TABLOID BERITAKITA EDISI 82 (JUNI 2017) by TABLOID BERITAKITA

EDISI NOMOR 82 [ 10 JUNI - 25 JUNI 2017 ] TERBIT 16 HALAMAN # RP. 5000 # LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

PARIWARA

TABLOID BERITAKITA

DPRD KABUPATEN DEMAK

FRAKSI PPP

H. ABU SAID

H. SABIQ

H. ROZIKAN ANWAR, SH

Ketua Fraksi PPP DPRD Demak

Anggota Fraksi PPP DPRD Demak

DPRD KABUPATEN DEMAK

FRAKSI GERINDRA

H. MU’THI KHOLIL, A. Md.

DANANG SAPUTRO, SH

MARWAN

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Demak

DPRD KABUPATEN DEMAK

FRAKSI NASDEM

FRAKSI DEMOKRAT

IBRAHIM SUYUTI, SH

MUHAMMAD YASIN

H. NGASPAN, A. Md.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Demak

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Demak

Ga n g P u s k e s m a s

HARGA IKLAN Halaman Cover Warna 1 Hal Warna Cover Belakang Rp. 5.000.000 ½ Hal Warna Cover Belakang Rp. 3.000.000 ¼ Hal Warna Cover Belakang Rp. 2.000.000 Iklan Kuping Cover Depan Iklan Kuping Cover Belakang

Rp. 1.000.000 Rp. 750.000

Halaman Dalam Hitam Putih 1 Halaman Hitam Putih ½ Halaman Hitam Putih

Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000

¼ Halaman Hitam Putih 1/8 Halaman Hitam Putih

Rp. 1.250.000 Rp. 750.000

Adverotial 1 Halaman Advertorial ½ Halaman Advertorial ¼ Halaman Advertorial

Rp. 2.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000

ISSN 2086-602X, Pemimpin Umum Agus Yulianto, Pemimpin Perusahaan Yulita Umari, Wakil Pemimpin Perusahaan Supono Banjar, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Tohar Tokasapu, Redaktur Pelaksana Agoes Dhewa, Redaktur Sugayo Jawama, Joko J Prihatmoko, Rachmat Sujianto, Bambang Sartono, Reporter Budi Hari Pujiono, Hermawan, Daniel Simarmata, Anto Sugiarto (Semarang), Ahmad Syarifudin, Eko Budi Ariyanto (Demak), Antok SP (Grobogan), Cecep Tri W (Blora), Waskito, Choirun (Pemalang), Alex M. Thohirin, Wasirun, Sunarto (BrebesBumiayu), Tri Warno S (Banjarnegara), Kontributor Dentang (Pemalang), Undang A. Azis, Sopiyan, Ikhsan Jafar S (Priangan Timur; Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Kota Banjar, Pangandaran), Muhammad Nur (Denpasar), Konsultan Keredaksian Handry TM, Sriyanto Saputro, Konsultan Hukum Imanuel Alvares, SH, MH, Grafis Abien Sur, Administrasi Aab Abdul Jalil, Periklanan Hening Iss Samanto, Siti Mardiyah, Sirkulasi Amani Alamat Redaksi Jl. Puskesmas No. 4 Sambiroto, Semarang 50276, Telepon - Fax. 02476740042, Email: tabloidberitakita@yahoo.co.id, Web. www.beritakitanews.com, Rekening Bank 2-057 07402-6 Bank Jateng Capem Setwilda TK I Jateng Semarang, Atas Nama Mutohar Diterbitkan CV. Datamedia, SIUP 170/11.01/PK/I/2003. Terdaftar pada Data Pers Nasional 2011 (Dewan Pers) Halaman 161 Nomor 5 Tahun 2011.

S E M UA WA R TAWA N TA B LO I D B E R I TA K I TA D I B E K A L I K A R T U P E R S DA N N A M A N YA T E R C A N T U M D I B O K P E N G E LO L A

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

PARIWARA

TABLOID BERITAKITA

DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN DEMAK

DPRD KABUPATEN DEMAK

KOMISI C H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

H. SUDARNO, S. Sos

Ketua DPRD Kabupaten Demak

Ketua DPC PDI Perjuangan Demak

Ketua Komisi C DPRD Demak

DPRD KABUPATEN DEMAK

FRAKSI PKB

H. NURULLAH YASIN, S.PdI

PARSIDI, ST, MT

GHOZALI, S. Pd.

Anggota Fraksi PKB DPRD Demak

Ketua Fraksi PKB DPRD Demak

DPRD KABUPATEN DEMAK

FRAKSI PKB

NUR FADLAN, S. Ag.

KASTAMAH

ULIN NUHA, S. PdI

Anggota Fraksi PKB DPRD Demak

DPRD KABUPATEN DEMAK

FRAKSI PARTAI GOLKAR

FRAKSI PKB

H. NURUL MUTTAQIN, SHI

SANIPAN

SUNARI

Drs. H. SAFIâ&#x20AC;&#x2122;I AFANDI, S. Pd.

Anggota FPG DPRD Demak

Anggota Fraksi PKB DPRD Demak

DPRD KABUPATEN DEMAK

FRAKSI PARTAI GOLKAR

NUR WAHID, SHI

ROBERT FRENDY KURNIAWAN

Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S. Kom

Anggota FPG DPRD Demak

DPRD KABUPATEN DEMAK

FRAKSI PDI PERJUANGAN

FRAKSI PAN

FAOZAN

KHOERON, S. Ag, M. PdI

H. FARODLI, S. Pd.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Demak

Anggota Fraksi PAN DPRD Demak

TABLOID BERITAKITA

Bupati harus mempunyai keberanian menutup semua jenis hiburan yang beraroma penyakit masyarakat, terutama tempat Karaoke. Ngaspan, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak minta Bupati Natsir harus tegas menyikapi menjamurnya tempat karaoke di Demak. Bupati harus mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait larangan beroperasinya tempat hiburan malam karaoke.

nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak dari Fraksi Partai Demokrat, H. Ngaspan berharap tempat hiburan yang cenderung mendatangkan kemaksiatan baik malam maupun siang harus tutup. “Selama bulan suci Ramadhan semua tempat hiburan yang berbau maksiat harus di tutup, saya berharap konsekwensinya selama bulan Ramadhan ditutup. Setelah itu akan lebih baik tetap ditutup buat ke depannya,” tandas

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

WA R TA K I TA Ngaspan. Demak, tambah Ngaspan, dikenal dengan kota wali. Maka Bupati harus mempunyai keberanian menutup semua jenis hiburan yang beraroma penyakit masyarakat, seperti tempat Karaoke. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak itu berharap, Bupati harus mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait larangan beroperasinya tempat hiburan malam karaoke. Terlebih selama ini tempat hiburan malam tumbuh subur di kota wali. Menurut pengamatan Ngaspan, di lokasi tanah PSDA Trengguli, tercatat ada sekitar tujuh sampai delapan tempat karaoke. Di Kecamatan Dempet ada satu tempat karaoke, di Kecamatan Kebonagung ada sekitar enam tempat karaoke yang semuanya berpotensi pekat. “Untuk menangani masalah tersebut, dibutuhkan koordinasi lintas sektor, serta aparat harus bertindak tegas dan Pemkab harus berani menutup tempat hiburan dimaksud,” tandas Ngaspan. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk menjaga kemuliaan bulan suci Ramadhan dan saling menghormati antar agama, sehingga di bulan suci yang penuh rahmat, warga kota wali bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Hal senada dikatakan Wakil Ketua PPP Demak, H. Syabiq. Ia juga sepakat

Ngaspan, Anggota Komisi A DPRD Demak dari Fraksi Partai Demokrat.

H. Syabiq, Anggota DPRD Demak, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Hiburan Malam Harus Tutup Selama Ramadhan dengan Ngaspan, selama bulan Ramadhan hiburan malam seperti karaoke harus tutup. Pasalnya, berpotensi kemaksiatan dan Bupati harus tegas mengatasi hal tersebut. “Tutup satu bulan tidak akan merugikan pelaku usaha, karena masih ada 11 bulan untuk mencari uang,” tandas Syabiq, seraya menambahkan,

untuk memantau tempat hiburan malam terebut, harus melibatkan Satpol PP yang bertindak tegas terhadap tempat hiburan yang melanggar. Syabiq yang juga anggota DPRD Demak berharap masyarakat aktif berpartisipasi menanggulangi masalah tersebut. Bahkan ia minta, tidak hanya tempat hiburan, namun tempat usaha rumah makan atau penjual makanan juga harus diawasi terkait jam operasi. (Ag)

Pemkab Tidak Pernah Keluarkan Izin Karaoke Menyikapi keluhan masyarakat terkait maraknya tempat karaoke, DPRD Demak, saat ini telah membahas Rancangan Peraturan Daerah tempat hiburan. Raperda hiburan saat ini sudah masuk pembahasan dan akan segera menyelesaikan selesaikan.

