Sukaberitakita ed93 maret II 2018

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

SURAT KABAR BERITA KITA

1

2

SURAT KABAR BERITA KITA

Dari Redaksi

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

Waspadai Proyek Ndlosor S

ISSN 2086-60287 Diterbitkan PT. Berita Kita Primamedia Akte Pendirian Nomor 7 Notaris Sri Windarti Rahayu, SH, M. Kn Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU 0036015 AH.01.01 2017 Daftar Perseroan Nomor AHU 0102765.1.11 Tanggal 21 Agustus 2017 SIUP No. 517/3264/11.01.Mikro/IX/2017 TDP No. 11.01.1.46.11660 NPWP 82.791.378.1-517.000 Rekening Bank Mandiri No. 136-00-1646472-6 Atas Nama PT. Berita Kita Primamedia Terdaftar pada Data Pers Nasional 2011 (Dewan Pers) Halaman 161 Nomor 5 Tahun 2011 Pendiri Tohar Tokasapu Pemimpin Umum Agus Yulianto Pemimpin Perusahaan Wahyudi Hr Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Mutohar TS Wakil Pemimpin Redaksi Addy Susilobudi

uatu sore penulis ngobrol di warung kopi dengan rekanrekan yang kebetulan berprofesi sebagai anemer Kota Semarang. Suku kata yang paling banyak mereka perbincangkan adalah ndlosor.

Kata mereka, pemenang tender proyek Pemkot Semarang APBD 2018 banyak yang ndlosor.

Karena penasaran, penulis coba tanya “mbah Robinson Simarmata Google” apa arti kata Wartawan BERITA KITA ndlosor? Muncullah sebuah humor arti kata “jatuh” dalam Bahasa Jawa, seperti copy paste berikut ini.

Kalo pake bahasa Indonesia, mau jatuh ke arah manapun tetap bunyinya “JATUH”. Begitu juga dalam bahasa Inggris, bunyinya “FALL”.

Coba tengok bahasa Jawa.

Jatuh ke belakang: NGGEBLAK Jatuh dari atas: CEBLOK Jatuh ke depan: NYUNGSEP Jatuh terlempar: NJUNGKEL Jatuh tersandung: NJLUNGUP Jatuh meluncur: NDLOSOR Nyaris jatuh: MINGKLIK-MINGKLIK Bila dikaitkan dengan pemenang tender proyek ndlosor, berarti kira-kira penawaran yang jatuh meluncur dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang dan/atau jasa.

Padahal kita tahu, penyusunan HPS sudah didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang

dilaksanakannya pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sehingga HPS harusnya jadi patokan untuk menilai kewajaran tinggi rendahnya penawaran. Bila penawaran terlalu tinggi, berarti anemer atau kontraktornya ingin meraup laba sebesar-besarnya di luar kewajaran sehingga merugikan keuangan pemberi pekerjaan.

Sebaliknya, penawaran yang jatuh meluncur dari HPS, juga berpotensi menimbulkan kerugian karena mutu hasil pekerjaan di bawah standart yang diharapkan.

Menarik untuk disimak kembali pendapat Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC GAPENSI) Kota Semarang, Ir. H. Devri Alfiandy, M.Si beberapa waktu lalu. Menurut Devri, penawaran yang rasional pada kisaran 5% - 10%.

Kontraktor masih dapat untung, kualitas pekerjaan masih bisa bagus.

Bila ada rekanan yang berani menurunkan harga 15%, 18%, bahkan di atas 20%, kata dia, hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama proyek tidak selesai. Kemungkinan kedua, proyek selesai tapi asal jadi. Tentu Unit Layanan Pengadaan (ULP) selaku penjaga palang pintu pelelangan proyek pemerintah, berperan penting mengawasi.

Memang berdasar data LPSE Kota Semarang yang menayangkan lelang APBD 2018, ada beberapa pemenang proyek dengan penawaran di bawah 80% dari HPS. Bila dipotong pajak dan biaya-biaya operasional yang tak tertulis plus keuntungan kontraktor, tentu bisa diraba-raba, berapa prosen realisasi biaya pelaksanaan proyek dan akan seperti apa hasilnya.

Itu sebabnya perlu diwaspadai jangan sampai karena lolosnya penawaran yang ndlosor ada proyek menjadi total lost. (*)

Redaktur Pelaksana Robinson Simarmata Redaktur Robinson Simarmata, Agus Yuliyanto, Agoes Dhewa Reporter Budi Hari Pujiono, Hermawan (Semarang) Ahmad Syarifudin, Eko Budi Ariyanto (Demak), Supomo TM (Jepara), Antok SP, Hana Ratri Septyaning W (Grobogan) Bambang Dwi Purnomo, Cecep Tri W (Blora) Tommy Aksono Mahartomo (Rembang) Dentang HW (Pemalang) Alex M. Thohirin, Dhani (Brebes-Bumiayu) Tri Warno S (Banjarnegara) Aldo Sugiarto (Solo Raya) Kontributor Undang A. Azis, Sopiyan, Ikhsan Jafar S (Priangan Timur; Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Kota Banjar, Pangandaran) Konsultan Keredaksian Handry TM, Sriyanto Saputro Konsultan Hukum Girsang Tarigan, SH, Dio Hermansyah SH, Zaenal Abidin Petir SH, MH Grafis - Layout Daniel S, Abien Sur Halaman Cover Warna 1 Hal Warna Cover Belakang ....................Rp. 5.000.000 ½ Hal Warna Cover Belakang ....................Rp. 3.000.000 ¼ Hal Warna Cover Belakang ....................Rp. 2.000.000 Iklan Kuping Cover Depan ..........................Rp. 1.000.000 Iklan Kuping Cover Belakang ..................Rp. 750.000

Administrasi Aab Abdul Jalil Periklanan Hening Iss Samanto Sirkulasi Wahyu W Alamat Redaksi Sambiroto RT.01 RW.01 Semarang 50276 (Gang Puskesmas) Telp./Fax. 024-76740042 Email: sukaberitakita@gmail.com PERHATIAN SEMUA WARTAWAN SURAT KABAR BERITAKITA DIBEKALI KARTU PERS DAN NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOK PENGELOLA/SUSUNAN REDAKSI

KIOS KORAN TEGALSARI Perempatan Jl. Tegalsari Raya - Jl. Kawi, Kota Semarang

KIOS KORAN BU SUNU Sebelah RM Sarwo Eco Demak

KIOS KORAN PAK ZAENUDIN Belakang Kantor KPUD Demak

AGEN KORAN BLORA Jalan Gunung Slamet Lorong 1 No. 3 Blora

Halaman Dalam Hitam Putih 1 Halaman Hitam Putih .............................Rp. 3.500.000 ½ Halaman Hitam Putih .............................Rp. 2.000.000 ¼ Halaman Hitam Putih .............................Rp. 1.250.000 1/8 Halaman Hitam Putih .......................Rp. 750.000 Adverotial 1 Halaman Advertorial ..............................Rp. 2.500.000 ½ Halaman Advertorial .............................Rp. 1.500.000 ¼ Halaman Advertorial .............................Rp. 1.000.000

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

LAPORAN UTAMA

SURAT KABAR BERITA KITA

Penampakan Pasar Barito Baru dekat Terminal Penggaron, Selasa 13 Maret 2018 masih sepi. (Foto: Berita Kita/Rosi)

Semarang, BERITA KITA etelah sukses melakukan normalisasi Banjir Kanal Barat (BKB) beberapa tahun silam, kini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang sedang melakukan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT).

Adapun yang akan dinormalisasi sepanjang 6,7 kilometer. Mulai dari Jembatan Majapahit sampai ujung kawasan Citarum. Kini proyek sudah mulai digarap. Terutama pengerukan sungai.

Setelah mega proyek yang akan menelan biaya Rp 485 miliar ini diperkirakan selesai Desember tahun 2019, diharapkan Kota Semarang terbebas dari banjir terutama di wilayah Sawah Besar dan Kaligawe.

Direncanakan bantaran BKT nantinya memiliki fasilitas umum sehingga bisa menjadi ruang terbuka bagi warga Kota Semarang. Akan ada taman dan sarana bermain anak-anak.

Namun untuk mendukung normalisasi tersebut, sekitar 3.500 pedagang kaki lima (PKL) serta 20 KK hunian liar yang tersebar di 12 kelurahan, harus direlokasi.

Menurut Kepala Dinas Pasar Kota Semarang, Fajar Purwoto, SH, MM, penataan hunian liar ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Relokasi relatif tanpa hambatan karena langsung ditempatkan di rumah susun sewa

S

(Rusunawa) Kudu.

Sedangkan penataan PKL menjadi tanggungungjawab Dinas Perdagangan.

Relokasi PKL inilah yang terkendala, karena jumlahnya sangat besar sehingga tidak ada lokasi yang mampu menampung sekaligus.

Ribuan PKL terpaksa direlokasi terpencar ke beberapa pasar terdekat.

Ada yang ditempatkan di Pasar Waru, Pasar Banjardowo, Pasar Klithikan

Penggaron bahkan Pasar Meteseh.

BEBERAPA KALI GAGAL Deadline atau batas akhir relokasi PKL terutama yang berada di sepanjang Jalan Barito selalu maju-mundur. Pada Januari lalu, Kepala Dinas Pasar Kota Semarang, Fajar Purwoto, kepada wartawan mengatakan relokasi akan dilakukan 31 Januari - 7 Februari 2018.

Saat itu tenggat waktu tersebut

optimis bisa tercapai karena para PKL sudah melakukan pengundian untuk mendapatkan los di Pasar Penggaron.

Fajar memipersilahkan PKL membongkar sendiri kiosnya boyongan ke Pasar Klithikan Penggaron mulai 31 Januari dan 7 Februari 2018 seluruh PKL sudah harus menempati lokasi yang baru.

Bila ada yang kesulitan armada truk mengangkut barang, Dinas

Pemandangan PKL Barito, Selasa 13 Maret 2018 seolah enggan pindah. (Foto: Berita Kita/Rosi)

3

4

SURAT KABAR BERITA KITA

LAPORAN UTAMA

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

Pengerukan Sungai Banjir Kanal Timur sedang dikerjakan pada Selasa, 13 Maret 2018. (Foto: Berita Kita/Rosi)

Perdagangan siap membantu. Ternyata target waktu tersebut tidak terealiasi.

Kemudian muncul kesepakatan baru. Dimana para PKL diminta membongkar sendiri lapak mereka paling lambat 20 Februari.

Kalau sampai tanggal 21 Februari belum dibongkar, maka akan dibongkar paksa oleh petugas. Hingga batas waktu itupun PKL masih ogah pindah.

Hari Rabu (21/2/2018) ratusan personel gabungan dari Dinas Perdagangan Kota Semarang, Satpol PP dan aparat kepolisian memang di terjunkan ke lokasi kios PKL di Jalan Barito. Tujuannya membongkar paksa kios PKL disana.

Menggunakan alat manual berupa martil dan linggis, sejak pagi sekitar pukul 09.00 WIB, ratusan petugas mulai bergerak membongkar bangunan kios yang masih tutup.

Tetapi para PKL melakukan protes.

Mereka menolak dan menghalangi petugas. Aksi saling dorong antara petugas dan para pedagang menjadi tidak terhindarkan.

Para pedagang keberatan disuruh pindah, sementara tempat yang baru belum sepenuhnya selesai dibangun.

Seperti area belakang gedung yang masih becek belum dipaving. Kalau lokasi sudah diperbaiki, para PKL janji akan pindah sendiri.

Akhirnya rencana pembongkaran hari itu terpaksa ditangguhkan.

Kemudian muncul kesepakatan baru 1 Maret 2018 sebagai batas akhir PKL membongkar sendiri kiosnya.

Namun beberapa hari sebelum tanggal tersebut, diadakan rapat bersama antara pihak paguyuban PKL, perwakilan kelompok, Polsek, Koramil, Kecamatan dan Kelurahan.

“Hasil kesepakatan, pembongkaran kios pada 1 Maret, batal. PKL sepakat akan membongkar sendiri sampai 4 Maret,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, Selasa (27/2/2018) kepada wartawan.

