Edisi IV

Edisi Cetak

No 4 Triwulan IV 2007

auditor-rohil

TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL AUDIT PRACTICE

Membangun Island of Integrity di Rokan Hilir

DAFTAR ISI n Surat dari Bupati ............................... 2 n Auditorial .......................................... 3 n Fokus Auditor ................................... 4 n Membangun Island of Integrity di Rokan HIlir ............. 4 n KPT: Berakuntabilitas melalui Layanan Terpadu ......................... 6 nWarung Jujur: Korupsi Berawal dari Ketidakjujuran .......... 6 n Warta Auditor .................................... 7 n Rakorwasda: APIPDA Mau Kemana ................................ 7 n Rakorwas Riau: Mengkoordinasi Bawasda ............ 8 n Opini BPK: Semua Wajar dengan Catatan ......................................... 8 n Simwasda: Tampilan Baru TL Audit .... ................................... 9 n Kormonev: Pecat Pejabat yang Manipulasi Data Honorer ..................................... 10 n SOTK: Struktur Baru buat Inspektur .................... 10 n Peraturan ....................................... 11 n Kolom Pendapat ............................. 13 n Sekolah Antikorupsi Tabrani Rab ............................... 13 n Surat Anda/Buku Tamu ................... 14 n Album ........................................15-16

Masjid Agung “ Al-Ikhlas” Bagansiapiapi

Rutinitas Rakorwasda : APIPDA Mau Kemana?

Rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda) nasional diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Baik pra-rakorwasda di tiap provinsi maupun Rakorwasda nasional di Jakarta. Apa saja agenda dan hasil-hasilnya? Dan mau dibawa ke mana aparat pengawasan internal pemerintah daerah (APIPDA)? e-mail : redaksi@auditor-rohil.net

“Membeli terasi di Bagansiapiapi, Buat oleh-oleh tetamu negeri.

Bebas Korupsi dimulai dari diri sendiri Menuju Pemerintah yang bersih dan mandiri.

(Dr. Syahruddin Rasul, SH.)

klik www.auditor-rohil.net

Auditorial

2Auditorial

2 auditor-rohil.net Penasihat Bupati Rokan Hilir Pengarah

n SURAT DARI BUPATI ROKAN HILIR

Mari Pacu Kinerja Optimal dengan Kerja Ekstra Keras

Wakil Bupati Rokan Hilir Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir Penanggung jawab/ Pemimpin Redaksi Hardy Pelaksana Harian Sulung Aman, Augus Setya Boedie Redaktur Pelaksana

“ ..Baik sisi pendapatan maupun sisi belanja, sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah dan masyarakat yang memang masih tertinggal. Rendahnya daya serap anggaran tahun 2006 dan sisa kegiatan lanjutan yang belum tuntas merupakan pe-er kita untuk segera dituntaskan..“

Sarman Syahroni Sidang Redaksi Hardy, Agus Setyaboedie, Sarman, Azwar, Hari Darma, Irwandi Operator Online Zulkifli, Masri, Romi Divisi Produksi Nasori Habib, Syarifah, Idi Tada Letak Ijal Diterbitkan oleh Bawaskab Rokan Hilir bekerja sama dengan Riau Pos.Net Alamat Redaksi: Jl. Perniagaan 80, Bagansiapi-api, Rokan Hilir website: www. auditor-rohil.net e-mail: redaksi@auditor-rohil.net Dicetak oleh: PT Riau Pos Intermedia

Redaksi menerima sumbangan tulisan, foto atau naskah lainya untuk di muat.

Naskah yang masuk dan dimuat akan diberikan imbalan.

n H. Annas Ma’amun Penghujung tahun 2007 sudah semakin dekat. Untuk itu, mari kita terus melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan daerah yang kita cintai ini. Sampai kuartal ketiga tahun 2007 telah kita lewati dengan setumpuk pekerjaan di pundak kita.

Mudah-mudahan, sisa waktu yang masih ada dapat kita pacu energi dan pikiran untuk meningkatkan kinerja tahun 2007 ini.

Terpilihnya Kota Bagansiapi-api menjadi Kota dengan peningkatan kinerja tertinggi di bidang kebersihan dalam lomba kebersihan di Riau tahun 2006 semestinya diikuti dengan prestasi-prestasi demi prestasi lainnya. Sejumlah bangunan sudah harus kita tuntaskan tahun ini untuk bisa meraih prediket adipura bagi Bagansiapiapi, yaitu Taman Kota, bangunan perkantoran, pelebaran jalan, selokan/ parit, penanaman pohon/penghijauan dan tempat pembuangan sampah akhir.

Tak sedikit memang tantangan yang kita dihadapi. Di antaranya adalah bagaimana kita mengelola APBD pada tahun 2007 ini secara efisien dan efektif. Baik sisi pendapatan maupun sisi belanja, sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah dan masyarakat yang memang masih tertinggal. Rendahnya daya serap anggaran tahun 2006 dan sisa kegiatan lanjutan yang belum tuntas merupakan pe-er kita untuk segera dituntaskan dengan bekerja lebih ekstra keras dan sebaik-baiknya.

Pengalaman menunjukkan program dan kegiatan pembangunan semestinya dibuat dengan perencanaan yang matang dan dapat diandalkan. Namun, tetap terbuka peluang untuk diperbaiki atau revisi setelah dilakukan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, kita dapat bersatu padu melangkah bersama untuk betul-betul bisa secara sistematis

klik www.auditor-rohil.net

menysukseskan program pembangunan sehingga kita dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran, menggerakkan sektor riil, menggesa pembangunan ketertinggalan insfrastruktur.

Di bidang pelayanan dan investasi, Pemkab Rohil memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai pelayanan mulai dari perizinan maupun nonperizinan. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) segera kita resmikan. Pertama-tama, di Kota Bagansiapiapi, selanjutnya menyusul kota-kota lain yang dirasa urgen dan perlu dekat dengan layanan publik. Kita berharap KPT dan kemudahan-kemudahan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lakukan pengurusan sendiri dan jangan menggunakan perantara atau calo.

Tentu program pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir sepatutnya dan senantiasa dilaksanakan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawas lingkungan dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Distorsi atau perbedaan pemahaman tekstual ketentuan perundang-undangan mungkin tidak terelakkan. Namun, norma atau praktek sehat yang lazim diterapkan tentu tidak boleh begitu saja ditabrak.

Melalui kolom ini, saya mengajak segenap unsur aparatur daerah dan kita semua untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dan mencari solusi alternatif penyelesaian masalah pembangunan di daerah ini. Mudah-mudahan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes) kinerja tahun 2007 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Semoga. Amin. n

2Auditorial Auditorial n Opini Auditorial

3

Island of Integrity: Bukan (Sekedar) Mimpi

Oleh: Hardy Djamaluddin hardy-djamaluddin.blogspot.com; (email: haridinata@yahoo.com) Membangun pulau integritas (island of integrity) di Kabupaten Rokan Hilir? Jawabannya pasti ya, kenapa tidak? Pembangunan island of integrity, sebuah konsep pencegahan yang ampuh, menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu sistem yang diyakini praktek terbaik (the best practices) di dunia dalam pencegahan korupsi adalah good governance.

Penerapan good governance merupakan strategi pencegahan (preventif) yang efektif.

Di samping penindakan, pencegahan dan edukasi publik merupakan langkah strategis memberantas korupsi. Banyak negara sudah menerapkannya dan ternyata berhasil, setidaknya memperkecil indeks persepsi korupsi di mata dunia.

Riau, khususnya Rokan Hilir yang kaya sumber daya alam, pasti bisa mempraktekkan the best practices dunia itu. Memang, tantangan yang dihadapi tidak ringan dalam menjalani transisi demokrasi dan era globalisasi yang turbulen saat ini. Jadi, tidak saja perlu komitmen kuat untuk melaksanakan reformasi kepemerintahan (governance reform), tetapi juga perlu semangat, konsistensi dan kerja keras semua pihak (stakeholders) dalam upaya mewujudkan good governance di bumi lancang kuning yang kita cintai.

Toh, sebelum Inpres 5 Tahun 2004 terbit, justeru pertengahan tahun 2004, tepatnya 28 Juli tahun 2004, Gubernur Riau dan seluruh bupati, wali kota, dan ketua DPRD se-Riau, termasuk Rokan Hilir, sudah menandatangani

kesepakatan bersama mewujudkan good governance sebagai upaya pencegahan korupsi di jajaran pemerintah provinsi, kabupaten atau kota di Riau, disaksikan waktu itu oleh pimpinan KPK, Menpan, dan sejumlah pejabat pusat.

Kesepakatan itu tentu terus dipantau dan akan ditagih aksi implementasinya oleh stakeholder daerah ini. Ketiadaan atau kekurangan aksi sudah tentu akan ada sanksinya. Contohnya sudah kita lihat sama-sama. Sejumlah pejabat publik di daerah ini jadi pesakitan. Dan keteladanan dan kredibilitas terbukti menjadi hal penting dan mahal harganya.

Sejak MOU itu diteken, Rokan Hilir telah mengambil langkah-langkah strategis, dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi penerapan good governance dan menyusun rencana aksi. Hasilnya (outcome) mungkin belum sepenuhnya memuaskan. Namun, beberapa aksi telah dilakukan mulai dari pembenahan sistem akuntabilitas kinerja, pengawasan internal, penyusunan pedoman kerja dan pelayanan terpadu. Sejumlah aksi akan terus dibenahi di antaranya pengintegrasian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran berbasis kinerja serta transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.

Tidak kalah pentingnya adalah perubahan pola pikir (mindset) aparatur, dunia usaha dan masyarakat. Kebersihan kota, penerapan

klik www.auditor-rohil.net

pakta integritas dan pembukaan (kembali) kantin jujur di sekolah-sekolah adalah salah upaya-upaya perubahan itu. Sebab, sistem integritas adalah sebuah kerangka checks and balances untuk menghindari kerusakan yang ditimbulkan korupsi pada kepentingan publik, dan untuk menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pejabat publik. Mesti ada harmoni di antara stakeholder daerah ini.

