi pengawasan secara nasional. si Pemerintah” yang diselenggaraKedua, baik secara fungsi maukan KPK di Gedung Balai Kartini, pun administrasi unit inspektorat Jakarta, akhir Maret 2008 lalu, bertanggungjawab kepada induk “Selama ini peran lembaga peorganisasi tertentu sebagai koorngawasan internal kurang maksidinator fungsi pengawasan semal.” Tak heran, lembaga pengacara nasional, sehingga keduduwasan internal pemerintah seperti kan unit inspektorat tersebut leItjen Departemen/LPND dan Babih merupakan “kepanjangan wasda pernah diusulkan diubah atau dilebur menjadi sebuah Suasana Workshop “Efektifitas Peran Pengawas Internal pada Instansi Pemerintah” tangan” dari induk organisasi pengawasan di lingkungan entitas badan yang independen. yang diawasinya. “Pilihan alterDapat dimaklumi, salah satu sebabnya, tambahnya, APIP merupakan bagi- rangkan Penguatan Reformasi Keuangan natif kedua lebih menjamin independensi unit inspektorat terhadap entitas yang diawasinya,” an dari lembaga atau departemen yang men- Negara.” Mantan Rektor IIP Riyas Rasyid dengan katanya. jadi obyek pengawasan. Karena itu, kata dia, Menurut Haryono, dari hasil diskusi terseterjadi ewuh pakewuh dan hambatan psikolo- gaya khasnya menceritakan bagaimana pegis. “Inilah yang harus dicarikan solusi terbaik ngalaman, perspektif dan kesannya seputar but, akan dibuat rumusan dan rekomendasi ke sehingga aparat pengawasan betul-betul be- dunia pengawasan. “ Semua aparat penga- Presiden untuk mengambil langkah-langkah wasan itu harus independen dan langsung untuk lebih memberdayakan APIP dalam kerja baik,” tandas Antasari. Faktanya, “Dari sekitar 7.000 pengaduan bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak mencegah dan memberantas korupsi di Indoyang masuk ke KPK tahun 2007, ternyata tidak terkotak-kotak seperti sekarang. Banyak ke- nesia. Pembahasan oleh seluruh peserta melalui ada satu pun dari lembaga pengawas inter- untungannya bila aparat pengawasan internal, seperti Itjen dan Bawasda. Ini ada apa?” nal yang ada diintegrasikan ke dalam satu focused group discussion, yang dibagi ke dalam: Komisi A – Irjen Departemen; Komisi B – Irtakata Dr. Haryono Umar, Wakil Ketua KPK, organisasi yang solid,” tukasnya. Riyas berpendapat, restrukturisasi lembaga ma LPND; dan Komisi C – Irwilprov/Kepala kepada pers beberapa waktu lalu. Inspektorat jenderal atau Itjen yang ada di departe- berupa penggabungan Bawasda dan Irjen di- Bawasda. Hasil pembahasan di komisi-komisi men dan Bawasda ternyata tidak pernah menilai sangat penting. “Saya mendorong supaya dibahas kembali di sidang pleno dan kemudilaporkan adanya praktik korupsi atau rasuah ada restrukturisasi aparat pengawasan inter- an menghasil simpulan berupa rekomendasi nal. Korupsi harus diawali dari perbaikan solusi. di instansinya. Gagasan Riyas dihidupkan kembali oleh Namun, Haryono mengakui adanya ken- manajemen administrasi negara,” ujarnya. Riyaas menjelaskan, selama ini Bawasda KPK kendati gagasan cemerlang Riyas ketika dala secara struktural hirakis mengapa APIP belum melaporkan indikasi penyimpangan dan dan Irjen tidak bisa menunjukkan kinerja mak- itu ditentang oleh sejumlah pejabat departepenyelewengan di instansi mereka masing- simal karena tidak mempunyai kewajiban un- men dan akhirnya wacana itu sirna tidak jelas masing. “Padahal, mereka adalah pengawas tuk melaporkan penyimpangan di suatu lem- kabarnya. Resistensi masih kentara dalam pembahasan internal yang di antaranya harus mendeteksi baga pemerintah kepada penegak hukum. dan menemukan penyimpangan dan dugaan Bahkan, Irjen dan Bawasda terkesan sungkan komisi-komisi dalam workshop singkat tersemelaporkan dugaan korupsi di lembaga yang but. Dua komisi, A dan C, lebih cenderung korupsi,” jelasnya. Workshop sehari itu dihadiri narasumber diawasi karena pejabatnya diangkat oleh mempertahan kondisi yang ada (status quo), yang berkompeten, di antaranya Prof. Dr. Ri- pemimpin departemen atau kepala daerah. sedangkan komisi B memilih lebih terbuka yas Rasyid, yang pada waktu menjabat Dia mengusulkan, pengawasan yang baru ini terhadap gagasan Riyas, dengan beberapa Mendagri, saat Kabinet Presiden Abdurahman nantinya bertanggungjawab langsung kepa- catatan. Rupanya reformasi pengawasan internal wahid, pernah mengusulkan pembentukan BPIP da presiden. Dalam paparannya, Imran berpendapat masih memerlukan waktu untuk segera terwu(Badan Pengawasan Internah Pemerintah). Hadir juga Drs. Imran, anggota BPK, yang fungsi audit internal akan lebih efektif bila jud, utamanya dalam membantu KPK. Kita tungmengupas “Reposisi Pengawasan Internal dalam didukung dengan beberapa faktor antara lain gu dan berdoa saja, mau ke mana APIP?. n

