Sukaberitakita ed92

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

SURAT KABAR BERITA KITA

1

2

SURAT KABAR BERITA KITA

Dari Redaksi

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

Ongkos Kampanye Mahal K

ISSN 2086-60287 Diterbitkan PT. Berita Kita Primamedia Akte Pendirian Nomor 7 Notaris Sri Windarti Rahayu, SH, M. Kn Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU 0036015 AH.01.01 2017 Daftar Perseroan Nomor AHU 0102765.1.11 Tanggal 21 Agustus 2017 SIUP No. 517/3264/11.01.Mikro/IX/2017 TDP No. 11.01.1.46.11660 NPWP 82.791.378.1-517.000 Rekening Bank Mandiri No. 136-00-1646472-6 Atas Nama PT. Berita Kita Primamedia Terdaftar pada Data Pers Nasional 2011 (Dewan Pers) Halaman 161 Nomor 5 Tahun 2011 Pendiri Tohar Tokasapu Pemimpin Umum Agus Yulianto Pemimpin Perusahaan Wahyudi Hr Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Mutohar TS Wakil Pemimpin Redaksi Addy Susilobudi

omisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah telah mengumumkan nama dan nomor pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akan bertarung pada Pemilihan Umum Kepala Derah (Pemilukada) 27 Juni 2018 mendatang.

Paslon Ganjar Pranowo - Taj Yasin Maimoen mendapat nomor urut 1. Sedangkan Robinson Simarmata Sudirman Said - Ida Fauziyah mendapat nomor Wartawan BERITA KITA urut 2.

Bagi yang berhasil meraup suara terbanyak nantinya akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Periode 2018 – 2023.

KPU juga mempublikasikan laporan awal dana kampanye masing-masing paslon. Ganjar – Yasin punya dana awal Rp 200 juta. Sedangkan Sudirman Said-Ida Fauziyah Rp 550 juta.

Laporan awal dana kampanye kudu disampaikan masing-masing paslon sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PKPU Nomor 5 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sedangkan batasan dana kampanye para pasangan calon Cagub-Cawagub Provinsi Jawa Tengah maksimal Rp 64,7 miliard. Angka tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama dengan kedua pasangan calon di hadapan KPU Jateng.

Menurut Ketua KPU Provinsi Jateng Joko Purnomo, batas dana kampanye Rp 64,788 miliard itu masih kecil dibanding rumusan Undang-undang yang mengizinkan

sampai maksimal Rp 450 miliard.

Sungguh fantastis. Versi ‘minimalis’ Rp 64,7 miliard saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Kalaupun tajir bergelimang harta, tetap sulit rasanya seorang calon kepala daerah mau mengiklaskan harta pribadinya ‘dihamburkan’ sebesar itu.

Pasti berharap duitnya kembali setelah menjabat.

Maka tinggal dihitung saja Rp 64,7 miliard : 5 tahun, berarti harus mengembalikan Rp 12,94 miliard pertahun.

Atau Rp 1 miliard lebih tiap bulannya. Apalagi kalau uang hasil ‘pinjam’ dari pendukung, berarti harus ditambah membayar ‘rente’.

Seorang kepala daerah yang amanah sepertinya sulit mengembalikan uang puluhan bahkan ratusan milkiard dalam 5 tahun. Memang setiap daerah berbeda besaran ongkos Pemilukadanya. Tetapi yang jelas, biayanya mahal.

Maka tak heran bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih sering ‘memetik hasil’ Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah terkait jual beli jabatan atau jual beli proyek.

Memang kalangan awam sulit mengendus transaksi gelap jual beli jabatan atau jual beli proyek melibatkan pejabat. Apalagi bila pejabat tersebut rajin mempublikasikan penandatanganan berbagai deklarasi dan fakta integritas.

Maka tak heran terkadang masyarakat terhenyak ketika mendengar kepala daerahnya jadi tersangka korupsi. Tapi setelah Pengadilan menggelar persidangan dan membeber fakta dan bukti serta menghadirkan saksisaksi, khalayak pun terperangah mendengar; apel malang, apel wasington, semangka, durian, pelumas, anu sebagai kata sandi uang korupsi.

Itu sebabnya ketika mendengar berbagai janji-janji manis kandidat atau jurkam pada masa kampanye, kita harus bijak menyikapinya. Namanya juga kampanye. Toh lidah tak bertulang. (*)

Redaktur Pelaksana Robinson Simarmata Redaktur Robinson Simarmata, Agus Yuliyanto, Agoes Dhewa Reporter Budi Hari Pujiono, Hermawan (Semarang) Ahmad Syarifudin, Eko Budi Ariyanto (Demak), Supomo TM (Jepara), Antok SP, Hana Ratri Septyaning W (Grobogan) Bambang Dwi Purnomo, Cecep Tri W (Blora) Tommy Aksono Mahartomo (Rembang) Dentang HW (Pemalang) Alex M. Thohirin, Dhani (Brebes-Bumiayu) Tri Warno S (Banjarnegara) Aldo Sugiarto (Solo Raya) Kontributor Undang A. Azis, Sopiyan, Ikhsan Jafar S (Priangan Timur; Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Kota Banjar, Pangandaran) Konsultan Keredaksian Handry TM, Sriyanto Saputro Konsultan Hukum Girsang Tarigan, SH, Dio Hermansyah SH, Zaenal Abidin Petir SH, MH Grafis - Layout Daniel S, Abien Sur

Halaman Cover Warna 1 Hal Warna Cover Belakang ....................Rp. 5.000.000 ½ Hal Warna Cover Belakang ....................Rp. 3.000.000 ¼ Hal Warna Cover Belakang ....................Rp. 2.000.000 Iklan Kuping Cover Depan ..........................Rp. 1.000.000 Iklan Kuping Cover Belakang ..................Rp. 750.000

Administrasi Aab Abdul Jalil Periklanan Hening Iss Samanto Sirkulasi Wahyu W Alamat Redaksi Sambiroto RT.01 RW.01 Semarang 50276 (Gang Puskesmas) Telp./Fax. 024-76740042 Email: sukaberitakita@gmail.com PERHATIAN SEMUA WARTAWAN SURAT KABAR BERITAKITA DIBEKALI KARTU PERS DAN NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOK PENGELOLA/SUSUNAN REDAKSI

KIOS KORAN TEGALSARI Perempatan Jl. Tegalsari Raya - Jl. Kawi, Kota Semarang

KIOS KORAN BU SUNU Sebelah RM Sarwo Eco Demak

KIOS KORAN PAK ZAENUDIN Belakang Kantor KPUD Demak

AGEN KORAN BLORA Jalan Gunung Slamet Lorong 1 No. 3 Blora

Halaman Dalam Hitam Putih 1 Halaman Hitam Putih .............................Rp. 3.500.000 ½ Halaman Hitam Putih .............................Rp. 2.000.000 ¼ Halaman Hitam Putih .............................Rp. 1.250.000 1/8 Halaman Hitam Putih .......................Rp. 750.000 Adverotial 1 Halaman Advertorial ..............................Rp. 2.500.000 ½ Halaman Advertorial .............................Rp. 1.500.000 ¼ Halaman Advertorial .............................Rp. 1.000.000

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

Semarang, BERITA KITA angunan shelter PKL Suryokusumo tahap I (pertama) tampak tidak terurus dan nyaris tak berpenghuni. Ketika BERITA KITA ke lokasi, Selasa (20/02/2018) siang, ngobrol dengan Suryadi (62) yang membuka usaha bengkel kenteng dan pengecatan kendaraan dekat pintu masuk Jln Taman Suryokusumo.

Meski hari sudah jelang pukul 11 siang, Suryadi terlihat santai ngelap sepeda motornya menghalau jenuh menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. “Sambil menunggu pelanggan, biasanya saya bersih-bersih sepeda motor, baca koran atau tidur-tiduran,” katanya.

Suryadi adalah satu diantara dua pedagang yang setia menempati shelter Suryokusumo. “Di dekat pintu Garuda, ‘dijaga’ Pak Nur jualan nasi. Dekat pintu Jln Taman Suryokusumo, saya yang ‘jaga,” kata Suryadi terkekeh.

Suryadi bercerita, awal dipindah sekitar bulan Maret 2016, memang shelter ini rame pedagang. Tapi setelah menempati kios satu-dua minggu tidak ada konsumen yang datang, akhirnya

B

LAPORAN UTAMA

pedagang minggat satu persatu. Sekarang tinggallah mereka berdua yang setia sebagai ‘penjaga pintu’.

Suryadi pun merasakan betapa pendapatannya menurun drastis setelah menempati Shelter Suryokusumo. Sudah bagus kalau mendapat 4 order dalam satu bulan. Padahal ketika masih di pinggiran kali Jalan Tlogosari Raya, hampir tiada

hari tanpa kehadiran pelanggan. Bahkan kadang dia memperbaiki lebih dari satu kendaraan dalam sehari. Jasa bengkel inilah yang menghidupi keluarga sehingga anak-anaknya bisa sekolah.

Karena sang isteri sejak dulu hanya mengurus keperluan keluarga di rumah.

Bengkel Kenteng dan cat milik Pak Suryadi memang sudah dikenal

Meski sepi, Suryadi yang membuka bengkel cat di Shelter Suryokusumo 1 tetap bertahan.

SURAT KABAR BERITA KITA

3

masyarakat luas. Maklum, usaha itu telah ia tekuni sejak 1989 di trotoar pinggiran sungai Jln Tlogosari Raya.

Meski sepi pelanggan, Suryadi mengaku tidak ada niat meninggalkan shelter pemberian Pemkot tersebut.

“Biar pun disini belum tentu dalam seminggu ada pelanggan yang datang, saya tetap berangkat . Kalau saya tidak keluar rumah, rasanya badan sakit,” katanya.

Ketika ditanya, kira-kira mengapa Shelter PKL ini sepi pembeli? Ayah 4 anak dan kakek dari 3 cucu ini mengatakan, lokasinya termasuk jalur mati bukan jalur perlintasan orang sehingga jarang masyarakat yang tahu.

Biasanya pembeli dagangan PKL adalah mereka yang sedang melintas. Bukan orang yang sengaja datang untuk berbelanja.

PKL Belum Niat Pindah Dinas Perdagangan Kota Semarang memang sedang berusaha memindahkan PKL Jalan Tlogosari Raya ke Shelter Suryokusumo Tahap I dan Tahap II. Seperti sosialisasi yang dilakukan Senin (26/02/2018) di Balai Kelurahan

4

SURAT KABAR BERITA KITA

LAPORAN UTAMA

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

Shelter PKL Suryokusumo tahap lanjutan atau tahap 2

jangan hanya menyuruh pindah. Tolong seperti Bapak yang dapat gaji bulanan, Tlogosari Kulon. pikirkan, kira-kira di tempat baru barang dapat uang tunjangan dapat gaji ke-13.

Menurut daftar hadir, ada 87 PKL dagangan para PKL ada yang beli gak?

Pendapatan kami hanya dari jualan. yang mengikuti pertemuan tersebut.

Dia pun bercerita, ketika PKL disuruh Tolonglah pikirkan nasib kami. Shelter Sosialisasi langsung dipimpin Kepala pindah ke shelter tahap I, ada keluarga Suryokusumo kan tempatnya tersembunyi.

Dinas Perdagangan Fajar Purwoto yang terpaksa bercerai karena sang Tidak ada yang tahu tempat itu kecuali didampingi Kepala Seksi Penataan suami tidak bisa menghidupi warga sekitar,” pintanya.

Oktaviatmono dan Lurah Tlogosari keluarganya. “Dagangan gak laku.

Dengan suara datat Fajar Kulon Sri Lestari.

Bagaimana mau menghidupi keluarga?” mengatakan, justru karena memikirkan Pada acara ini, para PKL secara katanya. nasib PKL makanya dibangun shelter terbuka menyampaikan harapan dan sehingga Bapak – Ibu semua bisa nyaman uneg-unegnya. Baru saja sesi tanya Pemusnahan PKL berjualan. Satpol PP memang tugasnya jawab dibuka, Aris salah seorang PKL Sugiantoro, PKL Jalan Gajahbirowo menegakkan Perda. Kalau Bapak – ibu langsung meminta mike. Ia mengaku Raya yang sehari-hari berjualan sandal, berjualan di trotoar, jelas melanggar belum berniat pindah ke Shelter sepatu dan kaos kaki menyampaikan usul Perda.

Suryokusumo tahap II. Karena senada. “Kami ini orang kecil Pak. Tidak Sekarang Pemkot Semarang melalui nyatanya Shelter tahap I sudah ditinggal para PKL karena sepi pembeli. Aris berharap kalau toh pindah, carilah tempat alternatif yang lebih bijak. Jangan ditempatkan di lokasi mati seperti itu.

Menghadapi keluhan tersebut Fajar menjawab, pihaknya hanya menyampaikan informasi dan mengusulkan agar PKL menempatkan diri ke shelter yang sudah disediakan pemerintah.

Daripada nanti digusur Satpol PP. Tapi kalau tidak mau ya sudah. Jangan menyesal kalau nanti shelter tersebut segera diisi oleh PKL lain.

Pendapat berikutnya disuarakan Gunadi, pedagang topi dan ikat pinggang. Dia juga mengatakan, pemerintah Dua tahun lalu, Walikota Hendrar Prihadi meresmikan penggunaan Shelter Suryokusumo 1. (Foto: tribunjateng)

Dinas Pekerjaan Umum sedang genjar melakukan penataan trotoar untuk memperindah kota. Sekitar awal April proyek-proyek pemerintah sudah mulai dikerjakan. Padahal menjelang bulan ramadhan.

