SKOR Edisi 003 [Agustus 2012]

Bilik Redaksi

Edisi 03/Agustus 2012

03

SUSUNAN REDAKSI Pelindung/Penasehat Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Taufiq Rachman, SH, SSos Jack Monang Napitupulu Lasman Siahaan, SH, MH Pemimpin Umum/Redaksi: Arman Buraeri. SS Wakil Pemimpin Redaksi: RD. Darwis Pemimpin Perusahaan RD. Darwis Pemimpin Produksi: Noehroji Redaktur Senior: Usman Rauf Zulkifli Sunusi, S.Ip Redaktur Pelaksana: Sudirman Umar, S.Pd Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Irfan, Haryadi, Abdullah Ganing, Yusuf Djabir Photografer/Sirkulasi: Udin Gondrong Wahyu Wibowo Sekretaris Redaksi: Sri Winingsih Tata Usaha: Taswin Mandar Marketing: ADI Penasehat Hukum: Abdi Segara, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. Cempaka Putih barat XIX No. 30 Jakarta Pusat Telp. (021) 4459 5454 Bank BRI. 3230.01001273.50.1 Mobile. 0853 1116 6156 email. redaksi@skornews.com website. www.skornews.com

Penerbit:

Yayasan IPJI Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia Terdaftar di Dewan Pers No.18 Depdagri No.04/D.I/II/2001

Melaksanakan Ibadah puasa Ramadhan sebulan penuh bagi Umat Muslim adalah suatu kesempatan untuk melakukan introspeksi diri, apa yang telah kita perbuat selama Sebelas Bulan yang lalu. Semoga di Hari yang Fitri ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk menyadarkan kita dari perbuatan yang tidak terpuji menurut Agama dan dimata Hukum sebagai bekal menatap masa depan yang lebih baik, khususnya Sebelas Bulan yang akan datang.

G

encarnya pemberitaan Media, baik Cetak maupun Elektronik tentang maraknya perilaku Korupsi di kalangan pemegang kekuasaan dan penguasa anggaran dewasa ini serta berbondong-bondongnya KORUPTOR berpindah tempat tidur di HOTEL PRODEO (Penjara) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kiranya menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita terutama yang memiliki kesempatan untuk melakukan Korupsi, agar tidak tertarik untuk mempergunakannya demi kepentingan pribadi karena seyogyanyalah Uang tersebut untuk sebaik-baik kepentingan Bangsa dan Negara.

KORUPSI adalah kata lain dari MENCURI. Di Era yang serba moderen ini, istilah pencuripun dimoderenkan menjadi Koruptor. Mungkin mereka bangga disebut Koruptor, akibatnya penyalahgunaan keuangan Negara tersebut, ibarat “patah tumbuh hilang berganti atau mati satu tumbuh seribu�. Bukan lagi hanya terjadi di lingkungan Pejabat Tinggi tapi telah mewabah hingga ke Pedesaan dan yang lebih gila lagi, Uang untuk pembelian Al-Quran pun DICURI, naudzu billahi mindzaliq.

Penulis tertarik sepenggal kalimat dalam buku yang berjudul AKAR KULTURAL KORUPSI DI INDONESIA yang ditulis oleh Drs. H. Achmad zainuri, M.Si. bahwa Pancasila sebagai pemersatu dan mampu menghapuskan sisa-sisa pengaruh system colonial dan imperial yang telah melembaga dalam sistem hukum serta menumbuhkan solidaritas nasional. Sebagaimana pendapat salah satu founding fathers bangsa ini, Dr. mohammad Hatta yaitu dengan membangun suatu prinsip perjuan-

Lowongan : Redaksi SKOR membutuhkan Wartawan/Wartawati untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Bagi yang berminat, silahkan menghubungi; 0853-1116-6156 (RD. Darwis)

gan kemerdekaan untuk membalik seluruh visi dan strategi yang pernah dibangun oleh kolonialis dan imperialis dari benua Eropa.

Kalimat tersebut diatas mengisyaratkan, betapa bangsa ini hampir melupakan Pancasila sebagai dasar Negara dan pudarnya solidaritas nasional, seiring dilupakannya bahwa betapa pendahulu kita telah susah payah merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan cucuran keringat dan darahnya.

Kini Saatnya kita isi kemerdekaan dengan karya nyata demi Indonesia tercinta dan generasi penerus Bangsa.

Penulis Adalah Pemimpin Perusahaan

1. Agusnin Arif, Saiful Bahri (Aceh Besar), Eg. Yareng Susno (Simeulue) 2. Maenunis Amin (Polman) 3. Abdul Aziz, S.Pd, Hamdani Hasan, Heriyanto SE (Sulsel/Sultra) 4. Khartika Dwi Chandra Dioko (Korwil Jawa Tengah) 5. Muh. Saleh AR (Pinrang/Sidrap/Pare-pare) 6. Hardiana (Pinrang)

DKI: Zulkipli Sukur, S.Sos (Korwil). Junaid (Biro Jakarta Pusat), Aldi (Biro Jakarta Utara), Rahman (Biro Jakarta Barat), Rusman (Biro Jakarta Selatan) Jawa: Agus Budianto (Korwil).

Yudi (Kepala Perwakilan Jawa Timur) Jawa Barat: Haerul Manaf (Kepala Perwakilan), Sigit Hermawan (Biro Kota Bandung), Nuruddin Lan Saputra (Biro Kuningan, Wil. III Cirebon) Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko (Korwil) Sulawesi: Muhammad Ilham (Korwil). Sulsel/Sultra: Abdul Aziz, S.Pd, Hamdani Hasan, Heriyanto SE (Wartawan Sulseltra), Muh. Saleh AR (Biro Pinrang, Sidrap, Pare-pare), Hardiana (Wartawan Pinrang) Sulbar: Abdullah G. (Kepala Perwakilan), Maenunis Amin (Biro Polman), Sadariah (Biro Majene), Adi (Biro Mamuju) Sulteng: Hamka (Kepala Perwakilan) M. Ridwan (Biro Palu) Sumatera Selatan: Ali Rahman (Kepala Perwakilan), Aceh: Faisal Kelana (Koordinator Wilayah), Kasmidi Panjaitan, Andi Gunawan (Wartawan Aceh Timur, Aceh Tamiang, Langsa), Agusnin Arif, Saiful Bahri (Wartawan Aceh Besar), Eg. Yareng Susno (Wartawan Simeulue)

Wartawan SKOR dilarang meminta/menerima imbalan dari Narasumber

04

Edisi 03/Agustus 2012

Kabar Utama

SKOR,Polman

SD Negeri 001 Campalagian Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat telah Banyak Meraih Prestasi dibawah pimpinan Hj. Syamsiah Tjae, S.Pd. Sejak diangkat menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri 001 Campalagian Akhir Januari 2012 lalu, sejumlah prestasi telah diraih, diantaranya adalah keberhasilannya membawa piala bergilir Bupati Polewali Mandar pada lomba Matematika dan IPA (MIPA) yang dilaksanakan di ibu kota Polewali Mandar Pebruari lalu, hal tersebut tentunya memberikan kebanggaan tersendiri bagi sekolah SD Negeri 001 Campalagian hingga dirasakan sendiri oleh siswa Kami, ungkap Hj. Syamsiah.

S

eiring berjalannya waktu, SD Negeri 001 Campalagian mewakili Propinsi Sulawesi Barat untuk mengikuti Lomba Nasional Cerita Bergambar yang berlangsung di Mataram pada Bulan Juni lalu. Dan yang paling membagakan adalah, sekolah kami mendapatkan peringkat Pertama (Juara Satu) dengan nilai rata-rata standar nasional pada hasil Ujian Nasional Sekabupaten Polewali Mandar.

Keberhasilan SD Negeri 001 Campalagian ini tidak lepas dari Fungsi Kepala Sekolah yang diterapkan secara Ikhlas dan tulus,meskipun terkadang mengalami kendala Prokontra dikalangan para pengajar di sekolahnya, ia tetap menerapkan Fungsi Educator,Mampu Membimbing, mengembangkan, memberi contoh. Fungsi Manager, mampu menyusun, menggerakkan, mengoptimalkan sumber daya sekolah dan yang terpenting menurutnya adalah Fungsi Leadership dan fungsi motifator yaitu mampu memimpin, berkomunikasi dan memahami, mampu men-

gatur, menerapkan, dorongan dan semangat kerja.

Satu terobosan yang patut dicontoh oleh sekolah lain adalah Hj. Syamsiah Menjadikan halaman Sekolah tidak hanya sebagai tempat Upacara atau istirahat pada saat siswa Keluar Bermain tapi di setiap sudut Halaman sekolah bayak tanaman tumbuh subur dan hijau, Bersih serta sehat. Lukisan serta gambar pada dinding bangunan yang semuanya bernilai Education sehinga siapa saja yang datang dan masuk di halaman sekolah terasa nyaman dan betah berlama-lama di sekolah.

Kreatifitas Seorang Hj. Syamsiah salah satunya membuat Logo Sekolah bersimbolkan tanaman padi dalam satu Pot, filosofi Padi melambangkan Kemakmuran masa depan, dimana buahnya semakin berisi semakin menunduk, daunnya melambangkan jiwa disiplin, lurus satu kata dengan perbuatan, sedangkan akarnya melambangkan seorang yang berhati lembut dan potnya adalah guru sebagai wadah menimba ilmu untuk melahirkan Sumber Daya Manusia yang berilmu, beriman dan ber-

Drs. H. Arifuddin Toppo, MPd

taqwa yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa di masa datang.

Dari sejumlah prestasi yang diraih SD Negeri 001 Campalagian, Hj. Syamsiah Tjae S.Pd tetap berharap Pada pemerintah untuk lebih mempertahatikan sekolahnya dan berharap dapat diberikan bantuan untuk pem-

bangunan pagar sekolah yang Permanen mengingat Sekolahnya sangat berdekatan dengan Pasar Induk dan pusat keramaian, dimana Kecamatan Campalagian tercatat sebagai kecamatan terbanyak dan terpadat penduduknya di provinsi sulawesi barat. ŠMuhammad Ilham

Kabar Utama

Edisi 03/Agustus 2012

Hakim Erven Langgeng Kaseh, SH, MH. Memutuskan perkara yang tidak diminta oleh pemohon dalam surat permohonan Dua putusan PN Polman dalam Satu obyek perkara

** Pengadilan Negeri Polman MASUK ANGIN, Pengadilan Tinggi Makassar MANDUL ** mediasi tak berujung, unasman cari celah lakukan perlawanan ** Eksekutif Intervensi pelaksanaan EKSEKUSI Unasman SKOR,Polman

Lembaga Peradilan yang notabene mewakili Tuhan di Dunia untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya kembali tercoreng karena ulah Oknum Pejabat di Pengadilan Negeri Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

P

asalnya, Sejak keluarnya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor :357 PK/Pdt/2008, Tanggal 31 Oktober 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi No. 1439 K/Pdt/2006, Tanggal 7 November 2006, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 127/Pdt/2005/PT.MKS, Tanggal 24 Juni 2005 yang dimenangkan PB. DDI dalam kasus Perdata melawan UNASMAN atas Objek sengketa Lahan yang saat ini masih tetap dikuasai oleh pihak Unasman sebagai pihak tergugat (tereksekusi) dan mengindahkan Surat Permohonan Eksekusi yang telah Empat kali dikirimkan PB DDI sebagai pemenang atas sengketa tersebut, dengan dalih menunggu proses mediasi yang sebelumnya DDI telah menyatakan mundur dari mediasi karena prosesnya tak berujung dan mengembalikan ke Ranah Hukum. Pengadilan Negeri Polman juga beralasan menunggu perintah atau meminta ijin dari Pengadilan Tinggi Makassar untuk melaksanakan Eksekusi, hal berbeda disampaikan Pihak Pengadilan Tinggi, bahwa pelaksanaan eksekusi adalah kewenangan penuh Pengadilan Negeri, terang H. Baharuddin side kepada SKOR. Pasca putusan PK MA tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, memfasilitasi Kedua belah pihak yang bersengketa dengan jalan Mediasi perdamaian, namun dalih mediasi tersebut ternyata tersirat maksud dari Oknum Pemerintah dan dimamfaatkan dengan baik oleh

pihak UNASMAN untuk menunda dan mengulur-ulur pelaksanaan Eksekusi. Hal ini memberikan ruang kepada UNASMAN untuk melakukan perlawanan hukum.