Peran aparat pengawasan intenal pemerintah (APIP) akan lebih dipacu. Sebuah workshop dengan narasumber pimpinan KPK dan pakar dengan peserta para pengawas/pemeriksa dari Itjen Departemen/LPND dan Bawasprop se-Indonesia digelar di Jakarta. Di mana dan mau kemana APIP?

klik www.auditor-rohil.com

2 Auditorial A u d i t Khas orial n Island of Integrity

Desiminasi bagi Perempuan dan Pelajar Bawaskab Rokan Hilir kembali menyelenggarakan acara desiminasi. Kali ini mengenai konsep island of integrity melalui pemberdayaan perempuan dan pelajar. Berikut laporannya.

Dr. Sjahruddin Rasul, S.H saat menyampaikan key-note.

Semua pihak hendaknya selalu menjaga dan menjunjung tinggi, berpegang teguh pada peraturan perundangundangan yang berlaku, etika dan standar yang berlaku, sehingga tumbuh kepercayaan dan tempat di hati masyarakat pilar-pilar pencegahan tindak pidana korupsi. Demikian disampaikan Wakil Bupati Rokan Hilir Suyatno ketika membuka acara desiminasi konsep Island of Integrity bagi perempuan dan pelajar di Bagansiapiapi, 21 Juni 2008 lalu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan arahan dan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ajakan semua pihak mengkaji dan mengembangkan inovasi-inovasi dan kreativitas baru yang mampu mengefektifkan pelaksanaan pembangunan berwawasan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari tindakan koruptif. Kedua, sejauh mungkin menghindari adanya isu-isu di masyarakat yang terkesan berulang-ulang terhadap suatu masalah tertentu, yang cenderung bersifat sumir dan fitnah. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan seyogyanya dicari terobosan-terobosan baru untuk menetralisir informasi yang bersifat destruktif

tersebut. Dan terakhir, Suyanto megajak semua elemen masyarakat membangun Rokan Hilir ke depan, dengan dukungan satuan kerja dan keluarga sakinah di lingkungan masih-masing yang diharapkan menciptakan pulau-pulau integritas di Kabupaten Rokan Hilir, yang mawahdah, wa rahmah. Kepada seluruh pimpinan SKPD Kabupaten Rokan Hilir, dia mengingatkan kembali beberapa hal: melaksanakan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance); melaksanakan seluruh proses kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; melaksanakan pengendalian internal dan pengawasan melekat di lingkungan SKPD masing-masing serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan membangun pakta integritas di unit kerja masing-masing. Sebagai pembicara kunci pada kegiatan ini adalah Dr. Sjahrdudin Rasul, S.H., penasihat Kormonev Kementrian PAN RI (mantan wakil ketua KPK RI, staf fungsioanl Ditdikyanmas KPK RI Roro Wide, Asdep Deputi Akuntabiltas Kementerian PAN RI Hendro Witjaksono, Ak, M.Acc. dan Zulheri, pejabat perwakilan BPKP Propinsi Riau, sebagai moderator. Tujuan pokok kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan atau wawasan secara komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat, khusus kaum perempuan dan pelajar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, juga mendorong terciptanya upaya-upaya pemahaman konsep pulau integritas yang berkembang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan maupun masyarakat Peserta dalam kegiatan seminar sehari ini terdiri dari seluruh pimpinan SKPD dan Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerin-

klik www.auditor-rohil.com

tah Kabupaten Rokan Hilir, Organisasi Wanita yang tergabung dalam GOW, Dharwa Wanita, PKK, Perwati, Salimah, Bhayangkari dan para pelajar kelas III tingkat SMU dengan jumlah peserta 250 (dua ratus lima puluh) orang. Rasul lebih banyak menyoroti persoalan pencegahan korupsi dari konsep akuntabilitas spiritualitas. Atau dikenal dengan spiritual accountability. Dia mengatakan, salah satu unsur pokok mewujudkan good governance di daerah, selain akuntabilitas, transparansi dan penegakan hukum, adalah partisipasi masyarakat. Dia menekankan, elemen penting dalam masyarakat itu di antaranya adalah peran partisipasi kaum perempuan dan pelajar, yang dapat dikatakan tiang rumah tangga/negara. â&#x20AC;&#x153;Jika tiang itu rubuh, tumbanglah rumah tangga atau negara itu,â&#x20AC;? ujarnya. Rasul, yang dalam kapasitas wakil ketua KPK Periode sebelumnya menghadiri peresmian KPT Rokan Hilir akhir tahun lalu, kini kembali melakukan peninjauan beberapa sekolah, di antara pelaksanaan kegiatan warung jujur di SDN 1 dan SMAN 1 Bagansiapiapi. n

Spiritual accountability: Pohon yang merana dan merangas, karena tak lagi disirami, dan dipupuk dengan nilai-nilai yang baik.