eluhan masyarakat terkait menjamurnya tempat karaoke di kota wali, ditanggapi Bupati Demak Muhammad Natsir. Maraknya tempat karaoke di Demak juga menadapat sorotan dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Demak. Mereka minta agar tempat karaoke segera ditutup, terutama saat ramadhan. Merespon keluhan tersebut, Bupati akan berkoordinasi dengan instansi terkait, guna menindak tempat hiburan, khususnya tempat karaoke. Pasalnya, menurut Bupati, semua tempat karaoke yang ada di wilayah Kabupaten Demak tidak memiliki izin, sehingga dinyatakan sebagai tempat usaha ilegal. Karena itu, semua usaha tempat karaoke harus tutup, baik selama Ramadan dan sesudahnya. Bupati Natsir mengatakan, ada banyak keluhan dari masyarakat terkait keberadaan tempat karaoke, karena berdampak negatif bagi citra Demak sebagai Kota Wali. Selain itu dikhawatirkan merusak generasi dan kalangan muda di daerah tersebut. “Hingga saat ini, pemkab tidak pernah mengeluarkan izin pendirian usaha karaoke, karena itu ilegal. Tentunya kami akan mengambil tindakan apalagi ada keluhan dari masyarakat,” tandas Natsir didampingi Wakil Bupati Joko Sutanto, dan Kapolres Demak AKBP Sonny Irawan, kemarin. Sementara itu, Kapolres AKBP Sonny Irawan mengeluarkan maklumat terkait Ramadan dan Idul Fitri. Dalam maklumat

Kapolres Demak Sonny Iriawan

Bupati Demak, HM. Natsir

Ketua DPRD Demak, H. Nurul Muttaqin, SHI

yang ditandatangani kapolres, bupati, dan forkompimda bersama tokoh agama serta tokoh masyarakat disebutkan, pihaknya akan memberantas berbagai jenis penyakit masyarakat seperti judi, peredaran miras dan praktik prostitusi. “Juga menutup karaoke yang berpotensi mengganggu kekhusyukan umat Islam yang menjalankan puasa Ramadan. Kami akan melakukan tindakan sesuai dengan hukum. Kalau memang melanggar hukum, kami tindak,” paparnya. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Demak, Bambang Saptoro mengatakan, untuk penindakan terhadap tempat karaoke, pihaknya akan berkordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak. “Termasuk mendesak kepada DPRD agar segera menerbitkan perda yang menjadi pijakan kami untuk menindak tempat usaha karaoke.” Diakuinya, selama ini belum ada peraturan daerah yang mengatur terkait keberadaan tempat usaha hiburan. Para pelaku usaha karaoke pun menjalankan bisnisnya tanpa mengantongi izin. Ketua DPRD Kabupaten Demak, H. Nurul Muttaqin, SHI mengaku saat ini pihaknya sudah melakukan pembahasan

rancangan peraturan daerah (raperda) berkait dengan tempat hiburan yang ada di Kabupaten Demak. Raperda hiburan saat ini sudah masuk pembahasan. “Kami akan segera menyelesaikan selesaikan Raperda hiburan,” tutur Nurul

Muttaqin seraya menambahkan, tempat hiburan karaoke yang ada di kabupaten ini tidak mengantongi izin operasi. Artinya, penutupan bukan hanya dilakukan saat Ramadan, melainkan secara permanen. (Ag)

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPC PPP KABUPATEN DEMAK H. ALI SA’ADI, S. PdI Ketua DPC PPP Kabupaten Demak

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

WA R TA K I TA

TABLOID BERITAKITA

Tidak Merasa Bersalah, Bambang Tri Divonis Tiga Tahun

idang perdana dakwaan terhadap Bambang Tri Mulyono penulis buku Jokowi Uncercover berlangsung Senin 20 Maret 2017 di Pengadilan Negeri (PN) Blora. Sidang dipimpin Hakim Ketua Makrumin Kusumastuti, dengan hakim anggota Dwi Ananda FW dan Rr E Dewi Nugraheni. Pada sidang berikutnya, sejumlah saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Antara lain saksi pelapor Michael Bimo Putranto, tiga dari Ciber Patrol Polda Jateng Kompol Andhis Arfan, Nanang Nugroho, Adi Gunawan dan Nita Tambayong.

Berikutnya, jaksa menuntut terdakwa empat tahun penjara. Pada sidang selanjutnya, terdakwa membacakan pledoi. Dalam sidang tersebut, terdakwa membacakan pembelaan setebal 14 halaman A4. Setelah melalui masa persidangan yang panjang, Senin 29 Mei majelis hakim Pengadilan Negeri Blora, membacakan putusan atau vonis atas terdakwa. Putusan majelis hakim, Bambang Tri Mulyono, penulis buku ‘Jokowi Undercover: Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri’ divonis bersalah dan dihukum tiga tahun penjara.

Menurut majelis hakim, Bambang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) secara berlanjut. Bambang melanggar pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 64 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 8/1981. Hukuman tiga tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim, lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang meminta agar Bambang dijatuhi hukuman empat tahun. Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan adalah terdakwa menyerang kehormatan Presiden RI Jokowi, sosok yang seharusnya dihormati. Terdakwa juga dinilai berlaku tidak sopan selama menjalani persidangan, dan juga tidak merasa berasalah dan menyesal atas apa yang telah diperbuatnya. (BK)

Pledoi Bambang Tri, Menjadi Pelengkap Jokowi Undercover B

Meski telah menjalani proses persidangan di pengadilan dan telah divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Blora, tak menyurutkan nyali Bambang Tri untuk mengungkap kebenaran. Bambang Tri mengaku semakin tahu adanya kebohongan yang disampaikan sejumlah saksi dan pihak lain. Pengakuan Bambang Tri sebagaimana tertulis lengkap dalam pledoinya setebal 14 halaman A4. Bahkan Bambang Tri menafsiri pledoinya sebagai pelengkap buku Jokowi Undercover. Untuk mengetahui apa saja yang diungkap Bambang Tri, pledoinya secara bersambung kami sajikan utuh.

uku saya, Jokowi Undercover telah dilarang secara sepihak oleh polisi (Kapolri atas perintah Presiden). Mudah-mudahan pledoi (pembelaan) saya dalam sidang pengadilan ini nantinya bisa menjadi ‘pelengkap Jokowi Undercover‘. Saya bisa saja divonis bersalah, tapi rakyat akan tahu bahwa ada yang ‘keblinger’ dalam menangani kasus buku Jokowi Undercover. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai memprotes keras pelarangan buku Jokowi Undercover sebagai pelanggaran terhadap hak azasi yang melekat dalam diri saya sebagai warga negara Indonesia yaitu hak kebebasan menyampaikan pendapat. Kalaupun polisi menganggap buku saya mengandung fitnah dan kebohongan polisi tetap tidak boleh melarang peredaran buku saya. Karena kesalahan buku saya belum dibuktikan di pengadilan. Menurut Natalius Pigai, pelarangan buku saya dan penangkapan saya, adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi (abuse of power). Bahkan Natalius Pigai setuju dengan saya, bahwa Presiden harus menjalani Test DNA sebelum hakim memutuskan saya bersalah dalam hal isi buku (materi) Jokowi Undercover. Presiden Jokowi, Kapolri Tito dan penyiar Kompas TV Aiman Wicaksono kompak berkampanye bahwa Jokowi Undercover adalah buku ‘ecek ecek’ alias tidak ilmiah. Profesor Rocky Gerung, menyerang presiden dan kapolri sebagai pihak penyebar ‘hoax’ bahwa Jokowi Undercover adalah buku yang tidak

ilmiah [ILC, TV ONE]. “Komentar presiden itu hoax, karena yang bisa menentukan ilmiah dan tidaknya buku adalah kampus/ akademisi seperti saya.” Rezim ini sedang panik, mereka hendak memonopoli narasi kebenaran publik. Membaca Jokowi Undercover dilarang. Dalilnya adalah kalau mereka begitu saja melarang sesuatu (buku red) maka berarti mereka sedang menutupi/ menyembunyikan sesuatu. Buku dinyatakan tidak ilmiah tapi dilarang dibahas secara ilmiah di kampus. Pembelaan terhadap materi buku jelas dilakukan oleh Natalius Pigai. Jokowi harus ditest DNA oleh Tim Independen yang dibentuk negara. Identitas seorang calon presiden harus jelas dan tegas dan tidak boleh sedikit pun meragukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan saya (Bambang Tri) bagaimana bisa sebuah buku yang meragukan identitas presiden bisa dianggap sebagai menghina presiden? Pointer Rocky Gerung juga jelas dan tegas: “Jokowi dan kapolri menyebar hoax bahwa buku Jokowi Undercover tidak ilmiah”. Jadi paling tidak, buku saya itu telah dinilai secara wajar oleh seorang komisioner badan nasional (Komnas HAM) dan akademisi profesional (profesor) secara positif dan netral lalu dibela dengan jernih dan proposional. Belum membaca bukunya saja Pak Pigai dan Pak Gerung sudah bisa kira-kira apa isinya, sehingga presiden dan kapolri dengan serta merta melarang dan menghina buku itu dan menghina

penulisnya. Jadi sebenarnya siapa yang menghina dan menyebarkan hoax (kabar bohong)? Saya diperiksa, ditangkap dan ditahan tanpa menghormati setatus saya sebagai saksi yang berhak menghindari/ menunda pemeriksaan sebelum 3 kali pemanggilan polisi. Padahal yang disangkakan kepada saya adalah pasalpasal delik aduan. Buku saya dirampas, ditarik dari peredaran dan mereka yang menyimpan, membaca dan mengedarkan diancam dengan tindakan kepolisian. Paranoid betul. Memangnya buku saya narkoba atau uang palsu? Polisi Polda Jawa Tengah melaporkan saya kepada Polisi Mabes dengan tuduhan menghina kekuasaan/Presiden. Dalam pasal delik aduan mana boleh polisi yang bukan korban menjadi pelapor? Ahmad Dani dituduh menghina presiden tapi tidak bisa diproses polisi karena presiden tidak melaporkannya kepada polisi! Betapa rancunya soal penangkapan saya itu secara hukum sehingga sama sekali tidak menunjukan adanya kepastian hukum. Kata polisi ini azas penggabungan perkara. Jadi pasal penghinaan presiden digabung dengan pasal pencemaran nama baik terhadap orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan lembaga kepresidenan. Saya menyebut ini pengoplosan perkara bukan penggabungan perkara. Karena kalau tidak dioplos polisi tidak bisa membela presiden, karena presiden tidak mau membuat laporan sendiri kepada polisi. (Bersambung)