Hal tersebut terbukti dengan keluarnya Putusan Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 01/Pdt.Plw/2011/ PN.Pol, tertanggal 04 Juni 2012 yang kemudian disusul Surat Bupati Polman ke PB DDI yang ditandatangani Wakil Bupati Polman, Drs. H. Nadjamuddin Ibrahim Nomor : 181/211/Pem, tertanggal 3 Juli 2012 yang seolah mengisyaratkan kepada DDI harus menerima Putusan PN yang belum berkekuatan hukum tetap tersebut dan mengesampingkan Putusan PK MA yang sebelumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRA).

Ditemui di Makassar, (8/7/2012) Kuasa Hukum PB DDI, H. Baharuddin Side, SH. MH mengatakan bahwa Putusan PN tertanggal, 4 Juni tersebut telah kami nyatakan Banding dan dengan sendirinya gugur demi hukum dan kembali ke Putusan sebelumnya (PK MA), terangnya. pada saat yang sama, Ketua Umum PB. DDI, Prof. Dr.H. ABD. Muiz Kabry mengatakan, PB DDI sudah cukup bersabar dan memberikan ruang untuk berdamai, namun pihak Unasman tidak memiliki itikad baik, malah justru melakukan perlawanan hukum atas putusan PK MA. “Kami akan bersikap tegas dan segera mendorong percepatan pelaksanaan Eksekusi dengan jalan apapun�, tegas Prof. Muiz Kabry pada SKOR. Ditambahkan lagi, bahwa sejak awal masalah ini bergulir ke ranah

hukum, KH. Syahabuddin (Alm) sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi DDI (STKIP-STIP) waktu itu (2004) yang meminjam sementara secara resmi kedua lembaga di atas sebagai alat sementara untuk mendirikan UNASMAN, yang berhasil memenangkan perkara di tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Polewali) berkat bantuan dana Rp 100 Juta dari Bupati Polman untuk memenangkan perkaranya, itu pengakuan Bupati pada saya, "saya memberikan Uang pada Pak

Syahabuddin untuk memenangkan perkaranya di PN" kata Prof menirukan perkataan Bupati Polman. Tapi kami memenangkannya pada Tingkat PK Mahkamah Agung RI di Jakarta, tambah Ketua Umum PB. DDI tersebut.

Dikonfirmasi terkait pemberian Dana tersebut, Bupati Polman membantahnya, "Saya tidak pernah memberikan Uang pada Prof Syahabuddin (alm)" kata Bupati Polman menegaskan ŠTim/S-02

06

Edisi 03/Agustus 2012

Skandal Korupsi

SKOR, Blitar

Dugaan penyelewengan Uang Negara pada Dinas PU Bina Marga dan pengairan Kabupaten Blitar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) serta dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 untuk pekerjaan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Jalan dan jembatan di Kabupaten Blitar, dimanfaatkan oleh Oknum Pejabat Dinas PU untuk mengisi pundi-pundi Rupiahnya demi kepentingan pribadi.

S

ebagaimana data yang ada pada Redaksi SKOR, hal tersebut telah berusaha dikonfirmasikan kepada Dinas PU Kabupaten Blitar, baik melalui surat dengan nomor (032/ PU-PR/Skor/Konf/VIII/2012) maupun konfirmasi langsung ke Kantor dinas PU Kab. Blitar yang diterima Sekretaris PU Bina Marga, Bayu Purna di Ruang kerjanya (9/8/2012), Bayu Purna berjanji akan memberikan jawaban dari Surat Konfirmasi SKOR pada keesokan harinya (Jumat, 10/8, red), namun saat Skor meminta kejelasan konfirmasi tersebut ke nomor telepon pribadinya, Bayu mengatakan saat ini sedang disusun dan diketik perihal jawabannya dan akan kami kirimkan melalui email/fax. Diduga karena tidak dapat memberikan jawaban, Sekretaris PU Binamarga pakai jurus berbohong dan menghindar saat Skor kembali mendatangi tempat kerjanya, (Dinas PU, red) Hingga berita ini dimuat, belum ada konfirmasi/klarifikasi dari Dinas PU terkait permasalahan tersebut.

Beberapa permasalahan dimaksud diantaranya adalah, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dananya bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2011, sebanyak 8 Paket pekerjaan, menunjukkan bahwa tebal laston/hotmix dari sebanyak 6 paket pekerjaan,

kurang dari yang seharusnya 5 cm atau kekurangan volume senilai Rp 208.325.876,78. Hal yang sama juga terjadi pada pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar yang dikerjakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, diduga terdapat kekurangan volume senilai Rp 319.623.200 yang dikerjakan PT. MTP Kso dengan dokumen kontrak Nomor 600/13/409.109/PBJ/ FGD/2011 Tanggal, 6 Juni 2011 senilai Rp 24. 116.059.000 dengan sumber dana APBD Kabupaten Blitar Tahun anggaran 2011, dengan jangka waktu pelaksanaan 170 Hari kalender terhitung sejak SPMK tanggal 17 Juni 2011- 20 Desember 2011. Sehingga Kekurangan Volume Aspal (Laston/Hotmix) atas Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jalan secara keseluruhan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Sebesar Rp 545.099.354 yang tidak dapat dijawab pihak PU Bina Marga saat dikonfirmasi, hal tersebut patut diduga adanya permainan secara berjamaah antara Oknum Pejabat pada Dinas PU dan Rekanan serta Konsultan Pengawas.

Demikian pula halnya dengan indikasi Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Perpipaan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Sebesar Rp

39.413.426,19. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar pada Tahun anggaran 2011, melaksanakan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 sebesar Rp 10.000.000.000 dimana Kegiatan tersebut direalisasikan melalui beberapa paket pekerjaan.

Lain halnya yang terjadi terhadap Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Rehab Gedung DPPKAD Kabupaten Blitar Habis Masa Berlakunya Sebelum Kontrak Berakhir dan Rekanan Belum Dikenakan Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Sebesar Rp 37.771.700,00. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar pada Tahun 2011 melaksanakan pekerjaan Rehab Gedung DPPKAD Kabupaten Blitar yang dilaksanakan oleh CV. Rmt dengan Kontrak Nomor 600/18/409.109/PBJ/ PU.C01/2011 Tanggal 10 Juni 2011 senilai Rp 754.234.000 dengan sumber dana dari APBD. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender (13 Juni 2011 s.d. 26 Oktober 2011) dan masa

SKOR, Bantaeng Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun 2010 di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dikorupsi beramai-ramai oleh Oknum Camat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sebagaimana data pada Redaksi SKOR. Hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Bupati bantaeng dengan mengirimkan surat klarifikasi (029/PU-PR/Skor/Konf/VIII/2012, tanggal 01 Agustus 2012) melalui Kepala Kantor Penghubung Kabupaten bantaeng di Jakarta, Trisna.

Namun hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban dari Bupati Bantaeng terkait hal tersebut.

Permasalahan dimaksud terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Camat Erem-

erasa, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum daerah Prof. Dr. H. M. Anwar makkatutu, belanja operasional Pimpinan DPRD, Belanja Perjalanan Dinas keluar kota dan Provinsi, realisasi dana hibah, Bantuan sosial, Dinas Pekerjaan umum dan Dinas Pemuda dan Olah raga Kabupaten bantaeng, dengan rincian sebagai berikut; 1. Penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 93.067.806,00 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Kantor Camat Eremerasa, masing-masing sebesar Rp 64.063.000,00 dan Rp 29.004.806,00.

2. Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 5.057.355.553,00 dari dana Askes dan Jamkesmas pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Mak-

katutu tidak disajikan dalam laporan realisasi anggaran Tahun 2010 3. Realisasi belanja penunjang operasioal Pimpinan DPRD tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan syah sebesar Rp 109.883.000,00 4. Realisasi belanja perjalanan dinas luar Provinsi Tahun 2010 tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp 261.097.800,00.

5. Realisasi belanja hibah sebesar Rp 200.000.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan 6. Pemberian bantuan sosial Tahun 2010 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 188.225.000,00 dan belum ada laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan sebesar Rp 944.200.000,00.

7. Realisasi belanja modal tanah diduga diselewengkan sebesar Rp

pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Beberapa kejadian tersebut diatas akan terus dikembangkan oleh Skor hingga indikasi kerugian Negara dan Oknum yang terlibat dugaan Korupsi dapat terbuka terang benderang dan segera diproses sesuai hukum yang berlaku.©S02

STOP PRESS… Tunggu berita SKOR Edisi mendatang !!!

“ Mengungkap persekongkolan berjamaah antara Oknum Pejabat, pelaksana dan Pengawas pada sejumlah proyek di Dinas PU Kabupaten Blitar “

301.580.200,00 8. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp 215.523.730,00.

Dan terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp 75.329.367,87.

9. Pengadaan alat peraga dan alat praktik SMA dan SMK pada dinas pendidikan Pemuda dan Olah raga tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 383. 780.000,00 Edisi mendatang, Skor akan berusaha melakukan wawancara langsung dengan Bupati bantaeng untuk mengklarifikasi terkait tindakan bawahannya, melukukan penyelewengan dana APBD dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah hingga Miliaran Rupiah. ©Sudirman Umar

Skandal Korupsi

Edisi 03/Agustus 2012

SKOR, Sulawesi Barat

Seyogyanya dana bantuan sosial dipergunakan dan dinikmati oleh masyarakat yang sedang dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan bantuan sesuai peruntukannya. Tapi lain halnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, Oknum Pejabat diduga secara berjamaah menikmati dan menggunakan Anggaran yang berasal dari Pemerintah pusat dan Pemprov. Sulbar tersebut untuk kepentingan pribadi demi memuaskan sifat rakus dan memenuhi gaya hidup mewah mereka.

S

ebagaimana data yang ada pada Redaksi SKOR, bahwa bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Tahun Anggaran 2010 dan 2011 terdapat beberapa permasalahan, seperti; 1. Bantuan Sosial Kurang Diterima Sebesar Rp 18.000.000,00 dan Berindikasikan Fiktif Sebesar Rp 85.000.000.

2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp 3.787.315.276 Tidak Tepat Sasaran

3. Bantuan Sosial Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp 2.689.458.423 dan Kurang dipertanggungjawabkan Sebesar Rp 256.334.550 dan Belum Dimanfaatkan Sebesar Rp 213.500.000 oleh Penerima Bantuan Sosial Skor telah melakukan konfirmasi terkait hal tersebut, baik langsung maupun melalui surat dengan nomor (025/PU-PR/ Skor/Konf/VII/2012 ) Tanggal, 23 Juli 2012 yang diterima langsung oleh Kepala Biro Keuangan Provinsi Sulbar, Ridwan. Dia mengaku tidak bisa menjawab atas

permasalahan tersebut dan akan segera mengirimkan jawaban setelah berkoordinasi dengan bagian bendahara pengeluaran Dana Bansos itu melalui email Redaksi Skor yang terdapat dalam surat konfirmasi tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dari pihak Pemprov Sulbar. Dihubungi melalui telepon pribadinya, Kepala Biro Keuangan menjelaskan bahwa masalah ini telah ditangani Inspektorat dan Tim Tindak lanjut Provinsi Sulawesi Barat. Saat Skor menghubungi Kepala Inspektorat,

SKOR, Jakarta Peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia sebagaimana yang diharapkan Pemerintah tidak akan dapat tercapai, jika pengawasan yang dilakukan tidak dibarengi dengan pemberian sanksi tegas terhadap Oknum Pejabat yang bertanggungjawab atas Anggaran yang telah dikucurkan Pemerintah demi menunjang tercapainya Kualitas Pendidikan untuk terciptanya generasi muda bangsa yang intelek.

S

ebagaimana penelusuran Skor pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kasus yang sudah menahun pun hingga saat ini masih belum jelas penyelesaiannya. Pasalnya, pada DISDIK DKI diduga Oknum Pejabat telah melakukan penyimpangan atas Biaya Operasional Sekolah (BOP) serta Bantuan Opersional

Sekolah (BOS) pada Tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 dan hal tersebut berindikasi merugikan keuangan Daerah hingga Miliaran Rupiah.

Terkait hal tersebut, Skor telah berusaha melakukan klarifikasi pada Dinas Pendidikan DKI dengan mengirimkan Surat Konfirmasi Nomor (030/PU-PR/ Skor/Konf/VIII/2012) tertanggal

01 Agustus 2012. Hingga berita ini dipublikasikan, Pihak Disdik belum memberikan penjelasan terkait permasalahan tersebut, sebagaimana data yang ada pada Redaksi Skor. Permasalahan dimaksud antara lain adalah; 1. Tambahan penghasilan Guru PNSD Tahun 2009 dan 2010 masih dibayarkan kepada Guru yang telah menerima tunjangan Profesi/Sertifikasi dan terdapat tambahan penghasilan Guru PNSD diberikan Dua kali kepada Delapan orang Guru.

2. Honorarium dan tunjangan bagi Guru berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2009-2011 masih dibayarkan meskipun telah diangkat dan memperoleh penghasilan sebagai CPNS. 3. Tunjangan profesi Guru/Sertifikasi dibayarkan Dua kali kepada Guru PNSD berinisial N pada Tahun 2010.

07

Drs. H. Munarfa Atco, M.Si mengatakan, masalah ini sedang diselidiki sehingga belum diteruskan ke ranah hukum, terang Munarfa Atco.

Kuat dugaan bahwa Inspektorat dan Tim Tindak lanjut akan mengendapkan kasus tersebut sebagaimana kasus-kasus lainnya, sebut saja dugaan Korupsi Pengadaan Meubiler Rumah Jabatan Gubernur yang santer terdengar melibatkan Istri Orang nomor Satu di Provinsi Sulbar yang hingga saat ini kasusnya tidak pernah terdengar lagi. Hal tersebut diatas senada dengan apa yang pernah disampaikan Anggota DPD-RI asal Sulbar yang juga salah satu Tim PAP, Ir. Iskandar Muda Baharuddin Lopa, bahwa ada pernyataan dari Oknum pejabat Insperktorat mengatakan bahwa “TIDAK ENAK KARENA TEMAN-TEMAN KITA JUGA” (kasus dipetieskan,red)©S02

4. Pembayaran Uang saku bagi peserta pelatihan operator dalam kegiatan PPDB SD, SMP, SMA, SMK On Line Provinsi DKI Jakarta TP 2010/2011 melebihi tarif satuan biaya.

5. Terdapat penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOP Tahun 2010 Semester (I) Tahun 2011 dan BOS Semester (I) Tahun 2011 pada SD Negeri Bambu Apus 04 Pagi Jakarta Timur yang berpotensi kerugian dan terjadi kelebihan pembayaran honor.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufiq Yudi. Saat dihubungi Skor melalui nomor telepon pribadinya (13/8/2012) mengatakan, Surat dari Skor telah kami terima dan saat ini jawaban terkait surat klarifikasi tersebut telah saya delegasikan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan dan saya sarankan silahkan temui kepala Bidangnya, terang Taufik Yudi dengan tergesa-gesa beralasan sedang rapat.

Terbitan berikutnya, Skor akan berusaha meminta klarifikasi terkait hal tersebut diatas pada Kepala Bidang terkait sebagaimana yang dimaksudkan Kepala DISDIK DKI Jakarta, Taufiq Yudi. ©S02

08

Edisi 03/Agustus 2012

Kabar Nasional

SKOR, Jakarta

Berdasarkan survei Jaringan Suara Indonesia (JSI), masyarakat menilai Prabowo Subianto paling pantas menjadi Calon Presiden (Capres) 2014. Dalam pertanyaan "Apakah pantas atau tidak pantas menjadi Calon Presiden periode 2014-2019 ? sebanyak 64,3 persen menjawab pantas dan tidak pantas sebanyak 10,7 persen untuk Prabowo.

Jumlah itu mengalahkan kandidat lainnya, seperti Megawati dan Ical (Aburizal Bakrie)," terang Direktur Eksekutif JSI Widdi Aswindi, di Jakarta, Minggu (12/8/2012).

Nama kandidat Capres 2014 yang dilakukan survei diantaranya, Prabowo, Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Dahlan Iskan, hingga Mahfud MD.

Y

ang menyatakan pantas untuk Hatta Rajasa sebanyak 50,3 persen, Aburizal Bakrie 50,1 persen. Sedangkan Megawati sebanyak 48,7 persen. Namun, popularitas masih dipegang oleh Megawati, yakni 96,3 persen. Disusul Prabowo sebanyak 85,2 persen. Disamping itu, dalam survei untuk pemilu mendatang, Megawati tetap menempati urutan pertama. Kemudian diikuti Prabowo, Ical, Jusuf Kalla, Hatta Rajasa. Survei tersebut dilakukan pada 17-21 Juli 2012.

Menurut Widdi, Prabowo salah satu kandidat yang terlihat pergerakkannya menyongsong Pemilihan Presiden 2014.

Satu-satunya Capres yang belum terlihat pergerakannya yakni Megawati. Ibu Mega, satu-satunya kandidat Capres yang tidak pernah ngomong mau jadi Capres dan belum ada ketegasan dari parpolnya. Bu Mega dilihat juga belum ngapa-ngapain, ujarnya.

Bambang Yudhoyono yang dianggap lamban dan tidak tegas membuka jalan bagi calon pemimpin yang menampakkan citra seba-

liknya, keras dan tegas. Sikap dari Presiden yang lamban mengambil keputusan dan tidak tegas menyelesaikan masalah semakin menguatkan popularitas Prabowo Subianto menjelang pemilihan presiden 2014 mendatang.

SBY selama ini menjaga ritme sikap indecisive atau lamban dan tidak tegas menghadapi persoalan bangsa dan yang menyangkut rakyat. Hal itu pulalah yang membuka ruang bagi calon decesive atau keras dan tegas untuk menjadi pemimpin. Pemimpin tegas tersebut ada dalam diri Prabowo," ujar Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre For Strategic And International Studies (CSIS) Philips Vermonte di kantor CSIS, Gedung Jakarta Post, Jakarta, Rabu (8/8/2012) malam.

Hal tersebut merupakan hasil survei CSIS yang dimulai Februari 2012. Survei CSIS tersebut memperlihatkan indikasi dukungan masyarakat kepada Prabowo yang mulai signifikan. Puncak dukungan itu, kata Vermonte, tampak pada survei CSIS pada Juli 2012 yang memperlihatkan tren serupa. yaitu menguatnya dukungan untuk

Prabowo. Dalam survei tersebut, responden menganggap Prabowo adalah alternatif SBY yang dinilai gagal menyelesaikan persoalan rakyat dan bangsa. Dalam survei yang mengadu Prabowo dan SBY sebagai calon yang lebih layak memimpin Indonesia, 44 persen responden memilih Prabowo. Adapun SBY sebagai Presiden Indonesia saat ini hanya mendapatkan 18 persen suara, sementara 31 persen responden mengaku belum ada pilihan tepat, dan 7 persen tidak memilih keduanya.

Popularitas SBY menurun tajam, buktinya Prabowo jauh mengungguli SBY. Itu karena sikap SBY sendiri, rakyat lebih memilih pemimpin tegas seperti Prabowo yang justru sedang dinantikan mereka. Tapi perlu dicatat juga bahwa 31 persen menyatakan belum ada pilihan terhadap skenario mengadu SBY dan Prabowo," papar Vermonte. Berdasarkan pantauan CSIS, menguatnya dukungan terhadap Prabowo berimbas pula pada dukungan terhadap Partai Gerindra yang dipimpinnya.

Selama Januari hingga Juli 2012,

elektabilitas Prabowo naik dari 6,7 persen menjadi 14,6 persen.

Adapun Gerindra mengalami peningkatan dari 3 persen menjadi 5,2 persen.

Tren dukungan calon presiden pada Prabowo jauh mengungguli Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Namun, jika pada 2014 nanti Prabowo mencalonkan sebagai presiden, Jusuf Kalla dan Megawati merupakan saingan terberat mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI tersebut. Jika Prabowo dapat mempertahankan sikapnya yang tegas dan keras hingga 2014 mendatang, maka kepercayaan masyarakat padanya akan semakin besar," kata Vermonte.ŠS03

terbantu. Tentunya itu nanti akan ditelusuri. Terkait atau tidak, kalau memang terkait, ya bagus.

Bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan penyidikan, lanjutnya. Padahal, Kepala PPATK M. Yusuf mengatakan, LHA yang memuat soal transaksi mencurigakan tersebut sudah disampaikan lebih dulu ke Polri Tahun 2011 dan kepada KPK pada Mei 2012. PPATK

menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang nilainya lebih dari Rp 10 Miliar. Transaksi itu terkait kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Menurut Yusuf, aliran dana mencurigakan itu terkait dengan satu rekening.

Namun, dia tidak mengungkap si pemilik rekening yang dimaksudnya itu.ŠS01

SKOR, Jakarta

Kepala Bareskrim Mabes Polri, Irjen Polisi Sutarman bersama Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol. Boy Rafli Amar, menyampaikan keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Mabes Polri, beberapa waktu lalu.

Dalam keteranganya, Kepolisian yang akan tetap menangani tersebut karena menganggap institusi Kepolisian lebih dahulu menanggani kasus yang melibatkan petinggi Polri itu daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.

K

epala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Boy Rafli Amar membenarkan jika Polri telah menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya transaksi mencurigakan. Namun Boy mengaku Polri belum bisa memetakan laporan dari PPATK terkait dengan kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Belum jelas terkait informasi

itu. Memang kalau LHA transaksi mencurigakan ada beberapa, ujar Boy, Jumat (10/8/2012). Memang hanya laporan, namun ini pengumpulan informasi juga belum ada ke arah sana. Kalau transaksi mencurigakan itu kan banyak. transaksi itu belum pasti kategori pelanggaraan pidana jadi itu adalah informasi awal, ujarnya.

Boy menjelaskan, penyidik Bareskrim Polri akan menelusuri laporan PPATK tersebut. Jika terkait dengan kasus simulator SIM, Ia mengaku penyidik akan

Kabar Nasional

SKOR, Jakarta KPK bekerja profesional berdasarkan fakta dan bukti yang teruji, jika ditemukan unsur pencucian uang dalam kasus ini, KPK tidak ragu menggunakan UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang, terang Busyro. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri aliran dana ke pihak-pihak lain dalam kasus dugaan korupsi simulator ujian Surat izin Mengemudi (SIM) Korlantas Mabes Polri.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan jika ada yang menerima dana, KPK akan mengejar penerima aliran Dana Simulator SIM Korlantas Mabes Polri hingga ke muaranya. "Jika ada yang dialiri, harus dikejar sampai dimanapun, kata Busyro melalui pesa singkat kepada salah satu wartawan nasioal, Minggu (12/8/2012).

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika memang ditemukan unsur pencucian uang dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). "Jika ada unsur pencucian uang, maksimalisasi hukuman pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan demi mengembalikan kerugian yang dialami masyarakat akibat kejahatan kolektif koruptor, terang Busyroh. Ideologi penghukuman

koruptor dalam kesadaran nilainilai pembebasan rakyat yang menjadi victim kolektif akibat buasnya laku kumuh dan bejat si koruptor, selain menjerat pelaku tindak pidana korupsi, TPPU dapat menjerat pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang hasil korupsi tersebut, hal itu penting sebagai sebagai bentuk penjeraan dan pembelajaran agar para pejabat tidak seenaknya melakukan korupsi.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus simulator SIM ini. Mereka adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang sekarang menjadi Gubernur Akademi Kepolisian nonaktif, Irjen

Edisi 03/Agustus 2012

(Pol) Djoko Susilo, Wakil Kepala Korlantas Polri, Brigjen Didik Purnomo, serta dua pihak swasta, yakni Sukoco S Bambang, dan Budi Susanto. Keempatnya dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang.

Akibat perbuatan mereka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 90 Miliar hingga Rp 100 Miliar. Terkait kasus dugaan simulator SIM, PPATK menemukan transaksi yang diduga tidak wajar dalam sejumlah rekening milik salah satu tersangka yang terlibat dalam proyek simulator itu. Nilanya lebih dari Rp 10 Miliar.

Salah satu data transaksi antara lain, pada September 2004, hampir setiap hari ada setoran di atas

09

Rp 100 juta. Laporan soal transaksi ini sudah disampaikan PPATK ke KPK. Temuan transaksi tidak wajar ini memungkinkan KPK menyelidiki pejabat lain yang berhubungan dengan Korlantas. KPK sudah mencurigai sejak adanya laporan dari kontraktor pengadaan alat simulasi yang mencurigai ada permainan dalam proyek itu. Menurutnya, temuan PPATK tersebut baru bukti awal yang harus ditindaklanjuti, transaksi tidak wajar itu bisa diperluas penelusurannya hingga pada relasi-relasi kekuasaan di Polri.

