Sukaberitakita ed87 2017 by TABLOID BERITAKITA

Program Nasional Agraria (Prona) yang digiatkan pemerintah saat ini, salah satu manfaatnya adalah akan meminimalisir terjadinya sengketa tanah di masyarakat. Selain itu, Prona sekaligus meningkatkan perekonomian warga. Pasalnya, dengan adanya sertifikat tanah, maka hak kepemilikan tanah akan menjadi jelas. Bahkan sertifikat tanah bisa melepaskan warga dari jeratan rentenir. Karena dengan memiliki sertifikat tanah, dapat mengakses pinjaman berbunga lunak dari perbankan. Oleh karena itu, warga sejumlah desa di Kabupaten Demak sejak beberapa bulan lalu antusias mengurus sertifikat tanah. Halaman, ..........7

Sebanyak 43 warga asal Jatenga yang menjadi korban sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, Rabu (22/11) tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang dengan selamat. Mereka tiba pada pukul 19.20 WIB menggunakan maskapai Sriwiaya Air bernomor penerbangan SJ 589. Kedatangan mereka disambut sejumlah pejabat di Jateng dan dijamu. Dari hasil pengecekan kesehatan, banyak eks sandera KKB yang menderita infeksi saluran pernafasan akut akibat kelelahan dan kurang nutrisi selama disekap. Puluhan warga itu setelah dijamu dan didata, selanjutnya akan dipulangkan ke masing-masing desa asal. Antara lain sejumlah desa di Kabupaten Demak dan Kabupaten Rembang. Halaman, ...................................8

Desa Moro, Kecamatan Bonang, Demak sangat potensial menjadi desa wisata. Yakni wisata pantai dan hutan mangrove. Selain itu, juga berpotensi sebagai desa penghasil bandeng dan trasi. Kepala desa setempat Mujahidin didampingi Sekdes Maskan mengatakan, air di pantai Moro sangat jernih dan pasirnya unik, berwarna merah. Perjalanan menuju lokasi melewati pemandangan indah, yaitu hutan mangrove. Niat membangun desa wisata makin kuat, karena Desa Moro selama ini tidak punya banda desa, sehingga diharapkan dengan mengembangkan potensi wisata, akan menghasilkan bagi desa. Oleh karena itu, Pemdes Moro berencana membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola desa wisata pantai dan mangrove. Halaman, ........... 15

Memang sudah seharusnya rekan-rekan wartawan tidak hanya pandai mengkritisi pihak lain. Tapi juga harus berani mengoreksi diri sendiri. Itu sebabnya saya mengapresiasi upaya pengelola media ini untuk taat aturan dengan membentuk badan usaha perseroan terbatas (PT) sebagai legal standing. Beberapa personil pengelola juga saya kenal sebagai alumni UKW. Karena sudah memenuhi kedua syarat utama tadi, maka Surat Kabar BERITA KITA layak disebut sebagai perusahaan penerbitan pers yang legal,â&#x20AC;? kata Syamsul Huda, S. Sos, M. Si yang selama ini menjadi tim penguji UKW Jawa Tengah. Halaman,.......................................................2

Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kamis pekan kemarin di Jakarta menggelar rapat dengar pendapat dengan Kemenkum HAM dan Kemenkeu untuk membahas tenaga honorer. Pada kesempatan itu Senator dari Jateng Bambang Sadono mengatakan, persoalan tenaga honorer bukan masalah sosial maupun rasa belas kasihan, namun tanggung jawab pemerintah. Kalau persoalan ada di Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka kita harus dorong DPR untuk segera menyelesaikan UU ASN. Halaman, .............................. 4

Dari Redaksi

TABLOID BERITAKITA

Waspada B Proyek Tak Tuntas Catatan Robinson Simarmata Wartawan Berita Kita Besar kecilnya serapan anggaran, termasuk menjadi salah satu tolok ukur baik buruknya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Pasalnya, APBD memiliki pengaruh ganda terhadap perekonomian suatu daerah. Di satu sisi, sarana yang dibangun sangat dinanti masyarakat. Semisal infrastruktur jalan, jembatan, gedung sekolah/ sarana pendidikan, dan sarana penting lainnya.

eberapa hari lagi kalender 2017 akan berakhir. Pada umumnya perusahaan swasta/Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja keras mengoptimalkan capaian target sebelum tutup buku tahunan. Gebyar paling nyata bisa kita saksikan di pasar-pasar swalayan yang seolah berlomba memberi diskon besarbesaran. Industri manufaktur juga tak ketinggalan dengan istilah “cuci gudang”. BUMN/D dan industri jasa pun rata-rata meningkatkan intensitas kerja. Tujuannya sama. Kejar target. Menggenjot laba atau setidaknya memperkecil kerugian. Target OPD sebagai instansi layanan publik, tentu agak berbeda dengan target perusahaan yang berorientasi laba. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari seberapa maksimalnya layanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu tolok ukurnya adalah serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipercayakan kepada masing-masing OPD. Besar kecilnya serapan anggaran termasuk penanda baik buruknya kinerja OPD tersebut dalam melaksanakan tupoksi. Kita paham, APBD memiliki pengaruh ganda terhadap perekonomian suatu daerah. Di satu sisi, sarana yang dibangun sangat dinanti masyarakat. Sebut saja sebagai misal; infrastruktur jalan, jembatan, gedung sekolah/sarana pendidikan, atau sarana penting lainnya. Di sisi lain, saat membangun proyek akan menyerap tenaga kerja sehingga

mengurangi pengangguran. Bila pengangguran suatu daerah minim, sektor ekonomi daerah tersebut pasti menggeliat, bergairah. Hal pasti lainnya, bila serapan anggaran maksimal, penerimaan pajak juga akan maksimal. Makanya Presiden selalu mewanti-wanti semua kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se Indonesia agar maksimal dalam menyerap anggaran APBD. Kita yakin semua kepala daerah di Indonesia, termasuk para kepala OPD di Kota Semarang sangat sadar akan hal itu. Serapan anggaran Kota Semarang semester pertama memang agak seret, di bawah 50%. Tapi kita optimis pada penghujung tahun bisa dimaksimalkan. Hanya ada beberapa proyek yang menggunakan tahun anggaran tahun jamak di Kota Semarang. Pada umumnya tahun anggaran tunggal sehingga waktu pelaksanaannya rata-rata hanya 90 hari kerja setelah penandatangan kontrak. Penandatanganan kontrak biasanya dilakukan pada bulan Juli, Agustus, September. Sehingga pada bulan Oktober, November dan Desember pekerjaan sudah rampung dan waktunya mencairkan anggaran. Tapi melihat kondisi lapangan,

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

sepertinya ada beberapa proyek yang pengerjaannya agak lambat. Kita berharap tenggat waktu sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja benar-benar dipatuhi masingmasing pihak. Meski demikian patut diwaspadai jangan sampai terjadi proyek belum tuntas dikerjakan tapi tagihan sudah dicairkan. Satuan Kerja terkait harus mengawasi secara ketat. (*)

HARGA IKLAN

B E R I TA K I TA

Harus Kritis dan Terkonfirmasi

Syamsul Huda, S.Sos, M.Si

ndang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS dan kebijakan DEWAN PERS mewajibkan setiap penerbitan media pers berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi yang dikhususkan sebagai badan usaha penerbitan pers. Tidak boleh campur aduk dengan bisnis lain. Itu sebabnya, meski Surat Kabar BERITA KITA sudah terbit sejak Juni 2009 di bawah pengelolaan CV. Data Media, kudu berbenah dengan bendera baru PT. Berita Kita Primamedia. Seorang pemerhati media di Jawa Tengah, Samsul Huda, S.Sos mengatakan, setidaknya ada 2 (dua) syarat utama yang

harus diindahkan perusahaan media pers. Pertama, legalitas hukum badan usaha sebagaimana diamanatkan UU No. 40 tahun 1999 tentang PERS. Kedua, profesionalitas pengelola dan para wartawannya. Salah satu tolok ukur profesionalitas dimaksud adalah melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dilakukan Dewan Pers. “Memang sudah seharusnya rekanrekan wartawan tidak hanya pandai mengkritisi pihak lain. Tapi juga harus berani mengoreksi diri sendiri. Itu sebabnya saya mengapresiasi upaya pengelola media ini untuk taat aturan dengan membentuk badan usaha perseroan terbatas (PT) sebagai legal standing. Beberapa personil pengelola juga saya kenal sebagai alumni UKW. Karena sudah memenuhi kedua syarat utama tadi, maka Surat Kabar BERITA KITA layak disebut sebagai perusahaan penerbitan pers yang legal,” kata Syamsul Huda yang selama ini menjadi tim penguji UKW Jawa Tengah. HARUS JELI Dimintai saran terkait kontent di tengah kian sulitnya media cetak mendapat ceruk bisnis, dosen Komunikasi dan Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang ini

Diterbitkan PT. Berita Kita Primamedia Akte Pendirian No. 7 Notaris Sri Windarti Rahayu, SH, M. Kn Badan Hukum Kemenkumham RI No. AHU 0036015 AH.01.01 2017 Daftar Perseroan No. AHU 0102765.1.11 Tanggal 21 Agustus 2017 SIUP No. 517/3264/11.01.Mikro/IX/2017 TDP No. 11.01.1.46.11660 NPWP 82.791.378.1-517.000 Rekening Bank Mandiri No. 36-00-1646472-6 Atas Nama PT. Berita Kita Primamedia

menyarankan, agar manajemen jeli melihat peluang. “Saya kira peluang media cetak bisa eksis masih tetap terbuka lebar bila manajemen jeli melihat peluang, pandai mengelola sumber daya yang dimiliki, dan efisien dalam hal keuangan. Tidak boleh pesimis dalam persaingan. Karena ‘dari sananya’ antara media cetak, media elektronik dan media online memang punya kelebihan dan kekurangan masingmasing sehingga harus saling melengkapi,” katanya. Dia menganalogikan pasar sepeda ontel masih tetap tinggi meski sepeda motor yang jauh lebih modern dan canggih diproduksi ribuan unit tiap hari. Atau pembeli di warung pecal tetap rela ngantri, termasuk pejabat dan orang terpandang di tengah menjamurnya makanan cepat saji. Mengomentari tag line “Tajam Mengupas Fakta” yang diusung Surat Kabar BERITA KITA, pria bertubuh tambun yang pada 17 November 2017 lalu baru saja mendapat lisensi sebagai Penguji UKW Nasional dari Dewan PERS, menyimpulkan tag line tersebut menjadi satu kata; kritis. Silahkan saja kritis mengungkap fakta asalkan terkonfirmasi secara berimbang. Karena salah satu peran penting pers

Halaman Cover Warna 1 Hal Warna Cover Belakang ½ Hal Warna Cover Belakang ¼ Hal Warna Cover Belakang Iklan Kuping Cover Depan Iklan Kuping Cover Belakang

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

5.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 750.000

Halaman Dalam Hitam Putih 1 Halaman Hitam Putih Rp. 3.500.000 ½ Halaman Hitam Putih Rp. 2.000.000 ¼ Halaman Hitam Putih Rp. 1.250.000 1/8 Halaman Hitam Putih Rp. 750.000 Adverotial 1 Halaman Advertorial ½ Halaman Advertorial ¼ Halaman Advertorial

Rp. 2.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000

dalam masyarakat demokratis adalah menjalankan fungsi kontrol sosial (social control). Itu sebabnya pers atau media massa sering dijuluki sebagai anjing penjaga (watchdog) yang melakukan pengawasan terhadap lembaga yang memiliki kekuasaan besar dalam masyarakat. Baik pemerintahan, politik maupun lembaga ekonomi lainnya. “Dalam menjalankan peran yang demikian, tentu pers harus mampu melahirkan laporan-laporan investigatif temuan riil dari lapangan. Temuan tersebut harus terkonfirmasi kepada para pihak terkait sehingga kontent berita yang muncul ke publik selalu berimbang (check and balances). Bila ini benar-benar dijaga, barulah pers bisa dianggap sebagai kekuatan keempat setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif,” pungkasnya. Rosi

ISSN 2086-60287, Pemimpin Umum Agus Yulianto, Pemimpin Perusahaan Wahyudi Hr, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Mutohar TS, Wakil Pemimpin Redaksi Addy Susilobudi, Redaktur Pelaksana Robinson Simarmata, Redaktur Agoes Dhewa, Robinson Simarmata, Agus Yuliyanto, Reporter Budi Hari Pujiono, Hermawan (Semarang), Ahmad Syarifudin, Eko Budi Ariyanto (Demak), Antok SP, Hana Ratri Septyaning W (Grobogan), Bambang Dwi Purnomo (Blora), Tommy Aksono Mahartomo (Rembang), Dentang HW (Pemalang), Alex M. Thohirin, Wasirun (Brebes-Bumiayu), Tri Warno S (Banjarnegara), Kontributor Undang A. Azis, Sopiyan, Ikhsan Jafar S (Priangan Timur; Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Kota Banjar, Pangandaran), Konsultan Keredaksian Handry TM, Sriyanto Saputro, Konsultan Hukum Dio Hermansyah SH, Zaenal Abidin SH, MH, Grafis Abien Sur, Admi-nistrasi Aab Abdul Jalil, Periklanan Hening Iss Samanto, Sirkulasi Wahyu W, Alamat Redaksi Sambiroto RT.01 RW.01 Semarang 50276 (Gang Puskesmas) Telp./Fax. 024-76740042, Email: sukaberitakita@gmail.com, Terdaftar pada Data Pers Nasional 2011 (Dewan Pers) Halaman 161 Nomor 5 Tahun 2011.