TABLOID BERITAKITA

PARIWARA

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN GAJAH

DESA GEDANGALAS

DESA KEDONDONG

DESA JATISONO

H. TURMUJI

TRI BUDI

H. PURNOMO, S. Sos

Kepala Desa Gedangalas

Kepala Desa Kedondong

Kepala Desa Jatisono

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN GAJAH

DESA TAMBIREJO

DESA GAJAH

DESA SARI

AGUS SURYANTO

H. MASRUKIN

H. KASMADI

Kepala Desa Tambirejo

Kepala Desa Gajah

Kepala Desa Sari

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN GAJAH

KECAMATAN KARANGANYAR

DESA MOJOSIMO

DESA WONOKETINGAL

DESA JATIREJO

HASANUDIN

H. MUDLOFIR

BUDI UTOMO

Kepala Desa Mojosimo

Kepala Desa Wonokrtingal

Kepala Desa Jatirejo

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN KARANGANYAR

DESA UNDAAN KIDUL

DESA KARANGANYAR

DESA NGEMPLIK WETAN

H. BAMBANG SUKARLAN, SH

AGUS SUDIARTO

MUSTAFIN

Kepala Desa Karanganyar

Kepala Desa Ngemplik Wetan

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN KARANGANYAR

DESA UNDAAN LOR

DESA KEDUNGWARU LOR

DESA TUGU LOR

MASKUN

KARSUMO

H. PRAWIRO SUKOTJO, SH

Kepala Desa Undaan Lor

Kepala Desa Kedungwaru Lor

Kepala Desa Tugu Lor

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN MIJEN

DESA NGELO WETAN

DESA REJOSARI

DESA TANGGUL

Kepala Desa Undaan Kidul

SUDIRMAN

H. MUSLIKIN

MUH. ZAZERI

Kepala Desa Ngelo Wetan

Kepala Desa Rejosari

Kepala Desa Tanggul

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

PARIWARA

TABLOID BERITAKITA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN MIJEN

KECAMATAN BONANG

DESA BAKUNG

DESA BONANGREJO

DESA KRAJANBOGO

BAMBANG SISWANTO

H. ASNAWI

SYARIF

Kepala Desa Bakung

Kepala Desa Bonangrejo

Kepala Desa Krajanbogo

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN BONANG

KECAMATAN WEDUNG

DESA GEBANGARUM

DESA WEDING

DESA TEMPEL

M. AHSAN

ABDUL GHOFUR

LUTFI MAULA

Kepala Desa Gebangarum

Kepala Desa Weding

Kepala Desa Tempel

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN WEDUNG

KECAMATAN KEBONAGUNG

DESA JUNGSEMI

DESA RUWIT

DESA PRIGI

MUHAMMAD IRSYAD

SUPRIYANTO

FREDDY SUGITO

Kepala Desa Jungsemi

Kepala Desa Ruwit

Kepala Desa Prigi

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN DEMAK KOTA

KECAMATAN GUNTUR

DESA RAJI

DESA PAMONGAN

DESA SUKOREJO

ARIFUL HUSNI

DWI WIDODO

SUTRISNO, SE

Kepala Desa Raji

PJ Kepala Desa Pamongan

PJ Kepala Desa Sukorejo

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN GUNTUR

DESA GUNTUR

DESA KRANDON

DESA TEMUROSO

SUPIRMAN

H. ABU FADHOL, SIP

MAT SULAIMAN

PJ Kepala Desa Guntur

PJ Kepala Desa Krandon

PJ Kepala Desa Temuroso

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN BONANG

KECAMATAN GUNTUR

DESA TLOGOBOYO

DESA WONOSARI

DESA GAJI

SUHIMAT

R. EDI SETIO UTOMO, SH MH

EDY SUYOSO

PJ Kepala Desa Tlogoboyo

PJ Kepala Desa Wonosari

PJ Kepala Desa Gaji

TABLOID BERITAKITA

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

PARIWARA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KANTOR KECAMATAN GAJAH

KANTOR KECAMATAN MRANGGEN

KANTOR KECAMATAN GUNTUR

AGUS HERAWAN, S. IP

WIWIN EDI WIDODO, S.Sos, MM

Drs. WAHYU AJI

Camat Gajah

Camat Mranggen

Camat Guntur

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN MRANGGEN

KECAMATAN KARANGAWEN

DESA BANYUMENENG

DESA BATURSARI

DESA BUMIREJO

MUNTAHA

SUTIKNO, SE

JOKO SULISTIYO

Kepala Desa Banyumeneng

Kepala Desa Batursari

Kepala Desa Bumirejo

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN KARANGAWEN

KECAMATAN MRANGGEN

DESA TELUK

DESA MARGOAYU

DESA MENUR

AGUS ZAIDUN

ASRORI

AHMAD SISWOTO

Kepala Desa Teluk

Kepala Desa Margoayu

Kepala Desa Menur

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN KARANGAWEN

KECAMATAN GUNTUR

KECAMATAN KARANGAWEN

DESA WONOSEKAR

DESA WONOREJO

DESA REJOSARI

IMAM SAFIâ&#x20AC;&#x2122;I

HARTINAH

MAHMUD MUGIYONO

Kepala Desa Wonosekar

Kepala Desa Wonorejo

Kepala Desa Rejosari

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN GUNTUR

DESA SIDOKUMPUL

DESA BAKALREJO

DESA BUMIHARJO

JUNAEDI

H. MUNGKARJO

H. ABDUL ROHMAN

Kepala Desa Sidokumpul

Kepala Desa Bakalrejo

Kepala Desa Bumiharjo

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN GUNTUR

KECAMATAN SAYUNG

DESA TLOGOREJO

DESA SAYUNG

DESA TIMBULSLOKO

M. WASIRAN

MUNAWIR

H. UMAR

Kepala Desa Tlogorejo

Kepala Desa Sayung

Kepala Desa Timbulsloko

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

PARIWARA

TABLOID BERITAKITA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KANTOR KECAMATAN DEMAK

KANTOR KECAMATAN WONOSALAM

KANTOR KECAMATAN KARANGANYAR

M. FATHKUROKHMAN, SH MM

Dra. SRI UTAMI

Drs. WINARNO

Camat Demak

Camat Wonosalam

Camat Karanganyar

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN SAYUNG

KECAMATAN WONOSALAM

DESA BANJARSARI

DESA SIDOREJO

DESA MOJO

HARYONO

MUHAMMADUN

SUJONO UTOMO, S. Pd.

Kepala Desa Banjarsari

Kepala Desa Sidorejo

Kepala Desa Mojo

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN WONOSALAM

KECAMATAN DEMPET

DESA TRENGGULI

DESA GETAS

DESA KUNIR

M. SUBKHI

H. SUHARTO

ROMLI

Kepala Desa Trengguli

Kepala Desa Getas

Kepala Desa Kunir

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN DEMPET

DESA BALEROMO

DESA SIDOMULYO

DESA KEDUNGORI

BAYU LUDVIYANTO, ST

AGUS PURYOTO

H. SULAR

Kepala Desa Baleromo

Kepala Desa Sidomulyo

Kepala Desa Kedungori

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN DEMPET DESA HARJOWINANGUN

KECAMATAN DEMPET

KECAMATAN WONOSALAM

DESA KRAMAT

DESA WONOSALAM

SISWANTO

H. MUSTHOFA

MUSTHONA AHMAD

Kepala Desa Harjowinangun

Kepala Desa Kramat

Kepala Desa Wonosalam

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN SAYUNG

DESA TUGU

DESA SRIWULAN

DESA SURODADI

H. HARTONO

ZAMRONI, SE

ABDUL WAHID

Kepala Desa Tugu

Kepala Desa Sriwulan

Kepala Desa Surodadi

PENDIDIKAN

10 TABLOID BERITAKITA

MA NU Ittihad Bahari Siapkan

Anak Nelayan Jadi Pemimpin

Kepala MA NU Ittihad Bahari Riza Aftoni (kiri) dan Waka Kesiswaan M. Bisri (kanan).

