SKOR Edisi 033 [Juni 2015] by Noeh Nemen

Terdaftar Di Dewan PERS

SUSUNAN REDAKSI Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Mayjen (Purn) H. Asril H Tanjung, S.Ip Drs. H. Syahrir Hamdani Kapt. Inf. Arman Saleh Kapt. CPM. Inf. La Poni Pelda Abd. Kadir Dewan redaksi RD. Darwis, Arman B, Nuhroji Penanggungjawab Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan Arman B, SS Pemimpin Produksi: Nuhroji Wakil Pemimpin Redaksi Iskandar Sulthoni Redaktur: Noe Nemen Zulkifli Sunusi, S.Ip Guntoro Sekretaris: Yudi Kerta Tim Investigasi: Nurhalis Lumapatty AYS Prayogie Bambang Siregar AK Tirta Kharista

residen seringkali dibohongi dengan laporan hasil pekerjaan yang baik oleh para pembantunya padahal faktanya “amburadul”. Kebijakan Pemerintah melalui Program Gerakan Nasional (Gernas) peningkatan produksi dan mutu tanaman kakao “Dimanipulasi” di Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian yang bertugas melaksanakan dan mengawasi program tersebut. Benih kakao Somatic Embriogenesis (SE) yang disalurkan Kementan kepada Petani di Sulawesi Tahun Anggaran 2010/2011 adalah benih rendah kualitas karena tidak lulus uji sertifikasi benih sesuai ketentuan. Hal ini dikuatirkan menjadi bencana bagi para petani kakao khususnya di Sulawesi. Kini, banyak petani yang telah mengganti kakao tersebut dengan tanaman lain karena benih yang diberikan pemerintah mati dan tumbuh kerdil. Sebelumnya, petani telah menebang tanamannya dan menggantinya dengan benih kakao SE yang diberikan pemerintah karena tertarik dengan sosialisasi peningkatan mutu dan produksi yang tentu berpengaruh pada penigkatan kesejahteraannya. Presiden sudah saatnya mengawasi kinerja dan mengevaluasi jabatan Menteri dan para Pejabat setingkat Deputy, Dirjen, Dirut, Direktur dan Kepala Bagian di Kementerian/Badan dan BUMN karena kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan terus “terjajah” jika mereka terus bercokol pada jabatnnya yang seringkali disalahgunakan. Hal yang sama juga terjadi di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Ti-

mah, PT PLN, Perum Bulog, PT Taspen dll. Perusahaan-perusahaan itu mejalankan usahanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, kemudian memberikan manfaat sekecil-kecilnya kepada Negara. Demikian pula Proses lelang pada LPSE yang katanya transparan, bebas dari manipulasi pemenang dan membuka ruang bagi para pengusaha untuk berkompetisi. Faktanya, pemenang lelang dapat diatur oleh oknum pejabat bekerjasama Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Tekhnis dan panitia lelang. Penulis berharap, Presiden mengambil langkah tegas dengan mencopot Pejabat penanggungjawab kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan bebas korupsi.

Design Grafis: Zahra/Adien Staf Redaksi: Haryadi, Tirta, Abdullah Bayu, Yusuf, Wahyuni Bendahara: Sri Winingsih Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH. MH Andi Azis Maskur, SH Maskur Husain, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Telp: (021) 2409 5520 Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Bank Mandiri: 166-00-0127395-2 An. PT Solusi Komunikasi Regional Penerbit:

PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

SK Menkumham;

NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat

DKI JAKARTA: ■ Yudi ■Taswin ■Torman ■Herman Adiardhana, SE ■Irwan ■Sitor Siringoringo ■Ratis ■ Arman ■Rizki ■M. Akbar ■Sofyan ■Joko Kartono■ Nurhasanah JAWA BARAT: ■Saskia ■Erwin ■Alfi ■Suryadi ■ Banten: ■ Mevi Amirulullah (korwil) ■Chandra JAWA TENGAH: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil) ■Ridhol Maulana (Tegal) ■Sugiyono. JAWA TIMUR: ■Agus Budianto ■Adien ■Sunaryo ■Mantep Yudi. SUMATERA UTARA: ■Asman Simaremare ■ SUMSEL: Pebri Ariyanto (Korwil) Muba: ■Yudi Febriansyah (Kabiro). OKU: ■Asni Anwar (Kabiro). Riau: -Indragiri Hulu: ■Dahlan Harahap Lampung: ■- Jambi: - Batam: Sulteng/Sulsel: ■Sudirman Umar ■Abdul Aziz, S.Ip. ■Achmad Faisal ■Aswad Amir ■Nur Amina ■Abustam Junaedi SULAWESI BARAT: Dewan Lembah ■ Arifuddin Haroen, SH (Polman). SULAWESI TENGGARA: ■Nasrul Anas ■ SULUT/GORONTALO: ■Arham Licin. KALIMANTAN TIMUR: ■Idris. KALIMANTAN BARAT: Pontianak: ■Ade C Anwarudin (Kabiro) ■ MALUKU/MALUKU UTARA: ■Zakarias Waatwahan. PAPUA BARAT: ■Soleman Mate.

SKOR, Jakarta

Program pemerintah pusat melalui Gerakan Nasional (Gernas) Kakao yang bertujuan meningkatkan produksi dan mutu tanaman kakao, dikuatirkan akan menjadi malapetaka bagi petani kakao di sulawesi khususnya Sulawesi Barat.

usat Penelitian Benih Kopi dan Kakao (Puslitkoka) sebagai produsen tunggal pengadaan benih Kakao Somatic Embryogenesis (SE) menyalurkan benih rendah kualitas kepada petani karena tidak lulus pada uji sertifikasi benih, ditambah lagi dengan kandungan 9 unsur hara dalam pupuk Gernas yang juga diduga dimanipulasi. Rendahnya mutu benih kakao SE ditandai dengan matinya sejumlah tanaman atau tumbuh kerdil, petani terpaksa mengganti tanaman kakao tersebut dengan tanaman lain seperti jagung dan singkong. Program Gernas Kakao adalah hasil kesepakatan pertemuan koordinasi antara Wapres, Jusuf Kalla dengan Gubernur se-sulawesi Tahun, 2008 lalu (masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I kala itu, red) yang kemudian dimulai pada Tahun Anggaran 2009 - 2011. Karena target tidak tercapai maka Menteri Pertanian mengajukan tambahan anggaran untuk melanjutkan program Gernas Kakao pada Tahun 2012 dan rencananya akan kembali dilanjutkan programnya di Tahun 2015 ini. Puslitkoka berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian RI dan merupakan lembaga non profit yang mendapat mandat melakukan penelitian dan pengembangan komoditas kopi dan kakao sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 786/Kpts/Org/9/1981 Tanggal, 20 Oktober 1981 dan sebagai penyedia data dan informasi yang berhubungan dengan kopi dan kakao.

Tugas Pokok dan Fungsi Puslitkoka:

1. Melakukan penelitian guna mendapatkan inovasi teknologi di bidang budidaya dan pengolahan hasil kopi dan kakao 2. Melakukan kegiatan pelayanan kepada petani/ pekebun kopi dan kakao di seluruh wilayah Indonesia guna memecahkan masalah dan mempercepat alih teknologi 3. Membina kemampuan di bidang sumberdaya manusia, sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan penelitian dan pelayanan. Pada program pengadaan benih Kakao SE Tahun 2010 – 2011 di Sulawesi, Direktorat Jenderal Perkebunan berpedoman pada tarif yang diterbitkan oleh Puslitkoka. Sementara itu, Puslitkoka menjadi produsen tunggal dalam pengadaan benih Kakao SE tersebut sehingga diduga terjadi konflik kepentingan apalagi tugas pokok Puslitloka bukan sebagai penyedia barang/jasa. Ditemui di kantornya di bilangan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Aktivis LSM dari Polewali Mandar, Awi langsung berang dan menuduh pemerintah telah menipu petani di sulawesi Barat, “jika ini benar, berarti Pemerintah melalui Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian telah menipu petani di Sulawesi Barat,” kata putra mandar yang akrab disapa bang awi ini. “hal ini tidak boleh dibiarkan, saya akan

segera berkoordinasi dengan para Tokoh Mandar Sulawesi Barat yang berdomisili di Jakarta untuk menentukan langkah selanjutnya,” tambah bang awi. Sementara itu, Produksi Kakao Berdasarkan data statistic Tahun, 2006 - 2010 mencapai 600 Ribu Ton namun pada Tahun 2010 hingga kini, produksi kakao hanya mencapai angka rata-rata 450 Ribu Ton per Tahun. Disela acara Cocoa Gathering Makassar yang digelar Jakarta Futures Exchange (JFX) di Hotel Grand Clarion Makassar awal mei lalu, Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo), Zulhefi menyatakan bahwa program gernas yang dicanangkan pemerintah kurang efektif karena terjadi penurunan produksi kakao. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Baik Dirjen Perkebunan Kementan maupun Puslitkoka kompak tidak memberi tanggapan hingga berita ini ditulis. Red

1. Manipulasi Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk urea bersubsidi pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dit. PSP) Tahun Anggaran 2009 lalu yang memboroskan keuangan negara lebih dari Rp 300 Miliar dan hingga saat ini pemerintah masih terbebani utang kepada Produsen hingga Triliunan Rupiah. 2. Manipulasi 9 Kandungan unsur hara dalam pupuk gernas yang disalurkan ke Sulawesi Barat tidak sesuai dengan kandungan yang tertera pada kemasan karung. 3. Manipulasi penyaluran Benih Kakao Somatic Embryogenesis (SE) yang tidak lulus uji sertifikasi oleh Puslitkoka pada Program Gernas Kakao Tahun 20102011 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di wilayah Sulawesi. 4. Manipulasi kandungan senyawa (Spora) pupuk Hayati Mikhoriza yang tidak sesuai dengan Permentan No. 70 Tahun 2011 (10 Spora/Gram) pada pengadaan Tahun Anggaran 2013 di Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian.

