14
Kabar Daerah
Edisi 03/Agustus 2012
Skor,Pinrang
Sejumlah material diduga disulap menjadi tiang batang kelapa, menyebabkan ambruknya jembatan Muara Bamba yang masih seumur jagung. Kuat dugaan sebagian besar anggarannya mengalir ke rekening Oknum tertentu. Total anggaran pembangunan jembatan tersebut adalah Rp 2.498.743.000, namun hanya Rp 1,2 Miliar yang tiba di tangan Rekanan/Kontraktor (PT. Faisal Putra Mandiri).
S
esuai pengakuan A. Sunandar (Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pinrang) dan pengakuan tersebut juga terlontar dari H. M. Husain (Dirut PT.Faisal Putra Mandiri), Husain mengaku hanya menerima dana Rp 1,2 Miliar namun setelah beberapa hari kemudian setelah kasus ini menjadi kisruh, Andi Sunandar justru membantah bahwa dirinya tidak pernah mengatakan hal tersebut, sedangkan Dirut PT. Faisal Putra Mandiri, H. Husain belum tersentuh hukum. Kapolres Pinrang, AKBP Hery Tri Maryadi melalui Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Ilyas Ardy beberapa waktu lalu kepada wartawan mangatakan, Kasus ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang karena kasus
ini ditangani oleh Dua Institusi dan yang ditangani polres menyangkut mengenai Konstruksinya dan indikasi Korupsinya, Kata Kasat Reskrim Polres Pinrang. Kajari Pinrang melalui Kepala seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Parawansah Djanggo, SH yang ditemui di Ruang kerjanya belum lama ini kepada wartawan mengatakan, saya sementara mempelajari kasus ini sebab baru sebulan lebih menjabat kasi Pidsus disini (sebelumnya di kejari Kab. Buol, Sulteng) jadi kasusnya sementara saya pelajari kemudian masih ada berkas yang kami tunggu dari pihak penyidik polres pinrang dan Mudah-mudahan kasus ini bisa selesai dalam waktu dekat ini, terangnya. Seorang Aktivis LSM, Abd. Talib Patuwo (Direktur LSM Lingkar Nusantara) mangatakan, saya berharap agar pihak penegak hukum di Kejaksaan Negeri Pinrang segara menetapkan siapa-siapa oknum yang terlbat dalam kasus ini dan saya juga sangat berharap supaya pihak penegak hukum lainnya dapat melakukan penahanan terhadap tersangka sebab kejaksaan
SKOR, Polman Realisasi Enrolment pelaksanaan elektronik KTP (e-KTP) secara gratis di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana fakta dilapangan menunjukkan target pencapaian sangat menggembirakan, dimulai sejak dicanangkan pada tanggal 26 September 2011 yang dilaksanakan dengan dua tahap yaitu; tahap pertama Kabupaten Polewali Mandar termasuk salah satu dari 197 Kabupaten/Kota yang melaksanakan E-KTP. Berdasarkan Kuota Nasional bahwa wajib E-KTP Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 241.254 Orang, yang telah melaksanakan Enrolment atau perekaman sebanyak 207.147 Orang atau sudah mencapai 85,86 % sehinga masih tersisa sebanyak 14,14 %. Kabid. Pendaftaran Penduduk, Dra. Hj. SUASTI saat ditemui diruang kerjanya mengatakan secara formal E-KTP massal ini berakhir pelaksanaannya pada tanggal 30 April 2012, Namun pemerintah Pusat telah mengeluarkan suatu kebijakan yang memberi kese mpatan kepa-