10 Auditor News n Diskusi Panel:

Dialog Auditor dan Para “Mualaf” Perwakilan BPK RI di Pekanbaru mengadakan diskusi panel mengenai audit keuangan dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sistem sekarang tergolong baru, masih “mualaf”. Apa maksudnya dan bagaimana strategi kebijakan dan program ke depan? Kalau bicara atau menyampaikan gagasan, Prof. Dr. Anwar Nasution Ketua BPK RI kerapkali blak-blakan. “Kita masih (taraf) ‘mualaf’ (dalam penyusunan laporan keuangan-red),” ujarnya saat pembukaan “Dialog Publik untuk Mendorong Terciptanya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah”, di Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, 14 April 2008. Tampak hadir seluruh Bupati/Walikota, Biro Keuangan/ Bagian Keuangan dan Kepala Bawasprop/ kabupaten/kota. Maksud Ketua BPK itu agaknya implementasi sistem pengelolaan keuangan daerah itu masih baru dan sedang berjalan, masih perlu waktu dan sumberdaya untuk membangunnya. Pemda masih belajar dan berbenah. Penilaian yang disebut Ketua BPK itu dapat dimengerti dengan sejumlah fakta permasalahan yang dihadapi Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah serta opini BPK yang sebagian besar masih berprediket WDP (wajar dengan pengecualian), bahkan sebagian mendapat opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) atau opini (adverse). Berdasarkan Paket Tiga UU Keuangan Negara, Ketua BPK menyampaikan serangkaian langkah yang perlu dilakukan oleh setiap “mualaf” (Pemda). Muai dari sistem pembukuan/akuntansi, sistem aplikasi teknologi komputer ( IT), inventarisasi aset dan hutang, jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawabkan anggaran, jaminan mutu (quality assurance) yang dilakukan oleh aparat pengawas intern hingga penyiapan/pembenahan SDM bidang keuangan/ bendahara dan pengawasan. Ketua BPK menawarkan solusi untuk dapat menindaklanjuti perbaikan kelemahan mendasar administrasi keuangan negara tersebut. “DPR dapat membentuk suatu Panitia Akuntabilitas Publik (PAP),” sarannya. Di Parlemen beberapa negara, PAP itu disebut sebagai Public Accounts and Audit Committee (PAAC). PAP merupakan perwujudan dari kekuasaan DPR dan DPRD sebagai pemegang hak budjet dan fungsi pengawasan.

multitafsir atas beberapa pasal; rumitnya mekanisme dan dokumen penganggaran; ketidakjelasan pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan anggaran; terbitnya PP 38 Tahun 2007 (kewenangan daerah) dan PP 41 No. 2007 (susunan perangkat daerah) yang merubah SOT sedang berjalan.

Dari kiri ke kanan: Daeng M. Nasir (staf ahli BPK RI), Anwar Nasution (Ketua BPK RI), M. Rusli Zainal (Gubri) dan Eko Sumbodo (Kalan BPK RI di Pekanbaru).

Seperti ditahui, DPR dan DPRD di Indonesia sudah memiliki Panitia Anggaran untuk membahas rencana anggaran negara tingkat Pusat dan Daerah. DPR dan DPRD juga sudah memiliki komisi-komisi yang mengawasi penggunaan anggaran dan kinerja sektoral Departemen teknis. Namun, DPR dan DPRD kita belum memiliki PAP yang memantau pelaksanaan RAPBN dan RAPBD secara keseluruhan. Misalnya, tidak pernah dilakukan pengecekan oleh DPR dan DPRD bagaimana suatu instansi negara membelanjai dirinya, berapa dari sumber APBN/APBD dan berapa dari sumber lainnya serta bagaimana hasil kinerjanya. Dengan demikian, “PAP itu adalah perlu dalam rangka pelaksanaan hak bujet dan fungsi pengawasan DPR/DPRD agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien, “ ujar Anwar Nasution, menutup presentasinya. Strategi Kebijakan Keuangan Daerah. Dalam presentasinya, Dr. Bambang Pamungkas, Ak., Direktur Pengawasan dan Pengendalian APBD Ditjen Keuangan Daerah Depdagri, mendukung penjelasan Ketua BPK, dengan memaparkan strategi kebijakan dan fakta permasalahan implementasi keuangan daerah, dilihat dari perspektif PP No. 58 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta perpektif peraturan daerah. Dari tataran peratutan pusat, terdapat sejumlah permasalahan, yaitu