Jika sampai 4 Maret kios yang ada di Jalan Barito, Kelurahan Rejosari, masih ada yang berdiri maka Dinas Perdagangan akan langsung melakukan pembongkaran. Karena batas waktu yang diberikan sudah

lebih dari cukup bagi PKL untuk membongkar sendiri kiosnya.

“Kami dikejar target harus segera mengosongkan bantaran sungai BKT. Kalau ini molor terus, maka akan mengganggu proses pengerjaan,” ucapnya.

Batas waktu 4 Maret pun terlalui, tetapi para PKL Jalan Barito masih berjualan seperti hari-hari biasanya.

PASAR RP 13,2 MILLIARD Soim (56), Ketua Blok I Pasar Barito Baru yang ditemui BERITA KITA, Selasa (13/3/2018) mengeluhkan omset penjualannya menurun drastis. Sebagai perbandingan, biasanya semasa di Jalan Barito omset penjualan spare part bekas kendaraan roda 2 bisa mencapai omset penjualan Rp 1,5 juta per minggu. Tapi di Barito Baru Penggaron, selama 2 minggu ia menempati kios barunya hanya mencatatkan omset penjualan sekitar Rp 500 ribu.

“Meski demikian saya senang.

Karena kios yang saya terima sudah berlantai keramik dan sudah ada rolling door. Tinggal pakai dan gratis,” katanya.

Hanya saja dia berharap semua PKL jalan Barito, mulai ujung Jalan Kaligawe sampai ujung Jalan Majapahit bersedia pindah secara bersama-sama sehingga pelanggan datang mencari barang ke Pasar Barito Baru.

Ditanya mengapa teman-temannya PKL Barito belum semua mau pindah?

“Saya tidak tau alasan masing-masing orang. Mungkin saja mereka sudah bisa memperkirakan jumlah omset penjualan akan menurun di sini,” kata Soim yang sudah berjualan di Jalan Barito sejak tahun 1991. Berjualan di Jalan Barito juga sebagai PKL relokasi dari Jalan Kartini.

Menurut catatan BERITA KITA, Pasar Klithikan Penggaron yang sekarang berubah nama menjadi Pasar Barito Baru dibangun menggunakan APBD Kota Semarang 2017 dengan biaya Rp 13,2 miliard.

Saat BERITA KITA mengonfirmasikan kapan batas akhir relokasi PKL Barito, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Senin (11/03/2018), Fajar Purwoto mengatakan, bulan April seluruh tanggul Banjir Kanal Timur sudah harus bersih dari PKL. Semoga deadline April benar-benar batas akhir. Rosi

Soim (55), Ketua Kelompok I Pedagang Pasar Barito Baru. (Foto: Berita Kita/Rosi

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

LAPORAN UTAMA

SURAT KABAR BERITA KITA

5

April Bantaran BKT

HARUS BERSIH Tapi ya itulah. Relokasi PKL Banjir Kanal Timur memang butuh proses mengingat jumlahnya sangat besar.

Sehingga penempatan relokasi pun terpaksa kami sebar ke beberapa pasar.

Hanya daya tampung Pasar Barito Baru paling besar, sekitar 500 pedagang.

Sehingga sekarang kami masih butuh banyak lahan untuk relokasi PKL. Pasar Klithikan Penggaron masih sepi.

Apa tidak sebaiknya relokasi ke sana dimaksimalkan?

Memang agak kesulitan karena pedagang menginginkan saat mereka masuk, jalan di belakang gedung sudah harus paving semua. Termasuk pembangunan shelter di pojok antara tembok Giant dan tembok PT Sai Apparel. Pada APBD 2018 mata anggaran pembangunan untuk itu sudah ada. Begitu selesai dilelangkan, proyek itu akan segera dikerjakan.

P

elaksanaan relokasi PKL Barito mengalami maju-mundur.

Mengapa hal itu terjadi? Berikut petikan wawancara Robinson S dari BERITA KITA dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, SH, MM, di kantornya, Senin (12/03/2018).

Sejak akhir 2017 sudah ada warning dari Dinas Perdagangan bahwa PKL sepanjang bantaran sungai Banjir Kanal Timur harus masuk relokasi paling lambat Februari 2018. Telah berulangkali diundur tapi nyatanya hingga kini belum sepenuhnya terealiasi. Apa kendalanya?

Sebenarnya sosialisasi sudah kami lakukan sejak Februari 2017.

Artinya sudah setahun lebih. Kami menjelaskan kepada para PKL bahwa mulai Pebruari 2018 akan dilakukan normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT).

Kenapa pelaksanaan relokasi agak

mundur? Karena dana dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali - Juwana baru turun sekitar November 2017.

Setelah anggaran dari pemerintah pusat turun, barulah kami melakukan sosialisasi secara intensif sejak Desember 2017. Jangan sampai pedagang disuruh pindah padahal proyek tak kunjung digarap.

Tentu memindahkan ribuan PKL bukanlah pekerjaan yang bisa selesai dalam sehari. Di sepanjang bantaran BKT ada sekitar 3.500 PKL dan juga hunian liar tersebar di 12 kelurahan.

Penataan hunian liar ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Pelaksanaannya relatif tanpa hambatan karena bisa langsung ditempatkan di rumah susun sewa (Rusunawa) yang sudah ada.

Sedangkan penataan PKL menjadi tanggungungjawab kami dari Dinas Perdagangan.

Kami sudah berhasil merelokasi PKL

Animasi Rencana Revitalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) (Foto: Tribunjateng.com)

dari kelurahan Sawah Besar dan Rejosari.

Besok Selasa 13 Maret 2018, kami akan merelokasi PKL Tambakrejo dan Kaligawe.

Hari ini sosialisasi pemindahan PKL Sambirejo dan Pandean Lamper.

Sekitar 150 pedagang Sawah Besar yang direlokasi ke Pasar Waru dan Banjardowo tidak ada masalah. Sekarang mereka sudah berjualan di tempat baru.

Sedangkan sebagian PKL dari kelurahan Rejosari, Karangtempel, Bugangan, dan sebagian PKL Kaligawe akan direlokasi ke pasar Barito Baru di Penggaron.

Pemindahan sekitar 30 PKL dari Kelurahan Kaligawe pada shelter yang kami bangun di Sawah Besar Timur sangat kondusif, penuh pengertian. Bahkan mereka bersedia membangun sendiri sekat pemisah shelter secara swadaya.

Kesadaran seperti inilah yang sangat kami butuhkan. Teman-teman PKL mbok berkenan membangun sendiri dinding pembatas karena pemerintah punya keterbatasan anggaran.

Setelah mengalami maju-mundur, kapan deadline relokasi PKL Barito?

Target kami bulan April, seluruh bantaran sungai KBT sudah bersih dari bangunan karena pengerjaan proyek sudah dimulai. Normalisasi BKT jangan sampai terganggu. Kita berharap proyek ini bisa selesai tepat waktu.

Apa alasan mengganti nama Pasar Klithikan Penggaron menjadi Pasar Barito Baru?

Pengertian pasar klithikan kan tempat jual beli barang bekas yang kecil-kecil. Seperti alat pertukangan, elektronik, buku, pakaian bekas.

Padahal dagangan PKL barito banyak juga barang baru.

Memang ada yang jual beli barang bekas, tetapi lebih pada onderdil kendaraan bermotor. Sehingga pedagang mengusulkan tetap membawa nama PKL Barito di tempat relokasi.

Maka disepakatilah namanya menjadi Pasar Barito Baru. Dengan harapan, para pelanggan tahu bahwa PKL Jalan Barito pindah ke Penggaron. (*)

6

SURAT KABAR BERITA KITA

LAPORAN UTAMA

DR. Kukuh Sudarmanto, MM, Camat Pedurungan. (Foto: Berita Kita/Rosi)

B

agaimana kesiapan Muspika Pedurungan menyambut kehadiran ratusan PKL Barito ke wilayahnya? Berikut petikan wawancara Robinson S dari BERITA KITA dengan Camat Pedurungan, DR Kukuh Sudarmanto, MM yang berlangsung di ruang kerja Camat, Senin (12/03/2018).

Apa upaya kecamatan Pedurungan memberdayakan usaha mikro kecil (UMK) khususnya sektor PKL di wilayah ini?

Pedagang kaki lima (PKL) harus dipahami sebagai salah satu sektor usaha informal yang perlu kita dukung dan berdayakan. Bagi PKL warga Kecamatan Pedurungan, tentu kami berkewajiban membantu mereka.

Karena berjualan adalah salah satu cara mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Hanya saja para PKL juga harus menaati rambu-rambu yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Misalnya, PKL harus memiliki izin resmi dari Dinas Perdagangan, tempat berjualan harus sesuai lokasi yang sudah diatur. Tidak bisa sesuka hati.

Kalau PKL berjualan di atas saluran atau trotoar, tentu saja tidak diperbolehkan. Karena saluran harus tetap bersih dan normal. Kalau di atas saluran ada bangunan, maka petugas akan kesulitan membersihkan. Kalau tidak besih, air akan terhalang.

Dampaknya, arus air menjadi tidak lancar dan berpotensi menimbulkan banjir. Kalau lingkungan masyarakat

kebanjiran, banyak sekali dampak buruknya.

Demikian juga trotoar harus berfungsi sebagai tempat pejalan kaki.

Kalau di atas trotoar ada PKL, tentu pejalan kaki akan terhalang sehingga terpaksa menggunakan badan jalan.

Akibatnya, timbul kemacetan dan berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas misalnya pejalan kaki tertabrak pengendara bermotor.

Khusus PKL Jalan Tlogosari Raya, apakah sudah ada mediasi agar mereka mau menempati Shelter Suryokusumo tahap I dan II? Selaku pemangku wilayah, kami dari pihak Kecamatan Pedurungan, terutama melalui Lurah Tlogosari Kulon dan Lurah

Muktiharjo Kidul sudah beberapa kali berdialog dengan para pedagang agar mereka bersedia pindah. Ini sematamata bertujuan agar trotoar jalan Tlogosari Raya berfungsi normal dan sungai sepanjang jalan itu bisa dibersihkan secara berkala.

Tentu Pemerintah Kota Semarang tidak sekedar menertibkan tanpa solusi.

Kami menyediakan Shelter Suryokusumo tahap I dan II. Disana para PKL akan nyaman tanpa harus cemas sewaktuwaktu ditertibkan petugas Satpol PP. Kami yakin, kalau semua PKL pindah secara bersamasama ke Shelter Suryokusumo, maka lambat laun pelanggan akan datang mencari barang yang mereka butuhkan kesana.

Tentu dibutuhkan kesabaran dan pengorbanan teman-teman PKL untuk sementara waktu. Butuh penyesuaian, butuh proses. Tidak instant besaran omset penjualan di tempat lama dan tempat baru langsung sama.

Teman-teman PKL harus punya kesadaran yang tinggi bahwa selama ini mereka menempati lahan terlarang dan mengganggu hak-hak orang lain. Kini mereka ditempatkan di lokasi yang nyaman sehingga dalam jangka panjang usaha mereka justru bisa berkembang.

Sekarang sedang dilakukan relokasi ratusan PKL Barito ke Pasar Klithikan Penggaron. Ada persiapan khusus menyambut mereka?

Proses relokasi PKL Barito Kecamatan Semarang Timur ke Pasar

Penampakan Pasar Barito Baru dekat Terminal Penggaron, Selasa 13 Maret 2018 masih sepi.

(Foto: Berita Kita/Rosi)

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

Barito Baru Penggaron Kecamatan Pedurungan sedang berlangsung dan terus bergerak. Melalui Musyarawah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Pedurungan bersama Polsek dan Koramil, kehadiran PKL Barito sudah kami terima.

Tempat relokasi ini bagus sekali dan sangat strategis karena dekat dengan terminal Penggaron. Sebuah terminal bis dalam dan luar kota sehingga akan selalu ramai. Tempat ini benar-benar terencana untuk jangka panjang. Ada area parkir cukup luas.

Ada mushola dan fasilitas pendukung lain.

Padahal ketika di Jalan Barito, mereka hanya menempelkan bangunan di tanggul sungai Banjir Kanal Timur.

Lokasi usaha mereka sempit, keberadaan mereka menimbulkan kemacetan dan kekumuhan di wilayah itu.

Pindah ke Pasar Barito Baru sungguh keberuntungan bagi PKL Barito.

Disisi lain, kepindahan mereka memudahkan Pemerintah Kota Semarang melakukan normalisasi sungai BKT. Kalau BKT berhasil dinormalisasi, tentu akan sangat berdampak luas terhadap pengendalian banjir di Kota Semarang.

Lokasinya strategis tapi mengapa PKL Barito ogah pindah?

Yah itulah. Memang butuh proses, butuh pengorbanan. Kita berharap teman-teman PKL berpikir jangka panjang. Lokasi dan penataan Pasar Barito Baru menurut saya luar biasa bagus.

Mungkin Anda merekam alasan PKL sehingga enggan masuk ke lokasi strategis itu?

Masukan yang kami dengar dari para pedagang, paving di belakang dan pintu keluar belum sepenuhnya selesai.

Nah, tahun ini anggarannya sudah ada.

Tinggal menunggu tender untuk bisa dikerjakan kontraktor. Karena proses pembangunan di lingkungan pemerintah, meski sudah ada uang harus tetap melalui tahapan-tahapan.

Mulai perencanaan, pembuatan gambar, pelelangan, seleksi peserta lelang. Setelah pemenang lelang ditentukan, barulah bisa dikerjakan.

Beda dengan perseorangan. Kalau kita mau memperbaiki rumah, asal ada uang tinggal panggil tukang, besok bisa langsung dikerjakan. Hanya saja masih ada warga yang kurang sabar, menganggap pemerintah lambat merespon kebutuhan masyarakat. (*)

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

WARTA KITA

SURAT KABAR BERITA KITA

7

Kades harus Maksimalkan Pengawasan Demak, BERITA KITA Terkait pengawasan pelaksanaan di egiatan desa yang didanai dana lapangan, tambah H. Sular, peran kepala desa di Desa Kedungori, Kecamatan desa sebagai penanggungjawab kegiatan Dempet, Kabupaten Demak, harus ekstra hatidilaksanakan sesuai prioritas program hati. yang disetujui dalam rembug desa.

Selain itu Hal itu ditegaskan Kepala Desa Kades sebagai pengguna (Kades) Kedungori, H. Sular. Menurut anggaran agar Sular, kegiatan di lapangan selalu menggunakan memberdayakan masyarakat dan dana desa berupaya mengembangkan kemandirian sesuai dan kesejahteraan masyarakat dengan peruntukannya meningkatkan pengetahuan serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

“Saya selaku penanggungjawab pelaksanaan dana desa, terjun langsung ke lapangan guna melakukan pengawasan melekat pada setiap kegiatan,” tandas Kades Sular.

Dengan pengawasan langsung, diharapkan setiap tim pengelola kegiatan melakukan pekerjaan, sesuai rencana anggaran biaya (RAB) dan pekerjaan tidak menyimpang dari H. Sular, Kades Kedungori ketentuan.

dan dalam pelaksanaan program pembangunan tidak boleh menggunakan pihak ketiga atau dikontraktorkan.

“Unsur pemberdayaan masyarakat harus ada, semua masyarakat bisa ikut mengawasi proses pembangunan. Selaku Kades, setiap hari saya ikut mengawasi kegiatan pembangunan, karena Kades mempunyai tanggungjawab besar terkait pembangunan yang sedang dilaksanakan,” jelas Sular.

Sular memahami, karena nilai dana sangat besar, sehingga rawan penyimpangan. Untuk itu dibutuhkan perhatian yang serius agar pekerjaan sesuai rencana awal dan tidak terjadi penyimpangan.

Semua kegiatan pembangunan di Desa Kedungori dilaksanakan secara transparan dan sesuai petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis. Selain itu, dalam pelaksanaannya masyarakat ikut berpartisipasi dan mengawasi seluruh kegiatan. ag

Dindukcapil Ajak Camat Sosialisasi Gisa

setiap kegiatan apapun menggunakan bukti diri yang dimiliki setiap masyarakat. Bupati menjelaskan, dengan adanya GISA akan semakin mempermudah masayarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Nanti Pak Camat, Pak Kades saya harap bisa turun ke bawah untuk menyampaikan ke masyarakat terkait GISA ini,” pesan Bupati Djoko Nugroho seraya menambahkan, dengan adanya GISA kedepan bisa mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan.

K

Blora, BERITA KITA enindak lanjuti instruksi Mendagri No. 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Blora menggelar Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA), Kamis (08/03/2018).

Bertempat di ruang pertemuan RM Mr Green Kecamatan Jepon, sosialisasi dibuka Bupati Blora Djoko Nugroho yang dihadiri kepala Organisai Perangkat Daerah (OPD) setempat dan Camat se Kabupaten Blora.

Kepala Dindukcapil Blora Riyanto S.Sos, M.Si mengatakan kegiatan sosialisasi merupakan tindak lanjut dari launching GISA tingkat nasional Februari lalu. “Setelah launching tingkat nasional dan provinsi, kami langsung action sosialisasi ke tingkat kecamatan, agar segera disosialisasikan ke desa-desa,” jelas Riyanto S,Sos, M.Si. Untuk menyukseskan program GISA, kata Riyanto, pihaknya meminta para Camat segera sosialisasi ke tingkat desa, sehingga masyarakat yang belum tertib dokumen kependudukannya bisa segera melengkapinya. Saat ini, kata Riyanto, prosentase penduduk sadar administrasi kependudukan di Kabupaten Blora sudah cukup baik.

“Di Kabupaten Blora, perekaman KTP

M

elektronik sudah mencapai 98%, sedangkan untuk akte kelahiran khususnya anak usia 1-18 tahun sudah mencapai 95%. Meski demikian, kami menghimbau masyarakat yang melakukan perubahan data segera melaporkan data baru,” jelas Riyanto.

Bupati Blora Djoko Nugroho dalam sambutannya mendukung adanya GISA. Menurutnya, dokumen kependudukan sangat penting bagi setiap warga, sebab

(bambang dp)

Tim Cobra Ringkus Pengedar Narkoba Blora, BERITA KITA im Cobra Satuan Narkoba Polres Blora, meringkus Doni Cipto Manungkusumo (44) warga Jalan Stasiun Kota No. 11 RT.05/RW.01,

T

Tersangka Doni

Kelurahan/Kecamatan Cepu, Blora, yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Tersangka Doni ditangkap pada hari Rabu (14/03/18) pukul 22.30 WIB dirumahnya.

Barang bukti

“Berbekal informasi dari masyarakat kalau ada pengedar narkotika jenis sabu di daerah Stasiun Cepu, tim Cobra bergerak cepat melakukan pemancingan dengan memesan narkoba pada tersangka.

Setelah memastikan pesanan, tim menuju rumah tersangka melakukan penggerebekan dan penggledahan,” kata Kasat Kasat Narkoba AKP Suparlan, Jumat (16/03/2018).

Dari penggerebekan itu, petugas mengamankan barang bukti dua paket narkotika dibungkus plastik klip dan digulung kemudian dibungkus kertas amplop warna putih seberat 1,40 gram.

Seperangkat alat hisap bong dan satu handphone smartphone. bambang dp

Melanggar Lalin Dapat Helm Dari Kapolres Blora, BERITA KITA apolres Blora AKBP Saptono, S.I.K, M.H bersama Kasat Lantas AKP Febriyani Aer, SIK, MH dan Anggota Satlantas setempat belum lama ini melaksanakan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2018, yang berlangsung di simpang empat Biandono, Blora.

Cara simpatik yang dilakukan Kapolres Blora dalam operasi itu dengan membagikan helm kepada pengendara roda dua yang melakukan pelanggaran karena tidak menggunakan helm ketika berkendara.

Terlihat raut wajah remaja yang belum memiliki SIM itu, melakukan pelanggaran tidak memakai helm saat berkendara tertunduk malu dan takut.

Petugas selain memberikan teguran juga memberikan tindakan surat tilang, karena mereka berkendara tidak memperhatikan factor keselamatan.

“Selain melakukan penindakan surat tilang kami juga berikan helm, dengan harapan bisa membuka kesadaran masyarakat. Terutama anak usia remaja, bahwa mengenakan helm sangat penting untuk keselamatan saat berkendara,” terang Kapolres AKBP Saptono.

Kapolres saat diwawancarai sejumlah awak media Blora mengatakan, pelaksanaan operasi keselamatan Lalu Lintas Candi 2018 dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Dalam operasi yang digelar selama 21 hari, pihaknya mengedepankan upaya preventif dan preemtif dengan meminimalisir upaya represif dengan perbandingan 40:40:20.

“Operasi mulai berlaku tanggal 5 sampai dengan 25 Maret 2018, sasaran operasi terkait pengguna jalan yang melawan arus lalulintas, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan handphone saat mengemudi, serta pengendara masih di bawah umur, pengendara tidak menggunakan helm dan kendaraan yang tak standar,” terang Kapolres AKBP Saptono.

Sasaran operasi, tambah AKBP Saptono, seluruh wilayah Kabupaten Blora yang dianggap masih banyak adanya pelanggaran dan daerah rawan kecelakaan.

Diharapkan melalui Operasi Keselamatan Candi 2018 dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, meminimalisir pelanggaran, menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalulintas di Kabupaten Blora,” kata Kapolres Blora AKBP Saptono. bambang dp

K

8

SURAT KABAR BERITA KITA

WARTA KITA

Kemendes PDT Resmikan Pasar Bumdesma

Bupati Blora, Djoko Nugroho menggunting pita menandai peresmian pasar. Dirjen PKP Kemdes PDTT menandatangani prasasti peresmian pasar.

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

sedangkan pemerintah Indonesia anaknya.

“Jauh sebelum Indonesia merdeka, desa-desa sudah ada dan menghidupi masyarakat. Jadi jangan sampai setelah Indonesia merdeka, lantas pembangunan desa dikesampingkan. Dari desa inilah sumber pangan berada,” ucapnya.

Dirjen PKP menandaskan, bahwa tahun 2018 ini dana desa diperbolehkan untuk membangun kawasan perdesaan.

Dana desa yang sebelumnya hanya boleh digunakan untuk membangun desanya sendiri, kini bisa digunakan untuk “urunan” membangun kawasan perdesaan.

“Bisa dua desa, tiga desa, atau lima desa bekerjasama membangu fasilitas bersama,” jelas Dirjen PKP Ahmad Erani.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018, tambah Ahmad Erani, mengatur atau memperbolehkan desa menggunakan dana desa untuk membangun kawasan pedesaan.

Contohnya beberapa desa patungan membangun pasar seperti, agar komoditas pertanian dari beberapa desa bisa dijual di pasar yang dikelola Bumdesma.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Gunadi S.Sos, MM menyebutkan bahwa Pasar Kawasan Perdesaan “Sumber Makmur” dibangun dengan dana APBN 2017 senilai Rp 1 miliar melalui Ditjen PKP Kemendesa PDTT. Pasar tersebut dibangun di lahan seluas 5000 meter persegi dan luas bangunan 3000 meter persegi yang terdiri dari 8 kios dan 12 los selasar untuk 30 pedagang. (bambang dp)

Blora, BERITA KITA enggunaan Pasar Kawasan Perdesaan “Sumber Makmur” yang merupakan unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Desa Puledagel, Desa Bacem dan Desa Kawengan Kecamatan Jepon, Jumat (2/3/2018) diresmikan.

Peresmian pasar yang pembangunannya selesai pada akhir tahun 2017, dilakukan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Prof Dr Ahmad Erani Yustika, bersama Bupati Djoko Nugroho dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.

Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya mengucapkan terimakasih

atas bantuan Ditjen PKP Kemendesa PDTT yang telah membangunkan Pasar Kawasan Perdesaan “Sumber Makmur” dan dikelola Bumdesma Puledagel, Kawengan dan Bacem. Ia berharap keberadaan pasar nantinya bisa menunjang pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis pertanian dan perdagangan.

