Beritakita ed84 1 15agustus2017 by TABLOID BERITAKITA

ik is l ni kan ik e M Bu us ng e M EDISI NOMOR 84 [01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017] TERBIT 16 HALAMAN # RP 5000 # LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM

Bupati Demak HM Natsir khawatir tradisi mengaji seusai sholat maghrib di kota wali tidak akan terdengar lagi. Tandatandanya, orang tua dan anakanak saat maghrib lebih asyik nonton televisi (TV) dan main smartphone, ketimbang melantunkan ayat-ayat suci Kalam Illahi. Oleh karena itu, Bupati Natsir mencanangkan gerakan Maghrib Matikan TV, Ayo Mengaji, memberikan peluang bagi anak-anak untuk belajar, sholat berjamaah dan mengaji. Setiap sore pukul 17.15 hingga waktu sholat Isya’ masyarkat diharapkan mematikan televisi (TV) dan diganti dengan sholat Maghrib berjamah serta mengaji hingga Isya’ atau kegiatan keagamaan lain bagi yang beragama selain Islam. Mungkin kelihatan sepele, namun gerakan yang bertujuan membangun iman serta taqwa (IMTAQ)

Honor Guru K2 di Grobogan

Naik Tiga Kali Lipat Meski terjadi banyak perubahan dalam aturan Kemendikbud, Bupati Grobogan Sri Sumarni, SH, MM meminta guru di wilayahnya tetap profesional dalam bekarya. Diakui Bupati, masih banyak guru yang kesejahteraannya di bawah upah minimum regional (UMR). Terutama bagi guru K2 atau honorer. Namun Bupati Sri Sumarni menegaskan, guru K2 yang semula honornya hanya Rp 200 ribu, kini telah naik tiga kali lipat menjadi Rp 750 ribu. Halaman, ............................10

bagi generasi penerus tersebut sebenarnya mempunyai arti penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan tektonologi (IPTEK), khusunya untuk generasi muda. “Dulu para orang tua terbiasa mematikan TV saat waktu maghrib hingga Isya’, ketika itu waktu maghrib biasa diisi dengan kegiatan mengaji atau belajar. Sekarang kebiasaan tersebut sudah jarang ditemui. Bahkan nyaris punah, karena anak-anak sudah kecanduan nonton TV dan main smartphone,” tandas Bupati Demak, HM. Natsir. Padahal, tambah Nartsir, mengaji tidak akan pernah putus manfaat dan pahalanya. Untuk itu HM. Natsir mengajak masyarakat, khususnya umat muslim melalui guru, majelis pengajian, perangkat desa, ulama, kiai, ustad dan tokoh masyarakat, mendukung program “Maghrib Matikan TV, Ayo Mengaji”. Lantunan ayat-ayat Al qur’an, kata Natsir, dapat membuat suasana rumah tangga adem. Bupati menjamin, rumah yang digunakan untuk membaca Al Qur’an, tentram lahir batin. Halaman, .... 4

Terbebani Pajak, Ribuan Koperasi Tutup Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan, ada sejumlah kendala yang menghambat pengembangan koperasi di Indonesia. Salah satunya, terkait pajak yang masih menjadi beban bagi koperasi. Bahkan pajak koperasi masih terbilang tinggi. Misalnya, sisa hasil usaha (SHU) kena pajak, sebelum dibagi pun sudah kena pajak. Padahal di Singapura, koperasi tidak kena pajak dan tidak ada satu negara pun yang menerapkan pajak bagi koperasi, sehingga koperasi bisa maju pesat. Seperti di Singapura, sekitar 62% usaha ritel mampu dikuasai koperasi. Menurut Menkop, dari 152 ribu koperasi, setengahnya tidak sehat dan akan terus dibina agar menjadi sehat. Koperasi yang tidak bisa disehatkan akan ditutup, berdasarkan rekomendasi dari daerah. Sejak program Reformasi Total Koperasi digulirkan, menurut Menkop, sekitar 43 ribu koperasi dibubarkan melalui SK Menteri Koperasi dan UKM. Halaman, ............7

Gang Puskesmas

TABLOID BERITAKITA

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

Catatan Sutrisno Iwantono

9.000/kg,” kata Iwantono. Kelima, soal tudingan mengoplos beras menjadi kualitas premium. Sutrisno Iwantono menjabarkan, istilah beras oplosan harus diubah karena konotasinya negatif, yang benar adalah beras yang diracik sesuai dengan selera atau keinginan konsumen. Misalnya beras pandan wangi dicampur dengan jenis IR agar rasanya enak tetapi harganya murah. Istilah oplosan, kata Sutrisno Iwantono yang pernah menjadi Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), beda dengan istilah oplosan minuman keras, karena yang lebih tepat beras yang diracik dan itu praktik yang sangat biasa sejak dulu.

Kasus PT IBU, Benarkah Ada Kartel dan Monopoli? Satgas Pangan belum lama ini menggrebeg gudang beras milik PT. Indo Beras Unggul (PT IBU). Satgas menduga PT IBU memalsukan kualitas beras, dengan menjual premium padahal medium. Polisi menyita 1.161 ton beras. PT IBU membantah semua tuduhan itu, mereka tidak pernah membeli beras subsidi tapi langsung dari petani. Beras subsidi atau beras sejahtera (rastra) hanya ada di Bulog. Penggerebekan menjadi bumerang bagi pemerintah. Pasalnya, tuduhan-tuduhan itu belakangan semakin sulit dibuktikan. Kasus itu juga berdampak pada terjadinya keresahan di kalangan petani, pengusaha penggilingan padi dan juga para pengusaha beras. Sutrisno Iwantono, salah satu Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengkritisi persoalan tersebut. Sebagaimana dikutip dari deticFinance (Detik.com).

enurut Sutrisno Iwantono, ada beberapa hal yang perlu diluruskan dalam persoalan PT IBU. Pertama, terjadi tudingan kerugian masyarakat karena oligopoli. Iwantono mengatakan, oligopoli itu bukan kejahatan, tapi struktur pasar yang memang dalam industri tertentu dijalankan. Kedua, tudingan telah terjadi kartel yang membeli harga beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Padahal, yang namanya kartel itu adalah persekongkolan di antara beberapa pelaku usaha untuk mengatur harga atau produksi untuk mendapat

keuntungan. “PT IBU membeli di atas HPP disebut kartel yang membeli dan melakukan kejahatan. Ini ada dua kesalahan, pertama kartel yang membeli, kedua membeli di atas HPP sebuah kejahatan, padahal kalau ada yang bisa membeli di atas HPP, pemerintah harus happy,” ujar Iwantono dalam diskusi di Jakarta, Kamis (27/7/2017). Ketiga, dugaan terjadi monopoli di dalam sektor beras. Iwantono mengatakan, di pasar, posisi sebagai mayoritas bukanlah sebuah pelanggaran, kecuali menyalahgunakan posisi sebagai mayoritas. “Ini dibilang terjadi monopoli, disebutkan menemukan 1.161 ton beras. Terus disebut terjadi kerugian negara,

dari harga jual Rp 20.000 dikurangi Rp 7.300 dikali 40 juta ton, ini hasilnya ratusan triliun rupiah. Ini bagaimana menangkap 1.161 ton dianggap monopoli kerugian negara sebesar itu, tidak masuk akal,” jelas mantan Ketua Komisi Persaingan Usaha (KPPU) itu. Keempat, monopoli karena marjin yang tinggi, yaitu selisih dari beli di petani Rp 7.300 kemudian dijual Rp 20.000. Iwantono menjelaskan, saat membeli beras dari petani Rp 7.300/kg, itu masih dalam kondisi apa adanya, yaitu kadar air, darajat sosoh, dan kadar kotoran masih tinggi. “Tapi, setelah beras itu diolah, kemudian ditambah ongkos transportasi, keuntungan distributor, dan lain-lain, tidak mungkin bisa dijual seharga Rp

Bahan banyolan, dagelan, lelucon, humor, dan sejenisnya, ini diambil dari media sosial, terutama yang berseliweran di WA. Orgil Beli Bubur Orgil : Bang, beli bubur ayamnya satu mangkok yaa. Tubur : Pedes nggak? Orgil : Mana tau? Makan aja belum! Tubur : ??? Orgil : Kenapa Bang? Tubur : Gak papa. Orgil : Oh iya Bang, buburnya jangan dikasih ayam ya. Tubur : Laahhh, kalau gak dikasih ayam, bukan bubur ayam dong namanya. Orgil : Abang bego, ya. Kalau buburnya dikasih ayam, terus saya makan apa? Dogil Sore, ada pasien datang ke dokter. Dokter : Sakit apa? Pasien : Saya suka pusing, kadang suka

Dokter

sakit perut dok. : Ooooo, kalau memang suka, ya gak apa-apa, terusin aja sakitnya.

Istimewa Petruk : He Gareng, aku pengen makan nasi goreng. Gareng : Siap bos. Petruk : Jangan lupa yang istimewa. Gareng : Istimewa gimana bos? Petruk : Istimewa tuh artinya pake telor dua. (Gareng segera pergi beli pesanan si bos. Agak siangan perut Petruk lapar lagi). Petruk : Gareng siang-siang begini enaknya makan mi goreng. Jangan lupa yang istimewa. Gareng : Beres boss, sambil pergi membeli pesanan si bos.

Petruk

Gareng Petruk

Gareng

: :

Keta KetaWA

Malam harinya, AC hotel kelewat dingin, giliran barang’ si Petruk yang minta jatah. Gareng aku pingin ‘bodrex’ (bobo dengan perex) nih, cariin cewek dong. Jangan lupa yang istimewa. Beres bos. Heh Gareng kesini, brengsek kamu. Aku kan minta cewek yang istimewa, ngapain kamu empanin aku bencong? Lho kan sesuai pesanan bos, istimewa, telornya dua.

Keenam, pengertian beras subsidi. Menurut Iwantono, yang namanya subsidi, pupuk, dan lain-lain disebut subsidi saprotan (sarana produksi pertanian), bukan beras subsidi. Subsidi saprotan dirumuskan dalam rencana definitif kelompok. Penerima subsidi saprotan itu bukan hanya petani beras, melainkan perkebunan, sayuran, dan perikanan ikut menerima subsidi itu. “Kita itu menganut subsidi saprotan iya, dan HPP juga. Tapi ini bukan yang disebut dengan beras subsidi atau beras raskin yang sekarang disebut beras sejahtera atau rastra yang dibeli pemerintah seharga Rp 7.300/kg dan dijual Rp 1.600/kg. Itu namanya beras subsidi,” pungkas Iwantono. (dtc/bk)

HARGA IKLAN Halaman Cover Warna 1 Hal Warna Cover Belakang Rp. 5.000.000 ½ Hal Warna Cover Belakang Rp. 3.000.000 ¼ Hal Warna Cover Belakang Rp. 2.000.000 Iklan Kuping Cover Depan Iklan Kuping Cover Belakang

Rp. 1.000.000 Rp. 750.000

Halaman Dalam Hitam Putih 1 Halaman Hitam Putih ½ Halaman Hitam Putih

Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000

¼ Halaman Hitam Putih 1/8 Halaman Hitam Putih

Rp. 1.250.000 Rp. 750.000

Adverotial 1 Halaman Advertorial ½ Halaman Advertorial ¼ Halaman Advertorial

Rp. 2.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000

ISSN 2086-60284, Pemimpin Umum Agus Yulianto, Pemimpin Perusahaan Yulita Umari, Wakil Pemimpin Perusahaan Supono Banjar, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Tohar Tokasapu, Redaktur Pelaksana Agoes Dhewa, Redaktur Robinson Simarmata, Sugayo Jawama, Joko J Prihatmoko, Rachmat Sujianto, Bambang Sartono, Reporter Budi Hari Pujiono, Hermawan, Daniel Simarmata, Anto Sugiarto (Semarang), Ahmad Syarifudin, Eko Budi Ariyanto (Demak), Antok SP, Hana Ratri Septyaning W (Grobogan), Cecep Tri W (Blora), Dentang, Waskito, (Pemalang), Alex M. Thohirin, Wasirun (Brebes-Bumiayu), Tri Warno S (Banjarnegara), Kontributor Undang A. Azis, Sopiyan, Ikhsan Jafar S (Priangan Timur; Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Kota Banjar, Pangandaran), Muhammad Nur (Denpasar), Konsultan Keredaksian Handry TM, Sriyanto Saputro, Konsultan Hukum Imanuel Alvares, SH, MH, Grafis Abien Sur, Administrasi Aab Abdul Jalil, Periklanan Hening Iss Samanto, Siti Mardiyah, Sirkulasi Amani Alamat Redaksi Sambiroto RT.01 RW.01 Semarang 50276 (Gang Puskesmas) Telepon - Fax. 024-76740042, Email: beritakita.bk@gmail.com, Rekening Bank 2-057 07402-6 Bank Jateng Capem Setwilda TK I Jateng Semarang, Atas Nama Mutohar Diterbitkan CV. Datamedia, SIUP 170/11.01/PK/I/2003. Terdaftar pada Data Pers Nasional 2011 (Dewan Pers) Halaman 161 Nomor 5 Tahun 2011.