SKOR, Jakarta

Diduga terjadi penyalahgunaan Ribuan Ton logam timah di lingkup PT Timah (persero) senilai Puluhan Miliar, hal tersebut diperoleh dari selisih antara catatan saldo persediaan logam timah dengan fakta fisik di gudang dan yang telah dikirim ke peleburan. nformasi yang diterima Skor bahwa catatan jumlah logam waiting pada Juli 2014 lebih dari 5000 batang, sementara fisik logam di gudang sebanyak 1264 batang. Jika berat/batang 25 Kg dengan estimasi sekitar Rp 270 Juta/Ton, maka nilai logam timah yang hilang diperkirakan lebih dari Rp 20 Miliar. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance, diantaranya untuk mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, efektif, patuh terhadap peraturan perundang undangan, Meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional, dll. Sebagaimana diketahui, jenis logam produksi PT Timah adalah logam timah siap ekspor, logam belum siap ekspor dan logam cacat produksi (afkir). PT Bhanda Graha Reksa (Persero) adalah sebagai pengelolah gudang penyimpanan dan penyerahan timah antara PT Timah dengan para konsumen.

kan RUPS pada tgl 26 Maret lalu dan pertanggungjawabannya sudah disetujui pada RUPS tsb sehingga ketidak sesuaian yang Bapak dugakan kelihatannya sulit bisa terjadi, selain pihak eksternal kami juga mempunyai satuan pengawasan internal yang akan mengaudit setiap kegiatan2 terutama ada hal2 yang diluar ketentuan. Untuk penjualan logam timah, sejak tgl 30 Agustus 2013 sudah harus melalui bursa Indonesia, BKDI dan sesuai aturan, 1. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis perPerMendag, adapun PerMenDag yang seroan, kami mengadopsi sistem applicaberlaku saat ini, no 44/2014. tion and product in data processing (SAP), PT Timah Industri adalah salah satu sistem yang terintegrasi sehingga semua 4. anak perusahaan PT Timah (Persero) Tbk kegiatan proses bisnis perusahaan terdan kepemilikannya 100 %, perusahaan pantau secara real time, ada ketidak sesini difokuskan utk produk2 hilir, apapuaian dllnya, mudah dan bisa ditelusuri. un kejadian di anak perusahaan tentu 2. Perusahaan kami adalah BUMN yang akan berdampak di konsolidasi sehingga sudah go public, 65 % pemerintah dan sistem dllnya harus link dgn kami, mrk35 % publik, setiap kegiatan kami menpun juga di audit dan sudah disyahkan gacu kepada UU PT dan ketentuan pasar dalam RUPS tsb. ď šRed modal, semua harus transparan dan taat aturan dan sebagai perusahaan public Aktivis LSM Lembaga Informant Korupsi kami harus di Audit oleh pihak Eksternal (LIK), Khalis berjanji akan melakukan penelyang penunjukkannya pun melalui RUPS, usuran bersama Skor dan segera membuat laporan keuanganpun harus mendapat laporan ke pihak berwajib jika terbukti terpersetujuan RUPS, kami sudah melakudapat logam timah yang disalahgunakan oknum pejabat PT timah, "LIK akan membantu skor melakukan investigasi dan akan mengawal kasusnya jika terbukti ada sejumlah logam timah yang disalahgunakan," kata Khalis saat ditemui Skor di kantornya di bilangan pondok kopi, jakarta timur. (5/6/15) Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Sekretaris PT TIMAH (Persero), Sdr. Agung men3. jelaskan bahwa:

Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

www.skornews.com

SKOR, Jakarta

Kasus dugaan pencurian tenaga listrik yang dilakukan PT Wira Paper dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu dilkukan PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang karena PT Wira Paper dinilai tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan kasus itu. “Beberapa kali kita panggil ke kantor tapi PT Wira paper tidak pernah datang dan mereka banyak alasan jadi karena kita perusahaan negara maka kita limpahkan ke pengacara negara, pengacara negara itu ya kejaksaan” Ujar Deputy Manager Efisiensi Penyaluran dan Mutu Listrik PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Joko Pramono kepada Skor, Rabu (27/05/2015). Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan, Joko mengungkapkan atas pencurian listrik itu PLN telah memberikan sanksi kepada PT Wira Paper berupa tagihan susulan dan denda sebesar Rp. 167 miliar, namun lanjut Joko PT Wira Paper terkesan tidak ingin membayarkan tagihan itu.

“Sanksinya bukan seberapa dia nyuri tapi tapi ada hitung-hitungannya sendiri, dan kita sudah sampaikan tagihan susulan plus dendanya sekitar 167 miliar” ungkapnya. Tagihan serta denda itu, menurut Joko harusnya langsung dibayarkan oleh PT Wira Paper, namun disebutkan PT Wira Paper terkesan berbelit belit, padahal Pihak PLN

lanjut Joko bisa memberikan keringanan kepada PT Wira Paper dalam hal rentang waktu pelunasan sanksi itu. “Pada prinsipnya sanksi itu harus cash, cuma kita ada kebijakan apabila sanksi itu terlalu berat bisa diansur beberapa kali, namun beberapa kali kita panggil tapi mereka tidak datang” ujar Joko. Terkait dugaan adanya keterlibatan oknum PLN, Joko menegaskan akan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat. “Tidak ada ampun kalau ada pihak PLN yang terlibat, biar sekalian terungkap nanti dii kejaksaan”tegasnya. Selain kasus perdata yang ditangani pihak kejaksaan, Joko juga menyebutkan untuk kasus pidananya sedang ditangani pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Lebih lanjut, Joko mengakui dalam beberapa tahun terakhir ini, kasus pelanggaran yang dilakukan PT Wira paper itu merupakan kasus yang terbesar. Untuk mengantisipasi tindakan pencurian listrik itu, Joko mengaku mempunyai Tim yang melakukan pengawasan dan penertiban, selain itu untuk pelanggan yang besar dipantau dari alat pembaca meteran otomatis yang terpusat. “Kita ada tim dimasing-masing area untuk pengawasan pelanggan-pelanggan kecil, selain itu ada alat pembaca meteran otomatis untuk yang pelanggan besar” ujar Joko. ARM 021S - NP074S

SKOR, Maros-Sulsel

Pungutan Liar (Pungli) bantuan traktor pada Program Upaya Khusus (Upsus) Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) ke sejumlah kelompok tani yang diduga melibatkan Kepala Dinas Pertanian menjadi sorotan Aktivis pemuda Maros. upati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Maros, Abrar Rahman menuding ada oknum pemerintah yang meminta sejumlah uang kepada petani. “Bantuan kepada petani berupa bibit, pupuk, traktor, pestisida hingga alat-alat pertanian lainnya itu gratis,” ungkap Abrar saat ditemui di Warkop Phoenam di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan (2/6/15) lalu. Anggaran bantuan tersebut memang dikirim langsung ke rekening kelompok tani namun proses pemberkasan dan rekomendasi pencairan tetap melalui rekomendasi Kepala Dinas, pada proses inilah terjadi pungli antara 15-30 persen dari total anggaran yang mereka terima.

Abrar mendesak pihak Kepolisian dan juga Kejaksaan mengusut dugaan pungutan liar tersebut karena menyangkut kehidupan dan kesejahteraan petani. “Bila kasus ini tidak ditindaklanjuti maka kami akan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kekecawaan kami kepada aparat penegak hukum,” tutur Abrar Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Maros, AKP. Yusrizal mengaku sudah melakukan penyelidikan atas dugaan pungutan liar bantuan traktor dan juga bantuan dana program Upaya Khusus (Upsus) Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) kepada sejumlah petani di Maros. “Kami berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut, sebagai

Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

komitmen Polri dalam pemberantasan tindak Pidana Korupsi,” tegas Yusrizal. Kadis Pertanian Maros, Andi Burhanuddin membantah tudingan adanya Pungli dalam dua program bantuan pemerintah kepada kelompok tani.