Menurut Bupati pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora saat ini sangat dipengaruhi sektor pertanian dan perdagangan. Sehingga kedua sektor itu akan terus dikembangkan dengan berbagai langkah strategis, misalnya seperti pembangunan atau revitalisasi pasar di pedesaan.

“Saat ini angka kemiskinan di Blora terus berkurang, dari sebelumnya peringkat 21 naik ke peringkat 19 dari 35

Blora, BERITA KITA upati Blora, Djoko Nugroho menyatakan dukungannya terhadap Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan melaksanakan program workshop peduli penyandang disabilitas intelektual (tuna grahita) melalui Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG)

Penyandang Difabel akan Dapat Pelatihan

P

B

Babinkamtibmas dan Babinsa Kompak Perbaiki Jembatan Blora, BERITA KITA ukti kalau anggota Polri dan TNI memiliki rasa kemanusiaan tinggi tercermin dari anggota Bintara Pembinana dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) Polsek Jepon Polres Blora Bripka Eko Ariyanto dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil Jepon Serda Agus Suryanto.

Kekompakan Bripka Eko dan Serda Agus terlihat saat membantu warga memperbaki jembatan yang ambrol di Desa Tempellemahbang, Jepon, Blora.

Jembatan itu putus karena tergerus derasnya air hujan. Menurut Bripka Eko, kegiatan itu untuk memotivasi

B

Kabupaten/Kota di Jateng. Hal ini karena adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik di bidang pertanian dan perdagangan,” tandas Bupati Djoko.

Bupati menyatakan, saat ini di Blora tidak ada industri besar yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga sudah sepantasnya arah pembangunan pemerintah ditujukan ke sektor pertanian dan perdagangan yang kini tumbuh baik di pedesaan, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ibu Kehidupan Dirjen PKP Kemendesa PDTT, Ahmad Erani Yustika sepakat dengan Bupati.

Menurut dia, sudah saatnya pembangunan banyak dilakukan di perdesaan. Ahmad Erani berpendapat, jika desa ibarat ibunya kehidupan,

Kartini, Temanggung.

Pelatihan akan dilaksanakan di Desa Tinapan dan Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan. Pasalnya, di dua warga agar lebih semangat dan meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat binaan.

“Ini sebagai bentuk sinergitas antara Polri, TNI dan warga serta kepedulian Polri pada masyarakat untuk mempererat silaturahmi dengan warga,” ucap Bripka Eko. Kepala Desa Tempellemahbang Ahmad mengapresiasi dan juga mengucapkan terimakasih kepada anggota Babinkamtibmas dan Babinsa yang berbaur dengan masyarakat membantu pembangunan jembatan yang putus.

Bowo salah seorang warga Tempellemahbang juga menyambut baik tambahan tenaga yang diberikan oleh anggota Polsek dan Koramil ikut membantu memperbaiki jembatan.

“Sosok anggota Polri dan TNI seperti ini yang kami idamkan, mereka ikhlas membantu kami memperbaiki jembatan, dan kami merasa terbantu,” ucap Bowo. (bambang dp)

desa itu ada 21 orang penyandang tuna grahita. Program itu memberdayakan penyandang disabilitas agar tetap bisa berkarya dan menghasilkan.

“Melatih ketrampilan kaum tuna grahita memang sulit. Namun jika berhasil itu merupakan keberkahan yang luar biasa. Pemkab akan mendukung dan saya minta OPD terkait membantu BBRSBG,” ucap Bupati Djoko Nugroho saat menerima kunjungan Kepala BBRSBG Kartini, Dra. Murhardjani, MP Rabu (14/3/2018).

Bupati ingin para difabel tidak merasa dikesampingkan dan memiliki kesempatan yang sama seperti orang normal dalam bekerja dan menghasilkan karya. Seperti di Kamolan, kata bupati, sudah ada komunitas Difabel Blora yang mampu menghasilkan karya berupa batik.

“Alhamdulillah bisa untuk menopang perekonomian mereka. Saya harap pelatihan dari BBRSBG ini nantinya bisa seperti itu,” lanjut Bupati.

Kepala BBRSBG Kartini Temanggung Dra. Murhardjani, MP didampingi Kabid Program dan Advokasi Sosial Drs. Suwahyono dan Kasi Kerjasama Mustofa, S.Pd. menerangkan, pelatihan yang akan

dikemas dalam workshop peduli penyandang disabilitas intelektual merupakan kegiatan dari Kemensos.

“Kami dari BBRSBG Kartini Temanggung milik Kemensos ditugasi membantu pemberdayaan kaum difabel di Jateng. Kali ini akan menyentuh saudara yang ada di Tinapan dan Kedungwungu yang jumlahnya 21 orang. Program yang akan diberikan adalah ketrampilan membuat batik ciprat dengan teknik sederhana namun bernilai seni tinggi,” ucap Murhardjani.

Para difabel di Tinapan dan Kedungwungu akan dibentuk dalam dua kelompok berdasarkan asal desanya.

Nantinya setelah diberikan pelatihan pembuatan batik ciprat, juga akan dibantu dalam hal pemasaran dan pengemasan.

Hadir pada kegiatan itu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora, Sri Handoko S.Sos, M.Si, perwakilan PT. GMM Bulog dan beberapa OPD terkait yang diminta ikut membantu program tersebut.

Kepala Desa Tinapan dan Kedungwungu juga siap mendukung. (bambang dp)

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

WARTA KITA

SURAT KABAR BERITA KITA

9

Desa Bumiharjo Pelopor Berkebun di Halaman Rumah

H. Abdurahman, di sela kesibukannya sebagai Kepala Desa Bumiharjo, Guntur, Demak, rajin berkebun dengan media pot di sekitar rumahnya.

Demak, BERITA KITA jakan Bupati Demak HM Natsir dan Wakil Bupati Joko Sutanto kepada Kepala Desa bebarapa waktu lalu, untuk mengelola kebun dan tanaman obat keluarga di halaman rumah masingmasing.

Bupati mencontohkan, halaman rumah bisa dimanfaatkan untuk menanam sayur sayuran seperti cabe rawit atau tanaman obat dan jenis tanaman lainnya. Satu satunya desa di Kabupaten Demak yang mengikuti himbauan tersebut adalah Desa

A

Bumiharjo, Kecamatan Guntur.

“Saat itu Wakil Bupati Joko Sutanto menyarankan setiap Kepala Desa atau perangkat desa menanam sayuran 10 sampai 20 pot tanaman. Halaman rumah perlu dimanfaatkan sebagai kebun dan tanaman obat keluarga,” kata H Abdurahman Kepala Desa Bumiharjo.

Himbauan itu langsung ditindak lanjuti Kades Bumiharjo. Sebagai Kades, Abdurahman menanam cabe 120 pot, tomat 100 pot dan sawi 100 pot. Setelah hampir tiga bulan, cabe tersebut memasuki masa panen. Per batang bisa

tumbuh 40 sampai 50 buah, dan laku dijual Rp 35 ribu per 1 Kg. Kades Bumiharjo H Abdurahman menceritakan pengalaman berkebun, didapat saat ia bekerja di Malaysia dan teorinya belajar dari China. Setelah sukses berkebun, Abdurahman akan

Sosialisasi Penerimanan Polri Blora, BERITA KITA ajaran Polres Blora mensosialisasikan Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (Betah) serta aksi clear and clean dalam rekrutmen anggota Polri pada momen Car Free Day di Alun-Alun Blora, Minggu (18/3).

Kegiatan itu bertujuan menginformasikan langsung rekrutmen anggota Polri tahun 2018 kepada warga masyarakat Blora. Pada kesempatan itu, Wakapolres Blora Kompol Indriyanto mewakili Kapolres Blora AKBP Saptono membacakan amanat Kapolda Jateng Irjen Pol Drs Condro Kirono, MM, M.Hum. Dalam amanatnya, Kapolda Jateng menyampaikan bahwa penerimaan anggota Polri sangat tergantung dengan proses seleksinya.

“Dengan seleksi penerimaan anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis serta Clear and Clean diharapkan akan memperoleh anggota Polri yang baik dalam melindungi, mengayomi dan melayani serta

J

Imam Mardjuki, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang.

Komisi D minta Sekolah Harus Bertanggungjawab

K

asus yang menimpa AN dan AF, siswa SMAN 1 Semarang yang dikeluarkan dari sekolah turut menjadi perhatian Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang. Komisi yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan ini meminta agar sekolah ikut bertanggung jawab.

Kasus dugaan pemukulan yang dilakukan oleh AN dan AF kepada yuniornya di sekolah, yang menjadi alasan keduanya dikeluarkan dari sekolah seharusnya juga menjadi tanggungjawab dari pihak sekolah.

“Menurut saya, kasus itu tanggung jawab sekolah, sebab kasusnya terjadi pada saat kegiatan resmi sekolah,’’ kata Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Imam Mardjuki, saat ditemui Kamis (8/3).

Selain itu, politisi PKS ini mengungkapkan kasus dugaan pemukulan tersebut terjadi pada jam sekolah, “Lokasi kegiatan di sekolah, dan pelakunya bagian dari panitia yang ditunjuk sekolah jadi ini kegiatan resmi yang dilaksanakan oleh sekolah,” ujar Imam

Marjuki.

Soal pemberian sanksi AN dan AF dikeluarkan dari sekolah karena memukul, menurut Imam Marjuki pelaku tentu memang bersalah dan harus diberi sanksi. Tapi sekolah sebagai pelaksana, pengawas, dan penanggungjawab kegiatan juga bersalah. ‘’Sekolah juga harus bertanggungjawab, kenapa (kasus pemukulan) itu bisa terjadi. Apalagi kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi dan mestinya bisa dicegah sedini mungkin,’’ kata Imam Madjuki.

Sanksi kepada kedua siswa pelaku dugaan pemukulan kepada yuniornya itu dinilai memang perlu diterapkan. Nmaun harus diingat yang penting hak belajar, termasuk hak ikut ujian nasional harus diberikan.

Terkait adanya gugatan kuasa hukum orang tua kedua siswa yang dikeluarkan kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Semarang di PTUN, dia menilai itu hak hukum yang memang bisa ditempuh sesuai peraturan yang berlaku. sgt

membuat gebrakan kepada seluruh warganya untuk memanfaatkan dan mengelola kebun keluarga di halaman rumah masing-masing.

“Jika mulai sekarang semua keluarga di Desa Bumiharjo yang memiliki tanah pekarangan memanfaatkannya dengan baik, terutama tanaman cabe, maka kita tidak akan menjerit ketika harga cabai melambung. Karena kita bisa menghasilkan sendiri di rumah. Selain itu juga bisa untuk menambah pendapatan keluarga,” ungkap Abdurahman.

Jika di Bumiharjo ada 22 RT dan 3 RW, tambah Abdurahman dan separonya saja tiap rumah menanam satu pohon, bisa dihitung hasilnya. Oleh karena itu, kata dia, di rumah perlu ada warung hidup dan apotik hidup.

Warung hidup ditanami bayam, cabai atau jenis sayuran lainnya dan apotik hidup ditanami kencur dan lainnya untuk obat alami. Berkebun di pekarangan rumah menurut Abdurahman hasilnya sangat memuaskan, terutama sangat membantu meningkatkan penghasilan. ag profesional dalam penegakkan hukum,” harap Kapolda Jateng.

Setelah itu dilanjutkan pengucapan ikrar sebagai komitmen Polres Blora, Polda Jateng untuk mewujudkan seleksi penerimaan anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis serta Clear and Clean.

Pengucapan ikrar, yang dipimpin Kabag Sumda Polres Blora Kompol Rubiyanto, diikuti seluruh personel Polres Blora yang dilibatkan sebagai panitia seleksi penerimaan Polri Tahun Anggaran 2018 Polda Jateng.

Betah, Clear dan Clean merupakan salah satu wadah sosialisasi terkait adanya penerimaan anggota kepolisian baik sumber perwira, bintara maupun tamtama.