sudah pernah mengatakan adanya Tiga nama yang telah ditetapkan menjadi tersangka tetapi anehnya, Tiga tersangka yang awalnya sudah disebutkan oleh kejaksaan kini sudah ‘aman’ dan tak terdengar lagi, Ujar Talib. Ditambahkan, inilah sebabnya karena ketika Kejaksaan diminta untuk menyebutkan siapa nama tersangka yang dimaksud namun kejaksaan waktu itu belum bersedia menyebutkan nama sehingga ada kecurigaan masyarakat bahwa kasus jembatan Bamba belum bisa tuntas karena kejaksaan sendiri yang terkesan tidak serius menangani kasus ini, kata Talib menirukan ocehan masyarakat pinrang. Selain itu, Talib juga berharap agar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pinrang, Ir. H. Suardi Saleh, M.Si harus bertanggung jawab selaku penguasa anggaran sebagaimana Suardi Saleh ini diduga kerap memungut ‘upeti’ yang biasa diistilahkan orang bugis (Suku Asli Kab. Pinrang) ‘ISSAL’ alias issengngi alemu (asal taudiri,red) setelah para Rekanan itu peroleh jatah proyek, Ujar talib. ©Muh. Saleh AR
da setiap Kabupaten/Kota untuk melanjutkan pelaksanaan E-KTP tersebut sampai akhir tahun 2012. Kesempatan ini diberikan dengan maksud untuk menyelesaikan sisa warga Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan Enrolment atau perekaman. Menurutnya dari sisa 34.107 Orang tersebut Yang tidak melaksanakan Enrolment atau perekaman E-KTP disebabkan antara lain Meninggal Dunia, Sakit Keras, Usia Lanjut atau Uzur dan Pindah keluar Daerah baik karena Pekerjaan maupun karena Pendidikan/Menuntut Ilmu. Melalui Media ini, Hj. Suasti Menyampaikan kepada warga masyarakat Pemilik KTP biasa yang telah habis masa berlakunya menurutnya masih tetap dapat mengurus KTP biasa sambil menunggu penyelesaian pencetakan EKTP dari jakarta. Sementara ditempat terpisah Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar, DR. H. SARJA, SH, MH. Mengatakan, Kunci Utama untuk menyelesaikan program dan kegiatan E-KTP dapat terlaksana dengan baik karena melibatkan semua komponen, di setiap SKPD mampu bekerja sama dengan baik disemua lini dan yang menjadi ujung tombak adalah Camat, Lurah dan Kepala Desa,
DATA PROYEK : Jembatan Muara Bamba. Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. - Panjang 70 meter dengan lebar 5 meter. - Pagu Anggaran APBD Rp 2,5Miliar - Penawaran PT. Faisal Putra Mandiri Rp 2.498.743.000 - Pelaksanaan proyek PT. Faisal Putra Mandiri - Konsultan Perencana dan Pengawas, Ir. Gamri Ganesha - Kabid. Jembatan Dinas PU Pinrang, Nurdirman (selaku PPATK) - Proyek selesai Oktober 2011, dioperasikan November 2011 - Patah Lalu Ambruk, 6 Desember 2011
Masyarakat serta Operator. Terdapat 5 program dan 36 kegiatan pada tahun 2012 yang cukup menyita waktu, tenaga dan anggaran. Diantaranya; Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pada bidang pendaftaran penduduk dengan anggaran Rp 1.687.645.200, Kegiatan pengembangan data base kependudukan pada bidang pengelolaan Data dan dokumen kependudukan, anggaran yang digunakan Rp 90.367.200, Kegiatan sosialisasi kependudukan pada bidang Proyeksi Penduduk dengan anggaran Rp 109.782.200 yang terbagi empat dapil, Dapil satu meliputi Kecamatan (Polewali, Binuang, Anreapi dan Matakali). Dapil Dua (Wonomulyo, Tapango, Mapilli dan Matangnga), Dapil Tiga (Campalagian, Bulo, Luyo dan Tutar) Dan Dapil Empat (Tinambung, Balanipa, Alu dan Limboro) dan kegiatan pelayanan publik pada bidang catatan sipil dengan anggaran Rp 168.547.300. Lanjut Dr. H. SARJA SH.MH disampaikan bahwa dengan berakhirnya Penerapan E-KTP secara massal batas waktu 31 Desember 2012, Penerapan E-KTP tetap dilanjutkan dalam bentuk E-KTP Reguler, jika Pemerintah Pusat tidak memberikan subsidi kepada pemerintah daerah maka warga masyarakat sebagai wajib KTP akan mengeluarkan dana berupa retribusi sebagai pengganti biaya cetak E-KTP tersebut, terangnya©Muh. Ilham