klik www.auditor-rohil.com

Pada tataran daerah, lanjut Bambang, terdapat pula fakta permasalahan sebagai berikut: belum seluruh daerah memiliki Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Pajak/Retribusi yang bermasalah. Di samping itu, belum seluruh perda dijabarkan ke dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada); dan terdapat kegiatan yang seharusnya didasarkan Perkada, belum dibuat Perkadanya. Lebih jauh, Bambang menguraikan fakta permasalahan dari segi teknis operasional, dilihat dari tiga hal: perencanaan/ penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Dari segi perencanaan/penganggaran, terdapat masalah: rendahnya inovasi dan kemampuan penciptaan pendanaan; kesulitan mendanai beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemda; keterlambatan penetapan Perda APBD; masih adanya anggaran belum berorientasi pada kepentingan masyarakat; dan masih adanya kecenderungan ego sektoral. Dari pelaksanaan anggaran, terdapat masalah: penyerapan APBD rendah; keengganan/ketakutan untuk menjadi pejabat pelaksana anggaran; kesalahan Pengelolaan (mismanagement); kualitas pelayanan rendah; dan perilaku KKN/permasalahan hukum. Dari pelaporan. pertanggungjawaban, terdapat masalah: terbatasnya SDM akun-

11 Auditor News tansi; belum terbangunnya; terbatasnya sarana/parsarana teknologi informasi; terbatasnya strategi pengembangan sistem Informasi; dan baru tiga Pemda mendapatkan opini WTP. Dalam implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Ditjen BAKD Depdagri melaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 di 13 Provinsi secara regional pada bulan Nopember-Desember 2007. Materi yang disampaikan mencakup: gambaran umum penyempurnaan Permendagri 13 Tahun 2006 (Permendagri 59 Tahun 2007); penyempurnaan dari aspek penganggaran, dan penyempurnaan dari aspek penata usahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Selanjutnya pada awal tahun 2008 dilaksanakan sosialisasi Permendagri 59 Tahun 2007 kepada anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. “Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada anggota DPRD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, sehingga diharapkan DPRD dapat melaksanakan fungsi anggaran/budgeting dan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Bambang. Di samping itu, Depdagri juga melakukan fasilitasi kepada daerah untuk mempercepat penyelesaian APBD, di antaranya: melakukan koordinasi dengan komponen di lingkungan Depdagri dan Departemen /LPND terkait untuk penyusunan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009. Secara rutin sejumlah Pemda daerah melakukan konsultasi ke Ditjen BAKD terkait pelaksanaan Permendagri 59 Tahun 2007, baik terhadap Pemerintah Daerah maupun DPRD. Berkaitan penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Permendagri13/2006 dan Permendagri 59/2007 mengamanatkan beberapa hal. Pertama, secara umum pelaksanaan penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban dilaksanakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 Mei 2006. Kedua, dalam ketentuan peralihan pasal 332 huruf c dinyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007. Namun, kondisi riil di lapangan terhadap implementasi permendagri 13/2006 tercermin antara lain dalam hasil audit BPK terhadap LKPD yang berakhir tahun 2006

yang menunjukkan kondisi sebagai berikut: untuk tahun anggaran 2006, dari sejumlah 362 Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2006 yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)nya yang diaudit oleh BPK menunjukkan gambaran kondisi opini: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas tiga LKPD; Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 282 LKPD; Disclaimer atas 58 LKPD; dan “Tidak Wajar” (TW) atas 19 LKPD. Langkah-langkah Depdagri. Bambang menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal BAKD dalam rangka penerapan/implementasi peraturan perundangan yang terkait dengan penata usahaan dan akuntansi, di antaranya pemberian pedoman-pedoman pada tahun 2007, di antaranya: SE No. SE.900/316/ BAKD, tanggal 5 April 2007, perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah; SE No. SE.900/743/BAKD, tanggal 4 September 2007 perihal Modul Akuntansi Pemerintah Daerah; Peraturan Mendagri No. 65 tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Di samping itu, pemberian pelatihanpelatihan untuk peningkatan pemahaman dan ketrampilan juga dilakukan. Yaitu, pelatihan tatausaha keuangan daerah sebanyak 9 angkatan kepada seluruh propinsi/ Kabupaten/Kota se Indonesia; pelatihan integrasi Migrasi Data APBD sebanyak 5 angkatan kepada 130 Propinsi/Kabupaten/ Kota; sosialisasi/pelatihan evaluasi rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada 198 Propinsi/Kabupaten/Kota; dan pemberian perangkat lunak guna pelaksanaan integrasi dan migrasi data APBD. Pada tahun 2008, pemberian sejumlah pedoman: SE No. SE.900/079/BAKD, tanggal 12 Februari 2008 perihal Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; rencana penerbitan manual/simulasi/ilustrasi penerapan dan pembuatan kebijakan akuntansi; rencana penerbitan Permendagri tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya; dan Rencana penerbitan Permendagri tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Interim Pemerintah Daerah. n

klik www.auditor-rohil.com

n Sosialisasi MoU:

Helat Polri, Kejagung dan BPKP Acara sosialisasi kesepakatan Polri, Kejaksaan dan BPKP digelar di Riau. Bagaimana tindak lanjut di tingkat daerah? Setelah ditandatangani 28 September tahun lalu, acara sosialisasi MOU antara Kejaksaan RI, Mabes Polri dan BPKP) digelar di Gedung Daerah Provinsi Riau, awal Juni 2008 lalu. Tampak hadir Gubernur Riau M. Rusli Zainal dan jajarannya, unsur Muspida, para bupati/walikota, ketua DPRD seluruh kabupaten/kota di Riau, Kepala Bawaskab/kota se-Riau. Bahkan sejumlah bupati langsung hadir, seperti Bupati Siak Arwin As dan Bupati Rokan Hilir Annas Maamun. Menurut Gubri dalam sambutannya, kegiatan ini sangat penting bagi proses penegakan hukum, khususnya dalam menyikapi adanya dugaan penyalagunaan penggunaan keuangan negara. Mengingat, tambahnya, dalam satu satu klausul kesepakatan tiga lembaga tersebut terdapat aturan yang mensyaratkan polisi atau kejaksaan baru bisa melakukan penyidikan sebuah kasus dugaan penyimpangan penggunaan keuangan negara/ daerah, setelah BPKP melakukan audit. Sementara itu, Kepala Biro Pengelolaan Data dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Wakil Presiden RI, Sutono Rekto Sudarmo mengatakan, isi dari nota kesepahaman tiga pihak itu mengenai didasari adanya kecenderungan pejabat yang ketakutan ditunjuk sebagai pelaksana proyek kegiatan pembangunan. “Sehingga hal ini berdampak pada banyaknya proyek-proyek yang terbengkalai,’’ ujar Sutono”. Menurut Dr. Edi Mulyadi, Direktur Investigasi Instansi Pemerintah BPKP dalam paparannya, dengan adanya MOU tersebut bisa mencegah pejabat untuk tidak melakukan tindakan penyelewengan terhadap proyek yang dikerjakannya, diharapkan tidak ada lagi ketakutan para pejabat yang ditunjuk. Namun, dalam sesi dialog, para peserta umumnya mengharapkan adanya tindak lanjut operasional di tingkat daerah. “Nota kesepahaman di tingkat pusat itu sebaiknya segera dijabarkan dan dioperasionalkan sampai ke tingkat daerah paling bawah. Jika tidak, MOU itu tidak ada guna nya,” komentar seorang peserta, yang mengeluhkan proses penegakan hukum selama ini. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari. Hari pertama diperuntukkan para peserta dari Pemerintah Daerah/DPRD sebanyak 230 orang, sedangkan pada hari kedua khusus untuk aparat penyidik kepolisian dan kejaksaan sebanyak 120 orang. n

2 A u dAuditor i t o r News ial

n Musrenbang Riau:

Hadirnya Pengawas Pusat dan Daerah Musrenbang digelar lagi tahun ini. Cukup istimewa, dengan mengundang pejabat pengawas dari Pusat serta para pejabat pengawas internal seRiau. Provinsi Riau menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2008 di Gedung Daerah, dari 25 Maret hingga 27 Maret 2008, yang dibuka oleh Gubernur Riau M. Rusli Zainal, SE, MP. Dalam sambutannya, Gubri mengemukakan permasalahan utama pembangunan Provinsi Riau, khususnya di bidang K2I (kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur) serta strategi dan kebijakan untuk mengatasinya. Gubri menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian peserta. Pertama, Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik, dan aspirasi masyarakat yang menjadi pertimbangan untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kedua, Musrenbang menghasilkan keputusan yang

Provinsi Riau. Selain seluruh Bupati/Walikota dan pejabat perencana dari Kabupaten/Kota se Riau, Musrenbang kali juga mengundang pejabat perencanan dan pengawas dari baik dari pusat maupun daerah. Tampak hadir dalam pembukaan Musrebang tersebut Kepala BPKP Didi Widiyadi, Direktur Bangda Syamsul Arifin Rivai mewakili Mendagri Mardianto, Inspektur Utama Bappenas Bagus Rumbogo, Ketua DPRD Riau Chaidir dan seluruh Bupati dan Walikota di Riau serta direksi BUMD/Bank Riau, pengurus Kadin, sejumlah akademi dan LSM. Ketua Bappenas Paskah Suzeta, dalam sambutan yang dibacakan Bagus Rumbogo, mengatakan bahwa dalam menghadapi tahun 2009, “Tantangan terbesar yang harus kita

Dari kiri ke kanan: Direktur Bangda Syamsul Arifin Rivai, Kepala BPKP Didi Widiyadi, Gubri M. Rusli Zainal, Ketua DPRD Riau Chaidir dan Inspektur Utama Bappenas Bagus Rumbogo.

