Leot bk ed78 (maret 2016) by TABLOID BERITAKITA

EDISI NOMOR 78 [ 20 MARET - 05 APRIL 2016 ]

Banyak Angkutan Umum Belum Berbadan Hukum Sebagian besar angkutan amum, baik angkutan untuk orang maupun untuk barang di Kabupaten Banjarnegara, masih kepemilikan pribadi. Padahal pemerintah telah mewajibkan semua angkutan umum orang maupun barang yang di miliki perorangan harus diubah menjadi badan hukum. Halaman, ........................ 11

Sang ‘Pahlawan’ Telah Menghadap Tuhan Kabar duka datang dari sosok pejuang guru, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dr. H. Sulistyo, M.Pd yang juga anggota DPD RI asal Jateng. Sulis meninggal di RS Mintoharjo/RS TNI AL Jakarta. Halaman,...... 9

Parsidi, Melalui MI Cetak Hafidz-Hafidhah Usia Dini Pada era kejayaan Islam (570-1500M) lahir tokoh-tokoh yang sangat mempengaruhi peradaban. Nama mereka tidak akan pernah terhapus dari catatan sejarah, karena pengaruhnya sangat besar bagi perjalanan umat manusia. Tokoh tersebut, meski berkontribusi di bidang yang berbeda, namun punya persamaan. Yakni semua memiliki pemahaman dan pengamalan agama sangat bagus. Satu hal yang hampir lepas dari perhatian generasi saat ini, mereka telah menghafal Al-Quran dari usia sangat dini (7-15 tahun). Halaman,......... 10

Natsir Tak Pernah Mimpi Jadi Bupati Meski mengaku tak pernah bermimpi menjadi bupati, namun HM. Natsir, S. Ag, MM, M. Pd tinggal selangkah lagi menjadi Bupati Demak. Dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015, Natsir yang berpasangan dengan Joko Sutanto yang diusung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan didukung PDI Perjuangan, menang mutlak. Pasangan yang juga didukung keluarga, teman maupun kolega di PGRI, Pramuka, IPHI Demak, serta para pengusaha jasa konstruksi di Demak, ini memperoleh 309.251 suara. “Saya tidak pernah bercita-cita

guru,” tutur Natsir yang dikenal gihgih dalam mengaruhi hidup dan senang bertirakat. Buah dari tirakat itu, mengantarkan Natsir menjadi orang nomor satu di Kabupaten Demak, yang dikenal sebagai Kota Wali. Pahit dan manis kehidupan pernah dijalani Natsir. Bahkan pernah menjadi sopir angkot dan tukang rosok. Halaman, ................................... 12

menjadi seorang Bupati. Sejak awal saya hanya ingin mengabdi sebagai

Pedagang Cabul Diringkus Polisi Kasatreskrim Polres Demak AKP Philips Samosir dan dua tersangka saat gelar perkara di Mapolres setempat.

Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Demak meringkus dua tersangka pencabulan. Yakni, Ulil Absor (24) warga RT04 RW04 Desa Mutih Kulon, Kecamatan Wedung dan Ahmad Taufik (22) alias Grandong warga RT02 RW03 Dukuh Karanggawang, Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah. Korbannya rata-rata gadis remaja dan anak di bawah umur. Saat gelar perkara di Mapolres Demak, tersangka Ulil mengaku telah melakukan pencabulan kepada tujuh korban dengan lokasi berbeda. Ulil yang juga pedagang

buah di Bekasi, sejak tahun 2007 melakukan aksi pencabulan. “Saya ketagihan, mau ‘jajan’ tidak punya duit,” aku Ulil. Sebelum melakukan aksinya, para korban dirayu. Bahkan kekasihnya juga dijadikan korban. Tersangka lebih menyukai wanita di bawah usia 20 tahun karena mudah dibujuk. Kasat Reskrim Polres Demak AKP Philips Samosir mengatakan, kedua tersangka diringkus di rumahnya atas laporan saksi korban dan pengembangan kasus curas yang korbannya anak sekolah. Tersangka dijerat UU No. 35 tentang perlindungan anak, dengan ancaman makaimal 15 tahun penjara. (ag-bk)

TABLOID BERITAKITA

PA R I WARA

EDISI NO. 78 20 MARET - 05 APRIL 2016

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

H. AFHAN NOOR

H. AGUS NUGROHO LP

H. EKO PRINGGOLAKSITO

Kepala Dispenduk Capil Demak

Kepala Dishubkominfo Demak

Kepala Disdagkop & UMKM Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KANTOR KECAMATAN BONANG PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KANTOR KECAMATAN KARANGAWEN Ir. HARI ADI SUSILO

M. SYAHRI

SUWARNO, S. Sos

Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Demak

Camat Karangawen

Camat Bonang

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DESA WEDING

DESA GEBANGARUM

KECAMATAN BONANG

KECAMATAN BONANG PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DESA JALI KECAMATAN BONANG GHOFUR

SURONO

H. MASNUR

Kepala Desa Weding, Bonang, Demak

Pj Kepala Desa Jali

Kepala Desa Gebangarum

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DESA WONOSARI

DESA TRIDONOREJO

DESA KRAJANBOGO

KECAMATAN BONANG

SALFUDIN, SH

H. MUCHSON

MIFTAHUL HUDA

H. SUCIPTO

Kepala Desa Wonosari

Sekdes Wonosari

Kepala Desa Tridonorejo, Bonang, Demak

Pj Kepala Desa Krajanbogo

EDISI NO. 78 20 MARET - 05 APRIL 2016

PA R I WARA

TABLOID BERITAKITA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DESA SURODADI KECAMATAN GAJAH PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KANTOR KECAMATAN GUNTUR

KANTOR KECAMATAN GAJAH

H. WAHYU AJI

H. SOFIâ&#x20AC;&#x2122;I

H. AGUS HERAWAN

Camat Guntur

Kepala Desa Surodadi

Camat Gajah

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DESA GAJI

DESA JATISONO

KELURAHAN MANGUNJIWAN

KECAMATAN GUNTUR

KECAMATAN GAJAH

KECAMATAN DEMAK KOTA

H. NUR SUSAKTIO

H. PURNOMO

RUSTIYONO, S.Sos

Kepala Desa Gaji

Kepala Desa Jatisono

Kepala Kantor Kelurahan Mangunjiwan

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KELURAHAN BETOKAN

KELURAHAN KADILANGU

KELURAHAN SINGOROJO

KECAMATAN DEMAK KOTA

MUJI SANTOSO, S.Sos

MARSONO

PURWITO

Kepala Kantor Kelurahan Betokan

Kepala Kantor Kelurahan Kadilangu

Kepala Kantor Kelurahan Singorojo

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DESA JERUKGULUNG

DESA KUWU

DESA SIDOMULYO

KECAMATAN DEMPET

H. SOBIRIN

MAHFUD

H. SUCIPTO

Kepala Desa Jerukgulung

Kepala Desa Kuwu

Kepala Desa Sidomulyo

WARTAKITA

TABLOID BERITAKITA

Anggaran Terbatas KPA Demak Gandeng Coca Cola

H. Djauhar Arifin, Kepala Kantor Perputakaan dan Arsip Kabupaten Demak.

antor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak, belum lama ini menjalin kemitraan dengan Coca Cola Foundation dalam pengembangan program Perpuseru. Program pengembangan perpustakaan tersebut fokus pada

penyediaan akses perangkat teknologi, pelatihan pengurus dan advokasi. Program Perpuseru diawali dengan sosialisasi di Kantor Perpustakaan dan Arsip Demak. Hadir dalam acara itu Wakil Bupati Demak Harwanto, Kepala Kantor Perpustakàan dan Arsip Demak Djauhar Arifin dan Supervisor Coca Cola Fondation Sokib. Sosialisasi diikuti perwakilan instansi terkait. Antara lain Dishubkominfo, Dinparbud, tokoh agama dan pengelola perpustakaan sekolah dari SMPN 1, SMPN 2 dan MA Al Irsyad. Wakil Bupati Demak Harwanto mengatakan, peran perpustakaan sangat penting, karena sebagai gudang ilmu dan budaya. Namun sangat disayangkan citra perpustakaan kesannya masih

Dialog Pelestarian Bahasa Jawa

enggunaan bahasa Jawa di kalangan etnis Jawa disadari banyak pihak kini kian merosot. Untuk melestarikannya, menurut Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwana X, sebenarnya tergantung pada kemauan sendiri. Hal itu dikatakan saat dialog interaktif dalam rangka memeringati Hari Bahasa Ibu Internasional di Balairung Universitas PGRI Semarang, belum lama ini. Sedangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan, Pemprov. Jateng melakukan upaya melestarikan Bahasa Jawa dengan menerbitkan Pergub Nomor 55 Tahun 2014 tertanggal 22 Agustus 2014. Dalam Pergub diterangkan Bahasa Jawa tidak hanya digunakan sebagai bahasa informasi, komunikasi, dan edukasi di masyarakat, tapi juga

digunakan di lingkungan kerja instansi Pemprov. Jateng, Pemkab/ Pemkot, serta instansi di Jateng. Menurut Ganjar, selama ini yang menjadi kendala penggunaan Bahasa Jawa adalah takut. Ketika takut, maka tidak melakukan. Karena itu di Jateng Bahasa Jawa wajib digunakan untuk berkomunikasi, baik dalam situasi resmi maupun tidak resmi. (bk)

membosankan. Karena itu melalui program Perpuseru, Harwanto berharap masyarakat bisa lebih lama menikmati koleksi maupun fasilitas perpustakaan. Sehingga kedepan perpustakaan umum diharapkan jadi pusat belajar yang dilengkapi fasilitas komputer dan hot spot. Supervisor Coca Cola Foundation Sokib mengatakqn, Perpuseru merupakan program nasional yang melibatkan 40 perpustakaan umum se Indonesia. Kabupaten Demak salah

EDISI NO. 78 20 MARET - 05 APRIL 2016

satu daerah di Jateng yang melaksanakan program Perpuseru. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Demak Djauhar Arifin mengatakan, kemitraan program Perpuseru dalam bentuk bantuan berupa empat unit komputer dari Coca Cola Foundation. Selain itu juga ada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelolaan perpustakaan. “Terkait anggaran yang masuk di KPA Demak, untuk APBD II sebesar Rp 200 juta. Besaran anggaran ini masih sama dengan tahun lalu. Kalau bicara kebutuhan, besaran anggaran yang ideal Rp 500 juta. Keterbatasan anggaran itu membuat Kantor Perpustakaan tidak leluasa lakukan kegiatan,” kata Djauhar Arifin. (ag-bk)

Prona Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

rogram Operasi Nasional Agraria atau lebih dikenal dengan Prona pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Prona dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi lemah. Selain itu juga bertujuan menyelesaikan terhadap sengketa tanah yang terjadi di tingkat bawah. Tujuan Prona, memberikan pelayanan pendaftaran dengan proses yang mudah, cepat dan murah, sehingga keberadaan Prona sangat dinanti masyarakat kalangan bawah. Hal itu dikatakan Panitia Prona Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Demak, Muhamad Sodik. Menurut Sodik, di Desa Bulusari mendapat alokasi Prona 500 bidang. “Atensi masyarakat sangat tinggi, pendaftar hampir 600 orang. Dengan sangat terpaksa yang 100 pendaftar direncanakan kami proses tahun depan, dengan catatan tahun depan Desa Bulusari mendapat Prona lagi,”

M. Sodik, Panitia Prona Desa Bulusari.

tandas Kades Sodik seraya menambahakn, sampai saat ini pihaknya belum menemui kendala, proses pengukuran di lokasi juga lancar. Mengingat masih banyak warga yang tahun ini belum dapat dilayani, maka Kades Sodik berharap tahun depan Desa Bulusari dapat Prona lagi. Karena program tersebut sangat membantu masyarakat, terutama wong cilik. Prona, tandas Sodik, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah. (ag-bk)

Kencing Sembarangan Nyawa Melayang

Kapolres Demak AKBP Heru Sutopo dan dua tersangka.

eristiwa ini patut menjadi peringatan bagi siapa saja yang sering kencing di sembarang tempat. Bisa-bisa, nyawa menjadi

taruhannya. Setidaknya hal itu seperti yang dialami Toriqudin (23) warga Desa Gebangarum RT02 RW05 Kecamatan Bonang, Demak. Gara-gara

kencing sembarangan, nyawa Toriq melayang. Kejadiannya Rabu dua pekan lalu. Saat itu korban yang berboncengan dengan temannya melintas di kawasan alun-alun Demak, tepatnya di depan Kantor Kejari Demak. Kebetulan di tempat itu ada sejumlah pemuda nongkrong. Korban berteriak menantang pada para pemuda yang tengah asyik ngobrol. Namun ulah korban dibiarkan saja, karena ditengarai sedang mabuk minuman keras. Tak lama kemudian, korban kencing di depan gerombolan pelaku. Karena emosi, sejumnlah pemuda tersebut mengeroyok korban hingga tewas. Tiga pelaku yang diduga menghabisi nyawa korban, diamankan di Mapolres Demak. Ketiga pelaku yang diamankan

adalah Mukhlis Mubarok (19) warga RT05 RW03 Desa/Kecamatan Wonosalam, Syafik Fadholi (20) dan Safaul Anam (20) warga RT 02 RW 06 Desa Weding, Kecamatan Bonang. Saat gelar perkara, para pelaku mengaku menyesal, karena niatnya hanya ingin memberi pelajaran pada korban yang kencing sembarang dan menantang berkelahi. Kapolres Demak AKBP Heru Sutopo mengatakan, para tersangka diringkus Unit Resmob Polres Demak, setelah pengembangan dan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan sejumlah saksi. Menurut Kapolres, ada empat tersangka, tiga dapat diamankan, sedangkan satu orang pelaku berinisial S alias C yang merupakan pelaku utama masih dilakukan pengejaran. (ag-bk)

EDISI NO. 78 20 MARET - 05 APRIL 2016

WARTAKITA

TABLOID BERITAKITA

Musrenbang RKPD Blora Kebijakan Perlu Disikronkan

Akses Remaja ke Puskesmas

Terbentur Jam Sekolah

adan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) seluruh kabupaten/ kota di Jateng, Selasa pekan mengikuti workshop pembinaan pengembangan Puskesmas ramah remaja atau Pelayananan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Agrowisata Tirto Arum Kendal. Menurut drg Susilowati, pembicara dalam workshop, akses remaja ke Puskesamas selama ini masih terbentur jam sekolah. Kendala lain, belum adanya kesadaran remaja untuk konseling ke Puskesmas. Selain itu belum optimalnya alokasi dana, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang cukup untuk kegiatan PKPR dan belum adanya form pelayanan juga menjadi hambatan dalam mewujudkan puskesmas ramah remaja. Di sisi lain, remaja menghadapi tantangan dan godaan narkoba serta perilaku seks berisiko. Sebagian dari mereka bahkan menjadi perokok aktif. Sehingga rawan terjerumus atau terbawa ke perilaku penyalahgunaan narkoba dan seks berisiko yang dapat berakibat pada kehamilan dan persalinan dini. Kondisi itu hendaknya diantisipasi dengan hadirnya pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) ramah remaja. Di Kabupaten Kendal, dari 30

Hindari Pewarna Dan Pengawet

im Penggerak PKK Prov. Jateng diminta menggunakan bahan alami dalam memberikan bekal keterampilan memasak pada para kader. Sehingga masyarakat mengerti dan memakai bahan sehat. Wakil Ketua TP PKK Prov. Jateng, Hj. Sudarli menegaskan, tidak hanya penggunaan bahan sintetis yang

Puskesmas yang ada sudah semuanya membuka pelayanan untuk remaja dalam konseling (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja). Rata-rata yang dikeluhkan para remaja merupakan masalah seputar seks. Yakni menstruasi, jerawat dan lain-lain. Kepala Puskesmas Kendal I Aniek Eko Sulistyowati menjelaskan, pelayanan untuk konseling remaja tiap Puskesmas di Kabupaten Kendal sudah sejak lama. Namun frekuensi pelayanan tiap Puskesmas berbeda. Sedangkan PKPR merupakan program pemerintah yang diampu Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota, dikoordinasi Dinkes tingkat Provinsi, untuk melayani kesehatan remaja. Program tersebut secara resmi telah berjala sejak tahun 2003. Di tingkat lapangan, PKPR dijalankan oleh Puskesmas. Landasan hukum program PKPR adalah UUD 1954, khususnya di pasal 28 B Ayat 2 dan 28 H Ayat dan Pasal 28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 H ayat 1: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (bk)

dihindari, tapi juga pemakaian bahan pangan impor. Terlebih bahan baku lokal, terutama yang diproduksi dari Jateng cukup banyak dan beragam. Penegasan Sudarli disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus TP PKK Prov. Jateng dan RAT Koperasi Sumber Rejeki Kota Semarang Tutup Buku Tahun 2016, Kamis pekan kemarin. Diakuai Sudarli, pengenalan bahan tambahan alami tidak mudah. Karena masyarakat terlanjur sering menggunakan pewarna. (bk)

ejumlah isu strategis Kabupaten Blora meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan produktivitas pertanian/ peternakan. Isu strategis lainnya yang dipaparkan Kepala Bappeda Blora, Ir. Sam Gautama Karnajaya dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Blora Tahun 2016, di kantor Bappeda setempat dua pekan lalu, antara lain penanganan potensi pariwisata. Selanjutnya peningkatan peran sektor perdagangan, peningkatan nilai investasi, peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dan peningkatan iptek. Menurut Sam Gautama, isu-isu tersebut telah diselaraskan dengan isu-isu strategis Prov. Jateng. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Blora 2016 dilaksanakan dalam rangka penajaman, penyelerasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017.