S E M UA WARTAWA N TA B LO I D B E R I TA K I TA D I B E K A L I K A RT U P E RS DA N N A M A N YA T E RC A N T U M D I B O K P E N G E LO L A

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

PARIWARA

DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN DEMAK

TABLOID BERITAKITA

DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN DEMAK

DPC PPP KABUPATEN DEMAK

H. NUR WAHID, SHI

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

H. ALI AS’ADI, S. PdI

Ketua DPD Partai Golkar Demak

Ketua DPC PDI Perjuangan Demak

Ketua DPC PPP Kabupaten Demak

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN DEMAK

DPC PARTAI DEMOKRAT

DPC PKB KABUPATEN DEMAK

POTO KOSONG

KABUPATEN DEMAK POTO KOSONG

H. MUNHAMIR SE

H. MASKURI SAg

DR (HC) GIYANTO

Ketua DPC PKB Kabupaten Demak

Ketua DPC Partai Gerindra Demak

Ketua DPC Partai Demokrat Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KANTOR KECAMATAN GUNTUR

BAGIAN PEMBANGUNAN

KANTOR KECAMATAN MIJEN

ALI MAHBUB SH MH

ILI CARLI SH

Drs. WAHYU AJI, MM

DRS ISKANDAR ZULKARNAEN

PURKANTO SH MHN

Camat Guntur

Sekcam Guntur

Kabag Pembangunan Setda Demak

Camat Mijen

Sekcam Mijen

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GUNTUR

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SAYUNG

KANTOR KELURAHAN MANGUNJIWAN

H. HALIMI, M. Pd.

H. SUGIYONO, M. Pd

RUSTIYONO SIP

Kepala UPTD Guntur

Kepala UPTD Sayung

Lurah Mangunjiwan

MTs AL IRSYAD GAJAH - DEMAK

KECAMATAN KOTA

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PWI KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN KOTA

Jalan Raya Gajah-Dempet No. 11 Telp. 0291-3114721 Kecamatan Gajah - Kabupaten Demak

KANTOR KELURAHAN KADILANGU

KHOERON, S.Ag

H. HASAN HAMID SAg

WAHIB PRIBADI MSi

MARSONO

Kepala MTs Al Irsyad Gajah

Ketua PWI Demak

Sekretaris PWI Demak

Lurah Kadilangu

SMA ISLAM MIFTAHUL HUDA JOGOLOYO-DEMAK Jl. Diponegoro No. 116 Jogoloyo Wonosalam - Demak 59571

YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN

YAYASAN ISLAM SU’ADA

SMK PATI UNUS

MADRASAH ALIYAH

Jl. Raya Karangawen Km. 19,5 Telp. (024) 6773386 NIS: 400080 NSS: 32.2.0321.02.010 NPSN: 20319295

MA YASUA PILANGWETAN, KEBONAGUNG, DEMAK

AHMAD MALIK, SPd MPd

ZAMRONI, S. Pd.

KHOIRUMAN, S. Ag

Kepala SMA Islam Jogoloyo

Kepala SMK Pati Unus Karangawen

Kepala MA Yasua Pilangwetan

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

WA R TA K I TA

TABLOID BERITAKITA

Bupati Canangkan Gerakan Maghrib Matikan TV, Ayo Mengaji

erakan Maghrib Matikan TV, Ayo Mengaji, memberikan peluang bagi anak-anak untuk belajar, sholat berjamaah dan mengaji. Setiap sore pukul 17.15 hingga waktu sholat Isya’ masyarkat diharapkan mematikan televisi (TV) dan diganti dengan sholat Maghrib berjamah serta mengaji

Bupati Demak HM Natsir khawatir tradisi mengaji seusai sholat maghrib di kota wali tidak akan terdengar lagi. Tandatandanya, orang tua dan anak-anak saat maghrib lebih asyik nonton televisi (TV) dan main smartphone, ketimbang melantunkan ayat-ayat suci Kalam Illahi. hingga Isya’ atau kegiatan keagamaan lain bagi yang beragama selain Islam. Mungkin kelihatan sepele, namun gerakan yang bertujuan membangun iman serta taqwa (IMTAQ) bagi generasi penerus tersebut sebenarnya mempunyai arti penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan tektonologi (IPTEK), khusunya untuk generasi muda. “Dulu para orang tua terbiasa mematikan TV saat waktu maghrib hingga Isya’, ketika itu waktu maghrib biasa diisi dengan kegiatan mengaji atau belajar. Sekarang kebiasaan tersebut sudah jarang ditemui. Bahkan nyaris punah, karena anak-anak sudah kecanduan nonton TV dan

main smartphone,” tandas Bupati Demak, HM. Natsir. Padahal, tambah Nartsir, mengaji tidak akan pernah putus manfaat dan pahalanya. Untuk itu HM. Natsir mengajak masyarakat, khususnya umat muslim melalui guru, majelis pengajian, perangkat desa, ulama, kiai, ustad dan tokoh masyarakat, mendukung program “Maghrib Matikan TV, Ayo Mengaji”. “Lantunan ayat-ayat Al qur’an dapat membuat suasana rumah tangga menjadi adem. Penghuni rumah yang digunakan untuk membaca ayat-ayat Al Qur’an, saya jamin tentram lahir batin. Terlebih di tengah dasyatnya gempuran teknologi gadget dan media sosial yang menyedot perhatian sebagian besar generasi muda saat ini,” kata Bupati HM. Natsir, seraya menambahkan, dalam membangun SDM, harus diawali dengan sesuatu yang bersih. Seperti ajakan mengaji pada anak, jika diamalkan sejak dini, bisa menjadi dasar dalam pembentukan karakter. Guna menyukseskan gerakan tersebut, HM Natsir yang juga Ketua PGRI Demak, menggandeng PGRI, Pramuka dan guru PAUD untuk menerapkan gerakan “Ayo Ngaji” di lingkup masingmasing. Bahkan pihaknya telah instruksikan tiga lembnga tersebut, saat maghrib agar mematikan TV untuk mengaji bersama keluarga. “Saya tegaskan, anak-anak mengaji bersama keluarga. Karena namanya keluarga, secara otomatis kedua orang tua wajib ikut mengaji. Saya optimis, jika kedua orang tua ikut mengaji, maka hasilnya pada anak-anak akan maksimal dan program ini akan kembali menjadi budaya di kota wali,” kata Bupaii HM Natsir yang juga Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Demak. (Ag)

Dukung Gerakan Maghrib Matikan TV, Seminggu Sekali

Muspika Karangawen Sambangi Rumah Warga

anyak cara untuk mendukung gerakan ‘Maghrib Matikan TV, Ayo Mengaji’ yang dicanangkan Bupati Demak HM. Natsir. Seperti yang dilakukan Camat Karangawen Muhammad Syahrie dan jajaran Muspika setempat. Guna menyuksesnya gerakan tersebut, seminggu sekali Camat beserta Kapolsek, Danramil dan tokoh masyarkat setempat blusukan ke rumah-rumah warga di sejumlah desa untuk menyampaikan gerakan yang menjadi program Bupati Demak tersebut. Mereka bertamu ke rumah warga yang masih menghidupkan TV pada waktu Maghrib. Kepada warga, Syahrie menjelaskan tentang gerakan Maghrib Matikan TV dan mengajak menggunakan waktu tersebut untuk mengaji.

“Semua warga yang kami kunjungi mengucapkan terimakasih, sebab anakanak mereka juga mengingatkan karena sudah mendapat arahan dari guru di sekolah,” kata Camat Syahrie Gerakan mengaji usai sholat maghrib, tambah Syahrie, merupakan program Bupati yang sangat baik dan harus di dukung. Sebab menghidupakan budaya mengaji seperti kebiasaan warga Demak pada tahun 1980 an, hampir semua aktifitas masyarakat seusai solat maghrib mengaji, membaca Al qur’an. Terlebih saat ini, kata Camat Syahrie, Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Literasi, termasuk literasi agama dengan membaca Al qur’an. “Di Kecamatan Karangawen, sudah tiga desa ada Perdes Maghrib Matikan TV.

Yakni, Desa Wonosekar, Jragung dan Desa Tlogorejo,” jelas Syahrie. (Ag)

Camat Karangawen, Muhammad Syahrie

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

WA R TA K I TA

TABLOID BERITAKITA

Pemkab Demak Anggarkan Rp 25 M Percepatan Pembangunan Wisata Pantai Morosari

Joko Sutanto, Wakil Bupati Demak

Makam Mbah Mudzakir yang berada di tengah laut kawasan wisata Pantai Morosari, menjadi daya tarik wisata religi, perlu digarap dan dikembangkan.

Morosari dan menghasilkan pekerjaan yang maksimal, seluruh OPD dilibatkan. Antara lain Dinas Pariwisata sebagai koordinator, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Pertambangan dan Energi (DPUPPE) membidangi jalan dan jembatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian menata kawasan mangeove. “Dinas Kelautan dan Perikanan juga dilibatkan untuk menyiapakan perahu yang layak untuk wisata bahari. Sedangkan Dinas Perdagangan dan UMKM

emerintah Kabupaten (Pemkab) Demak pada tahun 2018 akan melakukan percepat pembangunan kawasan wisata Pantai Morosari. Pembangunan sektor wisata tersebut melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga diharapkan tahun depan tempat itu menjadi obyek wisata dengan sarana pendukung dan akses transportasi yang mudah. Wakil Bupati Demak Joko Sutanto. Menurut Wabup Joko mengatakan, untuk memepercepat pembangunan di Pantai

Kawasan wisata Pantai Morosari, dilengkapi dengan rumah makan apung.

dilibatkan untuk menata pedagang termasuk menyediakan oleh-oleh khas Demak di kawasan obyek wisata. Pembangunan lintas dinas ini akan mempercepat proses dan hasilnya akan lebih baik,” ungkap Wabup Joko Sutanto. Wakil Bupati mengakui, akses jalan menuju Pantai Morosari yang saat ini hanya bisa dilalui satu mobil, sangat tidak mendukung pengembangan obyek wisata tersebut. Untuk itu harus dibuatkan jalan lagi guna mendukung akses keluar dan masuk ke Morosari.

Menikmati hutan mangrove yang asri di kawasan wisata Pantai Morosari.

Jalur di sisi barat sungai Dombo akan dikhususkan untuk jalur masuk Morosari. Sedangkan untuk akses keluar bisa lewat jalan sisi timur sungai. Dengan demikian akses keluar dan masuk Pantai Morosari tidak akan ada kendala. Akses jalan menuju tempat wisata juga diperlebar, sehingga terlihat nyaman dan menarik. Saat ini proyek pembangunan jalan masih dalam proses lelang. “Kami berharap tahun ini akses jalan Pantai Morosari bisa tergarap tuntas, termasuk akses jalan Morosari yang menghubungkan dengan jalan menuju Makam Mbah Mudzakir. Pemkab Demak telah menganggarkan Rp 25 milyar,” tandas Wabup Joko seraya menambahkan, di kawasan Morosari ada tiga obyek wisata yang bisa menjadi daya tarik wisatasan. Tiga obyek wisata yang dimaksud adalah Pantai Morosari lengkap dengan rumah makan apung, kemudian keindahan hutan mangrove dan wisata religi Makam Mbah Mudzakir yang berada di Pantai Desa Bedono Sayung. Wabup optimis, jika potensi wisata itu dikelola dengan baik, maka secara otomatis perekonomian masyarakat setempat akan meningkat. (Ag)

Satu Sampah Sejuta Masalah ASN Diminta Jadi Pelopor Kebersihan Lingkungan

anyak cara untuk membuat lingkungan bersih. Lingkungan yang bersih akan menjadi sehat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Demak memberi perhatian serius terhadap kebersihan lingkungan. Bahkan setiap pegawai di lingkungan Pemkab Demak, dilibatkan untuk mendorong masyarakat sadar bersih lingkungan. Menurut Bupati Demak HM Natsir, membangun budaya bersih harus dilakukan serius dan berkesinambungan oleh siapa saja, termasuk para pegawai negeri. Apabila bersih dan asri, udarapun akan bersih, sehingga masyarakat menjadi sehat. Untuk membuat lingkungan bersih, Bupati Natsir telah menggerakan semua pegawai di bawahnya untuk menjadi pelopor kebersihan lingkungan. “Gerakan ini bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan Adipura, tapi yang utama adalah terkait kebersihan lingkungan perlu mendapat perhatian. Terutama soal sampah. Dari waktu ke waktu masalah sampah terus bertambah. Jika tidak diperhatikan serius, kedepan bisa menjadi masalah pelik,” ungkap Bupati Demak HM. Natsir.