Profesionalisme tayangan “Republik Mimpi� di sebuah stasiun teve mungkin bisa kita contoh. Lihatlah, hal-hal enteng atau sekedar mimpi – sebagai hiburan televisi— bisa diurus secara serius; bukan (kita) sebaliknya, halhal serius, seperti mengurus negara atau daerah, dilakukan dengan tidak serius atau asalasalan. Atau memang betul, kita baru bisa mimpi (BBM). Tapi, lebih baik mimpi daripada (benar-benar) mabok, tak tontu arah, TTA, kata orang Bagan, kampung Ongah Tab. Kita mesti yakin, dan tentu berharap, dari Riau, dari Rokan Hilir, muncul cerita sukses, optimisme dan helat serius sebuah gerakan penyadaran dan pencerahan menuju tata kepemerintahan yang elok. Bukan mustahil atau sekedar mimpi, daerah ini jadi rujukan atau model island of integrity yang melahirkan insan profesional berintegritas (a few good people), yang akhirnya membentuk a cluster of good men. Siapa tahu, iya ndak?n

4

2 A u dAuditor itorial Fokus

Membangun Island of Integrity di Rokan Hilir

Satu langkah aksi lagi dilakukan Rokan Hilir guna membangun pulau integritas (island of integrity): membentuk kantor pelayanan terpadu (KPT) dan menggerakkan kantin atau kedai jujur di sekolah-sekolah.

Dan rencana aksi apa lagi menjadi model sistem integritas?

Pembangunan island of integrity, sebuah mang KPT dibuka untuk Kota Bagansiapiapi. konsep pencegahan yang ampuh, rupanya Namun, tidak tertutup pula, tahap berikutnya belum cespleng menangkal praktik curang dibuka Bagansinembah yang “Membeli terasididiKecamatan Bagansiapiapi, Buat oleh-oleh (fraud) baik di kalangan eksekutif, legislataif merupakan daerah yang terluas dan dinilai maupun yudikatif. Selain kontrak kinerja apara- cukup padat. Kalau KPT di Bangko sudah tur— praktek yang lazim diterapkan di nega- jalan dan memang berfungsi secara optimal, ra-negara yang rendah indeks korupsinya kiranya perlu dibuka juga di Bagansinembah perlu kiat jitu mengembangkan sistem penye- agar masyarakart dapat dialayani secara celenggaraan negara dan pembangunan yang pat dan murah. mengindahkan prinsip-prinsip tata kelola peUsai peresmian KPT itu, Sjahruddin Rasul merintahan yang baik (good governance). Di dan Herry Yana Sutisna beserta rombongan, antaranya menjalankan KPT dan membuka didampingi Buapti Rokan Hilir Annas Maakantin atau kedai jujur di sekolah-sekolah, mun dan sejumlah pimpinan SKPD melakuyang baru-baru ini diresmikan di Bagansiapi- kan peninjauan di Sekolah Dasar Negeri 006 api oleh Bupati Rokan Hilir. dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri KPT yang dipusatkan di jalan Merdeka, I Bangko untuk mengetahui sampai sejauh Bagansiapiapi, kecamatan Bangko diharapkan mana kegiatan kantin jujur dilaksanakan di mampu menberikan pelayanan yang murah kedua sekolah tersebut. dan cepat. Acara peresmian KPT tersebut, diDibukanya kantin-kantin jujur di dua hadiri oleh Wakil Ketua KPK RI Bidang Pence- sekolah itu, dimaksudkan untuk memberikan gahan Dr. Sjahruddin Rasul, S.H., Deputi pendidikan kepada murid dan teramasuk para Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementerian guru dan pihak sekolahnya tentang pentingPAN, Ir. Herry Yana Sutisna, M.Si, dan staf nya hidup disiplin dan berperilaku jujur sejak Deputi selaku Koordinator tim Tekins Island usia sekolah. “Kantin atau kedai jujur semacam of Integrity, M. Yusuf Ateh. ini sudah sejak lama ada di Rokan Hilir, ketika Kata Annas Maamun, tahap pertama me- dulu saya jadi guru. Kini kita hidupkan kemba-

klik www.auditor-rohil.net

li,� kenang Annas Maamun.

Inpres 5 Tahun 2004. Sekedar mengingatkan, sebagai agenda prioritas Kabinet Indonesia Bersatu pada 9 Desember 2004 lalu, bertepatan dengan Hari Antikorupsi Dunia, dianggap sebagai tonggak (milestone) atau dimulainya rencana aksi nasional pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang, antara lain, mewajibkan para pejabat meneken kontrak kinerja. Dengan beleid baru itu, seluruh elemen bangsa, utamanya aparat negara, diharamkan terlibat kasus korupsi. Para menteri, kepala daerah dan pejabat eselon satu/ dua diwajibkan menandatangani dan melaksanakan sungguh-sungguh kontrak kinerja aparatur.

Salah satu sistem yang diyakini praktek sehat global dalam pencegahan korupsi adalah tata kepemerintahan yang baik (good governance). Upaya-upaya mewujudkan good governance ini sebenarnya telah dilakukan pada Kabinet-kabinet sebelumnya, dan terus diupayakan hingga hari ini.

Good governance, kata Sjahruddin Rasul, merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi dan wacana publik. Hal ini antara lain tercermin dari tuntutan yang gencar dari masyarakat kepada para penyelenggara negara, baik di pemerintahan, dewan perwakilan maupun yudikatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Tuntutan ini tidak saja berasal dari masyarakat Indonesia melainkan juga dari masyarakat internasional.

Secara teoretis. governance didukung oleh tiga kaki (three legs): economic governance, political governance, dan adminsitrative governance. Karena itu, governance mengandung tiga domain institusi yang saling berinteraksi, yaitu negara atau pemerintahan (state); dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Ketiga institusi ini harus saling berkaitan dan bekerja dengan prinsipprinsip kesetaraan, tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Governance, dengan tiga kaki tersebut, tidak sekedar berdiri statis, melainkan harus masuk kategori baik, elok (good).

Merujuk pada beberapa karakteristik good governance, seyogyanya apabila prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, penegakkan hukum, equity (keadilan) dapat ditegakkan, praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan tentu dapatlah direduksi. Selanjutnya, prinsip transparansi, konsensus, partisipasi, responsifitas dan visi strategik haruslah ditegakkan dalam setiap tingkatan, sehingga terjadi keseimbangan bagi institusi-institusi penyeleng-

2 A u dAuditor itorial Fokus

5

gara negara (negara, masyarakat bisnis, dan aksi pencegahan dan penindakan korupsi ad- seluruhan. Penanaman nilai integritas ini seyomasyarakat sipil). alah: penerapan manajemen berbasis kinerja gyanya sudah ditanamkan sejak usia dini dan Penyalahgunaan kewenangan kenyataan- (sistem AKIP); membatasi korupsi pada pros- di sekolah, kampus ataupun pesantren.

Sistem integritas adalah sebuah kerangka nya cenderung menimbulkan praktek-praktek es pengadaan agar perilaku korup yang terjakorupsi. Korupsi menyebabkan terjadinya di di antara pembeli dan penjual dapat diatasi; untuk saling menyeimbangi (checks and balketidakefisienan dalam penggunaan sumber- pakta integritas (integrity pact) antara pemer- ances) untuk menghindari kerusakan yang daya nasional yang sangat terbatas. Kekeliru- intah dan pihak-pihak lain untuk menghindari ditimbulkan korupsi pada kepentingan puban mengelola sumberdaya dapat dipastikan praktik korupsi; mekanisme penanganan pen- lik, dan untuk menciptakan lingkungan yang menyebabkan ketidakefektifan. Oleh karena gaduan masyarakat; serta akses masyarakat dapat meningkatkan kualitas keputusan yang itu, tidaklah berlebihan bilamana salah satu atas informasi yang harus dibuka seluas-lu- diambil oleh pejabat publik. Singkatnya, jika karakteristik good governance diwujudkan, asnya sebagai salah satu alat untuk men- ingin bersih dan bebas korupsi, jangan ada masalah korupsi dapat diminimalisasikan. ingkatkan akuntabilitas sektor publik dan pel- dusta di antara stakeholder bangsa ini.

Memang tak ada “pilar-pilar integritas�

Penerapan good governance, khususnya atihan antikorupsi dan nilai-nilai kejujuran bagi yang cespleng bagi sebuah negeri yang diyang berkaitan dengan pemberantasan KKN pemuda, guru dan pelajar. haruslah dilakukan melalui strategi pencegaSistem Integritas. Solusi fundamental pem- landa krisis multidimesi seperti Indonesia. Nahan (preventif) dan strategi penindakan berantasan korupsi memerlukan strategi yang mun, pilar-pilar yang sudah ada sudah sepatutnya diberdayakan secara opti(represif) yang efektif. Praktek-prakmal. Di samping eksekutif dentek terbaik dunia dalam memberangan jajarannya, parlemen, pertas korupsi, di samping penindakan, adilan, institusi pengawasan (aujuga pencegahan dan edukasi pubditor), ombudsman, polisi, komilik. Implementasi prinsip-prinsip si antikorupsi, masyarakat sipil good governance adalah contoh up(termasuk organisasi profesi dan aya pencegahan. Kampanye di kasektor swasta, media-massa, dan langan tokoh masyarakat, selebritis lembaga-lembaga internasional, ataupun anak sekolahan adalah conadalah pilar-pilar yang dapat ditoh praktek-praktek sehat edukasi gerakkan untuk membangun sepublik. buah pulau integritas (island of Suka atau tidak suka, diakui atau integrity) di semua sektor. tidak, Riau, khususnya kabupatenNilai-nilai budaya Melayu kabupaten yang kaya SDA, menghRiau—semisal taat pada hukum, adapi tantangan berat menjalani tranketerbukaan, adil dan benar, hesisi demokrasi dan era globalisasi mat dan cermat, arif dan bijak, yang turbulen. Perlu komitmen kuat amanah, bertanggung jawab, untuk melaksanakan reformasi kepemalu, berpandangan jauh ke merintahan (governance reform) depan— memiliki keterkaitan dalam upaya mewujudkan good govyang erat dengan prinsip-prinsip ernance dengan mengembangkan good governance. Dalam karypraktik-praktek manajemen pemerinanya, Gurindam Duabelas, Raja tahan yang sehat dan terbaik serta Ali Haji, telah berpesan: praktik-praktik demokrasi secara luas Hendaklah jadi kepala/Buang yang mencakup; penguatan pertumperangai yang cela/Hendaklah buhan ekonomi disertai dengan pe- Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun menyerahkan cindra memegang amanat/Buanglah merataan pendapatan ke tingkat pal- mata/plakat kepada Dr. Syahruddin Rasul, S.H khianat/ Barang siapa khianat ing bawah. akan dirinya/Apalagi kepada Sebelum Inpres 5 Tahun 2004 terbit, pertengahan tahun 2004, tepatnya 28 Juli komprehensif. Tidak kepada sistem yang dit- lainnya/Kepada dirinya ia aniaya/Orang itu tahun 2004, Gubernur Riau dan seluruh bu- erangkan di atas, tetapi lebih kepada faktor jangan engkau percaya.