adrasah Aliyah (MA) Nahdhatul Ulama (NU) 3 Ittihad Bahari, Purworejo, Bonang, Demak, hampir semua siswanya anak nelayan. Karena letak sekolah tersebut memang

berada di kawasan pesisir yang penduduknya rata-rata bermata pencarian sebagai nelayan. Keberadaan MA NU 3 Ittihad Bahari, yang didirikan pada tanggal 29 Juni 1999, sangat membantu para lulusan SLTP/MTs yang akan meneruskan ke tingkat SLTA, khususnya putra-putri nelayan di tiga desa. Yakni, Desa Margolinduk, Morodemak dan Desa Purworejo, Kecamatan Bonang. Hal itu sebagaimana dikatakan Kepala MA NU Ittihad Bahari, Drs Riza Afthoni MPdI didampingi Waka Kesiswaan M Bisri SPdI. Menurutnya, secara idealis pendirian MA NU 3 Ittihad Bahari tujuannya untuk membekali anak didik dengan ilmu dan amal yang islami berhaluan ahlussunnah wal jama’ah, berahlakul karimah, guna membentuk manusia beriman, bertaqwa, berilmu amaliyah, beramal ilmiah menuju manusia berprestasi. Faktor yang mendorong berdirinya MA NU 3 Ittihad Bahari, berawal dari keluhan orang tua/wali murid lulusan SLTP/MTs di

tiga desa tersebut. Melalui perjalanan panjang, usulan para nelayan disampaikan dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun 1996, warga sepakat, dana paceklik nelayan berupa beras 2,5 kg per anggota yang biasanya diberikan anggota, dikumpulkan dan dijariyahkan untuk mendirikan Madrasah Aliyah. Dalam perjalanan sekitar tiga tahun, awal 1999 berdiri Madrasah Aliyah di atas tanah HGB seluas 1109 m2 dengan keadaan awal satu unit bangunan yang terdiri dari tiga kelas dan 1 ruang kantor, senilai Rp 100 juta lengkap dengan meja kursi dan perlengkapan kantor. Berkat dukungan para nelayan, KUD, tokoh masyarakat, ulama, kyai, pada pertengahan tahun 1999 terbentuk pengurus Madrasah Aliyah yang diketuai Drs. H. Nasukha Azis dan menunjuk kepala madrasah sebagai pelaksana harian Drs Riza Afthoni. Oleh para ulama, khususnya, K. Muh. Afif Zuhri disepakati nama madrasah aliyah adalah Ittihad Bahari yang berrati

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

“Persatuan para Nelayan” di Desa Margolinduk, Morodemak dan Purworejo. Nelayan melalui forum RAT KUD Mino Utomo, mempercayai H. Nasukha Azis sebagai Ketua Pengurus dan didukung oleh H. Zainul serta H. Nurhadi selaku Ketua KUD Mino Utomo. Adanya dukungan kuat dari masyarakat, pada tanggal 29 Juni 1999, satu unit gedung diserahkan tanggungjawab penggunaannya oleh KUD pada Pengurus Madrasah dengan disaksikan H.A. Taisir Muchasan selaku Kepala Kemenag Kabupaten Demak dan Camat Bonang saat itu T. Edi Jatmiko. Pada penerimaan siswa baru tahun 1999/2000 tercatat 58 anak mendaftar sebagai siswa pertama di Madrasah Aliyah Ittihad Bahari. Sekarang, sekolah tersebut mempunyai 390 siswa yang terbagi 10 rombongan belajar. Mulai tahun 2000/2001 Madrasah Aliyah Ittihad Bahari bergabung dengan Yayasan Pendidikan NU Demak dan telah memperoleh ijin operasional Terdaftar dari Kanwil Kemenag Jateng. “MA Ittihad Bahari mempersiapkan anak nelayan untuk menjadi pemimpin bangsa. Semoga keberadaan MA Ittihad Bahari dapat memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan di lingkungan tiga desa dan masyarakat sekitarnya,” tandas Riza Afthoni. (Ag)

MA Plus Ketrampilan Al Irsyad Gajah

Menuju Madrasah Unggulan S

ejumlah praktisi pendidikan saat ini banyak mempertanyakan kebenaran pola pembelajaran yang hanya menekankan aspek pengembangan otak (brain) dan keahlian (hands) mampu melahirkan generasi yang berpengetahuan, cerdas, terampil dan berakhlakul karimah . Keadaan ini akhirnya membuka cara pandang baru bagi orang tua siswa dalam memilih sekolah untuk anaknya. Keinginan wali murid tidak lagi hanya sekadar agar anaknya mampu menguasai ilmu pengetahuan dan keahlian yang berguna dalam hidupnya melainkan sekaligus memiliki tingkat ahlakul kharimah yang tinggi. Hal tersebut dikatakan Kepala Madrasah Aliyah Al Irsyad Gajah, Demak H Subkan SPd didampingi Waka Kesiswaan Nurul Asror. Menurtnya, siswa yang berakhlkul kharimah akan lebih mudah terbentuk manakala anak terdidik pada madrasah yang memiliki komitmen pada education for the heart atau madrasah yang memiliki latar belakang agama dan memiliki kelengkapan laboratorium seta workshop kewirausahaan sehingga lebih menajamkan anak dalam proses pembelajaran. Seperti terobosan yang dilakukan MA Al Irsayad saat ini, karena dukungan dan kepercayaan masyarakat, pemerintah dan praktisi pendidikantelah membawa Madrasah Aliyah Plus Ketrampilan Al Irsyad menjadi sebuah madrasah yang patut dibanggakan. Beberapa kelebihan sistem pembelajarannya adalah, pembelajaran moving class, pembelajaran full day school (boarding school), pembelajaran dengan media multimedia dengan kelengkapan LCD di setiap ruang dan pembelajaran multilingual (kelas unggulan). Saat ini, kata Fahrurozi, MA Plus Ketrampilan Al Irsyad menuju Madrasah Unggul, untuk mewujudkan siswa memiliki ketrampilan dan Kewirausahaan melalui program workshop. Seperti workshop tata busana (jahit dan bordir), workshop elektronika dengan peralatan berstandar nasional, workshop design grafis dan komputer, workshop otomotif

sebagai program berkualitas standar nasional dari lembaga penjamin mutu. Selain itu, fasilitas yang lengkap dengan Standar Nasional meliputi Laboratorium Fisika, Biologi, Kimia, Komputer, Multimedia dan Bahasa. MA Plus Ketrampilan Al Irsyad juga pernah menjalin kerjasama dengan lembaga luar negeri dibawah naungan UNESCO, saat itu sebagai tenaga edukatif. Diantaranya, Paula Isler dari Jerman, Callum Richard dari Inggris, Otori Fumina dari Iwata University Jepang sehingga memantapkan MA Plus Ketrampilan Al Irsyad sebagai satu satunya madrasah di Demak yang siap menuju Madrasah Unggul. Untuk menjamin mutu dan kualitas lulusan yang terampil, kata Subkan, tenaga pendidik dan kependidikan, MA Plus Ketrampilan Al Irsyad Gajah didukung tenaga profesional di bidangnya dari berbagai disiplin ilmu, dengan kualifikasi S1 dan S2 serta

H. Subekhan, SAg, MPd. Kepala MA Al Irsyad Gajah (kanan) dan Waka Kesiswaan Nurul Asror (kiri).

klasifikasi guru bersertifikat profesional dan didukung tenaga ahli laboratorium dan pustakawann profesional. Terkait ekstrakurikuler madrasah menyediakan ekstra, menjahit dan bordir, Elektronika, Komputer dan Internet, Design Grafis, English Speaking Program (ESP), Indonesia Karatedo , Pramuka Gudep 08.091-092, Palang Merah Remaja, Teater Tonjoek dan Musik, Nasyid dan Rebana, Volley Ball Club dan Karya Ilmiah Remaja. Untuk prestasi non akademik lanjut

Subkan, segudang prestasipernah diraih. Antara lain, tahun ini juara I Tenis Meja Putra Porsema NU X Kabupaten Demak, Juara I Debat Bahasa Arab Porsema NU X Kabupaten Demak, Juara I Pembuatan Poster Porsema NU X, juara I Pencak Silat Wiraloka Putri Porsema NU X, juara pembuatan Film Pendek Porsema NU X, juara I Bola Voli Putra Porsema NU X, Juara I Bola Voli Putri Porsema NU X, Juara I Bulutangkis Putra/Putri Porsema NU X, Juara I Puisi Religi Porsema NU X dan masih banyak lagi. (Ag)

SMK Al Furqon Siapkan Tenaga Berkualitas

ondok Pesantren Al Furqon yang terletak di jalan Watunganten No. 123 RT.04 RW.08 Tlogo, Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, adalah pondok pesantren di bawah Kementrian Agama Kabupaten Demak. Pompes tersebut mendidik Santriwan dan Santriwati agar menjadi suri tauladan bagi umat, pribadi yang kuat, para Hafidzu Qur’an yang bertanggungjawab, dibekali dengan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT. Untuk Lembaga pendidikan ponpes, yakni Tanfidz Al Qur’an, Madrasah Diniyah, TPQ dan SMK. Kepala Sekolah SMK Al Furqon H. Suyitno Achmad SPdI MM mengatakan, ada empat program keahlian. Yakni, Komputer dan Jaringan, Otomotif, Teknik Kendaraan Ringan, Akuntansi dan Tata Rias. Pihak yayasan menggratiskan SPP dan uang gedung. Untuk tenaga pendidik semua ssesuai kompetensinya. Terkait sarana prasarana sangat representatif dan mendukung. Alumninya bisa langsung kerja,karena pihak Yayasan telah kerjasama dengan pihak ketiga antara lain PT Mabito Karya Indonesia Bandung (Autorize Axioo Education

Suyitno, Kepala SMK Al Furqon.