Bupati Blora, Djoko Nugroho mengungkapkan pentingnya peningkatan pelayanan publik dari setiap SKPD di Kabupaten Blora. Infrastruktur jalan dan jembatan serta penerangan. Terutama di kawasan hutan dan perbatasan juga tidak luput dari perhatian orang nomor 1 di Kabupaten Blora ini, sehingga pemerataan pembangunan di Kabupaten Blora dapat terwujud. Menurut Djoko, 17 persoalan di Jateng yang disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo saat pelantikan Bupati/Walikota Serempak di Simpanglima, Semarang, hampir semuanya ada di Blora. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kata Djoko, perlu sinergitas dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng, dan Pemkab Blora. Pameran produksi dan potensi Kabupaten Blora oleh sejumlah SKPD menyemarakkan Musrenbang RKPD Blora. Dipamerkan juga hasil karya warga difabel berupa kursi rotan, keset dan sajian kesenian karawitan. Pameran ramai dikunjungi warga, pelajar dan mahasiswa. (cecep-bk)

Desa Harjowinangun

Giat Membangun

arga Desa Harjowinangun, Kecamatan Dempet, Demak, saatnya bangkit bersama membangun desa dengan bergai potensi yang ada. Menurut Kepala Desa Harjowinangun Siswanto, desa yang dipimpinnya mempunyai 1000 kepala keluarga, 26 RT dan 3 RW. Dalam membangun segala sector, kata Kades Siswanto, harus melibatkan masyarakat. “Akan sangat mustahil pembangunan bisa terlaksana tanpa peran serta masyarakat. Karena itu masyarakat harus dilibatkan. Partisipasi mereka sangat menentukan tingkat kemajuan di suatu desa,” tandas Siswanto seraya menambahkan, desanya saat ini giat melakukan pembangunan. Pembangunan tersebut antara lain bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang pada tahun ini dialokasikan untuk pembangunan talud dan beton jalan. Di Desa Harjowinangun ruas jalan yang sudah

Siswanto, Kades Harjowigun Siswanto

dibeton sekitar 80%, sedangkan yang belum dibeton, antara lain jalan penghubung ke desa Sidomulyo sepanjang sekitar 3 Km. “Saat ini masyarakat Desa Harjowingun berharap pada Pemerintah Kabupaten Demak, agar ruas jalan yang mengghubungkan ke Dukuh Pondok, Desa Sidomulyo diprioritaskan, karena jalan tersebut sangat besar manfaatnya bagi warga kedua desa,” tegas Siswanto. (ag-bk)

Polres Demak Ringkus Tujuh Penyabu

ujuh pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu diringkus Satuan Narkoba Polres Demak. Para tersangka mendapat kristal putih tersebut dari salah seorang bandar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Ketujuh tersangka yakni AW (35), TH (35), GTS (30), SPY (50),TA (27) dan MRS (27) yang merupakan

warga Semarang, sedangkan SSB tercatat sebagai warga Demak. Kapolres Demak AKBP Heru Sutopo menjelaskan, para pelaku bertransaksi dan mendapatkan sabu dengan bandar narkoba di Lapas Kedungpane. Setelah SMS dan dilakukan kesepakatan harga maupun tempat, mereka mengambil sabu di lokasi yang ditentukan. (ag-bk)

TABLOID BERITAKITA

PA R I WARA

EDISI NO. 78 20 MARET - 05 APRIL 2016

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

UPTD PENDIDIKAN

KECAMATAN MRANGGEN

KECAMATAN WEDUNG

KECAMATAN GUNTUR

H. SUGIYONO, M.Pd

H. MUKIMIN

H. HALIMI, M.Pd

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mranggen

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wedung

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Guntur

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

UPTD PENDIDIKAN

KECAMATAN WONOSALAM

KECAMATAN BONANG

KECAMATAN SAYUNG

PURNOMO

Dra. SRI RAHAYU

MASHUDI, MH

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wonosalam

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bonang

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sayung

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DEMAK KOTA

PENGURUS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

PGRI KABUPATEN DEMAK

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

SMPN 1 WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM, DEMAK

MASHUDI, S.Pd, MH, M.Pd

HM. NATSIR, S. Ag, MM, M.Pd

TAUFIQURRAHMAN, S.Pd, M.Pd

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Demak Kota

Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Demak

Kepala SMPN 1 Wonosalam, Demak

MADRASAH ALIYAH

MADRASAH TSANAWIYAH

MA AL IRSYAD

MTS AL IRSYAD

KECAMATAN GAJAH - DEMAK

SUBKHAN, S. Pd

NUR FAUZI, S. Pd, M. PdI

Kepala Madrasah Aliyah Al Irsyad Gajah-Demak

Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Irsyad Gajah

EDISI NO. 78 20 MARET - 05 APRIL 2016

PA R I WARA

H. SUMADI, SE

H. MOCH SYAFI’I

Direktur

Direktur Utama

TABLOID BERITAKITA

PWI Jateng Gelar UKW

HARGA IKLAN

ersatuan Wartawan Indonesia (PWI) Prov. Jateng, menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kegiatan akan berlangsung tanggal 1-2 April 2016 di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Ketua PWI Prov. Jateng, Amir Machmud mengatakan, UKW edisi bulan April 2016 selain untuk peningkatan kualifikasi kompetensi wartawan di lingkungan PWI Prov. Jateng, juga merupakan amanat Raker PWI Prov. Jateng akhir Februari lalu di Ungaran. “Pelaksanaan UKW tahun ini juga hasil keputusan Rakernas PWI Tahun 2016 di Lombok dan hasil Rakernas SIWO PWI tetang persyaratan peserta pecan olahraga wartawan (Porwanas),” tandas Amir Machmud didampingi Isdiyanto, Sekretaris PWI Prov. Jateng. Sedangkan penanggungjawab kegiatan Gunawan Permadi didampingi ketua panitia pelaksana Heri Pamungkas

Ketua PWI Prov. Jateng, Amir Machmud dan pengurus ketika beraudiensi dengan Gubernur Jateng.

menambahkan, UKW tingkat utama, madya dan muda diikuti 50 peserta. UKW kali ini diprioritaskan untuk wartawan yang menjadi atlet Porwanas Bandung. Kegiatan tersebut didukung Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Walikota Semarang, Bupati Kudus, Bupati Pati, Bupati Batang, Bank Jateng, PT PLN Distribusi Jateng dan DIY, serta Anggota DPD RI Bambang Sadono. “Sebelum UKW, diawali Pra Uji Kompetensi Wartawan yang digelar 24

Maret 2016 di ruang FIKOM Udinus, jalan Imam Bonjol Semarang. Pra UKW dimaksudkan agar semua peserta lulus,” kata Heri Pamungkas didampipingi Ketua SIWO PWI Sigit Pramono. Materi pembekalan UKW antara lain penguasaan materi jurnalistik dalam jenjang jabatan redaksi media massa, kisi kisi materi jurnalistik dalam UKW utama, madya, muda, dan diskusi. Materi tersebut antara lain akan disampaikan Sasongko Tejo dari PWI Pusat. (ad-bk)

Halaman Cover Warna 1 Halaman Warna Cover Belakang,....................Rp. 5.000.000 ½ Halaman Warna Cover Belakang,....................Rp. 3.000.000 ¼ Halaman Warna Cover Belakang,...................Rp. 2.000.000 Iklan Kuping Cover Depan,........................Rp. 1.000.000 Iklan Kuping Cover Belakang,...................Rp. 750.000 Halaman Dalam Hitam Putih 1 Halaman Hitam Putih,.............Rp. 3.500.000 ½ Halaman Hitam Putih,............Rp. 2.000.000 ¼ Halaman Hitam Putih,............Rp. 1.250.000 1/8 Halaman Hitam Putih,...........Rp. 750.000 Adverotial 1 Halaman Advertorial,.............Rp. 2.500.000 ½ Halaman Advertorial,............Rp. 1.500.000 ¼ Halaman Advertorial,............Rp. 1.000.000

ISSN 2086-602X, Pemimpin Umum Agus Yulianto, Pemimpin Perusahaan Yulita Umari, Wakil Pemimpin Perusahaan Supono Banjar, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Tohar Tokasapu, Redaktur Pelaksana Agoes Dhewa, Redaktur Sugayo Jawama, Joko J Prihatmoko, Rachmat Sujianto, Bambang Sartono, Reporter Budi Hari Pujiono, Hermawan, Daniel Simarmata, Anto Sugiarto (Semarang), Antok P (Grobogan), Eko Budi Ariyanto (Demak), Cecep Tri W (Blora), Waskito, Choirun (Pemalang), Alex M. Thohirin, Wasirun, Sunarto (Brebes-Bumiayu), Tri Warno S (Banjarnegara), Kontributor Dentang (Pemalang), Undang A. Azis, Sopiyan, Ikhsan Jafar S (Priangan Timur; Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Kota Banjar, Pangandaran), Muhammad Nur (Denpasar), Konsultan Keredaksian Handry TM, Sriyanto Saputro, Konsultan Hukum Imanuel Alvares, SH, MH, Grafis Abien Sur, Administrasi Aab Abdul Jalil, Periklanan Hening Iss Samanto Sirkulasi Amani Alamat Redaksi Jl. Puskesmas No. 4 Sambiroto, Semarang 50276, Telepon - Fax. 024-76740042, Email: tabloidberitakita@yahoo.co.id, Web. www.beritakitanews.com, Rekening Bank 2-057 07402-6 Bank Jateng Capem Setwilda TK I Jateng Semarang, Atas Nama Mutohar Diterbitkan CV. Datamedia, SIUP 170/11.01/PK/I/2003. Terdaftar pada Data Pers Nasional 2011 (Dewan Pers) Halaman 161 Nomor 5 Tahun 2011.

Semua Wartawan Tabloid BERITAKITA Dibekali Kartu Pers dan Namanya Tercantum di Boks Pengelola

TABLOID BERITAKITA

PENDIDIKAN

EDISI NO. 78 20 MARET - 05 APRIL 2016

MA NU Ittihad Bahari Didik Anak Nelayan Jadi Pemimpin

adrasah Aliyah (MA) Nahdhatul Ulama (NU) 3 Ittihad Bahari Purworejo, Bonang, Demak berdiri pada tanggal 29 Juni 1999, sebagai kelanjutan program pendidikan tingkat

Madrasah Aliyah bagi lulusan SLTP/MTs khususnya putra-putri nelayan yang dirasa kurang mampu melanjutkan pendidikannya ke luar daerah. Mereka berada di lingkungan tiga desa, yakni, Desa Margolinduk, Morodemak dan Purworejo, Kecamatan Bonang, Demak. Hal tersebut dikatakan Kepala MA NU Ittihad Bahari, Drs Riza Afthoni M.PdI. Menurut Riza, secara idealis pendirian MA NU 3 Ittihad Bahari untuk membekali anak didik dengan ilmu dan amal yang islami, ahlussunnah wal jama’ah dan berahlakul karimah guna membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu amaliyah, beramal ilmiah menuju manusia yang berprestasi berahlakul karimah dan berakidah ahlussunnah wal jama’ah.

Pelajar NU Deklarasikan Anti

Terorisme dan Radikalisme

emperingati hari lahir ke61 Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan hari lahir ke-62 Ikatan Pelajar Putra Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Purbalingga menggelar deklarasi anti terorisme dan radikalisme. Acara bertempat di Pendapa Dipokusumo Purbalingga Rabu pekan kemarin. Selain deklarasi, juga diakan lomba karya tulis ilmiah, desain logo organiasi serta kirab bendera terbaik dan kreatifitas makanan dari singkong. Deklarasi dipimpin Ketua Pimpinan Cabang IPNUIPPNU Purbalingga Rokhmat Mualim diikuti ribuan pelajar IPNU-IPPNU dengan disaksikan Ketua Pimpinan Wilayah IPNU Jateng Amir Mustofa. Hadir pada kesempatan itu Bupati Purbalingga Tasdi, Kapolres, Kepala Kemenag dan Kadinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga serta kepala SKPD terkait dan pimpinan ormas NU. Rokhmat mengatakan, dengan tambahnya usia organisasi diharapkan menjadi refleksi dan memberi motivasi. Sedangkan pelaksanaan deklarasi, merupakan kesepakatan antara pusat sampai cabang

dengan menolak semua bentuk radikalisme dan terorisme di Indonesia. “Melalui deklarasi ini kita sudah sepakat dari pusat sampai anak cabang menolak radikaslime dan terorisme sekecil apapun,” tuturnya. Deklarasi juga menolak bentuk kegiatan yang berhubungan dengan terorisme maupun radikalisme, khususnya ISIS, karen abertentangan dengan agama apapun dan kemanusiaan. Organisasi tersebut siap meningkatkan kewaspadaan terhadap usaha pembentukan,

Adapun faktor yang mendorong berdirinya MA NU 3 Ittihad Bahari, adanya keluhan sejumnlah warga, terutama orang tua/wali murid lulusan SLTP/MTs di lingkungan tiga desa tersebut, yang kebanyakan dari masyarakat nelayan merasa keberatan menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Aliyah. Melalui perjalanan panjang, usulan, dan keluhan para nelayan disampaikan dalam rapat anggota tahunan pada tahun 1996. Melalui forum rapat anggota tahunan (RAT) KUD Mino Utomo para undangan sepakat, dana paceklik tahunan nelayan yang biasanya diterimakan dan dibagikan kepada anggota berupa beras + 2,5 kg per anggota, dikumpulkan dan dijariyahkan untuk pendirian Madrasah Aliyah. “Dalam perjalanan selama sekitar tiga tahun hingga awal tahun 1999 telah berdiri Madrasah Aliyah diatas tanah hak guna bangunan (HGB) seluas 1.109 m2 dengan keadaan awal satu unit bangunan yang terdiri dari tiga kelas dan satu ruang kantor lengkap dengan meja kursi untuk tiga ruang kelas dan perlengkapan serta peralatan kantor. Seluruh aset tersebut nilainya sekitar Rp 100 juta,” penyebaran paham tersebut di lingkungan pendidikan. Siap berkomitmen menebarkan kasih sayang kepada semua pelajar dan masyarakat. Usai pembacaan deklarasi, sebagai wujud komitmen dukungan pemberantasan terorisme dan radikalisme, Ketua PC IPNU-IPPNU Purbalingga menyerahkan naskah deklarasi kepada Kapolres Purbalingga yang diwakili Kasat Intelkam. Sedangka dalam sambutannya, Bupati Purbalingga Tasdi minta, agar semua sayap organisasi di bawah naungan NU, seperti, Muslimat, IPNU, IPPNU dan lainya untuk mendukung serta menyengkuyung program Pemkab Purbalingga. (bk)

Drs. H. Riza Afthoni, M.PdI, Kepala MA NU Ittihad Bahasri, Purworejo, Bonang, Demak.