Kita semua tentu berharap, di Riau muncul pati, wali kota, dan ketua DPRD se-Riau dan pakta sumberdaya manusia (SDM). Tidak menandatangani kesepakatan bersama mewu- sekedar solusi temporer berupa gebrakan-ge- cerita sukses, optimisme dan kesungguhan judkan good governance sebagai upaya brakan. Apalagi sekedar pernyataan dan kam- sebuah gerakan penyadaran dan pencerahan pencegahan KKN di jajaran pemerintah panye, yang mudah lesap dimakan waktu. menuju kepemerintahan yang elok. Indoneprovinsi, kabupaten atau kota di Riau. Kesep- Tetapi, lebih kepada praktek-praktek terbaik sia, dan Riau yang konon kaya SDA dan masih akatan itu ditandatangani oleh 11 bupati dan (the best practices) yang terbukti berhasil dit- menghadapi masalah kemiskinan, kebodohan serta ketertinggalan insfrastruktur, kini berawali kota serta 11 ketua DPRD kabupaten dan erapkan di sejumlah negara. kota di daerah ini (Kabupaten Rokan Hilir, Pembentukan sistem Integritas, sebagai da pada pendulum yang kritikal dan krusial.

Mudah-mudahan, Rohil ke depan kelak ada Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kuan- strategi preventif, adalah sebuah proses tang Singingi, Pelalawan, Indragiri edukasi publik yang terbukti efektif di sejum- cerita sukses (success story) dan menjadi ruHulu, Indragiri Hilir, serta Kota Pekanbaru lah negara. Sebut saja negeri jiran Malaysia, jukan atau model island of integrity yang indan Kota Dumai).

Singapura, Hong Kong, Korea Selatan dan dah dan melahirkan sejumlah insan profesionSelain reformasi pelayanan sektor publik Jepang. Tujuan yang hendak dicapai sistem al, kompeten dan berintegritas (a few good yang berfokus kepada peningkatan disiplin, integrasi bukanlah mewujudkan kejujuran people), yang akhirnya membentuk kelompok kualitas, ketepatan waktu, biaya dan luasnya mutlak atau obat mujarab sekali pakai lantas pemimpin pilihan (a cluster of good men). cakupan dalam pelayanan seperti dibukanya sembuh, tetapi meningkatkan kejujuran atau Insya Allah, Rohil menjadi model good goverKPT, beberapa contoh implementasi rencana integritas dalam tata pemerintahan secara ke- nance di Indonesia. Semoga. n

klik www.auditor-rohil.net

2 A u dAuditor itorial Fokus

6 n Warung Jujur:

n

Korupsi Berawal dari Ketidakjujuran Kita banyak mengenal berbagai warung, ada warung Tegal (warteg), wartel, warkop, warung pojok. Dari namanya kita bisa tahu apa yang dijual, siapa yang berjualan atau di mana letak warungnya. Lantas, jika kita mendengar sebutan Warung Jujur, yang ternyata masih agak asing bagi telinga kita, apa maksudnya warung jujur? Warung jujur bukan berarti warung yang siap menjual kejujuran, namun warung jujur adalah sebuah warung yang disiapkan untuk melatih kejujuran. Melatih kejujuran? Ya, jawabnya!

Adalah para guru di SMPN 17 Pekanbaru yang memiliki keprihatinan terhadap kondisi Negara kita, yang kita cintai ini. Mereka sangat galau terhadap kondisi Negara yang sehari-harinya dipenuhi dengan berita media massa tentang korupsi yang terjadi dimanamana. Dra. Yusnaeni Ardina Wakil Kepala SMPN 17 Pekanbaru menengarai terjadinya korupsi diawali dari ketidakjujuran. Kejujuran menjadi ‘barang langka’ yang perlu diusahakan untuk memperolehnya. Ketidak jujuran menjadi biasa, padahal ketidakjujuran adalah pangkal terjadinya korupsi.

Berawal dari kegalauan para guru SMPN 17 Pekanbaru itulah kemudian mereka bertekad untuk menanamkan kejujuran secara dini kepada anak didiknya. Mereka mencari-cari, pendidikan semacam apa dan sarananya apa untuk bisa menanamkan kejujuran? Lalu, munculah ide para guru tersebut membuat Warung Jujur.

Pada suatu tempat di bagian belakang SMPN 17 yang terletak di jalan Pepaya Pekanbaru ada bangunan kecil, tidak luas, ruangannya kira-kira berukuran 3 X 4 meter dengan pintu terbuka tanpa penjaga. Di ruangan tersebut ada beberapa perabot : lemari kaca, meja, bangku kecil dan rak kayu sederhana yang menempel pada dinding. Di dalam lemari kaca terletak beberapa alat tulis : buku tulis, pensil, penggaris, pengapus dan sebagainya.

Di atas lemari kaca ada beberapa stoples yang berisi makanan ringan : kue-kue, permen, coklat dan sebagainya. Di rak ada kertas-kertas : kuarto, folio dan kertas karton manila. Selain itu, di atas meja ada sebuah buku ukuran folio, sebuah bolpoint dan sebuah kotak karton yang berisi beberapa lembar uang kertas pecahan dan beberapa keping koin Rupiah.

Pada buku ukuran folio yang ada di atas meja tersebut tertera kolom-kolom dengan tulisan antara lain: Nomor urut, anggal, nama pembeli, kelas, Jenis barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli, harga satuan, jumlah harga pembelian, jumlah uang pembayaran dan jumlah uang kembalian. Dalam buku terse-

but tertulis rapi secara urut nama-nama anak yang pernah membeli dan hitungan barang serta uangnya.

Melalui warung kecil ini anak-anak siswa SMPN 17 dibiasakan untuk disiplin, rapi dalam administrasi, belajar menjadi kasir, bertanggungjawab, jujur berperilaku dan melayani diri sendiri. Para siswa mengambil dan mencatat sendiri barang yang dibeli. Saat melakukan pembayaran, mereka menghitung sendiri harganya, meletakkan uang pembayaran dalam kotak yang disediakan dan mengambil kembaliannya bila harus ada kembalian. Mereka merapikan sendiri dagangan dan ruangan warung. Para siswa melakukan segala sesuatunya tanpa pengawasan siapa pun termasuk pengawasan guru. Kesadaran akan kejujuran ditanamkan dari diri sendiri.

Pada dinding-dinding ruangan warung jujur ditempeli kata-kata mutiara dan slogan-slogan penyemangat untuk siswa berperilaku jujur, misalnya: ‘Terima kasih atas kunjungan dan kejujuran anda’; ‘Mencontek bukan saja merugikan diri sendiri tetapi juga bibit korupsi’. Lantas kitapun boleh bertanya dalam hati kita : Para koruptur itu waktu sekolah mungkin suka nyotek ya?

Yusnaeni mengakui ide Warung Jujur ini memang belum lama dilaksanakan, sehingga efektivitasnya belum teruji. Namun para guru SMPN 17 itu selalu melakukan evaluasi terhadap warung jujurnya. Pada hari-hari pertama 100% siswanya yang membeli di warung jujur bertindak jujur. Pada hari berikutnya terdapat selisih kurang uang yang seharusnya ada pada kotak, Yusnaeni tidak lantas menyimpulkan bahwa siswanya ada yang tidak jujur, mungkin karena ada anak yang salah menghitung atau karena tidak adanya uang kecil untuk kembalian yang pas. Ia bertekad terus akan mengembangkan warung jujurnya dengan modal dana sukarela dari para guru yang tergerak hatinya.

Warung Jujur, sederhana memang, namun pantas dipuji. (S. Priyono)

klik www.auditor-rohil.net

KPT Bagansiapiapi:

Berakuntabilitas melalui Layanan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir akhirnya meresmikan Kantor Pelayanan Terpadu di Kota Bagansiapiapi akhir November 2007. Inilah salah satu implementasi rencana aksi penerapan tata kelola pemerintah yang baik, khususnya di bidang pelayanan publik.

“Pembentukan KPT ini sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Hal ini dilakukan agar kualitas pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur semakin meningkat ,” kata Bupati Rohil, H Annas Maamun yang ditemui Riau Pos usai acara peresmian.

Acara peresmian itu dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Dr. Sjahruddin Rasul, S.H., Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN Ir. Herry Yana Sutisna, M.Si., pimpinan dan anggota DPRD, seluruh pimpinan SKPD beserta staf dan bersempena acara Sosialisasi Pelayanan Satu Atap yang ditaja Bagian Ekbang Kabupaten Rokan Hilir bekerja sama denagn ICMI Orda Rokan Hilir.

Usai acara, Bupati Rokan Hilir mengingatkan masyarakat yang ingin mengurus berbagai kelengkapan administrasi, khususnya menyangkut izin usaha maupun pembuatan akte kelahiran di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), agar tidak memakai calo. Dibangunnya KPT ini, tambah Annas Maamun , jelas bakal banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai pelayanan mulai dari perizinan usaha maupun akte kelahiran.

Menyinggung soal saran dan masukanmasukan yang diberikan oleh Dr Sjahruddin Rasul SH, Annas Maamun menjelaskan segera melakukan pembenahan-pembenahan serta penataan di KPT tersebut. Salah satu di antaranya dengan mempersiapkan papan informasi soal biaya administrasi yang dikeluarkan untuk mengurus izin usaha yang diperbesar dan dipasangkan di lokasi yang mudah dilihat masyarakat.