ditetapkan melalui komitmen bersama, dan pengambilan keputusan secara partisipatif, mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketiga, diperlukan sinergisitas strategi dan kebijakan pembangunan antara Pemerintah yang tertuang dalam RKP dengan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RKPD. Keempat, pengawasan internal perlu semakin dioptimalkan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, penguatan menajemen keuangan dan pembangunan daerah dan lain-lain. Dan kelima, program dan budget sharing agar semakin ditingkatkan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-

hadapi bersama adalah mengoptimalkan penggunaan APBN dan APBD 2009 secara efisien dan efektif. Optimalisasi anggaran ini perlu dilakukan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional dan daerah agar mempunyai daya tahan yang kuat dan lentur terhadap gejolak perekonomian global.” Dia juga meneruskan himbauan Presiden SBY kepada seluruh jajaran Pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah untuk melakukan penghematan di dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Dalam rangka penghematan tersebut, di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKP Daerah Tahun 2009,

klik www.auditor-rohil.com

perlu diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan pokok yang produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat serta sedapat mungkin mengurangi kegiatan yang bersifat konsumtif, seperti pembelian kendaraan dinas, perjalanan dinas, pembangunan bangunan gedung perkantoran baru, dan kegiatan lainnya yang bersifat tidak mendesak. Pada sesi selanjutnya, Kepala BPKP Didi Widiyadi memaparkan presentasi berjudul, “Akuntabilitas Keuangan Negara.” Mantan Irwasum Polri ini mengingatkan peserta Musrenbang arahan Presiden SBY kepada BPKP, yaitu: pertama, menyiapkan dan menerbitkan peraturan untuk menata keseluruhan sistem pengawasan intern pemerintah pada akhir bulan Januari 2008 serta menghadirkan seluruh menteri dan gubernur pada bulan Februari 2008. Kedua, Presiden harus memiliki perangkat internal audit untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan program pembangunan berjalan dengan baik dan benar, baik di pusat maupun di daerah. Ketiga, wewenang, akses, ruang lingkup, fokus dan prioritas semua lembaga audit intern harus ditata secara gamblang, jelas dan tidak tumpang tindih, sehingga jelas siapa melakukan apa. Dan keempat, BPKP sebagai auditor yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melaksanakan fungsi check and balance. Dengan visi baru, BPKP, ujar Didi, menawarkan sejumlah produk andalan sebagai services. Di samping tugas reguler, BPKP juga melayani tugas-tugas khusus. Pertama, di bidang keahlian (expertise), yaitu mendukung APIP yang profesional melalui training, pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian. Kedua, di bidang isu aktual (current issues), yaitu mendukung sistem akuntabilitas Presiden terkait isu strategis, nasional, lintas sektoral, kasus-kasus besar (big fish) berisiko tinggi. Ketiga, di bidang penanganan kasus pengaduan dan penanganan kasus/perkara (clearing house), yaitu mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, efisien, efektif dan ekonomis (3Es) dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dan keempat, check and balance, yaitu memberikan “second opinion” terhadap temuan-temuan eksternal auditor (BPK) dalam konteks pelurusan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan birokrasi. Musrenbang Provinsi selama dua hari itu dilaksanakan dalam kerangka penyusunan RKP yang selanjutnya akan menjadi acuan pemerintah di dalam formulasi RAPBN Tahun 2009 yang akan datang. Hasil Musrenbang ini selanjut dibahas pada forum Musrenbang Nasional 2008 di Jakarta. n

2 AAuditor u d i tRules orial Pasal-pasal Gratifikasi buat KPK dan Pejabat Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001: n Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik . n Pengecualian UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima me laporkan gratifikasi yang diterimanya ke pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan tentang Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 B : (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di anggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: n yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan meru pakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (Pembuktian terbalik) n yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BPK; n Menegakkan sumpah jabatan; n Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asasasas: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepen-tingan umum, dan proporsionalitas. Larangan KPK Larangan terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK tercantum dalam Pasal 36 : n Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang di tangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun; n Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubun gan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan; n Menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut. n Ancaman pidana bagi pelanggar larangan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (ps. 65 & ps. 66).

Kewajiban KPK Kewajiban KPK tercantum dalam Pasal 15: n Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor; n memberikan informasi kepada masyarakat; n Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden RI, DPR, dan

klik www.auditor-rohil.com

Laporan Penerimaan Gratifikasi Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut: a. Laporan disampaikan secara tertulis de ngan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. b. Formulir sebagaimana dimaksud pada butir a sekurang-kurangnya memuat: n Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; n Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara; n Tempat dan waktu penerimaan grati fikasi; n Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan, n Nilai gratifikasi yang diterima. Alamat Laporan Gratifikasi ke KPK RI: Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1, Jakarta 12920, Telp. 62-21 25578311, Faks. 62-21 52892441 Jl. Ir. H Juanda No.36, Jakarta 10120, INDONESIA Telp. (021) 352 2550, Fax. (021) 352 2625 Email : informasi@kpk.go.id Web : www.kpk.go.id

14 Advertorial Badan Pengawasan Kabupaten Rokan Hilir NERACA 1.20.07 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 Jumlah

URAIAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007

Kenaikan (Penurunan)

Tahun 2007

Tahun 2006

ASET

3,262,990,709.00

ASET LANCAR

No. Urut

URAIAN

Jumlah

2,628,685,600.00

634,305,109.00

24.13

1,581,913,109.00

1,381,893,000.00

200,020,109.00

14.47

BELANJA

KAS

1,581,913,109.00

1,381,893,000.00

200,020,109.00

14.47

2.1

BELANJA OPERASIONAL

Kas Pada Bendahara Pengeluaran

1,581,913,109.00

1,381,893,000.00

200,020,109.00

14.47

PIUTANG

Jumlah

1,581,913,109.00

1,381,893,000.00

200,020,109.00

14.47

ASET TETAP

1,581,077,600.00

1,146,792,600.00

434,285,000

37.87

1,413,252,600.00 37,477,000.00 43,758,000.00

989,092,600.00 -

424,160,000.00 37,477,000.00 43,758,000.00

42.88 -

989,092,600.00

Jalan, Irigasi dan Jaringan

7,700,000.00

Jalan dan Jembatan

7,700,000.00

Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan

160,125,000.00 10,125,000.00

150,000,000.00 -

10,125,000.00 10,125,000.00

6.75 -

Aset Tetap Lain-Lain Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

150,000,000.00 -

1,581,077,600

1,146,792,600

434,285,000.00

37.87

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 5

Lebih/(Kurang) 6

DAN PEMELIHARAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.1.a Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai

732,274,719.00

496,336,693.00

235,938,026.00

Tambahan Penghasilan PNS

2,351,760,000.00 1,140,601,000.00 1,211,159,000.00

Sub Jumlah

3,084,034,719.00 1,636,937,693.00 1,447,097,026.00

BELANJA LANGSUNG Tanah Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Ukur Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan

2.1.1.b Belanja Pegawai

2.1.2

- Honorarium PNS

285,500,000.00

256,625,000.00

- Honorarium Non PNS

391,450,000.00

350,545,000.00

40,905,000.00

- Uang Lembur

260,400,000.00

60,000,000.00

200,400,000.00

- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimtek 266,250,000.00

184,260,000.00

81,990,000.00

Sub Jumlah

1,203,600,000.00

851,430,000.00

352,170,000.00

328,668,000.00

275,060,050.00

53,607,950.00

29,635,000.00

13,834,000.00

15,801,000.00

- Biaya Jasa Kantor

166,200,000.00

89,226,659.00

76,973,341.00

- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

127,860,000.00

63,027,682.00

64,832,318.00

- Biaya Cetak dan Penggandaan

198,162,000.00

135,778,800.00

62,383,200.00

Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bahan Pakai Habis - Biaya Bahan/Material

Jumlah ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Jumlah

- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Park

5,000,000.00

4,750,000.00

250,000.00

- Belanja Sewa Sarana Mobilitas

124,200,000.00

39,205,000.00

84,995,000.00

- Belanja Makan dan Minuman

44,854,000.00

181,800,000.00

136,946,000.00

- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

23,320,000.00

20,570,000.00

2,750,000.00

- Belanja Pakaian khusus dan Harian Tertentu

68,000,000.00

53,872,500.00

14,127,500.00

389,310,000.00

811,390,000.00

100,000,000.00

Belanja Perjalanan - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1,200,700,000.00

100,000,000.00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2,518,075,000.00 1,440,080,000.00 1,077,995,000.00

100,000,000.00

JUMLAH ASET

3,262,990,709.00

KEWAJIBAN

1,581,913,109.00

2,628,685,600.00

634,305,109.00

24.13

- 1,581,913,109.00

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1,581,913,109.00

- 1,581,913,109.00

Uang Muka dari Kasda

1,581,913,109.00

- 1,581,913,109.00

Jumlah

1,581,913,109.00

EKUITAS DANA

28,875,000.00

1,681,077,600.00

- 1,581,913,109.00 2,628,685,600

(947,608,000.00

(36.05)

2.1.3

Belanja Bunga

0.00

2.1.4

Belanja Subsidi

0.00

2.1.5

Belanja Hibah

0.00

2.1.6

Belanja Bantuan Sosial

0.00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

0.00

Sub Jumlah

4,971,620,000.00 2,661,660,691.00 2,309,959,309.00

Jumlah Bel. Operasional dan Pemeliharaan

9,259,254,719.00 5,150,028,384.00 4,109,226,335.00

2.2

BELANJA MODAL

2.2.1

Belanja Tanah

2.2.2

Peralatan dan Mesin

0.00

493,338,000.00

375,595,000.00

117,743,000.00 0.00

EKUITAS DANA LANCAR

1,381,893,000.00 (1,381,893,000.00) (100.00)

2.2.3

Belanja Gedung dan Bangunan

0.00

SILPA

1,381,893,000.00 (1,381,893,000.00) (100.00)