Saat ini, tambah Bupati, masih banyak ditemui masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat. Akibatnya terjadi penumpukan sampah di selokan, sehingga aliran air tersumbat sampah. Bahkan saat musim hujan, kata Natsir, ada beberapa lokasi tergenang banjir lantaran saluran air tersumbat tumpukan sampah. “Kami ingin menggugah dan membangun kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan bersih bermula dari manajemen pengelolaan sampah. Tujuan akhirnya, tidak ada warga yang membuang sampah di sembarang tempat. Sebab satu sampah bisa menimbulkan berjuta masalah,” kata Bupati Natsir didampingi Wakil Bupati Joko Sutanto dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Agus Musyafak beberapa waktu lalu. Gerakan bersih lingkungan, tambah Bupati Natsir, diawali dari para aparatur sipil Negara (ASN). Mereka dituntut menjadi pelopor dan teladan bersih linglungan. Baik saat di kantor maupun di lingkungan tempat tinggalnya masingmasing. Setiap hari selepas apel pagi, semua pegawai melakukan pungut sampah selama lima menit.

Hal yang sama juga dilakukan selepas sholat Dhuhur berjamaah. Selain itu, para pegawai juga sepakat, masingmasing menanam satu tanaman di lingkungan tempat kerjanya, sekaligus Bupati Demak HM Natsir dan Wakil Bupati Joko Sutanto merawatnya. Tidak hanya itu, satu minggu sekali selepas sholat Jumat, menambahkan, untuk mendukung Bupati dan Wakil Bupati bersama para gerakan tersebut Pemkab menempatkan pegawai melakukan aksi bersih-bersih di bak sampah di sejumlah lokasi. Antara Pasar Bintoro. lain di tempat keramaian, fasilitas “Kami dorong agar para pedagang di umum, dan jalan protokol. Setiap titik Pasar Bintoro memiliki kesadaran untuk terdapat tiga tempat sampah, masingtidak membuang sampah di sembarang masing untuk sampah organik, anorganik tempat. Jika budaya bersih terbangun, dan limbah bahan berbahaya beracun. lingkungan akan sehat dan masyarakat “Tempat sampah itu dalam sehari Kabupaten Demak akan menerima dua kali diambil petugas kebesihan penghargaan Adipura. Kami tidak ingin dibawa ke tempat pembuangan akhir dapat penghargaan dengan cara membeli (TPA),” tandas Agus Musyafak seraya atau ingin disanjung. Penghargaan menambahkan, Pemkab Demak kini diperoleh karena kondisi nyata atas hasil memiliki dua TPA yang kondisinya sudah kerja maksikmal,” tandas Bupati. overload. Pihaknya telah merencanakan Kepala Dinas Lingkungan Hidiup membangun TPA yang lebih luas dan Kabupaten Demak, Agus Musyafak pengelolaannya lebin baik. (Ag)

Jateng Juara Reformasi Birokrasi Perubahan adanya reformasi birokrasi terjadi dalam sejumlah hal. Antara lain adanya budaya malu yang kini menjadi nilai yang dipegang para ASN di lingkungan Pemprov Jateng. Mereka mengembangkan budaya malu jika sampai mengecewakan rakyat.

emprov Jateng menempati posisi teratas dalam daftar penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Terkait capaian tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pencapaian itu merupakan kerja dan kemauan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Jateng.

Hendi Jadi Tokoh Penggerak Koperasi

redikat tokoh Utama Penggerak Koperasi, disematkan kepada Walikota Semarang, Hendrar Prihadi atas komitmen dan inovasi dalam memajukan koperasi di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Penghargaan itu diserahkan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid saat peringatan ke-70 Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Rabu(12/7) di Makasar. Namun pada penerimaan penghargaan tersebut, Walikota Hendi berhalangan hadir, maka Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Litani Setyawati mewakili Walikota Hendi menerima penghargaan tersebut. Penghargaan diberikan setelah Dekopin melakukan sejumlah seleksi serta penilaian kepada seluruh

Hendrar Prihadi, Walikota Semarang

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

WA R TA K I TA

TABLOID BERITAKITA

“Ini bukti, kalau mau ternyata bisa,” ujar Ganjar Sabtu pekan lalu, sembari menambahkan, perubahan adanya reformasi birokrasi itu terjadi dalam sejumlah hal. Antara lain adanya budaya malu yang kini menjadi nilai yang dipegang para ASN di lingkungan Pemprov Jateng. Selain itu, adanya perubahan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi lebih mudah, murah dan cepat. Sejumlah penghargaan yang diperoleh Pemprov Jateng juga menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan diakui lembaga lain. Karenanya, ketika ada berita tentang penilaian hasil reformasi birokrasi, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo para ASN di lingkungan kepala daerah di Indonesia. Seperti diketahui, Walikota Hendi merupakan inisiator program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara, atau yang biasa disingkat Kredit Wibawa. Melalui kredit itu, Hendi memberikan angin segar bagi dunia usaha mikro kecil menengah yang terkendala bantuan permodalan. Melalui Kredit Wibawa, Hendi memberikan pinjaman dengan bunga paling rendah se-Indonesia, yakni sebesar 3%, dan bahkan disediakan juga program pinjaman tanpa agunan. Inovasi itu secara tidak langsung memacu keaktifan koperasi di Kota Semarang, yang jumlah koperasi aktifnya 686 koperasi atau 88,17% dari total 778 koperasi yang ada. Walikota Hendi juga berinovasi dengan mengeluarkan pengurusan ijin usaha mikro melalui online. Kepala Dinas Koperasi Pemkot Semarang, Litani Setyawati mengaku sangat bangga dengan capaian tersebut. “Ini berati apa yang sudah dikerjakan di Kota Semarang sudah benar dan tepat,” tutur Litani. (BK)

Pemprov Jateng gembira. Hal itu kemudian justru memunculkan target untuk penilaian berikutnya harus mendapat nilai A. Kinerja birokrasi ini, ungkap Ganjar, tentu berkorelasi

DR. Supriyatno, Dirut Bank Jateng

Kinerja Bank Jateng Naik Kategori III

inerja Bank Jateng sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov. Jateng, patut mendapatkan apresiasi. Saat ini Bank Jateng bersiap naik kelas, dari kategori bank umum kegiatan usaha (Buku) II menjadi Buku III. Hal itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) Bank Jateng Supriyatno saat memberikan sambutan pada halal bihalal keluarga besar Bank Jateng di Hotel Crowne Semarang, Jumat malam pekan lalu. Menurut Supriyatno, kenaikan kelas itu tidak terlepas dari tambahan modal yang akan didapat dari Pemkab/ Pemkot se-Jateng dan Pemprov Jateng. Sehingga modal inti Bank Jateng saat ini Rp 5 triliun yang merupakan batas minimal kategori Buku III. Tidak hanya naik kelas, kinerja finansial Bank Jateng, kata

dengan kesejahteraan rakyat. Hal itu bisa dilihat dari adanya layanan yang mudah murah cepat maka rakyat akan mudah mengakses apapun. “Izin cepat, pembangunan jalan lancar, keuangan maksimal tidak ada korupsi pastinya ekonomi akan terangkat,” tuturnya. Seperti diketahui, terdapat 34 pemprov yang masuk evaluasi reformasi birokrasi. Hasilnya, hanya dua pemprov yang mendapat nilai tertinggi. Yakni Pemprov Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jateng dan Yogja mendapat nilai BB. Sementara yang meraih B ada 11 pemprov, nilai CC ada 14 pemprov, dan nilai C tujuh pemprov. (BK)

Supriyatno juga terus tumbuh hingga melebihi rata-rata industri perbankan dan menjadi bank papan atas di level nasional. Bahkan Bank Jateng terpilih sebagai bank terbaik diantara 55 bank umum kategori Buku III yang baru saja dilansir Majalah Info Bank. Menanggapi capaian kinerja Bank Jateng, Gubernur Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara itu memberikan apresiasi positip pada Bank Jateng yang mampu menaikan kelasnya. Namun di sisi lain, kata Ganjar, tantangan yang akan dihadapi semakin bertambah. Karenanya program-program Bank Jateng yang dikhususkan untuk merangkul masyarakat golongan kecil dan tidak mampu harus terus didorong agar mereka bisa hidup nyaman dan berdikari di bidang ekonomi. Salah satu caranya, kata Ganjar, mengembangkan layanan berbasis teknologi melalui sistem pembayaran secara elektronik. Sehingga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pembayaran secara elektronik bisa diujicobakan pada BRT Trans Jateng yang baru di-launching. Program BRT Trans Jateng merupakan salah satu langkah pemprov membantu masyarakat, khususnya buruh dan pelajar yang menjadi prioritas utama agar dapat mengurangi beban pengeluaran dengan nilai UMK yang masih dibawah provinsi tetangga Jabar dan Jatim. Sehingga kesejahteraan buruh dapat lebih terangkat. Gubernur Ganjar berharap, dengan capaian yang sudah didapat, Bank Jateng tidak berpuas diri. Karena masih banyak perbaikan yang mesti dilakukan, agar capaian-capaian tersebut semakin hari akan semakin meningkat. (BK)

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

WA R TA K I TA

TABLOID BERITAKITA

Ada sejumlah kendala yang menghambat pengembangan koperasi di Indonesia. Salah satunya, terkait pajak yang masih menjadi beban bagi koperasi. Bahkan pajak koperasi masih terbilang tinggi. Misalnya, sisa hasil usaha (SHU) kena pajak, sebelum dibagi pun sudah kena pajak. Padahal di Singapura, koperasi tidak kena pajak dan tidak ada satu negara pun yang menerapkan pajak bagi koperasi, sehingga koperasi bisa maju pesat. Seperti di Singapura, sekitar 62% usaha ritel mampu dikuasai koperasi.

enteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga tak dapat menutupi rasa kekagumannya atas atraksi yang disuguhkan dalam gelaran acara peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-70 tahun 2017 tingkat provinsi yang diselenggarakan Pemprov Jawa Tengah. "Saya bangga dan apresiasi atas gelaran acara Harkopnas yang dipadukan dengan aneka atraksi budaya khas daerah Jawa Tengah. Ini luar biasa," ucap Puspayoga di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, belum lama ini. Di acara yang dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wagub Jateng, serta seluruh Bupati dan Walikota di Jateng, Puspayoga mengakui bahwa acara tersebut bernuansa budaya sangat tinggi. Dimana dalam pawai yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota se-Jateng, menampilkan aneka kesenian, tari-tarian, gamelan, kerajinan tangan, dan lainnya. "Saya pikir, ini pertama kali acara Harkopnas yang diramu dengan nilai budaya tinggi. Karena, dalam pengembangan produk koperasi dan UKM tidak bisa lepas dari seni budaya khas daerah. Bila seni budaya dijaga tetap hidup, maka produk UKM kita akan ikut terangkat. Tema seperti ini harus terus dipertahankan," tandas Menkop. Puspayoga juga berharap agar komitmen para kepala daerah di Jateng, dalam mengembangkan koperasi dan UKM dapat terus ditingkatkan. Karena itu, kata

Bupati Pekalongan Lantik Pengurus GOW

engurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2017-2022 yang berjumlah 45 orang, Selasa pekan lalu dilantik oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si, di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan. Bupati berharap, pengurus baru segera menyesuaikan dengan tugasnya. Menurut Bupati, GOW sebagai wadah organisasi perempuan merupakan ormas perempuan yang mandiri, memiliki tujuan yang sejalan dengan pembangunan pemerintah di berbagai bidang yang muaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan itu Bupati Asip Kholbihi menyinggung program keluarga

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga bersalaman dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di acara Harkopnas 2017 tingkat Jateng, di Semarang.