“Daripada nanti menjelang lebaran Bapak – Ibu kocar kacir menata barang, atau terpaksa kucing-kucingan dengan aparat Satpol PP, monggo silahkan menempati shelter yang kami sediakan. Gratis, tidak dipungut bayaran,” kata Fajar.

Ny Beny pedagang di depan Swalayan Giant, mengaku menjadi korban penggusuran Pemkot Semarang.

Sudah sekitar 5 bulan dia tidak berjualan. Karena pihak DPU melakukan penataan trotoar tempatnya berjualan selama ini.

“Dulu katanya minggir sementara. Nanti akan ditempatkan di shelter.

Tapi sampai sekarang kami tidak tau mau berjualan dimana. Tolong lah pikirkan nasib kami, Pak. Saya tinggal di rumah kontrakan dan harus menghidupi anak-anak.

Pemerintah jangan hanya janji-janji saja.”

Wanita yang baru menjanda karena suaminya meninggal dunia itu juga menyampaikan harapan ada bantuan nyata dari pemerintah, terutama pembinaan dan promosi tempat shelter

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

LAPORAN UTAMA

SURAT KABAR BERITA KITA

5

Sosialisasi shelter tahap I dan II di Balai Kelurahan Tlogosari Kulon, Senin (26/02/2018)

Suryokusumo kalau nanti para PKL sudah ditempatkan disana. Sehingga pedagang tau apa yang harus dilakukan, dan pembeli pun ngerti kalau di belakang Pasar Suryokusumo ada jualan tas, pakaian, sepatu dan sandal.

Menanggapi permintaan tersebut, Fajar berjanji akan berusaha membuat baliho sebagai media promosi keberadaan Shelter PKL Suryokusumo.

Selain itu, dia berencana mengundang media sebanyak-banyaknya untuk meliput sehingga masyarakat luas tahu bahwa PKL sepanjang jalan Tlogosari Raya sudah dipindah ke Shelter Suryokusumo.

Agus Surya Budi menyampaikan keluhan mengenai rencana pemindahan PKL jalan Tlogosari Raya. Dia mengatakan, dulu Perumnas sangat sepi. Tapi kemudian ramai dengan kehadiran PKL. Kemudian mulai masuk toko pakaian dan sekarang menjadi pusat bisnis. Tapi setelah ramai, PKL malah digusur.

Keluhan seperti ini sebenarnya secara tertulis sudah berulangkali dia sampaikan ke berbagai pihak. Baik kalangan legislative, maupun pejabat pemerintah seperti Walikota dan Gubernur Jawa Tengah. Yang dia herankan, laporan tertulis tersebut tidak mendapat respon semestinya.

“Makanya mumpung Pak Fajar ketemu pada hari ini, tolonglah sampaikan keluhan kami. Kami merasakan apa yang dilakukan pemerintah bukan pembinaan tetapi pemusnahan terhadap PKL Tlogosari,” kata dia.

Fajar mengatakan, pihaknya dari Dinas Perdagangan tidak pernah mengusir PKL. “Sebenarnya yang kami lakukan adalah bentuk pembinaan dan membantu memberi solusi dari permasalahan yang Bapak – Ibu hadapi.

Tugas Satpol PP menegakkan aturan.

Karena tempat usaha Bapak – Ibu melanggar Peraturan Daerah (Perda), ya kena gusur. Sebelum kena gusur, kami siapkan tempat yang representatif secara

Pemandangan salah satu PKL yang masih bertahan di jalan Tlogosari Raya.

gratis. Apakah itu bukan membantu?” kata Fajar dengan nada tanya.

2 Tahun Mangkrak Menurut catatan BERITA KITA, Walikota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) yang memimpin langsung arakarakan perpindahan PKL Tlogosari ke Taman Suryokusumo, pada hari Minggu, 6 Maret 2016. Saat itu Walikota meminta seluruh pedagang eks PKL Tlogosari untuk ikhlas dan legowo pindah ke pasar baru di Taman Suryokusumo. Lebih dari itu, Hendi meminta para pedagang bersyukur atas pemindahan tersebut.

“Hari ini semoga “panjenengan kerso pindah”. Karena pasar ini sudah dibangun dengan dana Rp 3,5 milliard.

Kalau tidak disyukuri, hati akan terus mengeluh dan merasa kurang terus. Kalau masih ada kekurangan bilang ke Pemkot nanti diperbaiki,” kata Hendi saat itu.

Syukur pedagang, menurut Hendi, harus diungkapkan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Ungkapan syukur juga harus ditunjukkan

dengan menjaga hubungan dan komunikasi yang bagus dengan warga sekitar. Sebab, menurut Hendi, pembangunan pasar baru di lingkungan tersebut dipastikan mengagetkan warga sekitar yang sebelumnya tidak ada pasar di lingkungan mereka.

Dua tahun sudah arak-arakan itu berlalu. Kini Shelter Suryokusumo tahap I ternyata mangkrak. Asset benilai miliaran itu terbengkalai. Meski Shelter Suryokusumo tahap I nyaris tak berpenghuni, pembangunan Shelter Suryokusumo tahap II sudah rampung.

Entah kapan akan diresmikan penggunaannya.

Pertanyaan kita adalah; apakah nanti setelah Shelter Suryokusumo tahap II diresmikan akan mampu memantik semangat pedagang dan mengundang kehadiran pembeli ke ujung Jalan Taman Suryokusumo atau justu akan mengalami nasib sama dengan Shelter tahap I? Hanya perjalanan waktu lah yang bisa menjawabnya. Rosi

Lurah Tlogosari Kulon, Sri Lestari dan Fajar Purwoto dikerubut calon pengguna shelter.

6

LAPORAN UTAMA

SURAT KABAR BERITA KITA

Fajar Purwoto, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang

PKL Kota Semarang Terlalu Manja

S

helter PKL Suryokusumo tahap I hanya dihuni dua pedagang. Apa tanggapan Fajar Purwoto, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang terkait hal tersebut?

Berikut petikan wawancaranya dengan BERITA KITA yang berlangsung santai sambil ngopi di kantin Dinas Perdagangan.

Shelter Suryokusumo Tahap I hanya dihuni dua PKL. Mengapa demikian?

Shelter Suryokusumo tahap pertama memang saat ini kosong. Sejak penempatan awal sudah terjadi tarik ulur berbagai kepentingan di sana.

Tapi saat itu kepala dinasnya belum saya. PKL disana kan dikoordinir oleh Persatuan Pedagang dan Jasa (PPJ). Ketua PPJ-nya Pak Ngadino. Pak Ngadino sudah berusaha membantu menata. Tapi mungkin kurang maksimal. Sehingga pedagang keluar satu persatu.

berjualan di sepanjang Jalan Tlogosari Raya. Kami akan minta bantuan Satpol PP menertibkan. Sepanjang Jalan Tlogosari Raya harus bersih dari PKL. Itu target kami.

Berapa biaya pembangunan shelter Suryokusumo tahap I dan tahap II? Biaya pembangunan shelter tahap I sekitar Rp 3 milliard dan shelter tahap II Rp 4 milliard.

Konon para PKL yang menempati shelter tahap I memilih minggat karena sepi pembeli. Tanggapan Anda?

Alasan seperti itu sudah menjadi keluhan umum PKL dan pedagang pasar yang dipindahkan.

Tempat tidak strategis. Sepi pembeli. Ukuran lapak terlalu sempit tidak sesuai harapan

Makanya saya akan bertindak tegas.

Niat kita baik, menata PKL. Kalau tidak mau, ya sudah. Kita berikan kepada yang membutuhkan. Antri yang mau menempati.

Boleh saja Anda tegas ‘memaksa’ PKL masuk ke shelter. Tapi kalau mereka tidak mau, azas manfaat pembangunan kan tidak dapat?

Berbicara azas manfaat, sebenarnya jumlah permintaan selalu lebih tinggi dari kemampuan pemerintah menyediakan kios. Katakanlah jumlah pedadang dan PKL se Kota Semarang 12.000 orang. Sementara pemerintah hanya mampu membangun 4.000 kios.

Makanya kalau ada yang tidak mau, pasti lapak dengan cepat dimanfaatkan oleh PKL lain. Contoh PKL Taman Kasmaran di Kalisari.

Kita hanya membangun 40 shelter sedangkan yang ngantri ada 100an.

Anehnya lagi, ada saja PKL yang berani menjual kiosnya setelah 3 tahun ditempati.

Lapak berpindah tangan di

Fajar Purwoto, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang

Sebenarnya kan urusan PKL adalah urusan Lurah dan Camat. Dinas Perdagangan hanya penataan.

Setelah menjabat Kepala Dinas, saya punya pemikiran tidak akan menempatkan kembali PKL tahap I sebelum tahap II selesai. Tujuannya agar seluruh PKL yang selama ini berjualan di sepanjang jalan Tlogosari Raya bisa masuk mengisi shelter secara bersamaan sehingga tidak terjadi kecemburuan.

Pembangunan shelter tahap II sudah selesai Desember 2017. Mengapa demikian lama penempatan PKL-nya?

Kami mengurusi 52 Pasar se Kota Semarang ditambah PKL. Karena keterbatasan personil, sehingga penataan harus dijadwalkan secara bergantian.

Kami mendapat perintah dari Pak Walikota agar mendahulukan relokasi PKL Banjir Kanal Timur.

Hari ini kami rapat terkait relokasi PKL Sawah Besar dan PKL Rejosari. Kamis besok, kami akan cek kesiapan pasar Klitikan terkait penempatan PKL dari Mlatiharjo dan Bugangan.

Jumat (23/02/2018) baru rapat tentang PKL Tlogosari. Semua PKL disana kami undang ke Balai Kelurahan Tlogosari Kulon. Kami akan jelaskan program-program Dinas Perdagangan.

Kalau nanti dalam perjalanannya ada PKL yang tidak mau menempati shelter yang disediakan pemerintah, tidak masalah. Kami akan isi dengan PKL lain.

Tapi jangan coba-coba ada yang

pedagang. Dimana-mana selalu bilang begitu. PKL di Kota Semarang ini terlalu manja. Kenapa manja? Karena semua serba gratis.

Coba lihat pedagang kabupaten tetangga seperti Demak dan Purwodadi.

Mereka bersedia masuk kios yang dibangun Pemda karena memang disuruh bayar. Kalau tidak mau menempati kios, duitnya hilang. Di Kota Semarang semua digratiskan tanpa pungutan sepeserpun, sehingga pedagangnya bertingkah.

Kebaikan Bapak Walikota dianggap sebagai angin lalu. Sama sekali tidak dihargai.

luar sepengetahuan kita (Dinas Perdagangan). Nah, kami sedang menggodog aturan yang bisa memidanakan mereka yang memperjualbelikan kios yang bukan haknya.

PKL mengeluhkan lokasi shelter Suryokusumo berada di ‘jalur mati’.

Tanggapan Pak Fajar?

Logikanya seseorang mengeluh kalau barang yang dia beli tidak sesuai dengan yang dijanjikan penjual. Ini kan kami berikan secara gratis, kog mereka masih ngeluh nuntut ini nuntut itu. Aneh

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

memang. Belum apa-apa sudah bilang, Pak nanti disana kami akan rugi karena akan sepi pembeli.

Akhirnya, betul-betul rugi, betul-betul sepi pembeli. Karena apa yang kita perkatakan bagian dari doa. Harusnya mereka bersyukur dapat tempat yang bagus secara gratis. Lalu berusaha memberi layanan yang baik sehingga pengunjung tidak kapok, malah datang lagi membawa temannya.

Menurut saya, bisnis tidak mengenal istilah jalur mati. Contoh, ada tabib ahli pengobatan tradisional tinggal di desa terpencil kaki gunung Kawi. Karena pengobatannya muzarab, namanya menjadi terkenal.

Meski tidak ada promosinya di media massa, tapi banyak orang datang dari mana-mana untuk berobat.

Jualan itu intinya pada layanan dan mutu barang. Kalau pelayanannya baik dan barang yang disediakan bagus, konsumen akan datang karena merasa butuh.

Sudah mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan sebelum membangun shelter?

Semua pembangunan milik pemerintah ada Detail Engineering Design (DED). Sudah melalui kajian mendalam tentang kelayakannya. Tlogosari kan termasuk daerah rame. Lokasi shelter tidak jauh dari Pasar Suryokusumo yang selalu rame setiap hari.

Seberapa optimis kita pemanfaatan shelter tahap II bisa maksimal bila berkaca dari kondisi tahap I? Kami sangat optimis dalam satu bulan ke depan shelter tahap I dan tahap II sudah ramai. Dari pengalaman saya menata pasar, umumnya setelah ditata pasti ramai. Lihat saja satu bulan ke depan. Saya menganggap memindahkan PKL di sepanjang Jalan Tlogosari urusan gampang kog. Tidak serumit di tempat lain.

Lantai 2 Pasar Suryokusumo menjadi tempat Pujasera. Apakah hal itu sesuai perencanaan awal?

Memang dalam perencanaan awal, lantai 2 untuk los, menampung pedagang yang menggelar dagangannya di halaman pasar. Setelah mereka kita tempatkan di lantai 2, hanya bertahan sekitar 6 bulan.

Satu persatu kembali berjualan di tempat semula. Alasannya, pembeli enggan naik turun saat berbelanja sehingga pendapatan mereka menurun drastis.

Kemudian lantai 2 kami manfaatkan untuk Pujasera (Pusat jajanan selera rakyat). Dengan tujuan, pedagang di bawah nyaman dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi terpenuhi.

Kalau saya membangun pasar senilai Rp 16 milliard, tentu saya punya kewajiban meningkatkan PAD. Jangan sampai ada pasar yang mangkrak.

Nyatanya Shelter Suryokusumo I dibiarkan mangkrak hampir 2 tahun?

Memang bisa dibilang shelter Suryokusumo tahap I mangkrak. Tapi lihat saja satu bulan ke depan. Pasti terisi semua.

Pujasera Lantai 2 Pasar Suryokusumo sudah tutup. Mengapa?

Katanya mereka sedang melakukan penataan. Mereka bilang, setelah dievaluasi ternyata disana yang dibutuhkan warga masyarakat adalah jajanan baso, mie goreng, bebek goreng/ ayam goreng dan ayam geprek. Nah, dalam rangka penataan, mereka libur sementara. (*) Pewawancara : Robinson Simarmata Tempat : Kantin Dinas Pasar Kota Semarang, Jl.Dr Cipto No 115 Waktu : Selasa, 20-02-2018

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

Semarang, BERITA KITA elayani sepenuh hati, tanpa pungli. Demikian bunyi tulisan yang tertera di ruangan Camat Candisari, Moeljanto, SE. Ia merasa perlu menuliskan itu dengan ukuran menonjol, sebagai warning bagi seluruh jajaran agar tidak ada yang leha-leha dan neko-neko dalam melaksanakan tugas.

“Saya mengingatkan seluruh staf hingga lurah di lingkungan Kecamatan Candisari, agar selalu mengedepankan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Cepat, ramah, transparan dan tidak boleh ada pungutan liar (Pungli),” katanya.

Pungli diharamkan mengingat pegawai kecamatan dan pegawai kelurahan sudah mendapat fasilitas memadai, termasuk ATK dan peralatan kantor lainnya. Tunjangan pegawai juga sudah cukup, asal pandai bersyukur.

“Pemkot Semarang dan Pak Walikota sudah memberikan yang terbaik bagi pegawai. Sebagai imbal baliknya, seluruh pegawai harus memberi pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Camat.

Kecintaan ayah dua putra ini pada Kota Semarang sangat mendalam. Maklum, ia lahir di Kota Semarang, 16 Juni 1970.

Jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, juga dituntaskan di kota ini.

“Saya hanya 4 tahun meninggalkan kota ini karena dinas di Kabupaten Blora.

Selebihnya hari-hari hidupku ada di Kota Semarang,” katanya.

Terkait pengabdiannya pada layanan masyarakat, kata Moeljanto, barangkali sudah titisan darah orang tua. Dulu ayahnya seorang lurah di Kelurahan Kebonagung Semarang Timur.

Meski demikian karir di lingkungan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dirintis dari bawah. Pertama kali penempatan di Biro Perekonomian Pemprov Jateng. Kemudian mutasi ke Bagian Perekonomian Pemkab Blora. Tahun 2000 mutasi lagi ke Pemkot Semarang, di Bagian Perekonomian.

Tahun 2003 mendapat kesempatan pertama kali bekerja di lapangan sebagai Kasie Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Genuk. Sekitar 3 bulan kemudian, dipercaya merangkap pelaksana tugas (Plt) Lurah Muktiharjo Lor selama satu tahun. Lalu definitif menjadi Lurah Bangetayu Kulon masih di wilayah Kecamatan Genuk.

Digeser menjadi Lurah Kungingan, Kecamatan Semarang Utara. Tahun 2014 Lurah Karangkidul, Semarang Tengah.

M

WARTA KITA

Moeljanto, SE, Camat Candisari

Melayani Sepenuh Hati Tanpa Pungli

Camat Candisari, Moeljanto

Kemudian mendapat promosi menjadi Sekcam Gajahmungkur. Lalu 04 Oktober 2017 dilantik menjadi Camat Candisari.

BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN Camat berusia 48 tahun ini memiliki motto pribadi; Hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Prinsip ini tidak hanya dilakoni di kantor, tapi dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya ingin setiap yang saya lakukan memberi manfaat bagi orang lain. Kadang saya sendiri kalah atau lebih tepatnya mengalah. Sejak kecil meski hanya punya sebuah barang, kalau ada teman yang minta, suara hatiku selalu mengatakan untuk menyerahkan barang tersebut.

Kalau tidak, akan kepikiran. Makanya Kakek bilang, saya termasuk aneh. Tapi setelah saya renungkan, memang hidup yang tidak bermanfaat bagi orang lain adalah hidup yang percuma, sia-sia,” katanya.

GEMAR BERORGANISASI Selain karena didikan sang ayah, Moeljanto mengaku sejak remaja gemar berorganisasi. Saat duduk di bangku SMP Negeri 6 Semarang, dia menjadi Ketua OSIS. Ketika menimba ilmu di SMA Negeri 1 Semarang juga pengurus OSIS. Saat kuliah

di Unika Soegiyopranoto pun Ketua Senat atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Badan Ekseskutif Mahasiswa (BEM). Proses ini turut menggembleng mentalnya dalam berorganisasi dan melayani sesama.

Keterlibatannya pada organisasi kesiswaan ketika masih pelajar, membuat perhatian Camat Moeljanto terhadap dunia pendidikan begitu tinggi. Termasuk keprihatinan saat ada siswa SMK di Kota Semarang tega membunuh sopir taksi online. Ada pula murid SMA di Sampang, Jatim menganiaya guru hingga meninggal.

Menurut Moeljanto, tindak kriminalitas yang dilakukan pelajar sangat dipengaruhi kemajuan teknologi, utamanya media sosial. Ketika smartphone sudah ada di tangan si anak, siapapun tak ada lagi yang mampu mengontrol secara penuh.

Padahal sudah jamak murid SD mendapat fasilitas hp dari orang tuanya dengan alasan memudahkan kordinasi penjemputan saat pulang sekolah atau tempat les. Hp yang diberikan pun bukan sekedar bisa menerima panggilan dan mengirim pesan singkat. Tapi android yang bisa menerima dan mengirim pesan bergambar.

Pada hp berteknologi tinggi itu kadang dengan sendirinya muncul gambar macam-

Ali Muhtar, S.Sos, MM, Camat Genuk

Semoga Tahun Terakhir Alami Banjir P

Semarang, BERITA KITA ertengahan bulan Februari lalu beberapa kelurahan di Kecamatan Genuk, Kota Semarang mengalami banjir. Hal itu disebabkan intensitas hujan yang tinggi ditambah rob air laut. Banjir menggenangi lingkungan permukiman warga, kawasan industri maupun jalan Raya Kaligawe. Sehinga berbagai aktivitas masyarakat di wilayah sekitar sempat lumpuh.

“Kami telah melakukan langkah darurat penanganan banjir yang meluas.

Diantaranya membuka posko dapur umum bagi masyarakat. Pada Sabtu-Minggu tanggal 17-18 Februari dapur umum dibuka di kantor kecamatan dan beberapa kantor kelurahan yang mengalami banjir cukup parah. Seperti Kelurahan Muktihardjo Lor dan Kelurahan Trimulyo,” kata Camat Genuk, Ali Muhtar, S.Sos, MM, saat ditemui BERITA KITA di ruang kerjanya, Rabu (21/02).

Berdasar laporan dari posko dapur umum, kata Camat, ada sekitar 4.000 warga terdampak banjir. Sedangkan nasi bungkus yang bisa disiapkan hanya sekitar 1.600 bungkus. Memang tidak mampu meng-cover semua kebutuhan. Karena menyiapkan ribuan nasi bungkus butuh pengerahan tenaga yang banyak dan dana yang tidak sedikit.

Sedangkan kantor kecamatan tidak

memiliki dana tanggap darurat. Sehingga dibutuhkan partisipasi berbagai lapisan masyarakat untuk meringankan beban warga terdampak banjir.

Logistik dibantu Ba-gian Perekonomian Pemkot Semarang. Ada juga bantuan dari UPTD Ketahanan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan ormas.

Bahkan pegawai kantor kecamatan dan kelurahan ikut urunan semampunya dari uang saku pribadi.

Saat air mulai surut, Senin 19 Februari 2018, langsung digelar pasar murah terutama pengadaan sembako. Khusus di Kelurahan Trimulyo, dapur umum tetap dibuka karena air belum benar-benar surut. Banjir di Kelurahan Trimulyo termasuk parah.

Mantan Camat Mijen ini mengaku prihatin dengan kondisi banjir yang sering melumpuhkan aktivitas warga Genuk. Ada pengusaha kecil yang terpaksa menutup usaha warungnya sehingga pendapatan mereka terhenti. Pengusaha besar di lingkungan kawasan industri pun mengeluhkan mesin produksi mereka terendam banjir sehingga mengalami kerusakan.

Kantor Kecamatan Tergenang Tak hanya permukiman warga dan kawasan industri yang terdampak. Gedung

Camat Genuk, Ali Muhtar

Kantor Kecamatan Genuk di Jalan Terboyo Industri Timur No 8, juga tak luput dari

SURAT KABAR BERITA KITA

7

macam, atau konten ajakan macam-macam.

Sehingga si anak terbiasa membuka program yang cenderung merusak moral.

Misalnya film porno atau kekerasan.

Maka peran guru dalam memberi keteladanan sangatlah penting. Guru harus punya ikhtiar membimbing anak, tidak sekedar mengajarkan mata pelajaran yang diampu. “Fungsi membimbing ini saya kira yang semakin berkurang sekarang. Profesionalitas seorang guru tidak cukup diukur dari seberapa banyak program sertifikasi yang telah diikuti,” katanya.

Dan sedapat mungkin guru jangan memarahi siswa di depan kelas atau di hadapan orang banyak. Ketika murid dipermalukan di hadapan orang banyak, dia tidak melawan saat itu. Tetapi sewaktuwaktu kemarahannya bisa meledak terutama bila mengalami kondisi tidak stabil.

Semisal baru dimarahi orang tua di rumah.

“Saya termasuk pemerhati pendidikan karena sejak remaja sudah terlibat di organisasi kesiswaan. Kebetulan keluarga besar isteri saya kalangan pendidik. Isteri saya juga guru di salah satu SMA Negeri di Kota Semarang,” katanya.

Bahkan dalam pertemuan keluarga pun terkadang masing-masing anggota keluarga sibuk main hp sendiri. Padahal pertemuan yang hanya sebentar harusnya dimanfaatkan secara berkualitas. Tapi ketika masing-masing sibuk dengan gadget, sangat mungkin raganya sedang kumpul tapi hatinya berpencar kemana-mana.

“Generasi muda harus bijak memanfaatkan kemajuan tekhnologi. Gunakanlah tekhnologi sebagai alat penolong bukan perongrong,” kata Camat menyudahi. Rosi RALAT: Penerbitan Edisi No. 91 (16–28 Februari 2018 Rubrik Laporan Utama halaman 4 dengan judul: “Kantor Kecamatan Candisari Terkini”, terdapat kesalahan pada alinea ke-7.

Tertulis: ....terakhir sebagai Camat Gajahmungkur sebelum dilantik pada posisinya sekarang menggantikan Camat Sudarmadji Mulyono.

Yang benar: ....terakhir sebagai Sekretaris Camat Gajahmungkur sebelum dilantik pada posisinya sekarang menggantikan Camat Sudarmadji Mulyono.

Dengan dimuatnya RALAT ini kesalahan telah dibetulkan. (Red) genangan banjir. Meski demikian, Camat Ali Muhtar mengaku meninggikan gedung kantor kecamatan bukan prioritas.

“Kalau hanya meninggikan gedung kantor kecamatan, itu egois. Kita bisa terhindar dari banjir, tapi bagaimana dengan warga? Makanya konsentrasi kita adalah bagaimana agar ke depan wilayah kecamatan Genuk tidak banjir lagi,” katanya.

Langkah-langkah ke arah itu sedang berjalan. Seperti pembuatan kolam retensi di Kelurahan Banjardowo, pembuatan bendungan dan pemasangan pompa di Kaliringin Lama dan Baru serta Kali Tenggang.

Diharapkan proyek itu rampung tahun ini.

“Semoga tahun ini menjadi tahun terakhir kecamatan Genuk dilanda banjir. Inilah doa kita bersama,” kata Camat memungkasi. Rosi

8

WARTA KITA

SURAT KABAR BERITA KITA

Blora, BERITA KITA upati Blora Djoko Nugroho didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, Ir. Reni Miharti M. Agr. Bus pada hari Rabu (21/2/2018) melakukan panen perdana cabai merah keriting. Kegiatan dipusatkan di Desa Purworejo, Kecamatan/Kabupaten Blora yang merupakan binaan program Coorporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Bertempat di lahan demplot seluas 1500 meter persegi milik Pak Manggar, anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki, panen yang dihadiri Kepala BI Perwakilan Jateng, Hamid Ponco Wibowo, berlangsung di bawah terik matahari.

Dodik selaku pendamping sekaligus pelaksana program CSR BI di Desa Purworejo mengatakan, panen perdana cabai tersebut dilakukan pertama kali pasca penandatanganan MoU antara BI dengan Pemkab Blora di bidang pertanian pada tahun 2017.

“Kami mendampingi penanaman cabai merah keriting jenis lado.

Pendampingan dilakukan mulai menanam, merawat, pemupukan, hingga panen. Totalnya ada empat hektare dan ini panen di demplot milik Pak Manggar.

Alhamdulilah harganya masih bagus, per kilogramnya laku Rp 24 ribu sampai Rp 27 ribu,” ucap Dodik.

Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya berterimakasih kepada BI yang bersedia mengucurkan program sosial berupa pendampingan pertanian cabai merah terintegrasi peternakan sapi di Desa Purworejo. Bupati minta agar kelompok tani bisa memanfaatkan program sosial dari BI tersebut.

Kepala BI Jateng Hamid Ponco

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

B

Panen Cabai Bersama Bupati dan BI Wibowo menerangkan, program CSR pengembangan pertanian cabai merah terintegrasi ternak sapi di Desa Purworejo, merupakan salah satu upaya BI untuk membantu peningkatan perekonomian petani di daerah.

“Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi sektor pertanian.

Seperti di Kabupaten Blora yang didominasi pertanian menjadikan kami tertarik ikut mengembangkan dengan mengintegrasikan antara peternakan sapi

potong dengan pertanian cabai merah keriting,” terang Hamid.

Adapun yang dimaksud terintegrasi adalah kotoran dari hasil peternakan sapi diolah menjadi pupuk organik guna kebutuhan pemupukan dan pestisida cabai. Sehingga biaya produksi pertanian cabai bisa lebih hemat namun harga jualnya tinggi karena ditanam secara organik.

Usai panen perdana, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sarana

prasarana pendukung pertanian cabai dari Kepala BI Jateng kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bina Tani Desa Purworejo dan Kelompok Tani Taruna Muda Serut Desa Dringo, Todanan.

Hadir dalam kegiatan itu Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo, Kepala BRI Cabang Blora, Bank Jateng Cabang Blora, Ketua BPN Kabupaten Blora, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Blora, dan beberapa kepala OPD terkait. bambang dp

Desa Jerukgulung Prioritaskan Sara Pertanian Demak, BERITA KITA eberadaan dana desa menjadi primadona dan pemanfaatan dana tersebut sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur. Seperti yang dilaksanakan Pemerintah Desa Jerukgulung, Kecmatan Dempet, Demak.

Seperti dikatakan Muh Supyan (40), Kepala Desa Jerukgulung didampingi kepala dusun setempat, Sudarto (58), penggunaan dana desa di desanya diarahkan untuk pembangunan, pengembangan dan memlihara infrastruktur.

“Program tersebut antara lain untuk mendukung program ketahanan pangan dan pemukiman, sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, pendidikan sosial dan kebudayaan, sarana dan prasarana produksi serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup,” tandas Muh Supyan,

seraya menambahkan, dana tersebut penggunaanya sesuai prioritas program yang disepakati dalam rembug atau musyawarah desa.

Tahun ini, jelas Supyan, diprioritaskan untuk betonisasi di Dukuh Jerukgulung menuju Dukuh Maguwan dengan panjang 650 meter. Betonisasi jalan masuk desa (sebelah slep padi) sepanjang 400 meter dan betonisasi jalan depan balai desa ke arah Desa Kedungori.

Dengan mempertimbangkan warga Jerukgulung bermata pencaharian sebagai petani, maka dana tersebut juga digunakan untuk meningkatkan produktifitas dan hasil pertanian.

“Kami akan mempercepat pembangunan sarana pertanian, seperti pembanguan jalan beton blok (jalan usaha pertanian) di areal persawahan, perawatan, normalisasi dan pembangunan gorong gorong serta pembuatan pintu air. Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan pembuatan talang air di RW.02 Dukuh Maguwan dan Dukuh Jerukgulung, mengingat di wilayah itu sangat membutuhkan sarana tersebut,” pungkas Supyan. agus

Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP) Budi Tjahjono, SH mengemukakan, pembentukan KIM sesuai Peraturan Bupati Blora Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Blora. Di antaranya KIM mempunyai tugas mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi. cecep

K

Muh Supyan, Kades Jerukgulung (kiri) dan Sudarto, Kadus (kanan)

Sosialisasi Pembentukan KIM Blora, BERITA KITA inas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora melakukan sosialisasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kepada Camat, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa se kabupaten setempat. Acara berlangsung di ruang pertemuan kantor Dinkominfo setempat Kamis pekan lalu.

Kepala Dinkominfo Kabupaten Blora Drs. Sugiyono, M.Si menjelaskan, kegiatan itu untuk membangun akses komunikasi dan informasi di Kabupaten Blora.

“Kami mohon bantuan para camat, kepala kelurahan dan kepala desa, untuk

D

memfasilitasi pembentukan KIM di wilayah masing-masing,” pinta Sugiyono seraya berpesan, agar yang direkrut mereka yang suka IT dan berusia muda.

Karena yang muda biasanya rajin.

Dengan pembentukan KIM, kata Sugiyono, diharapkan dapat membantu publikasi, informasi terkait kegiatan dan potensi lokal. Setelah terbentuk nantinya Kominfo akan melakukan pembinaan.

Pada tahun 2018 direncanakan 25 titik terpasang layanan internet gratis.

“Terbentuknya KIM nantinya bisa bersinergi dengan Sistem Informasi Desa (SID) yang sudah berjalan di masingmasing wilayah. Karena KIM sangat bermanfaat. Format kepengurusan, kami minta segera dilaporkan hingga akhir Februari 2018. Selanjutnya dikukuhkan bersama,” jelas Sugiyono.

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

WARTA KITA

SURAT KABAR BERITA KITA

9

Kanwil Kemenag Jateng Raih Penghargaan Penyusunan Anggaran Hakim Saifuddin atas kategori Penyusunan Anggaran dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Terbaik.

Penghargaan itu merupakan salah satu dari lima kategori yang dilakukan penilaian dilingkungan Kementerian Agama.

Penyerahan penghargaan diberikan saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diikuti jajaran eselon I dan II Kemenag Pusat, Kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia, Kepala PTKIN dan pejabat lainnya. Penghargaan itu disambut baik oleh Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng, Drs. H. Farhani, SH, MM. “Prestasi ini merupakan bukti bahwa sukses program/kegiatan adalah sukses

ketika semua aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Prov.

Jateng bersatu dalam kebersamaan.

Artinya, setiap kegiatan yang selama ini dikoordinasikan akan berjalan dan membawa hasil yang baik,” tandas Farhani.

Kanwil Kemenag Prov. Jateng seringkali melaksanakan koordinasi terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran sebagai sarana diskusi dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran. Salah satu indikator atas koordinasi tersebut, yaitu serapan DIPA tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Serapan DIPA 2016 ada pada angka 94%, di tahun 2017 menjadi 97%. wawan

Pramuka Diajak Jaga Lingkungan

dalam Pesta Siaga,” ujar Bunda Umi. Umi Kulsum yang istri Bupati Djoko Nugroho juga berpesan pada peserta untuk ikut menjaga dan menyayangi lingkungan. Terlebih saat musim hujan, sering terjadi banjir dan tanah longsor.

Karenanya Umi mengajak menanam pohon sebanyak-banyaknya agar alam tidak rusak.

Bupati Djoko Nugroho mengapresiasi diadakannya event tahunan Pesta Siaga oleh Kwarcab Blora. Menurutnya dengan pesta siaga, anak-anak bisa melatih dan mengasah kemampuan diri dalam hal pengetahuan, keberanian, kekompakan dan rasa percaya diri.

Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si selaku Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Blora, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pesta Siaga 2018 ini dilaksanakan bersamaan dengan hari lahirnya Bapak Pandu Dunia Boden Powel.

Kegiatan diikuti 32 tim atau barung.

Tergiat pertama akan mewakili Kabupaten Blora di Pesta Siaga tingkat Binwil Pati yang akan dilaksanakan bulan Maret.

Hadir pada kegiatan itu jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat se Kabupaten Blora serta seluruh Pembina Pramuka se Kwarcab Blora. bambang dp

Farhani, Kakanwil Kemenag Jateng.

Semarang, BERITA KITA antor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah, baru- baru ini mendapat penghargaan dari Menteri Agama Lukman

K

Blora, BERITA KITA erakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Blora, Kamis (22/2/2018) melaksanakan Pesta Siaga 2018 yang diikuti perwakilan 16 Kwarran dari 16 Kecamatan se Kabupaten Blora.

Kegiatan bertempat di SMP Negeri 1 Bogorejo. Pesta Siaga dibuka Bunda Dra. Umi Kulsum bersama Bupati Djoko Nugroho sebagai Kamabicab dan Wakil

G

Bupati H.Arief Rohman M.Si selaku Ketua Kwarcab Blora.

Saat pembukaan, Umi Kulsum yang menjadi pembina upacara mengucapkan selamat berlomba dan berpesan agar selalu berani tampil meraih prestasi demi kemajuan bersama. “Bunda sangat bahagia bisa hadir di tengah adik-adik semua. Kalian semua adalah anak-anak pilihan dari 16 Kecamatan untuk tampil

Dinkominfo Raih Penghargaan dari Kemenkominfo Blora, BERITA KITA emerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkomkinfo) menerima dua penghargaan Pengelolaan Media Center Daerah tingkat Nasional kategori berita dan foto. Penghargaan diserahkan Dirjend Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo RI, 21 Februari 2018 di The Margo Hotel Depok, Jabar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Blora Drs. Sugiyono, M.Si menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam pemanfaatan Media Center Daerah (MCD) sebagai media informasi publik. Pihaknya berharap, dengan diperolehnya penghargaan tersebut MCD Kabupaten Blora makin termotivasi untuk lebih meningkatkan prestasi kanal informasi publik baik dari pusat ke daerah.

“Pemberian penghargaan ini sebagai apresiasi kepada MCD yang memberikan kontribusi informasi ke Infopublik Kemenkominfo RI,” tandas Sugiyono seraya menambahkan, penghargaan tersebut diberikan setiap tahun kepada MCD Terbaik. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam informasi publik media center untuk konten berita No 8 Nasional dan konten foto No 4 Nasional. bambang dp

P

UPPD Samsat Grobogan

Gencar Sosialisasi E-Samsat Sakpole Grobogan, BERITA KITA nit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kabupaten Grobogan terus gencarkan sosialisasi E-Samsat Sakpole di semua layanan Samsat. Baik di Car Free Day, Samsat Paten, Samkel, serta di Samsat Induk. Sitem tersebut melalui aplikasi yang berbasis android dan diunduh secara gratis di playstore.

“Kami jamin masyarakat makin mudah membayar pajak kendaraan bermotor dengan skala tahunan khusus wilayah Jateng. Dengan aplikasi ini, pembayar pajak tidak perlu mengantri karena bisa membayar dimanapun dengan menggunakan metode e-banking, mobile banking, mesin ATM dan SMS payment,” tandas Eko Amitoyo, Kepala UPPD Kabupaten Grobogan.

Menurut Eko, penggunaan aplikasi tersebut sangat mudah. Yakni dengan mengikuti petunjuk yang disediakan.

Apabila sudah membuka aplikasi, pengguna bisa memilih fitur pendaftaran online, kemudian mengisi data-data dan nanti akan muncul kode pembayaran.

Selain memudahkan warga, terobosan aplikasi Sakpole diharapkan bisa menghilangkan praktek percaloan dan pungli.

U

Chamidun ST, pelaksana kegiatan Desa Kramat

H. Mustofa, Kades Kramat

Desa Kramat akan Bangun Balai Desa Eko Amitoyo SH, Kepala UPPD Samsat Grobogan

“Bahkan wajib pajak juga dapat terhindar dari denda keterlambatan pajak,” jelas Eko seraya menambahkan, bagi wajib pajak yang berada di luar kota, tidak perlu khawatir, karena tetap bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan aplikasi Sakpole.

Setelah melakukan pembayaran, jelas Eko Amitoyo, wajib pajak dapat mengunduh bukti pembayaran di aplikasi Sakpole kemudian ditukarkan dengan SKPD asli dengan membawa STNK dan KTP di kantor Samsat Online atau Samsat Keliling. wan

Demak, BERITA KITA epala Desa Kramat, Kecamatan Dempet, H. Mustofa melalui ketua pelaksana kegiatan Chamidun ST mengatakan, penggunaan dana desa di Desa Kramat diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

Kegiatan itu meliputi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur.

“Dana desa di Desa Kramat, kami manfaatkan sesuai prioritas program yang disepakati dalam rembug atau musyawarah desa. Termasuk untuk ketahanan pangan dan pemukiman, sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, pendidikan, sosial dan kebudayaan, sarana dan prasarana produksi serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup,” tandas Chamidun.

Sebagai pelaksana kegiatan, kata Chamidun, pihaknya selalu memberdayakan masyarakat dan berupaya mengembangkan kemandirian. Sehingga pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa di Desa Kramat berjalan lancar dan pelaksanaannya sesuai dengan skala prioritas.

Dalam rembug desa, kata Chamidun, skala prioritas yang disepakati antara lain untuk pembangunan jalur pertanian, drainase, talud dan beton jalan. Selain itu, juga akan digunakan untuk membangun balai desa. Dalam perencanaan, dianggarkan selama tiga tahun, dengan anggaran Rp 400 juta yang bersumber dari APBDes. agus

K

10 SURAT KABAR BERITA KITA

Polres dan Kodim Adakan Pengobatan Gratis dan Bansos Blora, BERITA KITA uluhan masyarakat Desa Kajengan, Todanan, Blora, memadati balai desa setempat. Mereka akan mengikuti pengobatan gratis yang digelar Polres bersama Kodim 0721 Blora, Dinas Kesehatan dan PMI Blora, Jum’at (23/02). Pada kesempatan itu juga ada pembagian sembako.

P

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

WARTA KITA

Kepala Desa (Kades) Kajengan, Sugiyanto mengaku sangat puas karena kegiatan berjalan lancar dan pesertanya cukup banyak. “Melihat antusias masyarakat, saya sangat senang. Semoga kedepan kegiatan seperti ini terus digalakan, karena sangat membantu masyarakat,” ungkap Sugiyanto.