S E M UA WARTAWA N TA B LO I D B E R I TA K I TA D I B E K A L I K A RT U P E RS DA N N A M A N YA T E RC A N T U M D I B O K P E N G E LO L A

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

PARIWARA

TABLOID BERITAKITA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 5 DEMAK

SMP NEGERI 1 WONOSALAM

SMP NEGERI 3 DEMPET

SUKAHAR, S.Pd, M.Pd

UNTUNG, S.Pd, M.Pd

Dra. Sri WARSINI, M.Pd

Kepala SMP Negeri 5 Demak

Kepala SMPN 1 Wonosalam

Kepala SMPN 3 Dempet

MA AL IRSYAD PLUS KETRAMPILAN

MTs AL IRSYAD GAJAH - DEMAK

Jalan Raya Gajah-Dempet No. 11 Telp. 0291-4284022 Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

Jalan Raya Gajah-Dempet No. 11 Telp. 0291-3114721 Kecamatan Gajah - Kabupaten Demak

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH ( YPLP DM PGRI JT )

SMA PGRI 1 DEMAK Alamat. Jalan Sultan Hadiwijoyo No. 13 Demak 59515 Telepon 0291 686162

H. SUBEKHAN, S.Ag, M.Pd. Kepala MA Al Irsyad Plus Ketrampilan Gajah

PERSTUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

PENGURUS RANTING PGRI SMP NEGERI 2 DEMAK

KHOERON, S.Ag

Dra. Dewi Setyowati

Kepala MTs Al Irsyad Gajah

Kepala SMA PGRI 1 Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

UPTD PENDIDIKAN

KECAMATAN MRANGGEN

KECAMATAN GUNTUR

EKO SUDINURYANTO, S.Pd

H. SUGIYONO, M.Pd

H. HALIMI, M.Pd

Pengurus Ranting PGRI SMPN 2 Demak

Kepala UPTD Pendidikan Mranggen

Kepala UPTD Pendidikan Guntur

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

UPTD PENDIDIKAN

KECAMATAN SAYUNG

KECAMATAN KARANGTENGAH

KECAMATAN WEDUNG

H. BAMBANG SUTARTO, SIP

H. NURKHAN, S.Pd, M.Pd

H. ALI IMRON, S.Pd, M.Pd

Kepala UPTD Pendidikan Sayung

Kepala UPTD Pendidikan Karangtengah

Kepala UPTD Pendidikan Wedung

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

UPTD PENDIDIKAN

KECAMATAN DEMPET

KECAMATAN BONANG

H. SADIKUN, S.Pd, MH

Dra. SRI RAHAYUNINGSIH, MH, M.Pd

KH. NURULLAH YASIN

Kepala UPTD Pendidikan Dempet

Kepala UPTD Pendidikan Bonang

Tokoh/Aktivis Pendidikan di Kecamatan Kebonagung

SMA ISLAM MIFTAHUL HUDA JOGOLOYO Jl. Diponegoro No. 116 Jogoloyo Wonosalam - Demak 59571

YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK PATI UNUS

SMK GANESA

Jl. Raya Karangawen Km. 19,5 Telp. (024) 6773386 NIS: 400080 NSS: 32.2.0321.02.010 NPSN: 20319295

AHMAD MALIK, S.Pd, M.Pd

ZAMRONI, S. Pd.

Kepala SMA Islam Miftahul Huda

Kepala SMK Pati Unus Karangawen

Gajah - Demak H. TRI HARSONO, S.Pd, M.Pd Kepala SMK Ganesa - Gajah

TABLOID BERITAKITA

F O K U S K I TA

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

PersoalanTenaga Honorer Tanggungjawab Pemerintah Bambang Sadono Tentang Aparatur Sipil Negara. “Status tenaga honorer hingga kini masih tanpa kepastian hukum,

adan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah RI (BAP DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan setelah mendapat aduan dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2-I) di ruang rapat Komite I, Senayan, Jakarta (23/11). Para tenaga honorer merasa dirugikan dengan dibukanya penerimaan CPNS jalur umum tahun 2017 pada beberapa kementerian oleh Kemen PAN & RB, tanpa memperhatikan janjinya yang akan mengangkat seluruh Tenaga Honorer K2 yang berjumlah 439.956 menjadi CPNS secara bertahap dari tahun 2017-2019. Mereka juga menganggap masih banyak permasalahan Tenaga Honorer K2 terutama terkait Revisi atau rencana undang-undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 2014

10 Tuntutan Guru Honorer

ibuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menuntut menjadi pegawai negeri sipil (PNS)/Aparat Sipil Negara (ASN). Dalam memperjuangkan nasibnya, para guru honorer itu setidaknya mengajukan 10 tuntutan. Pertama Secara bertahap menjadi aparat sipil negara (ASN). Kedua Upah layak sebesar upah minimum provinsi (UMP). Sebab, selama ini gaji

mencontohkan, seperti ketika pemerintah memberi tunjangan pensiun pada Veteran.

khususnya terkait masa depan mereka, sementara pengabdiannya sudah cukup lama,” ujar Ketua Umum FHK2-I Titi Purwaningsih. Menanggapi hal itu, Senator dari Provinsi Jawa Tengah Bambang Sadono mengatakan bahwa persoalan tenaga honorer bukan masalah sosial, namun tanggung jawab pemerintah. “Pemerintah yang mempekerjakan para tenaga honorer, maka pemerintah harus memenuhi kewajibannya. Kalau persoalan ada di Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka kita harus dorong DPR untuk segera menyelesaikan UU ASN,” kata Bambang. Menurut Bambang, mengangkat K2 menjadi PNS/ASN bukan karena belas kasihan, tapi kewajiban negara memberi kehormatan kepada warganegara yang sudah berjuang bertahun-tahun. Bambang

Undang Menteri Sedangkan Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ibrahim Agustinus Medah menjelaskan, berdasarkan kronologis masalah tenaga honorer K2, Presiden RI telah menunjuk tiga menteri. Yakni, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan RI untuk membicarakan persoalan tenaga honorer dengan Badan Legislatif DPR RI. “Berdasar hal tersebut, maka kita harus mengundang para menteri terkait dan menentukan target penyelesaiannya, yaitu tiga bulan,” ujar Medah. Terkait persoalan perekrutan CPNS tahun 2017, Direktur Harmonisasi Penganggaran Kemenkeu Made Arya Wijaya mengatakan, bahwa saat ini Kemenkeu telah menganggarkan keuangan untuk 100.201 CPNS baru. “Kemenpan meminta Kemenkeu untuk melakukan penganggaran dan sudah kami fasilitasi alokasi kebutuhan anggaran penerimaan tahun ini,” kata Made. Ketua BAP Abdul Gafar Usman mengatakan, pihaknya akan kembali mengadakan RDP dengan BKN, Men PAN dan RB serta Menko terkait agar bisa segera mengambil keputusan. Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat tersebut, belum bisa mengambil keputusan. Rencananya, rapat dengan Menteri terkait akan dilaksanakan kembali

guru honorer hanya Rp300 ribu per bulan.

menjadi PNS.

Ketiga 439.956 tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tidak lulus seleksi, ditingkatkan statusnya menjadi ASN tanpa tes ulang.

Ketujuh Adanya sertifikasi guru honor. Sebab, selama ini hanya ada 50 ribu dari 1,2 juta guru honorer yang mendapatkan sertifikasi.

Keempat Peningkatan kesejahteraan melalui program kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) dalam RAPBD tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Kelima Dapat mengisi formasi instansi pemerintah pusat di 76 kementerian atau lembaga dan 572 pemerintah daerah. Keenam Pengangkatan terhadap guru honerer

tanggal 6 Desember. “Kami meminta komitmen dari pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tenaga honorer ini,” tegas Abdul Gafar senator dari Riau. Perjuangkan Nasib Sebelumnya, Bambang Sadono bertekad untuk memperjuangkan nasib dan status tenaga (guru) honorer K2 dengan merevisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara yang akan dibicarakan DPD dengan DPR dan pemerintah. “Pertama, perjuangan besar kan menyangkut perubahan UU ASN karena tidak menyebut K2 di situ. Kami pasti kawal. Kedua, perlakuan pemerintah daerah terhadap honorer K2 yang masih berbeda-beda,” tutur Bambang saat menerima Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) di Semarang, belum lama ini. Bambang berjanji akan berkomunikasi dengan anggota DPD asal Jateng lainnya menyampaikan kepada kepala daerah agar memperlakukan tenaga honorer K2 dengan adil. Minimal disesuaikan upah minimum kabupaten/kota. Kewajiban pemerintah, tegas Ketua Badan Pengkajian MPR itu, bukan hanya memberikan penghasilan yang layak, tapi juga memberikan penghormatan terhadap jasa tenaga honorer K2 yang telah lama mengabdi. (*)

BADAN USAHA MILIK DESA

BUMADes KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK

Kedelapan Menolak Ujian Kompetensi Guru (UKG). Kesembilan Hapus keputusan menteri tentang petunjuk teknis tunjangan profesi guru. Kesepuluh Cabut peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16/2009. Sebab, mereka ingin guru tidak wajib melakukan penelitian atau karya ilmiah untuk menjadi bahan kenaikan pangkat. (*)

SUHARI, S. Ag Direktur Bumades Kecamatan Karanganyar, Demak

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

F O K U S K I TA

TABLOID BERITAKITA

Susah Jadi PNS, 250 Ribu Guru Honorer Jadi PPPK M

enjelang hari guru nasional, berhembus kabar menggembirakan bagi ratusan ribu guru honorer. Pasalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi mengajukan 250.000 guru honorer di seluruh Indonesia untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini, jumlah guru honorer di Indonesia lebih dari satu juta dan masih banyak yang belum masuk pendataan Kemendikbud. Menurut Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad, Kemendikbud menyisir guru honorer yang sudah terdata. “Guru honorer yang akan dijadikan PPPK ada sekitar 252 ribu. Khususnya mereka yang telah memenuhi kriteria sudah berijazah S-1 dan berusia kurang dari 33 tahun,” kata Hamid seraya menambahkan saat ini pengajuan mereka menjadi PNS cukup susah. Alternatifnya dimasukkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mengikuti Prosedur Kemendikbud sudah mengusulkan kepada Kementerian PAN-RB supaya para guru honorer yang memenuhi kriteria itu bisa diangkat sebagai CPNS. Tetapi, sampai sekarang Kementerian PAN-RB tidak memberikan izin untuk mengangkat guru CPNS dari pelamar honorer. Hamid berharap pengajuan status guru honorer menjadi PPPK bisa disetujui Kementerian PAN-RB karena bisa memenuhi kekurangan guru. Meski bisa menjadi PPPK, para guru honorer tetap harus mengikuti prosedur dan lolos

seleksi. Selain itu, untuk bisa diangkat menjadi PPPK, guru harus memiliki sertifikat profesi hasil pendidikan profesi guru (PPG). Secara keseluruhan, jumlah guru PNS di Indonesia memang banyak. Namun, persebarannya tidak merata sehingga masih ada sekolah yang kekurangan guru. Kemudian, kekurangan tersebut diisi guru honorer. Banyak guru PNS yang berkumpul di pusat kabupaten, kota, atau provinsi. Selama ini pemerintah tidak pernah sukses menjalankan redistribusi guru untuk mengisi kekurangan. Cara lain untuk mengatasi kekurangan guru adalah merger atau regrouping beberapa sekolah. Hamid mengatakan, penggabungan sekolah negeri bisa lebih mudah diterapkan. Dengan penggabungan itu, kekurangan guru bisa ditekan. Waspada PPPK Siluman Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi mengapresiasi langkah Kemendikbud yang sudah mendata guru-guru honorer yang potensial diangkat menjadi pegawai kontrak pemerintah. Pasalnya, sudah sejak lama pihaknya berharap ada kenaikan status bagi para guru honorer untuk diakui pemerintah. Meski bukan PNS, menjadi PPPK sudah cukup menjadi solusi. Meski demikian, dia tetap menekankan bahwa guru yang masuk data itu harus yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. “Jangan (status PPPK) diberikan kepada siluman. Tiba-tiba saja saat pengang kat an ada nama (guru honorer) yang muncul. Jangan sampai ada nepotisme,” tandas

pendidikan dan pelatihan agar kualitas guru honorer bisa meningkat,” seraya menambahkan, organisasinya memang menginginkan perjanjian kontrak PPPK guru honorer dilakukan satu kali saja. Sebab, jika dilakukan setiap tahun guru tersebut

Unifah. Unifah menjelaskan, dia percaya Kemendikbud tidak akan memanipulasi data tersebut. Dia meminta pemerintah pusat tetap menggunakan data yang sudah diolahnya

Unifah Rasyid Ketua Umum PB PGRI

saja untuk pengajuan guru PPPK. Dia berharap Kemenpan-RB membuka mata dan hatinya untuk segera memproses pengajuan Kemendikbud. Alasannya, tidak bisa dimungkiri kekurangan guru hampir mencapai 1 juta dan posisi guru honorer sangat membantu menambal kekurangan itu. Khusus untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar Unifah meminta ada pengecualian. Pemerintah harus mem prioritaskan untuk mengangkat guru honorer yang sudah lama mengabdi di sana. “Jika kualitasnya tidak mencukupi, pemerintah daerah yang harus melakukan

hanya akan jadi perasan oknum pemerintah daerah. Menurut Unifah, kekurangan guru paling banyak ada di jenjang SD. Dia berharap pemerintah tidak mempersulit pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Sebab, selama ini guru honorer membantu pemerintah mengatasi masalah kekurangan guru. “Coba tidak ada guru honorer, pasti banyak SD kegiatannya tidak berjalan,” tutur dia. Sebab, banyak ditemukan di dalam satu unit SD, hanya ada satu guru PNS yang merangkap kepala sekolah. Sisanya diisi guru honorer. (*)

Ratusan Ribu Tenaga Honorer K2 Segera Pensiun

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih.

asib tenaga honorer kategoro 2 (K2) tak kunjung jelas, bahkan ratusan ribu di antara mereka pada tahun 2018 akan segera memasuki usia pensiun. Padahal, nasib status guru dan tenaga honorer K2 lainnya belum jelas setelah bertahun-tahun mengabdi. Hal itu diungkapkan Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih saat beraudiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jateng, Bambang Sadono di Kantor

DPD Jateng, belum lama ini. Menurut Titi, kebanyakan honorer K2 sudah mengabdi belasan tahun. Bahkan, ada yang sudah 28 tahun mengabdi hingga sekarang dan sudah masuk usia limit. Untuk usia pensiun guru, kata dia, masih pada usia 60 tahun, tetapi untuk instansi-instansi lainnya batasan usia kerjanya hingga 58 tahun, sedangkan banyak honorer K2 yang berusia 57-an tahun. “Praktis, mereka yang berada di usia

limit ini tahun depan akan memasuki usia pensiun. Kami jelas tidak bisa menambah batasan usia pensiun karena sudah ada regulasi yang mengatur,” kata Titi seraya menyebutkan, jumlah honorer K2 di Indonesia mencapai 450.000 orang dengan 60% di antara mereka di sektor pendidikan, yakni guru. Guru wiyata bakti di SD Negeri Wanacipta 1, Sigaluh, Banjarnegara, Jateng itu, berharap pemerintah segera mengambil sikap tegas terhadap nasib dan status K2 karena selama ini sudah menjalankan dan membuktikan pengabdiannya. “Kalau dibilang tidak kompeten, dari mananya? Kami sudah berpengalaman, sudah bekerja bertahun-tahun dan tidak pernah main-main menjalankan tugas negara meski hanya diberi honor Rp150.000/bulan-Rp200.000/bulan,” katanya. Pihaknya akan menunggu sampai pertengahan Oktober 2017 terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), namun jika tidak ada iktikad dari pemerintah, pihaknya akan menggelar aksi. “Kami masih persuasif. Namun, jika tidak ada iktikad baik dari pemerintah, kami akan menggelar aksi. Pernah kami menggelar aksi dengan mengerahkan 50.000 orang. Kasihan, tidak ada penghargaan untuk teman-teman ini,”

tandas Titi. Harus Segera Diangkat Harapan Titi dan ribuan temannya agar segara diangkat menjadi PNS/ASN, sangat tepat. Pasalnya, dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan ada ribuan guru yang pensiun. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS/ASN. “Pada tahapan lima tahun ke depan akan ada 295 ribu guru pensiun. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, harus segera ada pengangkatan guru honorer karena jika tidak akan terjadi kondisi darurat guru,” tegas Wakil Ketua X DPR RI Sutan Adil Hendra, usai pertemuan Tim Komisi X dengan Kemendikbud RI, Kemenristekdikti, Kemenpar, Kemenpora, dan sejumlah elemen lainnya. Dia meminta agar dalam rekrutmen, pemerintah mengutamakan pengangkatan guru honorer yang sudah lama mengabdi. Terutama bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi. Karena mereka sudah berpengalaman mengajar dan punya keahlian. Menurut politikus Gerindra ini, untuk teknis pengangkatan menjadi CPNS merupakan kewenangan Kemenpan-RB, tetapi pihaknya mendorong agar guru honorer ini didahulukan. (*)