Sebelumnya Ketua PPATK, Muhammad Yusuf mendorong KPK menggunakan TPPU dalam mengusut kasus korupsi. Selain menjerat si pelaku, TPPU dapat menjerat pihak-pihak yang menerima uang hasil tindak pidana korupsi.

Terkait kasus dugaan simulator SIM, PPATK menemukan transaksi yang diduga tidak wajar dalam sejumlah rekening milik salah satu tersangka yang terlibat dalam proyek simulator itu. Nilanya, lebih dari Rp 10 miliar. Salah satu data transaksi diantaranya pada September 2004, hampir setiap hari ada setoran diatas Rp 100 Juta. Laporan soal transaksi ini, sudah disampaikan PPATK ke KPK. ŠS02

10

Edisi 03/Agustus 2012

Kabar Daerah

SKOR, Polman Kurangnya Pengawasan terkait Program pembangunan peningkatan sarana dan prasarana Infrastruktur pertanian di Kaupaten Polewali Mandar, sulawesi barat pada satuan kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang dianggarkan sebesar Rp 550 Juta dari APBN 2012 mendapatkan sorotan. betapa tidak, terlihat kualitas pembangunan jalan usaha tani dinilai tidak sesuai volume, dari hasil investigasi tim Skor Dilapangan salah satu pekerjaan di Desa Sappoang Tidak Layak dilalui Kendaraan.

I

dealnya Pekerjaan Jalan yang Dibangun mempunyai Asas Manfaat, Asas Ekonomi dan Asas Sosial namun fakta di lapangan dari hasil pekerjaan dinilai tidak ada manfaat untuk dinikmati pengguna jalan secara umum. Kondisi pekerjaan di Lima Subsektor paket Pembagunan jalan usaha tani yang dimulai sejak Bulan Juni 2012 di Lima Desa, diantaranya; Desa Mirring kec Binuang, Desa Sappoang Kec. Matakali, desa Tapango barat Kec. Tapango, Desa Gattungan Kec. Campalagian dan desa Sambaliwali Kec. Luyo. Dengan volume 1 Km persatu unit paket pekerjaan dengan nilai anggaran persatu paket Rp 109 Juta.

Kabid Produksi Perkebunan, Andi Ibrahim Wela SP. MP. Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak mau bicara banyak saat ditanyakan terkait pembangunan jalan usaha tani, dia hanya mengatakan dirinya tidak ingin menjawab karena mengaku dirinya sudah bekerja maksimal, akunya. selain itu, Dia juga mengaku belum lama menjabat sebagai kepala bidang sehingga belum bisa dinilai tentang kinerjanya, katanya seakan mau cuci tangan

(lepas tanggungjawab,red).

Ditanyakan tentang sorotan Masyarakat terkait hasil pekerjaan jalan usaha tani, Ia mengatakan kita sudah melihat langsung di lapangan, itulah hasilnya dan mencoba memberikan Prosentase Realisasi Fisik rata-rata yang dicapai 65 % tercatat diatas kertas sebagai laporan dari hasil seluruh pekerjaan, namun faktanya di lapangan kitakan sudah melihat langsung jadi bagaimana Andalah Menilai, Ungkapnya dengan penuh percaya diri.

Saat dipertanyakan siapa penanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan Pembangunan, dia hanya memberikan Data nama Perusahaan, Diantaranya; CV. Diah Penanggung Jawab Pelaksananya adalah Saudara Kandungnya Sendiri Yaitu A. Idris Wela. yang paket pekerjaanya berada di Desa Sappoang Kec, Matakali yang dinilai Medannya sangat Berat karena menurutnya Rawa-rawa bekas Kubangan Buaya yang ditimbun untuk dijadikan Jalan Usaha Tani, katanya beralasan.

Empat Perusahaan pelaksana pekerjaan lainnya yang menurut Andi Ibrahim Wela, Mengaku tidak Tahu dan Tidak Ingat Siapa Nama

SKOR, Pinrang Mungkin ini yang disebut jurus AJAIB yang dimainkan Ir. AM. Rusdi Zakaria (oknum Kepala Desa) Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi selatan.

Betapa tidak, seorang Oknum Kepala Desapun telah berani mencuri Uang Negara/Daerah (Korupsi, red). Entah bekerjasama dengan siapa, Oknum Kades ini bisa melakukan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan di desa Mattombong tetapi dana tersebut justru diKORUP hingga jumlahnya ditaksir mencapai Ratusan Juta Rupiah.

Diduga penyalahgunaan ADD tersebut dilakukan secara berjamaah, Rusdi ditengarai tidak hanya ‘menikmati’ sendiri tetapi bekerjasama dengan beberapa Oknum pejabat di bagian keuangan Pemkab Pinrang. Buktinya, ADD tahap kedua dicairkan pada akhir Tahun 2010 sebesar Rp 87.878.462 karena dokumennya diduga direkayasa, sedangkan ADD Tahun 2011 tahap Pertama sebesar Rp 89.639.000 juga ada dugaan dokumennya direkayasa, sehingga jumlah dana yang diterima dalam kurun waktu Dua Tahun sekitar Rp 177,417,462.

Penanggung Jawabnya yakni, CV. Citra Indah Utama, CV. Arya Press, CV. Halifah dan CV. Sinar Poleang.

Dari hasil investigasi Skor, Abdul Rasyid (Kades Suruang) saat ditanyakan terkait Pelaksanaan Proyek yang Saat ini berjalan. mengatakan, diduga keras Ada Oknum Pejabat Secara tidak Langsung terlibat dalam pekerjaan dengan modus meminjam salah satu Nama Perusahaan sebagai Pemenang Tender dan Oknum Pejabat sendiri yang mengerjakan memasukkan Material dan Bahan Bangunan Serta Pekerja Tukang, pungkasnya.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan, Ir. H. Abdul Salam MM. Dirinya mengharapkan agar semua PPK (Kepala Bidang, Red) di Kantor yang dia pimpin agar melaksanakan pekerjaan dengan baik, memang bukan hal mudah mencapai pekerjaan 100% baik, tapi kita berusaha dengan niat yang baik untuk bekerja sesuai tupoksi masing-masing, terangnya. Abdul Salam Meminta kepada semua Pihak, baik Media maupun LSM agar tetap mengawasi pelaksanaan Proyek Dilapangan, karena setiap Tahun Dinas Perkebunan dan Kehutanan mendapat anggaran Puluhan Mil-

Terkait proses pencairan ADD pada akhir tahun memang mengherankan. pasalnya, pencairan ADD biasanya dilakukan pada awal tahun atau di pertengahan pada setiap tahunnya karena disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan, menyusul Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang tepat waktu sebelum memasuki pergantian tahun anggaran sehingga para Kepala Desa yang belum mencairkan ADD-nya pada Tahunberjalan, maka pencairan ADD ditunda dan akan dicairkan pada awal tahun atau pada pertengan tahun berikutnya.

Lain halnya yang terjadi di Desa Mattombong, dimana ADD yang seharunya dicairkan Tahun berikutnya justru bisa mencairkan ADD-nya saat memasuki akhir tahun, sehingga menimbulkan kecurigaan dan banyak menuai soroton. Celakanya, ADD tersebut diduga telah dibawa kabur oleh Kepala Desa Mattombong, Ir. AM. Rusdi Zakaria. Hal tersebut menimbulkan isu miring di kalangan masyarakat terkait sebuah Mobil ekspedisi milik Rusdi yang beroperasi di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dari hasil investigasi, diperoleh keterangan dari beberapa warga setempat, HS (inisial) mengatakan, Saya bingung melihat Kepala desa

iar. Menurutnya, dengan adanya pengawasan dari berbagai elemen masyarakat termasuk Media, kami ucapakan terimakasih karena mumpung proyek untuk Tahun 2012 masih sementara berjalan, sehingga bila nantinya ada temuan atau ada laporan pekerjaan dinilai tidak baik maka ada kesempatan untuk memperbaikinya, terang Abdul salam pada Skor.©Muh. Ilham STOP PESS… Tunggu berita Skor Edisi berikut !!!

“Investigasi tuntas terkait Dugaan permainan Oknum Pejabat ambil bagian dalam Proyek Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Dugaan potongan dari Nilai Anggaran yang diterima Kontraktor pelaksana sehingga realisasi tidak sesuai dengan Juknis dan juklak karena anggaran telah DISUNAT”

Mattombong yang jarang berkantor sejak berkasus, Rusdi kadang-kadang muncul tapi kayaknya sembunyi-sembunyi bahkan setelah kasus penyelewengan ADD yang melibatkan dirinya mencuat dan dihearing di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pinrang, Rusdi semakin jarang menampakan diri, ada yang mengatakan bahwa Kades Mattombong sering ke daerah kendari karena dia membuka usaha disana, kata HS. Meski demikian, tim investigasi media Skor berupaya melakukan konfirmasi tentang kebenaran informasi yang disampaikan warga tersebut, namun Rusdi yang hendak ditemui di kantornya pada Rabu (8/8/12) pukul 09:30 wita, sedang tidak berada ditempat.

Sementara itu, Ketua Umum LSM-PPAM, Husai Sirajuddin, SH yang dimintai tanggapannya terkait kasus yang menyeret nama Rusdi tersebut, kepada Media SKOR mengatakan “Saya memiliki data terkait adanya dugaan penyelewengan ADD yang melibat Rusdi dan kasus ini akan saya laporkan, saya tinggal menunggu anggota saya untuk kami bahas dan melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib, kata Husain.©Muh. Saleh AR

Kabar Daerah

Edisi 03/Agustus 2012

SKOR, Aceh Timur

Anggaran yang notabene berasal dari Rakyat dan seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat tapi lain halnya yang terjadi di kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nangroeh Aceh Darussalam. Fasilitas Kendaraan Dinas Pemkab yang seharusnya dipergunakan untuk lebih memudahkan Pekerjaan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada Masyarakat, dipergunakan untuk kepentingan lain oleh oknum Pejabat Pemerintah kabupaten Aceh Timur.

S

ebagaimana data yang ada pada redaksi Skor bahwa Kendaraan Dinas dipinjampakaikan kepada beberapa instansi vertikal dan instansi lainnya dengan biaya pemeliharaan tetap menggunakan Anggaran APBD Tahun 2010 dan 2011, hal tersebut jelas melanggar ketentuan perundang-undangan dan membebani Keuangan Daerah atas belanja Operasional Sekretariat Daerah sebesar Sebesar Rp 372.950.183,00.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti pendukungnya menunjukkan bahwa dari realisasi belanja tersebut digunakan bukan oleh Unit kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah melainkan digunakan oleh Unit kerja/Instansi vertikal dan instansi lainnya diluar pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, yaitu : 1. Kodim 0104 sebesar Rp 64.336.439,00 2. Kajari Idi sebesar Rp 51.639.311,00, 3. Depag Aceh Timur sebesar Rp 42.437.136,00, 4. MPU Aceh Timur sebesar Rp 44.411.250,00, 5. Ketua Korpri Aceh Timur sebesar Rp 44.532.070,00, 6. PMI Aceh Timur sebesar Rp 53.279.727,00, 7. Yayasan Nurul Hilal di Aceh Timur sebesar Rp 43.422.500,00 dan8. PKK Aceh Timur sebesar Rp 28.891.750,00.

Juga dijelaskan pada surat tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 35 ayat (5) huruf (d) menyatakan bahwa Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman.

Saat SKOR Aceh Timur mengirimkan surat konfirmasi (1001/ TS/PWA/VIII/2012 tertanggal 01 Agustus 2012) terkait hal tersebut, esoknya Sekda Aceh Timur, Syaifannur SH MM (2/8) mengirimkan pesan singkat (SMS,red) yang isinya mengatakan bahwa terkait hal tersebut, surat telah didisposisikan kepada Kabag Umum yang kemudian mereka akan berkoordinasi dengan bagian hukum dan Inspektorat.

Sebuah pesan singkat lainnya dengan nomor 085370576xxx muncul di seluler milik koordinator Skor wilayah Aceh, “ass pak faisal, ini dengan asrul, dimana

kita bisa ketemu pak ada hal yang mau saya sampaikan, wass asrul.” dan pada SMS berikutnya, seseorang yang bernama Asrul mengaku dari anggota LSM, ”saya mau temui bapak, ada amanah kita jumpa dulu pak faisal ya, dimana saya bisa temui bapak wass.” pada waktu yang sama, Skor menghubungi Asrul menggunakan nomor lain dengan maksud untuk mencari tau, jawaban yang didapatkan justru berbeda dari sebelumnya, bahwa Asrul adalah utusan Sekda dan membawa amanah dari Sekda untuk menjembatani masalah ini, Skor memberikan penjelasan bahwa permasalahan ini seharusnya tidak diperlukan pihak luar untuk menyelesaikan karena Kami hanya meminta penjelasan terkait hal tersebut, jelas Wartawan Skor. Asrul menjadi

STOP PRESS…. Tunggu berita SKOR edisi berikut !!! “ Klarifikasi SKOR terhadap Instansi vertikal yang menggunakan Kendaraan Dinas Pemda Aceh Timur terkait Biaya Pemeliharaan dan kesepakatan dengan Oknum Pejabat Pemda”

11

gelagapan dan pernyataan Asrul berubah bahwa dia bukan anggota LSM dan juga bukan Birokrat maupun wartawan dan akhirnya menutup teleponnya.

SKOR kemudian mengklarifikasi Syaifannur (Sekda Aceh timur) terkait hal tersebut melalui pesan singkat di nomor telepon pribadinya, beliau mengatakan tidak mengenal dengan seseorang yang bernama Asrul, terangnya.

Dari penelusuran TIM SKOR Aceh Timur, mendapatkan informasi bahwa Asrul adalah teman dekat Syaifannur (Oknum Purnawirawan TNI, Red) yang berdomisili di daerah Kota Langsa.

Kabag Umum Pemkab Aceh Timur, T Reza Rizky, SH M.Si saat ditemui Skor di Ruang kerjanya menjelaskan, Saya sebenarnya bingung menghadapi hal ini, yang pertama saya baru saja dilantik menjadi Kabag Umum, yang kedua saya belum paham benar jadi saya telah mengarahkan anak buah saya untuk membuat balasan surat tersebut dan untuk itu saya akan memberikan surat tersebut pada sore ini, ujar pria yang akrab dipanggil dengan kiki ini.

Tapi sampai dengan berita ini ditulis, TIM SKOR belum juga mendapatkan balasan surat tersebut dengan alasan belum ditandatangani oleh Sekda. Sementara itu, disela-sela acara buka puasa bersama Bupati Aceh Timur (4/8), Sekda Aceh Timur, Syaifannur, SH MM mengatakan kepada ICWPost, Jawaban yang kami berikan sama dengan jawaban yang kami berikan kepada BPK RI beberapa waktu lalu bahwa pembebanan pemeliharaan kendaraan dinas yang dipinjam-pakaikan menjadi beban Pemda karena tidak tersedianya alokasi anggaran pemeliharaan oleh pemakai kendaraan, terangnya.©TIM

Gubernur Sulsel

14

Kabar Daerah

Edisi 03/Agustus 2012

Skor,Pinrang

Sejumlah material diduga disulap menjadi tiang batang kelapa, menyebabkan ambruknya jembatan Muara Bamba yang masih seumur jagung. Kuat dugaan sebagian besar anggarannya mengalir ke rekening Oknum tertentu. Total anggaran pembangunan jembatan tersebut adalah Rp 2.498.743.000, namun hanya Rp 1,2 Miliar yang tiba di tangan Rekanan/Kontraktor (PT. Faisal Putra Mandiri).

S

esuai pengakuan A. Sunandar (Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pinrang) dan pengakuan tersebut juga terlontar dari H. M. Husain (Dirut PT.Faisal Putra Mandiri), Husain mengaku hanya menerima dana Rp 1,2 Miliar namun setelah beberapa hari kemudian setelah kasus ini menjadi kisruh, Andi Sunandar justru membantah bahwa dirinya tidak pernah mengatakan hal tersebut, sedangkan Dirut PT. Faisal Putra Mandiri, H. Husain belum tersentuh hukum.

Kapolres Pinrang, AKBP Hery Tri Maryadi melalui Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Ilyas Ardy beberapa waktu lalu kepada wartawan mangatakan, Kasus ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang karena kasus

ini ditangani oleh Dua Institusi dan yang ditangani polres menyangkut mengenai Konstruksinya dan indikasi Korupsinya, Kata Kasat Reskrim Polres Pinrang.

Kajari Pinrang melalui Kepala seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Parawansah Djanggo, SH yang ditemui di Ruang kerjanya belum lama ini kepada wartawan mengatakan, saya sementara mempelajari kasus ini sebab baru sebulan lebih menjabat kasi Pidsus disini (sebelumnya di kejari Kab. Buol, Sulteng) jadi kasusnya sementara saya pelajari kemudian masih ada berkas yang kami tunggu dari pihak penyidik polres pinrang dan Mudah-mudahan kasus ini bisa selesai dalam waktu dekat ini, terangnya.

Seorang Aktivis LSM, Abd. Talib Patuwo (Direktur LSM Lingkar Nusantara) mangatakan, saya berharap agar pihak penegak hukum di Kejaksaan Negeri Pinrang segara menetapkan siapa-siapa oknum yang terlbat dalam kasus ini dan saya juga sangat berharap supaya pihak penegak hukum lainnya dapat melakukan penahanan terhadap tersangka sebab kejaksaan

SKOR, Polman Realisasi Enrolment pelaksanaan elektronik KTP (e-KTP) secara gratis di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana fakta dilapangan menunjukkan target pencapaian sangat menggembirakan, dimulai sejak dicanangkan pada tanggal 26 September 2011 yang dilaksanakan dengan dua tahap yaitu; tahap pertama Kabupaten Polewali Mandar termasuk salah satu dari 197 Kabupaten/Kota yang melaksanakan E-KTP. Berdasarkan Kuota Nasional bahwa wajib E-KTP Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 241.254 Orang, yang telah melaksanakan Enrolment atau perekaman sebanyak 207.147 Orang atau sudah mencapai 85,86 % sehinga masih tersisa sebanyak 14,14 %.

Kabid. Pendaftaran Penduduk, Dra. Hj. SUASTI saat ditemui diruang kerjanya mengatakan secara formal E-KTP massal ini berakhir pelaksanaannya pada tanggal 30 April 2012, Namun pemerintah Pusat telah mengeluarkan suatu kebijakan yang memberi kese mpatan kepa-

sudah pernah mengatakan adanya Tiga nama yang telah ditetapkan menjadi tersangka tetapi anehnya, Tiga tersangka yang awalnya sudah disebutkan oleh kejaksaan kini sudah ‘aman’ dan tak terdengar lagi, Ujar Talib. Ditambahkan, inilah sebabnya karena ketika Kejaksaan diminta untuk menyebutkan siapa nama tersangka yang dimaksud namun kejaksaan waktu itu belum bersedia menyebutkan nama sehingga ada kecurigaan masyarakat bahwa kasus jembatan Bamba belum bisa tuntas karena kejaksaan sendiri yang terkesan tidak serius menangani kasus ini, kata Talib menirukan ocehan masyarakat pinrang.

Selain itu, Talib juga berharap agar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pinrang, Ir. H. Suardi Saleh, M.Si harus bertanggung jawab selaku penguasa anggaran sebagaimana Suardi Saleh ini diduga kerap memungut ‘upeti’ yang biasa diistilahkan orang bugis (Suku Asli Kab. Pinrang) ‘ISSAL’ alias issengngi alemu (asal taudiri,red) setelah para Rekanan itu peroleh jatah proyek, Ujar talib. ©Muh. Saleh AR

da setiap Kabupaten/Kota untuk melanjutkan pelaksanaan E-KTP tersebut sampai akhir tahun 2012. Kesempatan ini diberikan dengan maksud untuk menyelesaikan sisa warga Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan Enrolment atau perekaman.

Menurutnya dari sisa 34.107 Orang tersebut Yang tidak melaksanakan Enrolment atau perekaman E-KTP disebabkan antara lain Meninggal Dunia, Sakit Keras, Usia Lanjut atau Uzur dan Pindah keluar Daerah baik karena Pekerjaan maupun karena Pendidikan/Menuntut Ilmu. Melalui Media ini, Hj. Suasti Menyampaikan kepada warga masyarakat Pemilik KTP biasa yang telah habis masa berlakunya menurutnya masih tetap dapat mengurus KTP biasa sambil menunggu penyelesaian pencetakan EKTP dari jakarta.

Sementara ditempat terpisah Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar, DR. H. SARJA, SH, MH. Mengatakan, Kunci Utama untuk menyelesaikan program dan kegiatan E-KTP dapat terlaksana dengan baik karena melibatkan semua komponen, di setiap SKPD mampu bekerja sama dengan baik disemua lini dan yang menjadi ujung tombak adalah Camat, Lurah dan Kepala Desa,

DATA PROYEK : Jembatan Muara Bamba. Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

- Panjang 70 meter dengan lebar 5 meter.

- Pagu Anggaran APBD Rp 2,5Miliar - Penawaran PT. Faisal Putra Mandiri Rp 2.498.743.000 - Pelaksanaan proyek PT. Faisal Putra Mandiri - Konsultan Perencana dan Pengawas, Ir. Gamri Ganesha - Kabid. Jembatan Dinas PU Pinrang, Nurdirman (selaku PPATK) - Proyek selesai Oktober 2011, dioperasikan November 2011 - Patah Lalu Ambruk, 6 Desember 2011

Masyarakat serta Operator. Terdapat 5 program dan 36 kegiatan pada tahun 2012 yang cukup menyita waktu, tenaga dan anggaran.

Diantaranya; Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pada bidang pendaftaran penduduk dengan anggaran Rp 1.687.645.200, Kegiatan pengembangan data base kependudukan pada bidang pengelolaan Data dan dokumen kependudukan, anggaran yang digunakan Rp 90.367.200, Kegiatan sosialisasi kependudukan pada bidang Proyeksi Penduduk dengan anggaran Rp 109.782.200 yang terbagi empat dapil, Dapil satu meliputi Kecamatan (Polewali, Binuang, Anreapi dan Matakali). Dapil Dua (Wonomulyo, Tapango, Mapilli dan Matangnga), Dapil Tiga (Campalagian, Bulo, Luyo dan Tutar) Dan Dapil Empat (Tinambung, Balanipa, Alu dan Limboro) dan kegiatan pelayanan publik pada bidang catatan sipil dengan anggaran Rp 168.547.300.

Lanjut Dr. H. SARJA SH.MH disampaikan bahwa dengan berakhirnya Penerapan E-KTP secara massal batas waktu 31 Desember 2012, Penerapan E-KTP tetap dilanjutkan dalam bentuk E-KTP Reguler, jika Pemerintah Pusat tidak memberikan subsidi kepada pemerintah daerah maka warga masyarakat sebagai wajib KTP akan mengeluarkan dana berupa retribusi sebagai pengganti biaya cetak E-KTP tersebut, terangnya©Muh. Ilham

Kabar Nasional

SKOR, Jakarta

Edisi 03/Agustus 2012

15

3. Direktur Utama PT. MNA menan-

kan pada Laporan Keuangan PT

5. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan MA60 Tidak Sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

6. Kontrak Pembelian Mengandung Kelemahan dan Renegosiasi Kontrak Dilakukan Tidak Sesuai Ketentuan.

7. Penerimaan Sebagian Product Support Sebelum Kontrak Berlaku Efektif Mengakibatkan PT MNA pada Posisi Tawar yang Tidak Memadai dalam Upaya Pembatalan atau Renegosiasi Kontrak Pembelian.

8. PT MNA Lalai dalam Penyusunan Kontrak yang Tidak Sesuai dengan Penawaran Awal sehingga Tidak Dapat Memperoleh Spare Parts 9. Kesimpulan Analisis Indikasi Kemampuan Keuangan oleh Kementerian Keuangan Tidak Didasar-

gadaan Pesawat MA60.

Pesawat MA60 buatan China yang telah dibeli tersebut adalah; PK-MZA, PK-MZC, PK-MZI, PK-MZJ, PK-MZK, PK-MZD, PKMZH, PK-MZO, PK-MZE, PK-MZF, PK-MZL, PK-MZN dan PK-MZP. ©S-02

datangani kontrak pengadaan peMNA. Pengadaan 15 Unit Pesawat MA60 yang berawal dari sawat MA60 sebelum mendapat 10. Pengenaan Commitment Fee atas penawaran Xian Aircraft Company kepada Sisa Plafon Pinjaman dari The Expersetujuan dari Rapat Umum PePT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) Persero pada Tangport-Import Bank of China Merugimegang Saham (RUPS) gal, 12 Juli 2005 melalui PT. Mega Guna Ganda Semesta sebagai kan Pemerintah.