“hal itu hanya bersumber dari beberapa kelompok tani yang cemburu karena tidak mendapatkan bantuan. Tidak ada pungutan dan bantuan dicairkan sendiri oleh kelompok tani dari rekening mereka," terang Kadis Pertanian. Azis/S.10

SKOR, Jakarta

Sidang perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Capt. Samuel Bonaparte AMd SH SE MMar (“Capt. Samuel”) sebagai Penggugat melawan PT Wintermar Offshore Marine Tbk (“PT Wintermar”), pada Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (01/06/2015) telah dilaksanakan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. perusahaan induk juga bertang- Hakim memutuskan, telah ter-

ebelumnya, pada tahap jawab-menjawab, PT Wintermar yang merupakan Perusahaan nasional yang telah go publik dan bergerak dalam bidang pelayaran di dalam negeri dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi ini, dalam dokumen Jawaban dan Duplik bersikeras menyatakan, antara PT Wintermar dengan Capt. Samuel tidak ada hubungan pekerjaan. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Capt. Samuel yang diwakili oleh Ridha Sjartina dan Satrio Laskoro yang mengargumenkan,

SKOR, Maros-Sulsel

Kejaksaan Negeri menuai sorotan atas penetapan Al Fitra Sandeli sebagai tersangka dugaan korupsi pada program Bedah Rumah Kementerian Perumahan Rakyat Tahun anggaran 2012-2013 di Kabupaten Maros. “Kejaksaan Negeri Maros keliru menetapkan tersangka,” kata Kuasa hukum Al Fitra Sandeli, Andi Aziz Maskur. Menurutnya, Kadis Tata Ruang,

gung jawab atas subsidiary atau anak perusaahaannya. Atas hal tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Jan Manopo menerima argumen pihak penggugat dan menolak dalil PT Wintermar yang menganggap tidak ada hubungan kerja antara PT Wintermar dengan Capt. Samuel. Karena, menurut Majelis Hakim, hubungan kerja tersebut telah diakui oleh PT Wintermar sebagaimana tertuang dalam Anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat. Pada anjuran tertulis tersebut, diminta agar pihak pengusaha memanggil dan mempekerjakan kembali pihak pekerja pada posisi serta jabatan serta hak-haknya seperti sediakala. Dalam putusannya Majelis

jadi pemutusan hubungan kerja tidak sah oleh PT Wintermar dan atasnya batal demi hukum. Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan, hubungan kerja antara PT Wintermar dengan Capt. Samuel tidak putus, serta menghukum PT Wintermar untuk membayar biaya perkara dan membayar hak Capt. Samuel sebagai pekerja, serta memerintahkan PT Wintermar untuk memanggil kembali Capt. Samuel dan mengembalikan pada posisinya semula. Capt. Samuel yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Ridha Sjartina dan Satrio Laskoro mengaku cukup puas atas putusan Majelis Hakim tersebut. “Meskipun tidak seluruh tuntutan kami dikabulkan, namun kami cukup puas atas putusan tersebut dan

Agus Salim yang lebih bertanggung jawab pada kasus tersebut, "sebagai penanggung jawab, Kepala Dinas yang paling bertanggung jawab dalam proyek APBN itu," ungkap Andi Aziz saat ditemui usai menghadiri RDP di kantor DPRD Kab. Maros (27/05/15) lalu. Lebih lanjut Andi Aziz menegaskan, seharusnya Kejari Maros juga menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku penanggung jawab sebagai tersangka, “jangan hanya menjerat kalangan bawah,” tegasnya. Andi Aziz mengaku telah melaporkan kecerobohan Kejaksaan Negeri Maros dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka ke Kejaksaan Tinggi Sulawasi Selatan.  Abustan /Aziz/S10 Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

www.skornews.com

telah terbukti, perusahaan tidak bisa mengintimidasi dan memaksa pekerjanya untuk mengundurkan diri,” tegas Ridha. Lebih lanjut Ridha menambahkan, “Hal ini juga merupakan sebuah preseden bahwa karyawan yang bekerja pada perusahaan grup, dimana tidak ada pembedaan pekerjaan antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya yang lain, maka induk perusahaan pun dapat bertanggung jawab.” Sementara itu, kuasa hukum Capt Samuel lainnya, Satrio Laskoro menegaskan, “Putusan ini juga menjadi preseden terkait perjanjian kerja tidaklah harus dibuat secara tertulis, adanya hubungan harus memperhatikan fakta yang terjadi.” “Do what’s right, come what may,” kata Capt Samuel kepada Tim SKOR ketika diminta tanggapannya atas putusan Majelis Hakim. Rupanya, pernyataan Bang Sam, sapaan akrabnya ini, mengungkapkan jika gugatan yang disampaikan kepada PT Wintermar lebih dititik beratkan pada upaya melakukan apa yang benar, apapun risiko yang kelak akan diterimanya. Atas putusan yang telah dibacakan terputus, Majelis Hakim mengingatkan bahwa ada waktu 14 hari bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut untuk mengajukan Kasasi. TIM SKOR/S10

SKOR, Palembang-Sumsel

Warga di Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang yang tergabung dalam Persatuan Banpres Sejahtera (PBS) cemas karena lahan Bantuan Presiden (Banpres) sejak tahun 1981 lalu diserobot Pemerintah daerah.

walnya, lahan Banpres sebagai hadiah dari Presiden Soeharto kala itu, luasnya 9,6 Hektar namun kini menyusut menjadi 4,6 hektar, sisanya yang 5 hektar telah beralih fungsi menjadi Kantor Camat Sematang Borang, Fakultas Perikanan (Kampus C) Universitas PGRI Palembang dan Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Banpres Sejahtera (PBS) ini merupakan korban kebakaran besar tahun 1981 di 22 Ilir, 23 Ilir, 24 Ilir dan 26 Ilir Palembang. Presiden Soeharto saat itu memberi bantuan bagi korban kebakaran Salah satu lokasi yang dihibahkan Presiden Soeharto (kala itu, red), letaknya di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa yang telah diambil alih oleh Kota Palembang hingga wilayahnya kemudian

menjadi Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Srimulya. Dua warga kampung yang terletak di RT.008 dan RT.014 Kelurahan Srimulya berjumlah 2.500 jiwa, tergabung dalam Persatuan Banpres Sejahtera (PBS) yang diwakili Bang Yusup menuntut Pemkot Palembang untuk mengembalikan lahan Banpres yang telah disalahgunakan. Kami menuntut Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin memenuhi janjinya untuk membantu permasalahan yang kami hadapi, “kami berharap agar lahan tempat kami tinggal selama 34 tahun bisa menjadi hak milik,” kata Yusuf. “semoga Presiden Joko Widodo mendengar keluhan kami dan mencarikan solusi bagi masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Banpres Sejahtera (PBS),” kata Yusu berharap. Pebri Arianto/S10

SKOR, Maros-Sulsel uluhan warga Mandai Maros mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Maros untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait adanya selisih pembayaran pembebasan lahan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Rabu (27/05/15). Warga didampingi kuasa hukumnya, Andi Aziz Maskur, SH. diterima Ketua DPRD Maros, Chaidir Syam, SIP dan Kepala Badan Pertanahan

Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

www.skornews.com

Nasional (BPN) Maros, Hj. Nuzulia. Menurut Andi Aziz Maskur, kliennya mempertanyakan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara BPN dengan warga. Sebelumnya, BPN menyepakati pembayaran sebesar Rp1,3 – 2,5 Juta/ Meter namun warga hanya dibayar Rp 900 Ribu/Meter. RDP digelar untuk mendengar langsung penjelasan pihak BPN terkait selisih pembayaran. Nur Aminah/Aziz/S10

SKOR, Jakarta

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD turut memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo saat diundang makan siang bersama di Istana. Mahfud menyoroti soal maraknya praperadilan atas status tersangka yang telah ditetapkan KPK. "Sekarang ini ada kekhawatiran luar biasa sebenarnya, yaitu putusan praperadilan yang menyatakan bahwa semua tindakan pidana itu hanya bisa dilidik oleh Polri dan Kejaksaan," kata Mahfud di Istana Negara, Kamis (4/6). Menurut Mahfud, praperadilan yang memenangkan gugatan Hadi Poernomo dan Budi Gunawan adalah wewenang hakim pengadilan untuk memutuskannya namun mantan Ketua MK itu menilai, putusan hakim dalam sejumlah sidang praperadilan jauh melebihi kewenangan yang dimilikinya. Terkait putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo. Menurut Mahfud, Hakim Haswandi yang mengeluar-