Terbebani Pajak, Ribuan Koperasi Ditutup Menkop, saat ini lebih menonjolkan pengembangan kualitas koperasi ketimbang kuantitas. Dari 152 ribu koperasi, setengahnya tidak sehat dan akan terus dibina agar menjadi sehat. Koperasi yang tidak bisa disehatkan akan ditutup, berdasarkan rekomendasi dari daerah. Sejak program Reformasi Total Koperasi digulirkan, menurut Menkop, sekitar 43 ribu dibubarkan melalui SK Menteri Koperasi dan UKM. Meski begitu, diakui masih ada beberapa kendala yang menghambat pengembangan koperasi di Indonesia. Salah satunya, terkait pajak yang masih menjadi beban bagi koperasi. "Saya akui, pajak koperasi masih terbilang tinggi. Lihat saja, SHU kena pajak, sebelum dibagi pun sudah kena pajak. Pajak ganda istilahnya. Kami sudah sampaikan mengenai hal ini sejak dua tahun lalu. Semoga bisa segera direalisasikan oleh Kementrian Keuangan sekarang ini," jelas Puspayoga. Padahal di Singapura, tambah Menkop, koperasi tidak kena pajak. Bahkan tidak ada satu negara pun yang menerapkan pajak bagi koperasi, sehingga koperasi bisa maju pesat. Seperti di Singapura, sekitar 62% usaha ritel mampu dikuasai koperasi. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

mengakui bahwa ia pernah melakukan polling kecil-kecilan. Hasilnya, sekitar 62% responden menganggap koperasi sebagai lembaga keuangan yang masih diminati masyarakat. Karena koperasi dianggap bisa berkembang sesuai keinginan para anggotanya. Bahkan, ada harapan besar dimana koperasi bisa melindungi produkproduknya di pasaran. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyebutkan ada sekitar tujuh maklumat dari masyarakat koperasi di Jateng bagi pengembangan koperasi . Antara lain, melakukan revolusi pola pikir dalam

harapan (PKH), tahun 2017 di Kabupaten Pekalongan ada 50 ribu penerima PKH. Namun bupati berharap, dari keluarga yang diintervensi pemerintah pusat melalui PKH tersebut dapat melepaskan diri dan keluar dari PKH dengan sadar. â&#x20AC;&#x153;Saya mengajak seluruh pengurus GOW untuk memberikan motivasi dan semangat hidup kepada mereka supaya eksis dan bisa survive dalam kehidupan, sehingga dapat mengangkat garis kemiskinannya,â&#x20AC;? ajak Bupati seraya menambahkan, pemberian motivasi tersebut merupakan pemberian yang sangat mulia. Sedangkan Ny. Munafah Asip Kholbihi selaku Penasehat GOW, berharap pada pengurus baru bisa bekerjasama antar organisasi wanita dengan saling mendukung dan saling bersinergi. Terutama bersinergi dengan PKK untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. (BK)

erempuan memiliki peran besar di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang politik. Namun konstruksi sosial di Indonesia masih membuat perempuan sulit berperan aktif dalam bidang tersebut. Dominasi laki-laki sangat kental sehingga membuat kaum perempuan sulit bersaing. Fenomena ini harus segera dihapus karena banyak kaum perempuan yang memiliki potensi yang tidak kalah hebatnya dengan kaum laki-laki. Hal itu disampaikan Sekda Jateng Sri Puryono di acara Pelatihan Kepemimpinan Bagi Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah di Prov Jateng. Acara bertempat di Hotel Ciputra, Kamis (27/7). Menurut Sri Puryono segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia sudah dihapus dengan UU No. 7 Tahun 1984, sehingga perempuan

Perempuan Aktivis Politik Jangan Hanya Cari Kursi

berkoperasi sesuai amanat Pancasila, UUD 1945, serta nilai-nilai gotong royong. Melakukan sosialisasi azas, nilai-nilai, dan prinsip berkoperasi melalui pendidikan formal dan non formal kepada pelaku koperasi, pemuda dan pemimpin opini. Selain itu, tandas Ganjar Pranowo, membudayakan pelaksanaan azas, nilai, dan prinsip serta revitalisasi gerakan koperasi menuju penguatan kelembagaan dan mengembangkan usaha koperasi melalui kerjasama yang saling mensejahterakan. (BK)

memiliki derajat dan kesempatan yang sama. Bahkan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan harapan bagi peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi politik perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sri Kusuma Astuti mengatakan, kegiatan yang diinisiasi Kementerian PPA itu perlu ditingkatkan. Di Jateng, kata Astuti, posisi perempuan yang duduk di legislatif masih sekitar 24% dari kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Untuk 35 kabupaten/kota rata-rata perempuan yang duduk di legislatif masih pada angka 17,4%. Sedangkan perempuan yang menjabat kepala daerah ada tujuh orang dan enam wakil kepala daerah. Karenanya, menyongsong Pilkada 2018 dan 2019 di Jateng, Pemprov Jateng mensupport keterwakilan perempuan di bidang politik. (BK)

TABLOID BERITAKITA

epala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Demak, Masrian mengatakan, meski pendidikan luar sekolah atau non formal tidak sepopuler pendidikan formal, namun Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Demak tidak patah arang. Di balik keterbatasan dukungan anggaran daerah, SKB berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan pendidikan non formal di Kabupaten Demak. Di antaranya memberi pendidikan kecakapan hidup bagi

PENDIDIKAN remaja yang putus sekolah dan ibu rumah tangga. Kontribusi yang diberikan SKB cukup besar dalam membantu pemberantasan buta huruf, mendidik dan melatih tenaga kerja siap pakai dan menekan angka pengangguran. Selain itu pendidikan non formal juga perhatian terhadap pendidikan usia dini dan menyiapkannya agar ke depan menjadi generasi yang trampil. Sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), tambah Masrian, SKB juga mempunyai tugas membantu kegiatan PNF pada bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga. Adapun program yang diampu yakni, pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan anak usia dini (PAUD) meliputi TPA serta Kelompok Bermain dan TK. Sebenarnya SKB mempunyai

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

SKB Demak Bangkit Lagi Meski Miskin Anggaran banyak program kerja dan kegiatan, namun urung dilaksanakan karena kurang mendapat dukungan anggaran. Pasalnya, dukungan anggaran yang dialokasikan hanya untuk operasional. Anggaran dari APBD tahun ini, kata Masrian, hanya Rp 90 juta. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembiayaan sarana prasarana dan operasional lainnya. Padahal anggaran yang dibutuhkan agar kegiatan bisa berjalan, sekitar Rp 500 juta bahkan bisa lebih. Untuk mencukupi kebutuhan, SKB harus rajin mencari bantuan dari pemerintah pusat. Terkait PKH, banyak permintaan dari desa agar SKB bisa memberikan berbagai

pelatihan, namun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi karena terbentur masalah anggaran. Adapun kegiatan PKH yang telah berlangsung antara lain pembinaan desa vokasi, seperti pelatiahan holtikultura di lahan sempit serta pembuatan sendok dari limbah plastik. “Memang harus rajin mencari dana dari pusat agar bisa bertahan dan eksis. Namun ada hal yang membanggakan di balik keterbatasan SKB. Semua kegiatan mampu menjadi percontohan serta sudah membebaskan ribuan warga Demak dari buta aksara. Ini sebagai bukti jika SKB Demak telah bangkit kembali,” tegas Masrian. (Ag)

Masrian, Kepala SKB Demak

Bimtek Kurikulum 2013 Tahun Ini Banyak Perubahan

amis pekan lalu, merupakan hari yang menyenangkan bagi para guru peserta bimbingan teknis (Bimtek) Kurikulum 2013 dengan sasaran guru jenjang SD. Dalam kegiatan yang digelar di SD Negeri Wirosari 2 tersebut, para guru antusias menyimak paparan tim LPMP Prov. Jateng. Ada yang ikut menyanyi, ada yang berjoget dan ada yang bertepuk tangan. Itu mereka lakukan sebagai bagian simulasi dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). “Guru-guru tambah semangat,” tutur Mudji, ketua koordinator pelaksana Bimtek Kecamatan Wirosari. Pada kesempatan itu, para guru mengikuti kegiatan selama lima hari. Mereka mengaku banyak warna yang terdapat dalam kurikulum 2013. Mudji, sapaan

akrabnya mengatakan, dalam kurikulum 2013 mengedepankan karakter pada anak. “Diharapkan ke depannya para guru dapat menerapkan, agar karakter anak terbentuk sesuai dengan harapan,” ungkap Mudji seraya menambahkan, dalam kegiatan itu peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka masuk dalam kelas sesuai bidang mereka. Ada kelas 1 dan 4. Kelas guru PAI dan kelas kepala sekolah. Seperti di ruang kelas khusus guru PAI dipaparkan materi yang mengandung penerapan pembentukan karakter anak. Suasana tegang berubah menjadi cair ketika sang pemateri mengajak para guru menyanyi lagu Balonku. Lain halnya dengan kelas kepala sekolah. Sebanyak 35 kepala sekolah dari Kecamatan Kradenan, Wirosari, dan Ngaringan

bersama mengikuti penataran yang disampaikan LPMP. Salah seorang peserta, Sudarto, S.Pd yang juga kepala sekolah di Ngaringan begitu semangat mengikuti penataran. “Saya dan teman-teman masih semangat meski ini sudah hari keempat. Dalam kondisi fisik yang lelah tapi teman-teman masih antusias,” kata Sudarto yang diamini Nunuk Haryati, peserta dari SD Negeri Mojorebo 2, Wirosari. Menurut para peserta, dalam Bimtek Kurikulum 2013 kali berbeda dengan sebelumnya. Banyak perubahan, terutama mengedepankan pembentukan karakter pada anak. Perbedaan Bimtek tahun ini dengan tahun sebelumnya, yakni ada penambahan yang diharapkan dapat membantu penerapan materi pada anak dengan cara menyenangkan. “Terutama dalam pembentukan karakter. Dalam pembelajaran Kurikulum 2013 ini memang mengedepankan karakter pada anak. Tentu saja harapan kami sama dengan harapan pemerintah. Yaitu menekankan pembentukan karakter pada anak,” tandas Sudarto. (Hana)

Para guru bersemangat mengikuti bimbingan tektis kurikulum 2013

Bupati Gagas Dirikan SLB di Blora Selatan

emerataan layanan pendidikan dasar terus diupayakan Pemkab Blora. Tidak hanya sekolah normal, namun juga sekolah anakanak berkebutuhan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Bupati Blora, Djoko Nugroho menggagas pembangunan SLB di wilayah Randublatung untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di Blora Selatan. “Sebelum masa jabatan saya selesai di tahun 2021, bisa membangun satu lagi SLB di Blora Selatan agar anak-anak berkebutuhan khusus di sana bisa ikut mengenyam pendidikan. Tolong Dinas Pendidikan mulai merencanakannya,” tegas Bupati Djoko ketika menghadiri pembinaan dan halal bihalal guru serta karyawan SLB/SDLB se eks Karesidenan Pati di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu lalu. Pertimbangan Bupati Djoko, hingga saat ini SLB atau SDLB Negeri di Blora hanya ada di Jepon dan Kunduran. Sehingga terlalu jauh untuk anak-anak di daerah Doplang Randublatung, Kradenan, dan sekitarnya. Menurut bupati, tidak ada anak yang minta dilahirkan dalam keadaan berkebutuhan khusus. Semuanya kehendak Tuhan. Maka menurut Djoko, sudah seharusnya anak-anak itu menjadi tanggung jawab bersama untuk memperoleh pendidikan yang sama. Bupati juga memotivasi guru-guru SLB agar tetap semangat mendidik anakanak berkebutuhan khusus. Para guru diminta yakin, bahwa yang diajarkan sangat mulia. (BK)

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

PENDIDIKAN

80 Persen Guru di Grobogan

Punya Motivasi Menulis Semua guru wajib menulis di media yang status perusahaan penerbitnya jelas dan haru ada ISSN. Kalau guru menulis di media yang tidak ada ISSNnya, tidak ada nilai poinnya. Artinya, guru wajib menulis artikel pendidikan yang dijurnalkan oleh media yang memenuhi syarat. Guru juga wajib mengumpulkan karya ilmiah berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bahan ajar menggunakan bahasa ragam resmi.

ebagian besar guru di Kabupaten Grobogan sudah punya motivasi untuk menulis. Motivasi menulis tersebut terbangun berkat adanya proses sertifikasi bagi guru PNS. Bahkan menurut data, saat ini sudah lebih dari 80 persen guru PNS di Kabupaten Grobogan yang sudah lulus sertifikasi. “Data tahun 2007 sampai 2017 sudah 80 persen guru PNS di Kabupaten Grobogan bersertifikasi. Sebagian lagi

saat ini sedang didata ulang dan beberapa lainnya dalam proses ujian ulang karena uji kompetensinya belum lulus,” ungkap Suprapto M.Pd, salah seorang Tim Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Menurut Suprapto saat ditemui di SD Negeri Kuripan 4 yang juga tempatnya bekerja, guru yang sudah diangkat menjadi PNS semestinya mengikuti proses sertifikasi guna meningkatkan profesionalitas kerja dan mutu pendidikan guru. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti tertuang pada Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2009. Tahapan paling penting, kata Suprapto, yakni pengumpulan karya ilmiah berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bahan ajar dengan menggunakan bahasa ragam resmi. Selain itu, juga menulis artikel pendidikan yang dijurnalkan oleh media yang memenuhi syarat. “Semua guru wajib menulis. Media yang dipergunakan yaitu media yang punya syarat yang berlaku. Seperti status perusahaan penerbit harus jelas, dan haru ada ISSN. Kalau media tersebut tidak ada ISSNnya, ya percuma,” tambah