Kapolres Blora AKBP Saptono, SIK, MH berharap pengobatan gratis tersebut masyarakat makin sehat. Selain itu bisa menekan angka kasus kematian dengan bunuh diri.

Pasalnya, dalam sejumlah kasus bunuh diri selama ini, kata Kapolres AKBP Saptono, mereka mempunya riwayat sakit menahun.

“Kasus bunuh diri di Blora, masih sangat tinggi. Maka dengan pemeriksaan seperti ini bisa menekan angka kasus tersebut. Karena, dalam diri yang sehat akan tersimpan jiwa yang kuat,” tandas AKBP Saptono. bambang dp

Sat Lantas Sambangi SMPN 1 Sambong Blora, BERITA KITA esadaran akan pentingnya kedisiplinan dalam berlalu lintas harus ditanamkan sejak usia dini.

Mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Karena yang sering menjadi korban adalah usiausia produktif, seperti pelajar sampai usia 40 tahun.

Guna membentuk karakter para pelajar agar lebih disiplin berlalu lintas di jalan, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Blora Selasa (20/02/18) menggelar kegiatan safety riding di SMP Negeri 1 Sambong.

Kegiatan dipimpin Kanit Dikyasa Lantas Polres Blora Iptu Yoga dan tiga anggotanya. Yakni, Bripda Ariana Jovi, Bripda Ganang dan Brigadir Minal Sobirin.

Kegiatan itu diikuti 120 siswa kelas 3 SMP didampingi 4 guru wali kelas. Menurut Iptu Yoga, kegiatan itu untuk mengurangi pelanggaran dan korban kecelakaan lalu lintas pada usia pelajar.

Para siswa diberi pengetahuan sosialisasi UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, etika lalu lintas, dan pengetahuan tilang. Peserta juga diberi pemahaman tentang bahaya dan dampak kecelakaan lalu lintas akibat dari pelangaran yang tidak memperhatiakn keamanan saat berkendara.

“Mereka harus mengetahui aturan keselamatan berkendaraan. Kecelaaan lalu lintas kebanyakan karena faktor pengendara. Karenanya setiap pengendara harus mengetahui berbagai hal terkait keselamatan berkendara,” katanya. bambang dp

K

Usai menerima penghargaan, 14 anggota Sat Reskrim foto bersama Kapolres Blora, AKBP Saptono, SIK MH.

14 Anggota Sat Reskrim Dapat Penghargaan Blora, BERITA KITA apolres Blora AKBP Saptono, SIK, MH memberikan reward (penghargaan) kepada anggotanya yang berprestasi dalam melaksanakan tugas. Penghargaan itu diserahkan pada Senin (19/02/2018) saat upacara rutin bulanan. Pada kesempatan itu, 14 anggota Sat Reskrim dapat penghargaan karena membawa nama harum Polres.

Di antaranya karena berhasil mengungkap kasus kriminal yang salah satunya menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di semak-semak wilayah Kecamatan Randublatung. Para penerima penghargaan yang kesemuanya anggota Sat Reskrim di antaranya Iptu Lilik Eko Sukaryono, Ipda Edi Santosa, Aipda Agus Rasidi, Brigpol Budi Riyanto.

K

Aiptu Indra Agung Rustiawan, Aipda Iwan Nugroho, Bripka Sumarjo, Brigpol Joko Sarwono, Brigpol Kukuh Budi, Brigpol Imam Kurniawan, Brigpol Andi Purwanto, Brigpol Daryanto, Briptu Hendrik Patraliska, dan Bripda Krisna.

Mereka dapat menangkap pelaku dan barang bukti kurang dari tiga hari sejak jasad korban ditemukan.

Kapolres Blora AKBP Saptono mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para anggota yang telah berprestasi. “Dengan pemkberian penghargaan ini, diharapkan akan memotivasi anggota lain untuk maksimal melaksanakan tugas,” tandas AKBP Saptono seraya menambahkan, pihaknya juga akan memberikan sanksi pada anggotanya yang melanggar disiplin ataupun menyalahi perundang-undangan yang berlaku. bambang dp

Demak, BERITA KITA uluhan warga Perumahan Nusa Indah 2 Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Demak membangun mushola secara swadaya.

Menurut Masrukin, Ketua RW.06 Desa Botorejo, pembangunan tersebut diawali dengan merobohkan bangunan lama yang keberadaannya sudah kurang memadai. Setelah dirobohkan, Mushola Al

P

Mutaqiem dibangun kembali. Tempat ibadah tersebut nantinya akan menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan warga perumahan.

“Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swadaya. Saat ini pembangunan sudah berjalan hampir dua bulan. Alhmadulillah partisipasi warga sangat mendukung, sehingga proses pengerjaan berjalan lancar,” tandas Masrukin.

Sedangkan Sugiharto SP selaku ketua takmir mengatakan, pembanguan kembali Mushola Al Mutaqiem dengan luas 72 meter persegi direncanakan terdiri dari dua lantai.

Lantai satu untuk sholat dan lantai dua akan digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya. Dalam melakukan pembangunan, kata Sugiharto, warga sepakat menyisihkan rejekinya untuk kebutuhan pembangunan.

“Semoga dengan adanya semangat gotong royong, pembangunan mushola ini bisa segera berdiri dan selesai sehingga bisa dimanfaatkan untuk syiar agama. Masyarakat yang ingin menyalurkan infaq atau sedekahnya bisa menghubungi panitia pembangunan melalui nomor 081390562 349 dan 081390199348,” kata Sugiharto. agus

Kepala Desa Kotakan Arif Mustofa Aqmal S.Psi (kiri) dan Pelaksana tugas Sekeretaris Desa (Sekdes) Suyud.

Warga Kotakan Antusias Sambut PTSL Demak, BERITA KITA epala Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Arif Mustofa Aqmal, S.Psi (26) didampingi pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Desa (Sekdes) setempat Suyud (45) sangat bersyukur desanya mendapat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Oleh karena itu pihaknya sangat mengapresiasi program tersebut yang disambut warga dengan antusias.

Menurut Kades Arif dan Plt Sekdes Suyud, dengan adanya program tersebut, selain bisa meminimalisir sengketa tanah yang terjadi di tingkat bawah, juga membantu masyarakat golongan lemah untuk meningkatkan perekonomian. Di mana setelah menjadi sertipikat bisa dijaminkan di perbankan.

“Oleh karena itu PTSL sangat dinanti warga desa kami. Hal itu terlihat dari atensi masyarakat Desa Kotakan yang sangat tinggi. Atensi itu bisa dilihat dari banyaknya pendaftar. Karena PTSL memberikan pelayanan pendaftaran dengan proses yang mudah, cepat dan murah,” tandas Kades Arif, seraya menambahkan, dalam pelaksanaan di lapangan, pihaknya senantiasa melibatkan semua unsur, seperti RT, RW, LKMD serta BPD. agus

K

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

WARTA KITA

SURAT KABAR BERITA KITA

11

Buku Soetrisna Wartawan Lurus Dilounching

Semarang, BERITA KITA osok diri dan perilaku almarhum Drs. H. Sutrisna, mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng tiga periode diabadikan dalam sebuah buku berjudul ‘Sutrisna Wartawan Lurus’.

Buku setebal 218 halaman itu, mengungkap testemoni tentang sosok alamarhum baik dalam kehidupan

S

keseharian, selama berkarier sebagai wartawan, dan memimpin Suara Merdeka serta PWI. Dr Bambang Sadono SH MH anggota DPD RI Dapil Jateng yang menjadi inisiator penulisan buku mengatakan, secara pribadi sebenarnya sosok Pak Tris, demikian pria kelahiran Banyumas 1943 ini dipanggil akan ditulisnya saat berusia

70 tahun.

“Namun saat saya matur tentang rencana ini, beliau menanggapinya dengan dingin. Itulah sosok Pak Tris yang tidak mau menonjol,” ujar Bambang saat menyampaikan sambutan dalam lounching buku itu, Gedung Pers Jateng, Semarang Minggu (25/2).

Menurutnya, karena padatnya

Penanganan Banjir Wajib Dipercepat

P

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso saat dialog interaktif bertema ‘Mengawal Pertumbuhan Ekonomi’

Perbaikan Infrastruktur Kunci Pertumbuhan Ekonomi

S

ejumlah infrastruktur di Kota Semarang butuh perhatian serius dari pemerintah. Salah satunya adalah perbaikan dan pembangunan jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Pemkot diminta tanggap jika ada laporan jalan rusak, dengan cara segera melakukan perbaikan.

Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso, SE MM saat menjadi pembicara dalam dialog interaktif DPRD Kota Semarang dengan tema mengawal pertumbuhan ekonomi. “Pemkot jangan terjebak dengan sekat-sekat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kota,” ujar Joko Santoso.

Jika ada jalan yang rusak, lanjut Joko Santoso, Pemkot bisa langsung memperbaiki. Salah satunya adalah kerusakan Jalan Arteri Utara kawasan pelabuhan Tanjung Mas yang mengalami kerusakan parah. “Padahal itu merupakan jalur utama menuju pelabuhan Tanjung Mas, salah satu simpul perekonomian,” ujar Joko Santoso.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan pemkot Surabaya selalu serius menanggapi setiap kerusakan infrastruktur tanpa melihat itu menjadi tanggung jawab siapa. Selama ada laporan masyarakat dan itu butuh perbaikan, pemkot Surabaya langsung turun tangan. Selain infrastruktur, pelayanan perijinan juga menjadi perhatian serius.

Pelayanan perijinan yang saat ini

dilakukan oleh Pemkot Semarang masih butuh perbaikan. “Proses perijinan harus dilakukan dalam satu atap sehingga tidak harus melalui meja atau instansi lain yang kantornya masih terpisahpisah,” katanya. Mengenai pemerataan pembangunan di kota Semarang sudah bagus.

Hal ini bisa dilihat dari pembangunan yang sudah menjangkau wilayah pengembangan. “Pemkot juga sudah mulai mendirikan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di sejumlah lokasi, khususnya wilayah pengembangan, saya kira ini langkah yang tepat dalam upaya mengawal pertumbuhan ekonomi,” ujar Joko Santoso.

Sementara itu Kabid Perekonomian Bappeda Kota Semarang Pitoyo Tri Sutanto menambahkan, Semarang masih menjadi daerah dengan pertumbuhan perekonomian tertinggi di Jateng.

Hal ini tidak lepas dari kebijakan walikotawakil walikota yang selalu terbuka dengan investasi. “Angka inflasi juga rendah, kami memiliki komitmen untuk pertumbuhan ekonomi tetap tinggi,” katanya.

Saat ini pertumbuhan ekonomi kota mencapai 6,2 persem. Sementara itu Dr Herdiwinoto dari FEB Unimus menilai, Semarang memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat perekonomian nasional. “Banyak potensi yang bisa dikembangkan, ini menjadi tantangan semua stakeholder untuk memajukan ekonomi kota,” ujarnya. sgt

enanganan banjir dan rob masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya banjir dan rob yang melanda kawasan Semarang bagian timur mulai dari Gayamsari hingga Genuk dan sebagian Pedurungan. Untuk itu perlu penanganan yang cepat untuk mengatasi banjir.

“Penanganan banjir dan rob sudah menjadi salah satu prioritas program walikota-wakil walikota, upaya ini harus dipercepat, salah satu kuncinya koordinasi dengan Pemprov Jateng dan Kementrian PUPR,” ujar wakil ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono, ST. MT. Saat ditemui usai dialog interaktif di studio Kompas TV, Agung Budi Margono menegaskan Semarang sudah memiliki perda No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Penanganan Drainase. Dalam perda sudah jelas apa yang harus dilaksanakan, sumber pembiayaan hingga estimasi biaya.

“Tinggal kita laksanakan saja perda tersebut, makanya kita butuhkan koordinasi dengan Pemprov Jateng dan Kementrian PUPR,” ujar Agung. Politisi asal PKS ini menandaskan penanganan drainase yang dilakukan saat ini kurang maksimal. Dia mencontohkan penanganan Kali Tenggang yang masih terkendala pembebasan lahan.

“Pembebasan lahan sampai sekarang belum selesai juga, ke depan kami berharap pemkot bisa lebih cepat lagi dalam

berbagai aktivitas akhirnya lupa, baru teringat kembali setelah almarhum usianya melampaui 70 tahun. Akhirnya disiapkan penulisan saat almarhum mencapai usia 75 tahun. Namun, lanjutnya, Allah Swt berkehendak lain.

Saat Pak Trisna berusia 74 tahun (2017) sudah dipanggil menghadap sang khalik.

Akhirnya baru sekaranglah rencana itu diwujudkan.

Ketua Asosiasi Sahabat Lama (Assalam) H Soetjipto SH, MH mengatakan, wadah yang dipimpinnya pernah dipimpin almarhum Pak Trisna.

“Maka tepat sekali kalau buku ini diluncurkan bersamaan dengan pengajian Assalam pada hari ini (Minggu 25/2).

Pengajian itu secara rutin diadakan setiap minggu terakhir pada akhir bulan,” ujar Soetjipto.

Acara tersebut dihadiri Ny. Hj. Ning Sutrisna, istri almarhum dan undangan lainnya. Antara lain pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Jateng, Ketua PWI Jateng Amir Mahmud, mantan Ketua PWI Sriyanto Saputro, serta sejumlah wartawan senior. Antara lain Hari Bustaman, Adi Eko Priyono, Gunawan Permadi, dan Samsul Huda. smh/kn/bk mengatasi masalah banjir,” katanya. Terkait kondisi Jalan Kaligawe Raya yang masih saja kebanjiran jika hujan deras, menurut Agung, tidak lepas dari tingginya rob.