tandas Riza. Berkat dukungan penuh para nelayan, ketua dan pengurus KUD Mino Utomo H. Zainul serta H. Nurhadi, tokoh masyarakat serta ulama/kiai, pada pertengahan tahun 1999 telah terbentuk kepengurusan MA yang diketuai Drs. H. Nasukha Azis dan menunjuk Kepala Madrasah sebagai pelaksana harian Drs Riza Afthoni, M.PdI. Oleh para ulama, khususnya K. Muh. Afif Zuhri disepakati nama Madrasah Aliyah Ittihad Bahari yang mengandung arti ‘Persatuan para Nelayan’. Artinya, kata Riza, Madrasah Aliyah sebagai wadah tempat menyatukan putra-putri nelayan melalui pendidikan. Khususnya di lingkungan Tri Desa meliputi Desa Margolinduk, Morodemak dan Purworejo Kecamatan Bonang. Tepat tanggal 29 Juni 1999, bangunan tersebut dari KUD tanggungjawabnya diserahkan kepada pengurus Madrasah dengan disaksikan H.A. Taisir Muchasan Kepala Kemenag Kabupaten Demak dan T. Edi Jatmiko Camat Bonang waktu itu. Pada tahun pertama penerimaan siswa baru awal tahun pelajaran 1999/2000 tercatat 58 anak mendaftarkan sebagai siswa. Sekarang madrasah tersebut mempunyai 390 murid yang terbagi 10 rombongan belajar. Mulai tahun pelajaran 2000/2001 Madrasah Aliyah Ittihad Bahari bergabung dengan Yayasan Pendidikan NU (YPNU) Demak dan telah memperoleh ijin operasional Terdaftar dari Kanwil Kemenag Jateng. “Sejak itu nama Madrasah Aliyah Ittihad Bahari berganti nama dengan MA NU 3 Ittihad Bahari,” ungkap Riza seraya menambahkan, MA Ittihad Bahari mempersiapkan anak nelayan untuk menjadi pemimpin bangsa. Riza juga berharap, semoga keberadaan MA tersebut memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan di lingkungan tiga desa dan masyarakat sekitarnya. (ag-bk)

EDISI NO. 78 20 MARET - 05 APRIL 2016

PENDIDIKAN

TABLOID BERITAKITA

Santri Ponpes Diajak Jadi ‘Petugas KB’ K

epala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dr. Surya Chandra Surapaty, MPH., Ph.D mengajak santri Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Muhammadiyah Cilongok Banyumas untuk ikut menyuarakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Dengan begitu mereka dapat disebut sebagai ‘Petugas KB’. “Sampaikan pesan-pesan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada semua yang anda kenal”, ajak dr. Surya Chandra. “Sejak saat ini kita memang perlu untuk mulai meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Ajakan itu disampaikan pada acara GenRe Goes To Pondok Pesantren pada Jumat dua pekan lalu. Dalam ceramahnya dihadapan dua ratusan santri, Kepala BKKBN menggarisbawahi mengapa kualitas hidup manusia harus ditingkatkan. Hal itu disebabkan tidak lain karena tantangan kependudukan ke depan semakin berat. Kualitas manusia diukur dari kompetensi dan karakter. Kompetensi salah satunya diukur dari lama bersekolah. Rata-rata lama bersekolah masyarakat Indonesia adalah 7,6 tahun. Setara dengan kelas dua SMP (kelas 11) tidak lulus. Sedangkan melihat aspek karakter,

bangsa Indonesia secara umum belum memiliki mentalitas yang cukup untuk bertarung di kancah internasional. Menurut Surya, kependudukan adalah soal kuantitas yang harus dikendalikan, kualitas dan mobilitasyang harus ditingkatkan dan data kependudukan yang akurat menurut nama dan alamat yang harus kita mantapkan. Konsep pembangunan pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, menurutnya perlu bergeser pada pembangunan yang berorientasi pada sumber daya manusia. Membahas implementasi Revolusi Mental sebagai solusi untuk meningkatkan karakter manusia Indonesia, Kepala BKKBN RI mengajak untuk melakukan komunikasi segitiga antara manusia dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungan sekitar. Inilah yang menurut dr. Surya Chandra sebagai pembentuk karakter. Surya menekankan untuk meresapi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sila pertama menyiratkan komunikasi intra personal yang melahirkan kesadaran untuk melakukan sesuatu secara benar dan berintegritas terutama kaitannya dengan meningkatkan etos kerja. Prinsip gotong royong terkandung

dalam sila ketiga, di mana para hadirin diajak untuk berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga tercipta semangat kebersamaan. Kegotong royongan ini salah satunya diwujudkan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Revolusi Mental nantinya akan mengahntarkan bangsa Indonesia untuk dapat bersaing demi meningkatkan kesejahteran rakyatnya. Kepala BKKBN mencontohkan negaranegara dengan sumber daya alam terbatas seperti Korea Selatan atau Jepang yang kalah pada perang dunia kedua namun sanggup berbicara Kepala BKKBN RI dr. Surya Chandra Surapaty, MPH., Ph.D di dunia internasional. menggunting pita tanda diresmikannya Pusat Informasi dan Hal ini dikarenakan Konseling Remaja di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam karakter manusianya yang Muhammadiyah Cilongok disaksikan jajaran pengurus ponpes. dibangun terlebih Sebelumnya, birokrat kelahiran dahulu. Palembang ini mengukuhkan PIK Kunjungan kerja Kepala BKKBN Remaja dan memberikan bantuan dilanjutkan dengan meresmikan berupa GenRe KIT dan TV LED untuk Pusat Informasi dan Konseling mendukung kelancaran aktivitas PIK Remaja yang dikelola oleh santri Remaja Pondok Pesantren Modern Ponpes Modern Zam-Zam yang Zam-Zam Cilongok. (bk) berada masih dalam satu kompleks.

Sang ‘Pahlawan’ telah ‘Pulang’

ibuan orang yang didominasi guru memadati halaman sebuah rumah di RT01 RW05 Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, desa tempat lahir Dr. H. Sulistiyo, M. Pd, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Isak tangis memecah suasana di beberapa sudut halaman rumah pasangan Suwito-Suparni. Ibunda Sulistyo, Suparni yang turut menjemput jenazah putra tunggalnya di Semarang, langsung jatuh pingsan saat turun dari

mobil. Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo juga tampak berkacakaca saat menyambut kedatangan Sulistiyo yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jateng. Wakil Gubernur Jatengwa Tengah Heru Sudjatmoko mengajak pelayat untuk memberikan hormat yang setinggi-tingginya karena almarhum merupakan tokoh panutan. Heru mengaku kagum karena di desa terpencil yang berada di wilayah pegunungan dan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, lahir seseorang yang bisa memperjuangkan nasib guru-guru di Indonesia. Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno mengaku sangat kagum terhadap semangat juang almarhum Sulistyo yang merupakan adik kelasnya saat masih duduk di bangku Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Banjarnegara. Hadi Supeno selisih dua tingkat dengan Sulistyo dan sama-sama pernah menjadi Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) saat di SPG. Man Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono juga melayat ke rumah

duka Ketua Umum PGRI Sulistyo di Semarang. Rombongan SBY tiba pukul 11.10 WIB. Kedatangan SBY mengagetkan sekitar seribuan pelayat yang akan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Sulistyo. Sejumlah tokoh Partai ikut mendampingi, yaitu Hinca Pandjaitan, Edhie Baskoro Yudhoyono, Roy Suryo, dan Cornel Simbolon. Tak berselang lama, jenazah Anggota DPD RI itu tiba di rumah duka pukul 11.25 WIB dan langsung disalatkan. Terlihat kesedihan yang mendalam di keluarga Sulistyo saat SBY, Ibu Ani, dan Ibas membaca Al Fatihah. “Saya selama sekitar tujuh tahun bersama-sama almarhum Pak Sulistyo memikirkan, pendidikan, kesejahteraan guru, dan peningkatan kemampuan. Kita semua kehilangan, bukan hanya keluarga beliau, bukan hanya jajaran PGRI, tapi juga bangsa dan negara,” kata Susilo Bambang Yudhoyono. Kepergian Sulis yang pernah menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional itu, pada hari Selasa (15/3) ditandai dengan pemasangan bendera merah putih setengah tiang

di sejumlah sekolah dasar di Semarang, bahkan Jateng. Hal itu sebagai penghormatan terakhir kepada sosok yang gigih memperjuangkan nasib guru. Ketua Umum PB PGRI Sulistyo meninggal dalam peristiwa korsleting listrik saat menjalani terapi di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (RSAL) Mintoharjo, Jakarta, Senin (14/3) sekitar pukul 13.10 WIB. Sulis yang juga mantan Rektor IKIP PGRI Semarang (sekarang Upgris) berada di RSAL Mintoharjo, untuk terapi oksigen murni (hiperbarik) yang ternyata baru kali pertama dijalaninya. Salah satu pendiri Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu lahir di Desa Kalitengah, Purwanegara, Banjarnegara 12 Februari 1962, dan wafat pada usia 54 tahun. Meninggalkan seorang istri, Halimah, dan dua orang anak. Semasa menjadi mahasiswa di FPBS IKIP Negeri Semarang, Sulis pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa (1983-1985), Pengurus DPD KNPI Jateng (1996-1999), Pengurus PGRI Jateng selama tiga periode. Yakni, periode 1994-1999, 1999-2004, 2004-2009. (bk)

Dua Ulama Ini Getol Dukung KB, Siapakah Mereka?