Suprapto yang sehari-hari tinggal di Candisari, Purwodadi. Banyaknya guru yang termotivasi menulis, membuat Suprapto merasa lega, karena para guru PNS sudah menyadari pentingnya menulis dan membaca referensi untuk persyaratan kenaikan tingkat. Untuk lebih memacu para guru menulis, kata Suprapto, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, telah melakukan bimbingan teknis

SMK Al Kautsar Ciptakan Lulusan

Berakhlak Mulia dan Laris di Pasar Kerja

ekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Kautsar yang terletak di Jalan Raya Demak-Grobogan, tepatnya di Desa Kebonagung, kian hari kian eksis. Sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang betmutu, SMK Al Kautsar mampu menghasilkan tamatan yang memenuhi kualifikasi pasar kerja. Selain itu, sekolah tersebut juga ingin mewujudkan iklim kondusif dan dinamis guna mendorong pertumbuhan kehidupan yang berbudaya, berwawasan ekonomi dan keunggulan dengan sistem pengelolaan yang efisien dan produktif. Hal tersebut dikatakan Kepala SMK Al Kautsar, H Ali Mahmudhon SPdI. Menurut Ali Mahmudhon, agar lulusan SMK yang dipimpinya mampu bersaing di bursa kerja, pihaknya dituntut menghasilkan tamatan yang unggul dan handal. Selain menghasilkan lulusan yang handal, juga

menciptakan lulusan yang beriman dan bertaqwa (Imtaq) serta beraklak mulia, berguna bagi nusa dan bangsa. “SMK Al kautsar mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri. Oleh karena itu, kami membekali peserta didik agar mampu berkompetisi, mengembangkan sikap profesional serta menciptakan lulusan handal sesuai tuntutan zaman,” tandas Ali Manmudhon. Dengan konsep tersebut, tambah Ali Manmudhon, diharapkan kelak dari sekolah yang dipimpinnya muncul pemimpin-pemimpin bangsa berakhlak mulia. Hal penting lainnya, tandas Ali Manmudhon, SMK Al Kautsar bisa membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa yang mampu bersaing meraih pasar kerja lokal, regional, nasional dan internasional. (Ag)

ubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta para guru atau siapa pun yang mengetahui adanya praktik suap untuk menjadi kepala sekolah, berani melaporkan kepada pihak berwajib. Pejabat yang terlibat suap dalam pengangkatan kepala sekolah, risikonya harus berurusan dengan gubernur dan hukum. “Benarkah untuk kepala sekolah harus membayar? Jawaban mereka kalau mengaku nanti malah diancam,” ujar Gubernur Ganjar saat memberi sambutan pada Rakor Pembinaan dan Halal Bihalal Gubernur dengan Kepala SMA Negeri dan Swasta seJateng di Balai Ilmu Pardi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Selasa lalu. Terkait hal itu, gubernur menjamin tidak perlu membayar kepada siapapun untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Artinya, jika gubernur yang meminta bayaran, silakan lapor pada yang berwajib. Kalau kepala dinas yang minta sejumlah uang, jangan takut juga untuk melaporkan kepada gubernur. Ganjar mengatakan, pada umumnya guru takut pada kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah takut pada yang mengangkat atau Kepala Dinas Pendidikan. Karenanya Ganjar minta para guru, masyarakat, maupun pihak lain agar tidak takut melaporkan praktik suap yang terjadi, terutama di bidang pendidikan. “Saya nitip kepada bapak ibu guru, jangan takut apalagi sama Ganjar Pranowo. Saya ingin mengajak bapak dan ibu komunikasi yang baik, saya ingin memastikan kejujuran,

penulisan PTK maupun penelitian tindakan kelas. Bintek penulisan PTK dan penilitian diperuntukkan bagi guru dan kepala sekolah. Tujuannya, guru dan kepala sekolah dapat berlatih menyusun dan melaksanakan penlitian di dalam kelas dan karya ilmiah. Selanjutnya mereka dilatih lagi untuk menulis artikel pendidikan. Hasil tulisan dijurnalkan di media yang memenuhi aturan publikasi jurnal. Artikel yang sudah dipublikasikan ada nilai akreditasinya. (Hana)

Suprapto, Tim Penilaian Angka Kredit Guru Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Ganjar: Jabatan Kepala Sekolah Tidak Bayar

H. Ali Mahmudhon, Kepala SMK Al Kautsar, bersama siswa siswi saat mengikuti Kirab Kebangsaan.

TABLOID BERITAKITA

transparan, dan akuntabel,” tandas Ganjar Pranowo. Menurut dia, harus ada revolusi pendidikan atau perubahan mendasar yang bisa menjadi suatu pondasi kokoh guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jateng. Sehingga ada spirit besar bagaimana bersama-sama mengawal para siswa yang merupakan investasi sumber daya manusia Indonesia. “Saya mau prestasi belajar siswa meningkat dan kejujuran selalu ada. Maka bagaimana budi pekerti bisa masuk dalam mata pelajaran,” katanya. Dalam rakor yang dihadiri 848 kepala sekolah dari SMA Negeri dan Swasta se-Jateng itu, Ganjar juga meminta para orang tua murid turut memantau dan mencermati segala kebijakan sekolah. Terutama yang terindikasi pungutan liar. “Saya ingin tradisi ini terus dilakukan. Termasuk saya malau datang ke sekolah jangan disanguni. Cukup disambut dengan gembira, sekolah menyampaikan program yang berhasil atau anak didiknya berprestasi. Itu sudah sangat menyenangkan. Kalau kepala dinas datang minta sesuatu yang aneh-aneh jangan diberi. Kalau tetap nekat laporkan ke saya,” pinta Ganjar. Mantan anggota DPR RI itu berharap saat ini dan ke depan anakanak usia sekolah di Jateng bisa mengenyam pendidikan yang baik. Para guru berinovasi, menciptakan berbagai kreasi dalam mengajar, mampu menciptakan kenyamanan. Kalau ada murid yang bertanya wajib dijawab apa pun pertanyaannya. Meski seringkali pertanyaannya diulang-ulang, pertanyaan yang cuma mengetes guru, maupun pertanyaan serius. Apalagi, tambah Ganjar, di era digital ini, akses informasi dari internet luar biasa derasnya. (BK)

10 TABLOID BERITAKITA

PENDIDIKAN

Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan Pameran Pendidikan. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (25-27 Juli 2017) di Gedung Pemuda dan Kebudayaan, sebagai ajang selaturahmi dan komunikasi antar pelaku pendidikan dengan pengguna pendidikan.

Pemkab Temanggung Gelar Pameran Pendidikan

upati Temanggung Bambang Sukarno saat membuka pameran menyampaikan apresiasai dan penghargaan setinggi-tingginya atas diselenggarakannya pameran pendidikan

yang dinilai positif untuk memajukan dunia pendidikan. Bambang berharap, melalui pameran pendidikan, dunia pendidikan di Kabupaten Temanggung semakin maju dan berkembang.

Menurut Bupati Bambang Sukarno, Pemkab Temanggung terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program. Salah satunya dengan menggelar pameran pendidikan.

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

Pihaknya terus mendorong meningkatkan partisipasi angka pendidikan dan mengurangi angka pengangguran melalui berbagai upaya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Darmadi mengatakan, pameran pendidikan diikuti puluhan stan dari berbagai jenjang sekolah. Pameran tersebut lebih didominasi oleh stan sekolah-sekolah kejuruan. Hal ini dimaksudkan juga untuk membangun pendidikan nonformal yaitu menghubungkan antara SMK dengan dunia usaha. Pameran tersebut juga diikuti beberapa perwakilan dari sejumlah perusahaan. Di antaranya perusahaan pertanian dari Jepang, perusahaan otomotif, juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang boga. Diharapkan para pelaku pendidikan kejuruan terus berupaya membekali anak-anak dengan kemampuan kerja yang baik sehingga mereka siap untuk menghadapi persaingan dunia kerja. (SJ)

Anak-anak Harus Cerdas Gunakan Media Sosial Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengajak anak-anak dan orang tua untuk cerdas dalam menggunakan media sosial. Orang tua harus mengarahkan anak-anaknya dalam menggunakan media sosial. Karena gempuran media sosial luar biasa, bisa positif atau negatif.

R Bupati Grobogan: Honor Guru K2 Naik Tiga Kali Lipat

eski cuaca Selasa (18/7/2017) siang itu cukup panas, tidak menghalangi Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, SH, MM, beserta jajaran memenuhi undangan halal bihalal unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Klambu. Pada kesempatan itu Bupati Grobogan banyak menyampaikan pembinaan kepada para tamu undangan yang mayoritas para guru. Pembinaan yang dilakukan Bupati Sumarni, terutama berkait dengan perubahan peraturan dari Kementerian Pendidikan terkait sekolah lima hari. “Sebenarnya saya dan mungkin Anda semua senang dengan kerja lima hari. Waktu dengan keluarga menjadi lebih banyak. Untuk itu mari kita bersamasama menjadi yang terbaik,” ajak Bupati Sri Sumarni. Meski terjadi banyak perubahan

dalam aturan Kemendikbud, Bupati ingin guru tetap profesional dalam bekarya, meski masih banyak guru yang kesejahteraannya di bawah upah mnimum regional (UMR). Terutama bagi guru K2 atau honorer. Bupati juga menegaskan, guru K2 yang semula honornya hanya Rp 200 ribu, telah naik tiga kali lipat menjadi Rp 750 ribu. Selain meminta para guru tetap profesional dalam kinerjanya, Bupati juga meminta para guru memperhatikan keutuhan rumah tangganya, meski penghasilan yang diterima belum dirasa cukup memenuhi kebutuhan keluarga. “Banyak guru yang mengajukan surat cerai, namun sampai saat ini banyak yang tidak saya setujui. Karena sebenarnya saya tidak ingin keluarga itu bercerai, kasihan anak-anaknya,” pungkas Bupati Sri Sumarni. (Hana)

angkaian kegiatan memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIV dan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di Alun-alun Purbalingga berlangsung gayeng. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memanfaatkan kesempatan itu untuk dialog dengan guru TK dan anak-anak. Beberapa anak yang berebut naik ke panggung, tergiur dengan hadiah berupa handphone dan sepeda onthel. Dialog berlangsung penuh tawa. Saat seorang pelajar bernama Eka Surya Wibowo naik panggung, Ganjar bertanya kenapa nekad naik panggung. Spontan dijawab, “Biar eksis Pak Gubernur,” kata Bowo, disambut tawa pengunjung. Gubernur kemudian menanyakan asal sekolah dan hobinya. “Saya berasal dari SMK Jateng Kampus 3 Purbalingga. Hobi saya traveling, ya jalan-jalan ke hutan, ke jalan halus, jalan rusak,” ujar Bowo kembali mengundang tawa. “Kok jalan-jalannya ke jalan rusak, mengko diomeli Pak Bupati lho. Dalane wis alus kabeh kok,” timpal Gubernur Ganjar, seraya mengajukan pertanyaan kepada Bowo untuk menyebutkan lima tembang Jawa. Gubernur juga berdialog dengan salah seorang guru TK bernama Siti. Gubernur memuji lagu-lagu yang diajarkan Siti kepada anak didiknya.

