Sukaberitakita ed89 2018 by TABLOID BERITAKITA

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

SURAT KABAR BERITA KITA

Dari Redaksi

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

Berani Bertindak Tegas ISSN 2086-60287

Diterbitkan PT. Berita Kita Primamedia Akte Pendirian Nomor 7 Notaris Sri Windarti Rahayu, SH, M. Kn Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU 0036015 AH.01.01 2017 Daftar Perseroan Nomor AHU 0102765.1.11 Tanggal 21 Agustus 2017 SIUP No. 517/3264/11.01.Mikro/IX/2017 TDP No. 11.01.1.46.11660 NPWP 82.791.378.1-517.000 Rekening Bank Mandiri No. 136-00-1646472-6 Atas Nama PT. Berita Kita Primamedia Terdaftar pada Data Pers Nasional 2011 (Dewan Pers) Halaman 161 Nomor 5 Tahun 2011

Pendiri Tohar Tokasapu Pemimpin Umum Agus Yulianto Pemimpin Perusahaan Wahyudi Hr Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Mutohar TS Wakil Pemimpin Redaksi Addy Susilobudi Redaktur Pelaksana Robinson Simarmata Redaktur Robinson Simarmata, Agus Yuliyanto, Agoes Dhewa Reporter Budi Hari Pujiono, Hermawan (Semarang) Ahmad Syarifudin, Eko Budi Ariyanto (Demak) Antok SP, Hana Ratri Septyaning W (Grobogan) Bambang Dwi Purnomo (Blora) Tommy Aksono Mahartomo (Rembang) Dentang HW (Pemalang) Alex M. Thohirin, Wasirun (Brebes-Bumiayu) Tri Warno S (Banjarnegara) Kontributor Undang A. Azis, Sopiyan, Ikhsan Jafar S (Priangan Timur; Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Kota Banjar, Pangandaran) Konsultan Keredaksian Handry TM, Sriyanto Saputro Konsultan Hukum Dio Hermansyah SH, Zaenal Abidin SH, MH Grafis - Layout Daniel S, Abien Sur Administrasi Aab Abdul Jalil Periklanan Hening Iss Samanto Sirkulasi Wahyu W Alamat Redaksi Sambiroto RT.01 RW.01 Semarang 50276 (Gang Puskesmas) Telp./Fax. 024-76740042 Email: sukaberitakita@gmail.com

PERHATIAN SEMUA WARTAWAN SURAT KABAR BERITAKITA DIBEKALI KARTU PERS DAN NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOK PENGELOLA/SUSUNAN REDAKSI

ukup menarik apa yang disampaikan Sukamto, SH, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Semarang. ULP merupakan lembaga penyelenggara lelang terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) proyekproyek pemerintah. Menanggapi ULP sering mendapat sorotan Robinson Simarmata miring ketika ada pelaksanaan proyek Wartawan BERITA KITA bermasalah, dengan ringan Sukamto mengatakan; “Kami sudah biasa dijadikan kambing hitam.” Tapi daripada menyalahkan pihak lain, dia justru berharap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berani bertindak tegas. Kalau ada kontraktor yang terbukti tidak profesional, langsung dimasukkan daftar hitam alias black list dan dilaporkan ke ULP. Sehingga tahun berikutnya kontraktor bermasalah tersebut tidak bisa ikut tender. Hanya saja selama ini pejabat yang memiliki keberanian seperti itu masih dirasa kurang di Kota Semarang. Padahal tanpa adanya black list, ULP tidak punya kewenangan mencegah kontraktor ikut lelang. Sehingga potensi terjadinya proyek bermasalah akan terulang. Keberanian memang perlu diasah melalui latihan. Tidak bisa dipaksakan secara instan. Seperti atlet beladiri tinju, karate, taekwondo, dll. Saya (penulis) teringat ketika masa-masa awal mengantarkan anak laki-laki saya ikut pemusatan latihan kyorugi (fighter) Taekwondo saat usianya masih sekitar 8 tahun. Sepulang latihan, dia sering menangis dengan berbagai keluhan. Mengeluh betisnya terasa mau pecah. Pada waktu lain, mengeluh dadanya sesak kena tendangan sparing partner. Suatu ketika, saya ajak anakku nongkrong di warung kopi pinggir jalan Arteri Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kami ngobrol santai tentang kendaraan yang melintas berkecepatan tinggi. Kendaraan besar atau kecil sama saja, lari kencang. Untuk anak seusianya, melihat kendaraan besar melaju kencang masih hal menarik. Saya perlihatkan juga padanya, bagaimana tanpa dikomando hampir semua sopir melakukan pengereman ketika ada gundukan atau lobang di tengah jalan. Demikian juga ketika akan berbelok arah, pengemudi kompak menyalakan lampu sein. Mengapa bisa kompak tanpa dikomando? Jawabnya; sopir sudah terlatih sehingga dengan refles telah mengetahui apa yang harus dia lakukan dalam tempo sangat cepat. Makanya tidak terjadi kecelakaan meski ratusan kendaraan melintas beriringan dengan kecepatan tinggi. Setidaknya selama kami duduk di

warung kopi. Saat akan pulang ke rumah, saya sengaja memilih melalui jalan arteri itu, tidak lewat dalam kota, untuk membuktikan pada anakku kalau kami pun bisa mendahului kendaraan yang tadinya terlihat luar biasa kencang saat kami masih jadi ‘penonton’ dari warung. Setiba di rumah saya katakan pada anakku, fighter Taekwondo juga sama dengan sopir bus. Butuh latihan, butuh jam terbang. Kalau hanya menonton kejuaran, kamu akan mengangapnya ‘luar biasa’. Tapi bagi atlet yang sudah terlatih, fight menjadi hal biasa. Sejak saat itu, anakku makin rajin berlatih, keluhannya berkurang dan lebih berani menghadapi fight dengan sparing partnernya. Korelasinya dengan penyataan pejabat ULP tadi yang mengindikasikan ada pejabat PPK atau PPKom tidak berani bertindak tegas terhadap rekanan yang tidak profesional. Sangat mungkin keraguan timbul karena kurang pengalaman/jam terbang atau menyadari ‘kekuatan’ di balik pihak yang akan ditindak sehingga muncul ketakutan atau kekuatiran tersendiri. Dugaan ini muncul setelah menyimak ucapan pejabat yang terekspos ke publik selalu mengatakan berpatokan pada kontrak kerja. Dalam kontrak sudah diatur tahapan-tahapan progress pekerjaan secara jelas, baik menyangkut mutu dan waktu penyelesaian. Semua terukur. Bila melenceng dari kontrak, tentu ada sanksi. Dalam kenyataan ada pekerjaan telah melewati batas waktu tapi terkesan dibiarkan sehingga mengundang tanya. Mengapa tidak ditindak tegas? Mengapa gamang? Apakah sikap seperti itu tidak menjadi preseden buruk ke depan? Tentu penulis tidak bermaksud memperhadapkan antara pejabat pemerintah sebagai pengguna jasa dan kontraktor selaku penjual jasa. Karena pada hakikatnya antara pemerintah dan pengusaha butuh sinergi yang kuat untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya teringat wejangan atau ajakan Walikota Kota Semarang Hendrar Pihadi (Hendi) dalam sebuah acara Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) di Hotel Grand Candi medio tahun lalu. Kala itu Hendi mengatakan, untuk membangun Kota Semarang dibutuhkan banyak tangan, dibutuhkan banyak tenaga, dibutuhkan banyak ide. Termasuk tangan, ide dan tenaga para pengusaha konstruksi. Mustahil bisa membangun sebuah kota tanpa dukungan pengusaha konstruksi. Walikota tentu memiliki pemahaman yang komplit tentang hubungan antara eksekutif dan kontraktor. Karena sebelum menjadi Walikota, Hendi pernah menggeluti dunia bisnis jasa konstruksi. “Saya dulunya pesuruh di Gapensi. Kadang disuruh foto copy, ya saya lakukan dengan ikhlas. Tidak nyangka juga kalau nasib mengantarkan saya menjadi Walikota,” katanya. Kita yakin, semua proyek pembangunan di Kota Semarang telah direncanakan secara matang dengan konsep jangka panjang yang mencakup berbagai aspek penting kehidupan masyarakat. Janganlah kiranya karena pekerjaan bermasalah, citra kota lumpia tercemar. Sehingga melalui kolom singkat ini kita menghimbau semua elemen masyarakat menjaga pembangunan agar tepat sasaran demi kemaslahatan bersama seluruh warga. (*)

HARGA IKLAN Halaman Cover Warna 1 Hal Warna Cover Belakang ................................................................................................. Rp. 5.000.000 ½ Hal Warna Cover Belakang ................................................................................................. Rp. 3.000.000 ¼ Hal Warna Cover Belakang ................................................................................................. Rp. 2.000.000 Iklan Kuping Cover Depan ..................................................................................................... Rp. 1.000.000 Iklan Kuping Cover Belakang .................................................................................................. Rp. 750.000 Halaman Dalam Hitam Putih 1 Halaman Hitam Putih ........................................................................................................ Rp. 3.500.000 ½ Halaman Hitam Putih ........................................................................................................Rp. 2.000.000 ¼ Halaman Hitam Putih ........................................................................................................ Rp. 1.250.000 1/8 Halaman Hitam Putih ....................................................................................................... Rp. 750.000 Adverotial 1 Halaman Advertorial ......................................................................................................... Rp. 2.500.000 ½ Halaman Advertorial ...................................................................................................... Rp. 1.500.000 ¼ Halaman Advertorial ...................................................................................................... Rp. 1.000.000

Opini Guru

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

Waspada Bullying di Sekitar Kita Oleh : Widiarso Wiyono, SPd, MPd NIP.19710101 199803 1 014

Guru SD Negeri Wonosari Kecamatan Bonang, Demak

Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Misalnya, orang tua sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa “mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang”. Dari sini anak mengembangkan perilaku bullying.

ungguh kita tidak menyadari bullying ada di sekitar kita. Bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain, yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk terulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan/atau kekuasaan. Perilaku ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau pemaksaan, dan dapat diarahkan berulangkali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Selama ini banyak yang mengartikan bullying sebagai kekerasan, penindasan, atau intimidasi. Ketiga padanan kata tersebut tidak menunjukkan pengertian bullying yang sebenarnya, tetapi lebih mengacu pada contoh- contoh kasus bullying yang terjadi dan terekspos. Masih hangat di benak kita bebanyak peristiwa bullying seperti: Bullying Thamrin Cyti, Bullying di Jakarta Timur, bullying di Gebog Kudus oleh Geng Fiza, dan jangan jangan itu juga terjadi disekitar kita. Banyak kasus bullying yang tidak terekspos karena biasanya bullying dilakukan secara sembunyi-sembunyi bak “gunung es”. Sedangkan korban bullying memposisikan dirinya sebagai pihak yang lemah, sehingga takut mengungkapkan apa yang dialaminya. Bullying dapat terjadi dalam setiap konteks dimana manusia berinteraksi satu sama lain, seperti: sekolah, keluarga, tempat kerja, rumah, dan lingkungan. Bullying berkisar dari yang sederhana, yang dilakukan orang per orang. Atau yang lebih kompleks, yang dilakukan oleh kelompok, seperti antara kelompok sosial atau kelas sosial, sebagai akibat dari ketidakseimbangan kekuatan sosial. Perilaku Intoleransi Bullying terjadi bukan karena kemarahan, atau karena adanya konflik yang harus diselesaikan. Bullying lebih pada perasaan superior, sehingga seseorang merasa memiliki hak untuk menyakiti, menghina, atau mengendalikan orang lain yang dianggap lemah, rendah, tidak berharga, dan tidak layak untuk mendapatkan rasa hormat. Bullying merupakan perilaku intoleransi terhadap perbedaan dan kebebasan. Beberapa bully (pelaku bullying) melakukannya karena tidak mengerti apa

yang mereka lakukan adalah salah. Dan berhenti ketika mengetahui bahwa tindakannya merugikan orang lain. Beberapa yang lain melakukannya dengan segaja karena terinspirasi dan meniru apa yang mereka lihat di rumah, jalanan, atau tayangan TV/film. Kelompok yang kedua inilah yang berbahaya, karena mereka merasa dengan perilaku agresif (bullying) mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, materi, status sosial, atau kekuasaan. Ini biasa terjadi pada anak-anak atau remaja usia sekolah. Apa yang menyebabkan terjadinya

bully? Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain (Ariesto, 2009): a) Keluarga Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah : orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflikkonflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa “mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang”. Dari sini anak mengembangkan perilaku bullying; b) Karena pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada

siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah; c) Faktor Kelompok Sebaya Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying

dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. d) Kondisi lingkungan sosial Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. e) Tayangan televisi dan media cetak Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survey yang dilakukan kompas (Saripah, 2006) memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru geraknya (64%) dan kata-katanya (43%). Dampak Akademik Dampak Perilaku Bullying Terhadap Kehidupan Individu SEJIWA (2006) menyebutkan penelitian tentang bullying