10 TABLOID BERITAKITA

KH. Mukhotob dan KH. Chabibullah

Konsisten Dukung KB mendapatkan keturunan. Ia pun membungkus sambutannya perihal Revolusi Mental dengan satu penegasan bagaimana kita berhukum dengan kecerdasan bukan sekedar dengan justifikasi.

Drs. KH. Mukhotob Hamzah, MM, Rektor Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Wonosobo.

KH. Chabibullah Idris Ketua Yayasan Pendidikan Ilmu-ilmu Al Quran (YPIQ) Wonosobo.

bisa berbangga diri karena umatnya banyak”, tuturnya “Tapi konteks dari pernyataan itu tidak dijelaskan lebih oleh pewicara, akibatnya orang hanya menelan begitu saja”. Rektor UNSIQ mengaitkan dengan kondisi kependudukan yang saat ini berlangsung. Ia mengutip penelitian para ahli yang menyatakan bahwa jumlah penduduk maksimal yang mampu ditanggung oleh bumi adalah 10 milyar. Padahal saat ini jumlah penduduk telah mencapai 7 milyar lebih. Jika batas 10 milyar ini terlampaui, diprediksi di pulau Jawa kota-kota antarujung akan menyatu tanpa dibatasi lahan kosong. Untuk itu ia mengingatkan untuk senantiasa melihat ruang dan waktu di mana hukum suatu perkara sosial tersebut ditetapkan. “Telah dijelaskan bahwa hukum itu dideklarasikan oleh para juris/ahli hukum tentu selalu mengandung pertimbangan-pertimbangan atau konsiderasi yang bersifat religius dan kemanfaatan duniawi. Tidak pernah lepas dari itu,” terangnya. Kalau di zaman nabi, kata dia, ingin punya anak banyak ya sangat pantas sekali, karena penduduk Mekah pada waktu itu hanya 5000 orang. Ini bisa dideteksi dari perang Badar, kaum musyrik mengirimkan 1000 orang ekspedisinya. Jika rata-rata satu keluarga terdiri dari empat atau lima orang maka diperkirakan jumlahnya 5000. Sedang umat Muslim mengirimkan 313, jika dikalikan lima hanya di bawah dua ribu. Konteks ini jarang diberikan para juris sehingga membuat umat menjadi gamang. Secara berimbang, menurut Mukhotob, program kependudukan juga mengakomodasi beberapa kasus infertilitas. Diperkirakan ada tiga juta pasutri yang kesulitan melahirkan. Ia menyoroti tindakan seperti bayi tabung yang pada masa awal menuai pro kontra. Meski saat ini telah banyak diterima sebagai suatu ikhtiar

atkala mengunjungi Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo belum lama ini, Deputi Pengendalian Penduduk DR. Wendy Hartanto, MA duduk berdampingan dengan dua orang ulama sepuh. Masing-masing adalah Drs. KH. Mukhotob Hamzah, MM yang menjabat sebagai Rektor UNSIQ dan KH. Chabibullah Idris Ketua Yayasan Pendidikan Ilmu-ilmu Al Quran (YPIQ) yayasan yang menaungi UNSIQ. Ketiganya beserta para pejabat di lingkungan UNSIQ, Perwakilan BKKBN Prov. Jateng dan SKPD KB Wonosobo menghadiri Kuliah Umum bertajuk ‘Revolusi Mental, sebagai Dasar Memperkuat Karakter Bangsa melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Guna Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas’ di Aula Al A’la UNSIQ Wonosobo. Bagi Deputi Dalduk, kegiatan tersebut merupakan kunjungan yang kedua kalinya, setelah tahun lalu meresmikan Pusat Studi Kependudukan dan Keluarga Berkualitas (PSKKB) di lokasi yang sama. Deputi Pengendalian Penduduk dalam Kuliah Umum tersebut bertindak sebagai ‘Dosen Pengganti’. Pasalnya, Kepala BKKBN RI dr. Surya Chandra Surapaty, MPH., Ph.D berhalangan hadir karena secara mendadak diundang Presiden RI Joko Widodo. Pada kesempatan itu, KH. Mukhottob naik ke mimbar lebih dahulu. Beliau menyoroti kecenderungan kebanyakan umat Islam khususnya di Indonesia dalam memandang fenomena kehidupan selalu menanyakan bagaimana hukumnya. Umat Islam lantas berhenti jika sesuatu tersebut dihukumi haram tanpa menanyakan mengapa diharamkan. Dalam konteks keluarga berencana pun demikian. “Hanya dengar-dengar orang bilang bahwa Nabi menganjurkan beranak banyak, supaya besok Nabi

EDISI NO. 78 20 MARET - 05 APRIL 2016

TAMUKITA

Pionir KB di Ponpes Jika KH. Mukhotob bergaya kalem serupa akademisi, maka ulama yang naik mimbar berikutnya cukup meletup-letup. Dalam pidatonya, KH. Chabibullah Idris membawa jargon komedi satiris. Ketua YPIQ ini ternyata memiliki sejarah panjang dalam mengadvokasi para ulama di Wonosobo dan Karesidenan Kedu untuk menerima KB. Ia senantiasa mendampingi jajaran BKKBN Wonosobo pada waktu itu untuk meyakinkan para kiai dan ulama. “Jamannya Bu Suyati (Kepala BKKBN Wonosobo), sebelum ada Undang-undang 52 Tahun 2009, berhadapap dengan pondok pesantren, tokoh-tokoh ormas NU, Muhammadiyah dll pada waktu itu semuanya (berkata-red) haram ikut KB,” kenang KH. Chabibullah Idris. Kiai ini mengaku keluar masuk pondok pesantren memberikan penjelasan hanya mengutip pernyataan ‘Sampeyan sama Imam Ghazali pinter mana?’ yang disambut senyum peserta kuliah umum dan tidak ada yang menjawab lebih pinter dari Imam Ghazali. Imam Ghazali, kata dia, ada ketentuan mengenai rumah tangga

atau uslah, bahwa boleh mengatur kelahiran yakni, satu untuk lidawa min tawatuk (agar suami istri dapat lama bermesraan), yang kedua li ibqoil jamali (agar si istri tetap cantik), yang ketiga adalah li ilatil haraj (memperkecil kesulitan hidup). Ia mengatakan bahwa seorang suami nantinya akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keluarganya. “Orang berumah tangga bukan hanya untuk memproduksi anak, tapi besok tanggung jawab pertama di hadapan Allah adalah istri dan anak. Kalau istri dan anak beres semua beres, kalau sampai istri dan anak tidak beres, amal sebanyak apapun habis digerogoti anak,” tandasnya. Militansi Kiai Chabib dalam menyosialisasikan Keluarga Berencana perlu dijadikan teladan. Sampai-sampai ketika beliau masuk ke sejumlah pondok pesantren dijuluki ‘Kiai Kondom’. Beliau melakukan segalanya itu tanpa berbekal surat keputusan atau surat perintah. Hanya semata membantu jajaran BKKBN Wonosobo pada masa itu. Sekaligus mengangkat kualitas masyarakat setempat. Chabibullah Idris mengenang, dulu tidak ada sekolah SMA di Wonosobo. Peserta didik harus pergi ke Magelang untuk mengenyam pendidikan tinggi. Kini Wonosobo telah maju pesat. Ia kembali menukil Sirah Nabawiyah untuk menutup pidatonya. “Kanjeng Nabi, putranya yang melanjutkan perjuangan hanya Fatimah Azahra. Lainnya meninggal, tapi Nabi mampu mengkader Fatimah Azahra untuk meneruskan perjuangan Nabi,” kata KH Chabibullah seraya menambahkan, Rasul saja cuma satu, loro kok masih nganyang. (bk)

Melalui MI Cetak, ...............................................................dari halaman 1