Kegiatan sosalisasi menarik perhatian masayarakat yang menikmati Car Free Day. Selain aksi sejumlah anggota Polwan cantik Pores Blora yang membagikan brosur penerimaan anggota Polri, juga menyuguhkan sajian makanan palawija (rowodan) dan minuman kepada warga.

Hiburan menarik ditampilkan dengan menghadirkan artis lokal menambah suasana lebih marak. bambang dp

200 Anak Ikuti Khitanan Massal Grobogan, BERITA KITA angkaian kegiatan Hari Jadi ke-292 Kabupaten Grobogan yang diperingati setiap 4 Maret kembali dilakukan. Acara terbaru adalah khitanan massal, Sabtu (10/3/2018) yang dilaksanakan serentak di enam rumah sakit di Grobogan.

Keenam rumah sakit itu yakni, RSUD R Soejati, RS Panti Rahayu, RS Permata

R

Bunda, RS Islam yang ada di Purwodadi.

Kemudian, RS PKU Muhamadiyah Gubug dan RS Habibulloh Gabus.

“Khitanan massal diikuti 200 anak dari 19 kecamatan. Karena jumlahnya banyak, maka kami libatkan semua rumah sakit,” kata Bupati Grobogan Sri Sumarni saat membuka kegiatan dan menyerahkan bingkisan pada peserta khitanan massal di RSUD R Soejati. hana

10 SURAT KABAR BERITA KITA

Grobogan, BERITA KITA omen HUT Grobogan ke 292 dilangsungkan upacara di Alun-alun Purwodadi, Senin (5/ 2) pagi. Dalam upacara tersebut, hadir anggota FKPD se Kabupaten Grobogan, Camat se Kabupaten Grobogan, dan juga para pelajar se Purwodadi.

Dalam upacara tersebut juga didendangkan lagu Mars Grobogan karya alm. Nur Syahid. Pada kesempatan itu Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni menyampaikan pentingnya mengubah tatanan pelayanan lebih prima lagi kepada masyarakat.

Menurut Sri Sumarni, perjalanan Kabupaten Grobogan sampai di tahun

M

WARTA KITA

2018 ini telah banyak prestasi yang sangat membanggakan. Antara lain, perolehan rekor MURI pada pemecahan tempe terbesar, penghargaan Kabupaten Layak Anak, penghargaan KASN, dan sejumlah penghargaan lainnya yang menjadikan kabupaten ini semakin dikenal di luar Grobogan.

“Saya berharap dengan adanya prestasi ini tidak langsung merasa cepat puas. Karena tantangan ke depan dirasa semakin berat. Oleh karena itu, kerja keras dari berbagai pihak sangat dibutuhkan guna meningkatkan prestasi Kabupaten Grobogan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang,” papar Sri Sumarni, orang nomor satu di Kabupaten

Grobogan ini.

Usai upacara, Bupati bersama FKPD dan kepala SKPD berziarah ke makam leluhur Kabupaten Grobogan, yakni makam Ki Ageng Tarub dan Ki Ageng Selo.

“Ziarah ke makam leluhur merupakan tradisi untuk menghormati para pahlawan kita di masa lalu. Dan ini juga dilakukan dalam rangka mempertahankan tradisi yang ada,” kata Bupati.

Sehari sebelum diadakan upacara,Minggu (4/2) yang bertepatan dengan HUT Grobogan diadakan malam tirakatan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Agus Siswanto SSos yang berkesempatan menerima tumpeng dari Bupati sebagai

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

simbol kerja bersama dalam membangun kabupaten Grobogan sampai detik ini.

Selain itu, juga telah dilaksanakan Grobogan Khotmil Qur’an dan Boyong Grobog sebagai rangkaian acara HUT Grobogan. Pada tanggal 7-9 Maret banyak kegiatan berkenaan dengan HUT Grobogan.

“Ada pasar rakyat di Alun-alun diselenggarakan oleh Dinas Perindag, jalan sehat yang diselenggarakan Dinas PUPR dan juga Kirab Parade Budaya Pelajar yang diselenggarakan Disporabudpar Kabupaten Grobogan,” kata Mulyoto, Kasubbag Humas Setda Grobogan. hana

Gerakan Bersih 1000 Masjid Dukung Raih Adipura

Demak, BERITA KITA akil Bupati Demak Drs. Joko Sutanto resmi membuka gerakan bersih 1.000 Masjid yang dilaksanakan di Masjid Baitul Makmur, Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kamis (15/13). Gerakan itu selaras dengan program Pemkab Demak dalam bidang kebersihan lingkungan.

Terutama suksesnya slogan ‘Satu Sampah Sejuta Masalah’.

W

“Gerakan ini juga dalam rangka meraih penghargaan Adipura. Saya berharap tahun ini kita dapat meraih Adipura, bersama kita bisa. Program ini merupakan bagian dari ibadah kita, bagaimana kita memberikan kepedulian terhadap rumah ibadah yang menjadi sarana untuk beribadah bagi masyarakat,” tandas Wabup Joko Sutanto.

Menurut Wabup, jika kondisi masjid bersih, maka jamaah yang datang juga

akan merasa nyaman beribadah. Apalagi, kata dia, beribadah di masjid seperti shalat berjamaah di masjid pahalanya jauh lebih besar. Gerakan tersebut juga untuk mengajak semua warga lebih peduli dan lebih mencintai masjid sebagai rumah Allah.

“Kegiatan ini akan semakin mempererat ukhuwah warga di Desa Kembangarum khususnya dan masyarakat Kabupaten Demak pada umumnya. Kita semua patut berbangga, jika kita lihat di semua desa di Kabupaten Demak, bangunan terbaik selalu masjid. Karena itu kita selalu memuliakannya sebagai tempat ibadah yang baik,” tambah Joko Sutanto.

Masjid yang indah, kataWabup, tentu harus memberikan keindahan untuk sekitarnya. Selain itu, masjid digunakan sebagai sarana pembinaan agama pada seluruh masyarakat agar memiliki budi pekerti yang luhur dan mampu menyaring dampak negatif di era modernisasi.

“Karena pentingnya keberadaan masjid, sudah sepatutnya kita menjaga kebersihannya. Jika tempat ibadah kita bersih, secara tidak langsung akan memberikan kenyamanan bagi kita semua dalam beribadah. Saya berharap Gerakan

Bersih 1.000 Masjid dapat dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan,” pinta Wabup.

Pada kesempatan itu Wabup Joko Sutanto minta, seluruh masjid di Kabupaten Demak yang berjumlah 852 masjid mendapat giliran untuk dibersihkan. Terlebih bahwa kebersihan masjid bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Namun tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan harus dilaksanakan secara terus menerus.

Wabup Joko Sutanto secara simbolis menyerahkan bantuan dari Baznas Kabupaten Demak berupa 50 paket sembako, alat kebersihan, tanaman penghijauan berupa bibit sawo dari Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan dihadiri ratusan warga dan para tokoh masyarakat di Kecamatan Mranggen.

Camat Mranggen Wiwin Edy Widodo, S.Sos, MM menyambut baik kegiatan tersebut. Apalagi kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati. Menurutnya, kehadiran Wabup beserta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dari Pemerintah Kabupaten Demak merupakan bentuk kepedulian dari Pemkab terhadap kondisi sarana dan prasana ibadah/masjid di Desa Kembangarum. ag

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

Solo, BERITA KITA akil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla didampingi Ibu Mufidah, Senin (12/3) berkunjung ke Pos Pelayanan Termadu (Posyandu) Permata Bunda Solo. Hal itu dilakukan untuk memastikan upaya penanganan anak kerdil (stunting) berjalan baik di tingkat Posyandu.

Dalam kunjungannya, Wapres melihat upaya intervensi penanganan stunting serta bagaimana pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan.

Terkait pemantauan tumbuh kembang anak dalam penanganan stunting, menurut Wapres ukuran tinggi anak menjadi tolok ukur penting.

Hal itu untuk mengetahui apakah anak bertumbuh secara baik atau memiliki masalah pertumbuhan yang membutuhkan intervensi lebih lanjut.

Oleh Karena itu, bayi di bawah umur

W

WARTA KITA

dua tahun harus ditimbang setiap bulan dan diukur panjang/tinggi badannya setiap tiga bulan.

Salah satu fasilitas yang digunakan dalam pengukuran tumbuh kembang anak ini adalah dengan Inovasi penggunaan tikar pertumbuhan yang membantu tenaga kesehatan di Posyandu dan Puskesmas menjelaskan kondisi pertumbuhan tinggi badan balita kepada orang tua.

Anak kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Urgensi penanganan stunting sendiri di Indonesia didasarkan pada fakta bahwa sekitar 37% atau kurang lebih 9 juta anak balita di Indonesia mengalami masalah stunting (Riskesdas 2013, Kemenkes).

Anak-anak dengan masalah stunting ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan lintas kelompok pendapatan. Saat ini,

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negaranegara berpendapatan menengah lainnya.

Situasi ini jika tidak segera diatasi akan memengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan.

Penanganan stunting dalam kerangka 1000 hari pertama kehidupan antara lain dilakukan dengan melakukan intervensi gizi spesifik yang umumnya dilakukan untuk memastikan kecukupan gizi dan imunisasi, serta intervensi gizi sensitif untuk memastikan lingkungan yang sehat khususnya sanitasi yang memadai dan air bersih.

Posyandu Permata Bunda yang dikunjungi Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini, Kelurahan Manahan, Kecamatan Babarsari, Kota Surakarta. Posyandu ini menangani 42 Balita dan 4 Ibu hamil

Kapolres Serahkan Bantuan untuk Masjid Blora, BERITA KITA apolres Blora AKBP Saptono SIK, MH, kembali menunjukan aksi pedulinya dengan menyerahkan bantuan untuk pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Sumberejo, Kecamatan Japah, berupa uang tunai. Sebelum penyerahan bantuan, terlebih dahulu dilaksanakan apel empat pilar. Yakni, Polres Blora, Kodim 0721/ Blora, Perhutani dan Sat Pol PP setempat di halaman Masjid Nurul Huda.

Dalam amanatnya Kapolres AKBP Saptono mengatakan, selain kegiatan bakti sosial membantu pembangunan masjid, juga patroli kawasan hutan untuk mencegah pencurian pohon jati yang dapat merusak kelestarian ekosistem hutan. “Hutan adalah warisan anak cucu kita kedepan, jika ekosistem hutan rusak maka berbagai bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan pemanasan global akan terjadi. Sudah menjadi tanggung jawab kita menjaga hutan agar tetap bisa bermanfaat dikemudian hari,� ujar Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres mengatakan, meski bantuan pembangunan renovasi masjid Nurul Huda dari Polres Blora, Kodim 0721/Blora dan Perhutani hanya

K

sedikit, diharapkan bermanfaat dan menambah semangat warga dalam gotong royong merenovasi masjid. Harapannya pembangunan masjid tersebut dapat menjadikan Desa Sumberejo semakin agamis, menjadi wilayah yang rahmatan lil alamin Kepala Desa Sumberejo Dikan mengucapkan terima kasih kepada

Kapolres Blora atas bantuan pembangunan mesjid. Bantuan tersebut sangat membantu mempercepat pelaksanaan rehab.

Usai penyerahan bantuan oleh ADM Perhutani Blora dan Kapolres acara dilanjutkan ramah tamah makan bersama dan patroli hutan dengan menggunakan motor trail. bambang dp

SURAT KABAR BERITA KITA

11

dengan tingkat kehadiran 75-80%.

Jumlah Kader yang bertugas di Posyandu ini berjumlah 10 orang dengan lingkup kegiatan Posyandu antara lain, Posyandu Balita, Ibu Hamil, Bina Keluarga Balita, Posbindu, PIK Remaja, Warung Hidup PKK, KP Ibu, Tanaman Obat Keluarga, dan Bina Keluarga Remaja.

Dalam melaksanakan kegiatan, ada lima tahapan meja posyandu.

Yaitu, pendaftaran, penimbangan dan pengukuran tinggi badan, plotting pengukuran, PMT (pangan lokal disediakan oleh kader) dan pelayanan kesehatan.