SKOR, Jakarta residen Joko Widodo menegaskan, tidak ada kompromi bagi pelaku kerusakan lingkungan, "Saya hanya ingin menegaskan kembali tidak ada kompromi untuk illegal fishing (pencuri ikan), illegal mining (tambang liar), illegal logging (perusak hutan) yang meyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, Jumat (5/6). Presiden menegaskan, pihaknya akan memerintahkan penegak hukum dan instansi terkait bersikap tegas dalam menegakkan hukum terhadap perusak lingkungan. Pada saat pidato peringatan Hari Lingkungan Sedunia yang dipusatkan di Istana Bogor, Presiden menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup sehingga harus ada pengaturan tata ruang. "Tata ruang penting mendapat

kan putusan itu sebenarnya telah membatalkan Undang-Undang. Padahal, membatalkan Undangundang hanya bisa dilakukan oleh dua lembaga, yakni DPR dan pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi (MK). "Putusan hakim itu melampaui kewenangannya namun karena putusan hakim menurut konstitusi tidak bisa dibatalkan, ya tetap berlaku," katanya usai menemui Jokowi di Istana. Mahfud melanjutkan, dengan adanya putusan itu maka setidaknya ada 11 UndangUndang dan lembaga penyidik yang bukan Polri menjadi tidak sah, “sebenarnya hakim bisa saja mengatakan bahwa penyidikan yang dilakukan KPK tidak sah, misalnya lantaran belum pernah ada pemanggilan sebelumnya, bukan karena penyidiknya,” katanya.

perhatian khusus terutama di sektor pertambangan, kehutanan dan kelautan," kata presiden. Presideni menegaskan, pengelolaan lingkungan diikuti sikap tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup, "Mari jadikan bumi sebagai tempat yang nyaEdisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

Untuk mengansitipasi agar putusan itu tidak menimbulkan efek domino yang lebih jauh, Mahfud mengusulkan kepada Jokowi agar melakukan rekonsolidasi hukum acara pidana. Menurutnya, KUHAP perlu menegaskan apa yang dikehendaki Negara. Mahfud juga mengusulkan pada presiden agar ada perbedaan dalam memandang hukum sebagai norma dan hukum sebagai peristiwa, kalau hukum se-

bagai norma bukan diadili oleh Pengadilan Negeri tapi oleh MK dan hukum sebagai kasus barulah diadili di pengadilan. "Presiden sangat tertarik dengan usulan itu," kata Mahfud. Sebelumnya, Hadi Poernomo berhasil memenangkan gugatan sidang praperadilan melawan KPK di PN Jaksel dengan pertimbangan kasus Hadi ditangani oleh penyidik dan penyelidik bukan dari Polri dan Kejaksaan. dheIs

man, bumi bisa mencukupi kebutuhan seluruh manusia tapi tak akan cukup memenuhi kebutuhan segelintir orang yang serakah," kata Jokowi. Terkait dengan kerusakan hutan (illegal logging), data kerusakan hutan di Indonesia masih

simpang siur akibat perbedaan persepsi dan kepentingan. Laju deforestasi di Indonesia menurut perkiraan World Bank antara 700.000 sampai 1.200.000 Ha. per tahun, dimana deforestasi oleh peladang berpindah ditaksir mencapai separuhnya namun World Bank mengakui bahwa taksiran laju deforestasi didasarkan pada data yang lemah. Sedangkan FAO menyebutkan, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 Ha. per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen. Sejumlah LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 – 2.000.000 Ha per tahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 Ha. per tahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal logging. Dheis

www.skornews.com

SKOR, Pontianak - Kalbar una melakukan pendekatan kepada para pengusaha dan masyarakat, sekaligus sidak dan sosialisasi tentang izin usaha, Kepala Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat pengusaha di lingkungan wilayah kerjanya. Pada kesempatan tersebut, Lurah Lestari menghimbau kepada para pengusaha di wilayahnya untuk melengkapi perizinan seperti IMB, SITU, SIUP/HO dll. Bangunan rumah, ruko dan gudang yang belum memiliki IMB

dihimbau untuk segera melengkapinya karena IMB merupakan persyaratan utama pengurusan izin usaha. ”Pengusaha yang belum memiliki IMB disarankan untuk segera mengurusnya di kantor Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang Kota Pontianak,” kata Lurah Lestari. Kunjungan kerja ini merupakan salah satu bentuk pendekatan dengan para pengusaha dan masyarakat, sekaligus lebih memudahkan untuk mengetahui bangunan yang telah dan belum memiliki izin, tutur Lestari. Ade

SKOR, Palembang-Sumsel

“Belum bisa melayani pemasangan baru karena meteran habis,” kata petugas PLN saat warga memohon pemasangan baru. Untuk pemasangan baru, diduga PLN memberdayakan jasa “calo” sehingga bila warga langsung mengurus ke PLN terkesan dipersulit dan tidak dilayani. Informasi yang diterima skornews bahwa ada oknum pejabat PLN Seduduk Putih bekerjasama dengan calo pemasangan meteran listrik yang mudah dan cepat meskipun dengan tarif yang lebih mahal. Pungutan liar juga sering terjadi saat oknum PLN melakukan razia (OPAL), seperti dikeluhkan Ita (nama disamarkan) kepada skornews mengaku menjadi korban pungli oknum petugas PLN sebesar Rp 1.500.000, “jika tidak dibayar, mereka akan memutus aliran listrik,” tutur Ita. “Oknum tersebut mengatakan, jika berurusan di kantor akan dikenakan biaya sebesar Rp 8.000.000. Dikonfirmasi terkait hal tersbut, pejabat terkait PLN Sududuk Putih belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. Pebri Arianto/S10

Masyarakat mengeluhkan pelayanan yang tidak professional di lingkup PT PLN (Persero) WS2JB Palembang, Cabang Rayon Seduduk Putih, Sumatera Selatan.

SKOR, Bitung-Sulut Pemilihan Kepala Daerah Kota Bitung pada Desember 2015 mendatang mulai menimbulkan raik-riak di internal pasangan Kandidat. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota jalur independen yang telah mendeklarasikan diri untuk maju, Michael R Jacobus - Stefanus B Pasuma dikabarkan “retak” karena keduanya tidak memiliki visi dan misi yang sama. Menurut Jacobus, dari awal komitmen ini dibangun, Walikotanya adalah Michael R Jacobus dan Stefanus B Pasuma sebagai Wakil Walikota namun di tengah perjalanan, pihak Pasuma meminta posisi Walikota dan Michael R Jacobus Wakil Walikota. "Saya ini masih memiliki idealisme dan tidak mau diatur oleh orang yang menganggap uang adalah segalanya," jelas Jacobus saat dihubungi skor via selulernya. (27/05)

pekan lalu. sementara pihak Stefanus B. Pasuma saat dikonfirmasi skor mengatakan, sebenarnya yang jadi persoalan adalah sharing dana yang akan digunakan untuk sosialisasi dan biaya-biaya lainnya ditanggung bersama. "Kami hanya meminta sharing dana dan pihak Jacobus tidak bersedia," kata Stefanus Pasuma. Panasnya perebutan kursi orang nomor 01 di Kota Bitung memang semakin terasa dengan banyaknya calon dari jalur independen yang berani menyatakan diri untuk berkompetisi. Arham /S10

Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

www.skornews.com

SKOR, Bekasi Bank BRI Babelan, Kabupaten Bekasi dinilai tidak profesional dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Pasalnya, Nasabah BRI Ibu Sri Winingsih pada Senin (11/5/15) bermaksud mengganti PIN Kartu ATM yang terblokir namun dipersulit staf BRI, Feri Ferdiansyah dengan alasan data KTP yang bersangkutan tidak sesuai dengan data nasabah di data base Bank BRI. Merasa dipersulit setelah antri dari jam (09.00-12.00), ibu Sri Winingsih menghubungi Skor agar dipublikasikan cara Bank BRI Babelan melayani nasabah, “mohon skornews membantu publikasi agar

tidak terulang hal serupa dikemudian hari,” kata ibu Sri kepada skor via telepon. “Silahkan Ibu Sri ke kantor redaksi , Skor akan menemani ibu Sri ke kantor Bri cabang lain untuk bahan perbandingan,” kata staf redaksi Skor, Yudi Kerta. Pada Selasa (12/5/15), Sri Winingsih mendatangi kantor BRI Otista, Jakarta Timur didampingi Skor pukul (10.30). di BRI Otista, permintaan Ibu Sri Winingsih diproses dengan cepat

SKOR, Bitung-Sulut Didampingi Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Utara, Melki Suawah, SP., Anggota DPRD Kota Bitung yang juga kader partai Gerindra, Rudolf Wantah mendaftar sebagai kandidat Bakal Calon Walikota Bitung, Jumat, (05/06). Bertempat di sekretariat Partai Gerindra Kota Bitung, rombongan Olo’ (sapaan akrab Rudolf Wantah, red) yang juga sebagai peraih suara terbanyak di Dapil 1 pada pemilu legislatif lalu ini, memasukkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon dari partai peraih 4 kursi di DPRD Kota Bitung tersebut. Menurut Melki Suawah, SP., bahwa sebagai kader partai, Wantah dipastikan menjadi salah

dan tidak dipersulit samasekali seperti yang dilakukan staf BRI Babelan. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak BRI Babelan, Feri Ferdiansyah mengatakan, “ kemarin benar ada nasabah bernama Sri Winingsih, berhubung nama yang bersangkutan, nama orang tua dan tandatangan tidak sesuai maka kami suruh bersabar sambil menunggu konfirmasi dari Bank BRI Blitar tempat Ibu Sri mem-

satu kandidat yang memiliki peluang memperoleh rekomendasi dukungan partai, "sebagai kader terbaik partai Gerindra, Rudolf Wantah punya peluang yang besar untuk diusung tapi Gerindra punya mekanisme yang mengatur jadi nanti akan kita konsultasikan juga ke DPP dan DPD," Tutur Suawah. Dari 9 Figur yang sudah mendaftar sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota di Partai Gerindra Kota Bitung, Rudolf Wantah satu satunya yang berasal dari internal partai sehingga peluang figur yang dikenal berjiwa sosial oleh masyarakat Kota Bitung itu sangat besar. Arham

SKOR, Manado-Sulut

Kapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol. Drs. Wilmar Marpaung, SH. memimpin serah terima jabatan Dir. Reskrimum, Kapolresta Manado, Kapolres Bitung, Kapolres Talaud dan Kayanma Polda Sulut. Jum'at, (29/05).

