Sukaberitakita Ed91 feb2 2018

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

SURAT KABAR BERITA KITA

1

2

SURAT KABAR BERITA KITA

Dari Redaksi

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

Dua Permasalahan Perlu Diwaspadai ISSN 2086-60287 Diterbitkan PT. Berita Kita Primamedia Akte Pendirian Nomor 7 Notaris Sri Windarti Rahayu, SH, M. Kn Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU 0036015 AH.01.01 2017 Daftar Perseroan Nomor AHU 0102765.1.11 Tanggal 21 Agustus 2017 SIUP No. 517/3264/11.01.Mikro/IX/2017 TDP No. 11.01.1.46.11660 NPWP 82.791.378.1-517.000 Rekening Bank Mandiri No. 136-00-1646472-6 Atas Nama PT. Berita Kita Primamedia Terdaftar pada Data Pers Nasional 2011 (Dewan Pers) Halaman 161 Nomor 5 Tahun 2011 Pendiri Tohar Tokasapu Pemimpin Umum Agus Yulianto Pemimpin Perusahaan Wahyudi Hr Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Mutohar TS Wakil Pemimpin Redaksi Addy Susilobudi Redaktur Pelaksana Robinson Simarmata Redaktur Robinson Simarmata, Agus Yuliyanto, Agoes Dhewa Reporter Budi Hari Pujiono, Hermawan (Semarang) Ahmad Syarifudin, Eko Budi Ariyanto (Demak) Antok SP, Hana Ratri Septyaning W (Grobogan) Bambang Dwi Purnomo, Cecep Tri W (Blora) Tommy Aksono Mahartomo (Rembang) Dentang HW (Pemalang) Alex M. Thohirin, Dhani (Brebes-Bumiayu) Tri Warno S (Banjarnegara) Aldo Sugiarto (Solo Raya) Kontributor Undang A. Azis, Sopiyan, Ikhsan Jafar S (Priangan Timur; Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Kota Banjar, Pangandaran) Konsultan Keredaksian Handry TM, Sriyanto Saputro

Pada era serba online sekarang persaingan bisnis memang sulit dibendung. Seolah tidak ada sekat ruang yang mampu menjadi perintang.

Jangankan pebinsis luar kota atau luar provinsi.

Kompetitor luar negeri pun sudah demikian leluasa masuk Indonesia, termasuk ke kota kita. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya AFTA (ASEAN Free Trade Area) Robinson Simarmata yang berlaku efektif mulai 2015 lalu.

Wartawan BERITA KITA Maka tak heran bila berbagai produk barang dan jasa negara jiran tak lagi sulit dicari di sini. Yang bisa membentengi gempuran berbagai produk dan jasa dari daerah lain adalah diri kita sendiri. Terutama pimpinan pengambil keputusan.

Caranya, mengutamakan produk kota sendiri. Meminjam istilah seorang kepala daerah yang pernah berbincang dengan penulis mengatakan; bela dan beli. Itulah salah satu cara memajukan dunia usaha daerah.

“Kami punya Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) buatan kota sendiri, mengapa harus membeli AMDK merk lain? Saya tidak ragu menghimbau seluruh instansi menggunakan AMDK buatan daerah kami dalam setiap rapat resmi pemerintahan.

Hibauan itu efektif. Tidak hanya AMDK. Beras pun kami utamakan menggunakan hasil pertanian setempat. Membangun taman pun kami utamakan batu granit hasil sumber daya alam sendiri. Sehingga taman dan ruang terbuka hijau yang dibangun Pemda punya ciri kearifan lokal,”

katanya.

Agaknya kalangan pengusaha jasa konstruksi Kota Semarang sedang membutuhkan keberanian pimpinan seperti ini. Dari berbagai perbincangan dengan kalangan pengusaha konstruksi, setidaknya ada dua hal yang paling dikeluhkan.

Pertama, serbuan pengusaha luar kota. Bukan rahasia lagi, banyak kontraktor luar pulau menggarap proyek pemerintah Kota Semarang tahun lalu. Ada dari Banda Aceh, Kalimantan, Medan, Pekanbaru, Jakarta, Jawa Timur.

Sebenarnya kompetisi itu wajar saja. Tidak masalah pengusaha daerah lain ikut membangun Semarang. Asal bersaing secara fair dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Tetapi faktanya, ada beberapa proyek yang menjadi sorotan masyarakat. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, tentu harus ada tindakan preventif. Sehingga kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

Persoalan kedua adalah, dimenangkannya rekanan yang melakukan penawaran tidak rasional oleh Unit Pelelangan Proyek (ULP). Disebut tidak rasional, karena melakukan penawaran terlalu rendah.

Misalnya hanya menawar 80% dari harga perkiraan sendiri (HPS). Padahal HPS telah dihitung secara cermat oleh konsultan perencana. Tentu sulit mewujudkan kualitas bangunan sebagaimana diharapkan dengan anggaran yang jauh di bawah HPS. Untuk itu, perlu kiranya dibuat rambu yang mengatur batas penawaran maksimal 10%, misalnya. Jangan asal menang tapi tidak menyelesaikan pekerjaan. Atau pekerjaan selesai meski asal jadi.

Tapi persoalan penawaran yang ndlosor ini agaknya masih akan terjadi. Menurut pantauan, sudah ada proyek APBD 2018 mendapat tanda bintang dengan penawaran hanya sekitar 75% dari HPS. Bila Unit Pelelangan Proyek (ULP) tidak ketat, kasus yang sama sangat berpotensi terulang kembali.

Semoga saja hal itu tidak terjadi. (*)

Halaman Cover Warna 1 Hal Warna Cover Belakang ....................Rp. 5.000.000 ½ Hal Warna Cover Belakang ....................Rp. 3.000.000 ¼ Hal Warna Cover Belakang ....................Rp. 2.000.000 Iklan Kuping Cover Depan ..........................Rp. 1.000.000 Iklan Kuping Cover Belakang ..................Rp. 750.000

Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan HPN 2018 di Padang berharap pers di Indonesia menjadi penyalur kebenaran, fakta, dan aspirasi masyarakat.

Semua yang benar dan fakta belum tentu menjadi berita. Selamat HPN danHUT ke-72 PWI.

Halaman Dalam Hitam Putih 1 Halaman Hitam Putih .............................Rp. 3.500.000 ½ Halaman Hitam Putih .............................Rp. 2.000.000 ¼ Halaman Hitam Putih .............................Rp. 1.250.000 1/8 Halaman Hitam Putih .......................Rp. 750.000

Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Masjid tidak boleh untuk kampanye.

Masjid tempat kampanye untuk taat dan dekat dengan Allah SWT.

Adverotial 1 Halaman Advertorial ..............................Rp. 2.500.000 ½ Halaman Advertorial .............................Rp. 1.500.000 ¼ Halaman Advertorial .............................Rp. 1.000.000

Konsultan Hukum Dio Hermansyah SH, Zaenal Abidin Petir SH, MH Grafis - Layout Daniel S, Abien Sur Administrasi Aab Abdul Jalil Periklanan Hening Iss Samanto Sirkulasi Wahyu W Alamat Redaksi Sambiroto RT.01 RW.01 Semarang 50276 (Gang Puskesmas) Telp./Fax. 024-76740042 Email: sukaberitakita@gmail.com PERHATIAN SEMUA WARTAWAN SURAT KABAR BERITAKITA DIBEKALI KARTU PERS DAN NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOK PENGELOLA/SUSUNAN REDAKSI

KIOS KORAN TEGALSARI Perempatan Jl. Tegalsari Raya - Jl. Kawi, Kota Semarang

KIOS KORAN BU SUNU Sebelah RM Sarwo Eco Demak

KIOS KORAN PAK ZAENUDIN Belakang Kantor KPUD Demak

AGEN KORAN BLORA Jalan Gunung Slamet Lorong 1 No. 3 Blora

Pariwara

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERKIM AKMAD SUGIARTO SE MM Kepala Disperkim Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN GAJAH

AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN

SURAT KABAR BERITA KITA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN GAJAH

DESA SURODADI

KABUPATEN DEMAK CANDRA GENIAL SH MH Kepala BPN Demak

M. KHAERONI Kepala Desa Surodadi

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN

SMK AL KAUTSAR

SMK PATI UNUS

MEGONTEN, KEBONAGUNG

Jl. Raya Karangawen Km. 19,5 Telp. (024) 6773386 NIS: 400080 NSS: 32.2.0321.02.010 NPSN: 20319295

NPSN: 20341386

DESA MOJOSIMO HASANUDIN

H. ALI MAHMUDHON, S. PdI.

ZAMRONI, S. Pd, M.Pd.

Kepala Desa Mojosimo

Kepala SMK Al Kautsar Megonten

Kepala SMK Pati Unus Karangawen

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS DIKBUD

DPRD KABUPATEN DEMAK

DPRD KABUPATEN DEMAK

FRAKSI PKB

FRAKSI PPP

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

GHOZALI, S.Pd NUR FADLAN, S.Ag KASTAMAH Ketua Sekretaris Fraksi PKB Fraksi PKB Bendahar Fraksi PKB

Anggota FPPP DPRD Demak

UPTD DIKBUD MRANGGEN H.SUGIYONO, M. Pd Kepala UPTD Dikbud Mranggen

DPRD KABUPATEN DEMAK

FRAKSI PARTAI GERINDRA

H. MU’TI KHOLIL, A.Md Ketua Fraksi GERINDRA

DANANG SAPUTRO, SH Sekretaris Fraksi GERINDRA

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPC PPP DEMAK H. ALI SA’ADI, S. PdI Ketua DPC PPP Kabupaten Demak

H. NURUL FURQON, SE Sekretaris DPC PPP Kabupaten Demak

H. SABIQ

DEWAN PIMPINAN CABANG

PARTAI DEMOKRAT DEMAK

H. HARYONO, SH Ketua DPC Demokrat Kabupaten Demak

H. FATKAN, SH Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Demak

DPRD KABUPATEN DEMAK

DPRD KABUPATEN DEMAK

DPRD KABUPATEN DEMAK

FRAKSI PPP

FRAKSI PDIP

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

H. ABU SAID

H. SUDARNO, SH

H. NGASPAN, A. Md.

Ketua Fraksi PPP DPRD Demak

Ketua Fraksi PDIP DPRD Demak

Fraksi Demokrat DPRD Demak

3

4

SURAT KABAR BERITA KITA

M

egah dan mentereng. Itulah kata yang tepat menggambarkan tampilan Kantor Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Menurut Camat Candisari, Moeljanto, SE, gedung berlantai 2 yang terletak di Jalan Kesatrian No. 18 Kota Semarang tersebut mereka tempati awal Februari 2018.

Memang Camat tidak menampik, saat awal menempati gedung masih terdapat beberapa kendala kecil, termasuk bidang kelistrikan. Misalnya voltase turun. Tapi kendala tersebut bisa cepat teratasi setelah menghubungi PLN sehingga tidak sampai mengganggu aktivitas layanan.

“Sebenarnya kunci sudah kami terima awal tahun. Tapi kami perlu menata mebeler dalam ruangan sembari mengangkut barang dari kantor sementara di Kantor Kelurahan Jatingaleh,” terangnya saat berbincang dengan BERITA KITA di ruang kerjanya, Rabu (7/2/2018).

Moeljanto mengaku bangga, baru beberapa bulan menjabat langsung menempati kantor megah. “Menurut saya kantor Kecamatan Candisari merupakan kantor kecamatan terbaik di lingkungan Pemkot Semarang untuk saat ini,” katanya dengan wajah berbinar.

Umumnya bentuk ruangan kantor kecamatan lain seperti hall. Kemudian disekat untuk bidang tugas. Tapi kantor ini semua ruangan sudah tertata.

Khusus lantai 2, ada ruangan khusus biro keuangan, biro pembangunan, sekretariat dan lain-lain. Lantai 1

LAPORAN UTAMA

untuk layanan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kinerja seluruh staf bisa maksimal.

Wajar pejabat kelahiran Kota Semarang, 16 Juni 1970 tersebut bisa membandingkan dengan suasana kantor kecamatan lain. Mengingat jabatan camat bukan kali ini saja ia emban.

Pernah bertugas di Kecamatan Genuk, Semarang Tengah, dan terakhir sebagai Camat Gajahmungkur sebelum dilantik pada posisinya sekarang menggantikan Camat Sudarmadji Mulyono.

APBD 2018?

Hanya saja ketika ditanya terkait area parkir depan kantor mentereng ini masih becek dan baru dipasang paving, taman belum ditanami bunga serta lantai aula belum dipasang keramik, Camat Moeljanto enggan menanggapi.

“Saya dilantik 04 Oktober 2017.

Ketika dilantik, pengerjaan gedung sudah hampir rampung. Sehingga saya sama sekali tidak tahu perencanaan awal. Lagi pula kami hanya pengguna fasilitas.

Satuan Kerja pengadaan kantor adalah Dinas Tata Kota dan Perumahan (Distaru)

Kondisi taman sebelah kiri pintu masuk Kantor Kecamatan Candisari masih dikerjakan.

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

bekerjasama dengan rekanan. Apa saja fasilitas yang harus dibangun dan kapan batas waktu penyelesaian, tentu sudah tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek. Mereka yang tahu detail perencanaan itu,” kata Camat.

Beredar informasi bahwa proyek yang sedang dikerjakan sekarang untuk 3 bidang pekerjaan yaitu pemasangan paving, taman dan pemasangan keramik aula kecamatan, menggunakan APBD 2018. Tetapi ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Camat, kembali ia mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu kebenarannya dan bukan kewenangan kami,” kata Camat.

KRONOLOGI Menurut penelusuran BERITA KITA, kronologi pembangunan Gedung Kantor dan Sarpras Kecamatan Candisari, dilelangkan bulan Mei 2017 melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara elektronik. Nilai pagu paket Rp 7,2 milyar dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 6,817 milyar.

Animo rekanan mengerjakan proyek ini cukup tinggi. Setidaknya ada 72 vendor memasukkan berkas. Meski pada akhirnya hanya 6 perusahaan yang benar-benar melengkapi persyaratan dan mengajukan angka penawaran. Setelah melalui verifikasi, pihak ULP menetapkan PT Dipomulyo sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp 5.662 milyar, turun sekitar 16% dari HPS. Penandatanganan kontrak dilakukan pada kisaran 19 Juni 2017

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

LAPORAN UTAMA

SURAT KABAR BERITA KITA

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pekerja masih mengecat

hingga 22 Juni 2017. Sehingga secara umum, bila pelaksanaan pekerjaan 90 hari atau 105 hari, harusnya pekerjaan rampung sekitar bulan Oktober.

Namun menurut sumber terpercaya yang tidak bersedia disebut namanya, pengerjaan proyek ini mengalami keterlambatan parah.

Hingga akhir tahun instalasi listrik belum sepenuhnya terpasang.

Termasuk belum diselesaikannya pekerjaan sarana dan prasarana luar bangunan seperti pengerasan jalan, pekerjaan landscape atau taman, dan beberapa pekerjaan lain. Meski demikian, gedung ‘terpaksa’ ditempati seadanya awal tahun sembari dilakukan pembenahan.

Biaya Konsultan Pengawasan Konstruksi (Pembangunan Gedung Pemerintahan Kecamatan Candisari) juga tidak sedikit. Berdasar data yang diperoleh, konsultan pengawas adalah

Camat Tembalang, Moejanto

PT. POLA DWIPA yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin 167 Kota Semarang dengan

Balai kecamatan belum dikeramik.

biaya Rp 223 juta.

Yang menjadi pertanyaan besar saat

Halaman parkir di belakang gedung.

ini adalah; benarkah pengerjaan paving, taman, dan keramik gedung aula menggunakan APBD 2018?

Karena berdasarkan daftar uraian dan volume pekerjaan yang terdapat dalam dokumendokumen saat tender atau lazim dikenal dengan istilah BQ atau Bills of Quantities pembangunan gedung dan sarpras Kecamatan Candisari, mata anggaran untuk itu sudah tercantum (Lihat table).

Tentu masyarakat sangat menunggu penjelasan dari Satuan Kerja Pengguna Anggaran (Satker PA) untuk menjawab pertanyaan ini.

Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang Agus Riyanto yang dikirimi surat permohonan konfirmasi terkait hal tersebut, hingga akhir deadline cetak belum memberi tanggapan. Rosi

5

6

SURAT KABAR BERITA KITA

LAPORAN UTAMA

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

atas 15%, bagi saya hanya ada dua kemungkinan; kemungkinan pertama proyek tidak selesai. Kemungkinan kedua, proyek selesai tapi asal jadi.

Penawaran yang rasional berapa prosen?

Saya kira penawaran yang rasional pada kisaran 5% danmaksimal 10%.

Kontraktor masih dapat untung, kualitas pekerjaan masih bagus.

P

royek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang menggunakan APBD 2017 umumnya telah selesai.

Manfaatnya pun sudah dirasakan masyarakat. Meski tak bisa dipungkiri ada sebagian proyek yang gagal diselesaikan tepat waktu.

Dalam setiap denyut pembangunan, tentu peran Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) selaku asosiasi jasa konstruksi tertua dan terbesar di Indonesia sangat signifikan. Lebih separuh pengusaha jasa konstruksi anggota GAPENSI. Lalu bagaimana pendapat Ir. H. Devri Alfiandy, M.Si selaku Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC GAPENSI) Kota Semarang menanggapi hasil pembangunan tahun lalu?

Berikut petikan wawancara Robinson Simarmata dari BERITA KITA dengan Devri Alfiandy didampingi Chalief Armand, ST, Bendahara BPC GAPENSI Kota Semarang.

Apa komentar Anda melihat hasil pembangunan di Kota Semarang, yang didanai APBD 2017?

Sangat parah. Baru kali ini saya melihat hasil pekerjaan proyek-proyek pemerintah paling parah. Kita bisa saksikan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Indraprasta.

Masih ada lobang di sanasini.

Manholenya mencong sana mencong sini.

Padahal pedestrian dibuat untuk memperindah kota dan memudahkan masyarakat pejalan kaki.

Yang ada sekarang jauh dari harapan itu.

Jalan Gotong Royong juga tidak jadi. Mungkin ada orang mengatakan; sudah jadi kog!? Tapi jadinya seperti apa? Sesuai gambar dan RAB, nggak?

Apa sekedar jadi-jadian?

Proyek taman juga berantakan.

Ada sekitar 24 proyek taman atau ruang terbuka hijau yang dibangun tahun lalu. Tapi hanya beberapa taman yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat manfaatnya.

Taman Sentyaki Semarang Utara, baru berumur satu minggu sudah longsor. Meski sekarang sudah diperbaiki, tapi setidaknya kejadian itu bisa menggambarkan kualitas bangunan yang rendah.

Kira-kira apa penyebab utama?

Saya kira ada banyak faktor menjadi penyebab dan sulit

meyimpulkan apa penyebab utama. Tetapi kesimpulan saya secara pribadi, penyebab utamanya adalah para pihak terkait tidak rasional dalam mengambil keputusan.

Harga perkiraan sendiri (HPS) sebuah proyek dibuat oleh konsultan perencana dengan sangat rasional.

Ternyata masih ada rekanan yang berani menurunkan harga 15%, 18%.

Bahkan di atas 20%. Padahal dalam pelaksanaan nantinya, kontraktor masih harus membayar pajak dan

pekerjaan proyek didasari ilmu eksak.

Ilmu pasti. Harus rasional.

Membangun gedung 10 m2 x 10 m2, dibutuhkan pasir sekian kubik, semen sekian sak, tenaga kerja sekian orang, lama pekerjaan sekian hari.

Kalau mau mendirikan gedung kualitas A, harus menggunakan besi ukuran sekian, campuran antara pasir dengan semen sekian banding sekian.

Semua ada takaran yang pasti.

Devri Alfiandy

bermacam-macam biaya lain di lapangan yang tidak tercantum dalam RAB. Maka menurut saya, menurunkan harga 15% sudah tidak rasional.

Yang kami herankan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) selaku penjaga palang pintu pelelangan proyek juga tidak rasional. Hampir setiap penawar terendah selalu dimenangkan. Padahal kita tahu,

Lantai Balai Kecamatan Candisari, hanya dipelur.

Seumpama harga pasaran semen Rp 50.000 per sak, tidak mungkin ada toko material mau memberi potongan harga 20% menjadi Rp 40.000 per sak.

Demikian juga besi dan material lainnya sudah ada patokan harga. Dan harga pasar biasanya tidak jauh dari HPS. Sehingga kalau ada pemenang tender dengan cara menurunkan harga di

Beberapa kontraktor luar pulau memenangkan tender tahun lalu. Apakah mereka termasuk penawar tidak rasional yang Anda sebut?

Di era keterbukaan sekarang memang kita tidak bisa melarang pelaku usaha mau berbisnis dimana, termasuk Kota Semarang. Bagi kami, siapapun yang mengerjakan proyek silahkan saja sepanjang kualitas pekerjaannya bagus.

Tetapi yang kita saksikan sekarang, ada beberapa hasil pekerjaan kontraktor dari luar pulau yang amburadul. Inilah yang menjadi keprihatinan kami.

Kota kami, kota kita, Kota Semarang diacak-acak oleh kontraktor luar pulau.

Ada dari Banda Aceh, Kalimantan, Medan, Pekanbaru, dari Jawa Timur, Jakarta, dan dari daerah lainnya.

Namanya pertamanan dan pedestrian tujuannya kan memperindah kota. Tapi di beberapa titik kelihatannya dikerjakan asal-asalan tanpa mengindahkan unsur keindahan dan kerapihan.

Atas fakta-fakta itu, kami sudah menyampaikan kepada Pemerintah Kota Semarang melalui beberapa Kepala Dinas, agar proyek APBD 2018 lebih memperhatikan kualitas pekerjaan.

Apakah tidak memungkinkan ada proteksi tertentu untuk kontraktor luar daerah?

Pertanyaan ini sebaiknya Anda ajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Semarang.

Disana hulunya.

Harusnya saat verifikasi peserta tender, pejabat ULP benar-benar melakukan pengecekan lapangan secara teliti.

Benarkah kontraktor luar pulau itu punya kantor di sini? Benarkah mereka punya peralatan yang memadai di sini?

Betulkah personil pemegang Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT), Sertifikat Keahlian (SKA) baik Madya maupun Utama yang dihadirkan saat verifikasi bekerja di perusahaan tersebut dan betul-betul terlibat dalam pengerjaan proyek?

Apalagi pekerjaan taman kan ada masa perawatan 6 bulan. Apakah kontraktor luar pulau betul-betul mau tinggal di Semarang 6 bulan setelah proyek selesai? Pertimbangan seperti ini sangat penting. Jangan setiap penawar terendah dimenangkan.

Kalau selalu memenangkan penawaran terendah, nanti tidak ada tanggungjawab moril untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai RAB dan gambar. Mereka cenderung ugalugalan. Sehingga yang kasihan instansi Satuan Kerja (Satker) pengguna anggaran, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

PPKom menguasai gambar dan RAB. Disana sudah ditetapkan standart mutu dan batas waktu penyelesaian pekerjaan. Ketika standar mutu dan capaian volume pekerjaan tidak sesuai harapan, PPKom kalangkabut diliputi kecemasan dan ketegangan bahkan ada yang jatuh sakit. Mengapa? Karena PPKom menanggung konsekuensi hukum bila pekerjaan bermasalah.

Sementara pejabat ULP, setelah menyatakan kontraktor A sebagai pemenang lepaslah sudah tanggungjawabnya.

Kasihan juga dengan pejabat Pemkot. Mereka sudah merancang infrastruktur dengan baik, sangat matang tapi dalam eksekusi pelaksanaan tidak sesuai harapan.

Terkesan morat-marit.

Yang rugi siapa? Pejabat pemkot sendiri karena mempertaruhkan reputasi jabatan. Pihak yang dirugikan berikutnya adalah masyarakat Kota Semarang selaku pembayar pajak.

Karena sesungguhnya sumber APBD adalah uang pajak yang dibayarkan masyarakat.

Kabarnya ada beberapa perusahaan kena blacklist tahun lalu. Ada anggota GAPENSI? Sepengetahuan kami tidak ada anggota GAPENSI Kota Semarang terkena blacklist. Kami sudah sering mewantiwanti anggota agar mengedepankan tanggungjawab moral dalam melaksanakan pekerjaan. Perlu diingat, proyek yang dikerjakan asalasalan ada sanksi. Sanksi sosial dari masyarakat juga konsekuensi hukum.

GAPENSI daerah lain punya pengaruh kuat dalam ‘membagi kue’ paket proyek kecil-kecil di bawah Rp 200 juta yang pengerjaannya melalui Penunjukan Langsung (PL). Bagaimana dengan BPC GAPENSI Kota Semarang?

Pertanyaan ini sebaiknya Anda ajukan ke kepala dinas. Seberapa

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN GUNTUR

LAPORAN UTAMA

besar mereka mau bekerjasama dengan GAPENSI, sebagai salah asosiasi jasa kontruksi. Kita tahu ada sekitar 400 lebih paket PL di Kota Semarang tahun lalu.

Siapa yang mengerjakan? Hanya orangorang dekat eksekutif dan legislatif atau tokoh politik.

Menurut pengamatan kami, untuk mendapat PL rekanan tidak cukup sekedar mengandalkan profesionalisme. Masih sangat dipengaruhi kedekatan dengan pejabat Pemkot atau anggota dewan.

Tentu kami sangat berharap ke depan Pemkot Semarang lebih mengedepankan profesionalisme.

Boleh tau Anda mendapat berapa paket proyek tahun lalu?

Ha…ha…ha… Ini jawaban jujur. Saya punya 4 badan usaha. Tapi tidak satu pun dapat pekerjaan di Kota Semarang tahun 2017.

SURAT KABAR BERITA KITA

tempat wawancara dengan BERITA KITA).

Nasibnya mujur, bisa menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Lalu menjadi Wakil Walikota Semarang dan sekarang menjadi Walikota Semarang periode kedua.

Itu cerita masa lalu.

Sekarang beliau Walikota, saya tetap pada profesi lama. Meski kenal dekat dengan Pak Hendi, tapi saya tetap menjaga profesionalisme.

Berarti tahun lalu, empat badan usaha milik Anda vakum?

Tidak juga lah.

Selaku pengusaha

Jangan-jangan hanya strategi. Sebagai Ketua BPC Gapensi tidak ingin terlihat menyolok menguasai proyek sehingga pinjam bendera?

Tidaklah. Punya bendera sendiri, ngapain pinjam bendera orang lain?

Memang saya beberapa kali ikut lelang tapi selalu kalah dengan penawaran yang sangat rendah.

Prinsip saya, lebih baik tidak dapat pekerjaan kalau tidak untung.

Tapi saya tidak mau mendapat untung dengan cara mengorbankan mutu pekerjaan.

Tadi Anda mengatakan untuk mendapat proyek harus punya kedekatan dengan pejabat pemerintahan atau DPRD. Bukankah Anda teman dekat Pak Hendi?

Betul, Pak Hendrar Prihadi (akrab disapa Hendi) dulunya seorang kontraktor dan pengurus BPC GAPENSI Kota Semarang. Dulu kami sering ngobrol di ruangan ini seperti kita sekarang (sambil menunjuk ruangan

Chalief Armand, ST Bendahara BPC Gapensi Kota Semarang

tentu saya ingin selalu survive. Dan Alhamdulillah, rezeki selalu ada. Saya mengerjakan beberapa proyek di luar kota. Ada di Pantura dan Jogyakarta. (*)

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN GUNTUR

DESA SIDOHARJO

DESA BUMIHARJO

Pewawancara Tempat Waktu

: Robinson Simarmata : Gedung BPC Gapensi Kota Semarang : Rabu, 07-02-2018

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN BONANG

DESA SUMBEREJO

H. ABDUL ROHMAN

MUSLIHAN

MISBAKUL MUNIR, A.Md

Kepala Desa Bumiharjo, Guntur

Kepala Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur

Kepala Desa Sumberejo, Bonang

7

8

SURAT KABAR BERITA KITA

WARTA KITA

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

Pengguna Sirine Ditindak Tegas pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulan, palang merah, dan mobil jenazah. Sedangkan lampu isyarat warna kuning dan sirene digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalin dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, mobil derek dan angkutan barang.

Bagi pengguna sirene dan rotator yang tidak sesuai peruntukan, jelas melanggar Undang-undang dan membahayakan. Karena itu, Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blora menindak tegas pengguna sirine dan rotoar. Hal itu dilakukan Satlantas Polres Blora karena telah melakukan sosialisasi di berbagai tempat dan event, baik Club Sepeda Motor maupun Club Mobil.

“Awalnya kami melakukan sosialisasi dan imbauan. Setelah itu dilakukan pelepasan paksa. Jika ada yang melanggar akan dilakukan penilangan,”

terang Kasatlantas Polres Blora AKP Febriyani Aer, SIK, MH. Terbaru, pihaknya melakukan sosialisasi kepada orang tua ketika membawa anak-anak agar memakai helm.

Sebab, kata Febriyani kesadaran orang tua terhadap anak-anak rendah dalam penggunaan helm. Karena beranggapan bahwa anak-anak yang dibawa masih kecil. “Kalau seperti itu, orang tua terlindungi, sedangkan anaknya ada pada posisi bahaya,” imbuh AKP Febby.

Kasat Lantas akan terus melakukan sosialisasi di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Karena di lapangan masih banyak temuan pelanggaran terutama oleh pelajar. Langkah tersebut banyak didukung warga Kabupaten Blora, terutama penggunaan sirine dan rotoar.

Pasalnya, lampu rotoar selain membuat silau juga berbahaya jika mengenai mata pengendara lain. bambang dp

Gold Pencil akan Buka Sekolah Kartun

Cartoon Club (SECAC) yang lebih dulu berkembang. “SECAC bisa jadi anggotanya ratusan, tapi Gold Pencil cukup ditangani beberapa orang saja,” kata Jitet.

Blora, BERITA KITA idak semua jenis kendaraan boleh menggunakan sirene dan rotator.

Penggunaan alat itu diatur dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah (PP) 44/

T

Semarang, BERITA KITA eski ladang kartun di media cetak tengah lesu, namun para kartunis Semarang tetap eksis. Mereka justru makin moncer di panggung internasional. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah nama kartunis asal Semarang tampil sebagai juara dalam berbagai ajang lomba di tingkat dunia.

Sebut saja Jitet Koestana, yang namanya sudah tak asing di dunia kartun, akhir 2017 menerima penghargaan First Prize dalam ajang Our Heritage Jerusalem 1st International Cartoon Contest, Istanbul Turkey. Jitet juga memenangkan lomba First Prize of International Cartoon Contest “Humour a Gallarate” Italy 2017.

Hingga saat ini Jitet telah mengoleksi 143 penghargaan kartun internasional.

Jitet bisa jadi satu-satunya kartunis di Indonesia yang mengoleksi penghargaan sebanyak itu. Atau bahkan di dunia.

Cartoon Home Network International (CHNI) belum lama ini merilis daftar nama kartunis terbaik dunia, dan nama Jitet termasuk di dalam daftar itu.

1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Pasal 59 ayat 5 UU 22/2009 disebutkan, lampu isyarat warna biru dan sirene hanya digunakan mobil kepolisian.

Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan mobil tahanan,

M

Selain Jitet, nama Suratno ikut meramaikan panggung kartun internasional. Guru SMPN 17 Semarang ini mengoleksi delapan penghargaan internasional selama 2017. Satu di antaranya Gold Prize SICACO 2017, Korea.

Ratno juga berhasil mengantarkan sejumlah anak didiknya menjadi finalis di sejumlah lomba.

Bahkan satu di antaranya ada yang juara. Yaitu siswi kelas IX SMPN 17,

Rahma Sekar (14) dengan penghargaan “Bronze Prize” untuk kategori pelajar dalam kontes bertajuk FaceMi Humor Cartoon Exhibition 2017. Para kartunis di kota lumpia kini bergerak melalui sebuah wadah bernama Gold Pencil Indonesia.

Melalui lembaga tersebut, Jitet dan kawan-kawan menggarap kartun Semarang lebih serius. “Selama ini pengembangan kartun sebatas komunitas.

Gerakannya lambat, sehingga perlu terobosan baru yang lebih profesional,” kata Jitet di rumahnya Jalan Candi Penataran Utara No 12 Kalipancur, Ngaliyan, Semarang.

Jitet melihat banyak anak muda di Semarang yang potensial. Hanya saja mereka tak bisa berkembang karena tidak didukung dengan baik. Menurutnya, Gold Pencil diharapkan menjembatani hal itu.

Gold Pencil bergerak di bidang pengembangan dan kajian kartun dan tidak memiliki kaitan dengan Semarang

Bina Generasi Muda Gold Pencil lahir bersamaan dengan gelaran “Jitet and Friends Exhibition” pada 26-27 Agustus 2017 di Borobudur, memajang karya siswa SMP di Semarang yang aktif dalam ekstrakurikuler kartun.

Pameran itu luar biasa, karena ada karya anak muda bersanding dengan karya kartunis top dunia.

Pada Minggu 4 Februari 2018, Gold Pencil Indonesia menggelar rapat kerja (Raker) pertama di Santosa Stable, Boja.

Pertemuan itu menghasilkan sejumlah program. Di antaranya pembinaan kartunis muda melalui sekolah kartun dan ekstrakurikuler kartun di SMP maupun SMA. “Cita-cita Gold Pencil ingin menumbuhkan kartunis-kartunis baru di Semarang. Kalau bisa sekaligus menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Selain Jitet, ada dua nama yang turut membidani kelahiran Gold Pencil. Yakni Suratno dan Abdul Arif. Dipandang mewakili generasi muda, Abdul Arif didapuk sebagai ketua. Menurut Arif, Semarang saat ini memiliki posisi strategis di kancah internasional. Salah satunya ditunjukkan Jitet yang pengurus Union of World Cartoonists (UWC) yang baru saja dibentuk di Turki akhir 2017.

“Kartunis Semarang juga dominan menjadi peserta pameran dan kontes internasional. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk pengembangan kartun Semarang,” kata Arif yang lahir di Kudus 11 Maret 1987. budi hp

LSM Lembaga Aliansi Indonesia Bentuk Tim Siluman

Polisi Disiagakan di Pasar Tekan Peredaran Upal Blora, BERITA KITA enyikapi maraknya aksi kejahatan, Kapolres Blora AKBP Saptono, SIK, MH memerintahkan jajaran Polsek melaksanakan patroli dialogis ditempat keramaian. Seperti pasar rakyat dan Bank di wilayahnya masingmasing. Menurut Kapolres, hal itu dilakukan guna meningkatkan kegiatan patroli rutin untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.

“Patroli rutin juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat dan pedagang dalam beraktivitas jual beli. Selain itu, untuk mencegah terjadinya aksi

M

kriminalitas seperti perdaran uang palsu, pencurian dan hipnotis yang marak terjadi,” AKBP Saptono.

Kegiatan patroli rutin tersebut menggunakan metode dialogis. Yakni menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat dan pedagang untuk hati-hati dan waspada terhadap peredaran uang palsu. Warga juga dihimbau agar tidak parkir sembarangan karena dapat mengundang pelaku kejahatan.

“Masyarakat kami minta waspada terhadap pelaku copet dan gendam.

Patroli ini sebagai upaya preventif dalam memberikan pengamanan dan perlindungan pada masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas jual beli di pasar,” tandas Saptono. cecep

D

ewan Pimpinan Cabang Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Badan Penelitian Aset Negara Kabupaten Demak yang berkantor di Desa Karangmelati, Kecamatan Demak lewat Press Release yang dikirim ke Surat Kabar Berita Kita, akan menindaklanjuti program pengisian lowongan perangkat desa pada tahun 2007 yang sempat tertunda dan terkatung katung.

Pemkab Demak menjadwalkan kembali pengisian lowongan perangkat desa tersebut, yang ditindaklanjuti terbitnya Perbup No 1 tahun 2018 dan Perbup No 7 tahun 2018. Saat ini sosialisasi program itu mulai dilaksanakan di kecamatan. Menyikapi hal itu, Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Demak, Habib SE menyatakan siap untuk mengawal proses tersebut dengan sebaik baiknya.

“Ini kami maksudkan agar penyelenggaraan pengisian lowongan perangkat berjalan sesuai regulasi yang

telah diterapkan. Karenanya kami telah menerjunkan “tim siluman” untuk memantau penyelanggaraan pengisian perangkat desa di tiap desa di Kabupaten Demak,” kata Habib seraya berharap, pelaksanaan pengisian perangkat berlangsung bersih, sehingga tercipta perangkat desa berkwalitas. agus

Habib SE (kiri) Ketua LSM LAI Demak.

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

WARTA KITA

Wisata Kebun Duren Diresmikan Blora, BERITA KITA akil Bupati Blora H. Arif Rohman, Jum’at pekan kemarin melakukan launching wahana wisata baru.

Yakni kebun duren di Dukuh Nglawungan dan Cemoro Pitu di kawasan Waduk Greneng, Kecamatan Tunjungan. Menurut Wabup Arif Rohman, selama ini wisata Duren maupun waduk yang menawarkan berbagai wahana permaian seperti jet sky dan prahu hanya dikenal di Waduk Sarangan Magetan, Jatim.

“Padahal sekarang Pemkab Blora melalui Dinas Pariwisata telah berupaya menggali dan memperbaiki fasilitas yang ada di Waduk Greneng supanya menarik minat wisatawan. Secara bertahap pembangunan wahana wisata Waduk Greneng akan segera dikerjakan. Antara lain akses jalan menuju tempat wisata segera dikerjakan dengan anggaran Rp 5,5 miliar,” terang Arif Rohman.

Hadir pada kesempatan itu Dandim

W

0721/Blora, Ketua Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri Blora serta Kepala Dinas Instansi terkait beserta jajarannya.

Bahkan usai bersepeda, Kapolres Blora AKBP Saptono, SIK, MH langsung menuju tempat launching. Di sela-sela acara,

Kapolres mengatakan, kebun duren sangat berpotensi dikembangkan dan disosialisaikan melalui berbagai media.

Saat menikmati buah durian yang disediakan, tampak Kapolres AKBP Saptono bercanda dengan Dandim 0721/ Blora Letkol Inf. Rizadly. “Rasanya enak dan manis. Bagi penyuka durian, tak perlu jauh-jauh ke daerah lain. Cukup ke Blora,

9

karena saat ini Kabupaten Blora secara bertahap menggali potensi wisata yang banyak digandrungi berbagai kalangan,” tandas AKBP Saptono.

Peresmian obyek wisata baru itu juga ditandai dengan penanaman pohon untuk penghijauan di kawasan wisata Cemoro Pitu Waduk Greneng oleh jajaran Forkopimda Blora. bambang dp

Karanganyar Muntofi’in melalui bendahara desa Agus Setiabudi. Menurut Agus, penggunaan dana desa di desanya tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa.

“Prioritas pembangunan yang menggunakan dana desa dialokasikan untuk pembangunan jalan dan talud.

Selain itu, tiap tahun kami mengalokasikan bedah rumah bagi warga

yang tidak mampu,” jelas Agus sembari menandaskan, tiap tahun anggaran dialokasikan membedah tiga rumah.

Kepala Desa Undaan Kidul, Kecamatan Karanganyar, H. Bambang Sukarlan melalui Ketua TPK Aniq mengatakan, pelaksanaan dana desa di Undaan Kidul berjalan lancar dan pelaksanaannya sesuai dengan skala prioritas. Yakni pembangunan talud,

drainase dan beton jalan.

“Dalam pelaksanaannya, tingkat partisipasi warga sangat bagus,” tandas Aniq seraya menambahkan, prioritas pengguanaanya berdasarkan kondisi dan potensi desa sejalan dengan RJPM Desa dan RKP Desa.

Dengan adanya dana desa, kata Aniq, sangat mempercepat pembangunan, sehingga desa menjadi gilar-gilar. Aniq mengingatkan, hal penting dalam pengelolaan dana desa, harus sesuai petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis. agus

Muntofi’in (kiri), Kepala Desa Ngemplik Wetan memberikan bantuan bedah rumah.

Bambang Sukarlan, Kepala Desa Undaan Kidul

Mustiah, Kepala Desa Bandungrejo

Dana Desa Percepat Pembangunan H Demak, BERITA KITA ampir semua desa memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Seperti halnya desadesa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Kepala Desa Bandungrejo, Karanganyar, Mustiah melalui ketua tim pengelola kegiatan (TPK) Azis mengatakan, penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Kegiatan tersebut meliputi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu juga untuk ketahanan pangan dan pemukiman, sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, pendidikan sosial dan kebudayaan, sarana dan prasarana produksi serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

“Dana desa di Desa Bandungrejo kami manfaatkan sesuai prioritas program yang disepakati dalam rembug atau musyawarah desa,” kata Azis sembari menambahkan untuk pelaksanaan di lapangan, pihaknya selalu memberdayakan masyarakat dan berupaya mengembangkan kemandirian.

Ungkapan senada disampaikan Kepala Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan

SURAT KABAR BERITA KITA

Bekas Lapangan Golf Jadi Pusat Wisata Blora, BERITA KITA emerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengelar sayembara desain pembangunan eks lapangan golf untuk dijadikan tempat olahraga dan wisata. Sebelum disayembarakan, Selasa lalu Dinas PUPR mengumpulkan para peserta untuk diberi penjelasan terkait model pembangunan.

Acara dihadiri Bupati Blora Djoko Nugroho, Kadinas PUPR Ir. Samgautama Karnajaya, MT, Kadinas Porabudpar Drs. Kunto Aji, dan perwakilan dewan juri.

Kadinas PUPR Samgautama mengucapkan terimakasih atas partisipasi para peserta untuk mengikuti arahan dan penjelasan teknik sayembara.

“Semangat para peserta sangat luar biasa, saya sampaikan terimakasih pada para peserta,” ungkap Samgautama seraya menambahkan, sayembara diikuti

P

Bupati Klaten Resmikan Masjid Kaligawe

B

upati Klaten Hj Sri Mulyani, Minggu pekan kemarin meresmikan Masjid Al Barokah di Dukuh Srimulyo, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Klaten. Masjid dibangun dengan dana sekitar Rp 1,5 miliar oleh keluarga Ir Dwiyanto Joko Suprapto asli putra desa setempat yang kinibersama istrinya Hj. Nur Widayati menetap di Karanganyar Gunung No. 431 Semarang.

Peresmian ditandai penandatanganan prasasti dan pengguntingan untaian bunga melati disaksikan Dwiyanto bersama keluarga, Sekda Drs H Jaka Sawaldi MM, Staf Ahli Bupati Drs Ir H Abdul Mursyid MT, Kabag Umum Drs Amin Mustofa, Camat Pedan Dra Wahyuni Sri Rahayu, MSi, dan Kepala Desa Kaligawe Ari Sutikno ST. Bupati Sri Mulyani dalam sambutannya berpesan, setelah diresmikan masjid tersebut agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian dan TPQ sehingga keberadaan masjid menjadi makmur. Acara ditutup dengan pengajian umum yang diisi Ustadz H Joko Zuliyanto, MPd. as

67 peserta. Mereka tidak hanya dari Blora. Namun juga ada dari Semarang, Yogya, Solo, Tuban dan Bali, baik secara kelompok maupun perorangan.

Bupati Blora Djoko Nugroho dalam sambutannya mengatakan, lapangan golf yang lama tidak terpakai akan dibuat ruang terbuka yang multifungsi. Bupati menjelaskan, dalam membangun Blora, banyak pekerjaan rumah yang masih menjadi mimpi di masa kepemimpinannya.

“Semua ini untuk masyarakat agar bisa berwisata dan berolahraga, sehingga tempat itu nantinya menjadi ramai,” tandas Bupati Djoko Nugroho seraya menyampaikan, bahwa wahana yang diinginkan dibangun di lahan bekas lapangan golf itu adalah MTB track, joging track, sirkuit road race, penangkaran rusa, agro wisata, dan sejumlah fasilitas penunjang lainnya. bambang dp

Bupati Blora Djoko Nugroho, memberikan pengarahan pada peserta dan tim juti sayembara.

10 SURAT KABAR BERITA KITA

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

WARTA KITA

Menteri Susi Tinjau Verifikasi Cantrang

M

enteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Selasa (13/2), meninjau verifikasi kapal cantrang di Pelabuhan Perikanan Tasikagung Rembang. Susi disambut para nelayan. Ia minta nelayan mentaati aturan yang berlaku. Kapal di atas 30 GT wajib menangkap ikan dijalur 12 mil.

Kapal yang sudah diverifikasi bisa langsung melaut. Nelayan juga diminta berkomitmen untuk berganti alat tangkap.

Hasil verifikasi kapal cantrang di Rembang sebagian besar melakukan markdown ukuran. Kapal yang terbukti melakukan markdown, proses perbaikan administrasi akan dilakukan di Kementrian KKP. tom Maskuri, Ketua DPC Partai Gerindra Demak.

Suasana istighosah syukuran Harlah ke 10 Partai Gerindra di DPC Partai Gerindra Demak.

Gerindra Demak Gelar Istighosah

10 Partai tersebut. Peringatan Harlah dipusatkan di kantor Dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Gerindra, jalan Lingkar Demak. Acara dihadiri Ketua DPC Gerindra H Maskuri SAg dan pengurus, kader, anggota Fraksi Gerindra DPRD Demak dan anggota sayap partai.

Meski sederhana, acara berlangsung khidmat. Ketua DPC Partai Gerindra Demak menyampaikan, peringatan Harlah

P

engurus dan kader Partai Gerindra Kabupaten Demak, belum lama ini menggelar acara istighosah dan syukuran. Kegiatan tersebut dalam rangka untuk memperingati hari lahir (Harlah) ke

Slamet S.SosI, Kades Bungo.

Romli, Kades Kunir.

Demak, BERITA KITA rogram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang dikenal dengan program pensertipikatan tanah secara massal, sangat dinanti masyarakat. Hal itu seperti disampaikan Kepala Desa (Kades) Bungo, Kecamatan Wedung, Demak, Slamet S.Sos. Pihaknya sangat mengapreasi adanya program PTSL di desanya.

Menurut Slamet, program tersebut bisa meminimalisir timbulnya sengketa tanah yang terjadi di tingkat bawah.

Selain itu PTSL juga membantu masyarakat golongan lemah dalam meningkatkan perekonomian. Pasalnya, setelah tanah memiliki kepastian hukum dengan berpegang pada sertipikat, bisa dijaminkan di perbankan.

“Hal ini yang menyebabkan PTSL sangat dinanti oleh masyarakat kalangan bawah. Masyarakat sangat antusias dengan program tersebut. Karena dengan adanya sertipikat, secara otomatis tingkat kesejahteraan akan meningkat,” tegas Slamet yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Demak.

Kepala Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebonagung, H. Karsidi (68) juga mengakui jika program PTSL sangat bermanfaat bagi warganya. Oleh karena itu atensi masyarakat terkait PTSL sangat tinggi. Ansusiasme mesyarakat, kata Karsidi, bisa dilihat dari banyaknya pendaftar PTSL. “Program PTSL memberikan pelayanan pendaftaran dengan proses yang mudah, cepat dan murah. Sehingga wajar jika program tersebut sangat ditunggu masyarakat kalangan bawah, terutama warga pemilik tanah yang belum

P

Mursid, Kades Baleromo

ke 10 berlangsung sederhana itu merupakan instruksi dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subiyanto.

“Ini sesuai instruksi Ketua Umum, peringatan Harlah memang dilakukan sederhana mengingat kondisi bangsa saat ini. Di usia yang genap 10 tahun, Partai Gerindra Demak bertekad memperbesar target capaian pada pesta demokrasi Pemilu 2019,” kata Maskuri. agus

H. Karsidi, Kades Mangunan Lor. Sudirjo, Ketua PTSL Kedungori.

Mat Sakir SH, Kades Bulusari

Program PTSL Meminimalisir Sengketa Tanah pernah disertipikatkan. Kami berharap tahun depan Desa Mangunan Lor dapat aloksai PTSL lagi,” kata Karsidi berharap.

Menurut Karsidi, program tersebut sangat membantu wong cilik. Selain mengurangi timbulnya kasus sengketa tanah, program PTSL sangat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah .

Kades Kunir, Kecamatan Dempet, Romli mengatakan, atensi masyarakat dengan adanya program PTSL sangat baik.

Hal itu bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti program tersebut. Pelaksanaan PTSL di Desa Kunir, kata Romli, melibatkan semua unsur.

“PTSL sangat membantu masyarakat bawah dan secara tidak langsung meningkatkan perekonomian warga.

Karena dengan adanya sertipikat, surat tersebut bisa dijaminkan ke bank dengan nominal yang lebih tinggi dibanding sebelum disertipikatkan. Selain itu PTSL juga mengurangi sengketa tanah di desa,” tandas Romli yang juga artis musik dangdut.

Kepala Desa Baleromo, Kecamatan Dempet, Mursid (42) mengaku sangat senang dengan adanya program PTSL. Terkait adanya program PTSL di desanya, Mursid sudah melakukan sosialisasi kepada warganya. Dalam sosialisasi itu, masyarakat sangat berantusias mengikuti program PTSL. “Masyarakat Desa Baleromo sebagai

penerima manfaat PTSL sangat terbantu dengan program pemerintah pusat tersebut. Selain sebagai dasar legalitas kepemilikan lahan atau tanah, masyarakat yang punya usaha, juga bisa mengajukan tambahan modal ke bank dengan agunan sertipikat tanah,” kata Mursid.

Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Mat Sakir SH mengatakan Pemerintah Desa Bulusari sangat mendukung program PTSL dari Pemerintah Pusat. Karena program PTSL bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka.

Dengan demikian, kata Mat Sakir, program PTS sangat membantu masyarakat bawah karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketua PTSL Desa Bulusari Fatkul Muin SH MM menambahkan, PTSL adalah program dari pemerintah pusat.

“Karena itu sudah sepatutnya kita yang berada di pemerintahan paling bawah mengawal program tersebut serta mensukseskannya,” tandas Fatkul Muin.

PTSL, tambah Fatkul Muin yang juga seorang Pengacara/Advokad, sangat bermanfaat bagi warga maupun pemerintah desa, karena bisa meminimalisr sengketa pertanahan di tingkat bawah dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Bagi warga

yang akan menambah modal usaha, setelah memiliki sertipikat, bisa diagunkan ke bank dengan bunga yang relatif kecil.

Kepala Desa Kedungori, Kecamatan Dempet, H. Sular melalui Ketua Panitia PTSL setempat Sudirjo mengatakan, masyarakat di desanya sangat mengapreasiasi adanya program tersebut.

Menurutnya hal itu bisa dilihat dari animo masyarakat yang mendaftar sampai melebihi target.

“Masyarakat Desa Kedungori sangat senang dengan Program PTSL, selain prosesnya sangat cepat juga biayanya sangat murah jika dibandingkan dengan kalau mengurus sendiri.

Dengan memiliki sertifikat, masyakat punya kepastian hukum dan bisa mencari tambahan modal ke bank dengan agunkan sertipikat tanah dan bunga bank yang relatif rendah,” ujar Sudirjo.

Secara tidak langsung, tambah Sudirjo yang juga Sekretaris Desa Kedungori, program PTSL dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sudirjo berjanji, pihaknya yang berada di pemerintahan desa akan selalu mengawal dan menyukseskan program PTSL. Di sisi lain, penerima manfaat PTSL mengaku terbantu dengan program tersebut. Karena setelah memperoleh sertifikat tanah melalui PTSL, rata-rata mereka dapat menambah modal usaha.

Yakni, pinjam ke bank dengan agunan sertipikat tanah. (agus)

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

THL Minta Jadi PNS Grobogan, BERITA KITA ejumlah tenaga harian lepas (THL) bidang pertanian di Kabupaten Grobogan, mengajukan keinginannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparat sipil negara (ASN).

Uneg-uneg itu disampaikan Suparno, mewakili teman-temannya kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman didampingi Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH, MM. “Mewakili teman-teman, kami menyampaikan kepada Pak Menteri, mohon bisa diangkat menjadi pegawai negeri,” tandas Suparno yang sehari-hari bekerja mendampingi petani dalam masa tanam dan masa panen di Desa Menduran, Kecamatan Brati, Grobogan.

Keinginan Suparno dan temantemannya itu ditanggapi santai oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

S

WARTA KITA Justru sebaliknya, Menteri Pertanian meminta para THL pertanian tersebut agar giat bekerja terlebih dahulu.

“Yang penting bekerja dulu ya. Saya saja jadi THL bisa diangkat menjadi PNS butuh waktu yang lama,” tandas Menteri Andi Sulaiman saat menghadiri acara panen raya padi (gabah) di Desa Menduran, Brati, Selasa pekan lalu.

Menteri Andi minta para THL setiap hari kerja menggiatkan panen setiap hari, maka keinginan para THL akan terkabul.

Kedatangan Andi di Menduran didampingi jajaran Kementan, di antaranya Dirjen Pertanian Gatot Sumarjo Irianto.

Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni yang mendampingi Menteri Pertanian menyatakan tegas menolak impor beras.

Menurut Bupati Sri Sumarni, impor beras akan menyengsarakan petani. Terlebih dalam triwulan pertama tahun 2018, Kabupaten Grobogan mengalami surplus gabah sebanyak 194.105 ton.

“Surplus tidak akan berarti apa-apa jika harga anjlok. Kalau anjlok, pasti akan banyak pesan WA dari para petani.

Suara petani adalah suara bupati.

Semua petani yang hadir di sini secara tegas menolak impor beras,” kata buapti seraya menambahkan, pada bulan Januari saja di Kecamatan Brati panen padi seluas 627 hektare. (hana)

SURAT KABAR BERITA KITA

11

Pengisian Perangkat Desa Ditunda mengutamakan putra daerah.

“Permendagri hanya menyebutkan syarat pencalonan perangkat desa, warga negara Indonesia. Kalau Perbup tidak dirubah, akan banyak warga dari luar kota mendaftar ke Blora. Jangan sampai Blora diserbu warga luar kota,” tandas Bupati Djoko Nugroho.

Selain perubahan Perbup, bulan April juga bersinggungan Bupati Blora Djoko Nugroho Agung, Ketua APDESI Blora dengan tahapan Pilgub Jateng 2018. Sehingga bupati usul Blora, BERITA KITA agar pengisian Perades diundur hingga engisian Perangkat Desa (Perades) di setelah Pilgub Jateng 2018.

Kabupaten Blora yang semula bulan Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi April 2018, diundur. Pengunduran itu Perangkat Desa Seluruh Indonesia disampaikan Bupati Blora Djoko Nugroho (APDESI) Kabupaten Blora, Agung Heri dalam rapat koordinasi persiapan Susanto yang juga Kepala Desa Sidorejo, pengisian Perades, Selasa pekan lalu di Kecamatan Kedungtuban menyatakan Pendopo Rumah Dinas. setuju dan mendukung keputusan Bupati.

Tes pengisian Perades sesuai jadwal “Kami setuju jika diundur. Karena dilaksanakan 15 April 2018, diundur hingga saat ini di tingkat desa masih karena berbagai pertimbangan. Antara banyak yang belum siap. Terutama terkait lain tahapan pengisian Perades masih anggaran untuk pengisian Perades dari menyisakan masalah dan berpotensi ADD belum bisa dicairkan awal tahun menimbulkan kerawanan di berbagai sisi. ini,” jelas Agung.

Salah satunya Pemkab Blora akan Rencana anggaran biaya banyak merevisi Peraturan Bupati Nomor 37 yang belum selesai, karena bingung Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan belum tahu pihak ketiga mana yang Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang ditunjuk sebagai pelaksana ujian tertulis Perangkat Desa. Terutama pasal yang dan belum mengetahui di mana lokasi mengatur pencalonan akan ujian tertulis. (bambang dp)

P

Ketua Dewan Terima Pengurus LPMK

K

etua DPRD Kota Semarang H Supriyadi, SSos kembali menerima audiensi dari masyarakat. Kali ini Supriyadi menerima kunjungan pengurus LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Kota Semarang.

Mereka diterima di ruang transit pimpinan DPRD Kota Semarang. Ikut mendampingi pengurus LPMK Kota Semarang adalah Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil rapat kerja LPMK yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di gedung Juang 45 Semarang. Selain itu dalam audiensi kali ini LPMK juga menyampaikan usulan terkait permohonan perubahan Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di

kelurahan.

LPMK juga mengharapkan supaya ada regulasi dan penunjukan LPMK sebagai koordinator dari lembaga-lembaga masyarakat.

Hal ini dilakukan supaya perencanaan dan program dari lembaga yang ada tidak tumpang tindih lagi.

Menanggapi permohonan LPMK ini Supriyadi menjelaskan bahwa pada prinsipnya tidak masalah dengan perubahan perda tersebut.

“Hanya saja perlu digarisbawahi adalah apakah lembaga lain bersedia dikoordinir oleh LPMK,” ujar Supriyadi.

Hal itu, menurut Supriyadi perlu adanya kajian dan publik hearing dengan mengundang berbagai pihak. “Dengan adanya kajian dan publik hearing ini maka akan muncul pendapat dari pihak lain sehingga hasil akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Terkait dengan usulan pemetaan riil dan

P

Penanganan Banjir Wajib Dipercepat

enanganan banjir dan rob masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya banjir dan rob yang melanda kawasan Semarang bagian timur mulai dari Gayamsari hingga Genuk dan sebagian Pedurungan. Untuk itu perlu

penanganan yang cepat untuk mengatasi banjir.

“Penanganan banjir dan rob sudah masuk menjadi salah satu prioritas dari program

Komisi D Minta Aparat Tegas Tindak Pelajar Bolos

B

anyaknya pelajar yang bolos ketika masih berlangsung jam pelajaran di sekolah, menjadi keprihatinan bersama. Salah satunya datang dari Komisi D DPRD Kota Semarang. Menurut anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Sugi Hartono, akhir-akhir ada peningkatan aksi bolos yang dilakukan oleh pelajar.

“Kita prihatin, jumlah pelajar yang bolos makin banyak, kasus kecelakaan pelajar di Banyumanik saat mau naik truk, terjadi saat jam pelajaran berlangsung, ini harus menjadi perhatian kita semua,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Menurut Sugi, Dinas Pendidikan dan Satpol PP harus tegas melakukan pencegahan pelajar bolos. Jangan sampai siswa bolos menjadi kebiasaan, harus ada tindakan tegas. Terkait maraknya pelajar yang bolos saat jam pelajaran, pihaknya sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang.

“Kami juga sangat prihatin atas kondisi

itu, dan kami sudah sampaikan ke pihak terkait,” katanya seraya menambahkan, siswa bolos merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi sekarang, sehingga harus ada tindakan nyata untuk menekan aksi tersebut.

Dinas Pendidikan dan Satpol PP Kota Semarang serta instansi terkait harus melakukan sinergi. Salah satunya dengan melakukan operasi penertiban terhadap pelajar yang bolos baik di tempat keramaian, game online dan di tempat lainnya.

“Selain operasi penertiban, dinas terkait juga harus bekerja sama dengan warnet atau game online agar menolak pelajar yang berseragam ketika akan masuk ke permainan itu,” ujar Sugi Hartono.

Komisi D, lanjut Sugi akan ikut memantau instansi tersebut dalam melaksanakan penegakan peraturan terhadap pelajar yang suka bolos. Hal ini dilakukan agar tindakan itu bisa menekan angka pelajar yang bolos. Bolos sekolah itu tidak ada manfaatnya, karena jam belajarnya berkurang,” tegasnya. (bk)

Ketua DPRD Kota Semarang H Supriyadi, SSos menerima hasil pembahasan rapat kerja LPMK di ruang transit pimpinan dewan.

perencanaan program Supriyadi sangat setuju.

Langkah ini dilakukan agar pembangunan SDM dan infrastruktur bisa terintegrasi dan

walikota-wakil walikota, upaya ini harus dipercepat, salah satu kuncinya koordinasi dengan Pemprov Jateng dan Kementrian PUPR,” ujar wakil ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono, ST. MT. Saat ditemui usai dialog interaktif di studio Kompas TV, Agung Budi Margono menegaskan Semarang sudah memiliki perda No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Penanganan Drainase. Dalam perda sudah jelas apa yang harus dilaksanakan, sumber pembiayaan hingga estimasi biayanya.

“Tinggal kita laksanakan saja perda tersebut, makanya kita butuhkan koordinasi dengan Pemprov Jateng dan Kementrian PUPR,” ujar Agung. Politisi asal PKS ini menandaskan penanganan drainase yang dilakukan saat ini kurang maksimal. Dia mencontohkan penanganan Kali Tenggang yang masih terkendala pembebasan lahan.

“Pembebasan lahan sampai sekarang belum selesai juga, ke depan kami berharap pemkot bisa lebih cepat lagi dalam mengatasi masalah banjir,” katanya. Terkait dengan kondisi Jalan Kaligawe Raya yang masih saja kebanjiran jika hujan deras, menurut Agung BM, tidak lepas dari tingginya rob.

Beberapa waktu lalu ada beberapa sungai yang dibendung untuk menanggulangi rob. Namun hal ini tidak

terkoordinir dengan baik guna mendukung program percepatan pembangunan di Kota Semarang. (bk) diimbangi dengan pompa yang memadai baik dari kapasitas maupun jumlahnya, sehingga ketika ada hujan deras, air tidak bisa dibuang ke laut dengan cepat. “Ini harus segera diselesaikan, kalau perlu tambah mesin pompa,” tegasnya.

Terkait dengan wacana peninggian Jalan Kaligawe Raya, Agung Budi Margono menyatakan hal itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Pasalnya, peninggian jalan memiliki sejumlah konsekuensi mulai dari anggaran biaya, dampak yang ditimbulkan hinga persoalan waktu pekerjaan.

“Peninggian jalan merupakan usulan yang bagus, namun lingkungan sekitar juga harus diperhatikan, jangan sampai jalan kering namun rumah warga tambah tinggi banjir. Jadi penanganan harus dilakukan secara terpadu,” katanya.

Sementara itu Kabid SDA dan Drainase Dinas PU Kota Semarang Kumbino mengatakan pihaknya sudah berupaya mengatasi banjir dan rob.

“Kita sudah menyiagakan dan mengoperasional pompa di sejumlah lokasi, hasilnya sudah bagus, jalan sudah bisa dilalui dengan lancar,” katanya. Terkait dengan koordinasi dengan pemprov Jateng dan Kementrian PUPR, Kumbino mengatakan sudah berulang kali dilakukan, termasuk saat ini penanganan banjir di kawasan timur sudah dimulai. (bk)

12 SURAT KABAR BERITA KITA

Demak, BERITA KITA idup bergotong royong merupakan salah satu ciri khas masyarakat Indonesia, terlebih dalam kultur masyarakat desa, ciri ini masih terasa dan dapat ditemukan di sejumlah desa.

Seperti yang lakukan warga Perumahan Nusa Indah 2 RW.06 Desa Botorejo, Kecamatan Wonoslam, Demak.

Pada pertengahan Januari 2018, warga gotong royong membangun Mushola Al Muttaqin. Bangunan mushola lama dibongkar dan warga berswadaya gotong royong membangun mushola kembali yang direncanakan dua lantai.

Ketua RW. 06 Desa Botorejo, Masrukin didampingi ketua pembangunan mushola, Sugiharto SP mengatakan, minggu lalu hampir seluruh warga perumahan ikut kerja bakti mengerjakan pengecoran pondasi mushola. Selain gotong royong dalam hal tenaga kerja bakti, warga juga bahu membahu dalam bersedekah makanan untuk para pekerja.

Warga sekitar perumahan dengan sukarela memberikan jatah makan maupun minum untuk mereka yang sedang kerja bakti di mushola. Bukan hanya tenaga dan makanan yang disedekahkan, mereka juga berinfak dana

H

Warga Perum Nusa Indah 2 Swadaya Bangun Mushola

pembangunan sesuai kemampuan. “warga Perumahan Nusa Indah 2 sangat kompak. Bismillah, mudah

Pemuda Pancasila Demak Jaga Keutuhan NKRI Demak, BERITA KITA emuda Pancasila Demak bertekad menjadi ormas yang menomorsatukan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Keutuhan NKRI menjadi tujuan

P

Ketua Pemuda Pancasila Demak Abdul Malik)

mudahan pembangunan Mushola Al Muttaqien cepat selesai, sehingga masyarakat bisa lebih rajin beribadah. utama kami,” kata Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Demak M Abdul Malik dalam setiap kesempatan.

“Rata rata yang kami rekrut di PP Demak adalah orang baru, pertimbangan rekrutmen orang baru supaya organisasi lebih fresh dengan hadirnya semangat dan tekad baru untuk mewujudkan cita cita menjaga keutuhan NKRI,” kata Malik yang juga anggota DPRD Demak dari Fraksi Gerindra.

Saat ini Pemuda Pancasila Demak mempunyai 14 cabang di tiap kecamatan.

Dengan semangat dari para pengurus dan anggota baru, Pemuda Pancasila Demak siap menjaga NKRI dari rongrongan yang mengancam keutuhan NKRI. agus

Disdukcapil Jemput di Sekolah, Sisir Pemilih Pemula Blora, BERITA KITA inas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Blora, melakukan penyisiran ke sejumlah sekolah guna perekaman data diri kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El). Perekaman dilakukan agar pemilih pemula bisa ikut patisipasi dalam Pillgub 27 Juni 2018.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Riyanto mengatakan, pihaknya melakukan jemput bola dengan mendatangi pemilih pemula di sejumlah SMU, SMK dan sederajat. Bagi siswa yang usianya sudah 17 Tahun, dilakukan rekam data untuk KTP-El. Perekaman diawali di SMA Negeri 1 Blora.

D

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

WARTA KITA

Riyanto menjelaskan, total sekolah yang terdata ada 79 lokasi, namun yang disir sekitar 50 sekolah. Sedangkan warga yang belum perekaman, pihaknya sudah minta bantuan camat, lurah/kades agar warganya segera ikut perekaman.

“Jumlah penduduk Kabupaten Blora saat ini 997.832 jiwa. Jumlah wajib KTPEl 769.907 jiwa, yang sudah perekaman 674.179 jiwa,” tandas Riyanto.

Ketua KPU Kabupaten Blora, Arifin, memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Dindukcapil. Menurutnya, jika tidak ikut perekaman KTP-EL, pemilih pemula tidak bisa berpartisapsi dalam Pilgub 2018. Hal itu sesuai PKPU No. 2/ 2017 pasal 5 huruf d dan e. cecep

Keimanan dan ketaqwaan warga juga makin meningkat,” kata Ustad Imron didampingi Ustad Jamari. agus

Bupati Siap Bimbing Pemuda Pancasila

B

upati Rembang H. Abdul Hafidz yang didapuk menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) berjanji siap membimbing Pemuda Pancasila. Terlebih akhir-akhir ini banyak kelompok yang ingin menghilangkan Pancasila sebagai Ideologi bangsa.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kabupaten Rembang di pendopo Museum RA. Kartini, Minggu 11 Februari 2018. Dengan berbagai background anggota PP, menurut bupati justru menjadi kekuatan organisasi. “Tidak jamannya yang berbeda dianggap musuh,” kata Hafidz.

Terpilih sebagai Ketua periode 20182022, Maulana dari Desa Sumberejo Kec Pamotan. Ketua yang juga bekerja di sekretariat KPU itu terpilih secara aklamasi, setelah dalam pemilihan Ketua MPC Samsul Huda dari Pamotan mengundurkan diri. tom

Sosialisasi Pembangunan Embung Randugunting

Blora, BERITA KITA emkab Blora mulai melaksanakan sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan atau embung Randugunting. Acara berlangsung di Kantor Camat Japah, Selasa pekan lalu.

P

Hadir pada acara itu Wabup Blora H. Arief Rohman M.Si, Kabid Pertahanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Prov Jateng Endro Hudiyono AP SH MM, tim BBWS Pemali Juana, Sekcam Japah dr Rudi Sugiharto M.Si,

Kabid Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Pemali Juana Dwi Cahyo Handono Setyawan serta warga Desa Gaplokaan dan Kalinanas.

Wabup Arief Rohman mengatakan, tahun ini di Kecamatan Japah akan ada pembangunan Embung Randugunting yang berlokasi di Desa Kalinanas, sehingga perlu dukungan dan bantuan dari semua pihak, terutama warga.

Kabid Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Prov Jateng Endro Hudiyono mengatakan, dalam pembangunan embung ada beberapa tahapan yang harus dirembug bersama. Antara lain sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Randugunting.

Dwi Cahyo Handono Setyawan Kabid

PJSA BBWS Pemali Juana, mengatakan pembangunan bendungan Randugunting nantinya akan sangat bermanfaat bagi warga. Bendungan itu akan meliputi tiga kabupaten. Yakni, Kabupaten Blora, Rembang dan Kabupaten Pati.

“Pembangunan embung ini sudah direncanakan sejak tahun 2005-2017, namun baru akan dibangun tahun ini yang direncanakan selesai pada tahun 2020,” tandas Dwi Cahyo.

Bendungan itu untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Blora, Rembang dan Pati serta mengairi daerah irigasi Kedungsapen seluas 630 hekatare yang ada di Rembang. Nantinya bendungan tersebut juga dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku di wilayah Blora sekitar 150 liter/detik. bambang dp

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

LEGISLATIF

SURAT KABAR BERITA KITA

13

KEGIATAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua Dewan Terima Geram

K

etua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menerima kunjungan DPD Gerakan Rakyat Anti Madat (Geram) Jateng, Kamis (8/2/2018).

Saat pertemuan, Ketua DPD Geram Jateng Havid Sungkar mengatakan pihaknya saat ini meminta kesediaan Rukma untuk menjadi Dewan Pembina Geram Jateng.

“Kami berharap, dengan adanya dukungan Pak Rukma, bisa memperkuat Geram. Kami itu organisasi yang fokus pada persoalan narkoba dan telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. Kami juga berharap Pak Rukma bisa mendukung

P

uluhan massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jateng melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jateng, Selasa pekan lalu. Dalam aksinya, FSPMI minta dukungan DPRD agar pemerintah bersedia memenuhi tiga tuntutan rakyat (Tritura).

Ketiga tuntutan itu antara lain, menurunkan harga beras, menolak beras impor, tarif dasar listrik, mewujudkan kedaulatan pangan, menolak upah murah, dan mencabut PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

Saat orasi, perwakilan massa, Luqmanul Hakim, menilai saat ini harga beras tidak kunjung turun dan justru makin naik. Melambungnya harga beras gagal diantisipasi Pemerintah sehingga semakin menyengsarakan buruh dan rakyat yang dapat mengakibatkan daya beli

Rukma Setyabudi, Ketua DPRD Jateng menerima Pengurus DPD Geram. (Foto: Warta DPRD Jateng/Setyo)

masyarakat. Saat ini, kata Rukma, bahaya narkoba sangat berdampak bagi masyarakat. Untuk itu, organisasi harus bisa melakukan pencegahan, dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah.

Ketua DPRD Jateng juga mengakui kegiatan nyata itu perlu didukung seperti

penyuluhan di sekolah dan program pendampingan. Sasaran pencegahan ditujukan ke sejumlah sekolah agar bisa meminimalisir penggunaan narkoba. Paling tidak, bisa memberi pencerahan bagi siswa agar menghindari bahaya narkoba. bk

Serikat Pekerja Ajukan ‘Tritura’

kebutuhan pokok tidak dikuasai oleh tengkulak yang berdampak pada lonjakan harga. Soal upah minimum kabupaten/ kota (UMK), DPRD akan melakukan musyawarah bersama Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota.

“Persoalan UMK akan kami agendakan setelah penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada 12 Februari 2018,” kata Kirman.

Terkait PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, lanjut dia, jika FSPMI ingin memberikan usulan secara ilmiah, bisa menjadi bahan untuk disampaikan ke Menaker.

Dengan begitu, aturan tersebut bisa dikaji ulang.

“DPRD setiap tahun sudah meminta Gubernur, menyangkut UMK dan UMP baik di Provinsi maupun Kabupaten, untuk melakukan diskusi dengan buruh,” tambahnya. bk

kegiatan Geram,” harap Havid Sungkar.

Menanggapi hal itu, Rukma mengaku sangat apresiatif dengan tujuan pembentukan Geram. Namun, ia berharap organisasi itu tidak hanya sekedar mengusung nama besar tapi kegiatan yang dilakukan harus nyata bagi

turun hingga 25 persen.

Massa FSPMI diterima dan ditemui Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman.

Pendemo sepakat mengajukan perwakilan untuk berdialog dengan Wakil Ketua DPRD

Jateng. Saat pertemuan, Sukirman minta Dinperindag Jateng melakukan operasi pasar agar dapat memantau harga kebutuhan pokok.

Hal itu perlu dilakukan agar stok

Sukirman, menerima perwakilan FSPMI. (Foto: Warta DPRD Jateng/Ervan)

Suratno guru kartun, Queentsa, dan Entik Nadhiroh

Peserta ekskul kartun bersama kartunis Jitet dan Budi dari Secac dan Gold Pensil.

Queentsa, dari Sepatu Roda ke Kartun Semarang, BERITA KITA adis belia yang energik ini dalam menekuni hobinya selalu serius dan tidak setengah-setengah. Dari kecil Queentsa bakat menggambarnya sudah terlihat. Queentsa kecil sudah mulai mencorat-coret kertas. Bakat menggambar yang diperolehnya secara otodidak ini menghantarkannya memperoleh beberapa penghargaan lomba mewarnai gambar.

Saat ini gadis kelas 1 di SD Supriyadi 1 Semarang ini mengikuti private menggambar di SMPN 17 Semarang yang diasuh Suratno, guru kesenian SMPN 17.

Oleh Ratno yang juga seorang kartunis, Queentsa diarahkan menggambar kartun.

Hanya dalam waktu singkat lewat arahan Ratno, Queentsa mahir dalam menggambar kartun.

Tidak canggung dalam menarik garis untuk dijadikan gambar kartun. Oleh guru pembimbingnya gambar kartun Queentsa

G

mulai diikutsertakan kontes kartun Internasional. Dalam kontes tersebut Queentsa memang belum dapat juara.

Namun nama Queentsa sudah beberapa kali masuk list partisipan berdampingan dengan kartunis top dunia.

Dalam menggambar kartun yang akan diikutkan di kontes atau lomba kartun tingkat dunia, biasanya Queentsa mencari ide lewat google. Juga mencari dari referensi karya beberapa kartunis dunia. Dari karya kartunis dunia itulah Queentsa dapat mengembangkan ideidenya.

Menurut Entik Nadhiroh sang mama, waktu untuk menggambar biasanya selepas mengerjakan pekerjaan rumah (PR). “Setelah PR selesai, Queentsa membuka google lewat hp saya. Selang beberapa saat, dia akan mengambil kertas lalu menggambar. Dalam waktu satu jam, Queent sudah bisa menyelesaikan satu tema gambar kartun,”

kata Entik, mama Queent.

Kartunis cilik tersebut memiliki nama lengkap Queentsa Chaquita Maghfira Putri Bagas Toni, yang lahir 12 Oktober 2011. Queentsa adalah anak terakhir dari empat bersaudara dari pasangan Agus Tony, S.Par dan Entik Nadhiroh. Menurut Entik, sebelum menekuni hobi menggambar, Queentsa menekuni olah raga sepatu roda.

Bahkan sewaktu menetap di Kota Solo, Queentsa berhasil mendapat beberapa medali di berbagai kejuaraan sepatu roda. Di tahun 2016 dalam kejuaraan sepatu roda bertajuk Solo Open di katagori Sprint 500 meter dan sprint 300 meter kelas standart dibawah 6 tahun, Queentsa menyabet juara II. Masih di kejuaraan sepatu roda, di Yogya yang merebutkan piala Hamangku Buono Club, Queentsa di kelas pemula berhasil menyabet juara pertama.

Ketika ditanya enakan mana antara

Queentsa menunujukkan salah satu karyanya.

olah raga sepatu roda dan menggambar, Queentsa yang suka makan durian itu dengan mantap menjawab, dua-duanya enak. Pasalnya, karena dia sangat menikmati kedua hobinya tersebut. Dalam menekuni olah raga sepatu roda Queentsa sudah beberapa kali jatuh dan mengakibatkan patah tulang, namun tidak merasa jera.

“Queentsa sudah beberapa kali jatuh dan dua kali patah tulang tangan. Tapi dia tidak jera, bahkan tambah semangat untuk terus bersepatu roda,” kata Entik seraya menambahkan, sejak pindah di Kota Semarang tujuh bulan lalu, aktifitas olah raga sepatu roda memang agak tersendat karena belum menemukan club sepatu roda yang cocok. budi hp

14 SURAT KABAR BERITA KITA

PENDIDIKAN

Drs. Rubidarto M.Pd, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 3 Semarang

D

unia pendidikan tanah air berduka di awal tahun 2018. Dua pelajar SMK Negeri 5 Kota Semarang berinisial IB dan TA tega membunuh sopir taksi online.

Modusnya, siswa kelas X jurusan teknik komputer itu Sabtu (20/1/2018) malam sekitar pukul 21.00 WIB memesan aplikasi taksi online dari daerah Lemah Gempal, kemudian disambut oleh Deny Setyawan (25) driver online Grab. Kepada Deny, kedua pelaku minta diantar ke daerah Sambiroto.

Sesampainya di daerah tujuan, pelaku IB membayar ongkos sebesar Rp 22.000. Namun ongkos tersebut ternyata kurang. Oleh pelaku lainnya, TA, korban diarahkan melaju ke jalan lain untuk mengambil kekurangan uang di tempat saudaranya.

Namun saat menuju tempat dimaksud, di Jalan Cendana Selatan Sambiroto, nyawa Deny dihabisi oleh kedua pelaku. IB yang duduk di kursi mobil bagian belakang mengeluarkan pisau belati dan menikam korban. Dan korban dibiarkan tergeletak di jalan dan kendaraan dilarikan.

Anehnya, IB dan TA masih masuk sekolah hari Senin, meski terlambat.

Karena terlambat, sehingga mendapat hukuman disiplin dari gurunya. Hingga akhirnya keduanya diciduk aparat kepolisian dari Polrestabes Kota Semarang Senin (22/1/2018) malam.

“Motif perbuatan murni merampas kekayaan korban, mayat dibuang di jalan,” ujar Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Abiyoso Seno Aji, kepada wartawan, Selasa (23/ 1/2018).

Kepala SMK 5 Semarang Suharto, S.Pd, M.Pd yang dihubungi BERITA KITA melalui telepon sekolah, Jumat (9/2/ 2018) mengaku, kondisi di sekolahnya sudah kondusif. “Sebenarnya di

lingkungan sekolah tetap kondusif. Tidak separah berita di luar,” katanya.

Ditanya apa langkah yang diambil pihak sekolah agar kejadian serupa tidak terulang, Suharto mengatakan, pihaknya tidak bisa sepenuhnya mengetahui tindakan peserta didik di luar gedung sekolah. “Kejadian itu kan mereka lakukan malam hari. Tentu kami tidak bisa mengawasi kegiatan siswa kalau sudah di luar sekolah,” katanya.

Oknum Guru Diduga Aniaya Siswa Masih dari Kota Semarang. Heboh beredar berita ada oknum guru SMK Negeri 3 Semarang berinisial PR diduga menganiaya siswanya berinisial CR di luar jam sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Gara-garanya, siswa tersebut kedapatan melihat video porno lewat HP miliknya.

Terjadi tarik menarik handphone antara korban dan oknum guru tersebut.

Saat korban berusaha mempertahankan handphonenya, di situlah tamparan melayang ke pipi korban. Tak hanya ditampar, CR dijambak dan didorong dibenturkan ke pohon serta dicekik.

Bahkan dibekap sampai korban jatuh ke got. Kunci motor dan handphone korban diambil oleh pelaku.

Korban CR kemudian mendatangi sekolah dan memohon diberikan kunci sepeda motornya namun tak diberikan oleh oknum guru tersebut. Bahkan saat CR meminta tolong untuk menghubungi orangtuanya, oknum guru itu tak memberikan handphone dan menyuruh CR pulang. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polrestabes Semarang untuk segera diusut. Demikian berita yang beredar di lewat online.

Laporan ke Polisi akan Dicabut Ketika informasi itu dikonfirmasi BERITA KITA, Drs. Rubidarto M.Pd Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 3

Semarang mengatakan, kasus tersebut sudah dimediasi dan dalam tahap pencabutan laporan.

Rubidarto menjelaskan, siswa biasanya punya kelompok. Dan mereka kerap saling ejek lewat media sosial dengan siswa sekolah lain. Akibatnya, bisa terjadi tawuran antar pelajar. Untuk menghindari hal itu terjadi, guru sering melakukan razia, membubarkan siswa yang bergeromol sepulang sekolah.

Biasanya siswa masih lebih takut kepada gurunya daripada aparat Kepolisian. “Kalau Polisi melihat siswa bergerombol, paling hanya mengamati dari jauh agar tidak melakukan tindakan anarkis. Disuruh bubar pun belum tentu mau. Tapi kalau gurunya datang, dengan sendirinya mereka akan bubar.”

Dalam kaitan itulah, guru PR pada hari Rabu (31/1/2018) sepulang sekolah melakukan razia terutama di halte dan pusat keramaian, agar siswa SMK Negeri 3 tidak ada yang bergerombol, tapi segera pulang ke rumah masing-masing.

Saat itulah, di daerah Pasar Sri Ratu Peterongan, guru PR menemui CR sedang asyik main Hp usai merokok. Curiga sedang melakukan tindakan provokasi yang bisa mengundang tawuran antar pelajar, guru PR meminta Hp tersebut untuk dicek. Tetapi siswa tersebut tidak bersedia menyerahkan. Ternyata CR sedang menonton video porno.