Partner), PT Sidodadi Berlian Motors Semarang (Mitsubishi Autorized Dealer Service dan Spare part), dan LPK Global Intermedia Semarang. Untuk tempat praktek atau magang juga sangat representatif. Seperti di Toyota Nasmoco, Susuki Mobil, Daihatsu, KIA Mobil, Mitsubishi, PT IT service

centre, PT Audianet Sentral Data, RRI Semarang, CV Muda Mandiri serta masih banyak lagi. Suyitno menambahkan, untuk program ekstrakurikiler ada Pramuka, Pencak Silat, Drumband, Rebana Modern Asyifa, Qiroatil Qur’an, Bolley Ball Club, Design Grafis dan automotif. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang nyaman, sarana prasarana harus mendukung. Pihak yayasan juga menyediakan sarana yang representatif, seperti asrama pondok pesantren (bagi siswa yang mau mondok), ruang kelas yang mendukung, bengkel otomoti TKR, laboratorium Komputer dan Internet TKJ, Perpustakaan dengan berbagai macam koleksi buku, Masjid dan Mushola, lapangan Olah Raga, Aula dan UKS. “SMK Al Furqon mempunyai tujuan menjadi sekolah favorit untuk membentuk insan cerdas, penolong dan cinta kebenaran selain itu juga menyiapkan tenaga lulusan yang siap kerja, berkualitas dan handal, sehingga bisa bersaing dibursa kerja nasional yang semakin ketat, “ kata Suyitno. (Gus)

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

PENDIDIKAN

TABLOID BERITAKITA 11

SMA Miftahul Huda Jogoloyo Buka Kelas Olahraga dan Gratis SPP Setahun

Kepala SMA Miftahul Huda, Ahmad Malik, M.Pd

MA Miftahul Huda yang berlokasi di jalan Diponegoro No. 116 Demak pada tahun ajaran ini akan membuka kelas olahraga. Lebih menarik lagi, siswa baru akan mendapatkan gratis SPP selama satu tahun, bebas uang gedung, gratis seragam batik, gratis seragam olahraga dan bebas uang pendaftaran. Hal itu dikatakan Kepala SMA Miftahul Huda, Ahmad Malik, S.Pd, M. Pd. Dalam hal trestasi, tambah Malik, SMA Miftahul Huda Jogoloyo berhasil

menyabet juara III Rebana Tingkat Kabupaten Demak yang di ikuti 29 tim. Kegiatan itu digelar guna memperingati Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh REMASADE. Selain mendapat piagam, tim yang beranggotakan 15 siswa siswi itu juga mendapat uang pembinaan Rp 1 juta. “Meski secara geografis sekolah kami berada di pinggiran kota, namun dalam hal prestasi tak terpinggirkan,” kata Ahmad Malik seraya menambahkan, sekolah yang dipimpinnya berdiri tahun 2006 dan berprestasi di bidang olahraga. Sedangkan untuk prestasi akademik, kata Ahmad Malik, bisa dikatakan biasa saja. Dalam menerapkan peraturan atau memimpin sekolah, Malik menerapkan azas kekeluargaan. Sehingga tercipta suasana nyaman dalam mengajar dan harmonis diantara para guru. Hal itu menjadi pertimbangan para orang tua untuk menyekolahkan putra putrinya di SMA Miftahul Huda. Karenanya, meski di tengah persaingan, peserta didik SMA Miftahul Huda tetap stabil. Saat ini ada ada 34 guru dan staf, tidak ada guru PNS, semua guru sesuai dengan kompetensinya. Saat ini sekolah yang dipimpinnya sedang merintis kelas khusus bakat olahraga. Dengan adanya pengelolaan

kelas khusus itu, diharapkan siswa yang punya bakat olahraga bisa berkembang secara makaimal. Pendidikan kelas khusus bagi anak berbakat diharapkan dapat menjadi

MTs Miftahul Ulum

Weding Gratis Biaya PPDB

embantu pemerintah dalam program ikut mencerdaskan bangsa adalah salah satu tujuan MTS Miftahul Ulum Weding Kecamatan Bonang. Harus di akui, letaknya yang strategis cukup membuat sekolah yang sederajat di daerah tersebut repot saat musim Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang di kenal dengan PPDB. Saat ini MTs Miftahul Ulum kata Kepala Sekolah Askhan SPdI (37), mempunyai 514 siswa, guru yang mengajar semua sesuai kompetensinya serta semua Sarjana S1. “ Alhamfulillah, terkait PPDB dari tahun ke tahun selalu stabil perolehan muridnya, tahun ini menerima 167 siswa

Lulusan SMK Siap Kerja

endidikan SMK menjadi sangat penting karena secara langsung bersentuhan dengan permasalahan Life Skill. Dengan menciptakan siswa didik yang terampil , di harapkan mereka bisa langsung bekerja setelah lulus atau membuka usaha sendiri dengan bekal ketrampilannya. Seperti dikatakan Kepala SMK/SMEA Bhakti Nusantara Mranggen, Margiyono SPd yang juga pensiunan pengawas pendidikan. Menurut Margiyono, sebelum menjadi SMK, sekolah yang dipimpinnya adalah SMEA yang berdiri tahun 1987. Saat berdiri hanya ada dua program studi, yakni Administrasi Perkantoran dan Akuntansi. “Sekarang ada tujuh program keahlian, antara lain Tata Busana, Multimedia, Teknik Sepeda Motor, Farmasi, Teknik Kendaraan Ringan,

Margiyono, S.Pd Kepala SMK Bhakti Nusantara

Zamroni, S.Pd, Kepala SMK Pati Unus

Admistrasi Perkantoran dan Akuntasi,” kata Margiyono, seraya menambahkan, SMK Bhakti Nusantara kini memiliki 670 siswa yang terbagi dalam 15 rombongan belajar. Untuk tenaga pengajar berjumlah 50 orang, semua sesuai kompetensinya. Guru yang sudah PNS ada dua orang, dan

yang sudah sertifikasi ada 29 guru. SMK Bhakti Nusantara mempunyai dua kampus. Yakni di Jalan Raya Bandungrejo No. 98 dan di Jalan Rayungkusuman IV Mranggen. Untuk segala aktivitas dan ekstrakurikuler di pusatkan di kampus 2. Terkait PPDB tahun ini, SMK Bhakti Nusantara bisa menampung 350400 siswa baru.

Sekolah Sepak Bola Sedangkan Kepala SMK Pati Unus Karangawen, Zamroni SPd yang pernah menjadi wartawan, mengatakan, SMK yang dipimpinya saat ini terakreditasi B membuka 4 program keahlian. Yakni, Administrasi Perkantoran, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Busana Butik dan

SMPN 1 Gajah Sarat Prestasi

MP Negeri 1 Gajah, Kecamatan Gajah, Demak, dari waktu ke waktu mengalami perkembangan sangat signifikan. Baik di bidang pembelajaran, administrasi maupun kegiatan kesiswaan. Meski secara geografis letaknya kurang strategis, namun prestasi SMPn 1 Gajah, dapat dibanggakan. Kepala SMPN 1 Gajah, Drs Gunawan Subiyantoro, optimis, sekolah yang ia pimpin akan menjadi sekolah besar dan berkualitas yang siap mencetak generasi cerdas, terampil, sopan, berdaya saing, beriman dan taqwa kepada Allah SWT.

sarana meningkatkan potensi siswa yang selama ini belum dikembangkan secara optimal, sehingga akan tumbuh dengan baik. Pada saatnya nanti dapat memberi kontribusi dan kehormatan daerah maupun bangsa. Untuk inputnya diambil dari siswa SMP yang mempunyai bakat. “Alhamdulillah SMA Miftahul Huda sudah ada peningkatan akreditasi, dari C kini naik menjadi B. Ini membuat bangga jajaran kami. Ke depan bisa menyiapkan generasi penerus bangsa dan calon pemimpin negeri ini,” kata Ahmad Malik bangga. (Ag)

Kasek SMPN 1 Gajah, Drs Gunawan Subiyantoro (kanan) bersama guru setempat.

Askhan, S. PdI, Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mitahul Ulum Weding.

yang akan terbagi dalam 5 kelas. Untuk pendaftaran tidak di pungut biaya alias gratis, untuk siswa yang berprestasi akan di beri beaaiswa. Di harapkan pada tahun ini akan ada peningkatan jumlah murid “ tegasnya. (Ag) Akuntansi. Uniknya, sekolah yang mempunyai visi “Bersama masyarakat membangun kehidupan dan masa depan yang lebih baik” ini membuka sekolah sepak bola (SSB) dan les komputer. Untuk SSB latihan tiap hari Rabu dan Jumat pukul 15.00, pesertanya usia 10-18 tahun. Untuk Les komputer hari Selasa dan Kamis pukul 14.00-15.30. SMK Pati Unus juga bekerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri. Antara lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PT Tech Pack, PT Agustus, Toyota Nasmoco, BKK Karangawen, Oes Teck Speed, New Ratna Motor, Honda dan New Armada. Terkait prestasi, setiap tahun lulus 100% dengan nilai rata-rata UAN 8,00, juara LIPIO (Liga Pelajar Indobesia) se Kabuoaten Demak, Juara I KIM Lomba Lintas Pandu se Kabupaten Demak, Juara I Lomba packing Lomba Lintas Pandu SS Kabupaten Demak. Juara II Pencak Silat Bupati Cup IPSI Grobogan, Juara III Putra Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Demak. Meski dihimpit sejumlah sekolah besar atau favorit, kata Zamroni, namun SMK Pati Unus masih tetap eksis. (Ag) Terkait prestasi, pada tahun 2015, SMPN 1 Gajah menjadi juara umum LGT MAN Demak , juara umum I Popda Kabupaten Demak, masuk 5 besar regu terbaik Logista Jateng. Pada tahun yang sama meraih medali perunggu pada Popda Jateng, finalis di FLS2N Demak, juara II SMASA Cup Karesidenan Pati. Di bidang akademis masuk, SMPN 1 Demak masuk peringkat 4 ujian nasional Kabupaten Demak. “Kami sangat bersyukur kepada Allah SWT, karena telah mendapat guru-guru terbaik,” tandas Drs. Gunawan Subiantoro. Pihaknya juga berterimakasih kepada Komite Sekolah yang telah bekerja keras, sehingga bisa ikut mengantarkan anak didik meraih prestasi dan menjadikan SMPN 1 Gajah diperhitungkan di kota wali. (Ag)