SURAT KABAR BERITA KITA

telah dilakukan baik didalam maupun di luar negeri. Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa bullying memiliki efek-efek negatif seperti: Gangguan psikologis (seperti cemas dan kesepian), Konsep diri korban bullying menjadi lebih negatif karena korban merasa tidak diterima oleh teman-temannya (Djuwita dalam SEJIWA, 2006). Dampak Perilaku Bullying Terhadap Kehidupan Akademik. Penelitian lain (Zona Sekolah, 2009) menyebutkan bullying ternyata berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis para siswa. Dampak Perilaku Bullying Terhadap Kehidupan Sosial. Remaja sebagai korban bullying sering mengalami ketakutan untuk sekolah dan menjadi tidak percaya diri, merasa tidak nyaman dan tidak bahagia (Setiawati, 2008). Aksi bullying menyebabkan seseorang mejadi terisolasi dari kelompok sebayanya karena teman sebaya korban bullying tidak mau akhirnya mereka menjadi target bullying karena mereka berteman dengan korban (Setiawati, 2008). Solusi yang bisa dilakukan antara lain adalah: Meningkatkan pendidikan agama di sekolah meningkatkan pendidikan karakter dan memberikan pemahaman mengenai bullying, Meningkatkan hukuman yang ditegakkan di sekolah, Membuat kultur sekolah yang lebih baik serta positif dan pelatihan bersosialisasi. Adanya pelatihan dan semacam bimbingan baik bagi para guru, siswa dan seluruh warga sekolah mengenai bullying, Mengadakan program sekolah misalnya “tolerance day” untuk menjaga kultur sekolah yang baik. Pemerintah juga bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya bullying ini dengan mengadakan “bullying awareness week”. Kegiatan bullying di sekolah merupakan satu masalah besar yang harus diatasi karena seharusnya sekolah melindungi siswanya dari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, dan menjadi wadah untuk pembentukan akal, moral dan karakter yang diperlukan untuk membangun masyarakat Indonesia yang sehat, berbudaya dan berteknologi tinggi. Masalah bullying di sekolah adalah tanggung jawab semua pihak yang ada di sekolah dan orang tua siswa. Bullying ini bisa dicegah selama semua yang terkait dalam institusi tersebut memiliki andil dan kepedulian untuk mengubah dan mencegah persoalan tersebut. Seperti yang telah diungkapkan oleh Hellen Keller sebagai berikut, “Science may have found a cure for most evils but it has found no remedy for the worst of them all-the human apathy” (https://www.wattpad.com/ story/5059178-the-real-life-of-helenkeller). Sains mungkin telah menemukan penyembuh bagi kebanyakan setan namun belum menemukan penyembuh bagi yang terburuk yaitu ketidakpedulian manusia]. Sesungguhnya bullying ini bisa dicegah baik bagi pelaku maupun korban, yaitu dengan meningkatkan setidaknya perasaan empati dan kepedulian antar sesama. Agar tidak ada lagi kekerasan yang berlanjut baik di rumah, sekolah, pekerjaan dan tempat lainnya. (*)

SURAT KABAR BERITA KITA

Laporan Utama

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

Laporan Utama

Proyek Jalan Imam Bonjol, Rabu (3/1/18)

Proyek Taman Belakang Kecamatan Ngaliyan, Rabu (3/1/18)

Proyek SDN Sambiroto 02, Sabtu (6/1/18)

dengan harga penawaran Rp 3.309.563.000,00. Padahal menurut Cipto Widiyanto, ST, MT, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), batas akhir pekerjaan dalam kontrak adalah (20/12/2017). Dalam wawancara edisi lalu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Muntohar mengatakan, akan berpatokan pada gambar dan RAB sebagai ‘roh-nya’ proyek. Bagi yang sudah melaksanakan pekerjaan sesuai gambar dan RAB, akan selamat. Tapi kalau melanggar pasti mendapat sanksi. Demikian juga pekerjaan proyek Peningkatan Jalan & Pedestrian Paket B, yang lokasi pekerjaannya di Jalan Sukamto, SH Kasubag Pembinaan dan Pengendalian Imam Bonjol dan Jalan Pengadaan ULP Kota Semarang. Indraprasta. Proyek ini berada di bawah tanggungjawab Satuan Semarang, BERITA KITA Kerja (Satker) Dinas Pekerjaan Umum. ahun Anggaran 2017 telah berakhir. Lelang dimenangkan oleh PT Dipomulya Tapi masih ada beberapa proyek di Mas dengan harga penawaran Rp lingkungan Pemerintah Kota 7.101.847.000,00. Semarang yang belum selesai. Sekedar Setidaknya hingga Rabu (3/1/18), di contoh, Taman Belakang Kecamatan beberapa titik pekerjaan, utamanya di Ngaliyan. Ketika BERITA KITA mengunjungi sepanjang Jalan Imam Bonjol masih lokasi, Rabu, (3/1/18), tampak pekerjaan dilanjutkan. Tumpukan material masih berlanjut. bangunan pun masih terlihat di beberapa Sebagaimana diberitakan lokasi. Padahal menurut Kepala Dinas sebelumnya, tender proyek ini Pekerjaan Umum, Iswar Aminnudin, dimenangkan oleh PT. Tanjung Harapan proyek harusnya rampung sekitar (20/12/ Makmur yang beralamat di Jl. Abdul Azis 17). RT. 3 Kumai Hilir, Kumai – Kabupaten Dalam wawancara Rabu (13/12/17) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

sebagaimana telah dimuat edisi lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Iswar Aminnudin mengatakan, bila pada titik tertentu pekerjaan tidak selesai, maka akan dilakukan pemutusan kontrak dan perusahaan akan blacklist. Hasil blacklist dilaporkan ke LPSE untuk diumumkan sehingga rekanan itu tidak bisa mendapat pekerjaan minimal selama 2 (dua) tahun. Proyek SDN Sambiroto 02 juga merupakan proyek lelang TA 2017. Tapi hingga Sabtu (6/1/18), beberapa pekerja masih tampak melanjutkan pekerjaan. Padahal saat wawancara Rabu (6/12/17), Dwiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) proyek SDN Sambiroto 02 mengatakan batas waktu pelaksanaan proyek adalah tanggal (20/11/17). Sehingga mulai tanggal (21/11/17) kontraktornya sudah kena denda. Hanya saja oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang, masih diberi kebijakan untuk menyelesaikan pekerjaan paling lambat (10/12/17). Tapi pada penjelasan Sabtu (6/1/18), Dwiyanto mengatakan, ada salah penghitungan hari kerja. Yang betul adalah batas akhir pekerjaan sampai (5/ 12/17), bukan tanggal (20/11/17) sebagaimana dia jelaskan sebelumnya. Karena tahun anggaran sudah berakhir, seyogianya seluruh pembiayaan proyek yang menggunakan APBD pun berakhir juga. Proyek dibayarkan sesuai capaian volume pekerjaan. Bila ada sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah. Maka kalau sekarang masih ada proyek APBD 2017 yang masih dikerjakaan, patut dipertanyakan pembiayaannya menggunakan uang siapa.

SURAT KABAR BERITA KITA

Terkait berbagai keterlambatan penyelesaian proyek, Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai penyelenggara lelang terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sering mendapat sorotan. Karena dianggap kurang ketat saat melakukan klarifikasi peserta tender. Sehingga kontraktor yang kurang profesional sering muncul sebagai pemenang tender. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna jasa tidak bisa berbuat banyak, karena ULP merupakan lembaga independent. KAMBING HITAM Menanggapi keluhan pimpinan OPD tersebut, Kasubag Pembinaan dan Pengendalian Pengadaan ULP Kota Semarang, Sukamto, SH mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak bila kontraktor sudah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan OPD pengguna jasa. “Yang menyusun persyaratan adalah dinas pengguna jasa. Kalau sudah memenuhi persyaratan, kami tidak punya alasan untuk menggugurkan,” kata Sukamto, SH saat ditemui di ruang kerjanya Jumat (5/1/18). Justru Sukamto berharap, PPK dan PPKom berani bersikap tegas. Kalau ada kontraktor yang tidak professional, langsung dikeluarkan black list dan dilaporkan ke ULP. Sehingga tahun berikutnya kontraktor bermasalah tersebut tidak bisa ikut tender lagi. Tetapi selama ini, keberanian seperti itu masih dirasa kurang. “Kalau ada masalah dalam pelaksanaan proyek, sudah biasa ULP dijadikan kambing hitam. Tapi cobalah PPK dan PPKom lebih berani dan lebih tegas,” katanya. Rosi

Laporan Utama

SURAT KABAR BERITA KITA

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

PROYEK DIKNAS BELUM RAMPUNG

Proyek pembangunan di SDN Pedurungn Lor 01

Proyek Sarpras Diknas Belum Rampung Semarang, BERITA KITA amis, (04/01/18) pagi, puluhan murid SDN Penggaron Lor 01 berseragam olah raga berbaris di halaman sekolah yang beralamat di Jalan KH Tohir, kecamatan Pedurungan didampingi seorang Ibu Guru. Tak jauh dari sana tampak onggokan material pasir di depan bangunan yang belum rampung pengerjaannya. Sekilas terlihat kerangka atap terbuat dari baja ringan yang belum ditutupi dengan genteng. Kondisi ini mengundang tanya warga, mengingat tahun anggaran 2017 sudah berakhir. Ketika hendak dikonfirmasi ke Kepala Sekolah, Abdul, penjaga Sekolah mengatakan kalau Kepala Sekolah sedang tidak di tempat. “Ibu Sulastri sedang rapat di UPTD Pendidikan,” terang Abdul. Pemandangan yang hampir sama juga terlihat di SDN Muktiharjo Kidul 02 yang beralamat di Jalan Bokor Kencono No 17 A, Tlogosari Kulon, kecamatan Pedurungan. Tanah urugan terlihat menggunung di depan ruang guru yang sedang dibangun. Lantai teras ruang guru tersebut masih semen kasar atau rabatan yang terlihat agak basah. Disana terbentang benang nylon sekitar 5 cm dari lantai, seperti layaknya ukuran pemasangan keramik. Di dalam ruangan juga sama. Masih lantai rabatan. Di dekat pintu masuk, terdapat beberapa zak semen. Ketika hendak dikonfirmasi ke Kepala Sekolah, Kamis, (04/01/18) pagi, seorang Ibu Guru mengatakan Kepala Sekolah sedang rapat di UPTD Pendidikan Pedurungan. Terkait pekerjaan proyek di sekolahnya, secara spontan Ibu Guru tersebut mengakui kalau pekerjaan belum rampung. “Hari ini semua tukang libur. Katanya ada seorang pekerja punya acara keluarga di kampung. Umumnya tukang berasal dari satu kampung dan masih punya hubungan keluarga, sehingga semuanya libur,” terang Ibu Guru tersebut.

TANYA KEPALA SEKOLAH Kepala UPTD Pendidikan Pedurungan, Sulardi, M.Pd yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/1/18) mengonfirmasi kondisi pembangunan sarana

dan prasarana (Sarpras) pendidikan di lingkungan kerjanya, menjelaskan bahwa pembangunan di SDN Penggaron Lor 01 merupakan block grant dari Kementerian Pendidikan yang diberikan sebagai hibah untuk pembangunan fisik sekolah yang dianggap perlu bantuan. Prosesnya dari Dirjen Dikdas langsung berhubungan dengan Kepala Sekolah bersangkutan. Yang mendampingi ya Diknas Kota dalam hal ini Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas). Penandatanganan Memorandum of Understanding/MoU atau perjanjian kedua belah pihak, sepenuhnya menjadi otoritas Kepala Sekolah penerima bantuan. Termasuk dananya ditransfer langsung

Drs. Al. Wisnu Bekti Tomo, MM Kepala SMPN 29 Semarang

ke rekening kepala sekolah. Hal itu sudah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan bantuan block grant. “Silahkan konfirmasi ke Kepala Sekolahnya,” kata Sulardi. Demikian juga pembangunan SDN Muktiharjo Kidul 02, kata Sulardi, menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Otoritas pengguna anggaran juga sama, yaitu Kepala Sekolah melalui swakelola. Uang masuk ke rekening

kepala sekolah, yang menerima gambar juga kepala sekolah. “Jangan tanya saya. Tanya kepala sekolah atau Kabid Dikdas. Tapi kalau proyek lelang, bolehlah tanya saya,” katanya. BOLEH SAMPAI 2018 Kepala SDN Penggaron Lor 01, Sulastri saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (5/1/18) mengakui pembangunan sekolah tersebut merupakan bantuan Kementerian Pendidikan. Menanggapi pekerjaan yang belum rampung, Sulastri mengatakan anggaran memang diterima bulan Desember. Sehingga dijinkan pengerjaannya berlanjut hingga 2018. “Konsultannya mengatakan, pekerjaan harus rampung 50% bulan Desember 2017 dan bulan Januari 2018 harus rampung 100%,” kata Sulastri. Sedangkan Kepala SDN Muktiharjo Kidul 02, Sri Purbiyatmi, S.Pd mengatakan, pekerjaan di sekolahnya sudah rampung. “Memang adanya dana seperti itu,” katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (5/1/18). Terkait bentangan benang di teras dan keberadaan semen dekat pintu, menurut Sri Purbiyatmi tidak ada kaitan dengan pemasangan keramik. Karena dalam gambar tidak ada pemasangan keramik. “Daerah ini sering banjir. Sehingga kami fokus peninggian minimal 80 cm. Keramik bisa belakangan,” katanya. Ditanya berapa lama waktu pengerjaan proyek senilai Rp 250 juta tersebut, Sri Purbiyatmi mengatakan, pokoknya tepat waktu. Sebelum akhir tahun sudah selesai. Karena pekerjaan lantai memang tidak ada dalam gambar. Terkait gundukan tanah, kata dia hanya optimalisasi untuk mengurug yang jeglong. Jadi bukan berarti pekerjaan belum selesai. Pekerjaan di sekolah ini adalah rehab sedang 4 ruang kelas dan 1 ruang guru. PROYEK TENDER Salah satu proyek Diknas yang juga menjadi sorotan adalah SDN Sambiroto 02 yang beralamat di Jalan Nilam I/12,

Laporan Utama

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

Proyek pembangunan di SMPN 29 Semarang

SURAT KABAR BERITA KITA

Proyek pembangunan di SDN Muktiharjo Kidul 02

kelurahan Sambiroto, kecamatan Tembalang. Ketika BERITA KITA ke lokasi, Sabtu (6/1/18), beberapa pekerja tampak membersihkan lantai, meratakan urugan tanah, dan memelester dinding pinggiran lantai 1 (dasar). Sementara di lantai 2 yang merupakan fokus utama pekerjaan, ruangan sudah tampak dipasangi keramik dan

plafon, tapi tidak dicat. Kepala Sekolah SDN Sambiroto 02, Kuntarti Endah Sarini, S.Pd enggan berkomentar banyak terkait proyek tersebut. “Silahkan tanya Pak Dwi saja ya Pak! Saya tidak punya kewenangan memberi penjelasan,” katanya. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang Drs Dwiyanto yang dihubungi lewat telepon genggamnya mengatakan bahwa pekerjaan proyek di SDN Sambiroto 02 sudah selesai. “Kondisinya ya seperti itu. Memang tidak ada pengecatan,” katanya. Proyek SDN Sambiroto 02 merupakan proyek lelang senilai Rp 630.571.000,00 yang merupakan APBD 2017. Semestinya seluruh pembiayaan proyek sudah ditutup pada akhir tahun. Sri Purbiyatmi, S.Pd Kepala SDN Muktiharjo Kidul 02 Ketika

Kabid Dikdas, Drs. Hidayatuloh SUDAH SELESAI SEMUA

ebagaimana disebutkan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Sulardi, M.Pd, dana blok grant dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan SD, yang tau adalah kepala sekolah dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Berikut wawancara singkat BERITA KITA dengan Drs. Hidayatuloh, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Semarang, lewat telepon Jumat (5/1/18). Selamat siang Pak Hidayatolah. Perkenalkan, saya Robinson dari BERITA KITA. Mohon konfirmasinya terkait proyek pembangunan SDN Pedurungan Lor 01 dan SDN Muktiharjo Kidul 02 yang hingga kini belum rampung. Sudah. Sudah selesai semua.

Kapan Pak Hidayat terakhir ke lokasi? Hari ini kan rapat koordinasi di Dinas dan pengumpulan laporan. Semua sudah selesai. Saya baru saja dari SDN Pedurungan Lor 01, bangunan itu belum diatap. SDN Muktiharjo Kidul 02 belum dikeramik. Apakah kondisi seperti itu sudah dianggap selesai? Ya nggak. Nggak seperti itu. Tapi itu kan proyek swakelola. Coba tanya kepala sekolahnya saja. Yang tau kan kepala sekolah. Tadi Pak Hidayat mengatakan proyek sudah selesai. Informasi ini berdasar laporan atau melihat kondisi lapangan? Menurut laporan, ya sudah selesai. Tapi coba nanti kita cek lagi ke lapangan. Rosi

Proyek pembangunan di SDN Muktiharjo Kidul 02

ditanya terkait masih ada pekerja disana, itu menggunakan dana dari mana, Dwi mengatakan pekerja itu hanya tanggungjawab moral kontraktornya. Bukan lagi sebagai pekerjaan utama. Namun ada penjelasan berbeda dari Dwiyanto. Saat wawancara Rabu (06/12/ 17), Dwiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) proyek SDN Sambiroto 02 mengatakan batas waktu pelaksanaan proyek adalah tanggal (20/11/17). Sehingga mulai tanggal (21/11/17) kontraktornya sudah kena denda. Hanya saja masih diberi kebijakan dari Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan pekerjaan paling lambat (10/12/17). Tapi pada penjelasan Sabtu (6/1/18), Dwiyanto mengatakan, ada salah penghitungan hari kerja. Yang betul adalah batas akhir pekerjaan sampai (5/ 12/17), bukan tanggal (20/11/17) sebagaimana dia jelaskan sebelumnya. Ketika ditanya apakah kontraktor yang mengerjakan SDN Sambiroto 02 yaitu Gema Perkasa dianggap melakukan

pelanggaran berat sehingga diberi sanksi black list, Dwiyanto mengatakan masih dalam batas kewajaran sehingga pihaknya tidak mengeluarkan black list terhadap rekanan tersebut. PROYEK SMPN 29 DIKEBUT Proyek pembangunan SMPN 29 Semarang yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk yang tidak selesai hingga batas waktu yang ditetapkan. Kepala Sekolah Drs Bekti Wisnu Tomo, MM mengatakan, harusnya pekerjaan rampung (26/12/17). “Tadinya kami berharap awal semester genap tahun 2018 ruangan bisa kami gunakan. Tapi karena hujan turun hampir tiap hari, pekerjaan agak tersendat. Makanya saya minta dikebut pemasangan atap. Sekarang atap sudah terpasang. Kami berharap pekerjaan dikebut biar segera rampung. Hari ini saja, tukang yang kerja ada 22 orang,” katanya ketika ditemui BERITA KITA di ruang kerjanya, Kamis (4/1/18). Rosi

Proyek pembangunan di SDN Sambiroto 02

SURAT KABAR BERITA KITA

Warta Kita

Tanpa Pesta Kembang Api Semarang, BERITA KITA elewati malam pergantian tahun, warga Kecamatan Genuk tidak mengadakan acara panggung hiburan seperti dangdutan atau pesta kembang api. Demikian dikatakan Camat Genuk Ali Muntar, S.Sos, M.M ketika ditemui BERITA KITA di ruang kerjanya. “Saya dilantik sebagai Camat Genuk bulan Oktober 2017 kemarin. Belum genap tiga bulan menjabat. Kita tahu, masyarakat Genuk termasuk sumbu pendek. Sehingga saya butuh waktu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik pesta kembang api atau panggung hiburan

Camat Genuk, Ali Muntar, S.Sos, MM

ditiadakan,” jelasnya. Menanggapi kebiasaan masyarakat sekitar menjadikan jembatan Alastua tempat berkumpul merayakan malam tahun baru, dia tidak menampik. Makanya sejak jauh hari pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Kapolsek serta Danramil untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan. “Sejak jauh hari kami telah menghimbau masyarakat tetap menjaga ketenteraman, ketertiban, terutama keselamatan pribadi dan keluarga. Namanya keramaian, sangat mungkin terjadi senggolan. Jangan mudah terpancing emosi. Apalagi jembatan Alastua termasuk tinggi, jangan duduk atau berdiri terlalu menepi. Dan Alhamdulillah, kondisi masyarakat Genuk pada malam tahun baru hingga saat ini aman terkendali,” katanya Sabtu, (6/1/18). Menanggapi keberadaan taman Bangetayu senilai Rp 2,6 milyar yang mendapat banyak sorotan miring dari masyarakat, alumni Universitas Diponegoro ini enggan mengomentari. “Tidak pada

tempatnya saya memberi pendapat terkait pekerjaan OPD lain,” katanya singkat. Sebagaimana diketahui, lokasi Taman Bangetayu sangat dekat dengan jembatan Alastua sehingga potensial untuk sebagai tempat berkumpul warga merayakan hari-hari besar atau moment penting lainnya. Salah satu yang menjadi sorotan warga, saluran pembuangan air di taman tersebut lebih tinggi dari permukaan lapangan. Sehingga musim penghujan, lapangan itu menjadi tempat genangan air. ATASI BANJIR Menanggapi banjir yang sering menyambangi Genuk, Camat mengatakan, akan berupaya berkoordinasi dengan instansi lain. Seorang Camat tidak mungkin mampu mengatasi banjir di daerahnya seorang diri. Butuh koordinasi dengan instansi lain, baik OPD tingkat kota, provinsi maupun pemerintah pusat untuk menyediakan pompa dan pembuatan tanggul. Lulusan STPDN 1993 ini berjanji akan berusaha mengatasi banjir di Genuk. “Saya lahir di Genuk dan tinggal di Genuk. Sehingga saya ingin melakukan yang terbaik untuk wilayah ini,” katanya. Genuk memang selalu menjadi langganan banjir. Seperti kejadian penghujung tahun 2017, tepatnya 01 Desember 2017, Genuk dikepung banjir akibat guyuran hujan deras. Banyak pemukiman warga tergenang. Jalan Kaligawe yang merupakan jalur utama Pantura Pulau Jawa tak luput dari rendaman banjir sehingga menghambat arus lalu lintas. Masyarakat Kota Semarang yang akan bepergian melalui terminal Terboyo pun dibuat repot, karena banyak angkutan tidak masuk terminal. Kendaraan pribadi, terutama sepeda motor yang nekat menerobos banjir juga banyak terjebak dan mogok. rosi

OPD Diminta Aktif Cegah Korupsi G Kajen, BEITA KITA una menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kritis, dan didorong kesadaran untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai sebuah keharusan, Pemkab Pekalongan melakukan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas sekaligus Penyerahan Buku APBD 2018 kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pekalongan. Acara itu digelar Rabu 3 Januari 2018 di Aula Lantai 1 Setda. Adapun isi Pakta Integritas adalah

janji untuk berperan aktif dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, melaksanakan tugas dengan batasan batasan kewenangannya, jujur transparan dan obyektif serta memberikan contoh yang baik kepada sesama aparatur negara. Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, MSi saat membuka acara menyampaikan pentingnya kegiatan tersebut, karena APBD 2018 merupakan implementasi dari visi misi Bupati dan wakil Bupati Pekalongan pada tahun kedua masa jabatan 2016-2021. Bupati beharap, dengan penandatanganan pakta

integritas bisa membawa Kabupaten Pekalongan menuju tatanan pemerintahan yang bersih sesuai tuntutan masyarakat. Terkait APBD 2018, Asip menyampaikan beberapa kriteria yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan administrasi keuangan daerah. Antara lain harus sesuai Standar Akuntasi Keuangan yang berbasis Akruel. Menurutnya, hal lain yang tak kalah penting adalah kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan sistem pemerintahan. “Bagaimana kita mengelola

