Inaugurasi

Unimus Adakan Pelantikan Pejabat Kampus

Pelantikan Pejabat Sturuktural Kampus Unimus dengan menerapkan protokol kesehatan.

Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) adakan pelantikan dan penyerahan SK pejabat struktural di lingkungan kampus Unimus, Rabu (01/07). Dibuka oleh Prof Dr H Masrukhi, MPd selaku rektor, ia menyampaikan para struktural pejabat yang baru dilantik agar dapat memajukan dan mengembangkan kampus Unimus menjadi universitas yang unggul, pendidikan yang maju, dan inovatif.

“Saat ini Unimus telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam dunia pendidikan nasional. Pasalnya Unimus telah mencapai peringkat ke-61 dari 4.600 universitas negeri dan swasta di Indonesia dan berada di peringkat ke-7 untuk seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Indonesia,” imbuh Prof Masrukhi.

Prof Masrukhi juga menambahkan agar pejabat yang dilantik dapat saling bersinergi dan bekerja sama antar unit atau setiap sektor di lingkungan kampus. “Kampus Unimus diharapkan tidak hanya fokus pada bidang pendidikan saja, akan tetapi dapat menciptakan suatu benefit melalui pengembangan usaha produk Unimus,” ujarnya. []ABI

PTMA Lakukan Janji Pra Klinik

Angkat janji mahasiswa Prodi Keperawatan UMMI, Selasa(7/7).

Prodi S-1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) melaksanakan proses Angkat Janji Pra Klinik Mahasiswa di auditorium UMMI dipimpin Kaprodi S-1 Keperawatan Ria Andriani, MKep, Selasa (7/7). Sebanyak 38 mahasiswa mengikuti pelaksanaan angkat janji dengan menerapkan protokol kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Turut hadir Rektor UMMI Dr Sakti Alamsyah, MPd, WR II, serta pejabat struktural di lingkungan Fakultas Kesehatan.

Sementara itu, 260 mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan (Fikkes) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) mengikuti kegiatan upacara ucap janji secara daring, Sabtu (27/6). Acara ini diikuti 72 mahasiswa D-III Keperawatan, 11 mahasiswa D-III Kebidanan, 137 mahasiswa S-1 Keperawatan, dan 40 mahasiswa Profesi Ners. Lima perwakilan mahasiswa hadir langsung untuk mengikuti seremoni di lantai 7 gedung FK Unimus, sisanya mengikuti secara daring didampingi orang tua atau wali di rumah masing-masing.

Ucap janji merupakan momentum bagi mahasiswa yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu praktik klinik di berbagai institusi kesehatan dan terjun langsung di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa agar mengetahui dan mengerti apa yang menjadi etika, hak, dan kewajikan ketika melaksanakan praktik klinik. “Saat prosesi ucap janji, mahasiswa membacakan janji berisi kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditepati mahasiswa ketika memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, berupa janji untuk tidak membedakan pasien, mengutamakan pasien, dan memegang semua rahasia pasien,” terang Dr Ali Rosidi, SKM, MSi selaku Dekan Fikkes Unimus. []GTA

UMSU Kukuhkan Guru Besar

Pengukuhan Guru Besar UMSU Prof Dr Triono Eddy, SH, MHum di aula kampus UMSU, Sabtu (11/07).

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengadakan sidang terbuka pengukuhan Guru Besar (GB) UMSU, Prof Dr Triono Eddy, SH, MHum di aula kampus setempat, Sabtu (11/07). Pengukuhan yang diadakan Rektor Dr Agussani dilaksanakan sesuai protokol Covid-19. Turut hadir anggota senat, Ketua BPH UMSU, Dr Bahril Datuk, Prof Dr Nawir Yuslem pejabat Forum komunikasi pimpinan daerah Sumatera Utara, serta para tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat.

Rektor UMSU mengungkapkan pengukuhan tersebut menambah jumlah GB UMSU. Hal ini menjadi spirit dan motivasi dosen lain untuk menggapai predikat tertinggi dalam keilmuan masing-masing. Dijelaskan, potensi penambahan guru besar sangat terbuka lebar. Dari 560 dosen yang dimiliki saat ini ada 205 dosen dengan jabatan fungsional lektor atau 31,7% yang berpotensi menjadi lektor kepala dan 50 dosen yang sudah lektor kepala atau total 28% yang berpotensi menjadi guru besar.

Dalam kegiatan tersebut, Prof Dr Triono Edy, SH, MHum menyampaikan orasi ilmiahnya berjudul, "Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bertumpu pada Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat". Menurutnya, diperlukan pengaturan mengenai pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat secara komprehensif dalam suatu undang-undang. “Segeranya undang-undang ini disahkan, diharapkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan SDA dapat ditingkatkan,” tambahnya. []APR