“Inilah wujud transparansi dan akuntabilitas,” tegas Annas Maamun. “Dan perlu segera kita benahi lagi agar keberadaan KPT ini benar-benar matang dalam melayani,” kata Anas Maamun seraya mengingatkan kepada aparatur yang bertugas di KPT untuk melaksanakan tugasnya dengan cepat. “Percepat layanan. Harus gesit dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Berikan layanan sebaik-baiknya,” katanya. n

7

2 A u d Auditor itorial Warta n Rakorwasda

Rutinitas Rakorwasda, APIP Mau Kemana?

Temu teknis pengawasan Inspektorat Jendral Depertemen Perindustrian dengan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

Agenda rutin rakor pengawasan daerah (rakorwasda) setiap tahun diselenggarakan. Baik pra-rakorwasda di setiap propinsi/kabupaten/kota maupun rakorwasda secara nasional, biasanya di Jakarta. Apa saja hasilnya, dan mau kemana aparat pengawasan internal pemerintah daerah (APIPDA)?

Beberapa tahun terakhir, agenda acara APIP cukup sibuk. Baik Itjen Depdagri, Itjen Departemen maupun Bawasda/Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam setahun, sedikitnya Itjen Depdagri mengadakan sedikit empat kali pertemuan. Ditambah lagi Itjen-itjen Departemen beberapa kali pertemuan.

Dan di propinsi dan kabupaten/kota masingmasing juga diadakan pertemuan persiapan.

Rakorwasda biasanya dilaporkan bertujuan untuk meningkatkan peran pengawasan yang tidak duplikatif dan menyamakan persepsi antar APIP. Baik Inspektorat Jenderal, Inspektur Utama LPND, Bawasda/Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota. Agenda rakorwas di Jakarta utamanya mencakup arah kebijakan pengawasan di tahun berikutrnya. Sementara, rakorwas per regional biasanya menyangkut pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, diadakan di wilayah Sumatera, Jawa dan kawasan Timur. Namun, duplikasi terus saja terjadi dan tindak lanjut tidak tuntas-tuntas.

Sebelum Rakorwasda secara nasional, di propinsi didahului dengan pra-rakorwas sepropinsi. Biasanya dilaksanakan di hotel atau di aula kantor Bawasda/Inspektorat. Di tingkat propinsi, kadang juga dihadiri oleh unsur-unsur Muspida, selain DPRD Propinsi, Wakil Gubernur Riau, Para Bupati/Walikota, Para Kepala Badan/Dinas Provinsi Riau, dan Para Kepala Bawaskab/Kota serta narasumber dari pejabat Itjen Depdagri, kepala perwakilan BPK dan kepala perwakilan BPKP.

Dalam pertemuan rakor itu semua sepakat menyampaikan dan menekankan pentingnya fungsi pengawasan sebagai bagian dari manajemen. Dari Itjen Depdagri biasa disampaikan penjelasan arah pengawasan yang akan dilaksanakan APIP serta isu aktual di seputar pembinaan dan pengawasan, misalnya kebijakan di bidang pengawasan yang antara lain menetapkan Mendagri secara nasional mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur untuk kabupaten/kota, dan Bupati/ Walikota untuk pemerintahan desa; dan arah kebijakan pengawasan fungsional yang telah disampaikan pada acara Pra-PKPT. Dalm agenda rakor itu, perwakilan BPK biasanya menyampaikan rencana pemeriksaan yang meliputi audit keuangan atas laporan keuangan dan audit lainya (audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu) serta pokokpokok pikiran yang terkandung dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang antara lain mewajibkan pejabat yang diperiksa menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas rekomendasi dalam LHP serta pengenaan sanksi administrasi dan pidana bagi pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut tersebut. Hingga saat ini, belum terang benar mekanisme sinkroniasasi PKPT ataupun penanganan tindak lanjut BPK serta informasi pengenaan sanksi tidak tuntasnya tindak lanjut itu.

Sementara, BPKP lebih menekankan keg-

H ARWIN AS, SH saat menahdiri acara halal bihalal klik Lasqiwww.auditor-rohil.net Tualang (rel)

iatan yang bersifat fasilitasi/konsultasi manajemen baik di bidang pengawasan maupun akuntabilitas kinerja serta rencana pemeriksaan dana dekonsentrasi yang disinerjikan dengan lembaga pengawasan di daerah. Hanya saja, dalam setiap rakor, kerapkali eksistensi BPKP dipertanyakan peserta, kendati, di satu sisi, masih dibutuhkan kehadiran dan bantuannya. Tidak jarang, BPKP juga mengadakan rakor dan mengundang APIPnya lain baik untuk koordinasi PKPT maupun tindak lanjut hasil audit. Belum lagi, para auditor BPKP yang ditugaskan melakukan audit khusus atau bantuan audit dalam penghitungan kerugian negara.

Di samping rakorwas yang diselenggarakan Itjen Departemen Dalam Negeri, kantor Kementerian PAN juga mengadakan rapat regional, yang juga mengundang atau melibatkan Bawasda/Inspektorat. Di kuartal pertama setiap tahun diagendakan seremoni penyerahan LAKIP, yang biasanya dibuat atau dikoordinasikan oleh Bawada/Inspektorat, dengan bantuan BPKP atau Menpan. .Dan sejak tahun 2006, Kementerian PAN menyelenggrakan rapat koordinasi regional monitoring dan evaluasi (Kormonev) Inpres 5 Tahun 2004 mengenai Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dari laporan dan fakta terlihat, efektivitas implementasi Inpres di pusat maupun di daerah ini kiranya perlu ditinjau dan dievaluasi. Kasus korupsi bukannya menurun, malah cenderung naik.

Pada tahun 2004, kantor Kementerian PAN pernah mengadakan seminar dan lokakarya (Semiloka). Semiloka yang bekerjasama dengan ForBes-APIP itu bertujuan untuk memformulasikan sistem pengawasan nasional yang disumbangkan ke pemerintahan RI. Semiloka mendiskusikan hasil kunjungan kerja dan benchmarking ke RCC dan Hong Kong dalam hal pengelolaan pengawasan dan pemberantasan KKN. Dari masukan ForBes itu, Kementerian PAN telah menyusun RUU Sistem Pengawasan Nasional, yang sampai saat ini terus dibahas.

Sesuai dengan surat Menpan No. B/2009/ M.PAN/10/2004 tanggal 11 Oktober 2004, perubahan nomenklatur Bawasda menjadi Inspektorat dan penyebutan pejabat (titelatur) Kepala Bawasda menjadi Inspektur dapat dilakukan melalui kebijakan daerah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Rokan misalnya telah menerbitkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Pemberdayaan Bawaskab Rokan Hilir, termasuk di antaranya mengubah nomenklatur tersebut. Namun, pengubahan itu belum efektif, karena masih menunggu pengesahan Ranperda SOTK Inspektorat Rokan Hilir.

Terlepas dari kontroversi nomenklatur inspektorat, badan atau dinas, secara substantif sebetulnya tupoksinya tidak banyak berubah.

Eksistensi inspektorat dan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan selama ini kiranya perlu dikaji secara sungguh-sungguh sehingga inspektorat—dan apa pun namanya—dapat berfungsi efektif sebagai auditor ARWINAS

2 A u d Auditor itorial Warta

8

internal pemerintah daerah. Terkait dengan fungsi dan struktur Inspektorat, jabatan fungsional di Inspektorat juga perlu segera ditetapkan, pejabat pengawas pemerintah (jabwaspem) atau pejabat fungsional auditor (PFA).

Dalam media ini pernah didiskusikan apakah inspektur itu auditor, pengawas atau pemeriksa. Pada prinsipnya, inspektur, pengawas atau pemeriksa itu adalah auditor, yang melakukan tugas pemeriksaan (audit) dan reviu laporan keuangan dan evaluasi kinerja program/kegiatan auditan serta tugas-tugas pemeriksaan khusus (investigasi). Jika posisinya di dalam organisasi, dia disebut auditor internal, seperti inspektorat (pemerintah), satuan pengawasan internal (BUMN/D). Jika berada di luar, disebut auditor eksternal, misalnya seperti BPK atau kantor akuntan publik (di luar pemerintah) yang lebih berfungsi melaku-

kan fungsi atestasi laporan keuangan. Tekniknya, ya audit, reviu, evaluasi dan teknikteknik lainnya sesuai tujuan penugasan yang dilakukan.

Sambil menunggu pengesahan RUU Sistem Pengawasan Nasional, rancangan peraturan pemerintah mengenai sistem pengendalian internal (SPI) serta penjabarannnya yang lebih tegas dan tepat untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan, Pemerintah Rokan Hilir melalui Bawaskab Rokan Hilir telah melakukan berbagai upaya dan langkah penyempurnaan. Di antaranya menetapkan sejumlah program dan kegiatan sesuai arahan kebijakan pengawasan dan sejalan dengan implementasi APBD berbasis kinerja dan upaya percepatan implementasi good governance.

Dalam usulan SOTK baru, tugas pokok dan fungsi Inspektur Kabupaten Rokan Hilir lebih

n Opini BPK

Semua Wajar Dengan Catatan BPK menilai LKPD Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru, Dumai, Pemkab Kampar, Rohil dan Pelalawan 2006 wajar dengan pengecualian (WDP).

BPK juga menemukan adanya pertanggungjawaban anggaran puluhan miliar yang meragukan.

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian/WDP� terhadap enam entitas provinsi/kabupaten/kota di Riau dalam pemeriksaan atas Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2006 pada Hapsem I TA 2007. Keenam entitas yang diperiksa itu meliputi Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Kampar, Rokan Hilir dan Pelelawan.

Hapsem I TA 2007 tersebut telah diserahkan Ketua BPK RI Anwar Nasution kepada Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR/MPR/ DPD beberapa waktu lalu. Riauterkini mendapatkan laporan tersebut pada Senin (22/10) di gedung DPR RI Jakarta dan berikut sebagian temuan BPK terhadap enam entitas dimaksud sebagaimana dilaporka RiauTerkini.Com. Pemeriksaan atas LKPD TA 2006 terhadap enam entitas itu, dengan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 8,70 triliun, belanja sebesar Rp 6,93 triliun, pembiayaan penerimaan sebesar Rp 3,21 triliun, dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp 4,49 triliun. Namun, meski memberikan opini WDP, BPK tetap menilai sistem pengendalian intern di enam entitas tersebut masih lemah dan tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Pada LKPD Provinsi Riau misalnya, BPK menilai pertanggungjawaban Belanja Administrasi Umum Aparatur kurang didukung bukti yang lengkap sebesar Rp4,22 miliar dan terjadi salah pembebanan sebesar Rp 1,14 miliar. Lalu, pen-

geluaran kas daerah minimal senilai Rp 4,91 miliar pada Dinas Peternakan juga belum dipertanggungjawabkan. Kemudian sisa kas pada pemegang kas belum disetor ke kas daerah mencapai Rp 2,66 miliar. Dan berita acara serah terima atas pengadaan 1200 ekor sapi pada Dinas Peternakan senilai Rp 13,84 miliar tidak dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya. BPK menilai seluruh penyajian Laporan Keuangan Provinsi Riau belum bisa diyakini kewajarannya.

