Manusia Kabupaten Sintang

7.2.2 Kerangka Berpikir

Gambar 7. 6 Kerangka Berpikir Isu Strategis Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang

7.2.3 Kajian Literatur

7.2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan konsep bentukan United Nations Development Programme (UNDP) yang digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yakni kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (pengetahuan), dan pengeluaran (standar hidup layak). Penghitungan IPM dimensi kesehatan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat kelahiran. IPM dimensi pendidikan dihitung menggunakan indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk dimensi pengeluaran, dilakukan dengan rata-rata besaran pengeluaran per kapita yang berkaitan dengan daya beli dalam memenuhi kebutuhan pokok oleh masyarakat (BPS, 2015). Capaian IPM dikelompokan dalam pengkategorian sebagai berikut: i. IPM < 60 = IPM rendah

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

ii. 60 ≤ IPM ≤ 70 = IPM sedang iii. 70 ≤ IPM ≤ 80 = IPM tinggi

7.2.3.2 Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan diukur dengan data statistik garis kemiskinan dengan rumus sebagai berikut:

Garis Kemiskinan (GK) = Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-Makanan

yaitu: Secara umum, terdapat 5 pandangan mengenai penyebab kemiskinan,

a. Masalah/kekurangan individu: kemalasan, pilihan buruk, tidak kompeten b. Budaya kemiskinan: komunitas miskin memiliki budaya tidak produktif dan telah nyaman/terbiasa dengan kondisi kemiskinan tersebut sehingga tidak mau berkembang c. Kemiskinan struktural: kemiskinan yang terjadi karena hambatan struktural dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik dimana masyarakat terhambat dalam mengakses layanan dasar pendidikan, kesehatan, permukiman, pekerjaan, dan sebagainya sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraannya d. Disparitas wilayah: terbatasnya kesempatan karena suatu masyarakat tinggal di daerah terkonsentrasi miskin e. Penyebab kumulatif/tidak langsung: empat poin penyebab kemiskinan diatas saling bersangkut paut sehingga menghasilkan poverty cycle/trap.

Masing-masing penyebab kemiskinan membutuhkan solusi berbeda dalam penyelesaiannya, sehingga analisis penyebab kemiskinan menjadi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perencanaan pembangunan wilayah.

7.2.3.3 Keterkaitan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Pembangunan Wilayah

Berdasarkan Jesica (2017), sumber daya manusia merupakan faktor produksi aktif yang berperan dalam pengumpulan modal, pelaku ekstraksi dan eksploitasi sumberdaya alam, serta penggerak dalam perekonomian, politik, kehidupan sosial yang berhubungan dengan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, sumber daya manusia menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan sehingga kualitasnya wajib ditingkatkan. Peningkatan sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesehatan. Melalui pendidikan, tenaga kerja menjadi terampil untuk mengolah atau manajemen aset. Dengan tingkat kesehatan yang baik, tenaga kerja menjadi lebih kuat dan mampu berpikir jernih saat melakukan pekerjaan (Notoatmodjo, 2009 dalam Jesica, 2017). Merujuk pada Todaro (2006), pendidikan berperan penting pada peningkatan kemampuan penyerapan teknologi yang berdampak pada terciptanya kapasitas untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

7.2.3.4 Keterkaitan Pembangunan Wilayah dengan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan wilayah merupakan agenda pokok dalam pemerintahan. Melihat hakikat penyelenggaraan pembangunan dalam Undang Undang Dasar 1945, salah satu tujuan pembangunan adalah untuk menciptakaan kesejahteraan umum. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, interpretasi kesejahteraan dapat dilakukan melalui indikator yang terukur, diantaranya kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui interpretasi IPM serta analisis ketenagakerjaan dan kemiskinan.

7.2.4 Kajian Dokumen 7.2.4.1 RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026

Visi pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 berbunyi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026. Perwujudan visi didukung oleh enam misi dimana terdapat dua misi yang berkaitan dengan bahasan isu strategis, yaitu: (1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya

lokal dan (2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan terjangkau bagi masyarakat. Salah satu sasaran dari peningkatan kualitas pendidikan yaitu menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan peningkatan tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi. Sedangkan sasaran pada sektor kesehatan antara lain peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Indikasi program bidang pendidikan mencakup: a. Program Pendidikan Anak Usia Dini b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun c. Pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non-Formal e. Manajemen Pelayanan Pendidikan f. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikasi program bidang kesehatan mencakup: a. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin b. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular c. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya d. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat h. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

7.2.4.2 RPJPD Kabupaten Sintang tahun 2006-2025 RPJPD Kabupaten Sintang tahun 2006-2025 memiliki visi Kabupaten Sintang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025. Kemajuan diukur melalui beberapa indikator termasuk derajat kesehatan dan angka harapan hidup. Sedangkan kesejahteraan diukur melalui kemampuan memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Misi RPJPD Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yaitu misi kedua yang berbunyi mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif untuk

meningkatkan daya saing serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK. Indikasi program yang berkaitan dengan misi tersebut antara lain: a. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) b. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. c. Derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, serta mewujudkan standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan. 7.2.4.3 RTRW Kabupaten Sintang tahun 2016-2036 Tujuan RTRW Kabupaten Sintang tahun 2016-2036 yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas menuju kabupaten mandiri, demokratis, dan sejahtera berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata yang didukung oleh sistem permukiman dan pengelolaan sumberdaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan. Salah satu strategi dalam mewujudkan visi tersebut adalah peningkatan kuantitas, kualitas, dan pengelolaan prasarana dan sarana serta utilitas wilayah yang dilakukan dengan meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya terutama di PKSN, PKL, PPK, dan PPL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat-pusat kegiatan di PKW atau pusat-pusat kegiatan lainnya; dan meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan rujukan regional. 7.2.5 Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif berupa pembandingan kondisi wilayah dengan standar wilayah acuan dan analisis statistik regresi linear untuk mengetahui keterkaitan antar varibel IPM, PDRB, dan kemiskinan. Data kuantitatif juga dianalisis dalam bentuk peta (sebaran, buffer, overlay) sehingga dapat menyajikan visualisasi secara spasial. Metode kualitatif berupa studi literatur dengan analisis deskriptif yang disertai dengan hubungan kausal komparatif. Mengutip melalui Suryana (2010), penelitian deskriptif memiliki tujuan dalam