Fasilitas yang tersedia di Posyandu Permata Bunda Solo, antara lain dacin atau timbangan dan tripod, timbangan injak, alat ukur panjang badan bayi, microtoise, dan alat peraga. Posyandu juga dilengkapi poster promosi kesehatan. as-bk

12 SURAT KABAR BERITA KITA

Semarang, BERITA KITA oordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Jateng Zainal Abidin Petir meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo untuk transparan.

Zainal berpendapat, ketua KPK tidak boleh terpengaruh dengan permintaan Wiranto agar menunda mengumumkan calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.

“Kalau KPK tidak mau mengumumkan berarti tidak patuh terhadap Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu Ketua KPK harus terbuka dan transparan

K

POLITIK

untuk memenuhi janjinya mengumumkan tersangka calon kepala daerah yang maju pada Pilkada 2018 pekan ini,” ungkap Zainal Petir (17/3).

Tanggapan itu dilontarkan Zainal Petir guna merespon permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menunda pengumuman calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Menurut pendapat Zainal Petir, KPK adalah lembaga independen yang tidak bisa dan tidak boleh diintervensi. Kalau Wiranto ngotot minta penundaan pengumuman tersangka, menurut Petir, berarti telah melakukan obstruction of

justice atau perbuatan yang menghalanghalangi proses penegakan hukum.

Siapa pun yang melakukan hal itu, menurut Petir terancam hukuman minimal tiga tahun dan maksimal 12 tahun, sebagimana diatur Pasal 21 UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tetang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Apalagi sekelas Wiranto selaku pembantu presiden. Wong Presiden saja tidak boleh melakukan intervensi kepada KPK,” kata Petir.

Petir menyebutkan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa KPK adalah lembaga

Pilkada, Pers Wajib Jaga Independensi

Plt Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko menyerahkan penghargaan PWi kepada tujuh tokoh.

Pemalang, BERITA KITA uncak acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 dan HUT ke-72 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tingkat Jateng, telah digelar di Pendopo Kabupaten Pemalang, Jumat (9/3) malam. Hadir pada kesempatan itu Plt Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, Sekda Jateng Sri Puryono, Bupati Pemalang Junaedi dan Plt Ketua Umum PWI Pusat Sasongko Tejo.

Selain itu juga hadir jajaran legislatif. Di antaranya Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman dan Fery Wawan Cahyono, serta anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro yang juga mantan Ketua PWI Jateng. Pada kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh berprestasi.

Ketua PWI Jateng Amir Machmud saat memberikan sambutan menegaskan,

P

pers akan mengambil sikap independen dalam mengawal dan memberitakan informasi mengenai pelaksanaan Pilkada 2018 di Jawa Tengah. Sikap itu diambil sebagai bagian dari sikap pers yang ikut menjaga kondusivitas dan mendorong pilkada yang partisipatif.

“Memang ada kekhawatiran bagaimana pers menghadapi Pilkada.

Tapi percayalah kami akan bersikap profesional dengan menjaga independensi pers dan media, serta menjaga kondusivitas masyarakat,” kata Amir seraya menambahkan, sikap khawatir masyarakat terhadap independensi pers adalah hal yang lumrah.

Namun, kata dia, harap diketahui, bagi wartawan profesional, independensi tidak akan pernah selesai. Menurutnya, independensi memang tergantung pada

hati nurani masing-masing. Tetapi pers yang profesional akan bersikap tegas dengan menjaga jarak yang sama.

Soal independensi pers, pihaknya juga sudah menyampaikan dan berkoordinasi dengan para pengurus PWI kabupaten/kota se Jateng saat rapar kerja (Raker) menjelang acara puncak peringatan HPN. Sebelum acara puncak, rangkaian HPN di Pemalang diawali dengan Focus Group Discusion (FGD) bertema “Antisipasi Berita Hoax Menjelang Pilkada 2018”.

Acara puncak HPN 2018 dan HUT ke72 PWI tingkat Jateng, dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada tujuh tokoh berprestasi, pengabdi, peneliti, dan penemu yang ada di Jateng dan pemberian penghargaan kepada enam PWI kabupaten/kota tergiat di Jateng.

Ketujuh tokoh yang mendapat Anugerah PWI Jawa Tengah tahun ini adalah Dr RR Litani Satyawati (Kepala

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Kedudukan menteri, tandas Zainal adalah pembantu presiden, sebagimana diamanatkan pada Bab V pasal 17 UUD 1945 tentang Kementrian Negara. Selain itu juga diatur dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara, yang bertugas membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

“Mari kita taat asas dan hukum supaya masyarakat tidak menertawakan dan mencibir para penyelenggara negara,” tandas Zainal Abidin Petir. hr Dinas Koperasi & UKM Kota Semarang) sebagai pelopor peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala daerah peduli teknologi informasi komputer desa diberikan kepada Bupati Pemalang Junaedi.

Selanjutnya, mahasiswa kreatif pencipta teknologi tepat guna/alat pengusir tikus Ahmad Ari Prativi dari Unissula Semarang, Dirut Bank Jateng Supriyatno sebagai bankir pro UMKM, Sekda Prov. Jateng Dr Ir Sri Puryono sebagai birokrat peduli seni budaya, kiai pengayom semua umat diberikan kepada Ketua MUI Jateng KH Ahmad Daroji, dan Pulung Nurtantio Andono dari Udinus sebagai pencipta aplikasi kuliner lokal.

Adapun enam PWI kabupaten/kota di Jateng yang mendapat penghargaan sebagai PWI tergiat atas peran sertanya dalam upaya mewujudkan pers yang objektif dan profesional, masing-masing PWI Kabupaten Banyumas, PWI Kabupaten Rembang, PWI Kabupaten Kudus, PWI Kabupaten Pati, PWI Kabupaten Blora dan PWI Kabupaten Wonosobo. hr

Enam PWI kabupaten/kota yang mendapat penghargaan tergiat dari PWI Jateng, foto bersama.

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

LEGISLATIF

Bupati Serahkan LKPJ, Ledakan Penduduk

Timbulkan Berbagai Masalah Purbalingga, BERITA KITA edakan jumlah penduduk merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan bagi suatu Negara termasuk di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut disampaikan Bupati Tasdi saat membacakan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (14/3).

Tasdi mengatakan, efek domino dari ledakan jumlah penduduk bisa mengakibatkan hal yang destruktif untuk Purbalingga yang di antaranya meningkatnya pengangguran dan bisa menimbulkan masalah lain.

“Jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak melakukan tindakan preventif, ledakan penduduk akan menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari,” kata Tasdi.

Dalam usaha mengendalaikan jumlah penduduk, Pemkab Purbalingga melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalsuk KBP3A)

L

membuat program yang bernama kampung Keluarga Berencana (KB).

Tercatat selama 2017 telah ada 21 (dua puluh satu) kampung KB. Diketahui, kampung tersebut tersebar di 18 Kecamatan yang ada di Purbalingga dengan sasaran desa-desa yang

berjumlah penduduk besar serta tingkat kelahiran tinggi.

“Dengan anggaran yang ada, kami melakukan pembinaan serta pendampingan kepada 21 Desa yang menjadi sasaran program tersebut,” imbuh Tasdi di depan 36 anggota DPRD

SURAT KABAR BERITA KITA

13

Kabupaten Purbalingga yang hadir.

Tasdi juga berujar, usaha menekan jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada bayi. Tercatat ada 1112 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di Purbalingga selama tahun 2017.

Peningkatan nilai gizi kepada balita dan anak sekolah juga salah satu wujud kepedulian Pemkab Purbalingga kepada balita-balita yang menderita gizi buruk.

“Pemkab Purbalingga telah membantu 100% kepada penderita gizi buruk atau kepada 58 balita. Di tahuntahun mendatang kami menargetkan tidak ada lagi kasus gizi buruk pada balita dengan fungsi pengawasan serta penanganan yang cepat dan tepat,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anan (Dinsosdalduk KBP3A) Kapubaten Purbalingga, Wahyu Eko Nanto menuturkan, langkah yang telah dilakukan pihaknya pada program kampung KB. Antara lain pemasangan alat kontrasepsi yang jumlahnya telah melampui target di tahun 2017. Menurut Wahyu, penduduk di kampung KB telah sadar dan dengan sukarela mengikuti pemasangan alat kontrasepsi sebagai langkah menekan jumlah penduduk. hr-bk

KEGIATAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Dinas Pendidikan Perlu Perjelas SOP Perizinan

W

akil Ketua DPRD Jateng Ahmadi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Jateng untuk memperjelas standar operasional prosedur terkait perizinan. Hal itu disampaikannya menyusul banyaknya keluhan, terutama pihak sekolah swasta yang akan mengurus legalitasnya.

“Agar model persyaratan itu baku, kalau mau minta rekomendasi misalnya, syarat ini dan itu jelas, tertulis, agar pihak pemohon tidak bolak-balik. Jadi, syarat sah harus ada semua,” kata Ahmadi, saat menerima audiensi beberapa sekolah yang terhambat perijinan legal formalnya, Senin (19/3/2018).

Politisi PKS itu mengatakan pihaknya akan melakukan kunjungan

ke Kota Surakarta. “Saya ingin memastikan apakah itu hanya kasuistik atau memang ada sekolah-sekolah lain.

Bukan untuk mencari kesalahan satu atau dua pihak tapi untuk dibenahi bersama.

Dari dinas, mohon bisa memonitor,” tandasnya.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Sekolah SMPIT Luqman al-Hakim Tegal dari Yayasan Ulin Nuha, Sudirman, mengatakan pihaknya sudah 4 kali bolak balik sekedar untuk melengkapi berkas yang ceklist berubah-rubah.

“Ceklist persyaratan yang harus dilengkapi berubah-ubah terus, dan cenderung kami dilempar-lempar. Tidak ada prosedur baku,” kata Sudirman, usai mediasi dengan Dinas terkait.

Sudirman melanjutkan yayasannya sejak awal Maret mengurus persyaratan legal formal untuk pendirian SMAIT dan

Wakil Ketua DPRD Jateng, Ahmadi menerima audiensi beberapa sekolah yang terhambat perizinan legal formal, Senin 19 Maret 2018. (Foto: WartaDPRD Jateng/Raka MS)

rencananya pada tahun ajaran ini yayasannya akan memulai kegiatan belajar. Dengan mediasi tersebut, pihaknya merasa terbantu.

“Alhamdulillah, Pak Ahmadi tadi langsung bisa dimediasi dengan dinas terkait dan menyampaikan permasalahan kami. Rencana, setelah permohonan kami masuk PTSP akan divisitasi oleh Dinas Pendidikan pekan depan, tadi sudah buat

janji,” tambah Ahmadi.

Selain SMAIT Luqman al Hakim, juga hadir sekolah dengan nasib serupa dari SMA IT Hidayah Klaten yang juga sedang mengurus legal formal. Hadir dalam mediasi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas PDK diwakili Kasi Sarpras dan Kelembagaan SMA dan SMK. bk

Sriyanto Saputro: Persoalan Alat Peraga Kampanye Jadi Kendala

K

omisi A DPRD Jateng berkunjung ke Kantor Panwaslu Kabupaten Kendal, Senin (19/3/2018), untuk melihat proses pengawasan Pilgub yang sedang berjalan. Saat pertemuan, Ketua Panwaslu Kabupaten Kendal Ubaidillah mengatakan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye, yakni pemasangan alat peraga.

Ubaidillah mengeluhkan sikap Satpol PP dalam penertiban alat peraga kampanye. Ubaid mengaku sering bersinggungan dengan Satpol saat akan menertibkan alat peraga.

“Sampai sekarang kami masih kesulitan saat berkoordinasi dengan Satpol PP,” kata Ubaid seraya menambahkan, ada pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD (tanpa menyebut parpolnya) saat masa

reses.

Pelanggarannya, anggota dewan itu melakukan kampanye pasangan calon yang diusung partainya dan memberikan uang pada warga yang hadir dalam reses.