Beberapa waktu lalu ada beberapa sungai yang dibendung untuk menanggulangi rob. Namun hal ini tidak diimbangi dengan pompa yang memadai baik dari kapasitas maupun jumlahnya, sehingga ketika ada hujan deras, air tidak bisa dibuang ke laut dengan cepat. “Ini harus segera diselesaikan, kalau perlu tambah mesin pompa,” tegasnya.

Terkait dengan wacana peninggian Jalan Kaligawe Raya, Agung Budi Margono menyatakan hal itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Pasalnya, peninggian jalan memiliki sejumlah konsekuensi mulai dari anggaran biaya, dampak yang ditimbulkan hinga persoalan waktu pekerjaan.

“Peninggian jalan merupakan usulan yang bagus, namun lingkungan sekitar juga harus diperhatikan, jangan sampai jalan kering namun rumah warga tambah tinggi banjir. Jadi penanganan harus dilakukan secara terpadu,” katanya.

Sementara itu Kabid SDA dan Drainase Dinas PU Kota Semarang Kumbino mengatakan pihaknya sudah berupaya mengatasi banjir dan rob. “Kita sudah menyiagakan dan meng-operasional pompa di sejumlah lokasi, hasilnya sudah bagus, jalan sudah bisa dilalui dengan lancar,” katanya.

Terkait dengan koordinasi dengan pemprov Jateng dan Kementrian PUPR, Kumbino mengatakan sudah berulang kali dilakukan, termasuk saat ini penanganan banjir di kawasan timur sudah dimulai. (bk)

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono saat dialog interaktif di studio Kompas TV.

12 SURAT KABAR BERITA KITA

WARTA KITA

komunikasikan dengan Pemprov Jateng, khususnya BPPD,” tambah Tety.

Senada, anggota Komisi C Ahmad Ridwan menambahkan, dari variabelvariabel yang mengemuka sebetulnya realisasi UPPD Grobogan dapat mencapai 150 persen.

Namun politikus PDI Perjuangan itu memaklumi karena sejumlah hambatan maupun keterbatasan sarana prasarana di UPPD Grobogan, mulai dari SDM yang masih kurang hingga kendaraan untuk operasional pelayanan wajib pajak yang perlu ditambah.

“Ini sekarang ibaratnya orang sering menyebut zaman now, harus serba mudah dan cepat pelayanan kita, lha kok untuk

operasional samsat keliling cuma punya satu mobil, padahal luas wilayah Grobogan itu termasuk sangat luas,” katanya.

Sejumlah anggota Komisi C seperti Ronny Renaldi Tutuarima dari Partai Nasdem, Amin Makhsun dan Mustholih, keduanya dari PAN, juga mengapresiasi kinerja UPPD Grobogan yang berhasil melampaui target, setelah setahun sebelumnya (2016) hanya mampu mencapai 83,9% dari target.

Para anggota Komisi C itu juga berjanji untuk mendorong Pemprov Jateng (BPPD) untuk memenuhi kebutuhan SDM maupun kekurangan sarana prasarana, seperti kendaraan operasional.

Kinerja UPPD Kabupaten Grobogan tahun 2017 dinilai bagus karena target pendapatan terlampaui. Realisasi penerimaan itu di antaranya disumbang oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 97,98 miliar atau 12,98% dari target Rp 95,14 miliar.

Kemudian realisasi Bea Balik Nama KB (BBNKB) Rp 84,33 miliar (113,06% dari target Rp 74,59 miliar). Sedangkan realisasi tahun ini per 21 Februari 2018 keseluruhan mencapai Rp 29,21 miliar (15,64% dari target 2018 Rp 186,85 miliar). Untuk PKB realisasinya sudah Rp 14,4 miliar (14,2% dari target Rp 101,64 miliar) dan BBNKB Rp 14,1 miliar (16,8% dari Rp 84,37 miliar).

Kepala UPPD Grobogan Eko Amitoyo menyambut antusias Komisi C yang bersedia membantu mengomunikasikan kendala maupun keterbatasan, baik SDM maupun sarana prasarana, demi pelayanan wajib pajak yang lebih baik dan peningkatan pendapatan pajak Daerah. bk

yakinlah jika penyalurannya tepat sasaran sehingga yang bermasalah tidak besar,” simpul politikus PDIP itu.

Senada, anggota Komisi C Ronny Renaldi Tutarima mengapresiasi kantor Pusat Bank Jateng karena saat ini laporan yang disajikan kepada Komisi C sudah seragam dan relatif lengkap sehingga memudahkan Komisi C dalam analisis data. Di luar itu, Ronny mewanti-wanti terhadap besarnya kredit bermasalah dari Kredit Mitra’25 yang mencapai 4,3%.

“Kredit Mitra’25 itu sangat penting untuk ekonomi kerakyatan, yakni meningkatkan usaha mikro dan kecil warga Batang. Karena tanpa agunan, maka mohon kiranya tetap diperhatikan prinsip kehati-hatian agar visi misi Pak Gubernur dapat diwujudkan dan bukan sebaliknya menjadi beban hanya karena sembrono,” ujar politikus Partai Nasdem yang tergabung dalam Fraksi PDIP. Pandangan berbeda dilontarkan Mustholih dari Fraksi PAN. Kredit bermasalah atau non performin loans (NPL) dalam Mitra 25 yakni 4,3 persen masih dalam batas kewajaran. Bank Indonesia menentukan ambang batas kredit bermasalah 5 persen.

Meski demikian, prinsip kehatihatian tetap digunakan supaya tidak terjadi kebocoran penyaluran kredit.

“Debitur harus memiliki karakter yang baik dan usaha tetap berjalan. Dengan

begitu penyaluran kredit tidak salah sasaran,” tegasnya.

Kinerja Bank Jateng Batang selama 2017 pada aset yang terhimpun 83,3% atau Rp 536,18 miliar dari target Rp 606,9 miliar. Demikian juga dana masyarakat yang terhimpun 85,4% atau Rp 478,4 miliar dari target Rp 560,0 miliar.

Penyaluran kredit lebih tinggi sedikit, yakni 94,4% atau Rp 939,5 miliar dari target Rp 995,0 miliar. Meski jika dilihat secara tahunan (YoY) masing-masing bertumbuh satu digit (aset 10,7, dana 10,4, kredit 9,4%). Lebih melegakan, pencapaian hasil usaha 105,4% atau Rp 40,0 miliar dari target Rp 38,0 miliar dan secara tahunan bertumbuh 5,4 persen.

Seperti Bank Jateng pada umumnya, untuk Kredit Mitra’25 di kantor cabang Batang belum optimal penyalurannya.

Data tahun lalu dari plafon Rp 10,5 miliar, sampai tutup tahun buku hanya tersalurkan Rp 6,7 miliar (63,4%) dengan total debitur 638 orang. Untuk kredit Mitra 25, sebanyak 34 debitur dengan total pinjaman Rp 288,9 juta dalam kategori bermasalah atau 4,3% (NPL/non performing loans).

Pimpinan Cabang Bank Jateng Batang Hartoyo mengemukakan, pada 2016 memberikan deviden pada Pemkab Batang Rp 3,2 miliar. Tahun 2017, meningkat menjadi Rp 4,0 miliar dari modal yang telah disetorkan Rp 12,9 miliar. bk

Sejuimlah Tokoh Terima Penghargaan Pers

“Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini, Selamat Hari Pers Nasional dan Selamat HUT Suara Merdeka. Ke depannya diharapkan bisa membangun komitmen berdemokrasi yang lebih baik dan berkualitas,” ungkap Ferry setelah menerima Anugerah malam ini.

Selain Ferry, acara bertema Konferensi Demokrasi dan Anugerah Pers Jawa Tengah ‘Demokrasi Berkualitas di Tahun Politik’ dihadiri Ketua DPR Bambang Soesatyo, Plt Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding, Ketua Umum Partai Partai Solidarias Indonesia (PSI) Grace Natalie dan Budayawan Pri GS. bk

Jajaran Komisi C DPRD Jateng mengapresiasi kinerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Grobogan. (Foto: Warta DPRD Jateng/Sunu AP)

Kinerja UPPD Grobogan Melebihi Target

K

omisi C DPRD Jateng mengapresiasi kinerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Grobogan di 2017 mampu meraup pendapatan dari pajak daerah 109,15 persen atau Rp 186,07 miliar. Angka tersebut melebihi target yang ditentukan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi C Tety Indarti saat memimpin kunjungan kerja Komisinya ke UPPD Kabupaten Grobogan, Kamis (22/2/2018).

Politikus Partai Demokrat itu juga mendukung rencana membuka satu unit

Samsat Paten di Kecamatan Gubug, pada Maret nanti.

Dia juga berjanji untuk mengimbau Pemkab Grobogan bersedia membantu pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan UPPD Grobogan.

“Kami yakin Pemkab bersedia, karena semakin lengkap sarprasnya akan meningkatkan penerimaan pajak, endingnya bagi hasil yang diterima Pemkab Grobogan juga meningkat. Tidak hanya itu, dalam rakor nanti, masalah kekurangan SDM dan sarpras pasti kami

Jajaran Komisi C DPRD Jateng memberi apresiasi pada kinerja Bank Jateng Cabang Batang. (Foto: Warta DPRD Jateng/Sunu AP).

Kredit Usaha Kecil Perlu Dipertajam

S

etiap tahun kinerja Bank Jateng Cabang Batang tumbuh positif, meski secara bisnis belum bisa mencapai target yang ditentukan. Seperti dalam program Mitra 25, kredit bermasalah tercatat 4,3%.

Apresiasi tersebut diungkapkan anggota Komisi C Ahmad Ridwan saat memimpin kunjungan kerja komisi ke

W

akil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono menerima penghargaan dan insan pers.

Kali ini penghargaan berupa Anugerah Pers yang diberikan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Wisma Perdamaian Semarang, Jumat (23/2/2018).

Acara itu bersamaan HUT Ke-68 Suara Merdeka. Sebelumnya, politikus Partai Golkar itu juga diberikan penghargaan berupa Sahabat Pers saat HPN 2017 yang dipusatkan di Rembang.

Ferry juga merupakan sosok yang dipandang memiliki kedekatan pada pers.

Selain itu, dirinya selalu membuka diri kepada wartawan baik cetak maupun elektronik. Bahkan dalam memberikan pernyataan, dia selalu kooperatif.

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

Bank Jateng Cabang Batang, Selasa (20/2/ 2018). Guna meningkatkan kinerja pada tahun ini, bank pelat merah tersebut harus berani ekspansi kredit terutama untuk usaha produktif, usaha rakyat dan wirausaha.

“Kredit-kredit tersebut mempunya efek berantai yang dapat menggerakkan usaha kecil, mendongkrak dunia usaha umumnya dan meningkatkan perekonomian setempat. Kiranya perlu kami (Komisi C) ingatkan bahwa itulah visi misi bank milik Pemprov Jateng.

Keuntungan nomor tiga tapi pasti ngikut,

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

Semarang, BERITA KITA ekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah, Universitas Negeri Semarang (UNNES) menjadi perguruan tinggi pertama yang menyelenggarakan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW).

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr Bambang Budi Raharjo mengatakan, UKW penting diselenggarakan untuk meningkatkan profesionalitas wartawan.

Peningkatan profesionalitas wartawan akan berdampak pada peningkatkan kualitas informasi di media. “Masyarakat seperti saat ini memerlukan informasi yang berkualitas.

Dalam usaha itulah, profesionalitas wartawan sangat diperlukan,” kata Bambang Budi.

UKW kerja sama UNNES dan PWI Jateng diikuti 14 wartawan dari berbagai media dan digelar selama dua hari JumatSabtu (23-24/2). Sebelum UKW, UNNES dan PWI menandatanganai nota kesepahaman untuk menjalin kerja sama di berbagai bidang.

Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah Amir Machmud NS mengatakan, peningkatan profesionalitas wartawan terus dilakukan

PENDIDIKAN

SURAT KABAR BERITA KITA

13

B

Ketua PWI Jateng Amir Mahmud menandatangani nota kesepahaman dengan UNNES disaksikan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bambang Budi.

UNNES Perguruan Tinggi Pertama Penyelenggara UKW bersama berbagai mitra kerja. “Unnes adalah perguruan tinggi pertama yang bermitra dengan PWI menyelenggarakan UKW. Bukan hanya pertama di Jawa Tengah, tapi tampaknya di Indonesia,”

kata Amir.

Menurut Amir, wartawan profesional merupakan kebutuhan bersama. Sebagai organisasi profesi wartawan tertua, PWI berkomitmen meningkatkan

profesionalitas anggotanya. Melalui UKW, lanjut Amir, para jurnalis diuji bukan hanya keterampilan teknisnya, tetapi juga pemahaman dan penghayatan terhadap etika profesi. bk

KKN Mahasiswa Ditutup dengan Karanganyar Bersolawat

Bupati Demak Moh Natsir menandatangi nota penerimaan mahasiswa STAIN Kudus yang melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Kabupaten Demak.

Demak, BERITA KITA engajian umum bertajuk Karanganyar Bersolawat, menandadi penutupan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa STAIN Kudus yang diterjunkan di sejumlah desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Acara berlangsur sukses berkat dukungan 17 desa yang berada di Kecamatan Karanganyar.