TABLOID BERITAKITA

Ketua DPRD Kota Semarang Pantau Pelaksanaan Proyek Semarang, BK enyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang terus digenjot. Hal itu terlihat dari pembangunan berbagai infrastruktur yang hampir merata di setiap sudut kota. Ada yang sudah rampung, sebagian lain sedang digarap. Berdasar catatan BERITA KITA serapan APBD Kota Semarang hingga pertengahan tahun sangat rendah, sekitar 27,16 persen. Dari total belanja APBD 2017 yang mencapai angka Rp 4,5 triliun, hanya terealisasi sekitar Rp 1,2 triliun untuk berbagai proyek kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Padahal melewati semester pertama mestinya serapan anggaran sudah pada kisaran 40-50 persen. Beberapa OPD yang capaiannya sangat minim jauh di bawah

50 persen, terutama yang berkaitan dengan proyek infrastruktur, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Itu sebabnya dapat dimaklumi bila penyelesaian proyek yang menggunakan APBD murni maupun APBD perubahan terus dikebut. Mengingat kalender tahun ini tinggal hitungan hari. Haram hukumnya tahun anggaran berakhir, pekerjaan tidak tuntas. Tentu masyarakat berharap jangan pula dengan dalih mengejar progres, mutu pekerjaan diabaikan. Sebab tak bisa dipungkiri, ada proyek yang dibangun tahun lalu kini sudah rusak parah. Dalam Pantauan Dewan Menanggapi serapan anggaran yang rendah hingga pertengahan tahun, Ketua

DPRD Kota Semarang Supriyadi, S.Sos optimis bulan November dan Desember bisa dimaksimalkan. “Saya optimis serapan anggaran pada akhir tahun bisa maksimal. Kita lihat beberapa proyek besar sedang dikerjakan. Misalnya Proyek Kalitenggang, Peningkatan Jalan Madukoro, pembebasan lahan Semarang Outer Ring Road (SORR) atau Jalan Lingkar Luar Semarang, peningkatan Jalan dan Pedestrian jalan Kampung Kali,” ,” katanya kepada BERITA KETIKA ketika dihubungi melalui telepon genggamnya. Selain itu juga proyek di jalan Ahmad Dahlan, jalan Ki Mangun Sarkoro, Peningkatan Jalan WR Supratman & Jalan Suratmo, dan banyak lagi. Kalau pekerjaan-pekerjaan itu rampung dan dibayarkan, pasti serapan anggaran meningkat signifikan. Meski demikian dia enggan mengestimasi prosentase serapan anggaran pada bulan berjalan sekarang. “Bicara prosentase, itu tugas instansi teknis. Tunggu sampai tanggal 15 Desember 2017 nanti baru kami evaluasi. Sekarang kami memantau pelaksanaan semua proyek bekerjasama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan instansi terkait lainnya,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) ini. Terkait kemungkinan adanya proyek yang tidak selesai dikerjakan hingga akhir tahun, Supriyadi berharap hal itu tidak terjadi. “Kami berharap proyek-proyek yang sedang dikerjaan para rekanan bisa selesai tepat waktu. Sehingga fasilitas tersebut bisa digunakan masyarakat sesuai peruntukannya,” pungkas kader PDI-P tersebut. (Rosi)

Kemiskinan di Banyumas Masih Tinggi Jika diukur dari tingkat PDRB (Pendapatan Domestik Rasio Bruto) pada 2015, angka kemiskinan makro di Banyumas tercatat ada sebanyak 236.455 rumah tangga atau 837.400 jiwa.

akil Bupati Banyumas Budhi Setiawanmengatakan, walaupun Pemkab Banyumas berhasil menurunkan anka kemiskian, namun program pengentasan kemiskinan, diakui masih belum maksimal. “Berbagai upaya telah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan, namun hasilnya tidak menunjukan angka penurunan yang signifikan dan tidak begitu tajam,” kata Wabup dalam rapat koordinasi membangunan komitmen bersama penanggulangan kemiskinan, Kamis pekan kemarin di Pendapa Sipanji

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

WA R TA K I TA

Purwokerto. Dalam acara yang dihadiri Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, Wabup menyebutkan, penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, tidak pernah mencapai angka 1 persen. Sehingga saat ini angka kemiskinan di Banyumas masih masuk ke jajaran kabupaten tertinggi di Provinsi Jateng terkait jumlah penduduk miskin. Dalam hal ini, Kabupaten Banyumas menduduki ranking ke-28 dari 35 kabupaten/kota dalam hal jumlah penduduk miskin. Bila pada 2015 angka kemiskinan di Banyumas mencapai 17,52 persen, maka pada 2016 hanya turun menjadi 17,23 persen. Sementara angka kemiskinan 2017, diperkirakan hanya turun menjadi 16,92 persen dari tahun sebelumnya. “Untuk turun satu persen saja memang relatif sulit,” kata Heru seraya menyebutkan jika diukur dari tingkat PDRB (Pendapatan Domestik Rasio Bruto) pada 2015, angka kemiskinan makro di

Banyumas tercatat ada sebanyak 236.455 rumah tangga atau sebanyak 837.400 jiwa. Dengan data ini, berarti lebih dari separuh penduduk Banyumas masuk kategori miskin. Terkait upaya penanggulangan yang dilakukan, Wabup menjelaskan, secara kelembagaan Pemkab sebenarnya telah diterbitkan SK Tim Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan juga tingkat kelurahan/ desa. Guna membantu warga miskin, Pemkab Banyumas telah menerbitkan Kartu Banyumas Pintar (KBP) yang pada tahun 2017 menyerap anggaran Rp 2,524 miliar dan Kartu Banyumas Sehat (KBS) yang menyerap anggaran Rp 42 miliar. Selain itu, kata Wabup, Pemkab juga telah dilakukan program jambanisasi dengan alokasi anggaran Rp 1,8 miliar. “Program ini dilakukan karena minimnya jamban keluarga telah mendongkrak tingginya angka kemiskinan di Banyumas,” ujarnya. (*)

Mirna Annisa, Bupati Kendal

Pulau Tiban Potensi Besar Pariwisata Kendal

upati Kendal Mirna Annisa mengatakan, Pulau Tiban di Kartika Jaya merupakan sumber daya alam (SDA) yang luar biasa. Bupati berharap, potensi alam tersebut bisa dimanfaatkan. Menurut dia, SDA di Kabupaten Kendal banyak yang indah yang bisa dimanfaatkan apalagi pengembanganya bisa dibantu provinsi, CSR dari beberapa perusahaan dan yang terpenting mendapat dukungan penuh dari masyarakat. “Ini luar biasa, kami berharap Pulau Tiban tumbuh dapat mendongkrak perekonomian baru yang dimanfaatkan masyarakat sekitar,” ungkap Mirna,” kata Mirna saat menghadiri Apel Siaga 1.000 Relawan Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Sekolah Laut BPBD Kendal. Apel dipimpin Dandim 0715/Kendal Letkol Czi Hendro Edi Busono. Dalam mengelola obyek wisata tersebut Pemkab Kendal tidak tinggal diam, sehingga mampu meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar. Selain itu juga dapat menarik wisatawan serta meningkatkan poetensi alam di sekilingnya. Pelaksana Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana mengatakan, gerakan pengurangan Risiko Bencana Sekolah Laut merupakan program BNPB dengan melakukan penanaman sebanyak 1.000 mangrove dengan melibatkan seribu relawan. Selain sekolah laut, program di BNPB lainya ada sekolah gunung dan sekolah sungai. Sarwa menyatakan, untuk banjir dan longsor, BMKG merilis bahwa bulan Desember dan Januari akan menjadi puncaknya hujan di Jateng, dan Kabupaten Kendal harus siaga penuh. Karena, kata dia, pasti akan terjadi banjir dan longsor. Pihaknya juga sudah menyiapkan Posko BPBD. Meski demikian, pihaknya berharap Bupati juga mengumpulkan SKPD sebagai bentuk kesiapan menghadapi banjir dan longsor. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, Sigit Sulistyo, mengatakan, pihaknya sudah menyebar nomor Posko BPBD Kendal ke seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kendal. Hal itu dimaksudkan bila terjadi bencana, bisa segera diberi pertolongan oleh BPBD maupun relawan lainnya. (*)

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

WA R TA K I TA

TABLOID BERITAKITA

Walkota Pekalongan:

Kepala Desa Wonosekar Imam Syafii

Kepala Desa Wonowoso Sujarwo

Kepala Desa Baleromo Bayu Ludviyanto

ASN Harus Loyal Pada Pemerintah

Prona Kurangi Sengketa Tanah

Dengan adanya sertifikat tanah, hak kepemilikan tanah menjadi jelas. Bahkan sertifikat tanah bisa melepaskan warga dari jeratan rentenir karena dapat mengakses pinjaman berbunga lunak dari perbankan,” tegas Bayu Ludviyanto. Hal sama juga dikatakan oleh Kepala Desa Wonosekar Kecamatan Dempet, Imam Syaf’i. Atensi masyarakat Desa Wonosekar terkait Prona sangat tinggi. Itu bisa dilihat dari banyaknya warga yang mendaftar. Apalagi proses pendaftaran Prona sangat mudah, cepat dan murah. Sehingga keberadaannya sangat ditunggu masyarakat. “Kami berharap tahun depan Desa Wonosekar dapat alokasi Prona lagi.

Karena program tersebut sangat membantu wong cilik untuk mendapat kepastian hukum kepemilikan tanah, sehingga bisa mengurangi saling gugat di tingkat bawah,” harap Imam Syafi”i. Kades Wonowoso, Kecamatan Karangtengah, Sujarwo juga mengakui tingginya minat masyarakat mengikuti Prona. Terbukti masyarakat yang ikut mendaftar banyak sekali. “Prona sangat membantu masyarakat golongan bawah dan secara tidak langsung mampu meningkatkan kesejahteraan. Karena sertifikat tanah bisa dijadikan agunan ke perbankan. Selain itu Prona juga mengurangi sengketa tanah di desa,” kata Sujarwo Kepala Desa Wonowoso. (ag)

alikota Pekalongan, Saelany Mahfudz menenkankan ASN harus loyal kepada Pemerintah. Hal itu diungkapkan saat Apel luar biasa, Seninpekan lalu. Apel Luar biasa diikuti seluruh Kepala OPD setempat, Camat, Lurah, dan ASN di lingkungan Pemkot Pekalongan. Pada kesempatan itu Walikota Pekalongan H. M Saelany Mahfudz mengatakan, perjalanan Pemkot Pekalongan pada akhir tahun 2015 sampai sekarang diwarnai transisi kepemimpinan. Mulai dari Pj Walikota sampai dengan Walikota terpilih periode 2016-2021. “Belum usai masa jabatan, kini kembali harus berganti pemimpin. Meski demikian, saya minta, siapapun pemimpinnya, ASN harus loyal kepada pemerintah,” tandas Saelany. Pihaknya akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan apabila ada ASN yang tidak loyal. Saat ini menurut Selany profesionalisme dan loyalitas ASN Kota Pekalongan sudah baik. Terbukti dari sejumlah penghargaan yang terus didapatkan meski dalam kondisi beberapa kali masa transisi kepemimpinan. (*)

epala Desa Baleromo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Bayu Ludviyanto ST sangat mengapresiasi adanya Program Nasional (Prona) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi tanah. Prona akan meminimalisir terjadinya sengketa tanah di masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian warga. “Kami bersyukur Desa Baleromo termasuk penerima Prona. Prona sangat dinanti semua lapisan masyarakat, terutama kalangan masyarakat bawah.