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

Perda Miras Dikaji Ulang Banjarneara, BERTA KITA upati Banjarnegara Budhi Sarwono atau Wing Chin akan mengkaji ulang Perda Minuman keras di Kabupaten Banjarnegara. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera bagi penjual miras di Banjarnegara. Sebenarnya, kata Wig Chin, sudah ada Perda Miras yang melarang minuman beralkohol. Namun sanksi terhadap penjual dianggap masih ringan, sehingga harus di kaji ulang. Menurut Wing Chin saat pemusnahan miras di halaman Makapolres Banjarnegara, pembuatan Perda miras baru dilakukan karena hingga saat ini masih banyak ditemukannya miras baik dalam kemasan botol atau oplosan. “Kami akan mengajak DPRD untuk membuat Perda miras baru. Salah satu isinya memberikan sanksi yang lebih berat kepada penjual miras,” tuturnya. Selama ini dalam perda tersebut sanksi kepada penjual masih tindak pidana ringan (Tipiring). Dalam Perda Nomor 8 tahun 2008 atas perubahan Perda Nomor 8 tahun 2002 sanksi berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda Rp 50 juta. “Saya berharap dengan adanya Perda miras yang baru nantinya Banjarnegara benar-benar sejahtera dan 0 persen alkohol,” lanjut Bupati. Kapolres Banjarnegara AKBP Nona Pricillia Ohei mengatakan, razia yang dilakukan selama Desember 2017 menyita 1.010 liter miras oplosan dan 1.379 botol miras dengan berbagai merk, seperti Vodka, Mansion, anggur merah dan putih. Razia dilakukan jelang Natal dan tahun baru, salah satunya menyasar miras. Nona tidak memungkiri jika keberadaan miras terus bermunculan meski razia terus dilakukan. (tws)

keuangan daerah dengan penuh tanggung jawab dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Mari kita laksanakan keuangan daerah ini dengan mentaati peraturan yang ada, apabila ada kekurangan dan kelebihan mari kita sikapi dengan baik,” katanya. Bupati Asip menandaskan, titik berat pembangunan jangka panjang 2018 adalah terlaksananya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana strategis dan unggulan yang didukung dengan teknologi informasi. Pihaknya memahami, bahwa TI Kabupaten Pekalongan agak tertinggal dari daerah lain, oleh karena itu ia mengajak jajarannya untuk mengejar ketertinggalan tersebut. “Saat ini ada beberapa prioritas pembangunan daerah, di antaranya dalam bentuk implementasi penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran melalui upaya pemerataan pendapatan. Selain itu juga peningkatan kualitas pendidikan baik murid maupun gurunya. Lakukan cek administrasi, tahun 2018 harus ada perubahan diawali dengan paradigma baru,” tegasnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Totok Mulyanto, SE dalam laporannya menyampaikan bahwa penandatanganan pakta intergritas berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No.17 Th 2017 tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 dan Permen PAN dan RB No. 49 Th 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Intergritas di lingkungan Kementrian dan Lembaga Daerah serta Peraturan Bupati Pekalongan No 94 Th 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2018. (BK)

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

Warta Kita

SURAT KABAR BERITA KITA

Dewan Setujui Raperda APBD Blora Tahun 2018 Blora, BERITA KITA ancangan Perda APBD Kabupaten Blora Tahun 2018 disetujui antara Bupati Djoko Nugroho dan Pimpinan DPRD di ruang pertemuan Sekwan, belum lama ini. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blora Ir. H. Bambang Susilo didampingi unsur pimpinan dewan diawali dengan jawaban Bupati Djoko Nugroho atas pemandangan umum Fraksifraksi. Pada rapat tersebut Bupati Blora Djoko Nugroho satu per satu menyampaikan jawaban pemandangan umum Fraksi-fraksi. Diantaranya terkait PDAM yang dinilai sering membongkar jalan untuk kepentingan tertentu.

“Jalan kita sering di orak-arik PDAM, PLN dan Telkomsel. Saya tanya ada kegiatan apa, jawabnya tidak ada kegiatan apa-apa. Ini jalan di Kabupaten Blora, kita punya hak untuk menegur,” kata Bupati Djoko Nugroho. Terkait penertiban kios dan penampakan jalan, dijawab Bupati segera dilakukan penertiban kios pada sejumlah wilayah, sehingga jalan bisa tampak. Seperti di Kecamatan Randublatung, akan dipindah ke eks pasar kobong. Kemudian, untuk jalan dari Kradenan menuju Pilang akan dicor semua. Oleh karena itu tidak ada alasan cuaca. Menjawab perihal kesehatan, menurut Bupati Djoko Nugroho, tidak

hanya seperti dilakukan fogging saja. Melainkan lebih penting dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada warga masyarakat langsung. Khususnya terkait wabah dan penyakit agar bisa diantisipasi. Bupati juga menyampaikan jika di Kabupaten Blora ada sekolah alam, pihaknya siap memberikan ijin. Karena sekolah luar biasa itu berperan menyelamatkan lingkungan dan pasti akan didijinkan. Bupati juga menyinggung GTT K-2 yang sedianya akan diangkat dan ditempatkan ke daerah pinggiran. Persoalan penggunaan dana desa dan pupuk, kata Bupati, sudah terbentuk tim yang bertugas mengawasi. Untuk

Seni Kentrung Masih Bergaung Blora, BERITA KITA enampilan khas seniman kentrung Muhammad Yanuri Sutrisno (54) masih menghibur warga pada pertunjukan seni tradisi Blora di panggung terbuka Alun-Alun-Blora, Minggu (17/12/2017) malam. Seniman asal Desa Sendangggayam, Kecamatan Banjarejo itu sengaja dihadirkan panitia untuk tampil bersama sejumlah kesenian tradisional lainnya. Pertunjukan langka itu menjadi perhatian warga. Mata dan pandangan tak bergeming manakala Yanuri menyampaikan pantun (wangsalan dan parikan) kocak yang diracik dalam olah seni vokal diiringi sejumlah rebana

(trebang). “Ini berkah akhir tahun 2017 bagi saya, semoga kesenian kentrung Blora masih diminati dan tetap lestari,” ujar Yanuri usai pentas. Di atas panggung, Yanuri mengalungkan mike lantas menyampaikan kisah lahirnya Nabi Ibrahim sambil sesekali diselingi pujipujian Islam dan sejumlah pantun pembangunan. Seperti diketahui keberadaan kentrung makin kalah dengan seni pertunjukan moderen. Seniman kentrung yang masih bertahan di Blora Muhammad Yanuri Sutrisno. Yanuri mengakui namanya cukup

dikenal di kalangan pengamat, pemerhati dan pelaku serta sejumlah praktisi seni tradisional. Tidak hanya itu, beberapa media pun memberitakan seni kentrung Blora. Hanya saja nasib berkeseniannya tidak mujur. Dirinya tak lebih sebagai pengamen yang ingin bertahan dari pola tradisional berkesenian. Kesenian Kentrung Blora sudah dikenal sejak lama. Seni yang didominasi sejumlah alat musik membranophone (rebana/trebang) tersebut nasibnya lebih parah dari wayang kayu Blora. Padahal seni tersebut memuat dan menyampaikan cerita yang tak terlepas dari siar dan dakwah tentang kisah ketauladanan dan

Suara Lesung Tandai Pergantian Tahun Sragen, BERITA KITA erayaan pergantian Tahun Baru 2018 di Kabupaten Sragen berlagsung sederhana, berbeda dengan tahun sebelumnya dan mungkin berbeda dengan daerah kabupaten/kota lainnya, yang biasanya ditandai dengan menyalakan kembang api. Di Kabupaten Sragen pergantian tahun baru ditandai dengan pemukulan lesung bersama-sama di Alun-alun Sasono Langen Putro oleh Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Wakil Bupati Dedy Endriyatno, Sekda serta Forkompimda disaksikan ribuan warga. Pergantian tahun baru 2018 di

Sragen diawali dengan pengajian akbar di Rumdin Bupati yang dihadiri ribuan warga, dengan menghadirkan Ustadz KH. Fauzi Arkan dari Salatiga. Hiburan musik dangdut dan ketoprak di Alun-alun. Dalam sambutannya Bupati Kusdinar mengatakan, Pemkab Sragen mengambil keputusan yang berbeda ditahun yang baru dengan memberikan makna yang lain. Pergantian tahun, kata Kusdinar adalah waktu untu melakukan instropeksi diri bersama sekaligus berdoa untuk menatap kedepan Kabupaten Sragen yang lebih baik. “Lazimnya ada kembang api yang dipancarkan pada pukul 24.00, tapi kali

ini Sragen mengambil hal yang berbeda, kita akan memukul lesung Barengbareng,” kata Bupati Kusdinar. Pemukulan lesung, tambah bupati, disamping tidak lupa akan akar budaya, kita bersama-sama melestarikan budaya tradional yang ada. (BK)

pupuk, pihaknya minta DPRD ikut mengawasi agar petani tidak dirugikan. Usai menyampaikan jawaban, rapat dilanjutkan dengan laporan badan anggaran DPRD yang disampaiakan oleh juru bicaranya Mustofa, SPd. Kemudian, pimpinan rapat meminta persetujuan fraksi-fraksi atas jawaban yang disampaikan Bupati Blora sehingga Ranperda APBD Blora Tahun 2018 dapat disetujui secara aklamasi. Selanjutnya, dibacakan berita acara persetujuan bersama Ranperda APBD Blora 2018 oleh Sekwan. Kemudian ditanda tangani oleh Bupati dan pimpinan dewan disaksikan peserta yuang hadir. (Bambang DP) riwayat kenabian serta sejarah lainnya. Keberadaan kentrung makin kalah dengan seni pertunjukan moderen. “Mbok saya ini dibantu promosi agar laku dan ada yang nanggap kentrung. Biar tetap lestari dan dikenal generasi sekarang. Selain itu untuk penghasilan,” ujar Muhammad Yanuri Sutrisno. Suami Wasi itu mengungkapkan seperangkat peralatan dan ilmu seni vokal bertutur yang digelutinya merupakan warisan dari almarhum Bapaknya yang bernama Sutrisno. Kemudian merasa terpanggil dan memiliki bakat ngentrung, maka sejak tahun 2003 dirinya mempromosikan sebagai seniman kentrung Blora. “Sejatinya cerita yang dimainkan adalah kisah dan sejarah para Nabi seperti Nabi Muhammad atau kisah Nabi Ibrahim, kemudian diselingi dengan cengkok parikan agar lebih menarik,” ujarnya. Biasanya disuguhkan pada acara pupakan puser bayi, khitanan, tingkeban, mantenan atau acara tertentu. “Tergantung siapa yang menanggap dan acara apa saja, tapi ini sedang sepi tanggapan, sepertinya sudah dilupakan. Saya tidak pasang tarif mahal,” kata Yanuri. Seni kentrung, menurut pandangan Yanuri, mengandung filosofi yang dalam, yakni manusia itu harus berpegang pada pedoman hidup yang tidak boleh ditinggalkan. Dia menafsirkan, yang dimaksud adalah Rukun Islam dan Rukun Iman. Kepala bidang Kebudayaan Dinporabudpar Setyo Pujiono mengungkapkan pelestarian seni tradisional seperti kentrung dan wayang kayu perlu disejajarkan dengan pelestarian seni lainnya. “Untuk kentrung bagaimana bisa menarik, apakah musiknya dikolaborasi atau ditambah sehingga ada garapan bagus tanpa meninggalkan keasliannya. Saya kira itu perlu agar generasi muda tertarik, apalagi senimannya tinggal Pak Yanuri,” ujarnya. (Bambang DP)

Warta Kita

10 SURAT KABAR BERITA KITA

Muh Rois, Kades Medini

Ainur Rofi’i, SH, Kades Grogol

Sutrisno, Kades Mijen

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

Sudirman, Kades Ngelo Wetan

Karsumo, Kades Kedungwaru Lor

Dana Desa Percepat Pembangunan Infrastruktur Demak, BERITA KITA emanfaatan anggaran dana desa di sejumlah desa di Kabupaten Demak, rata-rata prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal itu seperti yang dilakukan di Desa Medini, Kecamatan Gajah, Demak, prioritas kegiatan dana desa tahap dua untuk membiayai kegiatan pembangunan betonisasi, yang berlokasi di RT.04 RW.01 dan di RT.03 RW.02. “Kegiatan yang dibiayai dana desa tahap dua juga untuk pemberdayaan masyarakat. Tahun ini untuk pelatihan menjahit, khususnya pembuatan tas. Pelatihan diikuti 25 peserta yang di khususkan bagi ibu-ibu,” ungkap Rois, Kepala Desa Medini, seraya berharap, dengan pelatihan ketrampilan pembuatan tas terebut, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Hal sama diungkapkan Karsumo Kepala Desa Kedungwaru Lor, Kecamatan Karanganyar melalui Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Suboko. Menurut Suboko, pelaksanaan pembangunan yang didanai dana desa di desanya saat ini dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur desa. Khusus untuk dana desa tahap dua diprioritaskan untuk betonisasi di sektor pertanian. Yakni pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi pertanian. Suboko berharap, dengan terlaksananya

pembangunan desa, tingkat kesejahteraan warga lebih meningkat. Di Desa Mijen, Kecamata Kebonagung, pembangunan yang didanai dana desa tahap dua, diprioritaskan untuk sektor pertanian dengan membangun M. Muslih, Kades Poncoharjo jalan usaha tani. Menurut Kepala Desa Mijen Kecamatan Kebonagung, Sutrisno, hal itu dikarenakan sebagian besar warga Mijen mata pencahariannya sebagai petani. “Kami berharap, dengan adanya jalan usaha tani yang sudah baik, kesejahteraan masyarakat petani di desa kami akan lebih meningkat, karena petani akan semakin mudah mengangkut hasil panen. Selain itu juga digunalan untuk pengurukan lapangan desa. Hal ini diharapkan agar anak-anak muda di desa kami dapat melakukan kegiatan yang positif,” ungkap Sutrisno. Pelatihan Sablon