P

Hadir pada kegiatan yang digelar Selasa pekan lalu, antara lain seluruh kepala desa di Kecamatan Karanganyar, jajaran Muspika, Rektor STAIN Kudus beserta rombongan dan berbagai unsur elemen masyarakat. “Acara pengajian menjadi pilihan tepat untuk menempa mental dan rohani peserta KKN dan masyarakat,” kata salah seorang mahasiswa.

Karsumo, Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Karanganyar.

Hal sama disampaikan Karsumo, Kepala Desa Kedungwaru Lor, selaku ketua paguyuban kepala desa di Kecamatan Karanganyar, kegiatan tersebut sangat bermanfaat. “Baru kali ini penutupan KKN menggelar pengajian. Ini sangat positip, selain dapat tambahan ilmu agama, juga menjadi ajang silaturahmi antar warga,” kata Karsumo seraya beraharap acara serupa dapat

Tidak Ada Titipan Calon Kepala Sekolah Pemalang, BERITA KITA una mengisi kekosongan Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP, Pemkab Pemalang melakukan pola rekrutmen dengan pola kemitraan atau menggandeng pihak ketiga untuk menyeleksi calon kepala sekolah.

Dengan demikian diharapkan akan memperoleh hasil obyektif dan tidak ada titipan dari pihak manapun.

Penegasan itu disampaikan Bupati Pemalang Junaedi, saat memantau pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah di salah satu hotel di

G

Bupati Pemalang, Junaedi mewawancarai salah seorang calon kepala sekolah.

terlaksana setiap tahun.

Selaku ketua paguyuban kades, Karsumo mewakili kades se Kecamatan Karanganyar, mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa KKN yang telah mau berbagi ilmu dan memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran, untuk membangun sumber daya manusia di desa melalui berbagai kegiatan.

Pengajian menghadirkan penceramah Habib Abdurrohman Al Atthos dari Solo dan Habib Umar Al Kaff dari Jepara. Dalam ceramahnya, kedua habib itu berpesan kepada para mahasiswa untuk menjadi pribadi yang tangguh, berjiwa besar dan pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan, dan tetap berpegang teguh pada norma yang berlaku.

Sebelumnya, sebanyak 1032 Mahasiswa STAIN Kudus diterjunkan di Kabupaten Demak untuk melaksanakan KKN. Ribuan mahasiswa itu diterima Bupati Demak Moh Natsir di pendopo kabupaten setempat. Pembukaan KKN dilakukan Ketua STAIN Kudus, Dr. H. Mundakir, M.Ag bersama Bupati Nasir dan Kepala Bappeda Demak Drs. Taufiq Rifa’i, M.Si, Kamis 4 Januari 2018.

Bupati Nasir pada kesempatan itu mendorong agar mahasiswa KKN mau membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Program lain yang tidak kalah penting yaitu mendorong warga untuk mengaji,” ujar Bupati Natsir. udin

Pemalang, Kamis (22/2/2018). “Tidak ada titipan. Insya Allah kami sudah berupaya maksimal. Kalau kita mau titip, ngapain kita pakai pihak ke tiga,” tandas Junaedi di dampingi Kepala BKD dan Kepala Dinas Dikbud setempat.

Diterapkannya pola kemitraan tersebut menurut Junaedi, selain akan mendapatkan hasil yang obyektif dan diyakini tidak ada titipan oleh oknum, pihaknya mengaku tidak bisa melakukan seleksi sendiri. Sehingga perlu bekerjasama dengan pihak ketiga, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Kami menggandeng atau bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), sehingga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan,” kata Junaedi seraya menambahkan, seleksi berlangsung dua hari dan diikuti 300 orang guru. bk

14 SURAT KABAR BERITA KITA

POLITIK

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

Paslon dan Pendukung Siap Kampanye Damai P

Semarang, BERITA KITA asangan calon gubernur H Ganjar Pranowo SH MIP-Taj Yasin dan Sudirman Said-Ida Fauziah, Minggu (18/2) pagi memenuhi undangan KPU Jateng untuk melaksanakan Deklarasi Kampanye Damai di halaman Kantor KPU. Hadir pada kesempatan itu Sekda Prov.

Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Dua pasangan calon itu tampak akrab saat senam bersama, dan berbincang di meja makan, sebelum acara dimulai. Sesekali tampak di antara mereka tertawa. Apalagi, ketika didaulat membawakan lagu berjudul “Kemesraan” mereka kompak. Tak terlihat adanya persaingan di antara kedua pasangan calon tersebut.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menuturkan, kegiatan Deklarasi Kampanye Damai yang diselenggarakan serentak di Indonesia, sebagai sarana untuk berbagi tugas, antara pihak penyelenggara KPU, pasangan calon, tim

pendukung, maupun masyarakat.

Bagaimana pun Pilkada damai tidak akan terwujud tanpa komitmen semua pihak untuk saling menjaga diri.

“Deklarasi kampanye damai ini untuk berbagi tugas. Para paslon beserta tim pendukung, kami mohon saling membuka hati, saling berpegang tangan menjaga ketertiban, persaudaraan dan persatuan. Sehingga kami bisa konsentrasi penuh memberikan pelayanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya,” tutur Joko Purnomo.

Senada disampaikan anggota Bawaslu Prov. Jateng, Sri Sumanta.

Kegiatan Deklarasi Kampanye Damai yang diselenggarakan KPU selaras dengan kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu pada 14 Februari lalu. Saat itu, para pasangan calon membawakan puisi yang berisi pesan perdamaian.

Sri Sumanta berharap, kegiatan yang diselenggarakan di Pelataran Candi Borobudur beberapa waktu lalu, bisa

Sudirman akan Bangun Kedaulatan Pangan

Blora, BERITA KITA erkunjung ke Kabupaten Blora, calon gubernur (Cagub) Jateng, Sudirman Said, Senin (19/2/2018) melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya, meninjau lokasi pengiriman beras ke Palestina di gudang relawan aksi cepat tanggap (ACT) kemanusiaan di Desa Jipang, Kecamatan Cepu.

Ditemani presiden ACT, Ahyudin, Sudirman Said yang juga Dewan Pakar ACT melihat proses pengepakan 2 ribu ton beras yang akan dikirim ke Palestina.

“Aksi cepat tanggap ini sangat bagus dan

B

saya kesini minta ijin untuk mencontoh agar dikembangkan di daerah lain,” jelas Sudirman Said.

Bantuan beras ke luar negeri itu menurut Sudirman menunjukkan jika sebenarnya Indonesia tidak butuh impor beras. “Kalau saya jadi gubernur, saya akan tolak beras impor masuk Jateng,” tandas Sudirman seraya mengajak menjadikan Blora sebagai lumbung pangan nasional.

Bahkan pihaknya optimis akan mampu mengurangi angka kemiskinan di Jateng jika terpilih menjadi gubernur. Ia mentargetkan akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Jateng dari 13 persen menjadi 6 persen selama lima tahun kedepan. Kuncinya, kata Sudirman, ada kepemimpinan yang bersih dan terpercaya serta didukung manajemen yang kompeten dan adanya dukungan masyarakat seperti ATC. Presiden ACT, Ahyudin, mengaku senang dikunjungi Sudirman Said.

Ahyudin menjelaskan, ACT akan mengirimkan bantuan beras ke Palestina sebanyak 2000 ton.

“Saat ini Kabupaten Blora bergaung di luar negeri, karena dalam kurun waktu belum ada satu tahun sudah kirim beras ke negara lain. Tidak hanya ke Palestina, ACT juga mengirim beras ke Banglades (Rohingya) dan Afrika. bambang dp

mengadopsi filosofi lokasi yang menjadi tempat penyelenggaraan Apel Pengawas Pemilu dan Launching Pengawasan. Candi Borobudur merupakan kebanggaan bangsa dan dunia.

“Di sana ada landasan, pondasi kokoh, merupakan salah satu peradaban bangsa Indonesia yang menunjukkan kerukunan dan gotong royong. Jadi kami harapkan melalui acara ini, semua elemen, baik tim kampanye dan pendukung betul-betul menjaga toleransi, jangan sampai ada black campaign, isu SARA. Betul-betul kita jaga kedamaian, kerukunan di antara kita. Siapapun nanti yang terpilih adalah pemimpin kita bersama,” ajak Sri Sumanta.

Adapun isi janji kampanye damai antara lai, calon gubernur dan wakil

gubernur beserta tim kampanye dan para pendukung, siap menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Siap melaksanakan kampanye yang damai, demokrasi dan mengedukasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih. Siap melaksanakan kampanye tanpa hoax, politisi SARA dan politik uang, serta tunduk dan patuh terhadap perudang-undangan yang berlaku.

Usai melaksanakan deklarasi, mereka melepaskan burung merpati yang menjadi lambang perdamaian. Acara dilanjutkan dengan konvoi di sepanjang Jalan Veteran, Dr Soetomo, Tugu Muda, Pandanaran, Kawasan Simpanglima, Jalan Pahlawan, dan kembali ke halaman Kantor KPU Jateng. bk

Dewan Minta PT Waskita Segera Perbaiki Jalan Rusak Kendal, BERITA KITA omisi C DPRD Kendal minta PT Waskita selaku pelaksana pembangunan jalan tol segera memperbaiki semua ruas jalan yang rusak terdampak pembangunan jalan tol di wilayah Kabupaten Kendal.

Selain itu, sebelum pembangunan jalan tol selesai, semua ruas jalan tersebut juga harus sudah diperbaiki.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Dinas PUPR Kabupaten Kendal dengan Komisi C DPRD setempat, Kamis pekan lalu.

Menurut Ir Sugiono Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kendal, banyak ruas jalan yang rusak terdampak pembangunan jalan tol, namun tidak segera diperbaiki.

“Kami sudah menyampaikan permintaan agar segera diperbaiki.

Karena belum diperbaiki, maka PUPR terpaksa memperbaiki beberapa ruas jalan yang rusak. Dari 25 ruas jalan yang sudah disepakati menjadi tanggung jawab Waskita, ada 7 ruas jalan yang sudah diperbaiki pihak PUPR Kendal,” tandas Sugiono.

K

Dalam Rapat Dengar Pendapat itu, pihak PUPR juga minta dilakukan revisi ulang terhadap kesepakatan atas kerusakan jalan yang menjadi tanggung jawab Waskita. Kesepakatan lama yang ditandatangani tahun 2016 menurut Sugiyono tidak sesuai kondisi di lapangan. Karena itu harus dilakukan penandatanganan kesepakatan ulang.

Ketua Komisi C DPRD Kendal H. Nashri mengatakan, adanya pekerjaan pembangunan tol Semarang-Batang di Kendal telah banyak menuai keluhan warga. Terutama kerusakan ruas jalan di Kendal. Karena itu agar PT Waskita memperhatikan dampak pembangunan dengan segera memperbaiki jalan yang rusak.

Terkait perjanjian ulang, Komis C DPRD Kendal setuju dengan Dinas PUPR. Setelah melihat data ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Waskita dalam surat perjanjian, menurut Nashiri tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu, Komisi C DPRD Kabupaten Kendal minta Dinas PUPR setempat segera melakukan revisi perjanjian. wahyu

Jelang Pemilu Legislatif, Demokrat Lirik Mantan Kades M

Demak, BERITA KITA enjelang pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya Pemilu Legislatif, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Demak mulai memanasi mesin partai politiknya. Pemanasan atau warning up tersebut dilakukan DPC Partai Demokrat Demak dengan memberi pembekalan pengurus di tingkat kecamatan (PAC) hingga pengurus ranting di tingkat desa.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak yang juga mantan Kepala Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, H. Haryono mengatakan, pembekalan yang sebagai bentuk konsolidasi untuk target pemilu 2019. Lewat konsolidasi internal, kata Haryono, Partai Demokrat Demak akan mengembalikan kejayaannya waktu

lalu, dengan target satu daerah pemilihan (Dapil) mendapat satu kursi.

“Di Kabupaten Demak ada lima Dapil, sehingga target kami pada Pemilu Legislatif 2019 bisa mendapat lima kursi.

Jika target kami berhasil, berarti kami mengembalikan masa kejayaan Partai Demokrat seperti pada tahun 2009,” tandas Haryono yang pernah dilamar oleh calon Bupati Harwanto mendampingi pada Pilbup beberapa waktu lalu.

Terkait persiapan Pemilu 2019, menurut Haryono, saat ini partai yang dipimpinnya masih fokus pada penjaringan kader yang berintegritas.

Seperti teman sejawatnya mantan kades yang mempunyai kredibilitas bagus dalam memimpin desa mulai dilirik untuk bersama membesarkan partai besutan

SBY itu.

Selain itu, DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak juga mencari kader berkulaitas dan yang bisa menjadi vote getter (pendulang suara). Karena pertimbangan jangka pendek tahun depan sudah pemilu, maka segala upaya dilakukan untuk cari calon penarik suara.

“Dalam pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Demak, saya terpilih secara aklamasi. Maka sudah menjadi kewajiban seorang ketua berusaha maksimal mengembalikan kejayaan partai. Salah satunya lewat pendidikan politik dan kaderisasi yang matang, sehingga di Pemilu tahun depan bisa memperoleh lima kursi di Legislatif,” kata Haryono yang pernah menjabat bendahara Masjid Muria Kudus selam tiga periode. agus

H. Haryono Ketua DPC Partai Demokrat Demak

POLITIK

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

SURAT KABAR BERITA KITA

15

Kapolres Jamin Jajarannya Netral

AKBP Saptono, Kapolres Blora

Jajaran anggota Polres Blora, mengikuti arahan Kapolres AKBP Saptono. Pengarahan berlangsung di aula Aryaguna Mapolres Blora.