Anak Sekolah Harus Diajari Budi Pekerti

ubernur Jateng Ganjar Pranowo, SH, MIP, Selasa pekan lalu di SMP-SMA Genrus Nusantara Boarding School Brangsong, Kendal, mengatakan, arus dunia yang yang didominasi perkembangan informasi dan komunikasi yang merambah ke semua lini termasuk sekolah di Indonesia harus disikapi dengan bijaksana. Khususnya anak sekolah yang harusnya fokus untuk belajar guna mewujudkan cita-cita dan menuntut ilmu bisa terkena efek faham dan informasi

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

PENDIDIDAKAN

12 TABLOID BERITAKITA

yang menyesatkan. Oleh karena itu, ganjar berharap supaya para pendidik mampu menjadi suri teladan yang baik dengan mengajarkan ilmu yang benar dan sesuai dengan Pancasila dan NKRI. Hal tersebut disampaikan ganjar mengingat kini, Indonesia menjadi ladang hasutan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan agama tertentu dengan menyebarkan paham radikal dimana anak usia sekolah dan mahasiswa menjadi target empuk perekrutan dan penerima paham asing tersebut. “Mari kita berikan tontonan dan tuntunan pada anak-anak kita dengan memberikan telada yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ganjar seraya menambahkan, nilai-nilai budi pekerti, menghormati orang tua , guru dan kyai harus ditunjukkan dengan cara seperti jaman sekarang dengan audio

Jl. Semarang – Demak KM 14.7 Desa Batu. Kecamatan Karangtengah. Kabupaten Demak Jawa Tengah – 59561 www.jatengland.com

PD. BKK DEMPET

visual dengan teknologi digital terkini. Usai sambutan di depan murid dan orang tua, Ganjar meresmikan Gedung Asrama SMA dan SMP dan secara simbolis

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sat mengajar di SMP-SMA Genrus Nusantara Boarding School Brangsong, Kendal, didampingi Bupati Kendal, Mirna Annisa.

MITRA GROUP

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA

KONTRAKTOR, SUPPLIER, JASA PERDAGANGAN UMUM Desa Bogosari RT.01 RW.02 Guntur, Demak

BPC GAPENSI

H. MOCH. SYAFI’I

Direktur

Direktur Utama

KABUPATEN DEMAK

SONI SETIAWAN, SE

H. SOLIKHIN

Direktur

Ketua BPC Gapensi Kabupaten Demak

CV. CITRA DELIMA Kampung Rejosari RT. 03 RW. 03 Botorejo Wonosalam, Demak

SUMADI, SE

melepas lulusan SMP kelas IX. Ganjar memuji gedung asrama dan sekolah yang sangat representatif untuk murid-murid sekolah. (BK)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK

SOKIB

DYAH SUHITARASMI, SH, M. Kn

Direktur

Kepala Kantor Pertanahan Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN BONANG

KECAMATAN WONOSALAM

KECAMATAN BONANG

DESA SUMBEREJO

DESA KENDALDOYONG

DESA KARANGREJO

KHOLIDIN

MUHDI NOOR

SYUKUR

PJ Kepala Desa Sumberejo

PJ Kepala Desa Kendaldoyong

PJ Kepala Desa Karangrejo

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN SAYUNG

KECAMATAN MRANGGEN

KECAMATAN KARANGANYAR

DESA PURWOSARI

DESA KEBONBATUR

DESA CANGKRING

SUKARMAN, S. Sos

FAUZI

SUTRASNO

PJ Kepala Desa Purwosari

PJ Kepala Desa Kebonbatur

PJ Kepala Desa Cangkring

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

PARIWARA

TABLOID BERITAKITA 13

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DEMPET

UPTD PENDIDIKAN

KECAMATAN WONOSALAM

KECAMATAN MRANGGEN

TRI PITOYO, S.Pd M.Pd

H. PURNOMO, S.Pd M.Pd

H. SUGIYONO, M. Pd

Kepala UPTD Dempet

Kepala UPTD Wonosalam

Kepala UPTD Mranggen

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GUNTUR

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BONANG

KECAMATAN KEBONAGUNG

H. HALIMI, M. Pd.

Dra. RAHAYUNINGSIH, MH M.Pd

BAMBANG SUTARTO, SIP

Kepala UPTD Guntur

Kepala UPTD Bonang

Kepala UPTD Kebonagung

YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN

SMK PATI UNUS Jl. Raya Karangawen Km. 19,5 Telp. (024) 6773386 NIS: 400080 NSS: 32.2.0321.02.010 NPSN: 20319295

ZAMRONI, S. Pd. Kepala SMK Pati Unus Karangawen

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK NURUL MUSTHOFA Boarding School Jalan Karanganyar-Mijen Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar

UPTD PENDIDIKAN

MADRASAH TSANAWISAH

MTS MIFTAHUL ULUM Ngemplak, Mranggen H. MUHYIDDIN, M. PdI. Kepala MTS Muftahul Ulum

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK AL KAUTSAR

SMK SUNAN KALIJAGA Jalan Sultan Trenggono No. 77 Demak

MEGONTEN, KEBONAGUNG NPSN: 20341386

H. ALI MAHMUDHON, S. Pd.

SOLIKIN MUGONO AH, S. PdI, M. Pd

SUPRATIKNYO, S. Pd, MT

Kepala SMK Al Kautsar Megonten

Kepala SMK Nurul Musthofa

Kepala SMK Sunan Kalijaga

SMA ISLAM MIFTAHUL HUDA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

MADRASAH TSANAWIYAH

SMK GANESA

MTS NURUL HUDA RAJI

Gajah - Demak

DEMAK KOTA

AHMAD MALIK, S. SPd, M. Pd.

TRI HARSONO, S. Pd, M.Pd

H. Noor Syahid, S. Pd, M. Hum.

Kepala SMA Islam Miftahul Huda

Kepala SMK Ganesa - Gajah

Kepala MA Yasua, Pilangwetan

JOGOLOYO

MA AL IRSYAD PLUS KETRAMPILAN Jalan Raya Gajah-Dempet No. 11 Telp. 0291-4284022

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak H. SUBEKHAN, S.Ag, M.Pd. Kepala MA Al Irsyad Plus Ketrampilan Gajah

TAMAN KANAK KANAK

TK DHARMA RINI 1 Bandungrejo RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak

YAYASAN ISLAM SUâ&#x20AC;&#x2122;ADA

MADRASAH ALIYAH

MA YASUA PILANG WETAN, KEBONAGUNG, DEMAK

Hj. NURYUNIANI, S. Pd.

KHOIRUMAN, S. Ag

Kepala TK Dharma Rini 1 Bandungrejo

Kepala MA Yasua, Pilangwetan

14 TABLOID BERITAKITA

Muhamadun, Kades Sidorejo Sayung

Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

una meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Sidorejo, Kecamatan Sayung, Demak, diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

WA R TA D E S A Kegiatan itu meliputi, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, ketahanan pangan dan pemukiman. Selain itu untuk sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, pendidikan, sosial, kebudayaan, kegiatan pelestarian lingkungan hidup. “Pemanfaatan Dana Desa juga untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran dan belanja desa diputuskan melalui musyawarah. Hasil musyawarah menjadi acuan kegiatan,” tandas Muhammadun Kades Sidorejo, didampingi Sekdes Aenur Rofiq. Disinggung soal pelaksanaan program di lapangan, menurut Muhammadun, pihaknya selalu memberdayakan kemandirian. Artinya, dana tersebut juga untuk peningkatkan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan warga desa. “Desa Sidorejo saat ini sangat giat membangun. Terutama pembangunan fisik dengan prioritas pembangunan talud yang saat ini pengerjaannya sudah selesai,” kata Kades Muhammadun, serasa menyampaikan jika warga desanya sangat sangat senang dengan adanya dana yang bersumber dari APBN tersebut. (Udin)

Penggunaan Dana Desa Sangat Transparan

alam melaksanakan program pembanhgunan yang menggunakan Dana Desa, pekerjaan tidak boleh dikontraktorkan. Unsur pemberdayaan masyarakat harus ada. Semua masyarakat bisa ikut mengawasi pembangunan tersebut. Hal yang tak kalah penting adalah peran Kepala Desa dalam melaksanakan program, karena Kades sebagai penanggungjawab kegiatan. “Kepala Desa juga sebagai pemegang pengelolaan keuangan desa dan sebagai pengguna anggaran, agar menggunakan Dana Desa sesuai rembug desa yang telah disepakati bersama,” ungkap Pj Kepala Desa Cangkring B Sutrasno, sembari menambahkan, semua kegiatan dilaksanakan secara transparan dan sesuai petunjuk pelaksanaan maupun

Pj Kades Desa Cangkring B Sutrasno

petunjuk teknis. Mengingat nilai dana desa sangat besar, lanjut Sutrasno, dana desa rawan disimpangkan. Oleh karena itu, setiap hari ia ikut mengawasi kegiatan pembangunan. Pihaknya juga minta semua masyarakat ikut berpartisipasi dan mengawasi seluruh kegiatan anggaran yang bersumber dari APBN tersebut. (Ag)