Di Pekanbaru, BPK menemukan adanya pemberian bantuan keuangan kepada parpol melebihi ketentuan sebesar Rp 128,50 juta dan belanja keperluan DPRD dibiayai dari belanja Sekda Pekanbaru sebesar Rp 91,50 juta sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 220,00 juta. BPK menemukan penyajian angka realisasi belanja Sekda dan Dispora dalam LRA TA 2006 belum sepenuhnya berdasarkan bukti dan pengesahan sehingga penyajian realisasi belanja tersebut masing-masing sebesar Rp 22,09 miliar dan sebesar Rp 27,40 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kondisi tak berbeda juga ditemukan pada LKPD Dumai. BPK menemukan status hukum Badan Pengelolaan Air Bersih (BPAB) belum jelas. Di samping itu, pendapatan dan biaya operasional BPAB tahun 2006 juga belum dicatat dalam LRA TA 2006 sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar sebesar Rp 4,33 miliar. Temuan tersebut juga terjadi pada pengeluaran belanja pada satker kepala dan wakil kepala daerah, disdiik, dan Puskesmas Bumi Ayu sebesar Rp 4,28 miliar be-

klik www.auditor-rohil.net

dikembang sebagai auditor internal pemerintah daerah – sebagai katalis yang membantu kepala daerah di bidang pembinaan dan pengawasan fungsional dalam upaya percepatan perwujudan good governance, dengan pendekatan risk, control dan governance. Inspektorat daerah memang sudah saatnya memperkuat SPI (yang kondisinya masih buruk, dari reviu BPK) manajemen pemerintahan daerah .

Jadi, bukan sekedar watchdog atau pemadam kebakaran. Inspektorat mesti eksis, ada di mana-mana, bukan kemana-mana, tidak (bocor) kesana kemari, meminjam kata Presiden SBY. Semestinyalah Inspektorat jadi teladan atau role model di daerah. Agar tidak dicap sekedar refreshing atau jalan-jalan, agenda rakorwas ke depan kita harapkan mampu menuntaskan persoalan mendasar pengawasan pemerintah.Suai? lum dipertanggungjawabkan sehingga penyajian dalan LRA TA 2006 tidak dapat diyakini kewajarannya. Sementara itu, realisasi belanja bantuan keuangan tidak sesuai peruntukan nilainya mencapai Rp 3,92 miliar.

Sedangkan di Kampar, BPK menemukan pertanggungjawaban APBD sebesar Rp 11,83 miliar belum didukung dengan bukti yang lengkap dan dipertanggungjawabkan kewajarannya. Penyimpangan juga terjadi pada pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan belanja pelayanan jasa medik pada RSUD Kabupaten Kampar sebesar Rp 2 miliar. Pada pengutan PPN dan PPh, BPK menemukan kesengajaan terlambat setor, dan membuka peluang Rp 10,58 miliar yang dihasilkan dari pungutan tersebut disalagunakan.

Di Rokan Hilir, temuan terjadi pada penerimaan PPJ PLN dari PT PLN Cabang Dumai dan Cabang Rantau Prapat sebesar Rp 1,24 miliar dan tidak disajikan dalam LRA. Lalu, pengeluaran belanja tidak tersangka sebesar Rp 1,09 miliar tidak didukung bukti yang lengkap. Sementara, sisa dana belanja tidak tersangka sebesar Rp 4,84 miliar yang belum dicatat dan disetor ke Kas Daerah sebesar Rp 4,75 miliar. Ditemukan juga penyimpangan pembayaran biaya pemungutan PBB TA 2006 sebesar Rp 242,76 juta termasuk di dalamnya pembayaran biaya pemungutan untuk KP PBB Dumai.

Sementara temuan audit di Pelelawan, BPK menemukan SPJ BAU dan BOP pada Bawasda dengan realisasi sebesar Rp 3,26 miliar belum memenuhi syarat sahnya pengeluaran. Ditemukan adanya kerugian daerah sebesar Rp 302,21 juta yang disebabkan pengembalian pokok pinjaman modal kerja dari koperasi yang dikelola Dinas Koperasi tidak masuk kas daerah sebesar Rp 179,50 juta, realisasi biaya pemeliharaan alat angkut darat bermotor Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 62,78 juta dan terdapat pembayaran ganda kepada pihak ketiga sebesar Rp 59,93 juta di Bappeda.

n

9

2 A u d Auditor itorial Warta n Rakorwasda Riau:

Mengkoordinasi Bawasda dan BPK Pada pertengahan tahun 2007 Riau menjadi tuan rumah rapat kerja pemutakhiran data tindak lanjut. Dan kuartal ketiga tahun ini juga, Bawasprov Riau menggelar Rakorwasda se-Riau. Isunya klasik: duplikasi peneriksaan.

Bawasda, sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah, sudah semesti berkoordinasi dengan aparat pengawasan eksternal seperti BPK. Bahkan, Bawasda juga harus mampu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan aparat penegak hukum.

Demikian disampaikan Gubernur Riau H. Rusli Zainal, S.E., MP, ketika membuka rapat kerja pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan wilayah Sumatera, di Pekanbaru, akhir Juli lalu.

Sebagai koordinator pengawasan pemerintah daerah di Riau, Rusli Zainal pada kesempatan yang sama juga menyampaikan pandangannya mengenai pengawasan dan penegakan hukum. Menurutnya, agar efektivitas pengawasan bisa dicapai dengan baik, aparat pengawasan dan aparat penegakan hukum perlu mengikuti mekanisme yang jelas dalam penanganan kasus-kasus sehingga tidak terkesan bertubi-tubi. Dengan demikian, kegiatan pemerintahan dan pembangunan tetap harus berjalan secara baik, sementara penanganan kasus-kasus pidana tetap dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pada kuartal ketiga tahun ini, Rakorwas se-Riau tahun 2007 juga diadakan untuk mengkoordinasikan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dengan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di daerah, juga guna menghindari tumpang tindih pemeriksaan oleh kedua lembaga tersebut. Tumpang tindih waktu pemeriksaan selain berpengaruh dengan waktu pelaksanaan kegiatan, juga mengakibatkan penyelesaian persoalan tidak maksimal.

“Kalau overlap pemeriksaan, waktu pelaksanaan kegiatan akan habis untuk menyelesaikan, “kata Sekretaris Provinsi Riau Raja Mambang Mit saat membuka secara resmi rapat koordinasi Badan Pengawas Daerah se-Provin-

si Riau, 15 November 2007 di Pekanbaru. Selain dihadiri seluruh Bawasda seRiau, rakor tersebut juga dihadiri unsur muspida Provinsi Riau, perwakilan BPK, perwakilan BPKP serta sejumlah kepala dinas di lingkup Pemrov Riau.

Menurutnya, pemeriksaan oleh BPK dilakukan setelah fungsi sistem penyelenggaraan pemerintah dijalankan. Mulai dari perencanaan, kegiatan, pelaksanaan dan pengawasan. Dan pengawasan merupakan bagian dari penyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu, Sekprov Riau itu menghimbau Bawasda di Riau meningkatkan koordinasi dengan BPK perwakilan Riau.

Bagaimana pun, antara Bawasda dan BPK, tambahnya, jelas ada berbedanya.

Bawasda, sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara regular dan komprehensif, sementara BPK, sebagai aparat pengawasan eksternal, objek utamanya adalah pemeriksaan keuangan, yang memberikan opini atau pendapat akuntan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Rakor Bawasda se-Riau dengan tema “Melalui Rakorwasda Kita Wujudkan Persepsi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” tersebut, bertujuan meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan terhadap satuan kerja. Selain itu, untuk mewujudkan keserasian program pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terciptanya koordinasi dan persepsi yang sama diantara aparatur pengawas fungsional, serta bertujuan terkoordinasinya PKPT tahun 2008 antara Bawasda Riau dengan Bawasda Kabupaten/Kota seRiau.n

klik www.auditor-rohil.net

Gubernur Riau H. Rusli Zainal, S.E., MP Sekretaris Provinsi Riau Raja Mambang Mit

n SIMWASDA

Data Terkini Tindak Lanjut Audit Tindak lanjut hasil audit baik BPK maupun aparat pengawasan internal pemerintah sebagian besar telah dituntaskan oleh Pemkab Rokan Hilir.

Namun, masih terdapat SKPD yang belum menuntaskannnya.

Setakat ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan tindak lanjut hasil audit keuangan yang dilakukan oleh Perwakilan BPK RI di Medan (untuk laporan keuangan Pemkab Rokan Hilir tahun anggaran 2002/2003 dan 2004) dan Perwakilan BPK RI di Pekanbaru (untuk laporan keuangan Pemkab Rokan Hilir tahun anggaran 2005 dan 2006). Sedangkan naskah audit belanja tahun 2006/2007 yang dilakukan akhir November lalu masih dalam proses pemabahasan dan penerbitan laporan oleh tim BPK. Pendapat/opini Akuntan BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Rokan Hilir sejak tahun 2002 s.d.

2006 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP); artinya laporan keuangan periode tersebut telah dapat diyakini kewajarannya oleh auditor BPK sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecuali beberapa catatan atau kelemahan yang harus ditindaklanjuti.