Sertijab dilakukan di ruang Tribrata Mapolda Sulut yang dihadiri oleh Pejabat Utama Polda, Anggota PLRI dan PNS di jajaran Polda Sulut. Sertijab tersebut merupakan tindaklanjut dari surat telegram (ST) Kapolri, Nomor: ST/1066/V/2015 & ST/1067/V.2015 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan baru di Lingkungan Polri,

buka Rekening,” terang Feri saat dihubungi Skor via telepon. Berdasarkan kejadian tersebut, kwalitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada nasabah di BRI Babelan perlu dipertanyakan dan dilakukan pengawasan agar tidak merugikan nasabah. “Direktur Bank BRI diminta melakukan evaluasi terhadap pimpinan dan staf BRI Cabang Babelan yang dinilai tidak memperhatikan kwalitas pelayanan nasabah,” kata aktivis LSM Lidik, yandi Arifiandi yang dihubungi Skor. “Lidik juga akan melakukan pengawasan terhadap kinerja Bank BRI,” tambah Yandi. Rki

kedua ST ini dikeluarkan secara bersamaan pada 13 Mei 2015 lalu. Kapolresta Manado, Kombes Pol. Drs. Sunarto mendapat tugas baru sebagai Dosen Akpol Lemdikpol. Jabatannya digantikan oleh Kombes Pol. Drs. Rio Permana Soeratna, SH., MH. Sementara Dir. Reskrimum, Kombes Pol. Krisno Halomoan Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

Siregar, SIK digantikan AKBP Pitra Andrias Ratulangie, SS. SIK. yang sebelumnya menjabat Wadir Res. Narkoba Polda Sulut yang kemudian ditempati AKBP Hari Sarwono SH SIK MHUM sebelumnya Kapolres Bitung. Kapolres Bitung dijabat AKBP Reindolf Unmehopa, SH. SIK yang sebelumnya menjabat Kapolres Ta-

www.skornews.com

laud yang kini dijabat oleh AKBP Hendra Sukaca, SSos. untuk jabatan Kayanma, mutasinya berdasarkan ST Kapolda Sulut, Nomor: ST/344/IV/2015. Kayanma Polda Sulut, Kompol Yoseph Adam diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag Faskon Biro Sarpras Polda Sulut dan digantikan oleh Kompol. Satria Patodo. Seluruhnya diambil sumpah dan janji oleh Kapolda Sulut didampingi Rohaniawan. Kapolda Sulut mengatakan, mutasi jabatan di lingkungan Polri adalah hal yang penting dan perlu dilakukan sebagai wujud dinamika organisasi dan sebagai konsekuensi dari tuntutan reformasi menuju Polri yang mandiri dan profesional. Kapolda juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama dan berharap kepada pejabat yang baru untuk bekerja lebih kreatif dan inovatif. Arham/S10

SKOR, Jakarta

Ratusan Miliar Sisa Uang Pensiun (SUP) PT Taspen rawan disalahgunakan, SUP tersebut merupakan uang pensiun peserta yang telah meninggal, peserta yatim/piatu yang telah dewasa dan ahli waris janda/duda yang telah menikah kembali sehingga tidak lagi berhak atas uang pensiun tersebut maupun uang pensiun peserta yang tidak diketahui keberadaannya.

erdasarkan informasi yang diterima Skor bahwa terdapat perbedaan pencatatan saldo uang pensiun PT Taspen antara laporan keuangan dan electronik Dapem, hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi kesemrawutan pencatatan dana sisa uang pensiun. Seperti diketahui bahwa PT Taspen menyalurkan dana pensiun setiap bulan kepada mitra bayar, PT POS dan BANK untuk dibayarkan kepada peserta. Peserta dapat mengambil uang pensiunnya setelah melakukan otentikasi di mitra bayar yang akan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun (LRPP) dan Laporan Saldo Uang Pensiun (LSUP) yang dikirimkan melalui media elektronik Dapem (e-Dapem) pada bulan berikutnya. Aktivis LSM Lidik, Yandi mengatakan bahwa sisa uang pensiun memang rawan penyalahgunaan karena bisa saja sisa uang pensiun yang tidak diambil peserta pada mitra bayar sengaja diendapkan di Bank, â&#x20AC;&#x153;pengawasannya kan kita tidak tau, bisa saja diduga telah terjadi konspirasi manipulasi bunga bank,â&#x20AC;? ungkapnya. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak PT Taspen tidak memberi tanggapan hingga berita ini ditulis. ď šRzk

SKOR, Jakarta

Sejumlah merek BKC HT diduga tidak terdaftar pada Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dan masih menggunakan kata-kata yang dilarang pada kemasan produk hasil tembakau sebagaimana diatur dalam PP No.109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan yang melarang setiap produsen mencantumkan sejumlah kata yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian ataupun katakata dengan arti yang sama. irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan diduga melakukan pembiaran terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan produsen Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT). Perdirjen Bea dan Cukai Nomor P-37/BC/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan Perdirjen Nomor P-52/BC/2012 yang antara Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

lain mengatur keharusan melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa merek yang diajukan telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan. Pihak Ditjen Bea dan Cukai juga diduga merugikan keuangan negara hingga Ratusan Juta Rupiah karena melakukan pembayaran ta-

langan pita cukai pesanan PT HMS yang salah cetak akibat kesalahan petugas KPPBC TMP A Purwakarta dan telah terlanjur dicetak oleh Perum Peruri. Anggaran talangan tersebut diduga menggerus alokasi dana kegiatan yang telah diprogramkan karena diambil dari DIPA Tahun 2012. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak Ditjen Bea dan Cukai tidak memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. ď šRd01

SKOR, Jakarta

Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sangat memprihatinkan, bahkan ditengarai menjadi lahan korupsi bagi oknum pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang terlibat pada proyek ketenagalistrikan itu. Tidak tanggung tanggung, sampai dengan tahun 2014 ratusan paket pekerjaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diberbagai daerah terbengkalai akibat izin tahun jamak (multiyears) tidak diperpanjang, padahal proyek itu sudah menghabiskan Rp. 5 triliun lebih uang negara. Akibat proyek mangkrak itu, selain diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah, juga masyarakat belum bisa merasakan manfaat pasokan listrik dari pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan itu. Selain aset konstruksi yang terbengkalai, terdapat uang muka pekerjaan sebesar Rp 5 ratus miliar lebih yang seharusnya dikembalikan ke negara, namun hingga saat ini belum diketahui realisasi pengembaliannya. Kondisi itu terjadi di hampir semua wilayah Unit Induk Pembangunan (UIP) Pembangkit Jaringan

Listrik, mulai dari Ring Sumatera I, Ring Sumatera II, Kalimantan, Nusra, sampai Ring Sulawesi Maluku Papua (Sulmapa). Tidak berhenti disitu, pada sejumlah proyek pembangunan transmisi dan gardu induk yang telah selesai pekerjaanya juga ditengarai terjadi pemborosan anggaran di beberapa UIP yakni UIP Ring Jawa Bali, UIP Sumatera I, UIP Sumatera II, dan UIP Ring Sulmapa). Pemborosan keuangan negara tersebut akibat pengadaan material yang melebihi kebutuhan proyek sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah. Hal itu disampaikan salah seorang aktifis Lembaga Informant Korupsi (LIK), Halis saat berkunjung ke redaksi Tabloid Skor/Skornews

beberapa waktu lalu. Halis menegaskan agar proyek ketenagalistrikan di Kementerian ESDM yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga triliun itu harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. “KPK dan Kejaksaan harus bergerak melakukan penyidikan pada proyek ketenagalistrikan yang mangkrak dan diduga merugikan keuangan negara itu, karena proyeknya terbilang besar” ujarnya.