Soal rekrutmen pengawas di tingkat kecamatan hingga desa, Ubaid mengaku

belum menemui kendala berarti. Dengan kata lain, pihaknya siap melakukan pengawasan hingga ke pelosok daerah.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Jateng, Ir. Sriyanto Saputro, MM mengakui persoalan alat peraga kampanye masih menjadi kendala di

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro (kanan) dan Ubaidillah. (Foto: Warta DPRD Jateng/Ariel)

lapangan. Terlebih, penertiban itu ikut melibatkan Satpol PP. “Memang, saat penertiban Satpol PP lebih condong menertibkan alat peraga yang berseberangan dengan ‘pilihan’ kepala daerahnya.

Hal itu juga dikarenakan satpol tidak mendapat dana pengawasan dalam setiap kali pilkada.

Meski demikian, Panwaslu tetap harus meningkatkan koodinasinya dengan Pemkab,” kata Sriyanto, Politikus Partai Gerindra.

Terkait anggota dewan yang diduga melakukan kampanye saat reses, Anggota Komisi A DPRD Jateng Amir Darmanto menjelaskan sebenarnya hal itu bukan kampanye.

Karena, selama masa reses anggota dewan bertemu dengan kader dan struktural partai. bk

PENDIDIKAN

14 SURAT KABAR BERITA KITA

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

SMK Al Kautsar Megonten Tambah Dua RKB Demak, BERITA KITA ekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Kautsar yang beralamat di Desa Megonten, tepatnya di Jalan H Abdul Ghofur, Dukuh Srekan, Kecamatan Kebonagung, semakin eksis. Hal itu bisa dilihat dari peningkatan fasilitas sekolah dan perbaikan sarana prasarana sekolah.

“Tahun ini kami menambah dua ruang kelas baru (RKB),” kata Kepala SMK Al Kautsar, H. Ali Mahmudon seraya menambahkan, SMK Al Kautsar didirikan dengan keringat dan tetesan air mata, menempati lahan bekas rice mill.

Setelah melalui perjuangan panjang,

pada tahun2011 berdiri SMK Al Kautsar.

Saat ini tersebut tergolong sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang bermutu dan mampu menghasilkan lulusan handal. Sehingga bisa memenuhi dan bersaing di bursa kerja regional maupun nasional.

Dalam mengelola sekolah tersebut, kata Ali Mahmudon, pihaknya ingin menciptakan iklim kondusif dan dinamis.

Sehingga bisa mendorong pertumbuhan kehidupan berbudaya, berwawasan ekonomi, unggul, efisen dan produktif.

Penerapan manajerial pengelolaan tersebut, kata Ali Mahmudon, tujuannya

untuk menghasilkan tamatan yang unggul dan handal, sehingga mampu bersaing di bursa kerja.

Selain menghasilkan lulusan handal, SMK Al Kautsar juga menciptakan lulusan yang berimtaq dan berakhlak mulia.

Muaranya, para lulusan SMK Al Kautsar menjadi berguna bagi nusa, bangsa dan mampu bersaing di tingkat nasional.

“SMK Al Kautsar mempersiapkan tunas-tunas bangsa agar bisa menjadi manusia produktif, mampu kerja mandiri dan mampu berkompetisi dengan mengembangkan sikap profesional,” tandas Ali Mahmudon. ag

Demak, diikuti 691 peserta dari 83 SMP se Kabupaten Demak.

Ada tujuh cabang yang dilombakan, di antaranya Cerdas Cermat Islam, Pidato, MTQ, Tilawah Al Qur’an, kaligrafi, dan rebana. Anjar berharap para peserta dapat mengikuti lomba dengan serius

karena membawa nama sekolah dan Kabupaten Demak apabila nanti mewakili ke tingkat MAPSI provinsi.

“Peserta yang saat ini ikut berpartisipasi merupakan penentu Kabupaten Demak 10 tahun mendatang.

Bagi yang menjadi juara diharapkan terus

meningkatkan kemampuannya terutama pada bidang tilawah dan tartil Qur’an,” tandas Anjar.

Lomba juga bertujuan meingkatkan mutu pendidikan agama islam khususnya bidang Al Qur‘an dan Hadist serta melestarikan seni dan budaya bangsa. ag

S

H. Ali Mahmudon, S. PdI, Kepala SMK Al Kautsar.

Lomba MAPSI Tidak Sekedar Rutinitas

B

upati Demak HM. Natsir membuka kegiatan lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI) ke-7 jenjang SMP tingkat Kabupaten Demak Tahun 2018. Acara digelar di SMP Negeri 3 Demak, Rabu (14/3).

Pada kesempatan itu Bupati mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rutinitas belaka, tetapi juga dapat mencetak karakter.

“Para peserta lomba harus berusaha semaksimal mungkin menunjukkan kualitasnya dan saya harap yang mewakili di tingkat provinsi nantinya dapat meraih juara hingga tingkat nasional,” ungkap Bupati Natsir.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Drs. Anjar Gunadi, M.Pd selaku ketua penyelenggara melaporkan, lomba digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-515 Kabupaten

Bupati Demak, HM. Natsir saar membuka lomba Mapsi.

50 Mahasiswa Unikal Lakukan Fungsi Penguatan Kampung KB Pekalongan, BERITA KITA ebanyak 50 mahasiswa Program Studi (Prodi) Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan (Unikal) melakukan fungsi penguatan di 10 Kampung KB di Kabupaten Pekalongan.

Kesepuluh Kampung KB itu masingmasing di Desa Salit Kecamatan Kajen, Desa Dadirejo Kecamatan Tirto, Desa Podo Kecamatan Kedungwuni, Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong, Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo.

Selanjutnya, Desa Mejasem Kecamatan Siwalan, Desa Pegandon Kecamatan Karangdadap, Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar, dan Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran serta Desa Warukidul Kecamatan Wiradesa.

Mereka diserahkan oleh Rektor Unikal H. Suryani, SH, M.Hum dan diterima Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, MSi di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa 13 Maret 2018. Menurut Bupati, kesehatan masyarakat harus mendapat perhatian serius karena saat ini pemerintah masih dihadapkan pada persoalan mewujudkan keluarga yang sejahtera dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

“Kekuatan keluarga sangat penting, karena saat ini kekuatan itu mengalami penurunan,” tandas Bupati Asip Kholbihi seraya menambahkan, bahwa adalah tugas kita adalah menyiapkan generasi yang kuat, sejahtera, berpendidikan seimbang.

S

UNU Adakan Pelatihan Penulisan Buku U Banyumas, BERITA KITA niversitas Nahdatul Ulama (UNU) Purwokerto, Jumat (9/3) menyelenggarakan work shop Penulisan Buku dan Strategi Penerbitan Buku pada Penerbit Besar. Acara berlangsung di aula UNU. Sebagai pembicara, Dr. Icuk Rangga Bawono, SE, SH, M.Si, M.Hum, Ak. CA, dari Univetsitas Jendral Soedirman.

Rektor UNU, Prof. Dr. Ir. H. Achmad Sodiq mengatakan, karya ilmiah penting bagi seorang pendidik. Karier seorang pendidik bisa lancar bila membuat jurnal dan pembuatan buku atau menulis karya ilmiah.

“Saya sendiri punya tiga buku, tetapi setelah itu terkendala pembagian waktu.

Semoga nanti Pak Icuk bisa memotivasi untuk bisa menulis buku, sekaligus strategi cara membagi waktu,” tandas Achmad Sodiq.

Pembicara tunggal, Icuk, membuka ceramahnya dengan pertanyaan, “Untuk

apa sih menulis buku?” Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Icuk. Yakni, pertama termasuk Tri Dharma Petguruan Tinggi, kedua untuk naik pangkat, ketiga untuk pengakuan masyarakat, dan keempat bisa menambah penghasilan.

Salah satu cara untuk lolos di dewan redaksi, kata Icuk, adalah menutup atau memberikan solusi kelemahan buku lain.

Kedua kecepatan merevisi buku, apabila ada editing. Apalagi penerbit asing, butuh kedisiplinan tinggi. Diberi waktu tiga hari tidak jadi, berarti dianggap lewat. Strategi menulis buku apabila sibuk , menurutnya bisa dibuat berkelompok.

Bagi tugas, misal tiga orang membuat enam bab, setiap orang diberi tugas dua bab. Kedua disiplin, setiap hari meluangkan waktu satu jam. Ketiga motivasi keagamaan, bahwa di akhirat ditanya sudahkah buat buku yang betmanfaat? Keempat, jelas Ahmad Sodiq, jangan takut menulis dan jangan minder tulisannya dianggap jelek. bk

Rektor Unikal Suryani berharap, 50 mahasiswa peserta Praktek Belajar Lapangan (PBL) 1 di Kampung KB Kabupaten Pekalongan, bisa mendapat pelajaran, arahan dan memperoleh pengalaman belajar di lapangan.

“Semakin mereka berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, mereka akan semakin terasah ketrampilan, kemampuan komunikasi dan terbiasa menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi di masyarakat,” kata Suryani.

Terkait dengan Kampung KB, Suryani menambahkan kalau tidak dimulai dari sekarang maka akan semakin padat jumlah penduduk di Indonesia yang diprediksi pada tahun 2070 mencapai 1 milyar. Sehingga harus dikendalikan mengingat lahan yang makin terbatas.

Di bagian lain Yuniarti SKM, M.Kes koordinator lapangan kegiatan PBL menambahkan, kegiatan PBL 2018 sebagai upaya menyelaraskan program pembelajaran dengan program pemerintah pusat maupun daerah berbasis keluarga dengan tetap mengangkat tema penguatan Kampung KB di Kabupaten Pekalongan.

“Kegiatan PBL dilaksanakan dari tanggal 13 Maret hingga 17 April 2018 diharapkan bisa mengakselerasikan capaian program Kampung KB serta membangun masyarakat di Kabupaten Pekalongan, khususnya pembangunan manusia melalui program pembangunan keluarga berencana yang didalamnya termasuk tumbuh kembang anak. ddk-bk

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

OPINI

SURAT KABAR BERITA KITA

15

Pondok Paman Tom dan Sejarah yang Didramatisasi (Pengantar Buku: Ceritakan Lewat Puisi Esai: Opini Soal Puisi di Ruang Publik)

A

nak muda di zaman now mungkin sebuah keputusan politik menghapus dan provinsi dalam format puisi esai. Satu akan terpana. Ada jenis pekerjaan melarang perbudakan. Akibat provinsi satu buku. Satu buku terdiri lima di satu masa yang sangat jauh di keputusannya, meletus perang sipil yang atau enam isu sosial. Lahirlah 34 buku masa silam. Ialah pekerjaan panjang dan sangat membelah Amerika. seri puisi esai Indonesia. sejenis pialang saham. Tapi di era itu Suatu ketika Abraham Lincoln Peran saya hanya di awal saja, untuk saham belum dikenal. berjumpa dengan Harriet, sang penulis mengerjakan aneka hal ihwal sekaligus.

Dalam bahasa Inggris, profesi yang novel Uncle Tom’s Cabin. Lincoln berkata Saya merumuskan dulu konsep intelektual mirip pialang saham di zaman itu disebut bahwa Harrietlah sang pemula yang sebagai kredo puisi esai. Saya juga “Slave Catcher” dan “Slave Trader.” Ini menggugah opini pentingnya perbudakan menuliskan dan menerbitkan dulu contoh istilah untuk pialang, jual beli manusia. dihapus. Para ahli sejarah berbeda buku puisi esainya. Saya juga Tepatnya bisnis jual beli budak sekaligus pandangan apakah memang pernyataan memarketingkan dan berdebat di ruang menyediakan jasa mencari dan memburu itu pernah dibuat Lincoln. Namun publik soal eksperimen puisi esai. pada budak yang melarikan diri. meluasnya kisah pertemuan Lincoln dan Sekaligus saya juga mencarikan dana, Uncle Tom’s Cabin sebuah novel yang Harriet cukup menggambarkan betapa dan menyentuh para penulis lain untuk ditulis Harriet Beecher Stowe kuat sekali kuatkan pengaruh sejarah yang difiksikan ikut serta. merekam era itu. Yaitu era ketika oleh Harriet.