Pemkot Salatiga Gandeng LAN

una meningkatkan kerjasama, terutama dalam penyelenggaraan kajian kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi serta inovasi administrasi negara, Pemkot Salatiga menjalin kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Walikota berharap, kerja sama dapat menumbuhkan inovasi baru dalam pelayanan administrasi publik. “Saya berharap agar kerjasama ini menjadi inspirasi bagi PNS Kota Salatiga untuk terus berinovasi dalam pelayanan adminstrasi publik,” jelas Walikota Salatiga. Menurut Kepala LAN Adi Suryanto, Kota Salatiga punya potensi yang bagus untuk melembagakan inovasi. Sekarang, kata Adi sudah banyak inovasi yang muncul dari PNS. Adi berharap agar suatu saat Kota Salatiga dapat menjadi rujukan bagi kabupaten/kota lain dalam sektor pelayanan administrasi publik. Pihaknya mengajak seluruh PNS di Pemkot Salatiga selalu menyebarkan virus inovasi. (*)

Kades dan Camat Diminta Sukseskan

Sertifikasi Tanah Massal

upati Blora Djoko Nugroho meminta agar seluruh kepala desa dan camat bisa membantu dan mengawal proses sertifikasi tanah yang dilakukan warga di wilayah desanya. Menurut Djoko, kades memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan dan pemahaman proses sertifikasi tanah di tingkat desa. “Kades harus bisa menyukseskan program sertifikasi tanah. Berikan arahan pada warga dan buat kesepakatan pembayarannya. Ojo larang-larang,” kata Djoko saat sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Selasa lalu. Selain sertifikasi tanah pribadi, menurut Bupati tahun ini Pemerintah Pusat melalui Perhutani juga meluncurkan program Perhutanan Sosial. Dimana tanah hutan bisa digarap oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Penggunaan lahan hutan yang

dahulunya 70 persen untuk Perhutani dan 30 LMDH, kata Djoko, kini dibalik menjadi 70 persen LMDH dan 30 persen Perhutani. Tujuannya agar masyarakat desa hutan bisa ikut mengolah tanah hutan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun dengan tidak merusak tanaman pokok hutan dan akan diberikan sertifikat ijin penggunaan lahan hutan. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blora, Mujiono A.Ptnh, MM, menjelaskan program pendaftaran atau sertifikasi tanah secara massal di Kabupaten Blora tahun depan akan dilanjutkan. Khusus tahun 2017 dari target 25.500 bidang tanah, sudah 70 persen selesai proses pendaftaran tanahnya. Sedangkan pada tahun 2018 Kabupaten Blora mendapatkan target sebanyak 44.000 bidang tanah. “Ini merupakan tantangan kami di tengah keterbatasan sumber daya

manusia dan waktu. Kami berharap kerjasama yang baik bisa terjalin antara Pemkab, BPN dan para Kepala Desa,” ucap Mujiono. Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan tata cara pengajuan pendaftaran sertifikat tanah serta resiko hukumnya jika terjadi penyelewengan. Selain itu, anggapan masyarakat jika program pendaftaran sertifikat tanah gratis itu ternyata tidak benar. Karena dalam proses tersebut dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pra sertifikasi antara lain pemberkasan, materai, pembuatan dan pemasangan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pph). Semua biaya itu ditanggung oleh masyarakat pemohon. Sedangkan yang gratis adalah proses di BPN karena telah dibiayai negara lewat APBN. Anggaran itu untuk penyuluhan, pengumpulan data, ukur bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan SK pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat, supervisi dan pelaporan. (Bambang DP)

WA R TA K I TA

TABLOID BERITAKITA

43 Warga Jateng Korban Sandera

KKB Papua Dipulangkan S

ebanyak 43 warga Jawa Tengah yang menjadi korban sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, Rabu (22/11) tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang dengan selamat. Mereka tiba pada pukul 19.20 WIB menggunakan maskapai Sriwiaya Air bernomor penerbangan SJ 589. Kedatangan mereka disambut Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jateng Achmad Rofai, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah Wika Bintang, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Eko Pringgo Laksito. Begitu tiba, mereka dipersilakan menikmati hidangan soto yang sudah disediakan dan melakukan cek kesehatan. Berdasar hasil pengecekan kesehatan, banyak eks sandera KKB yang menderita infeksi saluran pernafasan akut akibat kelelahan dan kurang nutrisi selama disekap. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jateng Achmad Rofai mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng berperan membantu memfasilitasi pemulangan para eks sandera KKB Papua dari Mimika Papua hingga ke daerah asalnya di Demak dan Rembang. Dari bandara sampai ke Demak dan Rembang, pihaknya sudah menyediakan bus besar. Disinggung soal kelanjutan hidup mereka di Demak dan Rembang, Ahmad Rofai menuturkan, saat ini pihaknya masih fokus memulangkan mereka agar aman. Apabila nanti membutuhkan keterampilan untuk bekal mereka bekerja di Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi siap memfasilitasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wika Bintang membenarkan pernyataan tersebut. Pihaknya siap membantu memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan. “Nanti kalau mereka mau alih profesi, tidak mau berangkat kesana (Papua) lagi, kemudian mau dilatih, misalnya buka bengkel, apakah mau kursus keterampilan, kalau mereka siap, kita bantu,” tuturnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Eko Pringgo Laksito

merinci, jumlah korban sandera KKP yang dipulangkan sebanyak 38 orang dari Demak, dan lima orang dari Rembang. Awalnya, korban dari Demak yang hendak dipulangkan sebanyak 39 orang. Namun, satu orang urung kembali ke Jawa Tengah. “Sudah kita belikan tiket untuk 39 orang dari Demak. Tapi, pagi-pagi satu orang mendadak membatalkan. Satu orang yang membatalkan itu bernama Kusriyanto dari Desa Kedondong,” bebernya. Saat ditanya kondisi kesehatan para korban, Eko menuturkan, secara fisik

mereka baik-baik saja. Namun, secara psikis mesti dibangun kembali karena trauma dengan kejadian penyekapan yang dialami Terselamatkan Septic Tank Salah satu korban yang mengaku trauma dengan kejadian penyekapan oleh KKB adalah Slamet Riyadi (26 tahun), warga Desa Kedondong Demak. Dia bahkan sampai terjerumus di septic tank karena lari ketakutan setelah dikejar oleh KKB. Namun justru itu yang membuatnya terselamatkan dari penyekapan.

Kemiskinan Jadi Fokus RPJMD Jateng 2018-2023

enurunan angka kemiskinan menjadi perhatian utama Pemprov. Jateng pada pembangunan lima tahun mendatang. Tak cukup dengan cara konvensional, berbagai inovasi terus digali dan dilakukan. Hal itu disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat diskusi Pemantapan Perencanaan Tahun 2018

dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2018-2023 di Kantor Bappeda Jateng, Rabu pekan lalu. Prioritas itu merujuk pada capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013-2018 triwulan ketiga, dengan indikator mewujudkan kesejahteraan warga yang berkeadilan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran telah tercapai 23 indikator.

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

“Kita kan disisir dua kali. Yang kedua kalinya saya lari. Dikejar pakai senjata, sampai masuk ke septic tank. Awalnya itu saya kira kandang ayam, ternyata septic tank. Saya dalam septic tank dari jam delapan malam (sekitar pukul 20.00) sampai jam tujuh pagi (sekitar pukul 07.00),” ungkap dia. Selama disekap di kampung Longsoran Mimika Baru Papua tempatnya tinggal, Slamet dan rekan-rekannya tiap hari hanya diberi makan nasi putih dan garam. Untuk minum, mengandalkan air hujan. Belum lagi suara tembakan yang terdengar setiap malam, membuat suasana makin mencekam. “Kalau malam disandera di kampung. Makan sehari cuma sekali, nasi sama garam. HP disita. Setiap hari digeledah. Kalau pagi masih bisa senyum. Tapi kalau malam sudah tidak bisa bicara. Banyak tembakan. Saya trauma dengan kejadian ini,” tuturnya. (BK) Sedangkan indikator yang akan tercapai 18 indikator, perlu upaya keras enam indikator, dan tanpa status satu indikator. “Kemiskinan menjadi concern kita ke depan. Kerja teknokratik kita mesti didorong ke arah itu. Untuk mengatasinya, kita harus pikirkan cara-cara yang tidak konvensional,” terangnya. Ganjar menambahkan, kinerja ASN Pemprov Jateng berdasarkan evaluasi triwulan ketiga cukup baik. Tapi pihaknya minta ASN tidak lekas berpuas diri dan tetap meningkatkan kinerja mendatang. “Selama hampir lima tahun saya dan Pak Heru bekerja, perjalanannya tidak nggremet, tetapi kita bisa melompat. Indikator meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekarang rumah sakit berlomba memperbaiki diri dari sisi pelayanan dan peningkatan integritas. Gubernur juga minta Bappeda Jateng dapat bermitra dengan LIPI, BPPT, ataupun perguruan tinggi untuk melakukan pengkajian hingga rekayasa teknologi untuk mengatasi masalah pembangunan yang ada. Diskusi dihadiri Wakil Gubernur Jateng Drs H Heru Sudjatmoko MSi dan Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP diharapkan mewujudkan sinergitas kegiatan antar SKPD dalam satu rumpun menuju penyelesaian permasalahan prioritas Jateng pada RPJMD 2013-2018. (*)

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

WA R TA K I TA

TABLOID BERITAKITA

erkembangan populasi sapi di tanah air terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk. Hal ini berujung pada impor sapi dari luar negeri. Untuk mengurangi impor daging ini, pemerintah mengajak masyarakat guna mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan populasi sapi menuju swasembada daging sapi untuk kebutuhan rakyat. Dengan demikian masyarakat dapat ikut serta melengkapi kebutuhan sapi nasional. Pemanfaatan sumber daya lokal harus dioptimalkan dengan meningkatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Demikian disampaikan Bupati Demak HM. Natsir saat meninjau pembangunan bidang peternakan di Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Senin (6/11). Menurutnya di Kabupaten Demak sendiri kini mulai digalakkan pengembangbiakan sapi putih/lokal yaitu sapi brahman dan peranakan ongole untuk menyediakan calon indukan yang berkualitas. “Dengan adanya pos pembibitan di Desa Rejosari ini diharapkan pengembangbiakan ternak sapi potong dapat lebih terbina dan terawasi oleh pemerintah. Mulai dari administrasi kelembagaan, pelaksanaan recording/ pencatatan, pemilihan bibit, metode perkawinan, serta manajemen pemeliharaan. Agar berat badan ternak sapi meningkat maksimal diperlukan bahan pakan tambahan selain rumput berkualitas tinggi. Pemberian pakan tambahan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan limbah pertanian dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita,” kata Bupati. Lebih lanjut dikatakan bahwa daging sapi bagi masyarakat Indonesia masih menjadi barang mahal. Mahalnya harga daging di pasaran berdampak pada kenaikan inflasi. Guna menekan angka inflasi, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi sapi. Untuk itu diperlukan tempat pembibitan sapi yang lebih banyak. Sebagai bentuk kepedulian,

Ternak Sapi Harus Terus Dikembangkan pemerintah juga menyelenggarakan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) sebagai upaya untuk melindungi kerugian peternak akibat adanya ternak yang mati. “Jaga kebersihan lingkungan pos pembibitan sehingga ketersediaan bibit sapi potong yang berkualitas serta berkesinambungan dapat terpenuhi. Kelola limbah yang dihasilkan sapi dengan maksimal, jadikan biogas dan kompos,” tegasnya. Bupati minta kepada para peternak penerima bantuan yang tergabung dalam kelompok “Utama Makaryo” Rejosari Karangawen agar dapat memanfaatkan berbagai bantuan yang telah terima semaksimal mungkin. Pada kesempatan tersebut Bupati juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 3 kelompok tani berupa

36 ASN Pemkot Naik Pangkat

akil Walikota Magelang, Windarti Agustina menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat kepada 36 orang Aparatuar Sipil Negara (ASN) Pemkot Magelang, Rabu pekan kemarin. Sebelumnya, Pemkot mengusulkan kenaikan pangkat untuk 37 pegawai, 36 diantaranya telah mendapatkan nota persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sedangkan 1 lainnya masih dalam proses persetujuan Presiden RI pada Kementerian Sekretaris Negara. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Aris Wicaksono menyebutkan, 36 ASN itu terdiri dari golongan IV sebanyak 7 orang dan golongan III sebanyak 29 orang. Kenaikan pangkat kali ini masuk dalam gelombang II periode 1 Oktober 2017. Wakil Walikota Magelang, Windarti mengatakan, momentum penyerahan SK merupakan momen motivasi untuk menjadikan abdi negara yang berdedikasi dan berintegritas,demi pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Dikatakan, Pemkot Magelang akan menerapkan prinsip merit sistem dalam pelaksanaan manajemen ASN. Yakni, kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Konsekuensinya, para ASN dituntut senantiasa mengembangkan kompetensi

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK AL KAUTSAR

ternak sapi, peralatan, obat-obatan dan kandang kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya sapi potong, bibit hijau pakan ternak kegiatan APBN, polis dan klaim, asuransi AUTS kegiatan APBN. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, Ir. Wibowomenyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk

memberdayakan petani tembakau di 3 wilayah yakni Kecamatan Mranggen, Karangawen, dan Guntur supaya bisa mengembangkan peternakan sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani. “Potensi peternakan di Kabupaten Demak sangat besar, maka akan terus dikembangkan guna mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan,” tuturnya. (gs)

Rembang Giat Rehab Puskesmas

emerintah Kabupaten Rembang dibawah kepemimpinan Bupati Rembang H.Abdul Hafidz dan Wakil Bupati Bayu Andriyanto terus menggenjot pembangunan puskesmas di berbagai daerah. Hal itu dilakukan untuk memajukan layanan serta mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terkait hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan sambutan peresmian Puskesmas Sluke, Rabu pekan lalu mengapresiasi upaya pemkab. Pasalnya puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat di penjuru wilayah dibanding rumah sakit. “Tadi pak bupati menyampaikan kepada saya, untuk bantuan keuangan di tahun 2018, dua saja konsentrasinya, yaitu pembangunan jalan dan puskesmas,” ujarnya. Pembangunan Puskesmas Sluke menelan biaya Rp.5,88 miliar dari APBD Provinsi Jateng. Dengan pembangunan

puskesmas yang representatif diharapkan semakin memajukan fasilitas dan mempermudah akses layanan kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat. Ia menambahkan, bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 0,5 hektare itu, berada tepat di pinggir jalur pantura dan masuk titik rawan kecelakaan lalu lintas. Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan cepat terhadap para korban kecelakaan. Apalagi Puskesmas Sluke juga terdapat fasilitas UGD, rawat inap, rawat jalan, serta unit persalinan. “Anggaran pembangunan puskesmas ini Rp 5,8 miliar, ternyata prejengannya bagus. Kalau orang sakit datang terus lihat bangunannya bagus maka kemudian biasanya percaya diri terus mari (sembuh),” guraunya. Tahun 2017 Pemkab Rembang juga melakukan perluasan di lima Puskesmas. Diantaranya Puskesmas Bulu, Pamotan, Puskesmas Kragan 1, Puskesmas Gunem dan Puskesmas Pancur. (Tomi)

MEGONTEN, KEBONAGUNG NPSN: 20341386

H. ALI MAHMUDHON, S. Pd. Kepala SMK Al Kautsar Megonten

dan meningkatkan kinerja. Pemkot Magelang, berkomitmen membantu meningkatkan prestasi kinerja. (*)

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berbinvang dengan salah seorang pasien di Puskesmas Sluke

10 TABLOID BERITAKITA

WARTAKENCANA

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

Pengukuhan Pengurus Koalisi Kependudukan Blora Koalisi kependudukan memiliki tugas yang amat berat, karena menyiapkan penduduk dan mengendalikan penduduk, bahkan menentukan penduduk. Kepala Perwakilan BKKBN Jateng Wagino didampingi Kasubid Advokasi KIE BKKBN Jateng dr Ratih Dewantisari memberikan keterangan pers usai memberikan sambutan Forum Koordinasi Kehumasan.