4.

Direksi PT MNA belum mendapat agen Xian Aircraft Company. Kemudian ditindaklanjuti oleh 11. PT MNA Belum Membayar KewaIjin pengadaan pesawat MA60 dari PT. MNA dengan ditandatanganinya Memorandum of jiban Kepada Pemerintah RI c.q.

Direktorat Jenderal Perhubungan Understanding (MoU) dengan PT. Mega Guna Ganda Semesta Kementerian Keuangan atas PerUdara pada saat kontrak ditandaTanggal, 26 Agustus 2005, diduga penuh misteri. janjian Penerusan Pinjaman Pentangani.

S

ebagaimana data yang ada pada redaksi Skor, bahwa kondisi keuangan PT. MNA sedang kurang baik pada saat memperoleh fasilitas penerusan pinjaman dari Pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk pembelian Pesawat MA60 produksi China tersebut dengan disetujuinya penerusan pinjaman antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dengan pemerintah China melalui The EksportImfort

bank of China pada Tanggal, 31 Desember 2009 (Government oncessional Loan Agreement) Skor telah berusaha mengklarifikasi hal tersebut ke PT. MNA melalui surat konfirmasi/ klarifikasi, Nomor: 027/PU-PR/ Skor/Konf/VIII/2012 pada Senin, 23 Juli 2012 lalu, namun hingga berita ini ditulis, PT. MNA belum memberikan jawaban terkait permasalahan tersebut. Permasalahan dimaksud adalah; 1. Pengadaan Pesawat MA60 tidak dianggarakan dalam Corporate Bisnis Plan (RJP) PT. MNA 20062010.

2. Pengadaan pesawat MA60 tidak dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. MNA tahun 2006 – 2008

Stop Press…!

Terbitan mendatang, Skor akan berusaha menyajikan wawancara Eksclusive dengan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara AirLines (MNA) Persero dan Dirjen Perhubungan Udara terkait pembelian 15 Unit Pesawat MA60 buatan China tersebut.

16

Kabar Selebs

Edisi 03/Agustus 2012

T

amara Nathalia Christina Mayawati Bleszynski, itulah nama lengkap saya. Tapi saya lebih dikenal dengan nama Tamara Bleszynski. Papa saya berasal dari Polandia, Eropa Timur. Ia beragama Kristen Katolik. Sedangkan mama bernama Farida Gasik, orang jawa Barat, beragama Islam. Karena orang tua saya bercerai, akhirnya saya ikut papa dan sekaligus mengikuti agamanya.

Ketertarikan saya pada agama Islam, juga terpaut pada sisi ketaatan pemeluknya. Hal semacam ini menurut saya jauh berbeda dibanding dengan keyakinan saya yang lama. Saya juga penasaran dengan gambaran sosok Tuhan dan nabi dalam Islam. Saya mengamati, dalam agama lain, sosok Tuhan dan nabi digambarkan secara konkret. Walau pun demikian Tuhan dan Nabi sangat dekat dengan mereka, lebih dekat dari urat leher manusia.

Berawal dari rasa penasaran dan ketertarikan itulah saya mulai mempelajari beberapa buku mengenai Islam.

Saya juga membaca Al-Qur'an untuk mengetahui dan membandingkan ajaran yang saya peluk dahulu. Ternyata ajaran-ajaran Al Kitab itu ada juga dalam AlQur'an, seperti kisah Nabi Isa. Namun Al-Qur'an lebih komplit, dan sisi pandangannya berbeda dengan keyakinan yang selama ini saya anut. Setelah melalui proses pengamatan dan belajar selama beberapa bulan, akhirnya saya putuskan untuk memeluk agama Islam.

Masuk Islam

Keinginan saya untuk masuk Islam saya sampaikan kepada mama. Keputusan itu membuat mama bahagia. Mama menyambut baik keputu-

san saya itu. Papa pun tak menghambat niat baik saya itu.

Beliau memahami keputusan saya. Keluarga kami memang sangat demokratis.

Walaupun papa seorang Katolik, toh ia sudah tinggal di Indonesia selama 40 tahun, dan memahami budaya kaum muslim. Papa sering menyumbang untuk pembangunan masjid, dan pada bulan puasa papa suka menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Hal inilah yang membuat saya bangga kepada papa. Singkat cerita, pada tahun 1995 lalu saya mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat.

Selanjutnya, dalam proses perpindahan agama, awalnya saya akui cukup berat melakukan penyesuaian dengan agama baru itu. Berbagai cara saya lakukan untuk mempelajari Islam, terutama shalat. Antara lain membaca berbagai buku yang berisi tuntunan shalat.

Saya juga menggunakan kaset penduan shalat. Mula-mula saya shalat memakai earphone, sambil mendengarkan petunjuk dari tape recorder.

Tak sampai satu bulan saya sudah hafat semua bacaan dan gerakan shalat. Alhamdulillah, saya sudah dapat menjalankan shalat lima waktu.

Setelah masuk Islam saya merasakan berbagai perubahan yang mencolok dalam hidup saya. Pikiran saya lebih tenang dan terbuka, karena saya punya pedoman dalam menilai yang benar dan salah, yang haram dan halal, juga yang baik dan yang buruk.

SIAPA tak kenal artis sinetron Natalie Sarah? Artis yang namanya mencuat lewat sinetron Kawin Gantung itu, Sebelum main sinetron, ia sudah lama berkiprah di dunia model. Kariernya ia tempuh dari bawah, mulai dari model dalam pameran busana dan sebagai cover majalah remaja

M

eski lahir dan dibesarkan dalam keluarga Aceh-Sunda, tidak berarti ia cukup dekat dengan suasana dan kehidupan yang Islami. Sebab, orangtuanya beragama Kristen. Maka bisa dimaklumi jika hidayah Allah SWT yang ia terima melalui proses yang cukup panjang.

Hidayah itu mulai menyentuh hatinya ketika ia berusia 18 tahun. Ia lahir 1 Desember 1983 di Bandung. Ketika itu, pada suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang kakek berjubah putih yang mengajaknya membaca surah Al-Fatihah.

Sejak itu hatinya mulai bergolak. Timbul semacam pergulatan batin untuk mulai mendekati Islam. Namun, ketika itu ia sama sekali tidak mengenal ajaran Islam. Bahkan makna Al-Fatihah pun ia tidak tahu. “Saya sama sekali tidak tahu makna Al-Fatihah, walaupun ketika di SD saya sering mendengar teman-teman

membacanya. Setelah bertanya kepada teman-teman apa makna mimpi tersebut, saya diberi kitab Al Quran terjemahan. Saya lalu mempelajarinya,” tuturnya.

Namun, karena keluarganya termasuk sangat taat beragama Kristen, sangat sulit bagi mereka untuk menerima jika salah seorang anggota keluarga memeluk agama lain. Meski begitu, tekad Natalie Sarah sudah bulat—ia sudah mantap untuk memeluk Islam.

“Sebelum mengucapkan dua kalimah syahadat, saya sudah memikirkan bakal jadi urusan keluarga. Ternyata benar. Dan semua mualaf ternyata memang mengalami hal seperti itu,” tuturnya lagi.

Sarah mendapatkan hidayah Islam di usia yang masih muda, sekitar 18 tahun. Saat itu, rumah tangga orangtuanya di ambang perceraian. Khawatir kehilangan sandaran hidup, ia berusaha mencari pegangan hidup sendiri. Alhamdulillah, ia bertemu seorang sahabat yang kerap mengikuti pengajian di Pesantren Daarut Tauhid, Bandung, asuhan KH Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym. Maka ia pun ikut sang sahabat mengaji di sana.

Kabar SPORTs

Olahraga tradisional, yaitu olahraga asli yang ada di Indonesia dan mungkin setiap daerah, olahraga yang populer antara daerah satu dengan yang lain berbeda. Ada olahraga tradisional yang sudah populer di tingkat nasional tetapi ada juga masih banyak yang dikenal hanya di daerah asal.

C o n toh olah raga tradisional yang populer dan mulai mendunia sepak takraw dan silat. Keberadaan olah raga tradisional bisa semakin lama semakin terdesak dan tersisihkan oleh jenis olah raga yang lain yang populer di dunia semisal sepak bola, basket, tenis dan sebagainya.

Memang arus globalisasi tidak bisa dihindari, yang terpenting adalah bagaimana olah raga tradisional itu bisa lestari dan berkembang.

Memang apapun jenisnya, olahraga itu bisa mendatangkan manfaat bagi pelakunya untuk kesehatan fisik dan mental, termasuk itu jenis olahraga dari dunia (negara) lain. Tetapi pasti ada keinginan dan nilai lebih ketika mampu hidup sehat dengan berolah raga tetapi juga mampu melestarikan dan mengembangkan olah raga (permainan) tradisional.

Tidak hanya menjadi orang atau

bangsa yang latah dengan mengikuti orang lain yang dianggapnya itu populer, keren atau modern dan menganggap olahraga tradisional itu kuno. Diantara olahraga tradisional antara lain: Pencak Silat Pencak Silat yang kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olahraga dalam pertandingan internasional, khususnya dipertandingkan dalam SEA Games ini adalah olahraga tradisional Indonesia. Tetapi di Indonesia sendiri pencak silat masih kalah populer dibandingkan dengan Taekwondo dan Karate. Sungguh amat disayangkan sekali.

Selain ada aspek budaya, di dalam pencak silat juga ada aspek olah raga, aspek fisik dalam pencak silat ialah penting. Pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Kompetisi ialah bagian aspek ini. Aspek olah raga meliputi pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus, baik untuk tunggal, ganda atau regu.

Edisi 03/Agustus 2012

Sepak Takraw Mengutip dari wikipedia sepak takraw juga merupakan salah satu olahraga asli Indonesia. Pada era 1940-an permainan bola keranjang ini mulai menggunakan jaring dan peraturan angka, serta para pemain tidak lagi berdiri membentuk lingkaran tetapi dimainkan di lapangan ganda badminton. Dan pada masa sekarang bola yang digunakan tidak lagi yang terbuat dari rotan tetapi yang terbuat dari fiber.

Dalam Permainan sepak takraw, dimainkan oleh dua regu (satu regu ada 3 pemain) yang berhadapan dan dipisahkan oleh jaring (net) pada bagian tengah Lapangan yang berbentuk persegi empat panjang dan rata seperti dalam permainan badminton.

Tangan adalah bagian tubuh yang tidak boleh tersentuh bola, dan bagian tubuh yang terutama digunakan untuk menyentuh bola adalah kaki dan kepala. Tujuan dari setiap regu adalah mengembalikan bola sedemikian rupa sehingga dapat jatuh di lapangan lawan atau menyebabkan lawan membuat pelanggaran.

Tentunya masih banyak lagi olah raga tradisional yang ada di negeri ini. Ada congklak/dakon, dagongan, gasing, karapan sapi, patok lele dan sebagainya. Itu semua adalah olah raga yang sudah ada sejak zaman dahulu kala.

17

Olah raga itu hidup di tengahtengah masyarakat dengan dijiwai semangat dan sportivitas. Kita tidak bisa membayangkan kalau generasi selanjutnya setelah kita, 10, 20 atau 50 tahun lagi tidak mengetahui dan mengerti olah raga itu. Bukankah itu tidak hanya sebagai media mendapatkan kebugaran dan kesehatan, lebih dari itu olah raga tradisional dengan beragam permainannya adalah karakter sebagai identitas bangsa dan pemersatu nusantara.

Sudah saatnya masing-masing daerah menggali dan mengembangkan olahraga tradisionalnya.

Mengutip dari Festival Olahraga Rekreasi Nasional alasanya adalah. Pertama, tentu saja agar olah raga tersebut dapat terus diwariskan kepada generasi selanjutnya sebagai warisan kekayaan budaya bangsa. Jangan sampai warisan tersebut hilang dan musnah.

Dengan mendokumentasikan dan mensosialisasikannya, olahraga tradisional tersebut, akan dikenal sebagai olahraga yang berasal dari bangsa Indonesia. Hal ini menjadi penting tatkala saat ini Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu dan Budaya, UNESCO, mulai mendokumentasikan kebudayaan seluruh negara di dunia sebagai warisan kebudayaan dunia (world heritage). Tentunya tujuan akhirnya adalah kelestarian budaya dan identitas bangsa.Šnn

Ranomi Kromowidjojo (lahir di Groningen, 20 Agustus 1990; umur 21 tahun) ialah perenang gaya bebas Belanda keturunan Jawa Suriname.