SKOR, Jakarta

PT Medco E & P Indonesia (MEPI) diduga melakukan praktik kecurangan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya pada pelaksanaan exploitasi Minyak dan Gas Bumi atas Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas untuk wilayah kerja South and Central Sumatera (Blok SCS) periode 2013.

odus kecurangan yang diduga dilakukan PT MEPI itu dengan memanipulasi laporan keuangan dalam perhitungan cost recovery yang pada gilirannya mengurangi jumlah dana bagi hasil yang diterima pemerintah. “Ada beberapa item biaya yang diperhitungkan oleh PT MEPI dalam cost recovery yang tidak seharusnya menjadi biaya cost recovery” ungkap sumber Skor. Menurut sumber Skor, biaya yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam cost reEdisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

Halis menduga adanya keterlibatan oknum pejabat di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang bermain pada proyek infrastruktur tersebut. Hingga berita ini ditulis pihak Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang berusaha dikonfirmasi terkait hal ini belum memberikan jawaban. “Suratnya sudah didisposisi ke sekretaris ditjen”ujar Asisten Pribadi Dirjen Ketenagalistrikan, Rahmat kepada SKOR yang dihubungi via telepon 3/6/2015. ARM 021

covery itu diantaranya adanya biaya yang terkait dengan blok Rimau tetapi justru dimasukkan pada pengeluaran Blok SCS, ada juga biaya pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta beberapa biaya lainnya. Akibat manipulasi itu, miliaran dana “illegal” dinikmati oleh PT MEPI yang seharusnya menjadi bagian pendapatan Negara melalui SKK Migas. Untuk diketahui PT MEPI merupakan anak perusahaan dari PT Medco Energi Internasional, Tbk yang merupakan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) pada wilayah kerja South and Central Sumatera (Blok SCS) dengan prinsip Production Sharing Contract (Kontrak Bagi Hasil) setelah diperhitungkan biaya operasi (cost recovery). Biaya operasi itu terdiri atas biaya ekplorasi dan pengembangan, biaya produksi, dan biaya administrasi umum. Biaya biaya tersebut diperhitungkan sebagai cost recovery dalam perhitungan bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS. Hingga berita ini ditulis pihak PT MEPI yang dikonfirmasi melalui surat yang diterima tanggal 29 Mei 2015 belum memberikan jawaban. ARM 021

SKOR, Majene-Sulbar

Produktifitas legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene terbilang rendah, indikasinya dari 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam pembahasan, baru 2 (dua) yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Baru 2 Perda yang disahkan,16 Pembahasan Perda baru akan menyusul Insya Allah diperkirakan pada bulan Juli 2015 yang akan datang sudah kelar semua tergantung kerja keras kita yang solid” Ujar Kabag Persidangan, Muh.Yusuf Ali, SPd, Msi kepada Skor beberapa waktu lalu. Setelah disahkan, Perda itu langsung diserahkan Ketua DPRD Kabupaten Majene, Drs Darmansyah kepada Bupati, H Kalma Katta, Sos MM. Perda yang telah disahkan yakni Perda terkait Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Majene, serta Perda Retribusi Penyedian Dan

SKOR, Bitung-Sulut ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menenggelamkan 11 kapal pencari ikan pelaku Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2015 yang lalu di perairan Kema. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin. Sementara di tempat berbeda, berdasarkan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, pada hari yang sama, pihak TNI AL juga menenggelamkan 22 kapal yang pelaksanaannya dipusatkan di Ranai, Kepulauan Riau. Selain di Bitung, 8 kapal juga ditenggelamkan di hari yang sama oleh PSDKP di Pontianak, Belawan Medan dan Perairan Idi, Aceh, jelas Asep. Dari semua kapal yang ditenggelamkan tersebut, karena melakukan pelanggaran tanpa dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI) yang sah dari pemerintah Indonesia, serta menggunakan alat tangkap trawl yang terlarang sesuai aturan yang berlaku di Indonesia, tuturnya. Lebih lanjut Asep Burhanudin

Penyedotan Kakus Meski baru dua Perda yang telah disahkan, namun Perda itu mendapat sambutan positif dari warga Kabupaten Majene “Tentu masyarakat senang dengan adanya perda baru ini apalagi masalah pembuangan akhir tentu luar biasa kerja keras para politikus kita” ujar salah seorang warga yang mengaku berdomisili di Galung Utara, Nunung alias Papa Uni. Lebih lanjut Nunung berharap agar para anggota DPRD Majene lebih meningkatkan kinerjanya sehingga sisa Ranperda dapat segera disahkan menjadi Perda. “Yang belum disahkan agar dapat segera dibahas, anggota dewan harus mampu bekerja untuk

perubahan kota majene dan harus pula selalu memikirkan masyarakat banyak” harap Nunung. Selain itu, Nunung juga mengharapkan 16 Ranperda yang tersisa itu mempunyai nilai-nilai positif untuk kemajuan dan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Majene. “16 Ranperda yang akan menyusul jangan sampai ada satu dua perda yang tersangkut karna masalah kurangnya kelengkapan admintrasi” pungkasnya. Dewan Lemba

Dirjen PSDKP, Panglima Komando Armada Timur, Kapolda Sulawesi Utara, Asisten III Sekda Kota Bitung, Kepala PSDKP Bitung, beserta rombongan menyaksikan penenggelaman 11 kapal illegal fishing di Bitung

menegaskan, penenggelaman dilakukan dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah, hingga kondisi kapal tetap terjaga, dan dapat berfungsi menjadi rumpon di lokasi penenggelaman. “Diharapkan kapal-kapal yang ditenggelamkan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perairan tersebut, hingga berkontribusi terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tambah Asep. Penenggelaman kapal pelaku

Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

Illegal Fishing dilaksanakan atas kerjasama KKP, TNI AL dan POLRI yang diwujudkan melalui dukungan, khususnya melalui kapal-kapal pengawas KKP, KRI TNI AL dan Kapal Polisi dari POLRI. Penenggelaman kapal juga dilaksanakan sesuai dengan Pasal 69 UU No 45/2009 sebagai perubahan atas UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “penyidik dan. atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penengwww.skornews.com

gelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Hadir pada kesempatan tersebut, Dirjen PSDKP, Asep Burhanudin, Panglima Komando Armada Timur, Laksamana Muda TNI Darwanto, Kapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Drs.Wilmar Marpaung, Asisten III Sekda Kota Bitung, Malton Andalangi, Kepala PSDKP Bitung, Ipung Nugroho Saksono beserta seluruh rombongan dari KKP, TNI AL dan POLRI. Arham Licin/S10

SKOR, Maros-Sulsel

DPRD Kabupaten Maros membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPD terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014, Jumat (29/05/15) lalu Pansus yang beranggotakan 11 anggota DPRD, diketuai Akbar Endra melakukan kunjungan ke Kota Solo menggunakan anggaran Sekretariat Daerah untuk studi banding mempelajari Tata Kelola Kota dan Pelayanan Publik. Ditanyakan nama-nama anggota Pansus, Sekretaris DPRD Maros tidak bersedia memberikan dengan alasan yang tidak jelas.

Ketua Pansus meminta anggota tidak membawa keluarga sekalipun menggunakan uang pribadi. Studi banding pansus itu menuai sorotan dari aktivis PB HIPMI Maros Raya, Abd Aziz. Kunjungan pansus ke Solo hanya menghambur-hamburkan APBD, “jika tujuan Pansus ke Solo untuk mempelajari tata kelola Kota Solo untuk diterapkan di Kab. Maros. Baru baru ini, Bupati Ma-

SKOR, Bitung-Sulut Pro-kontra jabatan Kepala Lingkungan maupun Ketua RT yang dijabat oleh seseorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih terus dipertanyakan oleh sebagian masyarakat. Muncul pertanyaan mengapa harus PNS yang jadi Kepala Lingkungan atau Ketua RT, Bukankah itu berarti mereka mendapat gaji double sebagai PNS dan tunjangan RT yang notabene berasal dari kas daerah. Abdullah Thalib warga Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa mengatakan, seharusnya Ketua RT maupun Kepala Lingkungan tidak dari PNS karena mereka berarti menerima dua kali gaji. "Contohnya di Lingkungan Kakenturan, Kepala Lingkungannya adalah seorang Kepala

SKOR, Maros-Sulsel arga Maros belakangan ini merasa resah dengan hadirnya elekton yang menyajikan goyang erotis Candoleng-Doleng yang mempertontonkan aurat di depan publik. Candoleng-Doleng merupakan bentuk hiburan yang biasanya digelar oleh masyarakat untuk menyemarakkan hajatan, saat ini Candoleng-Doleng ramai digelar di daerah Maros. Aktivis perempuan Maros, Samsinar mengaku iba melihat penampi-

Dimintai tanggapan terkait tidak bersedianya Sekwan DPRD memberikan nama-nama anggota Pansus, ABD Azis mengatakatan dapat diduga akan terjadi manipulasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas. “Sudah biasa itu di DPRD dianggarakan 11 Orang namun yang berangkat hanya 5 orang yang lain titip SPPD, biasa juga memberangkatkan staf atau keluarga untuk memperoleh bukti tiket ataupun berangkat ke Jakarta namun yang tiba di temros mendapat penghargaan pe- pat tujuan hanya segelintir angnataan pedagang kaki lima ter- gota,” tutur Abd Azis. Abustan /S10. baik se-Indonesia.” Katanya.