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

0.00

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

20,250,000.00

9,490,000.00

10,760,000.00

1,381,893,000.00 (1,381,893,000.00) (100.00)

2.2.6

Belanja Aset Lainnya

49,000,000.00

48,565,000.00

435,000.00

1,246,792,600.00 1,146,792,600.00 100,000,000.00

Jumlah Belanja Modal

562,588,000.00

433,650,000.00

128,938,000.00

2.3

BELANJA TIDAK TERDUGA

0.00

2.3.1

Belanja Tidak Terduga

0.00

Jumlah Belanja Tak Terduga

0.00

Jumlah

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

1,681,077,600.00 1,581,913,109.00 100,000,000.00

EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASIKAN JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

434,285,000.00 435,120,509.00 -

34.83 37.87 -

3,262,990,709.00

2,628,685,600.00

634,305,109.00

24.13

Total Belanja

9,821,842,719.00 5,583,678,384.00 4,238,164,335.00 Bagansiapiapi, 31 Januari 2008 Kabawaskab Rohil

Bagansiapiapi, 31 Januari 2008 Kabawaskab Rohil

HARDY NIP. 060063079

klik www.auditor-rohil.com

2 A u ALBUM ditorial

Auditor -Rohil

Dr. Sjaharyddin Rasul saat menyampaikan key-note pada acara Desiminasi Konsep Island of Integrity melalui Pemberdayaan Perempuan dan Pelajar di Gedung Serba Guna, Bagansiapiapi, 21 Juni 2008..

Dari kiri ke kanan: M. Yasin (Wakil Ketua KPK, Gunawan S (Deputi Pengawasan Menpan), Antasari Azhar (Ketua KPK), Imran (Anggota KPK) dan Haryono Umar (Wakil Ketua KPK) saat memberikan keterangan pers seusai workshop â&#x20AC;&#x153;Efektifitas Pengawasan Internal pada Instansi Pemerintah â&#x20AC;?, di Gedung Balai Kartini, Jakarta, akhir Maret 2008..

Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun tengah menandatangani MOU antara Pemkab Rohil dan PT Riau Power (Project Percontohan Pengembangan PLTD Bahan Bakar Ganda, Gas Batu Bara dan Solar dan di saksikan Rida K Liamsi Direktur Utama PT Riau Power (kiri) dan pejabat pemda Rohil, 23 Juni 2008.

Dari kiri ke kanan: Agus Sukiswo (Kaperw. BPKP Riau), Rudi Nurprianto (Kabid. BPK Pekanbaru), Wan Syamsir Yus (Ka.Bawasprop Riau) dan Agus Setianto (Inspektur Kepri) saat disukusi panel dalam rangka 25 Tahun Hari Jadi BPKP.

Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun (tengah) berfoto bersama pejabat dan petani/nelayan penerima bantuan pada acara Panen Raya Kedelai dan Ikan Patin di Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Bangko, 23 Juni 2008.

Gubri M. Rusli Zainal didampingi Wakil Bupati Rohil H. Suyatno, Dandim Bengkalis Hendrawan, Kapolres Rohil Agus Sarjito dan sejumlah pejabat Propinsi Riau/Kabupaten Rohil ketika meninjau lokasi titik api di Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, akhir Juni 2008.

klik www.auditor-rohil.com

16 ALBUM Auditor -Rohil

Kepala Perwakilan BPK Pekanbaru Eko Sembodo menyerahkan hasil audit LKPD Riau 2007 kepada Pimpinan DPRD Riau dalam rapat paripurna istimewa, 26 Juni 2008.

“Bertempat di aula Barat Lantai 2 Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33 Jakarta pada tanggal 15 Mei 2008 telah diadakan Dialog Nasional APKASI/BKKSI dengan tema “Peran Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menuju Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel”, yang juga dihadiri oleh Ketua BPK, Ketua KPK dan para Bupati yang merupakan anggota APKASI”.

Di deretanpaling depan, para Bupati/Walikota se-Riau tampak tengah serius mengikuti pemaparan panelis pada acara Musresbang Propinsi Riau di Gedung Daerah, Pekanbaru, 25-27 Maret 2008. H. Annas Maamun (kedua dari kanan). Gubri M. Rusli Zainal, disaksikan (berurutan dari kiri ke kanan) Ketua KPU Propinsi Sofyan Samad, Bupati Rohil H. Annas Maamun dan Ketua KPU Rohil Azhar Syakban, tampak melepaskan balon sebagai tanda peresmian Kantor KPU Kabupaten Rokan HIlir di Bagan Punak, Bagansiapiapi, 20 Juni 2008.

Isteri Gubri Septina Primawati Rusli (ke-4 dari kanan) didampingi Isteri Bupati Rohil dan isteri Ketua DPRD Kabupaten Rohil tampak sedang memotong pita pembukaan Pujasera (Pusat Jajan Serba Ada) Bagansiapiapi, 20 Juni 2008.

Suasana keramaian acara iven nasional bakar tongkang di Bagansiapiapi, 20 Juni 2008.

klik www.auditor-rohil.com