“Sekarang lagunya sudah bukan balonku lagi ya,” kata Gubernur. Siti pun menerima hadiah berupa laptop dari Gubernur. Cristina, pelajar SMA dari Wonosobo mendapat hadiah handphone, Gubernur sempat mengetes Cristina berkaitan dengan cara bijak dalam menggunakan media sosial dan mengantisipasi berita hoax. Gubernur mengingatkan anak untuk waspada jika baru berkenalan dengan teman baru di facebook. “Hati-hati ya, jangan seperti yang terjadi di Karanganyar, baru kenalan di facebook, malah merugikan diri sendiri,” pinta Gubernur, seraya mengajak anakanak dan para orang tua untuk cerdas dalam menggunakan media sosial. Orang tua harus mengarahkan anak-anaknya dalam menggunakan media sosial. “Gempuran media sosial luar biasa, bisa positif atau negatif, ini tugas orang tua yang harus membimbing anak-anaknya,” pinta Ganjar Pranowo. Peringatan Harganas dan HAN itu dihadiri Inspektur BKKBN Pusat Agus Sukiswo, jajaran Forkompinda Jateng, dan Bupati Purbalingga H Tasdi, SH, MM. Hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Ny Atikoh Ganjar Pranowo, jajaran Forkompinda Purbalingga, para Bupati se-Jateng, Ketua Tim penggerak PKK Purbalingga Ny Erni Widyawati Tasdi, dan instansi pengelola KB dan pemberdayaan anak seJateng. (BK)

Lomba Dongeng Tumbuhkan Kecintaan Terhadap Budaya Bangsa

una melestarikan budaya Jawa sebagai budaya bangsa dan lebih mengangkat kearifan local, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Magelang menggelar Lomba Dongeng, Jumat (28/7). Kegiatan bertempat di Gedung Wanita lomba ini diikuti 41 DWP unsur Pelaksana se Kota Magelang. Penasihat DWP, Yetty Biakti Sigit Widyonindito dalam sambutannya mengatakan, melalui kegiatan Lomba Dongeng, diharapkan bisa menghasilkan pendongeng untuk mengajarkan anak-

anak belajar mencintai budaya sendiri seperti budaya bahasa Jawa. Menurutnya, lomba dongeng merupakan bagian dari upaya untuk menanamkan pendidikan moral dan akhlak kepada anak. “Mendongeng juga sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya dan sejarah. Melalui dongeng anak-anak diberikan pemahaman tentang budaya, etika, norma, kesopanan dan kesusilaan,” kata Yetty, semabari menambahkan, tahun ini Kota Magelang kembal meraih predikat sebagai Kota Layak Anak Tingkat

Nindya dan kegiatan lomba ini sangat tepat dilakukan dan mempertegas komitmen sebagai kota yang ramah untuk anak-anak. Ketua DWP Kota Magelang, Demetrya Tety Sugiharto menerangkan, kegiatan tersebut selain untuk nguri-uri budaya Jawa juga dalam rangka memperingati HUT DWP ke 18. Kriteria penilaian meliputi vokal (artikulasi, tempo dan intonasi), penghayatan (ekspresi, keaktoran), dan penampilan (kostum, property, penguasaan panggung).

Lomba memperebutkan juara I, II, III, IV, V dan VI. Selain mendapatkan trofi pemenang juga menerima uang pembinaan. Peserta dinilai juri yang kompeten dan netral. Maing-masing peserta diberikan waktu 7 menit untuk menunjukkan kemampuannya. Meski lomba tersebut baru pertama kali diselenggarakan ternyata ibu-ibu DWP banyak yang kreatif. Mereka membawa properti untuk mendukung penampilan mereka supaya lebih menarik. (BK)

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

WA R TA D E S A

TABLOID BERITAKITA 11

Dana Desa Percepat Pembangunan Insfrastruktur

ealisasi penggunaan dana desa di Desa Tangkis, Kecamatan Guntur, Demak tahun 2017 telah memberikan manfaat besar pada masyarakat. Seperti halnya realisasi anggaran untuk pembangunan jalan desa, saluran, dan jembatan utara desa. Hal itu dikatakan Ashadi, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tangkis, didampingi Kades Tangkis, Somadi. Kepala Desa Tangkis, Somadi mengungkapkan, pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017 merupakan pembangunan prorioritas yang diusulkan masyarakat saat musyawarah desa. Menurut Somadi, pemanfaatan dana desa di desanya sangat membantu warga, karena awalnya warga selalu mengusulkan program pembangunan di Musrenbang Desa. “Akhirnya harapan masyarakat terjawab pada pencairan dana desa. Dana tersebut akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan masyarakat kami. Pembangunan ini akan

memberikan peningkatan perekenomian masyarakat dan memudahkan segala kegiatan warga,” ujar Somadi. Desa Bumiharjo Prioritas penggunaan dana desa di Desa Bumiharjo, Kecamatan Guntur, Demak, diutamakan untuk pembangunan infrastruktur desa, terutama jalan. Hal itu karena akses jalan sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu, dana desa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa, kata kepala desa (Kades) Bumiharjo, H. Abdul Rohman, diputuskan melalui musyawarah desa. Hasil keputusan musyawarah desa akan dijadikan acuan kegiatan. Tahun ini, dana desa dialokasikan untuk rehab jembatan dan taludf di Kukuh Bakung, betonisasi jalan di Dukuh Bomo, talud dan di Dukuh pojok. Menurut Abdul Rohman, pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan

H. Abdul Rohman, Kepala Desa Bumiharjo

Sofinuha, Kepala Desa Klampok Lor

kebutuhan desa dan sesuai keinginan masyarakat desa Bumiharjo. Saat ini Desa Bumiharjo sangat giat membangun, terutama pembangunan fisik desa, supaya warga bisa lebih mudah meningkatkan kesejahteraannya.

Demak, dialokasikan untuk pembangunan talud di tiga lokasi, pembangunan jalan protokol desa dan betonisasi jalan di tiga lokasi. Menurut Kepala Desa Klampok Lor Sofinuha, semua kegiatan yang didanai oleh dana desa sudah melalui rembug desa. Bahkan warga antusias menyambut program tersebut, karena prioritas pembangunan bisa digarap dan dilaksanakan maksimal. (Udin-Ag)

Desa Klampok Lor Pemanfaatan dana desa di Desa Klampok Lor, Kecamatan Kebonagung,

KOPERASI UNIT DESA

KUD PRINGGODANI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise, menyerahkan penghargaan kepada Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Grobogan Kembali Raih Penghargaan KLA Kategori Pratama

emerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan kembali menorehkan prestasi pada bidang Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB). Yakni, berhasil lagi meraih penghargaan kabupaten/ kota layak anak (KLA) untuk kategori pratama. Penghargaan KLA itu diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise kepada Bupati Grobogan Sri Sumarni di Pekanbaru, Sabtu 23 Juli 2017. “Prestasi yang kita capai dibidang KLA ini boleh dibilang membanggakan. Sebab, pengharaan ini sudah enam kali berhasil kita dapat,” ungkap Kepala BP3AKB Grobogan Adi Djatmiko, seraya menjelaskan, empat penghargaan KLA sebelumnya didapat tahun 2009, 2011, 2012, 2013 dan 2015. Penghargaan itu diberikan

karena pemkab dinilai telah melakukan upaya konkret terhadap pemenuhan hak sipil anak dan adanya forum anak dari tingkat desa sampai kabupaten. Menurut Adi, ada beberapa kebijakan lain yang mendukung diraihnya penghargaan KLA itu. Yakni, pembangunan taman cerdas dan pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat desa (LPAD) dan adanya peran karang taruna dalam perlindungan anak. “Program yang sudah ada ini akan segera kita evaluasi untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Dan, kami juga berharap peran serta dari semua pihak untuk mendukung program terhadap anak-anak ini,” imbuh Adi Djatmiko. (Hana)

H. A. JAZERI Ketua KUD Pringgodani, Gajah, Demak

KOPERASI JASA

KOPERASI PWI JAWA TENGAH

MARGO RAHAYU SEJAHTERA KELURAHAN SAMBIROTO - TEMBALANG KOTA SEMARANG

Gedung Pers Jawa Tengah Jl. Tri Lomba Juang No. 10 Semarang

Drs. ACHMAD ZAENAL MUTTAQIN

H. SISWANTO, SE, MM

Ketua Koperasi PWI Jawa Tengah

Ketua Koperasi Margo Rahayu Sejahtera

WA R TA D E S A

12 TABLOID BERITAKITA

Jasman, Kepala Desa Papanrejo

Ngadino, Kepala Desa Jeketro

Dhofir, Tim Pengelola Kegiatan Desa Papanrejo

Warga Kecamatan Gubug Berharap Tahun Depan Nilai Dana Desa Niak

Mualimin, Tim Pengelola Kegiatan Desa Gubug

Warga Desa Jeketro, giat membangun

adalah tingkat kesenjangan dalam satu wilayah yang berkait dengan persoalan anggaran. Oleh karena itu, mulai tahun 2015 pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa. Pemberian dana desa merupakan implementasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa-desa di seluruh Indonesia.

embangunan desa dan daerah menjadi prioritas utama pemerintahan. Kue pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota, dicoba lebih diratakan ke seluruh Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari fenomena ketimpangan pendapatan antar daerah yang stagnan 0,41 dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun persoalan serius yang muncul

Desa Gubug Dengan adanya dana desa, diharapkan pembangunan bisa cepat merata. Hal itu diakui oleh Kepala Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, As’adul Munir, melalui Mualimin selaku perangkat desa yang juga anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Dana desa, kata Mualimin dapat mempecepat pembangunan desa. “Tahun ini, dana desa sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain untuk membangun talud dan betonisasi jalan yang berlokasi di sejumlah wilayah RT dan RW di kami,” kata Mualimin seraya berharap, pelaksanaan pembangunan di desanya dapat berjalan maksimal. Sesuai dengan putusan musyawarah desa yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, agar pembangunan berjalan maksimal, pihaknya minta masyarakat ikut mengawasi. Selain itu diperlukan kerja sama dengan semua unsur yang ada di desa serta adanya partisipasi warga. Jika pembangunan berjalan maksimal, kata Mualimin, maka kesejahteraan warga bisa meningkat. Desa Papanrejo Sedangkan di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan,

Munawir akan Tingkatkan Potensi Desa

epala Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Demak, Munawir, SH, SHI, mengaku prihatin karena potensi desa di desanya, sangat rendah. Salah satu penyebab rendahnya pontensi desa, menurut Munawir disebabkan seringnya terjadi bencana setiap tahun. Terutama banjir dan rob. Oleh karena itu, pihaknya sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak, untuk membantu meningkatkan potensi desa. Bahkan, tandas Munawir, bengkok banda desa, di Desa Sayung, menurut Munawir, tidak produktif. “Ibarat kata, ditanami padi gagal, dibuat tambak ikannya mati. Kami menduga, salah satu penyebabnya akibat limbah dari sejumlah pabrik yang berdiri di wilayah Desa Sayung,” tandas Munawir.

Melihat kondisi tersebut, pihaknya bertekad akan memanfaatkan dana desa secara maksimal, dengan mengangkat potensi yang ada di desanya. Dengan mengangkat potensi yang ada, diharapkan kesejahteraan perangkat desa dan warga meningkat. Selain itu, kata Munawir, adanya dana desa bisa mempercepat pembangunan desa. Satu hal yang membuat bangga Kades Munawir, meski dalam keterbatasan anggaran, Desa Sayung ditunjuk mewakili Kabupaten Demak untuk maju ke Lomba Poskamling. Hal itu karena selama ini Kades Munawir dikenal menggiatkan Siskamling di desanya, dengan cara keliling desa menemui warga, sekaligus menyerap aspirasi warga terkait segala hal. (Udin)

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

Sugiono, Tim Pengelola Kegiatan Desa Jeketro

menurut Muh Dhofir selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Papanrejo, bahwa pembangun di desanya dengan memanfaatkan anggaran dana desa dirasa sudah cukup berhasil. Karena partisipasi warga sangat antusias membantu program tersebut. “Berkat partisipasi warga dan unsur lembaga desa, Alhamdulillah pembangunan di Desa Papanrejo berjalan baik sesuai rencana,” kata Muh Dhofir didampingi Jasman, Kepala Desa Papanrejo. Pembangunan dari anggaran dana desa antara lain dialokasikan untuk rabat beton di RT.01 dan RT.02 wilayah RW.03 dan di RT.04 RW.04. Sedangkan untuk pembangunan talud jalan, berada di wilayah RT.01 RW.03. Masyarakat Desa Papanrejo, kata Dhofir, merasa sangat terbantu dengan adanya dana desa. Karena dana yang bersumber dari APBN tersebut, infrastruktur di Desa Papanrejo saat ini menjadi baik. Dhofir juga berharap, dana desa tahun depan nilainya bisa ditingkatkan lagi. Desa Jeketro Penggunaan dana desa di Desa Jeketro, Kecamatan Gubug, Grobogan pelaksanaannya sangat transparan. Sejak awal masyarakat dilibatkan dalam rembug desa. Dari rembug desa, warga dan lembaga desa sepakat, bersamasama mengawal pelaksaan pembangunan yang didanai dari dana desa. “Artinya, ada yang melaksanakan dan ada yang mengawasi pembangunan,” kata Ngadino, Kepala Desa Jeketro, didampingi Sugino Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Jeketro. Sugino menambahkan, dana desa di Desa Jeketro dialokasikan untuk pembangunan betonisasi jalan. Desa Nroto Di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, yang berbatasan dengan Desa Jeketro, masyarakat sangat berharap tahun depan alokasi dana desa di desanya nilai bias bertambah. Karena keberadaan dana desa sangat bermanfaat, terutama untuk pembangunan desa, sehingga aktivitas warga menjadi lebih mudah. Kepala Desa Ngroto, Warsin menjelaskan, dana desa di Desa Ngroto untuk membiayai pembangunan fisik sesuai hasil musyawarah warga dan lembaga desa. Yakni, ada 12 titik kegiatan pembangunan. Antara lain pembangunan jalan cor beton dan pembangunan talud di sejumlah RT dan RW di Desa Ngroto. Dengan adanya dana yang bersumber dari APBN tersebut, kata Warsin, warganya mersa senang, karena secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonimian warga. Lokasi pembangunan ada di RT.07 RW.01 untuk talud. Sedangkan di RT.04 dan RT.05 wilayah RW.01 untuk pembangunan jalan beton bertulang. (Ahmad Syarifudin)

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

WA R TA D E S A

Efin Hidayat, TPK Desa Sugihmanik

Tulus Budi Prayitno, Kepala Desa Ringin Pitu

Dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahun jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 2015, pemerintah mengucurkan dana desa sebanyak Rp 20,76 triliun. Dana tersebut diperuntukan bagi 74.093 desa di seluruh Tanah Air. Pada tahun 2016 jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah jumlahnya meningkat dua kali lipat, yakni menjadi sebanyak Rp 46,9 triliun, dan pada tahun 2017 dana desa yang disalurkan pemerintah meningkat lagi menjadi Rp 60 triliun. Bahkan kabarnya pada tahun 2018, setiap desa akan menerima dana desa sebesar Rp. 1,5 miliar.