Pencanangan Kampung KB Capai 79 Persen

epala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah Wagino mengatakan, pencanangan program kampung Keluarga Berencana (KB) di provinsi setempat hingga Oktober 2017 sudah mencapai 79 persen. “Program kampung KB sudah dilaksanakan di 486 desa yang tersebar di 34 kabupaten/kota di Jateng,” katanya saat menghadiri Forum Koordinasi BKKBN Provinsi Jateng di Hotel Kesambi Hijau, Selasa. Ia menjelaskan bahwa untuk pencanangan Program Kampung KB di setiap kecamatan memperoleh dana alokasi khusus sebesar Rp10 juta yang diambil dari APBN 2017. Ia berharap banyaknya Kampung KB di Jateng bisa ikut menyukseskan program

Kampung KB Di Kelurahan Pajang

emkot Surakarta Selasa pekan lalu kembali resmikan Program Pencanangan Kampung KB di Kelurahan Pajang. Sebelumnya pemkot sudah lakukan program ini di kelurahan Pucang Sawit, Kadipiro, Joyontakan dan Semanggi. Pemkot sendiri akan melaksanakan program Kampung KB di 51 kelurahan. Dalam program ini Pemkot bekerja sama dengan Dinas P3AKB dan BKKBN Jateng. Pertimbangan menjadikan RW.03 Pajang sebagai Kampung KB, karena wilayah RW tersebut memiliki luas 4 hektar yang

KB yang telah dicanangkan pemerintah. “Selain itu juga diharapkan desa-desa yang wilayahnya dicanangkan Program Kampung KB terutama daerah pinggiran akan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat atau setidaknya setara dengan daerah perkotaan,” ujarnya. Kendati demikian, ia menyesalkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang belum menyampaikan laporan mengenai pencanangan Program Kampung KB, padahal selama 2017 kabupaten setempat ditargetkan mampu mencanangkan pembentukan setidaknya 17 Kampung KB. “Harusnya sudah jalan, apalagi dukungan dari pemerintah daerah cukup bagus,” katanya. Wagino menilai dukungan yang diberikan pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi terkait program KB di Kabupaten Karanganyar sudah cukup bagus. “Bahkan di Karanganyar peserta medis operasi pria langsung diberi dana Rp1,5 juta, gak tahu kenapa laporan pencanangan Kampung KB kok gak ada, ladahal harusnya setiap bulan dilaporkan ke kami,” ujarnya. (BK)

emerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dilduk dan KB) melaksanakan pengukuhan pengurus Koalisi Kependudukan Kabupaten Blora masa bhakti tahun 2017-2020. Pelantikan dan pengukuhan dipimpin Bupati Blora Djoko Nugroho di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Selasa pekan lalu, dengan dihadiri jajaran Forkopimda, Sekda dan Kepala OPD terkait. Kepala Dinas Dalduk dan KB Blora Winarno, dalam laporannya antara lain menyampaikan, latar belakang dilantiknya koalisi kependudukan yakni adanya permasalahan kependudukan yang sangat kompleks baik dari segi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan mutu penduduk. “Jumlah penduduk Kabupaten Blora, dari tahun ke tahun semakin meningkat, untuk Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun 2014 sebesar 1,52%, tahun 2015 sebesar 1,50 % dan tahun 2016 sebesar 1,47%,” jelasnya. Program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

terdiri dari 475 KK yang tersebar di 6 RT. Di wilayah itu keikutsertaan warga untuk ber-KB juga masih rendah. Wakil Walikota Surakarta Ahmad Purnomo mengatakan, Program KB tidak hanya bagi yang sudah berumah tangga, namun juga harus disosialisasikan pada generasi muda yang akan menginjak usia pernikahan, agar pemuda lebih memahami apa itu program KB. “Pemahaman ini penting diberikan sejak dini pada para remaja. Agar para remaja lebih bisa mengetahui dan mengatur jarak antara anak pertama dengan anak kedua, karena ini merupakan fokus program BKKBN,” jelas Ahmad seraya berharap Kampung KB bisa memotivasi warga untuk ber-KB. (BK)

Anggarkan Dana Desa untuk Kampung KB

eberadaan kampung keluarga berencana (KB) di Demak dinilai sangat membantu capaian Pemkab Demak dalam menekan angka penduduk yang cenderung meningkat tiap tahun. Karena itu, Pemkab Demak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinpermades P2KB), dengan serius meminta setiap pemerintah desa (pemdes) di 243 desa yang tersebar di 14 kecamatan pada 2018 agar memberikan anggaran yang cukup melalui dana desa (DD) untuk mendukung operasional kegiatan kampung KB. Hal ini disampaikan Kabid Pengendalian Penduduk Dinpermades P2Kb, Sukardjo, disela sosialisasi

Keluarka (KKBPK), tambah Winarno, menjadi tumpuhan harapan, karena tidak saja bertujuan mengurangi jumlah kelahiran, namun juga bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. “Tujuannya, meningkatkan peran serta mitra kerja, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan cendikiawan dalam membangun keluarga sejahtera, dan berpartisipasi dalam penanganan persoalan kependudukan,” ucapnya. Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan, koalisi kependudukan memiliki tugas yang amat berat, yakni menyiapkan penduduk, mengendalikan penduduk dan menentukan penduduk. Bahkan tugas Dilduk dan KB hampir semua diambil alih. Bupati mengapresiasi tugas Dilduk KB Blora. “Dengan suksesnya KB di Blora, kmai menaikkan honor petugas KB di lapangan. Saya tidak eman-eman menaikkan honor petugas di lapangan,” tandas Bupati Djoko Nugroho seraya menambahkan, membangun fisik itu gampang dilakukan, tetapi membangun KKBPK sulitnya luar biasa. Usai pelantikan dan pengukuhan, acara dilanjutkan seminar kependudukan dengan narasumber perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Koalisi Kependudukan Prov Jateng Prof. Dr. Ir Suratri Wilonoyudho. Kegiatan tersebut diikuti 200 orang terdiri pengurus koalisi kependudukan yang dikukuhkan, OPD terkait, Camat Se Blora, Kepala UPTD, Penyuluh KB/PLKB, MKKS SMP/ SMA/SMK, tokoh agama dan tokoh masyarakat. (Bambang DP)

integrasi kampung KB bersama anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ir Ali Mahir di Desa Merak, Kecamatan Dempet, Senin pekan lalu. Menurutnya, dengan DD, kampung KB akan turut mempercepat kesadaran warga dalam ber-KB. Desa yang belum ada kampung KB, kata Ali, maka dengan DD dapat menyusul menjadi kampung KB. Sebab, 2019 semua desa ditargetkan sudah menjadi kampung KB. Intinya, harus ada operasional utnuk kegiatan kampung KB. Ali Mahir menyampaikan, intergasi kampung KB dapat mendorong warga menjadi melek (mengetahui dan mempraktikkan) ber-KB. Menurutnya, banyak alternatif alat kontrasepsi yang dapat dipilih untuk perempuan maupun laki laki. Paling aman misalnya, ibu ibu

dapat melakukan steril atau memakai alat kontrasepsi IUD atau spiral. “Jangan sampai pakai IUD dalam artian iki ucul dadi (alat kontrasepsi lepas langsung jadi),” ujar wakil rakyat dari dapil 2 Jateng meliputi Demak, Kudus dan Jepara itu sembari guyonan dihadapan ibu ibu PKK Desa Merak. Kepala Perwakilan BKKBN Jateng, Wagino mengatakan, dalam menekan angka kelahiran, Pemprov Jateng punya istilah gayeng nginceng wong meteng (hamil). Melalui gerakan itu, BKKBN berharap, ibu ibu hamil dapat mengatur jarak kehamilan serta membatasi kelahiran anak. Menurutnya, di Jateng ada beberapa masalah yang telah diidentifikasi. Yaitu, masih tingginya angka kematian ibu. Untuk di Demak sendiri ada 15 kasus

kematian ibu dan bayi saat melahirkan. Kemudian, masalah anak terlalu banyak lebih dari dua, angka kemiskinan yang masih 14 persen, 7,2 persen menikah diusia muda (16 tahun), tingginya penularan HIV/AIDS di Pantura, gizi buruk, dan lainnya. Kris Saputra dari BKKBN Pusat, menyampaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa telah menganggarkan kegiatan keluarga berencana melalui dana desa. Antara Rp 70 juta hingga Rp 100 juta perdesa. Ini berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017. Penganggaran itu untuk mencapai target 2019 kampung KB dapat dibentuk disemua desa. Khususnya desa desa tertinggal dan terpencil. Utamanya di luar Jawa perlu perhatian khusus hingga perlu ada kampung KB. Meski demikian, tandas Kris Saputra, kampung KB harus berbasis data. (BK)

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

WARTAKENCANA

TABLOID BERITAKITA 11

Bupati Grobogan, Kampanye Germas Harus Terorganisir Menurut bupati, Germas merupakan gerakan nasional yang diprakarsai Presiden RI Joko Widodo guna penguatan kesehatan. Germas dilakukan dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, dalam rangka memasyarakatkan paradigma hidup sehat. “Gerakan ini bertujuan menurunkan beban penyakit, menghindarkan terjadinya penurunan produktifitas penduduk serta menurunkan pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran biaya kesehatan,” jelas Bupati Sri

Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH, MM melakukan tensi saat menghadiri hari kesehatan nasional.

upati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH, MM menyatakan, upaya untuk menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan menjalankan gerakan masyarakat

sehat (Germas). Hal itu disampaikan bupati saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 di Kantor Dinas Kesehatan Grobogan, Senin pekan lalu.

50 Penyimpanan ASI Dihibahkan

emkab Purbalingga menghibahkan 50 tempat penyimpanan (kulkas-red) Air Susu Ibu (ASI) perah ke beberapa Perusahaan dan OPD. Hibah kulkas diberikan secara simbolis oleh Bupati Purbalingga, H. Tasdi, SH, MM, Rabu pekan kemarin di gedung Operation Room(OR) komplek Pendopo Dipokusumo. Bupati Tasdi mengatakan pemberian itu untuk mendorong peningkatan cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Purbalingga. “Adanya muri menyusui yang digelar tahun lalu bukan hanya seremoni, namun komitmen kita (pemerintah-red) dalam menekan angka kematian bayi,” kata bupati dalam sambutanya. Tasdi berharap pada perusahaan dapat memberikan dukungan kepada pekerja, terutama para ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Hal itu sebagai stimulus, sesuai UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 pasal 128. Ia menghimbau masyarakat di Kabupaten Purbalingga selain bekerja juga memperhatikan kesehatannya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Drg Hanung Wikantono, MPPM mengatakan pemberian hibah tersebar di 32 perusahaan dan 8 OPD. Pihaknya mengutamakan perusahaan maupun OPD yang banyak mempekerjakan karyawan wanita. Data kematian bayi di Kabupaten Purbalingga sampai bulan Oktober mencapai 96 kasus dan tahun 2016 ada 129 kasus, target tahun ini maksimal 120 kasus. (BK)

Desa Margolinduk Kembangkan

Fauzi, sesuai dengan skala prioritas, Pemerintah desa akan mengutamakan pembangunan yang berbasis masyarakat. Seperti pembangunan jalan di perkampungan dan penataan saluran air di perkampungan. Selain itun untuk menjaga kebersihan onsep pembangunan suatu wilayah akan dibangun Bank Sampah. Bank sangat tergantung pada sampah merupakan salah satu solusi pemimpinnya. Terlebih untuk mencapai pemukiman yang bersih pembangunan di wilayah pesisir pantai. dan sehat. Fungsi bank sampah sangat Kepala Desa dituntut harus bisa menjadi penting yakni untuk mengumpulkan manager yang baik untuk sampah yang telah dipilah-pilah. mengembangkan di wilayahnya. Hasil pengumpulan sampah yang Baik itu pembangunan di bidang telah dipilah-pilah akan di setorkan ke sarana prasarana ataupun menciptakan tempat pembuatan kerajinan berbahan pemerintahan yang bersih dan terbuka sampah atau tempat pengepul sampah. sehingga tercipta Good Goverment and Pihak Pemerintah Desa berencana akan Clean Goverment. Tidak hanya itu mengelola Bank sampah tersebut masyarakat sekarang menuntut menggunakan sistem seperti perbankan pelayanan yang serba kilat. yang dilakukan oleh petugas Seperti yang dikatakan oleh Kepala sukarelawan. Penyetor adalah warga yang Desa Margolinduk Kecamatan Bonang, M tinggal di sekitar lokasi bank sampah serta mendapat buku tabungan layaknya menabung di Bank. “Diharapkan dengan memakai managemen bank sampah, bisa menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi dan bersih,” tandas Kepala Desa Margolinduk M. Fauxi foto bersama perang desa setempat. Fauzi. (ari)

BANK SAMPAH

Sumarni. Kampanye Germas difokuskan pada pola hidup sehat yang mudah dan murah. Seperti berolahraga dan beraktifitas positif, makan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi narkoba atau alcohol serta melakukan pemeriksaan fisik secara berkala. Bupati menjelaskan, kampanye Germas merupakan upaya mengajak masyarakat supaya punya kemauan dan kesadaran berperilaku sehat. Gerakan ini akan bisa berjalan efektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat bila kampanye Germas dilaksanakan secara terorganisir secara sistematis di seluruh lapisan masyarakat. (Hana)

Bupati Brebes Dinobatkan Sebagai Tokoh Imunisasi MR

upati Brebes Hj Idza Priyanti meraih penghargaan dari Gubernur Jateng sebagai tokoh yang berjasa dalam pelaksanaan imunisasi Measles Rubella (MR) tahun 2017. Pasalnya, Idza Priyanti mampu memobilisasi masyarakat sasaran imunisasi. “Saya hadir tiap kesempatan Imunisasi, sehingga anak-anak yang mau diimunisasi tidak ketakutan,” terang Idza, usai upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) tingkat Kabupaten Brebes, Senin pekan kemarin. Menurut Idza, saat ia mengunjungi sejumlah tempat imunisasi, banyak anak yang ngumpet ketakutan. Namun berkat kegigihan petugas kesehatan dan dibantu dari para kader kesehatan anak-anak yang tadinya ke takutan kembali mendatangi tempat-tempat imunisasi. Dengan kegigihan semua pihak, lanjut Idza, akhirnya pemberian imunisasi Measless Rubella (MR) untuk anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun di Kabupaten Brebes telah melampoi target. Dari target Nasional 95 persen, Kabupaten Brebes sudah 99,96 persen atau 446.620 orang dari seluruh anak usia 9-15 tahun sebanyak 446.787 anak. Idza merasa bangga dengan kegigihan para petugas dan relawan imunisasi MR karena bisa mencapai 99,96 persen.