“Saat itulah terjadi tarik-menarik dan Pak Guru PR menggaplok siswanya.

Tapi bukan dianaya seperti diberitakan.

Karena terbukti, keesokan harinya Jumat (1/2/2018) siswa CR masih masuk sekolah. Seandainya dianiaya tentu dia sakit atau mengalami memar. CR tidak masuk sekolah setelah kasus ini heboh di pemberitaan online,” katanya.

Rubidarto berharap kasus ini tidak dibesar-besarkan. Dia kuatir mental kalangan guru menjadi drop dan enggan melakukan tindakan pembinaan terhadap

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

siswa. “Yang kami kuatirkan, guru hanya merasa bertanggungjawab mengajarkan mata pelajaran yang diampunya dalam kelas. Siswa mau mendengar atau tidak, peduli atau tidak, itu bukan urusan guru daripada berurusan dengan hukum. Kalau hal seperti itu terjadi, bisa bahaya dunia pendidikan kita,” katanya.

Guru SMA Meninggal Dianiaya Siswanya Lebih menggemparkan, seorang siswa SMAN 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Jatim, berinisial HI tega menganiaya gurunya, Ahmad Budi Cahyono, hingga meninggal dunia pada Kamis (1/2/2018).

Peristiwa berawal saat korban mengisi pelajaran di kelas XII. Korban menegur pelaku karena tidak menghiraukan pelajaran yang disampaikan korban. Sampai beberapa kali ditegur, pelaku tetap tidak menghiraukan sehingga terjadi debat antara keduanya. Setelah perdebatan, pelaku kemudian menganiaya korban.

Setelah penganiyaan dilerai guru dan siswa, korban sempat dibaringkan di ruang guru. Karena kondisi fisiknya terlihat tidak ada yang cidera, korban diminta pulang ke rumahnya untuk istirahat. Ternyata tak lama setelah tiba di rumah, dia muntah-muntah.

Kemudian Budi dilarikan ke RS Sampang setelah mentah-muntah dan tak sadarkan diri. Namun kemudian dirujuk ke RSUD dr Soetomo Surabaya, hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di sana.

Hasil diagnosa dokter menyebutkan yang bersangkutan mengalami mati batang otak dan semua organ dalam sudah tidak berfungsi. Korban meninggalkan seorang isteri bernama Sianit Shinta (22), yang sedang mengandung anak pertama berusia sekitar 5 bulan.

Pelaku pembunuhan yang tak lain siswanya sendiri, HI, telah diringkus aparat Reskrim Polres Sampang Kamis (1/2) sekitar pukul 24.00 WIB di rumahnya di Dusun Brekas, Desa/ Kecamatan Torjun, Sampang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

(Rosi/Disarikan dari berbagai sumber)

PENDIDIKAN

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018

Semarang, BERITA KITA ajian dan produk kesenian saat ini dinilai cenderung dijadikan komoditas dan dijual, baik secara ekonomi maupun politik. Para pelaku seni cenderung tidak lagi menghasilkan kesenian yang benar-benar diproduksi untuk idealisme bersenian. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pemangku kepentingan yang kurang bisa membuat aturan yang bisa menghidupi kesenian.

Demikian salah satu kesimpulan disertasi Restu Lanjari, mahasiswa Program Doktor Pendidikan Seni Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Restu dipromosikan sebagai doktor pada ujian terbuka, Selasa 30 Januari 2018, di kampus pascasarja, Kelud, Semarang.

Dalam disertasinya yang berjudul “Eksistensi Wayang Orang Ngesti Pandhawa dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Budaya” dosen Seni Drama Tari dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni UNNES itu mencatat, demi pembiayaan produksi, Ngesti Pandhawa mementaskan lakon sesuai keinginan sponsor.

Di sisi lain, kebanggan dan kecintaan terhadap kesenian tradisional terus menurun. Hal itu terlihat dari jumlah penonton yang terus menurun. Menurut Restu, itu bukti ketidakhadiran negara dalam bentuk kebijakan.

SURAT KABAR BERITA KITA

15

S

Restu Lanjari Doktor ke-10 Pendidikan Seni Disebutkan dalam desertasi Restu dengan Promotor Prof Tjetjep Rohendi Rohidi, Ko-Promotor I Prof Totok Sumaryanto, dan Ko-Promotor II Dr Hartono, hal tersebut menyebabkan masyarakat semakin enggan mengapresiasi kesenian dan menguatnya konsumsi terhadap kesenian modern.

Menurut Restu, minimya peran negara terhadap kesenian sudah dimuali sejak 1980-an. Kesenian yang berupaya mengikuti industri media massa berubah menjadi sekadar tontonan yang atraktif, sarat humor, dan sering mengurangi

standar etisnya. Kompromi yang tak terelakkan hadir dalam bentuk semakin banyak porsi waktu yang disediakan untuk adegan lawak dan tari seronok.

Untuk itu, Restu menyarankan agar pemerintah dan lembaga legislatif baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus didorong membuat regulasi yang melindungi kesenian tradisional sekaligus mendukung dengan alokasi anggaran yang memihak. Pada tingkat nasional dapat dibuat undangundang dan daerah berupa Perda.

Upaya lainnya, melibatkan

Kasus Guru Budi, Runtuhnya Moralitas Pendidikan Demak, BERITA KITA nggota DPRD Demak dari Fraksi Gerindra Marwan sangat prihatin atas kejadian pemukulan yang dilakukan murid kepada gurunya. Sehingga membuat dunia pendidikan gempar dengan meninggalnya guru seni rupa di SMAN 1 Torjun Sampang, bernama Ahmad Budi Cahyono.

Hal yang membuat miris, penganiayaan terjadi di kelas dan dilanjutkan dicegat di jalan. Marwan yang juga berangkat dari seorang guru menilai, kejadian tersebut sudah mengkawatirkan dunia pendidikan yang melompati nalar pendidikan.

Mengingat seorang murid adalah

A

merupakan anak ketika di dalam kelas.

“Kami sangat prihatin, apalagi guru Budi adalah guru honorer yang gajinya amat sedikit. Ia punya dedikasi pada sekolah dan dunia pendidikan, ini sebagai pertanda runtuhnya moralitas pendidikan,” tegas Marwan, seraya menambahkan, saat ini banyak anak-anak tidak menghormati orang tua.

Kondisi itu menjadi tantangan semua

Marwan dan mantan Ketua MK Mahfud MD

perguruan tinggi untuk menjadikan Ngesti sebagai laboratorium potensial untuk pendidikan seni. Pasalnya, Ngesti Pandhawa perlu dibantu dalam hal manajemen produksi yang layak jual.

Ketua penguji yang juga Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof Fathur Rokhman mengatakan, Restu Lanjari lulus dengan indeks prestasi komulatif (IPK) 3,89 dan merupakan doktor ke-10 Pendidikan Seni UNNES. Restu yang istri anggota DPD RI Bambang Sadono tercatat sebagai doktor ke-325 yang diluluskan kampus ini. bk kalangan ke depan.

Orang tua, masyarakat, tokoh masyarkat dan pondok pesantren memiliki tugas sentral untuk membangun mentalitas pendidikan dan penguatan ahklak, budi pekerti sejak dini kepada anak anak. Terkait penanganan masalah tersebut, Marwan mempertanyakan tinjdakan Komnas HAM. Pasalnya, ketika murid dianiaya guru, Komnas Pelindungan Anak mengambil tindakan tegas.

“Tapi ketika ada guru dianiaya murid, belum ada suara dan tindakan dari Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, dan Komisi Ombusdman. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan pada para guru dan perlu dibentuk lembaga untuk memberikan perlindungan kepada para guru,” jelas Marwan. agus

BPB UNNES Bangun Kemitraan dengan SMA/SMK

Ketua BPB Unnes Prof. Sucihatiningsih dan sekretaris Yusro Edy, wawancara dengan media ini.

Semarang, BERITA KITA adan Pengembang Bisnis (BPB) Universitas Negeri Semarang (UNNES) sesuai Peraturan Rektor UNNES Nomor 9 Tahun 2016, diantaranya memiliki tugas menyusun program kerja tahunan, mengkoordinasi pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset milik UNNES. Baik dalam bentuk kerjasama, sewa berjangka dan kontrak manajemen untuk dikelola secara jujur dan transparan.

Hal tersebut dikatakan Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M.Si Ketua Badan Pengembang Bisnis Universitas Negeri Semarang. Menurut Prof. Sucihatiningsih didampingi Sekretaris BPB UNNES Yusro Edy Nugroho,

B

SS, M.Hum, hasil dari pengelolaan bisnis tersebut dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemaslahatan pemangku kepentingan, baik mahasiswa, dosen, ketenaga pendidikan maupun masyarakat.

Saat disambangi surat kabar Berita Kita, Senin pekan lalu, Prof.

Sucihatiningsih menjelaskan, BPB UNNES saat ini mempunyai unit-unit usaha.

Yakni, pusat layanan kesehatan (Puslakes), percetakan, asrama mahasiswa serta unit usaha lainnya.

“Prioritas kami di lembaga ini mutlak mengembangkan bisnis, namun bukan seperti pengusaha. Artinya, kami mengedepankan kemitraan dengan mitra yang berkeinginan membangun usaha bersama kami,” Prof. Sucihatiningsih.

Berkaitan dengan target dan sasaran kedepan, Yusro Edy Nugroho mengatakan, BPB UNNES bukan perusahaan multifungsi. Namun murni melakukan penguatan aset yang ada di UNNES untuk kemaslahatan UNNES dan warga UNNES. Meski demikian, tambah Yusro, tidak menutup kemungkinan mengajak mitra terkait di luar UNNES. “Kami mengajak berbagai stakeholder baik dari dalam negri maupun luar negeri untuk membangun mitra,” jelas Yusro seraya menambahkan, dalam bermitra, BPB memfasilitasi bukan turut dalam manajemen internal bisnis yang akan dijalankan.

Pihaknya juga menggerakkan secra optimal para generasi produktif, aktif untuk menjadi wirausahawan yang berkompeten, baik di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu Badan Pengembang Bisnis Universitas Negeri Semarang mengajak bermitra para muda, SMA/SMK guna menciptakan pelaku wirausaha yang berkompeten.

“Kami berharap kedepan mampu memberikan harapan positif bagi anakanak muda yang kreatif, terutama di Jawa Tengah untuk dapat bergema dan berprestasi di bidang usaha yang berdaya saing nasional maupun internasional,” tandas Prof. Sucihatiningsih seraya menambahkan, BPB UNNES kini juga sedang menjajaki rencana usaha yang

dikembangan. Di antaranya membangun SPBU modular bekerjasama dengan Pertamina dan perhotelan berkerjasama dengan Hotel Pandanaran Semarang.

Universitas Negeri Semarang pada September 2017 berhasil menempati peringkat 7 dari 89 perguruan tinggi peserta Pimnas. Hal itu tentu semakin meneguhkan UNNES sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional dan memiliki mahasiswa berkualitas unggul.

Prestasi tersebut menurut Prof.

Sucihatiningsih maupun Yusro, tidak lepas dari andil Badan Pengembang Bisnis yang berorientasi pada income generating. Yakni, meningkatkan income genereting melalui optimalisasi pemanfaatan aset serta mengembangkan University Press yang kredibel dengan layanan penerbitan dan percetakan berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

Selain itu diperkuat dengan pusat layanan kesehatan yang prima.

Berorientasi pada upaya promotif, preventif dan kuratif. Adapun layanan yang ada antara lain, layanan rawat jalan berupa konsultasi, perawatan dan pengobatan kesehatan umum maupun gigi melalui. Layanan kesehatan juga melayani konsultasi kesehatan reproduksi, dengan melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam UKM USEC. wahyu jaya

16 SURAT KABAR BERITA KITA

Pariwara

EDISI NO. 91 16 - 28 FEBRUARI 2018