Ada pun, rekomendasi untuk temuan audit tahun

10

2 A u d Auditor itorial Warta

2002 s.d. 2005 telah ditindaklanjuti; untuk temuan audit tahun 2006 (audit atas sistem pengendalian internal dan audit kepatuhan), dari 42 kejadian senilai Rp20,497 miliar, sudah ditindaklanjuti sebanyak 29 kejadian, sedangkan 13 kejadian senilai Rp20,497 miliar masih proses penyelesaian; ada pun nilai rupiah tersebut mencakup antara lain ketidaklengkapan surat/bukti dukungan, belum dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) dan kelebihan pembayaran biaya pemungutan PBB. Dengan demikian, tidak ada temuan yang mengindikasikan kasus korupsi dalam hasil audit BPK, kecuali temuan ketidakpatuhan atau penyimpangan terhadap administrasi dan prosedur, yang tidak terkait secara langsung dengan penyetoran ke kas daerah atau kerugian negara/daerah.

Berdasarkan masukan dari Bawaskab Rokan Hilir, Bupati Rokan Hilir telah menginstruksikan seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut. Pertama, melaksanakan seluruh proses kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama Keppres No. 80 Tahun 2003 serta SK perubahannya; kedua, melaksanakan sistem pengendalian internal (antara lain penyusunan sistem dan prosedur tata usaha keuangan daerah serta inventarisasi aset/barang daerah) dan pengawasan melekat di lingkungan SKPD masing-masing serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, melaksanakan Sistem AKIP, antara lain dengan menyempurnakan/ menyusun Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, LAKIP, dan Penetapan Kinerja (Penja); keemapat, melaksanakan prinsip-rinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance); dan; kelima, segera menindaklanjuti sisa temuan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang belum diselesaikan (TPB) serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepada Kepala Bawaskab Rokan Hilir, Bupati Rokan Hilir menginstruksikan untuk membantu SKPD dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk memantau dan meng-update data tindaklanjuti dan melakukan koordinasi dan konsultasi baik dengan aparat pengawasan fungsional maupun aparat hukum. Untuk itu, Bawaskab Rokan Hilir saat ini tengah menyempurnkan tampilan sistem informasi tindak lanjut hasil audit dengan menggunakan SIMWAS yang lebih akomodatif dan multifungsi. n

n Kormonev:

Pecat Pejabat yang Manipulasi Data Honorer Kementerian PAN memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 melalui rapat Kormonev di Medan. Dengan nada keras, Menteri PAN akan menindak pejabat yang memanipulasi data honorer.

Negeri Sipil (PNS).

“Ada salah satu daerah mengusulkan 1.300 honorer untuk diangkat jadi PNS, namun setelah diteliti ternyata 1.000 di antaranya palsu.

Untuk itu, saya telah meminta pihak kepolisian dan KPK membongkar adanya praktek pengangkatan tenaga honorer palsu tersebut,” ujar Meneg PAN, usai membuka Rapat Koordinasi Regional Evaluasi Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Pembelajaran dan Keberhasilan Penyelenggaraan Pemda yang dihadiri Sekda dan Kepala Bawasda dari 10 Pemprov dan 131 Pemkab/Pemko se-Sumatera.

Taufiq Effendi menyatakan, pihaknya akanpr segera menurunkan tim untuk melakukan penelitian lebih dalam untuk membongkar kasus ini, tanpa menyebut daerah yang dimaksud.

“Kami akan teliti, bila hal itu memang benar terjadi, yang bersangkutan tidak akan diangkat dan pejabat yang bertanggungjawab akan diberhentikan dengan tidak hormat. Tak peduli baik itu gubernur, bupati maupun walikota,” kata Taufiq Effendi.

Untuk itu, katanya, sebelum hal ini terjadi agar para aparat segera memperbaiki kesalahannya. Kasihan, banyak yang benar-benar

honorer terganggu, kok tega-teganya melakukan seperti itu. Pemerintah memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan.

Taufiq Effendi juga menyebutkan, untuk tahun 2007 ini pemerintah akan mengangkat 225 ribu honorer jadi PNS dan sisanya sekitar 200 ribu honorer sudah akan selesai tahun 2008 mendatang. Menyangkut penerimaan PNS tersebut, penerimaan PNS akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Ke depan, daerah-daerah dapat mengajukan permohonan untuk pegawai baru sesuai kebutuhan daerah, dengan kualifikasi yang jelas dan transparan. Sasarannya, kebutuhan pelayanan dasar guru dan perawat jangan sampai kurang. Untuk itu, tiap daerah harus melakukan evaluasi. “Menyangkut gaji itu urusan Depkeu dan Diknas. Urusan saya hanya mengenai pengangkatan. Namun, demikian saya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” ujar Meneg PAN. Acara rapat Kormonev juga menampilkan sejumlah daerah yang sudah menjalankan the best practices dalam pelayanan masyarakat.

Di antaranya, Kabupaten Karang Anyar, Jembrana, Pekanbaru. n

Menpan Taufiq Effendi: “Kami akan teliti, bila hal itu memang benar terjadi, yang bersangkutan tidak akan diangkat dan pejabat yang bertanggungjawab akan diberhentikan dengan tidak hormat. Tak peduli baik itu gubernur, bupati maupun walikota”.

klik www.auditor-rohil.net

2 A u d Auditor itorial Warta n SOTK:

ternal yang diajukan Bawaskab Rokan Hilir kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir melalui Bupati Rokan Hilir, prioritas pengembangan profesionalisme SDM aparatur pengawas internal Inspektorat Kabupaten harus mampu melakukan evaluasi sistem pengendalian internal dan reviu laporan keuangan Kabupaten Rokan Hilir dan SKPD secara bertahap dan berkelanjutan.

Struktur Baru buat Inspektur Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, nomenklatur maupun struktur badan pengawasan di daerah segera berubah. Dari badan menjadi inspektorat.

Apa bedanya?

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru November lalu kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir, termasuk SOTK Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. Bupati Rokan Hilir mengharapkan SOTK baru tersebut dapat dijalankan pada tahun 2008. Sesuai PP 41 Tahun 2007, daerah diberi waktu hingga pertengahan 2008 untuk membentuk SOTK baru tersebut.

Ada pun Bawaskab Rokan Hilir Belum dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Bawaskab Rokan Hilir dan diperkuat dengan Peraturan Bupati No. 700/ KPTS/BP/17 bulan Mei 2006 perihal Pemberdayaan Bawaskab Rokan Hilir. Kendati nomenklatur baru Inspektorat sudah diatur dalam Perbub tersebut, namun belum dapat dilaksanakan berhubung Perdanya belum diubah.

11

Barulah, berdasarkan PP 41 Tahun 2007, nomenklatur baru di bidang pengawasan dimasukkan ke dalam SOTK baru, dengan mengembangkan tugas pokok dan fungsi Inspektur Kabupaten sebagai pembantu Kepala Daerah sekaligus peran auditor internal pemerintah daerah di bidang pembinaan dan pengawasan fungsional dalam upaya percepatan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance).

Namun, dengan alasan keberadaan Pejabat Pengawas Pemerintah belum ada kejelasannya, nomenklatur SOTK lama, khususnya untuk eselon IV masih dapat dipertimbangkan sampai jabatan fungsional pengawasan telah jelas keberadaannya. Posisi Inspektur berstatus eselon 2b, sekretaris dan tiga inspektur pembantu berstatus eselon 3a, berbeda setingkat dengan kasubdin pada lembaga teknis daerah yang berstatus eselon 3b.

Dalam konsep reformasi pengawasan in-

Khusus untuk penanganan pengaduan masyarakat dan publikasi negatif yang relatif meningkat belakangan ini, Bawaskab Rokan Hilir telah mengusulkan dibukanya Kotak Pos Pengaduan. DI samping itu, perlu kiranya dibentuk semacam lembaga kontrol masyarakat yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, LSM, pers dan pemuda, yang diangkat, diberhentikan dan bertanggung kepada Bupati. Surat-surat pengaduan yang masuk dan laporan penelaahan dari lembaga tersebut diproses lebih lanjut oleh Bawaskab Rohil atas perintah dan untuk Kepala Daerah.

Nama dan struktur boleh berubah. Namun, yang terpenting, kinerja harus terus meningkat.

Jika direnungkan, apa pun namanya, inspektorat wilayah, badan pengawasan, balik lagi ke inspektur, sebetulnya tak ada artinya jika kinerjanya tidak meningkat, apalagi buruk.

Secara nasional pun, sistem pengawasan fungsional, dan sinerginya dengan aparat hukum di negara kita, toh belum tertata dengan baik.

Seperti SOTK baru, perlu komitmen dan konsistensi kuat: the stuctures follow functions, bukan the functions follow structures.n

NOMENKLATUR SKPD, PERAN, VISI DAN MISI BADAN PENGAWASAN KABUPATEN ROKAN HILIR No. (1)

U RAIAN (2)

1.

NOMENKLATUR SKPD

2.

3.

PERAN

VISI

LAMA (3) BADAN PENGAWASAN KABUPATEN ROKAN HILIR.

INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR.

SEBAGAI PELOPOR DAN PENGGERAK PEMERINTAH DAERAH YANG DALAM MENDUKUNG UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF (PILAR UTAMA (GOOD GOVERNANCE)

SEBAGAI AGEN PERUBAHAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENGGERAKKAN DAN MENDORONG TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN TERCIPTANYA TATA KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK (GOOD LOCAL GOVERNANCE).

MENJADI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM UPAYA MENDORONG TERWJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG ELOK (GOOD GOVERNANCE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

MENJADI APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG AMANAH DAN TERDEPAN DALAM MENDUKUNG UPAYA KABUPATEN ROKAN HILIR MEWUJUDKAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

1.

4.

MISI

BARU (4)

2.

3.

1. MENINGKATKAN AKTIVITAS PEMBINAAN DAN MENINGKATKAN PERAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGAMBILAN PENGAWASAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PIMPINAN DAN PENGUATAN SISTEM KEPUTUSAN PIMPINAN. PENGENDALIAN MANAJEMEN PERANGKAT DAERAH. MEWUJUDKAN MANAJEMEN PENGAWASAN 2. MEWUJUDKAN MANAJEMEN PENGAWASAN INTERNAL YANG HANDAL DAN KREDIBEL. YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS. MEMBUDAYAKAN PENGAWASAN DI 3. MEMBUDAYKAN PENGAWASAN DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DILINGKUANGAN APARATUR LINGKUNGAN APARATUR PEMERINTAH PEMERINTAH, DPRD DAN MASYARAKAT. DAERAH.

klik www.auditor-rohil.net

Peraturan

2Auditorial

12 n Buku Saku KPK

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KORUPSI ?

Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasalpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana ko- NEGARA rupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelom- ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 pokkan sebagai berikut : 1. Kerugian keuangan negara, terdapat pada Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbepasal 2 dan pasal 3; 2. Suap-menyuap, terdapat pada pasal 5 ayat daan rumusan terletak pada masuknya kata (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat 2, pasal 13, ”dapat” sebelum unsur ”merugikan keuangan/ pasal 12 huruf a dan b, pasal 11, pasal 6 perekonomian negara” pada UUNo. 31 Tahun ayat (1) huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk pasal 12 huruf c dan huruf d; 3. Penggelapan dalam jabatan terdapat pada memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perpasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, huruf b buatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, dan huruf c; 4. Pemerasan terdapat pada pasal 12 huruf e, harus memenuhi unsur-unsur: huruf g, dan huruf f; 5. Perbuatan curang terdapat pada pasal 7 1. Setiap orang; ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan 2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; huruf d, pasal 7 ayat (2), pasal 12 huruf h; 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 3. Dengan cara melawan hukum; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau terdapat pada pasal 12 huruf i; perekonomian negara; 7. Gratifikasi terdapat pada pasal 12 B jo.

Pasal 12 C. Selain defenisi tindak pidana korupsi yang MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pi- UNTUK MENGGUNTUNGKAN dana lain yang berkaitan dengan tindak pidana DIRI SENDIRI DAN DAPAT MERUGIKAN korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada KEUANGAN NEGARAADALAH KORUPSI Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 Pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pember- UU No. 31 Tahun 1999 pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 1971. antasan tindak pidana korupsi.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan den- Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memigan tindak pidana korupsi terdiri dari : 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara dana koruptor. korupsi, pada pasal 21; Untuk menyimpulkan apakah suatu per2. Tidak memberikan keterangan atau mem berikan keterangan yang tidak benar, pada buatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: pasal 22 jo. Pasal 28; 3. Bank yang tidak memberikan keterangan 1. Setiap orang ; rekening tersangka, pada pasal 22 jo. Pasal29; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keter angan atau memberi keterangan palsu, 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesem patan atau sarana; pada pasal 22 jo. Pasal 35; 5. Orang yang memegang rahasia jabatan 4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; tidak memberikan keterangan atau mem beri keterangan palsu, pada pasal 22 jo. 5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Pasal 36; 6. Saksi yang membuka identitas pelapor, MENYUAP PEGAWAI NEGERI pada pasal 24 jo. Pasal 31 ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf MELAWAN HUKUM UNTUK a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 MEMPERKAYA DIRI DAN ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN

klik www.auditor-rohil.net

1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Memberi suatu atau menjanjikan sesuatu; 3. Kepala pegawai negeri penyelenggara negara; 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehing ga bertentangan dengan kewajibannya; MENYUAPPEGAWAI NEGERI ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Memberi sesuatu; 3. Kepada pegawai negeri penyelenggara negara; 4. Karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, di lakukan atau tidak dilakukan dalam jaba tannya; MEMBERI HADIAH KEPADA PEGAWAI NEGERI KARENAJABATANNYA ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf d UU No. 3 Tahun 1971 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah rumusannya pada UU No. 31 Tahun 1999.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Memberi hadiah atau janji; 3. Kepada pegawai negeri; 4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh memberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAP ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dimuat pada UU No. 20 Tahun 2001.

2 A u dPendapat itorial Kolom SEKOLAH ANTI KORUPSI

Oleh TABRANI RAB

Sepulangnya dari Bagan saya pun membolak-balik surat kabar. Terbacalah saya Riau Tribune (24/11) “KPK tinjau sekolah percontohan anti korupsi”.

Tentu saja berita ini menarik. Sebab lembaga korupsi yang paling besar di Indonesia yang selalu di ranking satu Departemen Agama dan dinas pendidikan sebagai ranking kedua.

Saya pikir KPK akan membuka sekolah anti korupsi. Di mana berbagai koran telah menulis kepala KPK tebang pilih terhadap kasus korupsi dan mulai berbau politik. Sehingga perlu pula KPK membuat sekolah korupsi dan politik. Yang menarik pula yang ditinjau oleh KPK bukannya sekolah anti korupsi tapi beberapa sekolah dimana korupsi nya tak tercium yakni SMAN I Pekanbaru. Syahrudin didampingi Asisten II kota Pekanbaru, Drs. Kastalani Rahman melakukan tinjaun kebeberapa ruas sekolah untuk melihat proses belajar dan penerapan sikap anti korupsi di sekolah.

Syahrudin memberikan pesan kepada salah satu guru agama di SMAN I agar menanamkan jiwa anti korupsi pada diri anak yang tidak terlepas dari doktrin pendidikan agama. “Sebagai guru agama memiliki tugas berat untuk membentuk pribadi anak. Kendati tugas ini mulia yang merupakan berperan penting seorang guru agama”.

Cobalah bayangkan yang diminta kepada guru agamanya dimana departemennya ngetop nomor satu korupsi, yang ditinjau pula sekolah. Apa yang ditinjau di SMA I ini? Ru-

panya kantinnya. Dulupun waktu saya sekolah di SMA ini tahun 1956 daerah ini masih disebut daerah Suma Hilang berlaku juga kantin Pak Parto, hanya yang dimakan godok ubi tiga, dibayar dua. Rupanya sekarang sudah meningkat kejujurannya, minum dua teh botol bayar dua teh botol. Boleh jugalah dapat pujian. Hanya saja baru-baru ini terbaca pula diberbagai berita SMA Plus berbau korupsi 3,5 miliar.

Sebagai guru tua saya pernah pula menjadi guru dari sang kepala SMA ini. Saya lihat sekolah ini maju, tak tampak tanda-tanda korupsi do, yang lulusnyapun beken-beken.

Tiba-tiba saja sekolahnya berbau korupsi 3,5 miliar dan ditanya orang pula kepada pendirinya. Walaupun cerita ini tak berujung tapi bau korupsi beginipun sangat mudah tercium entah kemana-mana.

Korupsi ini pun susahlah nak didefinisikan apa sebetulnya barangnya bahkan sampai-sampai Bank Indonesia juga terlibat berupa paket untuk anggota DPR RI yang kebetulan Ketua BPK sekarang menjadi Deputi Gubernur BI. Yang lucunya yang melaporkan anggota DPR RI menerima kiriman puluhan miliar ini justru dari BPK yang kini dijabat oleh Anwar Nasution. Jadi dengan perkataan lain kapak mengapak kepala sendiri. Angka korupsi bagaimana pun juga mekanismenya di pemerintahan tidaklah lepas dari bau-bau politik.

Saya yang bolak-balik ke DPR RI berbincang mengenai calon independen dan memberikan pula makalah Tidak Loloskan Calon Independen Ancaman Terhadap Kesatuan Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh Sierra Communications bersama Siti Nurbaya mantan Sekjen Depdagri. Ada anggota DPR yang bilang pemilihan calon independen itu tak ada di dunia. Padahal di Malaysia ada.

Tak dapat juga DPR merumuskan calon independen begitu pula draftnya dari pemerintah, maka tentu saja saya yang ingin jadi calon gubernur Riau terkatung-katung. Ada yang bilang dibawah 1 juta penduduk cukup 3 persen, ada pula yang menyatakan 2-4 juta penduduk 15 persen. Inilah yang diparipurnakan oleh DPR RI berjam-jam sampai makan siang.

Akhirnya sayapun berpikir-pikir kalau tak tahu ujung pangkalnya bagaimana pula nak menjadi calon gubernur padahal sudah prinsip saya “Daripada tak tak kerja lain lebih baiklah jadi Gubernur”. Jadi Presiden Riau Merdeka tak jadi, jadi Presiden RI melalui Konvensi Partai Golkar tak juga jadi. Apa salahnya nak jadi Gubernur. Maka iyang iyang lah mengiyang...isik-isik lah berisik...berita dah bendang ke langit, kabar lah merebak kebumi.. Terdengar pula berita bahwa saya ini kena sogok untuk mundur, padahal maju saja be-

klik www.auditor-rohil.net

13

lum tentu. Lantaknyalah.

Bagaimana pula KPK dapat memantau kalau saya ini sudah terima duit entah berapa milyar dari petinggi Riau sehingga saya mundur dari calon. Sayapun mengikuti pula diskusi RRI mengenai perfilman di Riau. Yang bicara tentulah tokoh budaya Yusmar Yusuf.

Ketika audien bertanya bahwa dana FFI itu menghabis-habiskan duit saja tiba-tiba acara berhenti dan berganti dengan musik. Saya pun menelepon “Kenapa acara berhenti?”. “Yang diwawancara sudah balik Pak”. Ada pula koran yang menulis “Ranum terhadap korupsi”.

Korupsi ini memang susahlah untuk diberantas. Apalagi corruption watch selalu meletakkan Indonesia kalau tak nomor satu, nomor 3.

Turunpun sebentar, naik lagi rankingnya.

Memang yang paling ideal dibuatlah sekolah anti korupsi. Nah, bagaimana kurikulumnya? Tentulah yang pertama-tama bagaimana ciri-ciri Nabi, mulai dari Adam yang sempat mengkorupsi buah quldi sampai junjungan kita Rasulullah dan tentulah tak termasuk Ahmad Mosadeq yang ngaku Nabi bagaimana kejujuran mereka dan motifasi hidup mereka sederhana sehari-hari. Pelajaran kedua bagaimana mau hidup sederhana dengan gaji yang tak cukup. Ketiga, kalau pegawai negeri tanpa posisi cukup untuk 10 hari makan, 20 hari pandai-pandailah kalau perlu puasa senin-kamis atau senin-senin. Keempat, kalau dia DPRD diajar bagaimana dia harus turun ke lapangan ke Meranti Bunting dan Tanjung Kongkong, tak usah studi banding ke Hongkong lagi ke Tanjung Kongkong sajalah.

Pelajaran kelima yang sulit bagaimana untuk membeli mobil pemadam kebakaran sampai mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno kecolongan sebab diteken entah oleh Sekjen, entah Irjen, entah Jenjen pokoknya dia ke KPK. Pelajaran keenam tentulah diajar anak-anak Kapak Merah. Artinya kalau sudah masuk ke KPK tak perduli dia mantan putri sulut atau bupati masuk dulu 20 hari ke Polda Jaya.