Penghargaan itu diberikan karena Idza dinilai memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi campak dan mengendalikan penyakit rubella serta kecacatan bawaan akibat rubella (Congenital Rubella Syndrome) di Indonesia pada tahun 2020. “Imunisasi MR diberikan untuk melindungi anak Indonesia, khususnya anak-anak Brebes dari penyakit kelainan bawaan seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi rubella pada saat kehamilan,” tandasnya. (*)

Banjarnegara Kabupaten Ramah Lansia

abupaten Banjarnegara ditetapkan sebagai Kabupaten Ramah Lansia oleh Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah. Hal ini merupakan bukti adanya partisipasi dan komitmen semua pihak dalam memberikan kemudahan pelayanan terhadap lansia. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara, Aziz Achmad, S.Sos pada acara Temua Lansia Se-Kabupaten Banjarnegara di Komplek Balai Budaya, Jumat pekan kemarin. “Dengan kegiatan temu lansia ini kita deklarasikan Banjarnegara sebagai Kabupaten Ramah Lansia,” tandas Aziz Achmad seraya mengajak para lansia, aparat pemerintah dan seluruh komponen masyarakat ikut mewujudkan lingkungan yang ramah lansia. Menurut Aziz Achmad, berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang ramah lansia, diantaranya memberikan pelayanan yang santun terhadap para lansia yang dilakukan secara profesional dengan memberikan perlakuan sopan, hormat dan menghargai yang lebih tua. Langkah lainnya, mendorong

kemandirian laansia untuk mencapai masa tua dengan derajat kesehatan yang optimal. Juga meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan fasilitas kemudahan kepada para lansia. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM mengatakan, masyarakat Banjarnegara dapat mencapai usia harapan hidup sampai 80 tahun, dengan cara melakukan pola hidup sehat sejak dini dan mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. “Mari kita biasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dengan melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit setiap hari, makan buah dan sayur tiap hari serta periksa kesehatan secara rutin” kata Sekda Fahrudin. Ketua Panitia Temu Lansia, Yusuf Agung Prabowo, SH, M.Si mengatakan kegiatan diikuti 600 peserta binaan Puskesmas Se-Kabupaten Banjarnegara dan Kelompok Lansia di sekitar Banjarnegara. Tujuannya mempererat tali silaturahmi dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat. (BK)

12 TABLOID BERITAKITA

Kepala MK Al Kautsar H Ali Mahmudhon

minat dan bakat masing-masing di bawah bimbingan guru yang profesional. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Sekolah SMK Ganesa Gajah H Tri Harsono SPd MPd. Saat ini SMK yang dipimpinnya mulai mengarah ke boarding school, karena sekolah berasrama dianggap dapat menjadi solusi pemecahan masalah kenakalan remaja. Bahkan mampu membentuk karakter anak didik kearah yang positip. Seperti kemandirian, tanggung jawab dan

disiplin. Metode ini telah diusung sekolah berasrama jauh hari sebelum pendidikan karakter digalakkan oleh pemerintah. “Siswa-siswi SMK Ganesa yang ikut boarding school, setelah pulang sekolah mengisi waktu dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat Sunnah, hafalan Al Quran dan masih banyak lagi. Dengan cara ini mampu membentengi generasi muda terhadap hal-hal yang bersifat kurang baik. Sehingga lulusan sekolah ini bisa diandalkan sebagai sumber daya manusia (SDM) yang memiliki karakter unggul dalam segi keagamaan,” kata Tri Harsono. Pendapat senada juga dikatakan oleh Kepala Sekolah SMK Al Kausar Megonten H Ali Mahmudhon S.PdI. Sebagaimana diketahui SMK Al Kausar Megonten sudah beberapa tahun menerapkan metode boarding school. Sehingga H Ali Mahmudhon meyakini betul bahwa sekolah berasrama sangat penting dalam membentuk keimanan dan ketaqwaan anak didik. “Selain menyiapkan lulusan yang handal dalam hal akademik, SMK Al Kautsar juga membekali lulusan dengan iman dan taqwa (Imtaq) yang matang. Untuk menunjang kegiatan tersebut, tahun ini SMK AL Kautsar menambah dua Ruang Kelas Baru. SMK Al Kautsar merupakan pusat pendidikan dan pelatihan bermutu yang mampu menghasilkan lulusan handal dan ber imtaq, sehingga mampu bersaing di bursa kerja regional maupun nasional,” tegas H Ali Mahmudhon. (ag)

Simak Al Qur’an yang dibacakan oleh Ustad Anis Maghfuri. Kemudian diisi kegiatan pramuka MUSAM ke IX Raden Ronggo Cendono dan Raden Ayu Ngabehi. Selanjutnya diadakan lomba Tahlil dan Jus Ama antar kelas, lomba Cerdas Cermat, Lomba Pidato Bahasa Arab. Pada sore harinya, semua dewan guru dan siswa ziarah ke makam sesepuh Desa Jogoloyo Mbah Bei. Rangkaian acara malam harinya adalah lomba rebana dan pensi yang juga diikuti para alumni Mifda.

Puncak acara pada tengah malam dengan pembacaan puisi dan pesta kembang api. Sebelum acara ditutup diadakan Bakti Sosial dan pembagian hadiah. “Sebelas tahun sudah perjuangan, pengabdian hingga pengorbanan kita untuk sekolah tercinta. Semoga ke depan SMA MIFDA bisa mencetak generasi penerus bangsa yang handal dan berimtaq serta tetap eksis di tengah persaingan yang kian ketat,” tandas Ahmad Malik. (ag)

Kepala SMK Ganesa H Tri Harsono

Boarding School Tombak Kesuksesan Pendidikan Berkarakter

oarding School adalah sistem sekolah berasrama dimana peserta didik dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada di lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu atau sampai lulus sekolahnya. Di lingkungan sekolah, para siswa dapat berinteraksi antar sesama siswa dan dengan guru. Boarding school menyediakan sarana dan prasarana yang sangat lengkap. Lengkapnya fasilitas memberi kesempatan bagi siswa-siswi untuk mengekplorasi

Hari Jadi SMA Islam Mifda Jogoloyo Meriah

eberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 21 September 2017, SMA Islam Miftahul Huda Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, memperingati hari jadinya ke-11 dan Persamu. Untuk memeriahkan acara, berbagai kegiatan diadakan. Kepala Sekolah setempat Ahmad Malik S.Pd, MPd mengatakan, semua kegiatan berjalan lancar dan meriah, berkat kerjasama antara guru, wali kelas dan seluruh siswa serta partisipasi berbagai pihak di luar unsur sekolah. Rangkaian kegiatan diawali apel pagi dengan pembina upacara Ahmad Malik. Apel pagi juga diisi acara menancapkan keris ke dalam buah kelapa sembari mengucapkan Bismillahhirrohmanhirohim SMA MIFDA JAYA kiranya sukses mencetak siswa-siswi berprestasi yang membanggakan. Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 wib - 12.00 wib dengan pembacaan

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

PENDIDIKAN

LPK SIAPKAN TENAGA HANDAL DI BIDANG INDUSTRI

inas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak terus memaksimalkan peran Lembaga Pendidikan Keterampilan dengan konsep pelatihan life skill. Pelatihan semacam ini diyakini mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di Indonesia, khususnya kebutuhan industri di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Seperti dilakukan oleh LPKS Harapan Ibu Mranggen yang menyelenggarakan kegiatan program pelatihan ketenagakerjaan di bidang menjahit. Pelatihan berlangsung selama 13 hari diikuti 21 orang peserta.

Sekretaris PGRI Guntur Punidi dan Sumadi Ketua K3S Kecamatan Guntur

PGRI Guntur Adakan Berbagai Lomba

alam rangka menyambut HUT PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasional tahun 2017 dengan tema “Membangkitkan Kesadaran Kolektif Guru dalam meningkatkan Disiplin dan Etos kerja untuk Penguatan Pendidikan Karakter” Pengurus PGRI Cabang Kecamatan Guntur Kabupaten Demak mengadakan beberapa rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT PGRI. Antara lain bola volley, bulu tangkis, sepak takraw, tenis meja dan jalan santai. Selain itu juga ada Porseni seperti lomba rebana, paduan suara dan mocopat. Semua kegiatan dipusatkan di SMA Negeri 1 Guntur. Ketua PGRI Cabang Kecamatan Guntur Ahmad Suparjono melalui Sekretaris PGRI setempat Punidi didampingi Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Guntur Sumadi mengatakan, kegiatan yang dipusatkan di SMAN 1 Guntur, dikuti hampir seluruh guru di Kecamatan Guntur. Sabtu 18 Nopember 2017 digelar jalan sehat yang diikuti seluruh guru di Kecamatan Guntur, baik guru PAUD, MI, SMP dan SMK negeri dan swasta dipusatkan di kantor kecamatan. Minggu tanggal 19 diadakan donor darah. “Alhmandulillah kegiatan HUT ke-72 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2017 Kecamatan Guntur berjalan lancar. Ini semua berkat koordinasi yang baik semua guru dengan pihak terkait. Kami berharap dengan peringatan ini PGRI Guntur dapat berkontribusi dalam mewujudkan guru yang profesional dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang bermutu,” kata Punidi didampingi Ketua K3S, Sumadi. (ag) Pimpinan LPKS Harapan Ibu Mranggen, Affifah mengatakan, pelatihan tersebut merupakan program dari Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah. Setelah dilatih selama 13 hari, peserta pelatihan langsung disalurkan bekerja ke PT Sai Aparel dan PT Senath. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Demak Drs Eko Pringgolaksito MM melalui Kabid Bina Penta dan Lattas Drs Supriyo pada saat menutup acara mengatakan, peserta pelatihan yang telah lulus diharapkan menjadi tenaga kerja tidak hanya kompeten dan berdaya saing tinggi tapi juga bersertifikasi sehingga cepat diserap industri. Pembekalan ketrampilan melalui pelatihan yang diselenggarakan LPK menjadi alternatif dalam menjawab tantangan ketenagaan global yang semakin ketat. (ag)

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

PENDIDIKAN

TABLOID BERITAKITA 13

ekolah Dasar (SD) Negeri Wonosari Kecamatan Bonang kabupataen Demak yang terletak di pinggiran kota, tak menyurutkan prestasi yang ada bagi anak didiknya. Banyak prestasi akademik ataupun non akademik berhasil terukir di sekolah ini setahun terakhir. Prestasi yang dicapai selama tahun pelajaran 2016/2017 dan 2017/2018 sebagai berikut: Juara 2 POPDA lomba Sepak Takraw Beregu SD/MI Putri tingkat Kabupaten Demak tahun 2016. Juara 2 POPDA lomba Sepak Takraw Doubel Event SD/MI Putri tingkat Kabupaten Demak tahun 2016. Juara 1 KEJURKAB lomba Sepak Takraw Doubel Event SD/MI Putri tingkat Kabupaten Demak tahun 2017. Juara 1 KEJURKAB lomba Sepak Takraw Bereregu SD/MI Putri tingkat Kabupaten Demak tahun 2017. Juara 3 Tingkat Kabupaten Demak Lomba Siswa Kreatifitas pemanfaatan Barang Bekas (Vacum Cleaner sederhana/alat sedot debu) tahun 2017. Juara 3 MAPSI Adzan tahun 2017. Juara 3 MAPSI Macapat Islami tahun 2017. “Prestasi yang terukir ini berkat kami semua, terutama komitmen yang sungguhsungguh dari teman-teman guru untuk mengolah potensi siswa yang ada,” demikian dituturkan Kepala Sekolah SD Wonosari, Widiarso Wiyono, S.Pd., M.Pd. Selain prestasi yang membanggakan tersebut, SD mempunyai motto: Wonosari ASRI (Aman, Sehat, Ramah dan Indah). Serta mempunyai visi sebagai pencetak generasi penerus yang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berbudaya dan berwawasan global. Untuk visi sekolah lanjut Widiarso adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Menumbuhkembangkan

Widiarso Wiyono, S.Pd, M.Pd Kepala SDN Wonosari foto bersama dengan bapak dan ibu guru.

SDN Wonosari Sekolah Pinggiran

DENGAN SEGUDANG PRESTASI semangat “Keunggulan” untuk meraih prestasi secara intensif pada seluruh warga sekolah, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Membimbing siswa untuk melaksanakan ajaran agama di sekolah, di rumah dan di lingkungan masyarakat berakhlak. Membimbing siswa untuk dapat mengembangkan diri secara optimal, sesuai dengan bakat dan minat. Memfasilitasi peningkatan profesionalime pendidik dan tenaga kependidikan melalui wadah sistim

Pembinaan Profesional berwawasan global. Dan menerapkan menejemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah serta stakeholder lainnya dalam kerangka Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Widiarso didampingi guru kelas Zamroni menjelaskan, terkait Kegiatan Sekolah, untuk pengembangan diri pada dasarnya terbagi dalam 3 kategori, yaitu: Spontan, Rutin, dan terprogram. Berdasarkan kondisi obyektif sekolah

Berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan di SDN Wonosari

SDN Bakalrejo 1 Bagikan

Guntur H Halimi sangat mengapresiasi kegiatan SD Bakalrejo 1. “Mungkin kedengarannya hanya sepele dengan membagikan stiker. Namun gerakan

Stiker Maghrib Matikan TV Bupati Demak HM Natsir khawatir tradisi mengaji seusai sholat Maghrib tidak akan terdengar lagi. Penandanya, kian banyak orang tua dan anak-anak saat maghrib lebih asyik nonton televisi dan main smartphone daripada melantunkan ayat-ayat suci Al Qur ‘an. Oleh karena itu, Bupati Natsir mencanangkan gerakan Maghrib matikan TV Ayo Mengaji. Setiap sore pukul 17.15 wib hingga waktu sholat Isya’ masyarakat diharapkan mematikan TV dan diganti dengan sholat maghrib berjamaah serta mengaji hingga Isya’ atau kegiatan keagamaan lain bagi yang beragama non muslim. Kelihatan sepele, namun gerakan yang betujuan membangun iman serta taqwa bagi generasi penerus tersebut sebenarnya berarti penting dalam pembagunan ilmu pengetahuan dan tehnologi khususnya untuk generasi penerus bangsa. Seperti yang dikatakan Kepala SDN Bakalrejo 1 Kecamatan Guntur, Punidi yang sangat mendukung gerakan “Maghrib matikan TV Ayo mengaji.” Salah satu bentuk dukungan dimaksud adalah akan membagi kan stiker bertuliskan seruan tersebut. Stiker akan dibagi ke

maka kegiatan pengembangan diri dipilih dan ditetapkan sebagai berikut; pertama adalah Bidang Kepramukaan yang bertujuan, sebagai wahana siswa berlatih berorganisasi, melatih siswa terampil dan mandiri, untuk mempertahankan hidup, memiliki jiwa sosial dan peduli kepada orang lain, memiliki sikap kerjasama kelompok dan dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Kedua adalah Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi seperti, pembelajaran komputer/notebook, pendalaman perangkat, praktek penggunaannya beserta peningkatan dalam mengakses informasi aktual. Yang ketiga adalah kegiatan olahraga, seni dan budaya, serta nasionalisme. Adapun kegiatanya adalah pembacaan asmaul husna dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia raya dan lagu nasional lainnya. Pengembangan olahraga prestasi (sepak takraw) dan pengembangan seni rupa, musik, rebana, dan membatik. “Meskipun terletak di pinggiran, tapi untuk masalah prestasi tidak kalah dengan sekolah yang berada di kota. Kami berharap, kelak dari sekolah ini akan muncul generasi penerus bangsa yang handal,” kata Widiarso. (ag) pembagian stiker tersebut mempunyai pesan moral yang sangat penting yakni membangun iman serta taqwa bagi generasi penerus,” kata H Halimi. (ag)