Namun kerja saya tak akan bergema peradaban masih diwarnai perbudakan. tanpa dukungan para founding fathers Dalam novel itu, Mr Haley adalah slave *** and mothers yang kini terlibat dalam trader dan slave catcher. eksperimen puisi esai. Kini saya hanya Peradaban berhutang budi pada Ya, sejarag yang difiksikan. Ya, salah satu saja dari lebih 200 intelektual, penulis novel di atas. Ia bukan saja sejarah yang tambahkan kekuatan penyair, penulis, dosen, aktivis, ibu berhasil merekam dengan sangat imajinasi. Sejarah yang didramatisasi rumah tangga, politisi, pembuat film, menyentuh sebuah kisah di sebuah melalui imajinasi tentu dilarang dalam pengusaha yang terlibat dalam zaman. Berbeda dengan dokumen sejarah penulisan ilmu sejarah. Namun untuk eksperimen sebuah generasi. biasa, novel itu mendramatisasi, sastra, tiada yang terlarang karena sastra Inilah kumpulan para inovator puisi melakukan framing, memfiksikan kisah memang dunia imajinasi. esai. Mereka sedang berjibaku dengan sejarah, memasukkan nilai untuk Kini kisah sejarah yang difiksikan, sebuah ijtihad budaya. Kita hidup di era menggerakkan hati. yang besar ketika sejarah ditulis ulang.

Dramatisasi kisah sejarah itu Aneka perubahan terjadi di segala bukan saja membuat Harriet bidang akibat datangnya revolusi berhasil merekam sisi batin dari industri keempat. Apa salahnya sepotong sejarah. Namun ia dunia puisi ikut pula cawejuga berhasil ikut cawe menyampaikan menyentuh hati pembaca, sesuatu yang baru, ikut Generasi intelektual, menggerakkan memperkaya dunia puisi. kesadaran pembaca, Maka lahirlah 40 penulis dan penyair Indonesia hingga akhirnya buku yang kemudian di era reformasi membuat eksperimen ikut mengubah menjadi lebih dari jalan sejarah.

70 buku puisi esai. sebuah genre baru: Puisi Esai. Genre itu tentu Novel itu Total yang menulis dibuka dengan puisi esai lebih tetap berinduk pada puisi atau prosa lirik. kisah Mr Haley, dari 250 penulis yang bergerak dari seluruh Namun berbeda dengan pendahulu, dalam jasa jual provinsi puisi esai menambahkan beli budak, dan Indonesia. Tak pula ada satu sen pun satu dimensi yang justru menyediakan dana pemerintah jasa melacak atau pihak asing di sana letak kekuatannya. budak yang atau pabrik rokok kabur dari yang digunakan.

Inilah puisi panjang yang di dalamnya rumah tuannya.

Tak ada sedikitpun ada drama layaknya cerpen, dan ada Drama dimulai instansi atau ketika Mr Haley lembaga pemerintah setting isu sosial nyata, lalu ada catatan kaki berjumpa dengan ditumpangi. ini murni Mr Shelby, yang gerakan civil society. layaknya makalah ilmiah, menjelaskan punya banyak budak Untuk sosialisasi, namun sedang terlilit berdebat di ruang publik, fakta yang melahirkan kisah puisi itu. hutang. konseptualisasi puisi esai, Dua budak terbaik akan tak terasa sudah lebih dari 30 dijual. Dibanding budak lain, esai saya tuliskan. Saatnya 30 harga mereka potensial paling esai itu disatukan dalam buku. mahal. Budak yang satu bernama Tom. Maka terhidanglah buku ini Ia tahan penderitaan karena keyakinan dihadapan para sahabat, publik luas, agama Kristen. Yang satu anak lelaki dari termasuk pendukung ataupun kontra puisi seorang budak perempuan Eliza. Berbeda kisah sosial nyata yang difiksikan, atau esai. Semua gagasan saya menggerakkan dengan Tom, Eliza lebih berani berontak lebih luas lagi fakta yang dicampur opini dan merespon situasi terekam di secara frontal melawan ketidak adilan. dengan fiksi juga ditemukan dalam satu buku ini.

Novel ini merekam perjalanan yang jenis puisi, yang disebut puisi esai.

Tapi apakah benar sebuah genre berbeda antara dua karakter budak itu: Generasi intelektual, penulis dan baru sudah lahir: genre puisi esai?

Tom dan Eliza, dari satu penjualan budak penyair Indonesia di era reformasi Apakah benar telah datang angkatan kepada penjualan budak lainnya. membuat eksperimen sebuah genre baru: baru: angkatan puisi esai? Apakah benar Dimanapun berada, betapapun berat Puisi Esai. Genre itu tentu tetap berinduk puisi kini punya nilai lebih, bisa merekam siksaan, Tom sang budak selalu pada puisi atau prosa lirik. sepotong sejarah, bersama catatan menyampaikan ajaran agama tentang Namun berbeda dengan pendahulu, kakinya? cinta dan persamaan harkat manusia. puisi esai menambahkan satu dimensi Apakah benar puisi esai dapat Sementara Eliza, mengambil resiko kabur yang justru di sana letak kekuatannya. dikembangkan menjadi film layar lebar? mencari kebebasan dengan caranya Inilah puisi panjang yang di dalamnya Apakah benar penulis puisi esai pada sendiri. ada drama layaknya cerpen, dan ada waktunya dicatat paling kaya raya Begitu kuat penggambaran drama setting isu sosial nyata, lalu ada catatan dibanding penulis puisi jenis lain karena dan batin manusia, sehingga novel ini kaki layaknya makalah ilmiah, drama di puisi itu dapat menjadi film dipandang ikut berjasa menghapus bisnis menjelaskan fakta yang melahirkan kisah layar lebar yang sangat laris? perbudakan dalam peradaban. puisi itu.

Jawabnya tegas: Yes dan Ya dan Abraham Lincoln, presiden Amerika Generasi ini bersama melahirkan Yessss!!! Sebuah klaim memang sengaja Serikat, selalu dikenang sebagai apa yang belum pernah dibuat: 170-175 dibuat untuk menyentak. Tercapai atau pemimpin yang berani mengambil resiko penyair, penulis, aktivis, dosen, jurnalis, tidak, itu adalah perjuangan. (*) untuk pembebasan manusia. Ia memimpin merekam batin Indonesia di semua Maret 2018

Oleh: Denny JA Nama lengkapnya Denny Januar Ali, biasa disapa Denny JA, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 4 Januari 1963, seorang konsultan politik dan tokoh media sosial.

Aktif di media sosial dan aktif menulis dengan tema seputar sosial dan politik di Indonesia. Denny JA mendirikan banyak lembaga survei dan perusahaan konsultan politik.

Pada tahun 2014, ia dianugerahi oleh Twitter Inc sebagai The World’s No 2 Golden Tweet 2014, dan No 1 di Indonesia. MURI memberinya penghargaan sebagai konsultan politik di dunia pertama yang membantu memenangkan pemilihan presiden tiga kali berturutturut. Yakni pada pemilihan umum tahun 2004, 2009, dan 2014.

Pada tahun yang sama, tim delapan, yakni tim penyair, kritikus dan akademisi mengikutkan nama Denny JA dalam daftar yang berisi tokoh-tokoh sastra berpengaruh di Indonesia bernama ’33 tokoh sastra paling berpengaruh di Indonesia’.

Daftar itu memicu beberapa kontroversi. Denny JA juga dikenal sebagai aktivis sosial mempromosikan dan berkampanye gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi, gerakan yang dia danai sendiri setelah sukses sebagai pengusaha.

Lulus sarjana (S1) Universitas Indonesia jurusan Hukum Tahun (1989), Master of Public Administration (MPA) Universitas Pittsburgh Amerika Serikat (1994), meraih gelar Ph.D bidang Comparative Politics and Business dari Ohio University Amerika Serikat (2001). Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) (2005sekarang).

Ketua Umum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) 2007-2010 dan 2010-2013, Anggota World Association for Public Opinion Research (WAPOR) tahun 2007 sampai sekarang.

Ketua Umum Asosiasi Konsultan Politik Indonesia (AKPI) 2009-sekarang. Denny JA menikah dengan Mulia Jayaputri dan dikaruniai dua orang anak laki-laki.

16 SURAT KABAR BERITA KITA

Pigura Pariwara

EDISI NO. 93 16 - 31 MARET 2018

M

enurut Camat Pedurungan, DR. Drs. Kukuh Sudarmanto, S.Sos, SH, MM, pembangunan akan berhasil bila pemimpin bisa memberi keteladanan dan arahan yang tepat. Pemimpin dimaksud mulai tingkat RT/RW, lurah, camat hingga yang lebih tinggi di atasnya.

Melalui keteladanan serta arahan yang tepat dari pimpinan, dukungan dan partisipasi masyarakat bisa digerakkan.

Camat DR Kukuh mengaku menyaksikan sendiri betapa masih tingginya jiwa gotong royong di masyarakat, ketika belum lama ini meresmikan rumah baru hasil “bedah rumah� di Pedurungan Lor. Rumah yang tadinya kumuh mendapat sumbangan dana stimulant dari pemerintah Rp 7,5 juta. Tapi hasilnya luar biasa, rumah menjadi sangat bagus. Memiliki kamar mandi, kamar tidur, ventilasi udara, lantai keramik, punya wastafel dengan menghabiskan material sekitar Rp 45 juta.

Uangnya darimana? Sumbangan dari berbagai pihak. Warga yang punya kayu, nyumbang kayu. Ada yang nyumbang besi, nyumbang pasir, ibu-ibu menyumbang teh dan makanan. Mereka yang punya tenaga tidak berat hati menyumbangkan tenaganya. “Jiwa gotong royong adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang hingga sekarang.

Kalau jiwa gotong royong bisa kita bangkitkan, hasilnya akan luar biasa,� kata mantan Camat Tugu, Camat

Semarang Barat, Camat Semarang Selatan dan terakhir Camat Banyumanik sebelum dilantik menjadi Camat Pedurungan 04 Oktober 2017.

Tahun 2017 ada sekitar 40 bedah rumah di Kecamatan Pedurungan dan tahun 2018 ini diharapkan jumlahnya bisa meningkat. Bedah rumah adalah salah satu cara pemerintah memerangi kampung kumuh di Kota Semarang.

Selain bedah rumah, program unggulan Pemkot Semarang di bawah kepemimpinan Walikota Hendrar Prihadi (Hendi) adalah menggalakkan kampung tematik. Tujuannya agar masyarakat sekitar tidak sekedar objek tapi sekaligus subjek pembangunan di lingkungannya.

Kampung tematik, kata Camat Pedurungan, menyasar setidaknya 3 hal.

Pertama, penataan lingkungan. Kedua penghijauan dan ketiga pemberdayaan ekonomi.

Menata kampung yang tadinya kurang bagus menjadi lebih bagus, rapi dan indah. Kampung yang tadinya kumuh menjadi ijo royo-royo sehingga masyarakat sekitar kian merasakan udara segar sekaligus menumbuhkan rasa bangga dengan lingkungannya dan menjadikan lokasi berswafoto atau selfie.

Manfaat berikut adalah meningkatkan kesejahteraan warga sekitar dengan menggalakkan UMK (usaha mikro kecil). Misalnya menetapkan kelurahan Kalicari sebagai kampung serabi.

Serabi merupakan kue tradisional

yang sudah sulit ditemukan di Kota Semarang. Sekarang sedang didorong agar warga Kalicari yang selama ini membuat serabi dipertahankan bahkan kalau bisa jumlahnya bertambah.

Kelurahan Palebon dijadikan kampung seni tradisional. Seniman disini tidak saja nguri-nguri (menjaga/ melestarikan) tapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga seniman sehingga perlu kaderisasi dan edukasi.

Ketika ditanya berapa anggaran kecamatan untuk menyukseskan kampung tematik? Camat yang haus ilmu ini mengatakan, dana pemerintah hanya untuk stimulant. Tetapi dengan membangkitkan jiwa gotong royong seluruh stakeholder masyarakat sekitar, dia optimis akan berhasil. Rosi