Lalu tentu saja komentar Voni tak percaya lagi pada manusia, sebab tak percaya lagi pada manusia, yang percaya pada kucing itupun kalau mengeong dan pada cicak kalau tidak mengecak. Maka habislah pelajaran anti korupsi pada sekolah korupsi dan tamatannya akan mendapat sertifikat, nama sertifikatnya Al Malaikatul Korupsiah. Artinya orang-orang yang berbadan manusia tapi berjiwa malaikat dan suci tidak lagi korupsi. Lulusan ini sayangnya dilantik oleh Bapak Badau sementara Bapak Badau ini kebetulan pula raja korupsi. Dipikir sih taubat, rupanya bila sempat babat.

Dan sekolah inipun membentuk Ikatan Alumni yang bernama Al Jamiatul Korupsiah, rupanya keahliannya mencari celah (Ripos, 25 November 2007). n

Auditan

2Auditorial

14

n GRATIFIKASI:

n Fadel Muhammad:

Auditor Tampil di Depan, Beri Motivasi dan Solusi APIP kerapkali menakutkan atau membuat auditan ketakutan. Cerita sukses di Propinsi Gorontalo, dan mungkin daerah-daerah lain, mematahkan hal itu.

Propinsi Gorontalo salah satu propinsi yang menaruh perhatian dengan pengawasan. Sang Gubernur, Fadel Muhammad, yang menerima sejumlah penghargaan dari pemerintah di bidang keuangan daerah, meyakinkan dan menaruh harapan agar lembaga pengawasan bukan menjadi lembaga yang ditakuti sehingga instansi/satuan kerja enggan untuk melakukan improvisasi karena takut salah langkah atau disalahkan. tutan itu harus menjadi tantan“Bagi pejabat pengawas intergan dan bahan intropeksi serta nal pemerintah, saya percaya motivasi agar kita bekerja lebih akan mampu mengemban tugas keras lagi, “ ujar pengusaha yang sebaik-baiknya dan mampu memmengaku tak memiliki tanah seberikan motivasi agar setiap injengkal pun di Gorontalo. stansi/satuan kerja lebih berkreaOleh karena itu, dia meyakinsi, taat azas dan menjaga keberkan lembaga pengawasan intersamaan dalam rangka penyelengnal pemerintah dapat tampil ke garaan pemerintahan daerah yang depan untuk memberikan solusi pada akhirnya bermuara kepada sehingga memperoleh jalan kelukesejahteraan masyarakat, “ ucap- Fadel Muhammad ar terbaik bagi penyelesaian pernya pada sambutannya dalam rakorwas data tindak lanjut hasil pemeriksaan masalahan yang dihadapi. “Saya ingin menregional di Gorontalo pertengahan tahun lalu. yampaikan bahwa tekad dan komitmen PemBagi Fadel, rakorwas adalah momentum prop Gorontalo untuk tetap mempertegas kopenting dalam menyatukan persepsi yang ber- mitmen dan tidak akan pernah memberikan kaitan dengan permasalahan yang terjadi toleransi terhadap pelanggaran yang dilakuakhir-akhir ini menyangkut sinergitas dan sink- kan oleh aparat instansi/SKPDdi lingkungan ronisasi antar lembaga/institusi pengawasan, pemerintah Provinsi Gorontalo.

Maklum, pemerintah menyadari bahwa perkhususnya dalam menindaklanjuti yang menyangkut TPTGR yang sering dikritisi antara baikan kinerja, pengawasan tanpa diikuti denlain adalah munculnya berbagai pelanggaran gan efektivitas tindak lanjut hasil pengayang berulang dilakukan oleh aparat penye- wasan, akan membuat hasil pengawasan terselenggara pemerintahan dalam bentuk pen- but tidak ada artinya dan merupakan pemboyalahgunaan wewenang yang mengarah ter- rosan anggaran yang merugikan negara/daerjadinya penyimpangan bernuansa TPK. ah. “Pengawasan tidak akan mempunyai arti Menurutnya, kondisi seperti ini apa-apa, bahkan hanya akan menambah marsangat memprihatinkan. “Namun, aknya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme kita tidak mungkin menjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daertuntutan masyarakat dengan ah apabila hasilnya tidak ditindaklanjuti,” ujar keluhan, justru sebaliknya tun- figur gubernur incumbent yang menang telak untuk kedua kalinya itu. n

Buku Tamu

Nawa El Jamilie Web ini cukup membantu kami untuk mendapatkan info terkait. salam Nawa el Jamilie, Yogya Thanks

klik www.auditor-rohil.net

PEJABAT DILARANG TERIMA HADIAH Surat edaran Menpan melarang para pejabat mengirim dan menerima hadiah. Mengapa?

Badan Pengawasan Kabupaten Rokan Hilir mengingatkan kepada semua pejabat, khususnya sebagai penyelenggara pemerintah, dilarang mengirim dan menerima hadiah pada kesempatan hari-hari besar. Hal tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor: SE/15/M.PAN/10/2006 tentang larangan mengirim dan menerima hadiah hari raya di lingkungan penyelenggara negara.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bawasda Kabupaten Rohil Hardy Ak yang ditemui Riau Pos, Kamis (27/9), di ruang kerjanya. ‘’Surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Meneg PAN itu kan sifatnya sebagai imbauan. Kendati sebagai imbauan, namun perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pejabat yang ada di Kabupaten Rohil. Para pejabat dilarang mengirim dan menerima hadiah hari raya atau pada kesempatan apa pun,’’ kata Hardy.

Surat edaran dari Meneg PAN ini, tambah Hardy, ditujukan kepada semua pejabat penyelenggara negara termasuk para gubernur maupun bupati dan walikota. ‘’Pada surat edaran itu disebutkan bantuan atau bingkisan hari raya di lingkungan penyelenggara negara yang telah direncanakan hanya dibenarkan dalam bentuk sederhana dan dalam batas-batas kewajaran dan kepatutan di lingkungannya masing-masing.

Sebaliknya, bantuan atau bingkisan lebaran ini tidak berlaku bagi pegawai bawahan kepada atasannya dan atau antara yang berkedudukan sederajat,’’ kata Hardy.

Bantuan atau bingkisan dari atasan kepada bawahan, tambah Hardy, masih ada batas-batas toleransinya. Yakni, nilai bantuan atau bingkisan yang diberikan tersebut maksimalnya senilai Rp250 ribu. Hal tersebut sesuai dengan isi surat Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) Nomor B.2086/KPK/IX/2006 tanggal 26 September 2006 perihal penetapan tentang nilai parsel yang masih dapat diterima. ‘’Dan dana yang digunakan untuk memberikan bantuan atau bingkisan itu harus dari sumber dana yang dapat dipertanggungjawabkan,’’ kata Hardy.

Munculnya surat edaran ini, lanjut Hardy, dimaksudkan untuk menghilangkan kebiasankebiasan yang dapat menjurus kepada sikapsikap koruptif. (Ripos)

Album

2Auditorial

Pembukaan acara sosialisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Bagansiapiapi 14 November 2007. Tampak hadir Wakil Ketua KPK Dr. Syahruddin Rasul, SH (tengah) di dampingi Bupati Rokan Hilir H. Annas Ma’amun dan Deputi Akuntabilitas Aparatur Menpan Ir. Herry Yana Sutisna (kiri), Ketua DPRD Kab. Rohil Dedy Humadi dan Wakil Bupati Rohil H. Suyatno (kanan)

Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno menyerahkan Ranperda tentang SOTK kepada Wakil Ketua DPRD H. Rasyid Abizar disaksikan Ketua DPRD Dedi Humadi (kiri)

Wakil ketua KPK Dr. Syahruddin Rasul, SH mengunjungi “kantin jujur” SMPN I Bangko seusai peresmian KPT di Bagansiapiapi, 14 November 2007.

15

Acara “KULTUM” menjelang buka puasa oleh Kabag Tata Usaha BPKP Perwakilan Prop. Riau Drs. Zulheri seusai acara Pelatihan Kantor Sendiri Kantor Bawaskab Rohil di Bagansiapiapi, Oktober 2007

Bupati Rokan Hilir H. Annas Ma’amun, sedang menanam pohon pada acara gerakan menanam seribu pohon didampingi Kepala Dinas Kehutanan H. Wan Ahmad Syaiful dan kepala Bappeda H. Wan Amir Firdaus.

Wakil Ketua KPK Dr Syahruddin Rasul, SH tampak Akrab dengan siswa-siswi SDN 006 Bangko I Bnagko Rokan Hilir saat kunjungan kantin jujur di Bagansiapiapi

klik www.auditor-rohil.net

Album

2Auditorial

Wakil Bupati Rohil H. Suyatno sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Pahlawan di Bagansiapiapi 10 November 2007

Wakil Ketua KPK Dr. Syahruddin Rasul SH Sedang Berbincangbincang dengan masyarakat tentang pelayanan oleh KPT didampingi Bupati Rokan Hilir H. Annas Ma’amun (baju putih) dan kepala KPT H. Amiruddin (baju kuning) Bagansiapiapi 14 November 2007

Bupati Rokan Hilir H. Anas Ma’amun (baju kuning) didampingi Kepala Kanwil Depag Propinsi Riau Dr. H. Gaffar Usman pada acara peresmina Masjid Al-Ikhlas 2 Nopember 2007

16

Wakil Ketua KPK Dr. Syahruddin Rasul, SH (berbaju batik) menyaksikan peresmian kantor pelayanan terpadu (KPT) di Bagansiapiapi 14 November 2007 didampingi Bupati Rohil H. Annas Ma’amun (berbaju putih) wakil Bupati Rohil H. Suyatno, Ketua DPRD Dedi Humadi dan Kepala Bawaskab Rohil Hardy.

Ketua Dekranasda Kab. Rohil Hj. Latifa Hanum Annas melakukan Pemutusan Pita tanda diresmikan gedung Dekranasda Kab. Rohil 20 Desember 2007

Menperindag Mari Pangestu, didampingi Bupati Rohil H. Annas Maamun dan Kadis Perindag Provinsi Riau melihat peta Rokan Hilir saat berkunjung ke stand Kabupaten Rokan Hilir di even Riau Expo beberapa waktu lalu.

klik www.auditor-rohil.net