Pemanfaatan Dana Desa di Tanggungharjo dan Tegowanu

eruntukan dana desa tahun 2017 dapat digunakan untuk empat peruntukan yang menjadi kebutuhan mendesak tiap desa di Indonesia. Empat kebutuhan mendesak di setiap desa adalah soal infrastruktur, pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pelatihan masyarakat.

Desa Sugihmanik Sesuai dengan peruntukannya, maka sejumlah desa penerima dana desa di Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, berusaha menggunakan dana desa sebaik-baiknya. Termasuk dalam pelaksanaan pengerjaan fisik, tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga atau menggunakan rekanan. “Pelaksanaan penggunaan dana desa harus mengacu pada pemberdayaan masyarakat,” tandas Efin Hidayat, selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan. Dijelaskan oleh Efin, dana desa di Desa Sugihmanik tahun ini dialokasikan untuk pembangunan rabat beton, yang volumenya mencapai 11 titik kegiatan. Selain untuk beton jalan, dana desa tahun ini juga dimanfaatkan untuk pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD). Keberadaan dana desa, kata Efin Hidayat, manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Artinya, masyarakat sangat terbantu, karena pembangunan di desa menjadi lebih cepat. Desa Kapung Sedangkan di Desa Kapung, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, keberadaan dana desa

Desa Wisata Outbond

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ringin Pitu

Bangun PAUD, Beton dan Talud

Lurah Romli akan Wujudkan epala Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Demak, Romli usai terpilih dan dilantik menjadi kepala desa, langsung turun lapangan memajukan desanya. Kekompakan dan kebersamaan semua elemen dalam membangun desa, menjadi modal utama Romli. Selain giat membangun desa, Romli juga meningkatkan pelayanan masyarakat lebih optimal. Guna ketertiban administrasi dan jalannya semua program, Romli senantiasa berkoordinasi dengan staf perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pembangunan fisik maupun non fisik menjadi perhatian. Terutama penanganan jalan desa yang kondisinya masih lembek. Pada tahap awal pihaknya akan membangun talud, disusul pembangunan jalan pertanian dan perbaikan infrastruktur

Suwardi, Wakil Ketua TPK Tegowanu Kulon

TABLOID BERITAKITA 13

lainnya. Obsesi Romli, mewujudkan Desa Kunir menjadi Desa Wisata Outbond. “Kami akan memanfaatkan sungai Sidowayah yang berkelak-kelok sepanjang 3 km, sangat cocok untuk obyek wisata air. Sungai akan kami normalisasi, kami keruk,” tandas Romli. Ia menambahkan, di pinggiran sungai akan ditanami jambu air khas Demak dan hasil buahnya dikelola untuk kontribusi desa. Guna mewujudkan obsesinya, Romli mulai menginventarisir aset-aset, agar PAD desanya dapat lebih meningkat. Termasuk memanfaatkan bangunan kandang sapi yang tidak terpakai, akan disulap menjadi deretan toko, disewakan untuk konter HP, warung dan perkantoran. “Saat ini ada 12 lokasi tanah negara yang dikuasai masyarakat akan dikelola desa. Nantinya akan ditanami pisang,

dimanfaatkan untuk pembangunan jalan desa. Hal itu dikatakan Pj Kades Kapung Bambang Supriyadi, S.Sos, melalui Sekdes Dwi Dadi. Menurutnya, dengan adanya dana desa, banyak akses jalan perekonomian di desanya dibangun, sehingga kondisi perekonomian lebih hidup dan dampaknya taraf hidup masyarakat menjadi meningkat. “Di desa Kapung, dana desa digunakan untuk pembangunan di empat titik kegiatan. Yakni, pembangunan talud di wilayah RW. 01, RW. 02, dan RW. 05,” ungkap Dwi Dadi seraya menmabhkan, untuk betonisasi jalan berada di wilayah RW. 04 dan pembangunan PAUD yang berlokasi di RW. 01 yang saat ini masih dalam taraf pengerjaan pembangunan. Desa Ringin Pitu Pelaksanaan pembangunan di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan yang didanai dengan dana desa, tahun ini dapat berjalan lancar dan baik. Desa Ringin Pitu saat ini masih memprioritaskan pembangunan fisik infrastruktur. Khususnya betonisasi jalan. Sebagaimana diungkapkan Tulus Budi Prayitno Kades Ringin Pitu, dana desa tahun ini dialokasikan betonisasi jalan di tujuh titik, talut dan rabat beton. “Dana desa sangat membantu warga,

karena adanya program dana desa, pembangunan infrastruktur di desa kami cepat terselesaikan,” kata Tulus Budi Prayitno. Desa Tegowanu Kulon Saat ini Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan sedang giat-giatnya membangun infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteran warga. Pembangunan di Desa Tegowanu Kulon, yang antara lain didanai dengan dana desa, diprioritaskan untuk pengecoran jalan, pembuatan gorong-gorong, dan jembatan. “Membangunan suatu wilayah harus bekerja secara profesional, transparan, dan melibatkan semua unsur masyarakat. Sangat tidak mungkin apabila semua unsur tersebut tidak terpenuhi,” ungkap Suwardi selaku tokoh masyarakat setempat yang juga wakil ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Oleh karena itu, tambah Suwardi, diperlukan kerja sama semua warga untuk dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Hal itu dimaksudkan agar hasil pembangunan dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan warga, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan warga. (Ahmad Syarifudin)

sehingga mampu menambah PAD desa. BUMDes akan kami buat untuk menuju desa mandiri,” kata Romli. Wisata outbond telah disediakan lahan parkir yang luas dan akan dilengkapi permainan anak, pemancingan, becak air dan gethek yang didesain menarik. Warung makan juga akan tumbuh ditempat itu, sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan. Wisata outbond nanti dapat dimanfaatkan anakanak sekolah untuk kegiatan pramuka, seperti perkemahan. Bisa Lurah Romli dan istri digunakan untuk kegiatan kiranya dapat mendukung dan membantu rapat kantor maupun warga yang hendak obsesi kami, terutama terkait dengan menggunakan untuk hajatan. kebijakan dan pendanaan dalam “Saya mewakili masyarakat Desa mewujudkan Desa Kunir menjadi Desa Kunir, sangat berharap kepada Bupati Demak, Bapak HM Natsir dan jajarannya, Wisata Outbond,” pungkas Romli. (JK)

14 TABLOID BERITAKITA

WA R TA D E S A

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

Desa Wonosari Senada dikatakan Pj Kades Wonosari, Kecamatan Bonang, Rach Edy melalui Sekdes H Muchson. Menurutnya, penggunaan dana desa di Desa Wonosari, tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk pembangunan jalan beton dan talud. Masyarakat desa pun sangat senang, karena keberadaan dana desa, bisa mempercepat pembangunan di pedesaan, terutama pembangunan fisik infrastruktur jalan.

Mustafid, Kepala Desa Jali, Kecamatan Bonang

H. Muchson, Sekretaris Desa Wonosari

M. Muslih, Kepala Desa Poncoharjo

Di Kecamatan Bonang, Dana Desa Percepat Pembangunan Infrastruktur ambulans desa dengan menggunakan dana desa 2017. Untuk pengembangan ekonomi lokal, program kolaborasi BUMDes dinilai dapat mendorong pergerakan ekonomi desa.

Nanik, Bendahara Desa Bonangrejo

Misbah Munir, Sekretaris Desa Gebangarum

untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar. Seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, dan PAUD. Sementara pengembangan ekonomi untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelatihan. Bahkan dalam hal pelayanan sosial dasar, jika mendesak diperlukan, aparat desa diperbolehkan membeli

una meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta untuk penanggulangan kemiskinan, melalui dana desa, pemerintah memberikan kewenangan setiap desa dalam pembangunan serta berpartisipasi dalam menggali potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif. Bahkan bagi desa yang masih tertinggal, penggunaan dana desa bisa

TPK Tentukan Baik Buruknya

Pelaksanaan Dana Desa

im Pengelola Kegiatan (TPK) merupakan tim yang dibentuk dan diangkat dengan surat keputusan kepala desa. Personil TPK terdiri dari unsur pemerintahan desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa. Dalam pelaksanaan dana desa TPK mempunyai tugas antara lain menyusun rencana pelaksanaan pengadaan. Selain itu, TPK juga melaksanaan pekerjaan pengadaan barang atau jasa, membeli barang atau mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang yang dituangkan dalam surat perjanjian dan melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada kepala desa. Hal tersebut di katakan oleh Ketua

TPK Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang Adil Sanusi didampingi bendahara kegiatan Syafii ST, bersama Kepala Desa, TPK dapat mengevaluasi dan menetapkan rencana pengadaan barang jasa yang tercantum dalam APBDes. Selain itu TPK bertugas melakukan pengecekan atau survei harga di took pemasok atau penyedia. Survei dilakukan apabila di desa tersebut terdapat lebih dari satu penyedia (toko), survei dilakukan minimal di dua penyedia. Hal itu untuk memberi kesempatan yang sama dan adanya kompetisi kepada penyedia (toko) terkait dengan harga yang paling rendah tapi berkwalitas. Terkait pelaksanaan kegiatan, TPK Desa Jatimulyo selalu transparan dan mengutamakan musyawarah serta

Desa Jali Namun realisasinya, hampir semua desa memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu dilakukan sejumlah desa di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Seperti Desa Jali, penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan, pengembangan dan memelihara infrastruktur. Termasuk ketahanan pangan dan pemukiman, sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, pendidikan sosial dan kebudayaan, sarana dan prasarana produksi serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. “Dana desa di Desa Jali kami manfaatkan sesuai priotitas program yang disepakati dalam rembug atau musyawarah desa,” kata Kades Jali, Mustafid, sembari menambahkan, untuk pelaksanaan di lapangan, pihaknya selalu memberdayakan masyarakat dan berupaya mengembangkan kemandirian. melibatkan masyarakat desa. Di setiap titik kegiatan pasti dipasang kegiatan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengerti bahwa pekerjaan tersebut didanai dari dana desa, volume pekerjaan serta besarnya anggaran. “Pembangunan di desa perlu didukung peran aktif masyarakat. Mustahil bila pembangunan di desa terlaksana dengan baik, kalau tidak ada dukungan dan peran serta masyarakat. Alhamdulillah pelaksanaan dana desa di Desa Jatimulyo berjalan baik,” tandas Adil Sanusi, sembari menambahkan, peran TPK dalam menentukan baik buruknya pelaksanaan dana desa sangat penting. Lancar dan baiknya pelaksanaan program pembangunan yang

Desa Bonangrejo Sedangkan Kades Bonangrejo, Asnawi SAg melalui Bendahara Desa Nanik mengatakan, prioritas penggunaan dana desa di Desa Bonangrejo diputuskan melalui musyawarah desa. Prioritas penggunaannya didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RJPM Desa dan RKP Desa. Dengan adanya dana desa, kata Asnawi, bisa mempercepat program pembangunan desa. Desa Gebangarum Sekretaris Desa Gebangarum, Misbah Munir yang juga Ketua Paguyuban Sekretaris Desa se Jawa Tengah mengatakan, dengan adanya dana desa, sangat mempercepat pembangunan serta desa menjadi gilar-gilar. Tapi yang lebih penting, penggunaan anggaran harus sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Desa Poncoharjo Kepala Desa Poncoharjo, Kecamatan Bonang Muh Muslih didampingi Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kadar mengatakan, pelaksanaan dana desa di Desa Poncoharjo, berjalan lancar dan pelaksanaannya sesuai dengan skala prioritas. Yakni untuk pembangunan talud dan beton jalan. Partisipasi masyarakat sangat bagus. “Pembangunan jalan tersebut diperlukan koordiansi lintas desa. Yakni Desa Poncoharjo dan Desa Karangmelati, karena fungsi jalan itu sangat vital dan sebagai jalur perekonomian. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Demak ada perhatian dan membantu pembangunan jalan tersebut, karena sudah tiga kali ganti kepala desa, ruas jalan tersebut tidak pernah tersentuh pembagunan,” ungkap Muh Muslih. (Ag) didanai dana desa di Desa Jatimulyo, menurut Adil yang juga Sekretaris Lembaga Garuda Muda Indonesia DPW Demak, berkat adanya tingginya dukungan masyarakat. Karena sudah mendapat dukungan masyarakat, kata Adil, maka TPK mengimbanginya dengan kerja transparan. (Ag)