UPTD Pendidikan Mranggen Adakan Diklat Pemberlajaran

P Punidi, Kepala SDN Bakalrejo

seluruh anak didik yang berjumlah 254 anak. Stiker akan ditempel di rumah masing-masing. Anggaran pembagian stiker dari partisipasi para guru SD Bakalrejo I yang bertujuan untuk mengingatkan kalau waktu maghrib agar mematikan TV untuk mengaji bersama keluarga. “Kami seluruh guru SD Bakalrejo 1 sangat mendukung gerakan matikan tv ayo mengaji yang dicetuskan Pak Bupati. Karena gerakan ini memberikan peluang bagi anak-anak untuk belajar, sholat berjamaah dan mengaji bersama keluarga,” tegas Punidi yang juga Sekretaris PGRI Kecamatan Guntur. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan

kecamatan. Antara lain kecamatan rofesionalisme guru masih menjadi Karangawen, Mranggen, Guntur. Bahkan persoalan penting dan krusial ada peserta dari Kabupaten Purwodadi. hingga saat ini. Sebagai ujung “Kegiatan ini bertujuan untuk tombak paling depan dalam meningkatkan prestasi melaksanakan kegiatan guru peserta Diklat agar belajar mengajar (KBM), cara mengajar mereka guru dituntut mampu lebih baik dan mengedukasi peserta profesional. Para didik secara efektif dan pengajar atau efisien. Sehingga sekolah narasumber pada acara tempat para guru Diklat sengaja mengajar dapat menghadrikan pemateri melahirkan sumber daya dari LPMP Propinsi manusia (SDM) yang Jateng. tidak saja cerdas secara Acara dibuka oleh intelektual, tetapi juga Kepala Dinas Pendidikan matang dalam hal Demak Drs Anjar Gunadi emosional. MPd. Setelah mengikuti Mensikapi hal kegiatan, peserta Diklat tersebut, UPTD mendapakan sertifikat Pendidikan Kecamatan H. Sugiyono, M.Pd Kepala UPTD yang berguna untuk angka Mranggen mengadakan Pendidikan Mranggen kredit guru, poin dan Diklat Model mendapat PTK (Penelitian Tindakan Pembelajaran di aula UPTD setempat. Kelas),” tegas Kepala UPTD Pendidikan Diklat yang berlangsung selama tiga hari Kecamatan Mranggen H Sugiyono. (ag) ini diikuti 104 guru dari beberapa

14 TABLOID BERITAKITA

H. Aksan Kades Gebangarun

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

WA R TA D E S A

H. Gihan Supeno Kades Kendaldoyong

Agus Setiabudi, Bendahara Desa Ngemplik Wetan

Turmuji Kepala Desa Gedangalas

Ghofur Kepala Desa Weding

H Mukson Sekretaris Desa Wonosari

Nur Khamid Sekretaris Desa Sumberejo

Dana Desa Tingkatkan Perekonomian Warga H

ampir semua desa memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu dilakukan hampir semua desa di wilayah Kabupaten Demak. Seperti Desa Gebangarum Kecamatan Bonang. Menurut Kades Gebangarum H Aksan, penggunaan dana desa untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Kegiatan itu meliputi pembangunan, pengembangan dan memlihara infrastruktur. Termasuk ketahanan pangan dan pemukiman, sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, pendidikan sosial dan kebudayaan. Selain itu juga untuk sarana dan prasarana produksi serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. “Dana Desa di Gebangarum kami manfaatkan sesuai prioritas program yang disepakati dalam rembug desa,”

Kepala Desa Purworejo Achmad Syaifulloh bersama Sekretaris Desa Purworejo

tandas Kades Gebangarum, Aksan didampingi Sekdes Misbakul Munir. Untuk pelaksanaan di lapangan, pihaknya selalu memberdayakan masyarakat dan berupaya mengembangkan kemandirian. Senada dikatakan Kepala Desa Puworejo Kecamatan Bonang Achmad Syaifulloh (37) didampingi Sekdes Mundir. Penggunaan dana desa di desanya tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk pembangunan jalan dan talud. Pelaksanaan di lapangan melibatkan seluruh masyarakat dari RT, RW sampai BPD semuanya terlibat. Hal itu diakui oleh Ketua RW. 6 Desa Purworejo Subekhi (55). “Pelaksanaan dana desa di wilayah kami, semua unsur masyrakat diberdayakan oleh pemerintah desa. Masyarakat menjadi senang, karena

Ketua TPK Desa Ketanjung Zaenal Arifin dan Pendamping Desa Mustajab

DANA DESA CIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU

engan digulirkannya anggaran yang tidak sedikit untuk desa, kini desa mendapat sorotan dari banyak pihak. Itu sebabnya pemerintah desa harus berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan baik. “Pelaksanaan dana desa di Desa Cangkring B, Kecamatan Karanganyar selalu berpedoman pada Juklak dan Juknis dan selalu mengacu pada hasil rembug desa,” kata Ketua TPK setempat Suhali, S.Ag Pada tahun ini dana desa masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Baik prasarana jalan

ataupun sarana pengairan seperti talud. Dalam pelaksanaan di lapangan selalu memberdayakan masyarakat agar ikut bekerja. Jadi secara tidak langsung dana desa menciptakan lapangan kerja baru. Selain pekerjaan fisik, unsur pemberdayaan juga terus digarap diantaranya melakukan pelatihan ketrampilan atau life skill. Sehingga dana desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa bisa bergerak maju, tidak kalah cepat dengan pergerakan perekonomian perkotaan. (udin)

keberadaan dana desa bisa mempercepat pembangunan fisik dan infrastruktur jalan,” tandas Subekhi. Partisipasi Masyarakat Bagus Kepala Desa Wonosari Kecamatan Bonang Salfudin SH melalui Sekdes H Muchson mengatakan, pelaksanaan dana desa di Desa Wonosari berjalan lancar sesuai skala prioritas. Yakni, pembangunan talud dan beton jalan. Pelaksanaan dana desa di Desa Wonosari mendapat dukungan penuh masyarakat. “Partisipasi masyarakat sangat bagus,” kata Salfudin. Prioritas pengguanaannya berdasarkan kondisi dan potensi desa sejalan dengan RJPM Desa dan RKP Desa. Dengan adanya dana desa, tandas Salfudin, sangat mempercepat pembangunan serta cepat merubah desa

Sekdes Kendaldoyong Muhdi Noor

Pembangunan di Desa Kendaldoyong yang didanai dana desa meliputi pembuatan jembatan di RT.2 dan RT.5 , pembuatan talud di RW.10, beton di RT.5 RW.2. “Masyarakat Desa Kendaldoyong merasa sangat senang dengan adanya dana desa. Dengan dana desa, membuat infrastruktur di desa kami menjadi sangat baik,” kata Gihan yang juga mantan anggota DPRD Demak. Bahkan Gihan yang semasa kuliah aktif di senat mahasiswa dan penerbitan media kampus di fakultas tempat ia belajar, berharap keberadaan desa tahun depan nilainya bisa ditingkatkan lagi. Pelaksanaan pembangunan di Desa Gedangalas Kecmatan Gajah berjalan sesuai rencana musyawarah desa dan berjalan dengan baik. Menurut Kepala Desa Gedangalas Turmuji, pelaksanaan dana desa tahun ini masih diprioritaskan

Kepala Desa Kramat H. Mustofa

menjadi gilar gilar. Tapi yang lebih penting, pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis. Ketua TPK Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Zaenal Arifin didampingi Pendamping Desa Mustajab mengatakan, pelaksanaan dana desa di wilayahnya selalu transparan, mengutamakan musyawarah dan melibatkan warga. Di setiap titik kegiatan dipasang papan kegiatan. Hal itu dilakukan agar masyarakat memgerti bahwa pekerjaan tersebut didanai dari dana desa, volume pekerjan serta besarnya anggaran. “Keberhasilan pembangunan di desa perlu didukung peran aktif masyarakat, mustahil pembangunan akan berhasil bila tidak mendapat dukungan masyarakat. Alhmdulillah pelaksanaan dana desa di Desa Ketanjung berjalan baik,” tandas Zaenal Arifin. Zaenal menambahkan peran TPK dalam menentukan baik buruknya pelaksanaan dana desa sangat penting. Lancar dan baiknya pelaksanaan program pembangunan yang didanai dana desa di Desa Ketanjung, berkat tingginya dukungan masyarakat. Sangat Membantu Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Drs H Gihan Supeno didampingi bendara desa Soleh mengatakan, pembangunan yang didanai dana desa sangat membantu dan diharapkan masyarakat. Hal itu terlihat dari partisipasi warga dalam membantu kegiatan tersebut sangat tinggi.

Kepala Desa Wonosari Salfudin SH

untuk pembangunan infrastruktur. Antara lain, pembangunan jembatan, gorong gorong, dan jalan usaha tani. “Dengan dana desa pembangunan di desa menjadi sangat cepat dan sarana infrastuktur pun menjadi sangat baik,” kata Turmuji. Desa Kramat Kecamatan Dempet dalam melaksanakan pembangunan yang didanai dana desa sangat transparan dan selalu melinbatkan masyarakat. Menurut Kepala Desa Kramat H Mustofa. semua pekerjaan sesuai dengan rembug desa yang telah di sepakati bersama. “Semua warga dilibatkan dalam pelaksanaan dana desa, baik pelaksanaan maupun pengawasan. Dana Desa tahun ini sesuai rembug desa diprioritaskan untuk betonisasi jalan di wilayah RW.1 dan RW.3 serta talud di RW.1 dan RW.2,” kata H Mustofa. Kepala Desa Weding Kecamatan Bonang Ghofur mengatakan, tahun ini di desanya mendapat alokasi dana desa Rp 900 Juta. Dengan adanya dana desa secara tidak langsung membuka lowongan pekerjaan bagi warganya. Tahun ini dana desa di desanya dialokasikan untuk kegiatan fisik. Kepala Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar H Muntafi’in melalui Bendahara Desa Agus Setiabudi mengatakan, dana desa dikerjakan sesuai musyawarah desa. Prioritas masih untuk pekerjaan infrastruktur fisik. Semua ada sembilan titik pekerjaan, tahap pertama yang dikerjakan ada lima titik. Antara lain pembangunan PAUD dan pembangunan jalan sabuk desa. (ari, udin)

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

WA R TA D E S A

Prioritaskan Sarana Pertanian

embangunan sarana pertanian untuk mendukung dan meningkatkan hasil tani di Desa Karangrejo Kecamatan Bonang, Demak akan diprioritaskan. Khususnya jalur transportasi di areal persawahan atau lebih dikenal dengan nama Jalan Usaha Tani. Selain itu juga akan dibuat sarana pengairan yang memadai. “Pemerintah Desa akan tancap gas merehabilitasi dan membangun sarana pertanian. Ini sesuai kebutuhan masyarakat yang mayoritas petani butuh sarana jalan,” kata Kepala Desa Karangrejo Widyarti. Dengan transportasi yang memadai, kata kades, petani mudah mengangkut hasil panen dan otomatis menekan biaya pengangkutan. Widyarti menjelaskan, selain Jalan Usaha Tani juga tidak kalah penting adalah sarana prasarana pengairan. Untuk itu akan dibangun sarana irigasi pengairan yang baik, dan secara berkala akan dilakukan pemeliharaan sarana irigasi tersebut. Widyarti mengajak seluruh masyarakat Karangrejo bersama membangun desa agar lebih maju dan sejahtera. Hal sama dilakukan Pemerintah Desa Sumberejo Kecamatan Bonang yang terus berinovasi membangun desa. Mulai dari infrastruktur jalan, jalan usaha tani,

Kades Karangrejo Widyarti

Kades Sumberejo Misbakhul M

sarana irigasi, normalisasi Kali Afur Gandum sampai arah Moro demak serta talud sekitar areal persawahan ataupun talud jalan. Kades Sumberejo, Misbakul Munir mengatakan, prioritas pembangunan untuk meningkatkan roda perekonomian dan taraf hidup masyarakat yang mayoritas bermatapencahariaan dari sektor pertanian. Normalisasi Sungai Afur Gandum dianggap sangat mendesak, karena kalau musim hujan pasti meluap dan membanjiri areal persawahan. Pemerintah Desa sudah pernah mengusulkan ke dinas terkait, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. “Prioritas pembangunan dilakukan secara transparan, bersama BPD, LKMD serta Lembaga Desa lainnya guna merumuskan sejumlah agenda program pembangunan. Sehingga bisa muncul prioritas pembangunan yang benar-benar berpihak pada masyarakat Sumberejo,” tegas Misbakul Munir. Senada dikatakan Kepala Desa Tridonorejo, Bonang, Syeni Kalistyo. Mengingat mayoritas warga Tridonorejo petani, salah satu kebutuhan yang utama adalah pembangunan sarana prasarana pertanian. Seperti saluran irigasi dan jalan usaha tani. Saat ini sarana itu sudah bagus, tapi akan ditingkatkan lagi. Karena kalau tidak diadakan pengerukan atau normalisasi, yang namanya saluran pasti akan terjadi penyumbatan. Dengan saluran yang baik, air juga akan mengalir dengan lancar, sehingga sawah bisa terairi dengan baik. Selain itu jalan usaha tani juga tidak kalah penting fungsinya. Untuk itu akan diperbanyak pembangunan jalan di sekitar persawahan. Kalau jalan di sekitar persawahan baik, saat panen petani mudah mengangkut hasil panen, otomatis akan menekan biaya. “Tahun 80-an desa kami dapat predikat Desa Lumbung Padi. Kini kami bertekad mengembalikan predikat desa lumbung padi Kades Tridonorejo Syeni Kalistyo tersebut,” tegas Syeni. (ari)