P

erenang putri andalan Belanda, Ranomi Kromowidjojo, kembali menyabet medali emas pada nomor gaya bebas sprint yang menjadi andalannya. Setelah menjadi pemenang di nomor 100 meter pada Kamis (2/8/2012) lalu di Aquatics Centre, London. kini dia kembali jadi yang tercepat pada 50 meter gaya bebas. perenang Belanda berdarah Jawa, Indonesia, ini juga membuat rekor Olimpiade dengan catatan waktu 24,05 detik. Medali perunggu diraih perenang Belarusia, Aliaksandra Herasimenia, dengan catatan waktu 28,28 detik, disusul perenang Belanda lainnya, Marleen Veldhuis, dengan catatan waktu 24,39 detik.

"Saya datang ke sini dengan harapan meraih tiga medali emas. Kami juga berharap melakukan yang lebih baik di gaya bebas estafet 4x100 meter, dan saya merasa tekanan datang dari diri sendiri, negara dan seluruh dunia, tetapi yang terbaik yang mungkin bisa kami raih adalah perak," ujar Kromowidjojo, yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22 pada akhir bulan ini.

"Saya harus percaya dengan orang-orang Belanda. Saya tidak mau terlalu merayakan kemenangan 50 meter ini, saya akan melakukannya setelah upacara pengalungan medali selesai," tambahnya.

Ranomi tinggal di Sauwerd, Belanda Utara.

Namanya mulai melejit pada 2005 ketika meraih medali perunggu pada 50 meter gaya bebas Kejuaraan Junior Eropa. Pada Kejuaraan Eropa 2006 di Budapest, dia meraih perak pada estafet 4x100m gaya bebas.

Namanya mulai mendunia ketika tampil pada Kejuaraan Dunia di Melbourne, Australia, setelah tim estafet Belanda meraih perunggu 4x100m gaya bebas.

Tak lama kemudian pada Olimpiade Beijing 2008 dia menyumbangkan emas untuk negerinya dari nomor estafet 4x100m gaya bebas bersama Inge Dekker, Femke Heemskerk dan Marleen Veldhuis, sekaligus memecahkan rekor dunia 3 menit 33,76.Šnn

18

Edisi 03/Agustus 2012

Kabar Daerah

SKOR, Pinrang

Tak salah sebuah pepatah yang mengatakan bahwa dalam suatu perkara itu, Menang Jadi Arang, Kalah Jadi Abu. pasalnya, tak sedikit kejadian yang dapat dijadikan contoh, dimana setiap perkara selalu saja meminta korban serta kehilangan harta benda dari mereka yang terlibat perkara. Belajar dari berbagai kejadian di masa lampau, harusnya bisa membuka mata kita untuk berfikir seribu kali jika dihadapkan dalam suatu perkara.

K

ejadian yang dialami oleh Dua tetangga, Fredy Kalangi Bin Kwan Long Sing (52) sebagai tergugat melawan Hendra Khosman selaku penggugat, Masingmasing tinggal di jalan Melati Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulsel. dimana, Kedua warga tersebut terlibat perkara sebidang tanah seluas kurang lebih setengah meter atau 0,52 Cm dengan ukuran 20 Cm x 2,6 Meter. Proses penyidikan kasus ini sudah berjalan selama kurang lebih Satu (1) Tahun di kantor Polres Pinrang dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang.

Ironisnya, Predy Kalangi sebagai pihak tergugat justeru menganggap kasus yang dialaminya itu terkesan dipaksakan oleh pihak penyidik di Polres Pinrang karena, tergugat mengaku belum pernah di BAP tetapi Polisi telah menetapkan dirinya sebagai tersangka. akibatnya, pihak tergugat meminta Media Skor mengkonfirmasikan kasusnya ke pihak penyidik di polres pinrang “saya minta tolong kepada pak wartawan supaya mempertanyakan kasus ini karena saya tidak pernak di BAP tetapi kasus ini dinyatakan sudah P-21 dan saya langsung

ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi padahal kami selalu meminta supaya penyidik sebaiknya turun melakukan pemerikasaan di lokasi yang dipermasalahkan tetapi polisi tidak mau turun dan hanya selalu saja mengatakan, polisi sudah meminta keterangan ahli, Ujar Fredy.

Ditambahkan Fredy, saya benarbenar heran karena saya dianggap sebagai penyerobot padahal justru rumah saya yang dipasangi patok dan rumah yang saya masuki adalah rumah saya sendiri jadi patut saya bertanya dimana letak penyerobotan yang saya lakukan seperti yang dituduhkan itu, katanya. kami sudah sama-sama memiliki sertifikat, belum lagi isinya juga masih kurang sehingga sudah tidak sesuai yang ada dalam sertifikat, jadi apanya lagi yang di katakan menyerobot, Ujar Fredy.

Demikian halnya yang disampaikan Johnny Abd. Rahman yang tak lain adalah saudarah kandung Fredy yang mengatakan, saya benar-benar berharap agar pak wartawan dapat menanyakan kasus yang kami alami ini untuk dikonfirmasikan kepada penyidik terkait penetapan Kakak saya sebagai tersangka padahal tidak pernah di BAP. Memang kami pernah dipanggil untuk difasilitasi tetapi bukanya difasilitasi me-

lainkan diintimidasi sehingga kami merasa telah didiskriminasi oleh penyidik. Contohnya pada pemanggilan pertama, polisi sudah langsung menetapkan tergugat sebagai tersangka tanpa meberlakukan azas praduga tak bersalah. Olehnya itu, polisi dituntut agar professional dalam menangani kasus agar tidak terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana hal itu juga diatur dalan Undang-undang HAM yang terang menjelaskan bahwa Lebih Baik Membebaskan 1000 (Seribu) orang ”Bersalah” dari pada menghukum satu (1) orang yang tidak bersalah, Ujar Johnny.

Kapolres Pinrang, AKBP Hery Tri Maryadi yang rupanya Enggan Ditemui Wartawan, melalui Kasat Reskrimnya, AKP Ilyas Ardy mengatakan, kami sudah bekerja sesuai aturan dan adapun menyangkut keterangan dari pihak tergugat atas penetapan dirinya sebagai tersangka dan mengaku tidak pernah di BAP, itu juga diatur sesuai Undangundang karena yang bersangkutan

SKOR, Sulbar Program gerakan nasional (Gernas) kakao di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi barat untuk Tahun 2012 mendapatkan kucuran dana dari APBN sebesar Rp 26.134.820.000,- Dana tersebut diperuntukkan pada peningkatan mutu dan produksi kakao dengan sasaran 103 Desa dengan luas 4.400 Ha. melibatkan 389 Kelompok Tani melalui Tiga kegiatan utama, yaitu peremajaan dengan anggaran Rp 286 Juta, rehabilitasi Rp 10,494 Juta dan intensifikasi dengan anggaran Rp 2.412 Miliar, Ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan Sulbar,Tanawali di ruang kerjanya saat ditemui Skor.

Tanawali berharap agar gerakan nasional peningkatan mutu dan

produksi kakao atau gernas pro kakao dikawal dengan baik karena para petani kita di sulawesi barat sudah merasakan dampak positif program tersebut, Petani kakao di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang saya temui menyatakan terbantu dengan adanya program gernas pro kakao yang dicanangkan Pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) katanya di Mamuju, Ia mengatakan petani yang lahan kakaonya tersentuh program gernas pro kakao merasa terbantu karena mereka mampu meningkatkan produksi sehingga pendapatan keluarganya meningkat.

Sementara itu di tempat terpisah, Kadis Perkebunan dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, Ir. H. Abdul Salam MM. mengatakan, Selain program gernas

kakao dengan anggaran Rp 14 Miliar untuk Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, Tahun ini (2012,red) akan ada program peningkatan penerapan teknologi perkebunan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perkebunan, penyuluhan penerapan teknologi perkebunan dan pelatihan serta bimbingan penerapan teknologi tepat guna dari anggaran Program Gernas Pro Kakao Tahun 2012, Kegiatan program peningkatan produksi melalui kegiatan penyuluhan peningkatan produksi perkebunan, pengembangan bibit unggul, pengedalian

sudah beberapa kali dipanggil oleh penyidik namun selalu saja berkelik dan berlasan sakit, memang kami pernah mecoba memediasi kedua belah pihak, untuk mencari jalan alternatif guna mendapatkan solusi yang terbaik tetapi keduanya samasama mempertahankan prinsif dan ketika itu tidak ditemukan solusinya sehingga kasus ini dilanjutkan, Jelas Ilyas Ardi.

Adapun menyangkut keterangan pihak tergugat yang mengatakan bahwa, kami dari pihak penyidik tidak turun melakukan pemeriksaan di tempat Kejadian Perkara (TKP) itu adalah tidak benar karena kasus ini juga sudah beberapa kali dibicarakan oleh Komisi II di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kab. Pinrang bahkan pihak tergugat sudah turun kejalan melakukan aksi demo terkait kasus tersebut, sehingga pihak DPRD sendiri juga telah berupaya memfasilitasinya namun hasilnya tetap tidak ditemukan solusi, terang Kasat Reskrim.

Komisi II DPRD Pinrang juga membenarkan hal tersebut, DR. Ir. Sahabuddin Toha M.Ag “kasus itu sedah pernah dibicarakan di Dewan namun saya juga berharap supaya persoalan itu segera ditemukan solusinya supaya tidak berlarutlarut. Kami hanya bisa memfasilitasi tetapi untuk menemukan jalan terbaiknya tentu terpulang kepada kedua belah pihak dan kalau tidak bisa dengan kekeluargaan tentu ada proses lain yang ditempuh oleh yang bersangkutan, ungkap Sahabuddin. ©Muh. Saleh AR

hama penyakit tanaman dan peningkatan produksi perkebunan serta Pembangunan Gudang untuk Hasil Produksi Perkebunan di Desa Patampanua Kec. Anreapi.

Terkait... >>Ke Halaman 19

Kabar Daerah

Edisi 03/Agustus 2012

19

SKor,Pinrang

>> Lanjutan Hal 18 Terkait dengan Program gerakan nasional Kakao (Gernas) Tahun anggaran 2011, banyak kalangan yang mempertanyakan, kabupaten Polewali Mandar mendapatkan alokasi dana dengan total anggaran sebesar Rp 59,12 Milyar dari APBN, diantaranya peremajaan kakao di lahan seluas 3.000 Ha. Rehabilitasi lahan kakao sekitar 5.200 Ha. dan intensifikasi sekitar 2.600 Ha, sehingga lahan yang tersentuh program gernas pro kakao di Polman sekitar 10.800 Ha pada Tahun 2011 dari seluruhnya seluas 45.724 Ha. Kadis Perkebunan dan Kehutanan, Ir.H Abd. Salam MM Mengatakan untuk pelaksanaan Program Gernas Pro Kakao Tahun 2011 Sudah Berjalan dengan Baik dan sudah selesai pelaksanaannya, Ratusan kelompok tani telah merasakan dan menikmati hasil dari program dan bantuan yang kami salurkan, Petani yang lahan kakaonya tersentuh program gernas pro kakao merasa terbantu karena mereka mampu meningkatkan produksi sehingga pendapatannya sebagai petani pun meningkat, toh kalau masih ada kelompok tani belum terlayani dan belum tersentuh lahannya, Insya Allah tahun ini dan tahun akan datang kita berusaha maksimal agar semua bisa mendapat bantuan, katanya.

Abd. Salam mengaku bahwa program pengawasan, pelatihan dan pembinaan telah kami kerjakan secara maksimal namun masih tetap mendapat berbagai kendala, karena keterbatasan petugas kita di lapangan, sementara kelompok tani jumlahnya mencapai Ratusan dan lahan perkebunan begitu luas serta lokasi perkebunan arealnya menantang.

Itulah dilemanya Kita di Diknas, dimana program harus berjalan sementara masih juga ada kelompok tani yang tidak mengerjakan kebunnya sesuai petunjuk yang telah diberikan, yang seperti itulah merupakan kesalahan sendiri yang dilakukan oleh kelompok tani dan diakuinya bahwa Petugas ”PPL” kita di lapangan sudah bekerja maksimal untuk program kegiatan Tahun 2012.