Adil Sanusi

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

WA R TA D E S A

TABLOID BERITAKITA 15

Mustiah, Calon Kades Bandungrejo, Karanganyar

Akan Terapkan Layanan Prima dan Transpraran Mustiah, sebagai salah seorang calon kepala desa (Cakades), digadang-gadang sejumlah warga setempat dapat terpilih menjadi Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Sejumlah warga Bandungrejo mengaku, jika sosok Mustiah sangat tepat untuk memimpin Desa Bandungrejo.

elain orangnya supel, Mustiah juga dikenal tegas dan disiplin, menurut warga program Mustiah sangat bagus. Antara lain ingin membuat Desa Bandungrejo berkembang dalam infrastruktur, pendidikan dan Good Government. Jika terpilih menjadi kades, Mustiah akan meningkatkan sumber daya masyarakat setempat dengan cara memberikan pelatihan lifeskill (kecakapan hidup) kerjasama dengan pihak luar. Ditemui di rumahnya, Mustiah menuturkan, pertimbangan yang membuatnya maju sebagai calon kepala

desa, karena adanya diorongan dari masyarakat yang menginginkan desanya dipimpin seorang yang didasari amanah, iman dan taqwa. “Karena keinginan masyarakat, dengan niat Bismillah saya siap mengemban amanah warga,” kata Mustiah, SAg yang juga bendahara BKAD Kecamatan Karanganyar. Keinginan warga yang mendorong Mustiah maju menjadi cakades, agaknya benar. Karena kiprah dan pengalaman Mustiah dalam berorganisasi dan memimpin tidak diragukan lagi. Istri Mustofa, guru SMP Negeri 2 Welahan, itu mengawali karir sejak tahun 1998 sebagai Fasilitator Desa Bandungrejo. Tahun 2010 menjadi bendahara TPK, dilanjutkan tahun 2003 menjadi Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Pada tahun 2010 Mustiah menjadi Pengelola Dana Bergiulir di Kecamatan Karanganyar, dan sekarang menjadi Bendahara BKAD Kecamatan Karananyar. Berdasarkan pengalaman itu, masyarakat yakin, bila Mustiah terpilih menjadi kepala desa, bisa membuat perubahan di Desa Bandungrejo. Menurut Mustiah, segala pekerjaan harus diniati dengan tanggungjwab dan kejujuran. Ada beberapa program yang akan buat. Antara lain, akan menata di jajaran staf pemerintahan desa, mengintensifkan hubungan dengan

Mustiah dan keluarga

Suwarno, Kades Werdoyo 2011-2016

Akan Optimalkan Sektor Pertanian

esa Werdoyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tahun akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades). Salah seorang warga yang ikut mencalonkan diri sebagai kades periode mendatang adalah Suwarno, Kades Werdoyo periode 2011-2016. Niat Suwarno untuk maju dalam pilkades, selain didorong warga, juga akan melanjutkan program yang belum tuntas saat menjadi kades. “Jika Allah SWT meridhoi dan warga memberi amanah hingga saya terpilih menjadi kepala desa untuk periode berikutnya, kami akan melanjutkan pembangunan. Terutama mengoptimalkan pembangunan di sektor pertanian, karena sebagaian besar warga kami sebagai petani,” tandas Suwarno.

Dengan didasari amanah, iman dan taqwa, jika terpilih menjadi kades, Suwarno bertekad membawa Desa Werdoyo lebih maju dalam hal pembangunan infrastruktur serta peningkatan sumber daya masyarakat. Menurut Suwarno, ada dua program prioritas yang akan diterapkan untuk membuat maju Desa Werdoyo. Dua program prioritas itu adalah mengembangkan infrastruktur desa yang meliputi jalan pertanian dan jalan penghubung desa. “Pengembangan jalan pertanian sangat diperlukan mengingat mayoritas penduduk Werdoyo petani. Kalau sarana jalan di sekitar persawahan bagus, lalu lintas dan transportasi pertanian akan mudah dan murah,” kata Suwarno. Jika terpilih menjadi kades periode kedua, Suwarno juga akan menggarap

lembaga mitra pemerintahan desa, seperti BPD dan LKMD , membuat pelayanan cepat dan prima serta transparansi anggaran. Selanjutnya, akan mengembangkan infrastruktur desa, meliputi jalan pertanian dan jalan penghubung desa. Menurutnya, pengembangan jalan pertanian sangat penting mengingat mayoritas warga Desa Bandungrejo sebagai petani. Kalau sarana jalan di sekitar persawahan sudah beton, maka transportasi untuk mengangkut hasil pertanian akan sangat mudah. Tidak hanya itu, irigasi di sekitar areal persawahan harus dipelihara. Mustiah juga akan membuat pendidikan di desanya lebih maju. Salah satunya dengan cara meningkatkan kesjahteraan guru swasta. Untuk bidang kesehatan, akan diadakan pengobatan gratis, warga yang tidak mampu, BPJSnya akan

ditanggung Desa. Tidak hanya itu, juga akan diadakan listrik gratis bagi warga kurag mampu. “Semoga ke depan, Desa Bandungrejo dan seluruh warganya menjadi desa yang diridhoi Allah SWT, menjadi percontohan di Kabupaten Demak, dan menjadi desa yang mampu bersaing dengan desa lain. Desa yang agamis, desa yang gemah ripah loh jinawi. Oleh karena itu saya mohon doa restu seluruh warga Bandungrejo, agar apa yang kami citacitakan bisa terwujud,” ungkap Mustiah. (Ag)

Mustiah, Calon Kades Bandungrejo, Karanganyar

irigasi persawahan. Artinya, tiap tahun irigasi akan dinormalisasi. Sedangkan untuk pembangunan non fisik atau moril, pihaknya akan mengembangkan pembangunan pendidikan umum dan non formal guna peningkatan sumber daya masyarakat meliputi UMKM dan Bangdes. “Dengan program dan upaya tersebut, kami optimis Desa Werdoyo bisa menjadi desa percontohan di Kabupaten Demak, dan menjadi desa yang mampu bersaing serta menjadi desa yang gemah ripah loh jinawi,” tandas Suwarno seraya menambahkan, dalam bidang pemerintahan, pihaknya akan mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, juga menjadi program Suwarno. Artinya, kerjasama antar lembaga desa aparat pemerintahan desa harus dilakukan dan ditingkatkan. Oleh karena itu Suwarno mohon doa restu warga Desa Werdoyo dapat

terpilih lagi menjadi Kades Werdoyo pada periode berikutnya. (Ag)

16 TABLOID BERITAKITA

L E G I S L AT I F

EDISI NO. 84 01 AGUSTUS - 15 AGUSTUS 2017

KEGIATAN KOMISI A DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Di Kebumen dan Rembang Ribuan Jiwa Belum Rekam Data

Komisi A DPRD Jateng mengunjungi Dindukcapil Kabupaten Kebumen, Selasa dan Rabu (2526/7/2017). (Foto: Dok. Kom. A/CA)

Menyambut Pilgub Jateng 2018, Komisi A DPRD Jateng gencar melakukan pantauan ke daerah terkait kesiapan data kependudukan calon pemilih tetap. Saat mengunjungi Kabupaten Kebumen, Selasa dan Rabu (25-26/7/2017), Komisi A mendapati beberapa masalah terkait proses perekaman data kependudukan yang nantinya akan diserahkan ke KPU pusat. Salah satunya, masih banyak warga yang belum terekam Dindukcapil. Data per 31 Desember 2016, jumlah penduduk di

Kabupaten Kebumen 1.358.448 orang. Dari angka itu, penduduk potensial pada Pemilu 2018 ada 1.045.980. Kepala Disdukcapil Kebumen Frans Haidar menjelaskan, menurut data per Juni 2017, ada 85.358 penduduk yang belum rekam e-KTP. Pihaknya akan berusaha maksimal agar kekurangan itu segera selesai. Ketua KPU Kebumen Paulus Widiyantoro menambahkan, untuk mencapai target 77% dari DPT, pihaknya melakukan langkah konkrit datang ke desa-desa mendata dari rumah ke rumah. Menanggapi hal itu, anggota Komisi A

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansyur (kiri) membahas persoalan data pemilih terkait Pilgub Jateng 2018. (Foto: Dok. Kom. A/FC)

DPRD Jateng Jasiman, mengapresiasi kinerja dan kerjasama Disdukcapil dan KPU Kebumen. Namun, memang dari pusat, blanko e-KTP masih belum tersedia, pun tidak hanya di Kebumen. Di Rembang 15 Ribu Jiwa Belum Terdata Kepala Dindukcapil Rembang M Daenuri, saat menerima kunjungan Komisi A DPRD Jateng, Kamis (27/7/2017) mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, agar pelajar sebagai pemilih pemula bisa segera membuat atau rekam data E-KTP jika sudah berusia 17 tahun. Sekretaris Komisi A Ali Mansyur mengatakan, tujuan kedatangan DPRD ke Rembang fokus mengenai persiapan pelaksanaan Pilgub 2018 yang terkait

data pemilih. Dengan data pemilih yang baik, kata Ali Mansyur, bisa meminimalisasi sengketa pemilu. Anggota Komisi A lainnya, Sriyanto Saputro menyampaikan, dengan sisa waktu yang ada perlu prioritas pendataan. Terutama bagi pemilih pemula. Penertiban data warga yang sudah meninggal juga harus segara dilakukan. Penduduk Kabupaten Rembang sejumlah 625.991 jiwa dengan 481.677 jiwa yang wajib KTP el. Diharapkan data yang dihasilkan bisa maksimal. Ada 15.007 jiwa yang belum rekam data. Kendalanya, banyak yang berusia lanjut, bekerja di luar kota, dan Dindukcapil belum punya mobil keliling. (BK)

Komisi A beserta Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono menjadi narasumber seminar tentang desa di Kabupaten Semarang. (Foto: Dok. Kom. A/CA)

Pemberdayaan Desa/Kelurahan Perlu Diatur Perda

ekretariat DPRD Jateng mengadakan seminar bertema “Menggagas Raperda tentang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan” di Kabupaten Semarang, Senin (24/7/2017). Usulan itu digagas Komisi A. Acara itu dibuka Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono. Komisi A berpandangan, acuan dari pemberdayaan itu Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Pasal 126. Anggota Komisi A Bambang Joyo Supeno mengatakan, desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Masyarakat Harus Merasa Miliki Parpol

asyarakat harus merasa butuh dan memiliki partai sehingga menjadi parpol yang mandiri. Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Jateng, Masruhan Samsurie saat menjadi pemateri dalam seminar Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Parpol tentang Sosialisasi Permendagri No.6/2017 diselenggarakan Badan Kesbangpol Prov Jateng di Solo, belum lama ini.

setempat. Sejumlah peserta sangat mengapresiasi dan menyambut positif gagasan itu. Karena mempermudah tata kelola pemerintahan di lingkup desa dan kelurahan yang meliputi pelaksanaan, pelaporan, pembiayaan, peran serta masyarakat pengawasan dan pembinaan serta ketentuan peralihan. Peserta seminar terdiri dari perwakilan Kabupaten/Kota se Jateng, menampilkan narasumber dari Dinas Pemardesa Dukcapil Jateng, FISIP Undip dan Kementerian Desa PDTT. Turut hadir, Sekretaris DPRD Jawa Tengan Indra Surya dan Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha. (BK) Menurut politisi PPP itu, tujuan bantuan parpol untuk mewujudkan kemandirian parpol hingga bisa berfungsi lebih baik sebagai bagian penting pilar demokrasi. Banpol, kata Masruhan, bisa meminimalisir korupsi di kalangan parpol. “Kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadap parpol dan lembaga legislatif jika banpol bisa dicairkan,” kata Masruhan seraya berharap agar dengan banpol bisa mewujudkan demokrasi yang lebih bermutu untuk kesejahteraan dan martabat bangsa. (BK)