Semua Biaya Operasinal Ditanggung Parsidi Mereka telah menjadi penghafal AlQuran atau hafidz dan hafidzah. “Cita-cita itu yang ingin diwujudkan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Hikmah. Kelak dari madrasah ini diharapkan lahir generasi penghafal Al ‘Quran pada usia dini. Sehingga mereka bisa berkontribusi bagi umat manusia dengan disinari cahaya AlQuran,” tandas Parsidi, ST, MT Ketua Yayasan Mutiara Hikmah. Parsidi yang juga anggota DPRD Kabupaten Demak menjelaskan, MI Tahfidz Al Hikmah berlokasi di Dukuh Singopadu, Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, saat ini mempunyai 70 santri. Sarana prasarana yang ada saat ini lima ruangan. Yakni asrama, ruang tidur, ruang makan dan ruangan untuk mengaji. Meski sarana sangat minim, namun bisa dibanggakan. Karena semua operasional ditanggung secara pribadi. Selain mengajarkan pendidikan berbasis Tahfidz Quran, MI Tahfidz Al Hikmah juga menggabungkan pengetahuan agama, kemampuan dakwah, semangat pengawalan dan ahlaq mulia. Artinya, MI tersebut menjadi sentral pendidikan dakwah Islamiyah

Parsidi, ST, MT

berbazis Tahfidzul Quran. “Sesuai dengan tujuan awal didirikannya Madrasah Al Hikmah, yakni mencetak generasi hafidz dan hafidzah yang berakhlakul karimah serta mengembalikan ‘Golden Age’, era kejayaan umat melalui pencetakan hafid-hafidzah di usia dini,” pungkas Parsidi. (ag-bk)

EDISI NO. 78 20 MARET - 05 APRIL 2016

ngkutan umum di Kabupaten Banjarnegara, baik angkutan untuk orang maupun angkutan untuk barang sebagian besar belum berbadan hukum. Artinya, angkutan tersebut masih kepemilikan pribadi. Padahal pemerintah telah mewajibkan semua angkutan umum orang maupun angkutan barang yang dimiliki perorangan harus diubah menjadi badan hukum Indonesia, baik PT maupun Koperasi. Hal tersebut dikatakan Asnadi, Kasi Pajak dan BBNKB UP3AD Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan perhitungan, lebih dari 85% angkutan di Banjarnegara belum berbadan hukum. “Adapun yang berbadan hokum sekitar 15% atau 409 unit. Ada yang mendirikan Perseroan Terbatas (PT), ada juga yang bergabung dalam koperasi,” tandas Asnadi. Padahal jumlah angkutan umum di Kabupaten Banjarnegara, jenis mikrobus yang melayani trayek Banjarnegara-Banyumas ada 110 unit, trayek Banjarnegara-Karangkobar (70 unit), trayek Banjarnegara-Pagentan (23 unit), trayek BanjarnegaraPunggelan (43 unit) totalnya mencapai 236 unit. “Sedangkan jenis angkot dan angkudes 275 unit dan angkutan barang 2.215 unit. Dari jumlah tersebut, 409 telah berbadan hukum Indonesia. Ada 21 yang berbentuk Persereoan Terbatas (PT), dan 10 berbentuk koperasi,” ungkap Asnadi. Menurut Asnadi, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 18, bahwa kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang wajib berbadan hukum Indonesia. Adapun yang dimiliki secara peroranganpun wajib diubah menjadi badan hukum Indonesia paling lama satu tahun sejak Permendagri tersebut diundangkan. Diakui oleh Asnadi, banyaknya pemilik angkutan yang belum berbadan hukum disebabkan berbagai factor. Ada yang betul-betul belum memahami aturan,

inas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Prov. Jateng, menggandeng Tim Penggerak PKK Jateng, untuk menyosialisasikan pajak daerah dan penanganan piutang pajak kendaraan bermotor. Terobosan ini dilakukan untuk mengurangi tingginya tunggakan pajak di Jateng. “Tahun 2015, kami sudah bekerja sama dengan kabupaten/ kota dalam hal sosialisasi pajak daerah di dua tempat. Yakni, di kecamatan dan sekolahan. Alhamdulillah bisa mengurangi tunggakan pajak. Tunggakan pajak tahun 2014 mencapai Rp 500 miliar, pada 2015 turun menjadi Rp 307 miliar. Itu pun masih sangat tinggi,” kata Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Henry Sentosa saat Rakor dengan Dewan Pembina Tim Penggerak PKK Jateng serta MoU

TAMUKITA

TABLOID BERITAKITA

Angkutan Umum di Banjarnegara

Banyak yang Belum Berbadan Hukum ASNADI, KASI PAJAK & BBNKB UP3AD KABUPATEN BANJARNEGARA

Asnadi, Kasi Pajak & BBNKB UP3AD

ada pula yang sudah tahu tapi menunggu sampai jatuh tempo pajak kendaraan. “Banyak pula pemilik kendaraan masih ragu bergabung dengan PT maupun Koperasi, karena konsekuensinya kepemilikan kendaraan harus atas nama badan hukum tersebut. Padahal kendaraan tersebut dibeli dengan uang pribadi untuk perawatan berkala dan pembayaran pajak juga dilakukan oleh pemilik kendaraan,” tambah Asnadi. Kondisi tersebut membuat sejumlah pemilik angkutan menimbang-nimbang, apakah akan bergabung dengan PT dan Koperasi yang sudah ada, atau akan mendirikan badan hukum sendiri. Bahkan saat dilakukan pendataan di lapangan, ternyata aturan tersebut dikeluhkan oleh pemilik kendaraan. Pasalnya, sebagaian besar pemilik angkutan umum orang atau barang di Kabupaten Banjarnegara, masih berstatus perorangan, yang hanya

memiliki satu atau dua unit angkutan. Berbeda dengan di kota besar yang sudah dikelola perusahaan maupun koperasi. Artinya, aturan tersebut di kota kecil seperti Banjarnegara, sulit diterapkan. Kondisi tersebut diakui Solichin, pemilik angkutan umum orang (mikrobus) yang beralamat di Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan. Menurut Solichin, hampir seluruh kendaraan angkutan umum di daerahnya masih berstatus perorangan. Bahkan beberapa hari belakangan ini pemilik kendaraan angkutan umum mulai resah. Terutama yang medekati jatuh tempo pajak, mereka bingung karena belum berbadan hukum. Ada yang berencana bergabung dengan Koperasi Jasa Transportasi Angkutan Umum yang sudah ada, sehingga bisa tetap beroprasi. Meski demikian, Kasi Pajak dan BBNKB UP3AD Kabupaten Banjarnegara, optimis dengan pemberlakuan Permendagri Nomor

DPPAD Gandeng PKK Tekan Tunggakan Pajak Sosialisasi Pajak Daerah dan Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota. Acara berlangsung di Aula Kantor Bapermasdes, Senin dua pekan lalu. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah menggandeng Tim Penggerak PKK karena dapat memberikan sosialisasi hingga ke lingkup keluarga. Di mana ibu sebagai ‘menteri keuangan’ keluarga memiliki peran penting dalam mengingatkan suami ataupun anaknya untuk membayar pajak. Keberhasilan kerjasama, tambah Hery, disamping mengurangi

tunggakan pajak kendaraan bermotor, akan sangat membantu meningkatkan pajak daerah karena sebagian besar pendapatan dibagi hasil kepada kabupaten/ kota. Selain itu, bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Hj Siti Atikoh Ganjar Pranowo menyambut baik MoU dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah karena melihat sumber pendanaan APBD Jateng yang masih terbatas. Berbeda dengan DKI Jakarta yang tanpa inovasi pun, pendapatan sudah datang sendiri lantaran konsekuensi