Kami harapkan agar semua pihak termasuk Media diminta kesediannya untuk senantiasa ikut mengawasi agar apa yang kita harapkan besama dapat terlaksana serta medapatkan hasil dengan baik, Kunci Abdul salam saat ditemui diruang kerjanya.©Muh. Ilham

Ditengah-tengah bangsa yang merdeka dewasa ini, namun masih saja ada warga yang merasa dijajah oleh bangsanya sendiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang didemo Mahasiswa, Kamis (2/8/12) karena diduga curang terhadap seleksi penerimaan calon Anggota PPK dan PPS yang diadakan KPU beberapa waktu lalu.

K

ecurangan itu diduga terjadi dan mengorbankan Baharuddin salah seorang calon anggota KPU yang telah dinyatakan lolos atas hasil seleksi KPU Pinrang. Bahkan namanya sudah diumumkan namun Tiba-tiba KPU mengugurkan nama Baharuddin dengan alasan bahwa nama tersebut terlibat sebagai pengurus partai politik (Parpol). Hal itu dibantah keras oleh persatuan mahasiswa, Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (FKBEM) Lasinrang dan salah satu kelompok yang menamakan dirinya Komunitas Masyarakat Pinrang (Kompi) bersatu melakukan protes terhadap KPU yang dinilai telah memanipulasi hasil seleksi PPK/PPS. Puluhan mahasiswa yang berdemo itu, memulai aksinya di simpang jalan Ahmad Yani, poros Pinrang- Sidrap, selanjutnya menuju Kantor KPU dengan dikawal ketat aparat kepolisian Polres Pinrang.

Dalam pengawalan tersebut, tampak Wakapolres pinrang, Kasat Narkoba dan Puluhan Pasukan anti huru hara serta Satuan Buser yang juga tak luput dari pantauan Puluhan pasang mata Intel yang senantiasa mengamati situasi

demo tersebut.

Dalam orasinya, mahasiswa sacara bergiliran menyampaikan pernyataan sikapnya yang meminta Ketua KPU Pinrang, Jamaluddin STP segara dicopot dari jabatannya, “copot ketua KPU Pinrang” pekik Orator. Dia telah mencederai hasil seleksi penerimaan calon Anggota PPK dan PPS yang telah dinyatakan lolos seleksi namun sengaja digugurkan dengan alasan terlibat pengurus partai, namun alasan KPU tersebut sama sekali tidak benar karena Baharuddin tidak terlibat sebagai pengurus Partai tertentu.

Menguatkan hal tersebut, Ketua Partai PMB terang-terangan sudah mendatangi KPU untuk menjelaskan bahwa, Baharuddin tidak terlibat sebagai pengurus di Partai PMB sebagaimana yang dituduhkan KPU. jadi, pengguguran nama Baharuddin itu hanya merupakan permainan dari KPU yang tidak ada kekuatan hukum sebab yang dimaksud dalam Undang-undang KPU itu tidak dapat dikenakan pada Baharuddin karena tidak terlibat dalam kepengurusan suatu Partai.

Sementara itu, Ketua KPU Jamaluddin STP justru tetap ngotot dan mengatakan bahwa nama

Baharuddin yang digugurkan KPU itu bardasarkan peraturan KPU dan hal itu kami lakukan telah sesuai ketentuan dalam aturan KPU, setelah adanya laporan yang kami terima dari masyarakat. Jika ada keberatan dan merasa tidak puas atas hal ini, silahkan menempuh jalur hukum dan kalaupun harus dilapor sampai di pusat, kami tetap siap karena apa yang telah kami laksanakan sudah sesuai aturan, kata jamaluddin menantang.

Kendati demikian, mahasiswa tetap menilai penjelasan dari ketua KPU itu hanya sebagai upaya untuk berkelik sebab terbukti adanya pernyataan tertulis serta berkekuatan hukum yang dibuat dan ditandatangani Ketua partai PMB bermaterai Rp 6000 yang menerangkan bahwa Baharuddin tidak perna menadatangani permohonan untuk menjadi pengurus Partai PMB yang dimaksud.

Kejadian tersebut, disinyalir adanya permainan dan bargaening politik yang dilakukan salah satu Kandidat Gubernur dan Bupati yang berupaya mengendalikan KPUD Pinrang untuk sebuah kemenangan yang bisa saja membuat KPUD Pinrang “MASUK ANGIN”. ©Muh. Saleh AR

12 20

Edisi 03/Agustus 2012

Kabar Khusus

Mamasa

Kabar Khusus

MAMUJU

Edisi 03/Agustus 2012

21

22

Edisi 03/Agustus 2012

Refleksi Religi

Saat ini kemerdekaan RI genap berusia 67 tahun. Ibarat seorang manusia, usia 67 tahun adalah usia tua dan telah melewati beberapa fase dalam hidupnya seperti masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Tetapi bila hal itu kita terapkan pada bangsa ini, kondisi riilnya sama sekali tidak membenarkan idealita itu. Bahkan sepertinya kita masih berada pada fase belajar dewasa. Ibarat manusia, pada dirinya terjadi pertumbuhan yang tidak normal, mengalami kelambanan dalam berfikir dan bertindak. Kenapakah hal itu bisa terjadi? Itulah yang harus sama-sama kita fikirkan.

D

alam pandangan Islam kemerdekaan tidak hanya diukur dari terbebasnya sebuah bangsa dari penjajahan kolonial.

Memang itu tidak dipungkiri sebagai salah satu alat ukur. Karena kondisi terjajah membuat suatu bangsa bergantung kepada pihak yang menjajah. Kemudian tidak adanya kebebasan (hurriyah) bertindak dan menentukan nasib sendiri dari bangsa terjajah. Segala keputusannya tergantung pada si penjajah. Namun kemerdekaan yang hakiki baru dapat dirasakan bila semua makna ‘penjajahan’ tersebut betul-betul sirna dan berakhir dalam kehidupan suatu bangsa.

Suatu bangsa baru dikatakan merdeka yang sesungguhnya, bila bangsa itu hidup mandiri, tidak menggantungkan nasibnya kepada negara lain. Kemandirian di sini khususnya menyangkut hal-hal yang general, seperti kemandirian ideologi, ekonomi, politik, hukum, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Kemandirian tidak berarti menutup pintu untuk bekerjasama dengan bangsa lain untuk meraih suatu tujuan yang menguntungkan bersama.

Kemandirian ekonomi berarti bangsa itu tidak menggantungkan hidupnya dan perputaran roda perekonomiannya dari bantuan dan pinjaman luar negeri. Kemandirian politik berarti bangsa itu betul-betul bebas dalam menentukan kemauan dan kebijakannya, tidak dipengaruhi oleh kemauan dan kepentingan negara-negara maju. Bila bangsanya menginginkan agar Islam diterapkan dalam hidup bernegara, penguasa negeri itu mengikuti tuntutan rakyatnya, bukan mendengar gertakan-gertakan negara maju yang senantiasa mengkhawatirkan pelaksanaan aturan Islam di negerinya sendiri.

Kemandirian hukum lebih jelas lagi. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu melahirkan perundang-undangannya sendiri. Bukan menggunakan hukum produk negara penjajah.

Bangsa muslim baru dikatakan merdeka, bila mereka sudah mampu menerapkan syari’ah Islam dalam semua segi kehidupan mereka, bukan memilah-milah bagian yang sifatnya pribadi dan keluarga saja. Di sinilah perbedaan pokok antara Islam dengan ideologi lain. Islam mengharuskan pemeluknya untuk patuh dan tunduk kepada aturan hukumnya.

Dalam masalah-masalah pokok, Is-

lam tidak menyerahkan aturan itu kepada manusia, karena hal tersebut akan rentan dengan perebutan kepentingan. Oleh karenanya diambil alih oleh Allah swt yang mengetahui persis hal-hal yang sesuai dengan kebaikan manusia dan bahaya yang mengancamnya.

Demikian juga dengan kemandirian budaya, apabila budaya bangsa itu tidak diwarnai oleh infiltrasi budaya asing (barat), dalam kehidupan remaja, rumah tangga, etika pergaulan dsb. Dan lebih prinsip lagi adalah pola pikir atau sering disebut sebagai ‘ideologi’.

Insan yang merdeka adalah insan yang tidak mengkopi pemikiran dan tidak mewarisi pola pikir kaum penjajah, seperti sekularisme, materialisme, hedonisme dan isme-isme lainnya. Akan tetapi insan yang berpegang teguh pada ideologinya sendiri. Bila ia seorang muslim, maka ideologi yang dianutnya seharusnya Islam.

Sehingga pemikiran dan pola berpikirnya senantiasa mengacu kepada kerangka berfikir Al-Qur’an dan Sunnah Nabi s.a.w.

Apabila pilar-pilar tersebut belum terpenuhi secara global, maka sulitlah untuk mengatakan bangsa itu telah merdeka.

Yang ada hanyalah merdeka dari penjajahan fisik dan militer sebagaimana yang lazim dikenal pada awal abad kedua puluh lalu.

Bagaimana mungkin dapat disebut suatu bangsa merdeka bila masalah bangsa itu dari persoalan politik hingga budaya sangat dipengaruhi oleh kekuatan asing.

Dari ujung rambut ke ujung kaki disetir oleh orang luar. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah ketergantungan untuk tidak menyebut keterjajahan ini disebabkan karena kelemahan dalam diri bangsa-bangsa yang baru merdeka atau sebuah kondisi yang dipaksakan oleh pihak penjajah kepada mereka, yang betapapun mereka mau lepas dari kerangkeng penjajah itu tetap saja akan terikat oleh rantai-rantai lainnya?

Kedua kemungkinan ini dapat terjadi secara bersamaan. Bahwa bangsa-bangsa muslim sekarang belum menyadari sepenuhnya arti keterbebasan itu (yang ada hanya pada segelintir orang saja), memang suatu realita yang tidak dapat ditolak. Tetapi dari percaturan politik internasional kemungkinan kedua tadi juga tak dapat ditampik adanya. Tapi yang sadar akan hal ini hanya kalangan tertentu dari

bangsa-bangsa muslim. Pada umumnya mereka sudah tertidur dengan nyanyian kemerdekaan dan ‘kesenangan’nya.

Dalam konsep Islam kemerdekaan diawali dari keterbebasan `aqidah dan pola pikir manusia dari mengikuti ‘hawa nafsu’. Sebab menurut terminologi `aqidah hanya dikenal dua arus, 1. arus Allah s.w.t, 2. arus thaghut (Syaitan). Orang yang tidak mengikuti arus Allah s.w.t. sadar atau tidak sadar sudah pasti akan terkoptasi oleh arus thaghut. Orang beriman membebaskan diri dan keinginannya dari segala keterikatan di luar Allah. Arus Allah itu rambu-rambunya sudah jelas baik dalam dimensi politik, ekonomi, hukum, budaya, dll. Kesemuanya mengancu kepada ketentuan Allah dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi-Nya. Manusia berfikir bagaimana menerapkan aturan itu dan mengembangkan ke bagian-bagian yang belum terjangkau secara harfiyah oleh aturan itu melalui mekanisme ‘ijtihad’. Manusia jangan seklaikali berfikir ingin merubah atau lari dari aturan itu. Konsekuensinya harus dibayar dengan biaya yang sangat mahal ketersesatan di dunia dan neraka di akhirat. Itulah yang terjadi sekarang ini, dimana manusia kehilangan kemanusiaannya karena mengikuti ‘hawa nafsu’nya (thaghut). Sistem-sistem yang mereka ciptakan dengan tujuan awal untuk kesenangan dan kebahagiaan manusia, serta-merta berubah menjadi malapetaka yang mencelakakan kemanusiaan secara umum. Jadi manusia menjadi musuh dari produkproduknya sendiri. Ancaman kehancuran dunia datang dari mana-mana, dari politik, militer, ekonomi, lingkungan, budaya, hukum, dan sendi-sendi lainnya.

Sudahkah tiba saatnya manusia khususnya umat Islam sadar dan ruju` kepada aturan Allah swt dan petunjuk (hadyu) Nabinya saw. dengan meretas berbagai ikatan dan jeratan pertama sekali dari benaknya (`aqidah), kemudian ke lingkungan sekitarnya. Tanpa dibayang-bayangi oleh perasaan ketakutan yang dihembusklan oleh syaitan dan tentara-tentaranya tentang kondisi kemajemukan bangsa, kebinekaan, nasionalisme dan sejenisnya.©nn

Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara

dewan pimpinan cabang partai amanat nasional kabupaten polman