Joko Mulyono, Perangkat Desa Sarirejo

Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas program kegiatan dana desa. Seperti yang disampaikan Kepala Desa Ngelo Wetan, Kecamatan Mijen, Sudirman, dana desa tahap dua di desanya digunakan sepenuhnya untuk infrastruktur desa. “Di antaranya untuk membangun gorong-gorong di Dukuh Ngrandu, gorong-gorong irigasi di Dukuh Ngelo Wetan, dan pembangunan irigasi di Dukuh Bakalan,” terang Sudirman. Sedangkan di Desa Sarirejo, Kecamatan Guntur, keberadaan dana desa dimanfaatkan kegiatan fisik infrastruktur dan non fisik. Sebagaimana dikatakan salah seorang perangkat desa setempat,

Joko Mulyono, dana desa di Desa Sarirejo digunakan untuk pembangunan betonisasi di wilayah RW.03. Dana desa di Desa Sarirejo juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Yakni, untuk kegiatan pelatihan cetak sablon, degan harapan ekonomi masyarakat setempat dan meningkat. Di Desa Grogol, Kecamatan Karangtengah, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa, dilaporkan berjalan lancar. Hal itu sebagaimana dikatakan Kepala Desa Grogol, Ainur Rofi’i, SH, bahwa dana desa tahun ini digunakan untuk pembangunan fisik. Yakni, pembangunan talut dan betonisasi jalan. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, dana desa digunakan untuk kegiatan karang taruna dan prlindungan masyarakat (Linmas). Kepala Desa Poncoharjo, Kecamatan Bonang, Muhammad Muslih mengatakan, pembangunan yang didanai oleh dana dea di wilayahnya diprioritaskan untuk pembangunan jembatan di dua lokasi. Pembangunan dua jembata tersebut untuk memperlancar transportasi di di wilayahnya. Selain itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk membangun goronggorong dan drainase. Di bidang pemberdayaan masyarakat atau kegiatan non fisik, dana desa dimanfatkan untuk kegiatan pelatihan pembuatan bross, yang diikuti ibu-ibu PKK. (udin)

Dana Desa di Temuroso dan Kuripan Diawasi Maksimal dan untuk Sabuk Demak, BERITA KITA alah satu tujuan dikucurkannya dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitus hidup serta penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. “Kegiatan tersebut meliputi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan insfrastruktur. Termasuk ketahanan pangan dan pemukiman, sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, pendidikan sosial dan kebudayaan atau kegiatan pelestarian lingkungan hidup,” ungkap Muhlisin M.PdI Kepala Desa Temuroso, Kecamatan Guntur, Demak. Dalam melaksakan program yang didanai dana desa, menurut Muhlisin, prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa diputuskan melalui musyawarah desa. Artinya, hasil musyawarah desa harus menjadi acuan kegiatan. Oleh karena itu, tegas Muhlisin, kegiatan yang didanai dana desa di Desa Temuroso dilaksanakan sesuai prioritas program

yang telah disetujui dalam rembug desa. Berdasar hal itu, maka kegiatan di lapangan selalu memberdayakan masyarakat dan berupaya mengembangkan kemandirian, kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa. Untuk program jangka pendek, kata Muhlisin, akan segera dibangun gedung serba guna yang bisa berfungsi untuk olahraga serta menghidupkan kembali

pasar desa yang berada di depan balai desa. “Saya sebagai penanggungjawab kegiatan akan terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan melekat pada setiap kegiatan,” tandas Muhlisin seraya berharap tim pengelola kegiatan (TPK) setiap melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan tidak menyimpang dari ketentuan. Sabuk Desa

Tim pengelola kegiatan (TPK) Desa Kuripan Karangawen

Sedangkan pelaksanaan kegiatan yang didanai dana desa di Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, dialokasikan untuk pembangunan talud sabuk desa di Karanggawang, betonisasi jalan Sengor, Semengko, Kuripan, talud makam dan bank sampah. Bahkan kedepannya telah direncanakan akan dibuat lumbung desa. “Berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan hasil musyawarah desa

Kades Temuroso, Muhlisin M.PdI

(Musdes) saat desa dipimpin kepala desa Hendro yang sekarang sudah memasuki masa purna, dan alhamdulillah semua berjalan lancar,” tegas Triyono S.Pd selaku Ketua tim pengelola kegiatan (TPK) didampingi anggota TPK lainnya, Mat Sair, Sugeng, Jumadi dan Suryadi. Meski Kades Hendro sudah purna, menurut pengurus TPK, masyarakat sangat berterimaksih pada Kades Hendro yang saat menjadi orang nomer satu di Kuripan telah menjalankan tugas dengan amanah. Sehingga Desa Kuripan menjadi desa yang maju, gemah ripah loh jinawi yang ditandai dengan pembangunan desa berjalan dengan pesat. (ag)

Warta Kita

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

SURAT KABAR BERITA KITA

Jajaran Pimpinan BKKBN Jateng Disegarkan

Wagino, SH, M.Si Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, BERITA KITA una mempersiapkan pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Perwakilan BKKBN Prov. Jateng Selasa pekan lalu melakukan rotasi Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV). Pelantikan delapan pejabat administrator dan empat pejabat pengawas berlangsung di Ruang Vasektomi. Pada kesempatan itu Wagino mengatakan, tahun 2017 menjadi ajang

pembuktian BKKBN dalam mengemban amanat sebagai pengelola program KKBPK. Saat ini, kata agino, jajaran BKKBn masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam menghadapi pelaksanaan SDKI tahun 2017 yang tinggal satu tahun lagi. “Hasil SDKI tahun 2017 nanti akan menentukan apakah BKKBN sebagai pengemban amanat Undang-undang No. 52 tahun 2009 mampu merealisasikan visinya, yaitu menjadi lembaga yang handal dan terpercaya atau tidak,” tandas Wagino seraya meminta jajarannya menitikberatkan perhatian pada Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia. Pasalnya, survey lima tahunan tersebut akan menunjukkan capaiancapaian kinerja BKKBN khususnya dalam hal menurunkan angka kelahiran yang sejak 2003 hingga 2012 justru mengalami kenaikan dari 2,1 menjadi 2,5 di Jawa Tengah. Di sisi lain, angka kesertaan KB (CPR) yang menjadi penyokong penurunan angka kelahiran tiap tahun hanya naik 0,1%. Disinyalir tingginya Discontinues Rate atau putus pakai kontrasepsi menjadi penyebab. Oleh karena itu Wagino mendorong jajarannya yang baru dilantik agar segera memahami tugas baru, membina kerja sama baik internal maupun eksternal, memperluas jejaring kerja sama dengan

mitra terkait serta mengimplementasikan corporate culture BKKBN Jateng yakni ‘kompak, semangat, maju’. Adapun para pejabat baru yang dilantik adalah, Ir. Nanik Budi Hastuti, MP menjadi Kabid KBKR, Agoes Poedjianto, SH, M.Kes Kabid ADPIN, Drs. Nurrudin Pribadi, M.Si Kabid Pengendalian Penduduk, Rustamadi, SH, MM Kabid Latbang, Edi Sukotjo, SH Kabid KSPK, Drs. Moh Solikul Hadi, MA Kepala Diklat KKB

Pati, G. Sarmini, SE, Kepala Diklat KKB Ambarawa, Dra. Farida Sumarlin Kepala Diklat KKB Banyumas. Sedangkan Dra. Harlin Is Ambarwati dilantik menjadi Kasubag Keuangan dan BMN, Kosasih Gunawan, SE Kasubbid Penetapan Parameter Kependudukan, Endang Sulastri, SH Kasubid Analisis Dampak Kependudukan, M. Haris Gunrto, SH Kasi Program dan Kerjasama BD KKB Banyumas. (har)

Gandeng Empat Perguruan Tinggi

serta diintegrasikan dengan PIK Mahasiswa,” kata Nurrudin seraya menambahkan, selain ke perguruan tinggi, BKKBN Prov. Jateng juga menyasar tingkat sekolah melalui OPD kabupaten/kota dan melalui jalur Diklat di sejumlah titik bidang pelatihan pengembangan. Di antaranya, di Kabupaten Pati, Kabupaten Ambarawa, dan Kabupaten Banyumas. Untuk yang di lembaga diklat, biasanya digabungkan dengan materi pendidikan kependudukan yang merupakan bagian dari program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Tidak hanya formal, tetapi ada juga jalur informal melalui kelompok kegiatan. Seperti koalisi kependudukan, penggerak PKK, Forum Antar Umat Beragama Peduli Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pakar demografi. (har)

Semarang, BERITA KITA ada Kependudkan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Prov. Jateng, menggandeng empat perguruan tinggi untuk menyosialisasikan pendidikan kependudukan yang merupakan bagian untuk menerapkan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Prov. Jateng, Drs. Nurrudin Pribadi, M.Si menyebutkan, empat perguruan tinggi itu adalah UIN Walisongo Semarang, UNS Surakarta, Universitas PGRI Semarang, dan Universitas Widya Dharma Klaten. “Materi pendidikan kependudukan kami sampaikan melalui kuliah umum

Atasi Kenakalan Remaja Desa Kebonagung Buat Perdes berdampaknya sangat meresahkan warga. Demak, BERITA KITA Upaya lain yang akan dilakukan una menanggulangi kenakalan Tulkhah selaku kepala desa adalah remaja dan membentengi remaja menghidupkan kembali keberadaan agar tidak terjerumus ke hal-hal karang taruna di desanya degan yang negatif, Pemerintah Desa menciptkakan berbagai kegitan positip. Di Kebonangung, Kecamatan Kebonagung, antaranya para remaja akan dilatih Demak, mengantisipasinya dengan pencak silat, qiro’ah, membuat Peratuan Desa sepak bola, bola voli, (Perdes). Tulkhah dan kegiatan positif Maknun, Kepala Desa lainnya. Tulkhah paham, Kebonagung untuk mewujudkan mengatakan, hal yang kegiatan tersebut tidak melatarbelakangi mudah. lahirnya Perdes, karena “Oleh karena itu, pihaknya merasa kami akan bekerja sama prihatin dengan dengan sejumlah elemen maraknya peredaran masyarakat guna dan peyalahgunaan mendukung kegiatan narkoba, minuman tersebut. Jika didukun keras, dan penyakit oleh semua masarakat, masyarakat lainnya. seperti karang taruna, “Bahkan warga tokoh masyarakat, tokoh kami mengaku merasa agama, maka kenakalan resah dengan adanya Kades Kebonagung, remaja makin fenomena baru, yakni Tulkhah Maknun berkurang,” tandas banyaknya anak punk Tulkhah, seraya berharap perdes yang yang berlalu lalang di jalan wilayah tengah dibuat bisa menjadikan Desa kami,” ungkap Kades Kebonagung Kebonagung menjadi tempat Tulkhah Maknun. Kondisi itu membuat berkumpulnya anak muda dari berbagai Pemdes Kebonagung, melahirkan perdes wilayah. (udin) terkait kenakalan remaja yang

Bupati Sidak Ruangan Pegawai Grobogan, BERITA KITA upati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH MM pada hari pertama masuk kerja di tahun 2018, Selasa 2 Januari 2018 melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di tiga lokasi. Pertama adalah kantor Setda, dilanjutkan ke kantor Bappeda dan BPPKAD. Dalam sidak, bupati mendatangi hampir semua ruangan. Selain melihat kondisi ruangan, bupti juga mengecek kehadiran para pegawai.

“Dari hasil sidak, semua pegawai tidak ada satupun yang bolos. Semuanya sudah masuk kerja pasca libur tahun baru. Para pegawai di lingkup Pemkab Grobogan yang kedapatan bolos pada hari kerja pertama pasca libur tahun baru, akan mendapat sangsi tegas,” tandas Bupati Sri Sumarni. Bupati berharap, pada instansi lainnya tidak ada pegawai yang bolos kerja. Menurutnya, Jauh hari sebelumnya, masalah sanksi pegawai yng bolos kerja sudah disampaikan melalui surat edaran ke semua OPD. Hasilnya, kata Sri Sumarni, pada hari pertama masuk kerja pasca libur tahun baru, hampir semua pegawai tidak ada yang bolos. (hana)

Sukirman akan Tingkatka Pelayanan da Infrastruktur Demak, BERITA KITA nfrastruktur merupakan sarana penting penggerak ekonomi masyarakat pedesaan. Hal itu dikatakan Sukirman Kepala Desa Wringinjajar, Mranggen, Demak. Program dana desa tahun 2017 di Wringinjajar, dimanfaatkan untuk pembanngunan talud di tiga titik, jembatan di empat titik dan gorong gorong satu titik. “Program dana desa sudah dilaksanakan tim pengelola kegiatan (TPK) dibantu BPD, LKMD serta tokoh masyarakat Desa Wringinjajar,” tandas Sukirman yang pernah menjabat Kepala

Kades Wringinjajar, Sukirman

Desa periode 1993- 2001. Menurut Sukirman, pembangunan infrastruktur di desanya akan terus dikebut, karena masih banyak yang belum terealisasi. Bersama masyarakat, pihaknya akan membuat Desa Wringinjajar lebih maju dan berkembang. Setiap ada masukan dan aspirasi dari masyarakat, pihaknya siap menampung dan menerima. Hal itu dimaksudkan agar pada tahun berikutnya, program pembanguan bisa dilanjutkan. Selain pembangunan bidang infrastruktur, Sukirman juga memaksimalkan bidang pelayanan

masyarakat yang cepat, akuntabel dan transparan. Beberapa waktu lalu Pemerintah Desa Wringinjajar bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat program jemput bola pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran. “Sesuai visi misi saya saat mencalonkan diri sebagai Kades akan membuat terobosan program sertifikat murah dan cepat. Alhamdulillah lewat Program PTSL dari BPN, visi misi tersebut bisa terwujud. Tahun ini Desa Wringijajar mendapat alokasi pensertifikatan tanah 2000 bidang,” tegas Sukirman. (ag)

12 SURAT KABAR BERITA KITA

Salatiga, BERITA KITA epengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kota Salatiga dilantik oleh Ketua PWI Jateng, Amir Machmud di RM Banyubening, Rabu (20/12). Pelantikan dihadiri Wakil Wali Kota Muh Haris, Wakil Ketua DPRD Fathur Rahman, Forkopinda, mitra media, dan tamu undangan. Sedangkan Wali Kota Yuliyanto dan Kapolres Salatiga AKBPYimmy Kurniawan hadir setelah pelantikan ketika Orientasi Jurnalistik dengan narasumber para pengurus PWI Jateng. Adapun susunan pengurus PWI Cabang Salatiga, yakni Ketua Surya Yuli Purwariyanto (Suara Merdeka), Wakil Ketua I Edy Susanto (Kedaulatan Rakyat), Wakil Ketua II Dhinar Sasongko (Radar Jawa Pos), Sekretaris I Riswanto (Radio Zenith), Sekretaris II Aloysius Jarot (Antara), Bendahara I Dekan Bawono Bawono (Jateng Post), dan Bendahara II Agung Nugroho (Cakra TV). Dilantik pula Seksi Organisasi dan Pendidikan Angga Rosa (Sindo), Seksi Kesejahteraan dan Kerja Sama Yulianto (SCTVIndosiar), Seksi Seni, Budaya, dan Olahraga Moch Kundori (Suara Merdeka), Seksi Advokasi dan Pembelaan Wartawan Ernawati (Wawasan), Seksi Polkam Pranoto (Radio Elsinta), Seksi Multimedia dan Media Sosial Is Hartoko (TV-Ku), Seksi Radio-Televisi Tata Rahmanta (TATV), Seksi Humas E Lurisa Tri Handayani (INews). Ketua PWI Jateng Amir Machmud mengatakan, PWI Kota Salatiga merupakan kepengurusan kabupaten/kota ke-24 di Jawa Tengah. Diharapkan, pembentukan PWI Cabang Salatiga itu menjadi wadah dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Ditargetkan, wartawan di Kota Salatiga bisa seluruhnya tersertifikasi sebagai wartawan berkompetensi. Amir berharap pula agar PWI menjalin sinergitas dengan Pemkot Salatiga, DPRD, Forpinda, dan lembaga lainnya, baik dalam bidang formal maupun informal. Sementara itu, Wawali Muh Haris mengucapkan selamat atas terbentuknya PWI Cabang Salatiga. Dia berharap agar wartawan mampu mendukung program pemerintah daerah mempublikasikan keberhasilan

Warta Kita

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

Ketua PWI Jateng Amir Mahmud melantik pengurus PWI Kota Salatiga, disaksikan Wakil Walikota Muh Haris dan Wakil Ketua DPRD Fathur Rohman.

Pengurus PWI Salatiga, Batang dan Kabupaten Pekalongan Dikukuhkan pembangunan. Keberhasilan pembangunan itu diharapkan memacu semangat warga Kota Salatiga agar bisa turut bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Ketua PWI Kota Salatiga dalam kesempatan itu mengatakan, pembentukan PWI Kota berlangsung cukup lama, dan sudah sering diingatkan oleh Ketua PWI Jateng untuk segera membentuk. Selain PWI, di Salatiga juga ada Forum Jurnalis Salatiga yang kebetulan semua anggotanya juga anggota PWI. Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan orientasi bagi wartawan di Salatiga untuk persyaratan menjadi anggota PWI. Orientasi itu berisi paparan oleh pengurus PWI Jateng masing-masing Drs Sri Mulyadi dengan materi Undangundang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Budi Setyo Purnomo tentang konvergensi media, dan Widiyartono R tentang PD PRT PWI dan Tohar Tokasapu sebagai

pemandu orientasi. Batang dan Pekalongan Bertempat di kawasan wisata Lingga Asri, Rabu 27 Desember 2017, telah dilaksanakan pelantikan pengurus PWI Kabupaten Pekalongan. Adapun pengurus yang dikukuhkan Ketu Bidang Pembelaa Wartawan PWI Jateng Ade Oesman, adalah penasehat Suryono, Ketua Agus Setiawan (Suara Merdeka), Wakil Ketua Nur Khaerudin (Suara Merdeka), Sekretaris Triyono (Radar Pekalongan), Wakil Sekretaris Taufik Hidayat (Radar Semarang), Bendahara Eka Susanty (El Shinta FM), Wakil Bendahara Nuke Shavila (Radio KFM). Seksi Organisasi M Hadian Anam (Radar Pekalongan), Agus Bambang Subandi (SCTV), Seksi Advokasi Widodo Lukito (Radar Pekalongan), Fiki Porniadi (RKS), Seksi Pendidikan dan Pelatihan Muh Khaerudin (Rasika FM), Sigit Bramantyo (Kabar Parlemen), Seksi

Ketua Bidang Kesejahteraan dan Koperasi PWI Jateng, M Zaenal Muttaqin, Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Jateng, Ade Oesman usai melantik melantik pengurus PWI Kabupate Batang. pengurus PWI Kabupaten Pekalongan foto bersama bupati dan Forkopinda.

Pemkab Rembang Perbaiki Pencatatan Aset Rembang, BERITA KITA emerintah Kabupaten Rembang selain menginginkan Adipura, tahun ini juga mentargetkan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagai salah satu indikator bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih. Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz mengatakan selama ini pengelolaan aset menjadi kendala utama Pemkab Rembang dalam meraih predikat WTP. Karena banyak aset Pemkab tak terurus. “Dari dulu aset hanya didata oleh

bendahara, setelah dicek di lapangan terkadang barangnya tidak ada,” ungkap Bupati Abdul Hafidz seraya menyebut aset SD selama ini juga masih menjadi persoalan. Kasusnya tanah sekolah milik desa, ada juga yang milik perseorangan namun gedungnya milik pemkab. Terkait hal itu, Bupati mengambil kebijakan bagi tanah sekolah milik desa atau pribadi yang memang dijual maka akan dibeli. Selain itu aset berupa jalan juga dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal selama ini Pemkab tidak pernah memperhatikan itu.

“Jalan yang 680 kilo meter itu nilainya berapa, itukan harus muncul semua angkanya. Kita tidak pernah memperhatikan itu, sekarang kita dituntut untuk WTP harus ada angkaangkanya. Irigasi yang di PU ada berapa meter, harganya berapa. Semua harus terekam dalam administrasi,” tegasnya. Meurut bupati, nilai atau harga yang berbeda di tiap daerah menjadi salah satu sulitnya pencatatan aset, sehingga diperlukan kecermatan. Saat ini per Organisasi Perangkat Daerah dibentuk tim khusus untuk menangani aset. Tim tersebut diharapkan dapat mengatasi pencatatan aset. (Tomi)

Humas M Ashon (Indosiar), eksi Kerja Sama Antarlembaga Ari Himawan (Kompas TV) Hadi Waluyo (Wawasan), Seksi Perencaan Program Siti Masithoh (Suara Merdeka), Wida (RKS) Usai pelantikan, acara dilanjutkan diskusi dengan tema menjaga marwah wartawan, sadar etika profesi jurnalistik yang disampaikan Sekretaris PWI Jateng, Isdiyanto. Acara dihadiri Dandim 0710/ Pekalongan Letkol Inf Muhammad Ridha, S.IP, Bupati H. Asip Kholbihi, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj. Hindun, Sekda Mukaromah, dan Anggota Komisi VI DPR RI Andriyanto Johan Syah. Sedangkan pengkuhan Pengurus PWI Kabupaten Batang dilakukan oleh Ketua Bidang Kesejahteraa dan Koperasi PWI Jateng, Drs. Achmad Zaenal Muttaqin. Adapun pengurus yang dikukuhkan, Ketua Arif Suryoto (Suara Merdeka), Wakil Ketua Dony Widyo Haryanto (Radar Pekalongan), Sekretaris I Kutnadi (LKBN Antara), Sekretaris II Akhmad Saefudin (Radar Pekalongan), Bendahara I Triono (SCTV), Bendahara II Novia Rahmawati (Radar Pekalongan). Dalam sambutannya, Zaenal Mutaqin yang mewakili Ketua PWI Jateng Amir Mahmud mengingatkan, wartawan harus bisa menjaga martabat dan integritas dalam menjalankan tugas profesinya. Jangan sampai, seorang wartawan ketika menjalankan tugas dilapangan ternyata tidak cakap dalam menulis berita dan menimbulkan masalah hukum. Bupati Batang, Wihaji yang hadir pada kesempatan itu menandaskan bahwa pihaknya tidak alergi mendapatkan kritikan dari pihak mana pun, termasuk wartawan. Karena, wartawan merupakan mitra strategis pemerintah. Sebagai pilar demokrasi, wartawan agar dapat memberikan masukan-masukan atau kritik selama ia menjalankan tugas pemerintahan sebagai upaya memajukan Kabupaten Batang agar tetap guyub rukun. Arief Suryoto ketua PWI Batang yang baru dilantik menegaskan akan menjunjung integritas profesi, mengawal kebijakan bupati dan terus bersinergi mendukung program-program pemerintah daerah mewujudkan visit kabupaten Batang 2022, “Batang Heaven of Asia” dengan menggali dan memperkenalkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Batang. (har)

Pendidikan

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

SURAT KABAR BERITA KITA

Madrasah Aliyah NU Ittihad Bahari

Sekolah Adiwiyata Terbaik

Drs H Riza Aftoni M.PdI Kepala MA NU Ittihad piagam penghargaan adiwiyata.

Demak, BERITA KITA adrasah Aliyah (MA) NU 3 Ittihad Bahari Purworejo, Bonang, Demak didirika pada tanggal 29 Juni 1999, sebagai kelanjutan program pendidikan tingkat Madrasah Aliyah bagi lulusan SLTP/MTs khususnya bagi anak nelayan di tiga desa. Yakni, Desa Margolinduk, Morodemak dan Desa

Purworejo, Kecamatan Bonang, Demak yang kurang mampu melanjutkan pendidikan di SLTA/ MA negeri maupun swasta ke luar daerah. Menurut Kepala Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama (NU) Ittihad Bahari Drs H Riza Afthoni M.PdI didampingi Waka Kesiswaan M Bisri S.PdI, secara idealis pendirian MA NU 3 Ittihad Bahari untuk membekali anak didik dengan ilmu dan amal yang islami ahlussunnah wal jama’ah berahlakul karimah. Sehingga terbentuk manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu amaliyah, beramal ilmiah menuju manusia yang berprestasi. Adapun faktor yang mendorong berdirinya MA NU 3 Ittihad Bahari, adanya keluhan dari orang tua/ wali murid Bahari dan lulusan SLTP/MTs di tiga desa tersebut yang kebanyakan masyarakat nelayan merasa keberatan menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Aliyah. Melalui perjalanan panjang, usulan, dan keluhan para nelayan disampaikan dalam rapat anggota tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Utomo pada tahun 1996. “Dalam forum RAT, anggota KUD sepakat jika dana paceklik tahunan nelayan yang biasanya diterimakan dan dibagikan kepada anggota berupa beras +

2,5 kg per anggota, selama tiga tahun (1996-1999), dikumpulkan dan dijariyahkan untuk pendirian Madrasah Aliyah di atas tanah HGB seluas 1109 M2,” tandas Riza Afthoni. Kondisi awal, berdiri satu unit bangunan yang terdiri dari tiga kelas dan satu ruang kantor senilai Rp 100 juta lengkap dengan meja kursi serta perlengkapan sekolah dan kantor. Berkat dukungan penuh para nelayan, KUD, tokoh masyarakat, ulama, kyai, menurut Riza Afthoni pada pertengahan tahun 1999 terbentuk kepengurusan Madrasah Aliyah yang diketuai Drs. H. Nasukha Azis dan menunjuk Riza Afthoni sebagai kepala madrasah dan pelaksana harian. Para ulama dan kyai, khususnya Kyai Muh. Afif Zuhri disepakati nama Madrasah Aliyah adalah Ittihad Bahari yang berarti ‘Persatuan Para Nelayan’. Karena sekolah tersebut sebagai wadah tempat menyatukan para putra putri nelayan di tiga desa, yakni Desa Margolinduk, Morodemak dan Desa Purworejo, melalui pendidikan. “Tepat tanggal 29 Juni 1999, oleh pengurus KUD Mino Utomo, gedung pendidikan yang telah selesai dibangun diserahkan sepenuhnya kepada pengurus madrasah dengan disaksikan H.A. Taisir Muchasan selaku Kepala Kemenag Kabupaten Demak dan T. Edi Jatmiko selaku Camat Bonang waktu itu. Dengan demikian, hari itu resmi MA NU 3 Ittihad Bahari dijadikan hari kelahiran Madrasah Aliyah di Desa Purworejo,