sekolah," ujar Thalib. Camat Maesa, Stella J. Mangkey saat dikonfirmasi mengaku masih bingung dengan kondisi ini karena belum ada aturan yang melarang PNS untuk menjadi Kepala Lingkungan ataupun Ketua RT, kami belum bisa memutuskan untuk mengganti mereka yang berstatus PNS," kata Mangkey. " Kepala Lingkungan yang dimaksud oleh warga Kakenturan itu benar seorang Kepala Sekolah dan selama belum ada aturan yang melarang, maka itu tidak masalah," ternang Camat murah senyum ini. Agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat, pihak-pihak terkait diharapkan memperjelas aturan terkait posisi Kepala Lingkungan maupun Ketua RT dijabat oleh PNS. Arham /S10

lan penari yang mempertontongkan auratnya di depan umum apalagi membiarkan laki-laki menyawer di bagian sensitif tubuh penari tersebut. “Jika Cadoleng Doleng ini dibiarkan maka pembentukan karakter generasi muda mendatang akan rusak. Pemerintah dan lembaga terkait di Maros, lemah dalam mengontrol maraknya porno aksi dan pornografi padahal Maros terkenal religious,” ketus Samsinar. Abustan/S10 Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

www.skornews.com

SKOR, Bitung-Sulut

Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme sangat penting ditanamkan sejak dini sebab paham radikal bisa saja masuk dan merusak masa depan generasi muda sebagai tulang punggung bangsa Indonesia.

emikian disampaikan Kasat Intel Polres Bitung, AKP. Luther Tadung pada Dialog Publik memperingati hari ulang tahun Tabloid Solusi Komunikasi Regional “SKOR” dan SKOR Syber (www.skornews. com) ke-3 di Aula Balai Pertemuan Umum Kecamatan Girian, Kota Bitung, Rabu (03/06/15) yang mengusung tema, “Dengan Wawasan Kebangsaan, Kita Bangkitkan Semangat Nasionalisme Untuk Kota Bitung Lebih Baik.” Dialog Publik yang dilaksanakan oleh Tabloid Skor Biro Bitung, Sulawesi Utara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Janes Ticoalu mewakili Walikota Bitung, Hanny Sondakh yang berhalangan hadir. Dalam sambutan tertulisnya,

Walikota Sondakh mengucapkan selamat kepada Tabloid Skor dan Skornews.com yang genap berusia 3 tahun dan ini menunjukkan eksistensi dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik, khususnya di Kota Bitung. Walikota Sondakh juga menyatakan, salut dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perayaan ulang tahun yang kreatif, unik dan mendidik ini. “Pemerintah Kota Bitung memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Tabloid SKOR dan skornews.com karena telah turut serta mensosialisasikan dan meningkatkan wawasan generasi muda di Kota Bitung,” Kata Walikota dalam suratnya. Hadir juga sebagai pembicara, H. Iskandar Harun, SSos. MSi (Tokoh politik), DR (c) Vicktory Rotty, MPd (Akademisi), Hezky Goni, SE.

Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

(Tokoh Pers), Agus Mamijo, SSos (unsur Pemerintah), sementara dari kalangan aktivis, Michael Jacobus, SH. MH. dan Dandim 1310 Bitung berhalangan hadir. Dialog interaktif yang diikuti Mahasiswa dari STISIP Merdeka Manado, Bitung Logistic Comunity College (BLCC), Wartawan Biro Bitung, LSM dan Praja IPDN Kampus Sulut. Narasumber, H. Iskandar Harun memaparkan sejarah kebangsaan kita sejak zaman Orde Lama sampai saat ini sementara Hezky Goni memaparkan peran serta Pers sebagai pilar ke empat demokrasi. Vicktory Rotty mengulik penanaman nilai-nilai serta peran serta masyarakat pada pilkada yang sudah di depan mata dan Agus Mamijo yang juga Kabid Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa menjelas-

www.skornews.com

kan bahwa kegiatan seperti ini sangat positif dan sangat membantu peran Kesbangpol dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Ketua Panitia pelaksana, Arham Licin yang juga wartawan Tabloid SKOR dan skornews.com Biro Bitung dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada narasumber serta seluruh peserta yang telah ikut ambil bagian pada Dialog Publik dalam rangka Ulang Tahun Tabloid SKOR dan skornews.com. Arham Licin juga menyampaikan ucapan salam dan terimakasih atas dukungan Pemimpin Redaksi Tabloid SKOR dan skornews. com, RD Darwis dan seluruh elemen yang telah mensukseskan kegiatan tersebut. Kesimpulan dialog publik yang dibacakan oleh moderator, Robiyanto Hulopi bahwa wawasan kebangsaan dengan semangat nasionalisme untuk Bitung lebih baik adalah kegiatan dialog dan diskusi-diskusi mengenai wawasan kebangsaan harus lebih sering dilakukan. “Kota Bitung sebagai kota yang sedang menghadapi Mega Proyek KEK, harus menanamkan wawasan kebangsaan untuk menghindari terjadinya konflikkonflik sosial di masa depan,” tukasnya. Akhirnya kegiatan dialog publik ditutup dengan sesi photo bersama dengan seluruh panitia pelaksana serta Forum Peduli Nusantara, pimpinan Amas Mahmud yang telah menjadi partner utama Tabloid SKOR pada kegiatan dialog publik ini. Arham/S10

SKOR, Jakarta

Meski Indonesia dikenal bukan sebagai negara maju, namun ternyata dalam kejuaraan menembak Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM), kontingen Indonesia yang diwakili TNI AD, berhasil menyabet 30 medali emas, 16 perak dan 10 perunggu.

SKOR, Jakarta olri berencana membangun gedung baru Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pembangunan itu untuk menggantikan gedung lama yang saat ini masih digunakan. Asisten Perencanaan Polri, Irjen Pol Tito Karnavian mengungkapkan, pembangunan gedung baru Bareskrim Polri membutuhkan biaya sebesar Rp 300 miliar. Jika tak ada hambatan, gedung baru Bareskrim akan mulai dibangun pada 2016 mendatang. "Semuanya mengikuti siklus anggaran kita. Yang saya dengar lebih kurang dialokasikannya Rp 300-an miliar untuk tahun depan," kata Tito saat ditemui di kantor Komisi Kepolisian Na-

etangguhan para penembak TNI mengalahkan kontingen lainnya dari negara-negara maju yang selama ini dikenal memiliki persenjataan canggih seperti, Amerika Serikat yang hanya mendapatkan, 4 medali emas, Inggris dengan 3 medali emas, kemudian Australia hanya memperoleh 5 medali emas. Sedangkan, Jepang, Brunei Darussalam, Filipina dan New Zealand, serta Singapura masing-masing mendapatkan satu medali emas. Sementara, Kanada, Malaysia, Timor Leste, Tonga dan Papua New Gunea (PNG) tidak berhasil membawa /pulang medali emas.

Selama perlombaan baik untuk kategori beregu maupun perorangan, tim Indonesia menggunakan empat jenis senjata, yaitu senapan buatan dalam negeri SS-2 V-4 Heavy Barrel dan pistol G-2 (Elite & Combat) dari PT Pindad, senapan SO-Minimi buatan Belgia, senapan GPMG (General Purpose Machine Gun) buatan Belgia, dan senjata sniper AW buatan Inggris. Kejuaraan yang berlangsung sejak 20-23 Mei di Puckapunyal, Victoria, Australia ini diikuti 17 tim dari 15 negara, memperebutkan 50 medali emas. Tim petembak TNI AD mengirimkan 9 anggota Kostrad, 4 Kopassus dan 1 anggota Kodam Mulawarman. ď šMdk/intl/S10

sional (Kompolnas), Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2015). "Kemungkinan besar 2 tahun pembangunannya," imbuh dia. Tito menjelaskan, Polri hanya berencana membangun gedung baru untuk Bareskrim dan ge-

dung Pusat Laboratorium Forensik. Sementara untuk gedung lainnya di Kompleks Mabes Polri, Tito mengaku, jajarannya belum merencanakan hal tersebut. Untuk gedung Puslabfor Polri, nantinya akan dipindah ke kawasan Sentul, Bogor, Jawa

Barat. Tito beralasan, pemindahan Puslabfor Polri ke Sentul berdasarkan pertimbangan lingkungan. "Hanya gedung Bareskrim. Laboratorium Forensiknya mau dipindah di Sentul sudah ada tanahnya di sana, karena ada limbah kimia jadi kalau dalam kota (bisa) mencemari dan harus ada di luar kota. Jadi nanti akan dirobohkan,â&#x20AC;? jelas Tito. Sementara terkait dengan rencana pembangunan gedung baru Bareskrim Polri tersebut, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan dalam suatu kesempatan menyatakan, agar Kantor Bareskrim lebih modern. "Biar kayak (kantor) FBI (Federal Bureau of Investigation) jika masuk Bareskrim," pungkasnya. ď šIst/S10

Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

www.skornews.com

SKOR, Jakarta

meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Yuddy Chrisnandi melibatkan publik dalam mengungkap maraknya ijazah palsu. “Harus ada tindakan nyata dari pemerintah dan pihak berwenang mengungkap sindikat pemalsu ijazah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria di Gedung DPR. (4/6/15) Sebelumnya, Menteri PAN RB telah mengirimkan Surat Edaran (SE) Nomor 03 Tahun 2015 ten-

tang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/ Polri di lingkungan Instansi Pemerintah, hal itu menindaklanjuti terungkapnya sindikat ijazah palsu. Dalam Surat Edaran tertanggal 1 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur dan Bupati/Walikota agar menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang menangani fungsi kepegawaian melakukan penelitian terhadap keaslian Ijazah anggota ASN/TNI/ Polri. Yudi Kerta

SKOR, Bitung - Sulut iswa kelas XII SMK 1 Bitung yang telah lulus dan hendak mengambil Ijazah diwajibkan menyetorkan Ratusan Ribu Rupiah. "Torang musti bayar tu ijazah deng raport kalo mo ambe,” kata seorang siswa dalam bahasa daerah (kami harus bayar ijazah dan raport jika mau diambil)," Kamis,(04/06) "Pembayaran itu kesepakatan rapat komite sekolah beberapa waktu yang lalu," kata salah seorang wali murid saat ditemui Skor. Pungutan liar dengan dalih kesepakatan rapat komite sekolah menjadi jawaban paling ampuh dari pihak sekolah saat dikonfirmasi terkait adanya sejumlah pungutan

yang dibebankan kepada siswa. Pernyataan aktivis LSM Pasela, Syamsi Hima beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa komite sekolah sebaiknya dibubarkan karena menjadi alat “memeras”, bukan lagi mewakili kepentingan dan memperjuangkan wali murid. Wajah buruk dunia pendidikan semakin memprihatinkan manakala komite sekolah malah hadir menjadi tameng pihak sekolah untuk melegalkan pungutan liar melalui rapat-rapat komite. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala SMK Negeri 1 Bitung,Tresje Tengker belum bisa ditemui hingga berita ini ditulis. Arham

SKOR, Polman - Sulbar Bupati Polewali Mandar, H. Andi Ibrahim Masdar baru-baru ini melakukan mutasi dan melantik pejabat Eselon Dua dan Kepala Sekolah. lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Mutasi jabatan itu bertujuan menyegarkan Aparatur Sipil Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat pelayanan. Kepala SMK Negeri Tinambung dijabat Sarif, SPd., MPd. Sebelumnya menjabat Kepala SMK Bulo, Kepala SMK Balanipa dijabat Bahruddin sebelumnya Wakil Kepala SMK Tinambung, Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

Kepala SMK Campalagian dijabat Tamsir menggantikan Muhammad Sadjir, MPd. Sementara Kepala SMP 2 Campalagian dijabat Wahidin menggantikan Abdullah, SPd yang memasuki masa pensiun, Kepala SMP Katumbang dijabat Yusuf menggantikan Muhiddin yang menempati jabatan barunya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdikpora. Kepala SMPN 5 Tinambung, Samijan, SPd., MPd. Dikabarkan dimutasi ke SMP Negri 1 Wonomulyo, “jika benar dimutasi kesana, saya sangat bersukur karena jaraknya dekat dengan rumah,” kata Samijan. Ariefuddin/S10

SKOR, DIY

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan perlunya bermitra dengan pers untuk mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi DPR, hal tersebut berawal dari maraknya pemberitaan terkait tidak maksimalnya kinerja Anggota DPR.

ada acara Press gathering “Membangun sinergitas DPR-Pers dengan Check and Balances Menuju Parlemen Modern” di Yogyakarta (6/6/15), Fadli Zon menegaskan, "tanpa peran serta pers maka kerja-kerja DPR tidak akan didengar masyarakat," ujarnya. Turut hadir sejumlah Anggota DPR RI, Winantuningtiyastiti (Sekjen DPR RI), Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Jaka Dwi Winarko dan Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso. Saat ini, 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) telah dimasukkan dalam Prolegnas, 26 RUU usulan DPR dan 10 usulan pemerintah serta 1 RUU usulan DPD. Anggota DPR RI, Nasir Djamil mengatakan bahwa pers dalam menjalankan

tugasnya terikat dengan kode etik jusnalistik dan mengedepankan check and balances, "Reformasi menjadikan pers bebas namun tetap menjunjung tinggi kode etik," katanya. Senada dengan hal tersebut Sekjen DPR, Winantuningtyastiti berpendapat bahwa check and balances bukan berarti pers lepas kontrol tapi tetap harus dengan fakta-fakta, "DPR juga tentu transparan dalam segala hal dan dekat dengan pers," tuturnya. Kartika Dwi

SKOR, Jakarta

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Hendrawan Supratikno mengatakan ada menteri yang salah tempat dalam Kabinet Kerja terutama bidang ekonomi, “Memang ada menteri yang salah tempat, ada menteri yang hanya mempunyai cita-cita bukan Nawacita, ada menteri yang bingung sehingga jalan di tempat, ada yang senang hanya dengan protokoler.” “Presiden harus mampu mengindentifikasi menteri-menteri itu untuk direshuffle,” lanjut Hendrawan. Dalam dialog dialektika demokrasi “Penurunan Penerimaan Negara” bersama Ketua Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI Jon Erizal (FPAN) dan pakar ekonomi, Dradjad Wibowo di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (30/4). “Tim ekonomi harus ekspansif seperti cita-cita Jokowi untuk segera membenahi infrastruktur yang akan dinikmati untuk jangka panjang dengan anggaran Rp 200 triliun,” tutur Hendrawan. Sementara itu, Jon Erizal mengatakan, “Penurunan penerimaan Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

www.skornews.com

pajak baru diketahui saat pemerintah mengajukan perubahan APBN-P 2015 dengan pertumbuhan ekonomi hanya 5,2 % yang tentu terkait dengan penerimaan negara.” Penerimaan negara saat ini memprihatinkan dan berdampak luas, misalnya kenaikan harga, inflasi, penjualan anjlok dan lain-lain” terang Dradjad Wibowo. Dradjad menambahkan, tim ekonomi Jokowi ini harusnya pekerja keras, pajak itu dampaknya besar ditambah lagi pemerintah mencabut subsidi, maka tim ekonomi harus diperbaiki untuk memulihkan kembali kondisi perekonomian indonesia” tutur Drajat Wibowo. Yudi

SKOR, Jakarta

Perum Bulog Divre DKI diduga menyalahgunakan kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan tidak menyetorkan hasil penjualan ke rekening PRK dan menggunakan kredit untuk usaha lain, hal itu diduga merugikan Perusahaan karena menanggung beban bunga. enelusuran Skor bahwa penggunaan modal kerja Perum Bulog Divre DKI melalui fasilitas kredit Beras Komersil PRK Bank BRI sebesar Rp 1,5 Miliar Tahun 2013/2014 untuk mengembangkan usaha. Hasil penjualan Tahun 2014 lebih dari Rp 4 Miliar namun yang disetorkan ke rekening PRK hanya sekitar Rp 400 Juta. Sesuai ketentuan dalam SOP, kredit modal kerja tidak boleh digunakan untuk usaha lain di luar lingkup usaha yang telah ditetapkan. Guna menghindari biaya bunga yang tinggi, setiap pencairan kredit harus direncanakan secara efesien dan efektif dan setiap hasil penjualan langsung disetor ke rekening PRK. Sementara itu, Ratusan Juta Rupiah hasil penjualan/pembelian dan biaya usaha Bulog Mart

Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

www.skornews.com

Divre DKI Jakarta Tahun 2013 diduga disalahgunakan. Informasi yang diterima SKOR bahwa terdapat penjualan pada Bulog Mart tanpa bukti nota penjualan, bukti pembelian dan biaya usaha serta penjualan grosir dilakukan tidak sesuai prosedur. Puluhan Ribu Kg beras dijual tidak sesuai SOP karena tidak diterbitkan SPPB/DO sebagai dasar pengambilan barang di gudang. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Pihak Perum Bulog Divre DKI Jakarta belum menanggapi hingga berita ini ditulis. ď šRdDrw

Edisi ke-33/Tahun IV/Juni 2015

www.skornews.com

Joel Bahar’s Management terus memunculkan penyanyi dandut pendatang baru, tampil seksi, cantik dan lincah menjadi kriteria utama Manager bertangan dingin ini selain memiliki suara merdu tentunya. Adalah Candy, none cantik asal Jakarta kelahiran Desember 1995 ini memulai debut solonya dengan lagu berjudul Janda Dibawah Umur “Jamur” yang akan segera meramaikan layar kaca pemirsa. Mengawali karirnya sebagai Model, Candy kemudian mencoba menjajal dunia artis dan penyanyi dangdut, “aku emang senang nyanyi dangdut sejak kecil,” kata dara cantik berkulit putih mulus dengan tinggi 166 cm ini. Saat malam pertama rekaman lagu dangdut perdananya, Candi mengaku gemetar dan keluar keringat dingin, “aku keringatan, nervous. Ga nyangka aja bisa masuk dapur rekaman,” tutur pemilik tato’ Lolipop di punggungnya ini.

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015