Blora, BERITA KITA epala Kepolisian Resort (Kapolres) Blora AKBP Saptono, SIK, MH memastikan institusi yang dipimpinnya bersikap netral pada Pilgub Jateng 2018.

Dalam arahannya pada sejumlah kanit Polsek jajaran Polres Blora di aula Arryaguna Mapolres setempat, pihaknya siap menindak tegas jika diketahui anggotanya ada keberpihakan pada salah satu calon.

“Saya pastikan, Polres Blora netral dalam Pilkada 2018. Karena aturan

terhadap Polri tentang Pilkada jelas dan ada sanksinya. Siapa saja yang mengetahui anggota kami mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati, silahkan lapor. Jika terbukti, sanksi tegas akan mengancam. Mulai penundaan kenaikan pangkat hingga hukuman disiplin lainnya,” tandas AKBP Saptono, Rabu pekan lalu.

Selama pelaksaan Pilkada Jateng, tambah Saptono, seluruh anggota Kepolisian akan melakukan pengamanan secara proposional dan profesional.

Tentunya langkah itu untuk menjaga

K

posisi netralitas Polisi. Menurut Kapolres, sejumlah aturan yang diinstruksikan Kapolri antara lain, anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/ wakil kepala daerah/ caleg.

Anggota Polri juga dilarang menerima, meminta, mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, paslon dan tim sukses pada kegiatan Pemilu/Pemilukada.

Dilarang menggunakan, memesan, menyuruh orang lain memasang atribut

yang bertuliskan/bergambar parpol, caleg dan pasangan calon.

“Guna menciptakan situasi aman dan kondusif selama masa pilkada, tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab tugas polisi melainkan juga pada kesiapan semua pihak dalam upaya mewujudkan dan menjamin rasa aman pada masyarakat.

Kami berharap proses sistem demokrasi harus disikapi dengan penuh kedewasaan dan keseriusan dalam menyukseskan pilkada,” pungkas AKBP Saptono. bambang dp

KEGIATAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

K

omisi C DPRD Jateng menyatakan selama ini Pemprov Jateng masih mengandalkan sektor pajak sebagai sumber pendapatan Daerah. Namun kini telah ada pemikiran untuk mendorong sektor nonpajak seperti perolehan deviden dari BUMD serta retribusi menjadi sumber pendapatan Daerah yang dapat diandalkan.

Demikian anggota Komisi C Ahmad Ridwan saat memimpin kunjungan kerja Komisinya ke Bank Jateng Cabang Pekalongan, Rabu (21/ 2/2018). Karena itu, dia meminta dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk Bank Jateng dan jajaran kantor-kantor cabangnya untuk secara berkelanjutan meningkatkan kinerja keuangannya.

Tentu saja tanpa mengabaikan visi misi, ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, mendongkrak dunia usaha dan meningkatkan laba.

“Di sini (Bank Jateng Cabang Pekalongan) kami mengapresiasi kinerja hasil usaha yang pada tahun lalu bertumbuh 25,6 persen. Itu pertumbuhan tahunan (YoY) yang sangat tinggi. Dan kiranya tahun ini pertumbuhan yang tinggi itu dapat dipertahankan,” jelas Ridwan. Hasil usaha tahun 2017 lalu mencapai Rp 25,58 miliar atau melonjak 25,6 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 22,75 miliar.

Senada, anggota Komisi C Sri Ruwiyati menambahkan, hendaknya pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai kantor cabang Pekalongan ini tidak mengabaikan pengusaha kecil-mikro, yang sangat dipedulikan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Kepedulian itu diwujudkan dengan kredit program Mitra’25, yang khusus diperuntukkan pada masyarakat bawah, dunia usaha mikro yang belum bankable,

Anggota Komisi C Ahmad Ridwan meminta kinerja Bank Jateng Cabang Pekalongan ditingkatkan. (Foto: Warta DPRD Jateng/Sunu AP)

Komisi C Minta Pemprov Jateng Tak Andalkan Sektor Pajak yang selama ini tidak disentuh perbankan.

“Karena itu kredit Mitra’25 dapat diakses pengusaha kecil tanpa agunan.

Skema kredit seperti itu juga dapat membantu visi misi Bank Jateng yang utama dan terpenting, yakni ikut menjungkit pengusaha kecil maupun home industri yang belum memiliki akses perbankan agar terus berkembang sehingga menjadi pengusaha menengah atau minimal dapat terus bertahan usahanya. Saya yakin keuntungan bakal mengikuti,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara anggota Komisi C Sidi Mawardi mempertanyakan rendahnya pencapaian Giro Kasda tahun lalu yang sangat rendah. Padahal tahun 2016 lalu sempat mencapai Rp 38,08 miliar, namun pada 2017 terjun bebas dan tinggal Rp 8,50 miliar. Dilihat dari target 2017 yang direncanakan sebesar Rp 50 miliar, juga

sangat kecil pencapaiannya.

“Kiranya ini jadi perhatian, karena bagaimana pun Bank Jateng itu milik Daerah (pemprov dan pemkab/kota).

Mungin perlu ditingkatkan komunikasi dengan Pemkot Pekalongan,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Untuk diketahui kinerja Bank Jateng Pekalongan selama 2017 dinilai cukup baik, secara bisnis pencapaian target kredit dan laba usaha masing-masing 101,6 persen dan 119,0 persen.

Hanya saja untuk aset pencapaiannya hanya 86,8% dan dana masyarakat 83,3%. Dilihat secara tahunan (YoY) ada yang bertumbuh satu digit (aset 3,9%) dari Rp 531,0 miliar pada 2016 menjadi Rp 551,1 miliar (2017).

Malah ada yang bertumbuh tiga digit, yakni dana 26,9% atau dari Rp 393,7 miliar menjadi Rp 499,9 miliar, laba 25,6% atau dari Rp 22,7 miliar

menjadi Rp 28,5 miliar dan kreditnya bertumbuh empat digit (33,1%) dari Rp 519,3 miliar menjadi Rp 691,3 miliar.

Hanya saja penyaluran Kredit Mitra’25, seperti cabang Bank Jateng pada umumnya, di kantor cabang Pekalongan juga belum optimal. Data tahun lalu dari plafon Rp 2,98 miliar, sampai tutup tahun buku hanya tersalurkan Rp 1,94 miliar (63,4%) dengan total debitur 143 orang.

Adapun yang bermasalah hanya 6 debitur dengan total pinjaman Rp 66,13 juta atau 3,4% (NPL/non performing loans).

Bank Jateng menurut Pimpinan Cabang Pekalongan Aris Joko Priyanto pada 2016 memberikan deviden kepada Pemkab Pekalongan Rp 2,3 miliar dan meningkat pada tahun lalu menjadi Rp 3,5,0 miliar lebih dari modal yang telah disetorkan sebesar Rp 8,734 miliar. bk

16 SURAT KABAR BERITA KITA

Semarang, BERITA KITA abar gembira mewarnai perkembangan kartun di Kota Semarang. Kartunis muda Abdul Arif dinobatkan sebagai pemenang lomba kartun internasional di Turki pada Sabtu (11/2/2018). Dalam lomba bertajuk “5th KalDer Bursa International Cartoon Contest, Turkey” itu Arif meraih penghargaan dengan titel “First Prize”.

“Alhamdulillah. Ini penghargaan internasional pertama saya selama tujuh tahun menggeluti seni kartun,” kata ketua Gold Pencil, Selasa pekan kemarin. Arif menambahkan, lomba kartun internasional KalDer Bursa dibuka sejak 30 Oktober 2017 dengan mengusung tema “Managing Transformation”.

Dalam lomba tersebut Arif mengirimkan dua karyanya. Informasi dari panitia, ada sebanyak 607 kartun yang masuk ke panitia lomba. Karya tersebut berasal dari 262 kartunis dari 43 negara. Pada 22 Januari 2018, Kalder Bursa merilis 112 karya yang masuk nominasi. Karya itu telah melewati penjurian awal. Satu karya Arif masuk dalam daftar nominasi.

Karya tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang setelah penjurian akhir pada 9 Februari 2018.

Pemenang lainnya, karya Vladimir Kazanevsky dari Ukraina (Second prize), Constantin Sunnerberg dari Belgia (Third Prize), Giant Sugianto dari Indonesia (Mention 1), Zlatko Krstevski dari Macedonia (Mention 2) dan Nikola Listes

K

Pigura Pariwara

EDISI NO. 92 1 - 15 MARET 2018

dan Kroasia (Mention 3). Satu lagi Kürsat Zaman dari Turki mendapat Special prize dari Anatolian Caricaturists Society.

“Kartun yang menang itu saya beri judul ‘Transformation’. Sama dengan tema yang diusung,” jelas Arif seraya menambahkan, karya tersebut merupakan visualisasi transformasi media cetak ke digital. Seorang ayah didampingi anaknya digambarkan Arif sedang menata buku.

Buku-buku itu tampak menumpuk memenuhi ruangan yang kemudian disusun ke dalam rak berbentuk gawai.

Menurutnya, yang lagi tren memang isu media digital. Ia tertarik untuk membuat kartun dengan isu itu. Penghargaan tersebut sangat berarti bagi Arif yang kini masih menyelesaikan studinya di Pascasarjana Unnes jurusan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran. Pria kelahiran Kudus 11 Mei 1989 itu memulai belajar menggambar kartun sejak tahun 2010.

Selama tujuh tahun belajar, baru kali ini karyanya menang lomba. Tahun lalu, karyanya hanya mentok sebagai finalis di Korea, China, Luksemburg, Belgia, Tunisia dan Turki. Arif saat ini aktif belajar kartun bersama sejumlah kartunis yang tergabung dalam Gold Pencil Indonesia. Selain sebagai komunitas, Gold Pencil juga sebagai lembaga yang bergerak dalam pengembangan dan kajian kartun.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi saya agar lebih giat lagi. Juga buat temanteman kartunis di Semarang agar tetap semangat menggambar,” pungkas Arif yang didapuk sebagai ketua Gold Pensil. budi hp

Lembaga Aliansi Indonesia Siap Kawal Program IP4T dan PTSL

Habib, SE Ketua LAI Kabupaten Demak

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Demak.

Demak, BERITA KITA rogram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang dikenal dengan istilah Prona pada tahun 2018 di Kabupaten Demak mulai digulirkan, dengan target 43 ribu bidang tanah. Jumlah tersebut melonjak drastis dari tahun 2017 yang telah menerbitkan sertipikat untuk 20 ribu bidang tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Demak, sangat mengapresiasi, mendukung dan mengawal pelaksanaan PTSL di Kabupaten Demak. Karena program PTSL sangat membantu dan meringankan masyarakat.

Hal itu sebagaimana disampaikan Habib SE, Ketua Lembaga Aliansi

Indonesia Kabupaten Demak. Menurut Habib, pelaksanaan PTSL patut dicermati.

“Terutama terkait dengan peraturan yang tidak secara rinci menjelaskan pembiayaan.

Ini menjadikan program PTSL berpotensi untuk melakukan praktek pungutan liar (pungli) di masyarakat,” tandas Habib.

Biasanya, tambah Habib, panitia atau pejabat yang berwenang beralibi atau alasan bahwa penarikan biaya dilakukan secara sukarela atau tidak memberatkan calon penerima manfaat (pendaftar/ peserta). Panitia PTSL berargumen, selama calon penerima manfaat tidak merasa keberatan, maka pungutan menjadi sah dan tidak masalah.

“Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Demak mencoba menghitung berapa sebenarnya biaya PTSL yang ditanggung

P

calon penerima manfaat (pendaftar/ peserta). Sesuai kesepakatan bersama tiga Menteri, untuk wilayah Bali dan Jawa diperbolehkan memungut biaya Rp. 150.000. Biaya tersebut masih sesuai dan pas bila kami kalkulasikan dengan harga patok, materai dan biaya administrasi,” ujar Habib.

Adapun untuk operasiaonal pengukuran, administasi, transportasi dan lainnya yang timbul diakibatkan proses pemberkasan penyertipikatan, menurut Habib sangat variatif dan cenderung membuka peluang adanya pungututan liar.

Karena itu pihaknya menyayangkan adanya surat edaran dari gubernur yang membolehkan adanya pungutan dengan patokan

batas kewajaran, namun tanpa memberikan batas nominal yang pasti.

Lebih prihatin lagi, kata Habib, pihaknya menemukan sebagian besar desa di Kabupaten Demak menggunakan surat edaran gubernur tersebut sebagai pedoman hukum.

Menurutnya, batas kewajaran yang dimaksud dalam surat edaran itu sangat objektif sesuai dengan kebutuhan. Pihaknya juga menemukan adanya bentuk laporan pertanggungjawaban yang sering tidak logis, yang terkesan hanya menghabiskan dana pungutan.

“Dari hasil surve dan klarifikasi kami di lapangan dengan beberapa kepala desa, batas kewajaran itu diperkirakan dalam kisaran Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000. Jadi total biaya yang dibebankan kepada calon penerima manfaat ada di kisaran angka Rp. 300.000 sampai Rp. 350.000 per bidang tanah yang akan disertipikatkan,” ungkap Habib.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Demak sangat berharap peran aktif masyarakat untuk tidak malu-malu atau takut mengadukan jika menemukan penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan PTSL. Hal itu sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Oleh karena itu, kami dari Lembaga Aliansi Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Demak, siap melaksanakan monitoring dan pengawasan dengan menerjunkan anggota di setiap desa yang melaksanakan PSTL. Pengawalan akan kami lakukan sampai proses PTSL berakhir lancar,” tandas Habib. agus