Bonang, Demak,” jelas Riza. Penerimaan siswa baru pada awal tahun pelajaran 1999/2000 tercatat 58 anak mendaftarkan diri sebagai siswa pertama di Madrasah Aliyah Ittihad Bahari. Untuk meringankan beban orang tua siswa, pihak sekolah memberi kemudahan bebas biaya pendidikan selama satu tahun dan subsidi selama dua tahun. Sekarang, Madrasah Aliyah Ittihad Bahari mempunyai 474 siswa. Sejak tahun pelajaran 2000/2001, terang Riza, Madrasah Aliyah Ittihad Bahari bergabung degan Yayasan Pendidikan NU (YPNU) Kabupaten Demak dan telah memperoleh ijin operasional Terdaftar dari Kanwil Kemenag Jateng. Sejak itu nama Madrasah Aliyah Ittihad Bahari berganti nama dengan Madrasah Aliyah NU 3 Ittihad Bahari. Dalam hal prestasi, Madrasah Aliyah Ittihad Bahari merupakan sekolah Adiwiyata kabupaten. Hal itu dibuktikan, pada tahun 2016 Madrasah Aliyah Ittihad Bahari mendapat piagam penghargaan Program Adiwiyata Kabupaten Demak terbaik tingkat sekolah menengah atas terbaik. “Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Ittihad Bahari mempersiapkan anak nelayan untuk menjadi pemimpin bangsa. Kami berharap, keberadaan Madrasah Aliyah NU Ittihad Bahari dapat memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan, khususnya di lingkungan tiga desa dan masyarakat sekitarnya,” pungkas Riza. (ag)

137 Kasek Dikukuhkan Pati, BERITAKITA ertempat di aula SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Kamis (28/12),

Bupati Pati Haryanto mengukuhkan 137 Kepala SD dan SMP se-Kabupaten Pati. Mereka yang dikukuhkan terdiri dari 107 orang kepala SD dan 20 orang kepala SMP. “Rotasi, mutasi maupun promosi kepala sekolah merupakan hal biasa yang dilakukan organisasi. Selain karena kebutuhan, juga untuk penyegaran organisasi. Ini betul-betul murni untuk penyegaran dan kebutuhan lembaga yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku,” terang Haryanto. Terkait waktu pengukuhan yang bertepatan dengan akhir tahun 2017 dan akhir semester satu tahun ajaran 2017/2018, Bupati berharap agar momentum tersebut membawa semangat baru yang positif bagi para kepala sekolah. Terutama dalam membawa sekolah yang dipimpinnya menjadi makin baik, berkualitas dan siap menyambut pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di semester dua. “Kami minta para kepala sekolah yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik agar kinerja tenaga pendidikan di Kabupaten Pati dapat terus meningkat secara konstruktif,” tandas Haryanto seraya berharap agar timbul inovasiinovasi, motivasi, dan semangat baru untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Pati. (BK)

Parmin, S.Pd Kepala SD Negeri Tambirejo, Kecatan gaah, Demak, foto bersama para Garu.

Demak, BERITA KITA ekolah Dasar Negeri (SDN) Tambirejo, Kecamatan Gajah, Demak membutuhkan bantuan ruang kelas baru (RKB). Pasalnya, kondisi sekolah yang memiliki delapan ruang kelas itu diperkirakan tidak akan cukup untung menampung siswa tahun ajaran baru mendatang. Saat ini jumlah siswa ada 205 orang yang terbagi dalam delapan rombongan belajar. Kepala SDN Tambirejo Parmin SPd (52) menjelaskan, kondisi fisik bangunan sekolah bukan hanya membutuhkan RKB, tetapi juga rehab untuk memperbaiki ruang belajar yang kondisinya telah lapuk. Oleh karena itu, jika RKB tidak segera dibangun, ke depannya tidak bisa menampung lulusan TK setempat yang berjumlah dua rombel. “Saat ini ada dua ruang kelas yang tidak layak pakai. Kondisinya sangat memprihatinkan, dindingnya banyak yang lapuk dan tidak ada eternit, sehingga kurang mendukung proses belajar mengajar, terlebih jika musim hujan,” ungkap Parmin seraya menambahkan, meski minim sarana prasarana, tetapi prestasi akademik dan non akademik, SD Tambirejo sangat memuskan. Untuk prestasi non akademik, cabang

SDN Tambirejo Gajah Butuh RKB olah raga bola volley setiap tahun selalu mendapatkan medali emas dalam setiap event olah raga tingkat Kabupaten. Sedangkan prestasi akademik, hasil ujian nasional tahun 2016 /2017 mendapat peringkat tiga terbaik tingkat kabupaten. Selain juga pernah menjadi juara adzan dan seni rebana. Terpisah, Kepala Desa Tambirejo,

Danang S, Anggota DPRD Demak

Kecamatan Gajah, Agus Suryanto mengatakan, pihak desa selalu mendukung program pembangunan sarana pendidikan yang ada. “Ini bisa dilihat, tahun ini ada beberapa program pemerintahan desa yang dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana SDN Tambirejo,” tandas Agus Suryanto. Senada juga dikatakan salah seorang anggota Komite Sekolah setempat Danang Saputro. Menurut Danang yang juga anggota DPRD Demak dari Partai Gerindra, tahun ini SDN Tambirejo akan dapats bantuan pembuatan pagar. Sedangkan untuk usulan bantuan RKB akan segera diupayakan agar bisa menampung rombel baru. (ag) Kades Tambirejo, Agus Suryanto

14 SURAT KABAR BERITA KITA

Politik

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

PDIP Usung GaYa di Pilgub Jateng

eka teki siapa yang aka diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pilgub Jateng, kini terjawab. Pasalnya partai berlambang banteng moncong putih itu telah mengusung pasangan Gajar-Yasin (GaYa). Kepada sejumlah awak media, Ganjar Pranowo yang kini masih menjabat sebagai Guernur Jateng, mengungkap alasan PDIP mengusung KH. Taj Yasin Maimoen yang akrab disapa Gus Yasin untuk mendampingi dirinya. “Banyak masukkan dan permintaan dari tokoh agama khususnya Jateng agar yang mendampingi saya dari NU dan orang yang cocok adalah Gus Yasin. Kemudian kita bergabung kita serahkan kepada partai untuk memilih lalu ketemulah kami dengan Gus Yasin,” kata Gajar seraya menambahkan, PDIP dalam mengusung dirinya dan Gus Yasin tidak seorang diri. Nantinya PDIP akan berkoalisi dengan partai lainnya. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Gus Yasin adalah sosok yang tepat mendamping Ganjar ditambah usia Gus Yasin yang tergolong sangat muda. Usia Gus Yasin masih 35 tahun dan dari ulama besar. Sedngkan pertimbangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Taj Yasin sebagai Cawagub

Jateng, karena putra ketujuh pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang dan Ketua Dewan Syuro PPP KH Maimun Zubair, punya kedekatan sejarah dengan dirinya. Megawati mengaku telah berkomunikasi dengan tokoh agama Jateng sekaligus politikus PPP KH. Maimun Zubair dan Ketua Umun PB NU Said Aqil Siradj untuk Cawagub Jateng di Pilkada 2018. Bahkan Megawati menyebut, jika ayahnya pernah diberi gelar oleh NU, yaitu Waliul Amri Adharori Bisyaukah yang berarti pemimpin Bangsa Indonesia yang wajib dipatuhi perintahperintahnya. Koalisi Abangan Santri Di sisi lain ada yang menilai diusungnya Ganjar-Yasin oleh PDIP, menunjukkan jika partai tersebut kurang percaya diri dan galau di Pilkada Jateng. Meski kembali mengusung Ganjar Pranowo, PDIP menduetkan dengan Taj Yasin Maimun, tokoh di luar partai. Pengamat politik dari Undip M Yulianto mengatakan, manuver PDIP ini terbilang tak biasa. Pasalnya, pada Pilkada Jateng 2013, PDIP mengajukan calonnya sendiri tanpa berkoalisi. Saat itu Ganjar dipasangkan dengan Heru Sudjatmoko dan terpilih

menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng saat ini. Pada pilkada tahun ini, PDIP sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri. Kekuatan 31 kursi di DPRD Jateng sudah lebih dari cukup untuk menjadi single fighter di Pilgub. “Di sini saya melihat PDIP galau, kurang percaya diri. Ini manuver politik baru yang dilakukan PDIP di Jateng di mana biasanya selalu berperang sendirian di Pilkada Jateng,” kata Yulianto seraya menduga, PDIP tak begitu yakin untuk bertarung sendiri lantaran nama Ganjar terus disebut dalam kasus korupsi KTP elektronik, sehingga butuh back up kekuatan lain. Meski begitu, tambah Yulianto, gabungan kekuatan yang digalang PDIP dinilai sangat luar biasa. Yulianto menyebutnya koalisi abangan santri. Ganjar Pranowo merupakan politikus

senior PDIP yang mengawali karir politiknya dari bawah hingga kemudian menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jateng 2013-2018. Sedangkan Gus Yasin merupakan salah satu putra dari KH. Maemun Zubair, ulama sepuh asal Rembang, yang merupakan Ketua Majelis Syariah PPP. Sebelumnya, nama Gus Yasin sempat disebut-sebut akan dilamar Bakal Cagub Partai Gerindra Sudirman Said untuk mendampinginya sebaga Bakal Cawagub. Namun telah didahului PDIP. (*) Kabupaten Pati.

DR. H. Bambang Sadono, MH saat berkunjung di Desa Jumo, Kecamatan kedungjati, Kabupaten Grobogan, foto bersama warga.

Selama 2018 Bambang Sadono Akan Kunker ke Seribu Desa M

emasuki awal tahun 2018, anggota dewan perwakilan daerah (DPD) RI asal Jateng, DR. H. Bambang Sadono, MH mencanangkan program spektakuler. Yakni, selama tahun 2018 Bambang yang juga Ketua Badan Pengkajian MPRI RI akan melakukan kujungan kerja (Kuker) ke seribu desa/ kelurahan di Jateng. “Terimakasih atas kebersamaan dan kerjasama selama tahun 2017. Tahun 2018 program saya berkunjung ke Seribu Desa/Kelurahan se Jawa Tengah. Kalau ada kegiatan di desa/kelurahan di wilayah penjenengan yang menarik, tolong saya dikabari. Sebaiknya jangan desa/kelurahan yang sudah pernah saya kunjungi,” tulis Bambang melalui pesan singkat menjelang malam pergantian tahun 2017-2018. Pagi harinya Bambang langsung tancap gas. Tanggal 1 Januari 2018, Bambang memulai kunjungan pertamanya di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Menurut Bambang, ada yag khas di desa yang dipimpin Kades Saekhul Hadi. Yakni, kantor desa menggunakan karpet. Karenanya semua yang datang ke kantor desa harus

melepas sandal maupun sepatu. Desa kedua yang dikunjungi Bambang masih di Kabupaten Semarang. Yakni Desa Beringin, Kecamatn Beringin. Di desa itu Bambang mendengarkan aspirasi GTT Pendidikan Agama Islam se Kabupaten Semarang. GTT bukan berarti guru tidak tetap, tapi singkatan dari Guru Thingak Thinguk. Artinya kalau temannya terima gaji, mereka hanya thingak thinguk melihat, karena honor mereka hanya Rp 200 ribu per bulan. Putaran ketiga di hari yang sama, Bambang melakukan diskusi politik dengan kader Partai Golkar di Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dari Kota Semarang, pagi harinya Bambang menuju Kabupaten Blora. Pada putaran keempat, Bambang berada di Desa Genjahan, Kecamatan Jiken. Dari Genjahan, Bambang yang juga dosen pasca sarjana di Undip dan USM, melajutkan kunker putaran kelima di Desa Gresi, Kecamatan Jepon, Blora. Desa tersebut dipimpin Kades Dinal Candra (32) yang dikenal muda, tampan dan kreatif. Kades Dinal juga dikenal ramah

dalam melayani masyarakat. Kunker putaran keenam dilanjutkan ke Desa Pulo, Kecamatan/Kabupaten Rembang. Di desa itu Bambang menemui petani kreatif yang menanam buah naga sekaligus sebagai lokasi wisata edukasi. Pengunjung bisa petik buah sendiri. Menurut konsultan yang mengelola, Riefan, kegiatan tersebut belum sampai dua tahun, buah naga sudah panen dan pengunjung mulai berdatangan. Pada putaran ketujuh Bambang mendatangi tempat pelelangan ikan (TPI) Tasik Agung. Namun tempat itu sepi dari kegiatan pelelangan. Pasalnya, sekitar 35.000 nelayan nganggur sejak larangan penggunaan cantrang efektif 1 Januari 2018. Ratusan kapal ikan sandar di pelabuhan. Dari TPI Tasik Agung, Bambang melanjutkan putaran kedelapan di Desa Leteh, rumah Ki Sigit Ariyanto, dalang kondang yang masih muda usia. Masih di Kabupaten Rembang, pada putaran kesembilan Bambang berkunjug ke Desa Waru. Desa terebut dipimpin seorang kades yang kebetulan seorang wartawan. Yakni, Kades Daryono yang mantan wartwa harian Wawasan. Dari Rembang, Bambang melanjutkan kunker di