Desa Raji Prioritaskan Infrastruktur

Aparat Desa harus Profesional

paratur desa dituntut untuk lebih profesional dan mahir dalam pembuatan produk hukum di desa. Terlebih saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP tersebut, BPD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah desa dituntut untuk memahami aturan. Keberhasilan pembangunan di desa membutuhkan manajemen ataupun pengelolaan yang baik dari seluruh jajaran pemerintahan desa. Penyusunan instrumen hukum seperti peraturan desa (perdes) dalam suatu komunitas desa haruslah dilakukan secara partisipatif dan demokratis dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat dan dilakukan secara terbuka. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Demak, Drs. Joko Sutanto saat membuka kegiatan Pelatihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) SeKabupaten Demak Tahun 2017 di Hotel Amantis, Selasa (16/5). Acara berlangsung dua hari, diikuti 100 peserta. Keberadaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki peran penting. Sebagai wakil masyarakat di desa, BPD dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang tugas dan fungsi serta kemampuan teknis, terutama dalam merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan desa. Anggota BPD harus mengetahui dan paham tentang produk hukum yang ada di

desa, seperti peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa dengan segala konsekuensi hukumnya. Langkah ini penting agar produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun merugikan kepentingan masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa harus dapat dilaksanakan dengan baik agar fungsi check and balance dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di desa dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Wabup mengatakan bahwa BPD dituntut untuk selalu menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah desa demi kepentingan masyarakat. “Untuk itu saya harapkan para anggota BPD dapat memahami posisinya dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya tanpa menimbulkan gesekan dengan pemerintah desa,” tegasnya. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Edi Suntoro, SE menyampaikan, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam tupoksinya, sehingga mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan penyusunan peraturan desa, mendorong OPD mampu menampung dan menyalurkan aspirasi warga desa. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Asisten Bidang Pemerintahan Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH dan Kabag Hukum Setda M. Ridhodhin, SH, MH. (Ag)

Achmad Husein Bupati Pertama Akseptor KB MOP

onsep pembangunan di suatu wilayah, harus bekerja profesional, transparan dan melibatkan unsur masyarakat. Mustahil pembangunan bisa menjadi baik, jika unsur tersebut tidak terpenuhi. Penegasan oti disampaikan H. Ariful Husni SE Kepala Desa Raji, Kecamatan Demak Kota. Konsep Ariful dalam memimpin Desa Raji yang saat ini sedang berbenah diri, selalu mengutamakan musyawarah dan melibatkan mitra Pemerintahan Desa, baik BPD ataupun LKMD. Pembangunan di Desa Raji yang mempunyai 33 RT dan 5 RW, tahun ini diprioritaskan pada betonisasi jalan dan talud, mengingat fungsinya sangat penting. “Betonisasi jalan sangat diperlukan, karena untuk mempermudah akses transportasi maupun akses ekomomi. Karena mayoritas masyarakat Raji adalah petani, maka saluran dan jaringan irigasi menjadi skala prioritas. Untuk betonisasi direncanakan di sekitar jalan menuju persawahan,” tandas Ariful Husni. Menurut Husni, jika jalan menuju

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

Ariful Husni, SE, Kepala Desa Raji

sawah baik, maka saat panen petani akan mudah mengangkut hasil panennya. Hal itu bisa menekan ongkos produksi padi. Selain betonisasi, lanjutnya, juga dilaksanakan pembangunan talud. Program lain yang patut dicontoh adalah setiap hari jumat minggu pertama, semua warga, lembaga desa dan perangkat desa bekerja bakti resik-resik desa. “Kerja bakti tersebut sebagai salah satu wujud jika Desa Raji saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. Baik pembangunan fisik maupun mental,” kata Ariful Husni seraya menambahkan, masyarakat kota biar tahu kalau desa lebih maju. (Ag)

upati Banyumas Achmad Husein menjadi bupati pertama menjadi akseptor keluarga berencana (KB) menggunakan kontrasepsi mantap pada pria atau metode operasi pria (MOP). Kontrasepsi KB bagi pri yang dikenal dengan vasektomi itu dilakukan Husein belum lama ini di Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA) Kartini Jl Raga Semangsang Purwokerto. Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jateng, Wagino SH, MSi mengapresiasi langkah bupati, karena secara nasional, Achmad Husein merupakan bupati pertama yang menjadi akseptor KB MOP. “Ini akan menjadikan `pilot project` pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Program KB di Jateng. Saya optimistis keikutsertaan Pak Bupati menjadi akseptor KB MOP berpengaruh positif dan memberi dampak besar pada masyarakat,” kata Wagino. Sebelum mengikuti layanan KB MOP, Bupati Husein mengatakan, harus ada kesetaraan antara pria dan wanita dalam pelaksanaan program KB, sehingga dia memutuskan ikut akseptor KB MOP. “Jangan banya wanita yang wajib

Bupati Banyumas, Achmad Husein

mengikuti KB, tetapi laki-laki juga harus ikut KB. Keikutsertaan saya menjadi akseptor KB MOP juga dilatarbelakangi oleh salah satu tugas bupati, yakni ikut mengampanyekan program KB,” tandas Achmad Husein. Selain Bupati, pada pelaksanaan MOP tersebut, ada 15 pria lain yang melakukan kegiatan sama. Mereka adalah pejabat publik. Antara lain Kabid Pengendalian Pendukuk Slamet Hartono, Camat Sumbang Nungki, sejumlah kepala desa, dan kepala dusun. (BK-1)

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

WA R TA D E S A

Desa Gebang Menunggu

Kades harus Transparan Kelola Kekuangan

Turunnya Dana Desa

ubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta para Kades di Grobogan untuk transparan dalam pengunaan dan pengelolaan dana APBDes. Caranya, dengan menginformasikan anggaran dan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan gubernur saat melangsungkan sarasehan dengan Kades se Kabupaten Grobogan di Rumdin Bupati Senin dua pekan lalu. “Dana yang dikelola desa makin banyak dan jumlahnya naik terus tiap tahun. Masyarakat juga berhak tahu penggunaannya. Makanya, Kades harus transparan dalam mengelola dana,” katanya. Gubernur menyinggung jalan rusak di Grobogan. Ia berjanji akan membantu untuk menuntaskan perbaikan jalan tersebut. Selain di Grobogan, kata Ganjar, kondisi jalan di tiga kabupaten lain juga butuh perhatian lebih. Yakni, Cilacap, Brebes, dan Wonogiri. (Antok)

TABLOID BERITAKITA 15

aat ini anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD menjadi primadona desa.

Pasalnya, dengan dana tersebut semua desa menjadi giat dalam melaksanakan pembangunan. Apalagi desa yang PADesnya relatif kecil, kehadiran dana tersebut sangat ditunggu. Jika dana desa maupun ADD turun atau cair, maka program pembangunan yang telah dirembug desa yang akan menjadi skala prioritas bisa terlaksana. Hal itu seperti dikatakan Kepala Desa Gebang, Kecamatan Bonang, Demak, Waris Soekardiyanto (69) yang saat ini desanya menunggu dana tersebut cair. “Kalau dana tersebut cair, maka program pembangunan yang telah kami susun dapat dilaksanakan,” tandas Waris, seraya menambahkan, untuk tahun

2017 Desa Gebang memprioritaskan pembangunan talud , pintu air, bendungan dan betonisasi. Untuk talud dialokasikan di Dukuh Krasak, Gebang Wetan dan Kulon. Pintu air juga dialokasikan di Dukuh krasak. Sedangkan betonisasi dialokasikan di Dukuh Gebang Kauman , Dukuh Glondong dan Dukuh Gebang Wetan. “Sumber pendapatan desa dari APBDes dan retribusi pasar sangat kecil, sehingga untuk mbangun desa, pemerintah desa mengandalkan turunnya dana desa,” tambah Waris sambil berharap dana desa bisa segera cair, sehingga program pembangunan bisa terlaksana sesuai jadwal. (Ek)

Hadi Siswoyo Ketua Panitia Desa Gedangalas

Hadi Siswoto Kepala Desa Menur

Warsono Panitia Prona Desa Menur

Waris Soekardiyanto, Kepala Desa Gebang

LBH Demak Raya Soroti Proses Seleksi Perangkat Desa

roses seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak, mendapat sorotan dari LBH Demak Raya. Hal itu disampaikan Kordinator LBH Demak Raya Nanang Nasir, S. HI, MH didampingi Sekretaris Abdul Rokhim, SHI. Pasalnya, proses seleksi perangkat desa diwarnai isu pungli, yang dapat dijerat Pasal 368 KUHP. “Ancaman hukumnya berat. Pelaku pungli dapat dipidana 9 bulan penjara atau juga bisa dijerat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandas Nanang. Bahkan jika pelaku pegawai negeri sipil bisa dijerat pasal 423 KUHP yang ancaman hukumannya 4 tahun. Menurut LBH Demak Raya, ada ketentuan pidana lain. Yakni Pasal 12 e Undang-undang Tipikor, ancaman hukumannya lebih berat, minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara, karena Pungli bisa dikategorikan korupsi. Abdul Rokhim menambahkan, di Demak sudah dibentuk Tim Saber Pungli, maka harus berperan aktif melakukan tindak pencegahan. Hal itu berkait dengan santernya isu yang beredar di masyarakat, bahwa untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa harus membanyar biaya pendaftaran yang jumlahnya sangat fantastis. Jika isu itu benar, kata Abdul Rokhim, tentu akan menghambat warga yang berkualitas, tetapi tidak punya uang banyak untuk mendaftar sebagai perangkat desa. “Apalagi ditambah dengan adanya isu uang pelican. Padahal hak dipilih diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 2, Pasal 28, Pasal 28 D ayat 3, Pasal 28 E ayat 3,” ungkap Nanang, seraya menambahkan, hajatan pilihan perangkat desa di Kabupaten Demak, bisa menjadi ujian pertama Tim Saber Pungli Demak. Apakah tim tersebut bisa membersihkan pungli atau tidak. (Ag)