101 tahun 2014, maka pemilik angkutan umum orang/ barang akan beralih ke Badan Hukum Indonesia (PT/Koperasi). Kalau dicermati, kata Asnadi, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Pasal 139 ayat 4 menyebutkan, penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN/BUMD dan atau badan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, dan PP 74/2014 tentang angkutan jalan. Disebutkan bahwa perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yaitu BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas, Koperasi. Ditambahkan oleh Asnadi, status tersebut akan sangat berpengaruh dengan syarat kelengkapan bagi kendaraan umum dalam pengurusan perizinan trayek maupun uji kir di Dinas Perhubungan. Hal itu karena pengurusan kir dan trayek hanya diberikan kepada kendaraan umum yang berplat kuning, kalau plat hitam maka tidak bisa mendapatkan trayek. Hasil koordinasi pihaknya dengan Dishubkominfo Banjarnegara, sejak tanggal 2 Januari 2016 Dishubkominfo sudah tidak mengeluarkan izin trayek bagi kendaraan yang tidak berbadan hukum. “Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat Banjarnegara pemilik kendaraan bermotor angkutan umum orang/barang untuk segera memproses status badan hukumnya. Jika tidak berbadan hukum PT maupun Koperasi, maka pajak kendaraan akan dikenakan tarif PKB dan BBNKB pribadi atau tanpa subsidi,” pungkas Asnadi. (wawan-bk) logis menjadi ibukota negara. Menurut Atikoh, Jawa Tengah dengan penduduk sangat banyak, diperlukan inovasi untuk mendapatkan sumber biaya dari berbagai aspek. Apalagi, masyarakat lebih takut ditilang daripada membayar pajak. Padahal membayar pajak adalah kewajiban. Memenuhi kewajiban membayar pajak, kata Atikoh sangat penting. Sebab, pendapatan yang diperoleh dari pajak akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan. “Pajak kembalinya ke masyarakat lagi. Bisa untuk biaya infrastruktur, kesehatan dan lainnya. Kenapa PKK bersedia melakukan MoU dengan DPPAD, karena melalui kerja sama ini, potensi pajak bisa tergali,” tandasnya. (Wawan-bk)

12 TABLOID BERITAKITA

EDISI NO. 78 20 MARET - 05 APRIL 2016

E TA L A S E

M. Subechi

Secara formal, HM Natsir pernah mengenyam pendidikan S1 (Sarjana Agama) di Sekolah Tinggi Wali Sembilan Semarang. Lulus S2 dengan gelar Magister Manajemen (MM) dari Sekolah Tinggi Manajemen Jakarta serta gelar Magister Pendidikan (M.Pd) dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) jurusan konseling. Karir Natsir diawali tahun 1983 sebagai pegawai negeri sipil (PNS), yakni guru agama di SDN Trimulyo 2, Guntur. Kemudian, mengajar di SDN 2 Mrisen, Wonosalam merangkap di SDN Trengguli. Setelah itu, menjadi kepala sekolah di SDN Getas, Kecamatan Wonosalam selama 5 tahun dan merangkap kasek di SDN 3 Trengguli. Lama berpengalaman sebagai guru dan kepala sekolah, kemudian Natsir dipercaya menjadi Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Karanganyar, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Karanganyar, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Non Formal (PNF) dan Kabid TK/SD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Demak. Dalam berorganisasi, sejak tahun 2009 sampai sekarang Natsir dipercaya menjadi Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Demak. Nasir juga aktif di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Demak, dan sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Demak.

Bupati HM. Natsir Prioritaskan

Kesejahteraan Guru Swasta H

aji Muhammad Natsir, mengaku tidak pernah bercita-cita menjadi seorang Bupati. Namun pengabdiannya sebagai guru agama di beberapa Sekolah Dasar Negeri, justru mengantarkannya menjadi orang nomor satu di Kabupaten Demak, yang dikenal sebagai Kota Wali. Pahit dan manis kehidupan pernah dijalani HM. Natsir. Antara lain pernah menjadi sopir angkutan kota (Angkot) yang melayani jalur Johar-Tugu Suharto Semarang. Natsir juga pernah menjadi tukang rosok, yang mangkal di sekitar jembatan Mberok Semarang. Kehidupan menjadi sopir angkot dan tukang rosok itu dijalani pada tahun 1980. Sejak tahun 1983 kehidupan Natsir mulai berubah. Ia menjadi pegawai negeri sipil (PNS), yakni guru agama di SDN Trimulyo 2, Kecamatan Guntur selama delapan bulan. Kemudian, mengajar di SDN 2 Mrisen, Wonosalam merangkap di SDN Trengguli. Setelah itu, menjadi Kepala SDN Getas, Kecamatan Wonosalam selama lima tahun. Figur yang satu dikenal sangat gigih dalam mengarungi hidup. Meski telah menjadi seorang PNS, di tengah kesibukannya, pada tahun 1992 Nasir mengembangkan usahanya dengan membuka warung makan dengan nama ‘Ayam Goreng Mbak Tari’. Tempaan berbagai pengalaman tersebut, makin meneguhkan HM Natsir maju sebagai calon Bupati Demak. Dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015, Natsir berpaangan dengan Joko Sutanto yang diusung

Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan didukung PDI Perjuangan. Selain itu, juga adanya dukungan keluarga, teman maupun kolega di PGRI, Pramuka, IPHI Demak, serta para pengusaha jasa konstruksi di Demak. Hasilnya, pasangan Natsir-Jos menang mutlak dalam Pilkada Demak, dengan memperoleh 309.251 suara. Disinggung program yang akan diterapkan setelah dilantik menjadi bupati, menurutnya konsolidasi birokrasi menjadi perhatian utama. Namun sesuai visi dan misinya, pembangunan pendidikan menjadi prioritas. Baik pendidikan tingkat dasar, menengah maupun tingkat atas, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta dan guru madrasah. Karena menurut Natsir, tidak ada sekolah yang baik bila

kesejahteraan gurunya tidak baik. Artinya, guru tidak bisa mengajar dengan baik bila kesejateraanya tidak baik. “Saya sangat memahami keberadaan guru swasta dan madrasah, karena saya lama mengajar di SD, SMP, SMA, MA, MTs dan MI. Waktu itu satu bulan saya dibayar Rp 17 ribu sampai Rp 25 ribu. Oleh karena itu kami bertekad meningkatkan kesejahteraan guru swasta melalui APBD,” tandas Natsir. Selanjutnya bidang infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah sebelumnya tetap dilanjutkan. Sebab di beberapa wilayah masih ada jalan yang belum dibeton. Seperti Desa Babalan di Kecamatan Wedung, sisi timur Kecamatan Guntur serta perlunya jembatan penghubung antara Kecamatan Guntur dan Kebonagung. (ag/adv)

Pak Natsir Kedepankan Pendidikan Non Formal Perkenalan saya dengan Pak HM Natsir sejak tahun 1997. Yakni saat ikut kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan. Hanya beda golongan, Pak Natsir mendalami penggalang, saya penegak. Sejak itu saya melihat Kak Natsir sebagai seorang pembina Pramuka yang rajin dan tangguh, sehingga Kak Natsir dipercaya menjadi Ketua Kwartir Ranting Wonosalam, Waka Kwarcab Demak dan kini Ketua Kwarcab Demak.

Nur Muklis

Sebagai seorang ketua, Kak Natsir sangat demokratis terhadap mitra kerja (andalan cabang). Dalam memimpin

Natsir Pernah Puasa Dalail 10 Tahun Kepala Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, M. Subechi yang juga kakak ipar Bupati Demak terpilih HM Natsir mencoba mengenang kehidupan Natsir muda. Pada masa mudanya, Natsir hidup dalam keprihatinan. Hampir tiap malam tidur di mushola dan ziarah ke sejumlah makam (kuburan). Pagi hari, Natsir mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Terengguli, malamnya menjadi guru ngaji. Bahkan Natsir bertemu Sutari, istrinya hingga kini saat menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah Trengguli. Natsir orangnya gigih dalam berusaha, pada tahun 1992 pasangan Natsir-Sutari membuka warung tenda berjualan ayam goreng di depan Pom Bensin Trengguli. Seusai jualan ayam goreng, Natsir tidak langsung pulang ke rumah. Ia bersepeda ontel menuju makam Kadilangu. Selain sering ziarah, Natsir juga pernah menjalankan puasa dalail selama 10 tahun. Subechi berharap, semoga saat menjadi bupati, Natsir bisa amanah menjalankan tugas yang diembannya. (ag/adv)

selalu memberikan kepercayaan pada pengurus sesuai tupoksi agar dapat mengembangkan kegiatan secara maksimal. Sehingga program Kwarcab berjalan baik dan sukses, meski anggaran dari Pemkab kurang maksimal. Itu merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Kak Natsir dalam membentuk moral dan karakter generasi muda sesuai azas Pancasila melalui gerakan Pramuka. Kak Natsir selalu mengedepankan pendidikaan non formal. Sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara melalui falsafah, “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. (ag/adv)