Tidak Punya Banda Desa Desa Moro Kembangkan Wisata

Selanjutnya bandeng presto tersebut dipasarkan di esa Moro, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Semarang dengan nilai jual yang relatif tinggi. Itu sangat potensial menjadi desa wisata. Yakni wisata pantai dan hutan mangrove. Selain itu, juga sebabnya, Pemerintah Desa Moro akan menggandeng instasi terkait yakni Dinas Kelautan dan Perikanan berpotensi sebagai desa penghasil bandeng dan trasi. Demak untuk mengadakan pelatihan cara membuat Kepala desa setempat Mujahidin didampingi Sekdes bandeng presto. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan Maskan mengatakan, air di pantai Moro sangat jernih dan pasirnya unik berwarna merah. Perjalanan ke lokasi terhadap program pemerintah kabupaten yang mengharapkan masing-masing desa memiliki produk melewati pemandangan nan indah yakni hutan unggulan atau lebih dikenal dengan istilah OVOP (One mangrove, karena merupakan pengembangan hutan Village One Product). Bila rencana ini terealisasi, mangrove yang dipelopori Pemerintah Desa beserta diharapkan nantinya di pasaran bisa ditemukan masyarakat setempat. Bandeng Presto Demak. Pemerintah Desa Moro berencana membentuk Selain itu warga desa Moro juga dikenal sebagai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk mengelola desa pembuat trasi wisata pantai secara turun dan hutan temurun yang mangrove. kwalitas dan Tujuannya agar rasanya tidak desa Moro kalah enak mempunyai dibanding pemasukan atau produk sejenis Pendapatan Asli dari daerah lain. Desa karena Hanya saja sampai saat ini pemasaran trasi desa Moro tidak desa Moro mempunyai masih terbatas bondo desa. di sekitar Mujahidin Demak. juga “Dalam mengatakan, waktu dekat potensi lokal akan dibentuk lainnya adalah BUMDes yang budi daya ikan berfungsi bandeng dan Kepala Desa Moro, Mujahidin (kanan) sebagai produksi trasi. pengelola dan mengembangkan desa wisata, pembuatan Mengingat mata pencaharian masyarakat sekitar bandeng presto, trasi dan pemasarannya. Tidak hanya mayoritas petani tambak ikan bandeng. Selama ini itu, BUMDes juga akan membuka unit simpan pinjam. setiap panen bandeng, hasilnya selalu dibeli pihak Diharapkan dengan adanya desa wisata bisa ketiga dan dibawa ke Juwana, Kabupaten Pati. Setelah di meningkatkan taraf hidup warga sekitar dan menjadi Juwana, bandeng tersebut diolah menjadi Bandeng sumber Pendapatan Asli Desa,” kata Mujahidin. (ari) Presto Juwana.

TABLOID BERITAKITA 15

Kades Bogosari: Perlu Dukungan Masyarakat

epala desa Bogosari Kecamatan Guntur, M Makruf mengatkan, dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa, pihaknya mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Personil TPK terdiri dari unsur pemerintahKades Bogosari M Makruf an desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa. Tugas TPK menyusun rencana pelaksanaan kegiatan. Bersama Kades, TPK dapat mengevaluasi dan menetapkan rencana pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam APBDes. Terkait pelaksanaan kegiatan, TPK harus transparan, mengutamakan musyawarah dan melibatkan masyarakat. Contohnya, setiap titik proyek harus diberi papan kegiatan. Sehingga masyarakat mengerti sumber dana, besar anggaran, volume pekerjaan dan lama pengerjaan. “Dalam melaksanakan pembangunan di desa perlu dukungan dan peran aktif masyarakat. Mustahil pembangunan bisa terlaksana bila tidak ada dukungan serta peran aktif masyarakat. Alhamdulillah pelaksanaan dana desa di Bogosari berjalan baik,” kata Makruf. (ag)

Desa Jatirogo Garap Potensi Wisata

otensi wisata yang luar biasa yang dimiliki desa seharusnya bisa menjadi andalan untuk mengangkat taraf hidup masyarakatnya. Sektor wisata desa bisa menjadi penopang pendapatan asli desa di luar bengkok banda desa. Di era makin maju, makin banyak pula strategi mengangkat potensi wisata desa. Seperti yang dilakukan Kepala Desa Jatirogo, Kecamatan Bonang, H. Suyudi yang menyulap lahan tidur milik desa di Dukuh Dero jadi tempat pemancingan, rumah makan, tempat olah raga (jogging tracking) dan gedung BUMDes. “Untuk menambah Pendapatan Asli Desa, kami akan melakukan terobosan membuat pemancingan dan rumah makan. Nantinya dikelola pemerintah desa sehingga bisa mendongkrak pendapatan asli desa. Saat ini apa yang kami rencanakan sedang dalam proses penggarapan. Saya selaku kepala desa minta doa restu seluruh warga Jatirogo agar semua bisa berjalan dengan lancar,” kata Suyudi. (ari)

Biar Warga Kota Tahu Kalau Desa Lebih Maju

epala Desa Beringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Krepsi Nugroho ST, melalui Bendahara TPK Dariman mengatakan sesuai musyawarah desa, dana desa di wilayahnya tahun ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur betonisasi. Selain pembangunan infrastruktur jalan, dana desa juga digunakan unBendahara TPK Dariman tuk pemberdayaan masyarakat. Prioritas ke-giatan, anggaran dan belanja desa selalu mengacu pada musyawarah desa. Tahun ini diprioritaskan pembangunan jalan di wilayah RT5, RT4, RT3 RT1 dan talud di RT 07. “Dengan adaanya Dana Desa, Desa Bringin terus menggenjot pembangunan dengan mengutamakan transparansi. Selain itu juga masyarakat turut mengawasi pembangunan yang sedang berlangsung. Masyarakat sangat senang dengan program dana desa karena menjadikan desa berkembang lebih cepat. Biar warga kota tahu kalau desa lebih maju,” tandas Dariman. (udin)

16 TABLOID BERITAKITA

EDISI NO. 87 01 - 15 DESEMBER 2017

L E G I S L AT I F

KEGIATAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

etua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyatakan, akan ada sinkronisasi pada anggaran yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2018. Hal itu diungkap Rukma sebelum menandatangani dokumen yang menjadi rujukan pembahasan Raperda ABPD 2018. Dalam acara itu juga disaksikan empat pimpinan lainnya. Yakni Wakil Ketua HM Sukirman, Hery Pudyatmoko, Ferry Wawan Cahyono, dan Ahmadi. Hadir Gubernur Ganjar Pranowo, Sekda Dr Sri Puryono. “Setelah ini akan ada sinkronisasi secepatnya. Dengan demikian pembahasan RAPBD 2018 bisa cepat terlaksana. Semoga saja anggaran 2018 bisa disahkan tepat waktu,” ungkap dia. Pembahasan KUA-PPAS berjalan lama. Sejak pukul 10.00, seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengikuti pembahasan yang turut diikuti semua pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Jateng. Barulah kemudian, sesuai jadwal yang disepakati, pukul 15.30, pimpinan DPRD dan Gubernur Ganjar Pranowo akhirnya menandatangani dokumen

Ketua DPRD Rukma Setyabudi disaksikan Gubernur Ganjar Pranowo menandatangani dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2018. (*)

Pembahasan KUA-PPAS 2018 Berjalan Lama anggaran tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur menyatakan, anggaran yang tertera dalam dokumen KUA-PPAS masih bersifat sementara. Dirinya sepakat dengan pernyataan Ketua DPRD Rukma Setyabudi

Jajaran Komisi C DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Bank Jateng Cabang Kudus. (*)

Komisi C, Bank Jateng Wajib Perbesar Penyaluran Kredit Produktif

B Komisi E, Perlu Target Penyelesaian GTT/PTT P

ank Jateng didesak untuk mendukung ketentuan Bank Indonesia (BI) supaya memperbesar alokasi kredit produktifnya. Bank sentral itu

memberi skema komposisi 60:40. Untuk penyaluran kredit produktifnya mendapat alokasi 60 persen. Bahkan dari alokasi itu, 20 persen lagi wajib disalurkan untuk pengusaha mikro pada akhir 2018.

ersoalan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) tetap menjadi masalah pelik jika tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikannya. Masalah itu mencuat dalam pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan pihak SMKN 2 Purwodadi, Rabu pekan lalu. Diungkapkan anggota Komisi E Sumarsono yang juga pimpinan rombongan, di setiap pertemuan di sejumlah daerah permasalahan GTT/ PTT selalu mengemuka. Sejauh ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran dengan mengeluarkan peraturan gubernur maupun peraturan bupati/wali kota. Hanya saja peraturan tersebut belum bisa seluruhnya menjangkau GTT/PTT yang jumlahnya mencapai ribuan orang. “Kami di setiap pertemuan dengan Dinas Pendidikan Jateng maupun saat bertemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo selalu mempertanyakan masalah itu. Pemerintah sudah memiliki aturan sendiri untuk mengatur guru tidak tetap itu,” ucap dia. Hal yang sama dilontarkan Sri Marnyuni. Baginya, perlu ada target penyelesaian masalah status GTT/ PTT supaya tidak berlarut-larut. Bila dihitung mundur, polemik guru tidak

tetap itu sudah lebih dari 10 tahun. “Sampai sekarang ini tidak selesaiselesai. Perlu ada keputusan yang berani namun tidak melanggar aturan yang ada,” unkap politikus PAN itu. Sebagaimana dilontarkan Suko, salah seorang GTT SMK 2 pihaknya sudah bekerja sebagai guru di jurusan Bangunan sudah tujuh tahun, namun sampai sekarang ini tidak ada kejelasan dari statusnya. Selama mengabdikan diri pada sekolah, dirinya masuk guru berinovatif SMK 2. Sejumlah lomba selalu diikutinya dan menang. Dituturkan Kepala SMK 2 Agus Triyanto, sekolahnya banyak memiliki guru yang kompetitif dan berinovasi. Namun masalah status mereka yang terkadang menjadikan hambatan dalam proses administrasi. “Mohon kepada Komisi E supaya bisa membantu bahkan mendorong kepada pemerintah supaya memberikan kejelasan mengenai status GTT/PTT,” ungkapnya. Menyinggung soal peralihan status kewenangan dari pemkab/kota kepada Pemprov Jateng, Agus menyatakan, sejauh ini hambatan yang muncul adalah soal administrasi. Di bawah naungan Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah Ungaran, diakuinya proses administratifan terbentur jarak dan waktu. Kepala BP2MK Wilayah Ungaran Bagus Suryanto mengatakan, implikasi dari peralihan wewenang sejak Januari 2017 tidak bisa serta merta berjalan mulus. Pihaknya pun juga terkadang menghadapi kendala pengadministrasian. “Masalah GTT/PTT sampai kendala administrasi telah kami inventarisir untuk selanjutnya menjadi bahan yang yang harus dipecahkan,” ungkapnya. (BK)

akan ada sinkronisasi anggaran. “Perlu ada sinkronisasi, harmonisasi anggaran. Bagaimanapun kita harus segera membahas anggaran supaya bisa segera digunakan untuk pembangunan Jateng ke depan. Saya titip pada DPRD,

agar pembahasan anggaran tetap sesuai dengan RPJMD yang sudah disepakati. Ini adalah anggaran terakhir saya bersama Pak Heru Sudjatmoko dalam memimpin Jateng,” ucapnya. (BK)

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sri Hartini saat memimpin kunjungan kerja komisi ke Bank Jateng Cabang Kudus, pekan lalu. Komisi C yakin Bank Jateng sudah menyiapkan secara serius dalam rencana bisnisnya di 2018. Hal itu menyangkut perubahan corporate culture yang selama ini dijalankan, yakni kredit konsumsinya lebih besar dibanding produktifnya. Catatan lain dikemukakan anggota Komisi C Ahmad Ridwan, untuk memperbesar rasio kredit produktif terhadap konsumtif tidak perlu mengabaikan pangsa pasar kredit konsumtif yang selama ini cukup besar memberi kontribusi keuntungan. Menurutnya, kredit konsumtif juga menunjukkan kondisi riil daya beli masyarakat. Anggota Komisi C Kusdilah mewantiwanti agar tetap dijaga rasio kredit bermasalahnya pada level sehat atau di bawah 5 persen sesuai ketentuan BI. Hal

itu melihat kecenderungan rasio Non Performing Loans (NPL) selama tiga tahun terakhir yang terus meningkat, dari 0,99 persen (2014) menjadi 1,25 persen (2015) dan terakhir 2,53 (2016). Untuk diketahui pertumbuhan kredit produktif di Bank Jateng Kudus per Oktober 2017 memang signifikan, mencapai 19,3 persen dibanding kredit konsumtif yang hanya 3,1 persen. Namun dari besaran nominalnya, kredit konsumtif masih jauh lebih besar (Rp 573,839 miliar) ketimbang kredit produktif (Rp 303,518 miliar). Kontribusi Bank Jateng Kudus terhadap PAD Kabupaten Kudus juga semakin meningkat. Tercatat sejak 2005 hingga 2017 total deviden yang telah diterima mencapai Rp 29,704 miliar. “Tahun 2017 ini Bank Jateng membagikan deviden untuk Pemkab Kudus sebesar Rp 5,421 miliar,” jelas Wakil Pinca Bank Jateng Kudus Agus Setiabudi. (BK)

Anggota Komisi A Amir Darmanto dan anggota KPID Setiawan Hendra Kelana diskusi soal penyiaran.

Komisi A, Lembaga Penyiaran Wajib Utamakan Konten Lokal

omisi A DPRD Jateng masih memperhatikan konten penyiaran di televisi dan radio di provinsi ini. Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Jateng Amir Darmanto, Kamis pekan kemarin. Pihaknya meminta lembaga penyiaran mengutamakan konten lokal. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut berperan serta dalam peningkatan potensi di daerahnya. Amir juga ditekankan soal perizinan radio atau televisi. Pasalnya, masih banyak stasiun televisi dan radio swasta di daerah sulit mengurus izin penyiaran. “Soal perizinan masih menjadi kendala. Untuk itu, pihak radio harus bisa bekoordinasi dengan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah),” kata Amir. Politikus asal PKS itu juga mengingatkan penggunaan frekuensi yang harus mengedepankan bahasa persatuan dan kesatuan, tidak berisi adu domba. Jangan sampai lembaga

penyiaran sebagai wadah pemecah belah bangsa. Komisioner KPID Jateng Setiawan Hendra Kelana mengatakan proses perizinan penyiaran kini mulai dipangkas jangka waktunya. Yakni, selama 61 hari kerja ditandatangani Dirjen dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Prosesnya agak lama karena harus melalui verifikasi, seperti izin prinsip dan penyiapan infrastruktur, dan uji coba siaran. Ini penting karena siaran itu milik publik, sementara frekuensi cukup terbatas,” kata Iwan, sapaan akrabnya. Soal iklan politik, ia mengakui momen pilkada akan memengaruhi konten penyiaran. Maka pihaknya akan melakukan sidak ke sejumlah TV dan radio untuk melihat, apakah kontennya sudah sesuai aturan pilkada atau belum. (BK)