Revitalisasi Habiskan Rp 23 M, DLH Pangkas 200 Pohon

Kota Kediri (GN) - Revitalisasi

Alun-Alun Kota Kediri bakal menelan anggaran yang super besar yakni, Rp 23.834.000.000. sesuai rencana, pengerjaan alun-alun ini akan dimulai akhir Mei hingga akhir tahun 2023. Atau ditarget tuntas dalan kurun waktu 7 bulan.

Kabid Pengelolahan Lingkungan

Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP)

Kota Kediri, Candra Maharanto mengatakan, dalam revitalisasi tersebut, pihaknya akan memangkas 200 pohon di Taman Alun-Alun Kota Kediri.

Candra menegaskan, tidak semua pohon yang ada di di dalam taman alun-alun dipotong, melainkan hanya pohon tertentu yang dikategorikan jenis pohon keras, semacam pohon palem. “Sejak beberapa hari yang lalu pemotongan telah berjumlah sekitar 40 pohon, nantinya selama 7 hari, ada lebih dari 200 pohon (Yang dipangkas),” kata Chandra, Senin (29/5/2023).

Ini sesuai dengan planning gambar DED (Detail Engineering Design) yang harus tetap dipotong. Total ada sekitar 400 pohon, 200 pohon dipang- kas, 100 pohon dibiarkan tumbuh dan sisanya akan dikarantina, karena jenis pohon langka. “Tapi nanti setelah alun-alun jadi, akan kita pertimbangkan lagi. Kita pantau lagi titik-titik mana yang kita tanam kembali. Biar tetap kelihatan asri,” tambahnya. Pohon yang dipotong paling tua diperkirakan berusia 20 tahun. Tinggi pohon yang dipotong sekitar 3 meter.

Agar bisa memenuhi target 7 hari selesai hingga Jumat (2/6/2023) mendatang, DLHKP Kota Kediri mengerahkan seluruh personel terutama di bidang Pengelolahan Ling-

Bupati Minta 96 Nakes Baru Tak Pindah

kungan Hidup, sekitar 100 orang diterjunkan.

“Ada sekitar 100 orang lebih yang kita kerahkan. Mulai dari kru potong pohon, mulai dari kru Tossa kita ambil 2 personel dari setiap taman. Kita juga diback up bidang kebersihan,” jelas Chandra. Sedangkan PKL yang biasa mangkal di sekitar Alun-Alun Kota Kediri akan di pindah di timur mall atau depan SDN Kampung Dalem Kota Kediri. Seperti yang dijelaskan Shoimah (46). “Mudah- mudahan tidak lama direlokasi nanti tidak bisa masak,” kata Shoimah. det

PONOROGO (GN) – Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko memberikan pesan khusus kepada 96 tenaga kesehatan (nakes) yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pesan itu disampaikan saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK di Aula Bappeda, Senin (29/5/2023). Sugiri mewanti-wanti aparatur sipil negara (ASN) yang baru dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo itu, tidak minta dipindah ke kantor yang dekat rumahnya. Sebab, pegawai yang baru ini harus berkomitmen atas pilihan tempat kerjanya saat pertama melamar pada penerimaan PPPK dulu.

Tentunya, dulu sebelum memilih sudah mempertimbangkan tempat kerjanya. “Panjenengan (Anda) sudah diangkat jadi PPPK. Jangan minta pindah, harus berkomitmen mengabdi dengan tempat kerja yang dipilih saat pendaftaran,” ungkap Sugiri, Senin (29/5/2023). Menurut Sugiri, pengabdian di mana pun sama saja dan jangan meminta pindah ke instansi pemerintah lainnya. Sebab, jika pindah instansi yang meningkatkan juga akan kosong formasinya. Secara khusus, Sugiri meminta kepada seluruh PPPK Nakes ini, mengabdi dengan ikhlas. Bekerja untuk melayani masyarakat dengan ramah dan etos kerja yang tinggi. Sebab, yang akan dilayani adalah masyarakat yang sakit. Tentu butuh pelayanan lebih, supaya luka mereka sembuh.bej

Demi Peta Terowongan Bawah Tanah, Pemkot Madiun Terbang ke Belanda

Pengembangan destinasi wisata di Kota Madiun terus bertambah. Kali ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun berencana bakal mengembangkan wisata terowongan bawah tanah peninggalan zaman Belanda. Seperti apa?

Upaya Pemkot Madiun memburu peta terowongan bawah tanah yang dibangun di era kolonial Belanda di Kota Madiun, akhirnya sudah di tangan Wali Kota H Maidi. Ya, Maidi jauhjauh terbang ke Belanda untuk meminta arsip peta ke Pemerintah Belanda.

Peta ini memberikan petunjuk terowongan yang menghubungkan kantor Wali Kota dengan beberapa bangunan peninggalan Belanda yang ada di Kota Madiun. “Kita sudah pulang dari Belanda, alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk berupa buku peta sejarah peninggalan

Belanda,” ujar Maidi, kemarin. Buku peta yang dibawa Maidi dari Belanda, dengan tebal sekitar 15 cm terdiri lebih dari 700 halaman. Untuk mempelajari buku peta terowongan bawah tanah ini, Pemkot Madiun akan melibatkan akademisi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM).

“Untuk menelusuri keberadaan terowongan lama peninggalan penjajah Belanda yang akan dijadikan wisata bawah tanah, dengan mempelajari buku peta ini kita juga melibatkan kampus UGM Yogyakarta,” papar Maidi.

Maidi mengatakan butuh waktu untuk menelusuri terowongan bawah tanah peninggalan zaman Belanda. Pemkot Madiun membutuhkan kajian dari ahli untuk menganalisis dan menelusuri berapa banyak terowongan bawah tanah yang ada di Kota Pecel tersebut.

“Blue print-nya kota ini ada (di Belanda). Bahkan lorong pun tampak kelihatan dari atas pada peta. Tetapi untuk kedalaman ini, nah ini perlu dibaca dan dicari sana. Untuk itu Pemkot Madiun tidak bisa sendiri. Pemkot Madiun membutuhkan ahli dengan para akademisi dari UGM,” tutur Maidi.

Ia menyebut setidaknya terdapat 300 ribu peta era penjajahan Belanda yang tersimpan di Kantor Arsip Nasional Belanda. Untuk mendapatkan peta tata kota Madiun di zaman Belanda membutuhkan waktu sekitar dua bulanan.

“Dokumen ada yang di sana itu yang sifatnya khusus dan membutuhkan waktu dua bulan untuk mendapatkannya. Seluruh peta yang tersimpan di bawah suhu 18 derajat, agar peta yang dicari sesuai,maka kami bekerja sama dengan tim dari UGM yang akan mencari, mengkaji, dan menganalisis,” jelas Maidi. Untuk realisasi wisata terowongan bawah tanah peninggalan penjajah Belanda, Maidi berharap warga bersabar karena tidak bisa terburu-buru. Pasalnya lokasi pembangunan di kawasan bersentuhan langsung dengan bangunan cagar budaya yang membutuhkan izin dari Balai Pelestarian Kebudayaan di Trowulan. “Memang banyak menanti, tetapi kami tidak bisa grusa-grusu (buru-buru). Untuk memugar atau menggali juga membutuhkan izin dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX Jawa Timur di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur agar tidak bermasalah dengan persoalan hukum,” ungkap Maidi. det