Prona Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Atensi warga menyambut Prona sangat bagus. Hal itu tampak dari minat masyarakat yang mendaftar di masing-masing desa, jumlahnya selalu melebihi batas atau kuota yang ditetapkan pemerintah. Melihat antusiasme itu, sejumlah kepala desa berharap, tahun depan desanya bisa dapat Prona lagi.

royek Operasi Nasional Agraria atau lebih dikenal dengan nama Prona, merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Prona dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap masyarakat. Terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Selain itu juga bertujuan menyelesaikan terhadap sengketa sengketa tanah yang terjadi di tingkat bawah. Tujuan Prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah dengan proses yang mudah, cepat dan murah. Oleh karena itu, keberadaan Prona sangat dinanti masyarakat kalangan bawah. Prona juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan memiliki sertifikat, secara otomatis kesejahteraan masyarkat akan meningkat. Penegasan tersebut diungkapkan Ketua Panitia Prona Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Demak, Hadi Siswoyo

(38). Prona juga disambut antusias warga desanya. Menurut Hadi, saat ini desanya mendapat alokasi pensertifikatan 100 bidang tanah. Keberadaan Prona juga disambut antusias warga Desa Menur, Kecamatan Mranggen, Demak. Menurut Kades Menur Hadi Siswoto melalui Panitia Prona Desa Menur, Muthohar didampingi Warsono, bahwa desanya mendapat alokasi Prona 500 bidang. Atensi masyarakat sangat tinggi, pendaftar hampir 600 orang. “Terpaksa 100 pendaftar rencananya kami layani tahun depan. Itupun dengan catatan kalau tahun depan desa kami mendapat Prona lagi,” kata Warsono seraya berharap, tahun depan desanya mendapat Prona lagi, karena program tersebut sangat membantu masyarakat kecil. Ditanya soal kendala yang dihadapi, Warsono mengatakan, jika sampai saat ini di lapangan, pihaknya belum menemui kendala dilapangan. Artinya, terkait dengan pelaksanaan pengukuran tanah warga juga berjalan lancar. Warga Desa Ngemplak, Kecamatan Mranggen, juga antusias terhadap Prona. “Saat maju sebagai calon kades, salah satu visi misi saya adalah pensertifikatan tanah dengan biaya murah dan cepat. Keinginan saya terkabul, karena Prona tahun ini Desa Ngemplak mendapat alokasi pensertifakatan 500 bidang tanah,” ungkap Nisbahul Munir, Kades Ngemplak. Atensi masyarakat sangat tinggi

karena dari kuota 500 bidang, yang mendaftar lebih dari 600 orang. Terkait dengan kendala yang dihadapi di lapangan, menurut Kades Nisbahul Munir, masyarakat kurang yakin degan program tersebut. Pasalnya, berdasar pengalaman sebelumnya, di Desa Ngemplak pernah ada program serupa, tapi pelaksanaannya tidak sukses. Hal senada dikatakan Kepala Desa Tegalarum, Keamatan Mranggen, Ali Khadirin. Di desanya mendapat alokasi Prona 300 bidang. Program tersebut mendapat dukungan penuh dari masyakat. Hal itu bisa dilihat dari jumlah pendaftar yang melampaui batas. Saat ini baru proses pendaftaran dan Kades Ali berharap semuanya berjalan lancer. Sedangkan panitia Prona Desa/ Kecamatan Karangawen, Joko Sumedi didampingi Pj Kades Mustafit, mengatalan jika desanya baru pertama kalinya mendapat Prona. Maka wajar jika alokasinya cukup banyak. Yakni mendapat 1000 bidang. Panitia yang terlibat dalam program tersebut jumlahnya juga cukup banyak, yakni 60 orang. “Atensi warga sangat bagus, sehingga pendaftar banyak tidak kebagian. Mudahmudahan tahun depan desa kami dapat alokasi Prona lagi,” kata Jiko seraya menambahkan, meski baru pertama, pelaksanaan berjalan lancar. Meski saat pendataan sempat tertatih-tatih, kini prosesnya sudah diajukan ke BPN. (Ag)

16 TABLOID BERITAKITA

EDISI NO. 82 10 JUNI - 25 JUNI 2017

L E G I S L AT I F

KEGIATAN KOMISI A DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Radio Harus jadi Wadah Pemersatu F

ungsi radio untuk mendidik masyarakat dituntut terus digelorakan. Radio juga harus menjadi wadah pemersatu bagi pendengarnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mengungkapkan hal itu saat bersama jajaran Komisi A memonitor Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Stasiun Radio Rembang Bangkit (R2B), Selasa (30/ 5/2017) Politikus Partai Golkar itu menambahkan, kegiatan yang dilakukan DPRD Jateng itu untuk mengetahui sejauh mana penyiaran informasi publik dilaksanakan oleh LPPL di daerah. "Sampai kapan pun siaran radio tak akan hilang. Inilah tempat untuk mempersatukan warga supaya bisa menumbuhkan semangat nasionalisme," ucap dia. Sementara anggota Komisi A, Sriyanto Saputro turut memberikan pernyataan, dengan kehadiran media sosial (medsos) di tengah masyarakat sedikit banyak mempengaruhi perkembangan radio. “Saya berharap agar radio

terus bisa menaikkan kualitas siarannya agar tidak kalah dengan medsos,” ujar legislator Gerindra tersebut. Selain itu, Sriyanto juga menyinggung tentang keberadaan Komisi Penyiaran Informasi (KPI) Jateng. Dia ingin mempertanyakan mengenai fungsi lembaga itu sudah ada pengaruh dengan kinerja Stasiun R2B. Direktur R2B Abi Wahono atau akrab disapa Oni menyatakan, sekarang ini radionya terus berbenah untuk bisa terus eksis di tengah masyarakat. “Setelah mendapatkan izin siaran 1994, kami terus meningkatkan kualitas siaran agar bisa terus bersaing dengan media yang ada," ujarnya. Di Rembang, tutur Oni, ada 19 frekuensi radio. Bagi dia, jumlah itu terlalu banyak untuk ukuran Rembang. "Perlu penataan frekuensi supaya tidak tabrakan," pintanya. Mengenai kiat tidak kalah bersaing, R2B membuat program untuk segmen menengah ke bawah. Kombinasi antara hiburan, berita lokal dan nasional serta kerja sama dengan radio-radio di lain daerah ditingkatkan. “Lagu-lagu yang diputar pun sudah terseleksi oleh KPID. Ibaratnya, KPID itu

Komisi A DPRD Jateng saat berkunjung ke Kantor UPAD Wilayah Semarang, di Komplek Perkantoran Tarubudoyo Ungaran Kabupaten Semarang, Senin 22 Mei 2017.

Aset Pemprov Jateng

Butuh Pemeliharaan

omisi A DPRD Jateng mengunjungi Kantor Unit Pelayanan Aset Daerah (UPAD) Wilayah Semarang Provinsi Jateng di Komplek Perkantoran Tarubudoyo di Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin 22 Mei 2017. Ketua Komisi A Masruhan Samsurie mengatakan saat ini pihaknya ingin memantau sejumlah aset milik pemprov yang berada dalam penanganan UPAD wilayah Semarang. Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat mengatakan persoalan aset itu penting untuk ditangani segera karena selama ini banyak yang terbengkalai. Sedangkan Anggota Komisi A Sriyanto Saputro mengakui

persoalan aset kini semakin sulit ditangani karena dipicu adanya kondisi peralihan status, dari aset milik Pemkab/ Pemkot menjadi milik Pemprov. “Persoalan anggaran itu penting karena menyangkut pemeliharaan dan pemberdayaan aset,” kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng itu. Menanggapi hal itu, Plt Kepala UPAD Wilayah Semarang Yuliati Farida menjelaskan, untuk penanganan aset, terbagi di beberapa wilayah. Diantaranya wilayah Kota/ Kabupaten Semarang, Demak, Kendal, Grobogan, Pati, Jepara, Rembang. Salatiga, Kudus, dan Rembang. “Ada kendala pemberdayaan aset seperti kondisi bangunan rusak sehingga butuh pemeliharaan. Hal itu penting untuk mengamankan aset dari penjarahan. Karena, banyak pula aset daerah tanpa nama,” kata Kasubag Pemberdayaan Aset UPAD Wilayah Semarang Isnaini. (BK)

Ketua Komisi A DPRD Jateng, Masruhan Syamsurie menyerahkan cendera mata kepada Direktur Stasiun Radio Rembang Bangkit (R2B) Abi Wahono, Selasa 30 Mei 2017.

Departemen Penerangan pada zaman dulu. Ada pembinaan, pengawasan serta membantu perijinan," ungkap Abi Wahono. Kegiatan KPID pun sudah bagus, ada penataran dan sertifikasi untuk para

penyiar serta evaluasi program acara. Hendaknya, pinta Abi Wahono, untuk perpanjangan izin jangan ada studi kelayakan lagi, itu untuk radio baru yang mengajukan ijin. (BK)