Optimis Terpenuhi Pada putaran kesepuluh itu, Bambang mengnjungi tempat pemrosesan akhir (TPA) di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Pati. TPA itu istimewa. Bersih, hijau, rindang, dan banyak didatangi orang. Di situ dibangun juga tempat peretemuan, taman baca, dan tempat bermain anak-anak. Selama enam hari, yakni tanggal 1-6 Januari 2018, sedikitnya sudah 25 desa/ kelurahan yang dikunjungi Bambang. Karenanya Bambang optimis, jika selama satu tahun mengunjungi seribu desa/ kelurahan akan terlaksana. Sejumlah desa yag telah dikunjungi antara lain Desa Kemiri, Desa Mulyoharjo, dan Desa Cengkalsewu, Kecamatan Sukolilo, Pati. Bahkan di Desa Cengkalsewu, Bambang empat diinterupsi warga. Di desa itu, sebelum menghadiri pengajian khaul KH Darmoyoso, Bambang mampir di masjid besar desa setempat. Di masjid sudah banyak jamaah yang menunggu dan meminta Bambangmemerikan sambutan. Karena sudah capai, Bambang memilih materi yang ringan-ringan. Bambang terhenyak saat pidato disela seorang jamaah, “Tolong soal pupuk, pak, petani kesulitan.” Desa lain yang telah dikunjungi adalah Boja, Kabupaten Kendal, Bambang bertemu seorang yang dulunya dikeal sebagai penyair, namun sekarang sukses menjadi bankir. Di Kecamatan Boja, Bambang juga berkunjung ke Desa Ngabeyan. Desa yang dipimpin Kades Supriyanto, dikenal sebagai penghasil durian unggul. Sejumlah desa di Kabupaten Grobogan, juga telah dikunjungi Bambang. Antara lain di Desa Jumo dan Desa Klitikan, Kecamatan Kedungjati, Grobogan. Dua desa di Kecamatan Kedungjati tersebut berada di kawasa hutan jati. Bahkan di Desa Klitikan, tak satupun warga yang punya mobil, termasuk kades. Masih di Kabupaten Grobogan, Bambang berkunjung ke Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus. Desa tersebut dikenal sebagai desa fosil. Pasalnya, di desa itu banyak ditemukan fosil kuno. Fosil yang banyak ditemukan dihimpun Kades Taufik yang kreatif di rumah pribadinya disulap jadi museum. (*)

Legislatif

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018

SURAT KABAR BERITA KITA

KEGIATAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

omisi A DPRD Jateng mengunjungi Provinsi Banten, Jumat pekan lalu, untuk mencari masukan terkait isi Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tengah diselesaikan. Rancangan peraturan tersebut merupakan inisiatif Komisi A yang bertujuan untuk sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi kebijakan dan sumber daya pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat. “Kami ingin mendapatkan masukan dari pemerintah Banten agar Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa bisa segera disahkan. Kami berupaya agar draft raperda ini selesai di tahun ini sehingga bisa di tetapkan di tahun 2018,” ujar Sekretaris Komisi A, Ali Mansyur. Menurut dia, raperda itu penting karena nantinya bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa. “Tidak kalah pentingnya yakni peningkatan pelayanan dalam menentukan kebutuhan dasar dan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam bergotong royong,” tambah politikus partai Nasdem tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Banten Sigit Switarto selama ini di Provinsi Banten masih banyak lembaga adat. Masing-masing lembaga itu memiliki sistem dan aturan yang berbeda. Sebagai provinsi yang baru, kata Sigit, Banten masih terus berbenah untuk

Komisi A DPRD Jateng mengunjungi Provinsi Banten. (Foto: Warta DPRD Jateng)

Komisi A Dalami Ranangan Perda Pemberdayaan Masyarakat Desa meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat Banten. Saat ini Banten memiliki 1.022 desa berkembang dan 158 desa tertinggal. Dari angka itu, pihaknya terus mengupayakan pengembangan untuk meningkatkan potensi desa. Inovasi desa dan pemerintah diharapkan meningkatkan kegiatan di desa. Program apapun dari Pemprov yang digulirkan ke desa harus menghasilkan pendapatan desa. Persoalan Tiap Desa Dari Banten, Komisi A DPRD Jateng

berkunjung ke Kantor Bupati Pekalongan, untuk meminta masukan dalam penyusunan Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa. Saat pertemuan, Bupati Asip Kolbihi mengatakan, draft raperda itu nanti harus benar-benar berisi mengenai persoalan yang dihadapi setiap desa. Bupati Asip mencontohkan persoalan tata kelola anggaran untuk pembangunan desa dan pengembangan SDM. Selain itu, tata kelola pemerintahan desa perlu pembenahan yang lebih baik. Menurut Asip, saat ini di Kabupaten Pekalongan

ada 272 desa dan 13 kelurahan di mana masing-masing desa memiliki tipikal sendiri-sendiri. “Kami mohon dalam penyusunan raperda itu, persoalan perangkat desa perlu dibenahi. Contohnya, dulu status pendidikan bagi perangkat desa minimal SMP, seharusnya SMA untuk tenaga teknisnya,” kata Bupati Asip. Pada kesepatan itu Asip Kholbihi juga mnjelaskan, jika saat ini pihaknya sedang berupaya meningkatkan potensi desa. Salah satunya bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (Unnes) dalam peningkatan produksi pertanian. Ketua Paguyuban Perangkat Desa Daryanto meminta DPRD Jateng agar persoalan tata kelola dana desa perlu lebih diperjelas. Ia juga berharap setiap tahun dana desa itu dapat semakin meningkat. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat mengatakan, raperda itu nantinya bisa mengatur soal anggaran untuk setiap desa. Ia mengaku apresiatif dengan masukan Pemkab Pekalongan yang memberikan usulan soal dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Senada dengan Fuad, Anggota Komisi A DPRD Jateng Jasiman berharap, dengan adanya pemberdayaan masyarakat, maka mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat desa. Sehingga, bisa menurunkan angka urbanisasi, dari desa ke kota. (BK)

Dinas Pendidikan Dituntut Benahi Sarana Prasarana SMK

ajaran Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Jambu, Kabupaten Semarang, Jumat pekan lalu. Kunjungan itu dilakukan untuk mengetahui perkembangan SMK Negeri 1 Jambu dalam beberapa tahun terakhir, baik mengenai tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah maupun perkembangan lain yang mendukung SMK tersebut. Rombongan Komisi E DPRD diterima Kepala SMK Negeri 1 Jambu Setiyono MPd. Saat pertemuan, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid mengatakan,

permasalahan pendidikan memang menjadi tantangan tersendiri bagi Jateng. Selain harus berkualitas, pendidikan di Jateng dituntut seimbang, sehingga dapat meningkatkan kualitas siswa maupun tenaga pendidik. Anggota Komisi E lainnya, Muh Zen mengatakan, dewan akan mendorong Dinas Pendidikan untuk berkonsentrasi pada sarana prasarana. Menurut dia GTT PTT masih cukup tinggi , serta berharap agar mendapatkan SK dari Gubernur. Menanggapi hal itu, menurut Setiyono ada beberapa kendala mengenai sarana prasarana yang belum tercukupi, yakni untuk kebutuhan praktek siswa. (BK)

BKK Tayu Berkinerja Buruk

ekretaris Komisi C DPRD Jateng Tety Indarti sangat menyayangkan kinerja PD BKK Tayu, Kabupaten Pati yang sangat buruk. Selain menanggung kerugian miliaran rupiah, BKK Tayu juga sudah tidak mampu menyalurkan kredit serupiah pun, karena kecukupan modalnya minus 29 persen. Oleh karena itu, opsi yang ditawarkan Komisi C, disehatkan kembali yang membutuhkan dana sangat besar atau ditutup saja. Menurut politikus Partai Demokrat itu, BKK Tayu mengalami kerugian kumulatif hingga per November 2017 sebanyak Rp 2,728 miliar. Kerugian sejumlah itu sama dengan dua kali lipat modal setor yang hanya Rp 1,367 miliar. Seluruh rasio keuangannya juga mengenaskan, diantaranya kecukupan

modalnya (CAR/capital adequacy ratio) minus 28,96 persen, kredit bermasalah mencapai 60,11 persen. Parahnya dari Rp 2,331 miliar yang bermasalah, sekira 97,7 persennya macet (Rp 2,278 miliar). Kondisi yang sangat buruk seperti itu sudah berlangsung sejak sebelum 2014, namun belum ada tindakan hukum selain skorsing direksi. Terkait konsolidasi 29 BKK di Jateng yang Perdanya sudah diundangkan, kata Tety, Komisi C yakin kondisi BKK Tayu tidak perlu lagi dibahas. Kecuali dua opsi yang bisa ditawarkan, disehatkan atau ditutup. Menanggapi hal itu Dirut BKK Tayu Sukarno yang berharap pada Komisi C mendukung penyehatan BKK Tayu, Tety menantang agar segera dibuatkan proposal penyehatan da segera dikirim ke Komisi C. (BK)

Komisi B DPRD Jateng berkonsultasi ke Kantor Kemendes PDTT. (Foto: Warta DPRD Jateng)

Konsultasikan Raperda Desa Wisata

Komisi B Datangi Kemendes

omisi B DPRD Jateng melakukan konsultasi penyusunan Raperda Pengembangan Desa Wisata ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta, Jumat pekan lalu. Saat bertemu dengan Kasubdit Sarana Prasarana Desa Kemendes PDTT Sihotang, Komisi B disarankan melakukan kaji ulang (review) soal perda tentang kepariwisataan yang telah disahkan sebelumnya. Menurut Sihotang, perda pariwisata sebaiknya menempatkan desa sebagai subjek bukan objek dan memastikan perda itu nantinya dibutuhkan desa. Soal Raperda Pengembangan Desa Wisata, sebagai inisiasi Komisi B, disarankan agar nantinya perda itu tidak kaku sehingga mudah dijalankan. Ketua Komisi B DPRD Jateng M. Chamim Irfani mengatakan, saat ini di Provinsi Jateng mulai bertumbuh banyak desa wisata. Hal itu yang menjadi dasar Komisi B berencana membuat Perda tentang Desa Wisata sebagai payung hukum desa wisata di Jateng. Chamim mencontohkan wisata alam Umbul Ponggok di Kabupaten Klaten kini sudah berkembang pesat. Dampaknya, banyak desa lain ingin meniru Ponggok. Guna pendalaman materi, Komisi B juga ke Kantor Disparbud DKI Jakarta, untuk meminta masukan mengenai

penyusunan Raperda Pengembangan Desa Wisata. Pertimbangan Komisi B meminta masukan ke Disparbud DKI Jakarta karena saat ini DKI Jakarta sudah menetapkan perda tentang kepariwisataan. Menanggapi hal itu, Kabid Seni Budaya Disparbud DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan, Provinsi DKI Jakarta sudah menetapkan Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataan. Di dalamnya, mengatur soal Promosi, Industri Wisata, Pengembangan Destinasi Wisata dan yang lainnya tentang kepariwisataan. “Saat pembahasan yang paling krusial adalah tentang industri pariwisata, khususnya jam operasi hiburan malam. Kami menyikapi industri hiburan malam meski posisinya sebagai Ibu Kota Negara tapi harus tetap sesuai dengan nilainilai budaya sehingga operasional disepakati jam 3 pagi harus sudah tutup,” kata Gumilar. Soal desa wisata, lanjut Gumilar, Perkampungan Budaya Betawi bisa menjadi contoh Desa Wisata yang melestarikan budaya Betawi. Ada juga daerah Condet yang menjadi pusat budidaya salak condet yang dikenal oleh orang Eropa sebagai salak yang paling enak. (BK)

16 SURAT KABAR BERITA KITA

Pariwara

EDISI NO. 89 1 - 15 JANUARI 2018