Gambar 7. 30 Kerangka Berpikir Isu Strategis Inefisiensi Mobilitas Gambar 7. 31 Kerangka Pengaruh Infrastruktur Transportasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

dengan isu-isu sosial. Namun pada implementasinya, pendekatan sosial belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam perencanaan transportasi. Melalui analisis ini diharapkan dapat membuktikan serta memberikan gambaran bagaimana infrastruktur transportasi, khususnya panjang dan kondisi jalan, dapat berperan dalam mendorong perekonomian daerah sehingga hasil analisis ini dapat menjadi pertimbangan untuk rekomendasi dalam strategi pembangunan daerah. 7.3.2 Kerangka Berpikir

Gambar 7. 30 Kerangka Berpikir Isu Strategis Inefisiensi Mobilitas

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

7.3.3 Kajian Literatur 7.3.3.1 Peran Infrastruktur Transportasi terhadap Perekonomian Wilayah Infrastruktur mempunyai peranan penting terhadap pembangunan daerah, baik itu berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur dapat memperluas jangkauan masyarakat, mendukung pemerataan pembangunan, dan meningkatkan investasi. Infrastruktur transportasi merupakan salah satu infrastruktur kunci dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan suatu daerah. Hasil dari sebuah penelitian menyebutkan bahwa daerah dengan kecukupan infrastruktur dalam arti mempunyai aksesibilitas yang tinggi akan mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Dalam kata lain, infrastruktur transportasi akan memberikan banyak manfaat pada suatu daerah dalam mengakses kegiatan perekonomian

yang dapat memberikan keuntungan dengan adanya proses integrasi dengan daerah lain yang lebih maju. Selain itu, infrasruktur transportasi juga dapat berperan sebagai faktor multiplier effects, yang akan mendorong pertumbuhan pada sektor-sektor lain, sehingga akan berakibat pada pertumbuhan perekonomian bagi suatu daerah (Kurniawan dan Hayati, 2015). Pengaruh infrastruktur transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan melalui diagram berikut

Gambar 7. 31 Kerangka Pengaruh Infrastruktur Transportasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Kurniawan dan Hayati, 2015

7.3.3.2 Dampak Rendahnya Aksesibilitas dan Mobilitas terhadap Qilayah Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan atar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual kedaerah lain yang membutuhkan. Demikian

pula halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya,sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

Transport poverty

Transport poverty atau kemiskinan transportasi merupakan suatu konsep yang terdiri dari beberapa sub-konsep yaitu: a. Mobility poverty

Kurangnya transportasi (biasanya bermotor) sistemik yang menghasilkan kesulitan dalam bergerak, sering (tetapi tidak selalu) berhubungan dengan kekurangan layanan atau infrastruktur b. Accessibility poverty

Kesulitan mencapai aktivitas utama tertentu seperti pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, pertokoan, dan lain-lain dengan waktu, kemudahan, dan biaya yang wajar c. Transport affordability

Kurangnya sumber daya individu/rumah tangga untuk membayar transportasi pilihan, biasanya dengan mengacu pada mobil (di negara maju) dan/atau angkutan umum d. Exposure to transport externalities

Hasil dari paparan yang tidak proporsional terhadap efek negatif sistem transportasi, seperti korban lalu lintas jalan dan penyakit dan kematian akibat polusi terkait lalu lintas. Keempat sub-konsep tersebut juga dapat menjadi indikator dalam menilai suatu wilayah yang tergolong mengalami transport poverty

7.3.4 Kajian Dokumen (RPJMD, RPJPD, RTRW) 7.3.4.1 RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah

tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk beraskses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan kebutuhan jalan dan jembatan menuju perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka meningkatkan konektivitas menuju kota Sintang serta meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan desa. Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi, khususnya jaringan jalan, di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari a. Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan jaringan jalan nasional dan propinsi yang telah ada. b. Pengembangan jaringan ruas-ruas jalan baru yang berfungsi jalan nasional dan propinsi terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Target capaian pada tahun 2021 adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 60,18%. 7.3.4.2 RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2025 Proyeksi keberhasilan pada RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 20062025 ditandai dengan: Menjadi kabupaten yang akan mengalami kemajuan yang begitu cepat baik dari segi penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam akselerasi pembangunan wilayah dan pembangunan masyarakatnya jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya diwilayah Timur. Hal ini dikarenakan dari sisi potensi SDA, infrastruktur, perangkat daerah dan kualitas sumber daya aparaturnya lebih baik. Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang akan dicapai sangat ditentukan adanya dukungan Pemda yang kuat disamping

tentunya dukungan masyarakat. Transparansi dalam proses pelelangan & kejelian dalam memilih investor/kontraktor merupakan hal-hal positif yang dapat memperbesar keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang untuk dua puluh tahun mendatang sangat dipengaruhi oleh adanya transparansi dalam pelelangan, dukungan yang kuat dari Pemda & masyarakat, ketersediaan data pendukung yang lengkap, dan adanya kepastian hukum. Kesemua ini akan menyebabkan investor menjadi tertarik dan wilayah yang mulanya terisolir dan tertinggal akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. 7.3.4.3 RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 Berikut merupakan strategi peningkatan kuantitas, kualitas, dan pengelolaan prasarana transportasi yang tercantum di RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 yaitu a. Mengembangkan jaringan jalan secara hierarki yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan; b. Mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, pengembangan jaringan jalan, terminal, transportasi sungai, dan transportasi udara; c. Mengembangkan rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah sesuai dengan intensitas aktivitas 7.3.5 Metode Penelitian

7.3.5.1 Metode Analisis Regresi Metode ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh panjang dan kondisi jalan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi 7.3.5.2 Metode Kualitatif

Metode ini digunakan untuk memprediksikan impact seperti apa yang akan terjadi jika kondisi infrastruktur transportasi Kabupaten Sintang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. 7.3.6 Hasil Pembahasan

7.3.6.1 Hasil Temuan dan Analisis

1. Terdapat ketidaksesuaian antara sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dengan kondisi eksisting Kabupaten Sintang 2016-2020 Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menyebutkan bahwa target capaian pada tahun 2021 adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 60,18%. Akan tetapi pada kenyataannya proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2020 hanya mencapai 10,82%, angka tersebut sangat jauh dari target di 2021 sehingga tingkat peluang kegagalan indikator sasaran ini dapat dikatakan sangat besar. Berikut merupakan data jalan yang disajikan dalam bentuk time-series.

Tabel 7. 21 Data Jalan Kabupaten Sintang

Tahun Panjang Jalan (km) Panjang Jalan Berkondisi Baik (km)

Persentase Panjang Jalan Berkondisi Baik (%)

2011 3122.78 573,53 16,03 2012 4508.01 797,59 17,69 2013 4508.01 775,88 17,2 2014 4504.84 573,57 13,9 2015 4123.52 573,57 13,9 2016 4688.55 886,29 18,9 2017 2289.62 792,19 34,6 2018 2289.62 342 9,23 2019 2289.62 214,3 9,36 2020 2289.62 247,94 10,82

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

2. Hasil Evaluasi Mobilitas dan Aksesibilitas Kabupaten Sintang Tergolong tidak

Efisien

Gambaran kualitas infrastruktur transportasi di Kabupaten Sintang dapat diukur juga melalui evaluasi aksesibilitas dan mobilitas. Berikut merupakan peta aksesibilitas Kabupaten Sintang: